Berita Tabloid Suara Rakyat

SRblora edisi 99 - PERDA MIGAS BLORA

2010-10-28T05:25:00.000-07:00

Perbup Transparansi Migas Kabupaten Blora resmi Ditetapkan

BLORA, SR-. Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, Peraturan Bupati (Perbup) mengani transparansi minyak dan gas (Migas), ternyata sudah jadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Blora Adi Purwanto.

"Perbup transparansi migas sudah jadi, Mas. Pertanggal 1 Juli 2010," ujar kepala Distamben itu kepada SR belum lama ini.

Ia pun mengaku senang dengan telah ditandatanganinya Perbup transparansi migas itu. "Ini merupakan perkembangan baru perminyakan di Blora. Bahkan di antara daerah penghasil migas tanah air, baru Blora yang memiliki," tambahnya.

Mantan bupati Blora RM Yudhi Sancoyo ketika dikonfirmasi membenarkan jika Perbup transparansi migas itu memang sudah jadi.

"Dengan transparansi, kesemuanya akan dapat diselenggarakan dengan keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan," tuturnya.

Ia juga mengemukakan, dengan adanya keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan dalam pengelolaan migas itu, diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat Blora.

"Sehingga filosofi Blora Batok bolu isi madu dapat segera terealisasi," harapnya. (Roes)

SR edisi 99 - JAM KERJA PNS BLORA

2010-10-26T04:48:00.000-07:00

PNS Blora Bekerja cuma 4,5 Hari

BLORA, SR- Bupati Blora, Djoko Nugroho mengaku prihatin dengan hari kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab setempat yang hanya 4,5 hari. Soalnya, mereka tidak kembali bekerja setelah salat Jumat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora segera menegaskan kembali bahwa dalam sepekan PNS bekerja penuh selama lima hari setelah selama beberapa tahun mereka bekerja hanya 4,5 hari kerja dalam seminggu.

Menurut dia, Minggu lalu, akibat ketidakdisiplinan tersebut, pelayanan masyarakat terganggu.

Mereka hanya efektif bekerja setengah hari, sebab pukul 11.00 WIB kantor sudah tutup dan pegawainya pulang. "Kondisi tersebut sangat mengganggu layanan kepada masyarakat.

Kami segera membuat aturan bawah setelah salat Jumat, PNS harus kembali kerja dan masuk kantor sampai pukul 15.00," katanya.

Lanjut dia, di sejumlah kabupaten dan di pemerintah pusat, setelah salat Jumat, para pegawai kembali masuk kerja untuk melayani masyarakat. "Jadi saya amati di Blora ini hanya empat setengah hari kerja, bukan lima hari kerja," Jelas Kokok panggilan akrab bupati Blora ini..

Kebijakan yang bakal ditempuh, kata dia, disadari akan menuai protes banyak PNS. Namun, jika bisa direalisasikan akan sangat membantu pelayanan publik yang baik.

"Yang namanya mengubah kebiasaan yang sudah membudaya itu sulit. Tapi, itu harus dilakukan dan dicoba untuk membulatkan lima hari kerja," tambahnya.(Roes)

Dana pengadaan CPNS

2010-10-20T17:04:00.000-07:00

Anggaran Pengadaan CPNS Blora Dikurangi

BLORA,SR= Pembahasan APBD Perubahan 2010 akhirnya selesai. Itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna Dewan, Jumat (15/10).

"Setelah persetujuan bersama ini, maksimal tiga hari kerja, dokumen APBD Perubahan sudah harus disampaikan ke gubernur Jateng untuk dievaluasi. Setelah itu barulah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," ujar Ketua DPRD, H Maulana Kusnanto saat di Konfirmasi Kamis (20/10 ) diruang kerjanya

Dia menyatakan para wakil rakyat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan satuan kerja perangkat daerah, telah bekerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. Kusnanto yang juga sektetaris DPD Partai Golkar Blora mengemukakan tidak ada perubahan signifikan antara materi kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perhitungan plafon anggaran sementara (PPAS) dengan persetujuan APBD Perubahan. Yang ada hanya pergeseran mata anggaran di SKPD.

Sementara sebelumnya dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Joko Mugiyanto dalam rapat paripurna disebutkan bahwa pergeseran anggaran itu terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dana pengadaan CPNS yang semula diusulkan Rp 1 miliar dengan asumsi rekrutmen mandiri, diturunkan anggarannya menjadi Rp 750 juta. Sebab pengadaan CPNS tahun ini tidak dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya selisih anggaran Rp 250 juta digeser pada belanja tak terduga.

Joko Mugiyanto menyatakan, struktur APBD Perubahan 2010 secara garis besar adalah pendapatan yang sebelum perubahan sebesar Rp 770,2 miliar berubah menjadi Rp 818 miliar, atau bertambah Rp 47,79 miliar. Belanja daerah sebelum perubahan Rp 845,4 miliar menjadi Rp 893,72 miliar. Sehingga terjadi defisit Rp 75 miliar. Namun defisit tersebut ditutup dengan anggaran penerimaan pembiayaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 76,4 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 1,2 miliar. Adapun pembiayaan netto sebelum perubahan Rp 75,2 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 75,7 miliar. "Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 55 ribu, setelah perubahan menjadi Rp 0," katanya.

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan terima kasih karena APBD Perubahan sudah selesai dibahas DPRD dan telah pula ditandatangani dalam persetujuan bersama. "Ini berkat komitmen serta kerjasama pemkab dan DPRD yang selama ini terjalin dengan baik," ujarnya.(Roes)

SRBlora edisi 99 - AWAS AIDS DI BLORA

2010-10-19T04:59:00.000-07:00

Blora Berikan Pengawasan Khusus Penderita HIV/AIDS

BLORA, SR– Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus melakukan pengawasan khusus kepada penderita penyakit HIV/AIDS di wilayah setempat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edy Widayat, di Blora, Minggu, mengatakan, telah mencatat enam orang warga Blora terjangkit virus mematikan itu.

Dua di antara mereka, katanya, sudah meninggal dunia, sedangkan empat orang dinyatakan dalam pengawasan khusus.

“Sejak 2002, di Blora selalu ditemukan warga baru yang terjangkit penyakit mematikan tersebut, sekarang ini ada empat orang penderita dalam pengawasan Dinkes, di antaranya harus melakukan cek kesehatan, memberikan obat yang mampu meredakan penyakitnya, dan disarankan untuk menjaga kebersihan,” katanya. Ia mengatakan, upaya Dinkes untuk menekan jumlah warga yang terjangkit HIV/AIDS terus dilakukan.

Namun, katanya, berdasarkan laporan dan pengakuan warga yang terjangkit, bertambahnya penderita justru datang dari luar Blora.

“Sebelum sakit, mereka itu warga asli Blora yang merantau ke luar daerah, ketika sakit, mereka pulang ke Blora, sehingga kesimpulan kami, virus yang menyerangnya itu didapat dari luar Blora,” ujarnya. Untuk memastikan apakah seseorang terjangkit HIV/AIDS atau tidak, katanya, warga Blora disarankan memeriksakan diri ke klinik “voluntary clinik test” (VCT) di Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora.

“Dari klinik itulah dapat diketahui bahwa seseorang itu terjangkit penyakit HIV/AIDS atau tidak, kalau misalnya terjangkit segera diberi pengarahan untuk pengobatan secara rutin,” katanya. Upaya lain yang dilakukan Dinkes, kata dia, melalui sosialisasi dan pencegahan.

Salah satunya, katanya, survei di sejumlah tempat seperti di rumah tahanan dan lokalisasi, dengan cara mengambil contoh darah dari mereka. “Untuk memastikan selanjutnya di tes di laboratorium,” katanya.

Menurut dia, fenomena penyakit mematikan tersebut seperti gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja, sedangkan yang tidak muncul justru lebih banyak dan harus diwaspadai.

“Pemkab mengimbau kepada warga yang merantau keluar kota, agar menjaga kesehatan, jangan melakukan hubungan seks sembarangan dan tidak menggunakan peralatan yang habis digunakan oleh penderita HIV/AIDS,” tambah Edy.(Roes)

SRBLORA edisi 99 - Pejabat Blora Baru

2010-10-17T05:58:00.000-07:00

Pejabat Eselon II yang telah dilantik

Bupati Blora Djoko Nugroho

Inspetur Kab Blora : Slamet Pamudji SH MHum

Kepala BKD : Drs Suwignyo MSI

Kepala Dinas Pendidikan : Winoto SH

Kepala Bappeda : Ir Sam Gautama MM

Kepala Diducapil : Winarno SSos

Kepala BLH : Dra Ratnani

Kepala Bkesbangpolimas : Drs Slamet Wiryanto

Asisten Administrasi : Pramono SH MHum

Staf Ahli :

Drs Bondan Sukarno

Drs Edy Priyanto MM

Drs Sudarmo

127 Pejabat Eselon III - IV Yang Baru Dilantik

Klik Gambar >>> LIHAT BESAR. . .!!?

SRBlora edisi 99- Penyerapan APBD Blora Rendah

2010-10-15T00:38:00.000-07:00

Penyerapan Dana APBD Blora Baru 55,4%

BLORA, SR- Dalam APBD 2010 ini Penyerapan dana dinilai masih rendah. Bupati Djoko Nugroho menyebut hingga akhir September lalu penyerapan anggaran baru mencapai 55,43% dari pagu APBD. Hal itu dikemukakan bupati dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait APBD Perubahan 2010, Selasa (12/10). Berdasarkan data yang dihimpun belanja APBD tahun ini ditetapkan sebesar Rp 845,44 miliar.

Kokok, sapaan karib Djoko Nugroho, mengemukakan masih rendahnya penyerapan anggaran itu terjadi antara lain karena untuk belanja langsung atau belanja program kegiatan hingga kini sebagian besar baru selesai dilelangkan. "Karena itu penyerapan anggaran dipastikan akan melonjak ketika proyek yang sudah dilelangkan tersebut selesai dilaksanakan, sekitar November dan Desember," ujarnya.

Dia mencontohkan kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pelelangannya telah dilaksanakan. Proyek-proyek tersebut akan dikerjakan 12 Oktober hingga 12 Desember. "Kami akan sangat memperhatikan kualitas dari pekerjaan proyek-proyek yang ada secara maksimal," tandasnya.

Sementara terkait penyerapan anggaran nonfisik, bupati menyatakan APBD Perubahan dilakukan antara lain untuk menghindari tidak terserapnya dana kegiatan yang diperbolehkan di luar kegiatan nonfisik.

Minimnya penyerapan anggaran itu sebelumnya menjadi perhatian serius sejumlah fraksi di DPRD. Sebab meski APBD 2010 ditetapkan lebih awal dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya namun kenyataannya penyerapan dana APBD masih minim. (Roes)

SRBlora edisi 99 -Bandara NGLORAM Kabupaten Blora

2010-10-10T17:19:00.000-07:00

Pembangunan Bandara Ngloram Diserahkan ke Exxon

BLORA, SR- Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya menyerahkan pembangunan Lapangan Terbang Ngloram, Kecamatan Cepu, kepada perusahaan minyak Exxon Mobil.

Bupati Blora Djoko Nugroho, di Blora, Kamis (7/10) mengatakan, meski sebelumnya Pemkab Blora dan Pemprov Jateng sudah menyiapkan perizinan, setelah dilakukan perundingan dengan pejabat Exxon Mobil, disepakati bersama, bahwa Exxon Mobil yang akan membangun Lapangan Terbang Ngloram.

"Kesepakatan ini juga disaksikan oleh gubernur Jateng, sedangkan keberadaan Lapangan Terbang Ngloram, jika segera dibangun, akan sangat membantu meningkatkan perekonomian warga. Harapan kami, jika mulai tahun depan sudah dibangun maka pada pertengahan 2012 sudah bisa beroperasi," katanya.

Dikatakannya, Lapangan Terbang Ngloram memiliki panjang landasan 900 meter sehingga jika pesawat jenis Foker bisa mendarat, harus menambah panjang landasan 700 meter lagi. "Tinggal diperpanjang saja," tambahnya.

Menurut dia, jika hanya perluasan diyakini bisa berjalan dengan cepat, sebab tanah di sekitar lapangan terbang adalah milik Pusat Pendidikan Latihan (Pusdiklat) Migas yang berarti milik lembaga negara.

Dia menjelaskan pula, pada 2009 Pemkab Blora sudah menyiapkan insfrastruktur pendukung di sekitar lapangan terbang, di antaranya ruas jalan menuju Desa Mulyorejo Kecamatan Cepu sudah diperbaiki dengan dana Rp2,4 miliar.

Jalan dari Desa Ngloram menuju Desa Sidorejo sepanjang 5,8 kilometer, dan jalan Desa Ketuwan, Ngraho serta Kedungtuban sejauh sepanjang kilometer juga diperbaiki dengan anggaran Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBD kabupaten dan Provinsi Jateng. (Roes)

SR Edisi 99 - TES SUMUR MINYAK BATAL

2010-10-07T17:24:00.000-07:00

TES Sumur Minyak Blora dibatalkan Pertamina

BLORA SR - PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu, Jawa Tengah, membatalkan tes produksi sumur minyak North Kedungtuban (NKT-A) di Desa Bajo, Kecamatan Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Penyebabnya, warga menolak untuk dievakuasi.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Blora, Bakoh Santoso, di Blora, Selasa (5/10/2010), mengatakan, tes produksi rencananya berlangsung pada Senin (4/10), namun hingga kini masih ada warga yang belum mau dievakuasi dari daerah sekitar lokasi pengetesan. Menurut Bakoh, rencana PT Pertamina memicu kepanikan warga, apalagi sumur minyak tersebut pernah mengalami masalah yang merugikan permukiman warga.

“(Tapi) sebenarnya itu hanya kesalahpahaman. Begitu melihat Pertamina mendatangkan peralatan untuk persiapan evakuasi, warga panik dan menolak tes produksi tersebut,” katanya.

Dalam tes tersebut, rencananya warga sekitar akan diungsikan ke balai desa setempat. Warga sekitar yang menolak, kata Bakoh, belum paham dan membutuhkan informasi lebih banyak lagi karena selama sosialisasi hanya perwakilan yang datang, belum semua warga mendapatkan penjelasan.

Secara terpisah Kepala Polisi Sektor Kedungtuban, AKP Kompyang Surata, mengatakan rencana tes produksi itu dilakukan kemarin (4/10), tetapi sampai sekarang sebagian warga menolak dievakuasi. Padahal, di seputar sumur minyak tidak terjadi permasalahan. “Karena ada warga yang belum mau dievakuasi, jadi batal dilaksanakan,” katanya.

Ditangani Hati-hati

Sedangkan petugas Humas PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu, Taufik Riyadi, mengatakan bahwa hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan warga sekitar lokasi sumur minyak North Kedung Tuban (NKT-A) sehingga pelaksanaan tes produksi sementara dibatalkan. “Masih menunggu kesiapan warga untuk melakukan evakuasi karena ini objek vital yang harus ditangani dengan hati-hati,” ujarnya.

Ia membantah telah terjadi kebocoran gas atau masalah lain di sumur minyak tersebut. Sebab, katanya, jika terjadi kebocoran akan tampak aktivitas petugas di sumur tersebut, sedangkan dari kemarin hingga sekarang aktivitas di lokasi sumur masih terlihat normal seperti biasa.

Taufik menjelaskan, sambil menunggu kesepakatan dan memberikan penyuluhan kepada warga, saat ini PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu tetap melakukan persiapan tes produksi. Selain itu, mobilisasi peralatan merupakan prosedur yang harus dilakukan, seperti menyiapkan petugas medis, ambulans, dan transportasi untuk evakuasi.

Terkait rencana evakusai, ia menjelaskan bahwa PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu akan mengevakuasi sekitar 200 keluarga dari Desa Tanjung dan Bajo, yang lokasinya berdekatan dengan sumur NKT-A. “Tergantug arah angin, yang jelas kami melakukan persiapan dan yakin tidak akan terjadi apa-apa,” kata Taufik.(Roes)

SR edisi 98 - DEMO INGATKAN BUPATI BLORA

2010-10-05T00:24:00.000-07:00

Adakan Demo Komunitas Godhong Jati Tagih Bupati

BLORA, SR - Puluhan demonstran dari Komunitas Godhong Jati yang terdiri atas Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), Komisi Penegak Keadilan (KPK), Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat (FAKPR), dan Pendamping Masyarakat (Pending Mas) menggelar aksi untuk menagih janji Bupati Blora Djoko Nugroho membawa Blora ke perubahan yang lebih baik.

Massa berkumpul di depan Taman Sarbini dan melakukan long march dari sana menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Di sana, para demonstran bergantian berorasi, ketika beberapa perwakilan mereka diterima Kepala Kejari (Kajari) Saiful Thahir.

”Kami meminta Bapak Bupati menjadi pelindung semua masyarakat dan tidak melakukan diskriminasi dengan acuan dukung-mendukung dalam pilkada lalu. Jangan ikuti bisikan satu pihak yang berisiko menimbulkan gesekan dan perpecahan di masyarakat,” pinta seorang demonstran dalam orasinya.

Para demonstran yang membawai spanduk dan berbagai poster, antara lain bertuliskan ”Usut Tuntas Kasus KID (Komite Investasi Desa-Red)”, ”Waspadai Perampokan Aset Blora”, ”Bebaskan Blora dari Manipulasi”, "Blora untuk orang Blora", dan "Tahan Tersangka Pelaku Mark Up Pengadaan Tanah".

Ketegangan Di tengah orasi di depan kantor Kejari itu, terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian. Yaitu saat beberapa demonstran menaiki pagar kantor Kejari. Namun akhirnya ketegangan bisa berakhir setelah para demonstran mau turun.

Orasi terus berlanjut. Sebagian demonstran membagikan selebaran tuntutan yang mereka usung.

Tuntutan atau pernyataan sikap demonstran yang mengatasnamakan diri Komunitas Godhong Jati itu adalah menolak pemberdayaan pensiunan dalam pengelolaan aset daerah, menolak campur tangan mantan tim sukses (saat pilkada-Red) dalam pengelolaan proyek APBD, dan menolak campur tangan oknum anggota DPRD dalam upaya pengondisian proyek APBD.

Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan ketua asosiasi kontraktor terbesar di Blora yang jadi makelar proyek, yang dinilai sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mereka juga menolak penempatan pejabat pada SKPD yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Selanjutnya, mereka menghendaki pemaksimalan potensi putra daerah tanpa meninggalkan profesionalitas. Dan, mendesak Bupati mendorong Kejari mengusut KID yang diduga penuh penyimpangan. (Roes)

SRBLORA edisi 99- Bupati copot jabatan Pemalsu SK PAK

2010-10-02T05:27:00.000-07:00

BUPATI Blora Copot Jabatan 21 PNS Pengguna SK PAK Palsu

BLORA, SR – Dunia pendidikan di Blora tercoreng oleh ulah oknum pejabatnya. Dua puluh satu PNS yang terdiri atas kabid dinas pendidikan (disdik), kepala sekolah (kasek), pengawas, dan guru menggunakan SK penetapan angka kredit (PAK) palsu untuk kenaikan pangkat dari IV A ke IV B.

Mereka kini menunggu sanksi dari bupati setempat. Informasi yang diperoleh SR menyebutkan, ke-21 PNS itu mengajukan kenaikan pangkat pada 2006-2007. Salah satu syarat kenaikan pangkat untuk guru, kasek atau pengawas sekolah adalah mempunyai PAK.

Sedangkan syarat memeroleh PAK adalah membuat karya tulis yang dikirimkan ke provinsi untuk dinilai. Pengirimkan karya tulis itu melalui dinas pendidikan (disdik) setempat. Setelah PAK turun, PNS yang bersangkutan bisa mengajukan kenaikan pangkat.

Ke-21 PNS tersebut diduga ingin jalan pintas untuk mendapatkan SK PAK tersebut. Mereka menggunakan jasa ''calo'' yang mempunyai hubungan dengan pejabat di pusat. Harapannya, PAK turun dan bisa cepat naik pangkat. Ternyata, PAK yang diterima 21 PNS itu palsu dan tidak bisa digunakan untuk mengurus kenaikan pangkat.

Kepala Inspektorat Winarno saat dikonfirmasi membenarkan telah memeriksa 21 PNS yang di antaranya pejabat disdik, kasek, pengawas, dan guru terkait PAK palsu. Menurut dia, hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke bupati dan BKD. ''Sudah kami periksa dan sudah ada hasilnya,'' katanya.

Pada kurun waktu 2006 sampai 2009, kata dia, ada 37 PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dari IV A ke IV B dengan menggunakan PAK sebagai syarat. Setelah diteliti, 21 PNS PAK-nya palsu. Kepastian bahwa PAK itu palsu setelah inspektorat mengecek langsung ke pusat. Karena itu, 21 PNS itu kemudian diperiksa dan diminta untuk membuat kronoginya. ''Hanya 21 orang itu yang PAK palsu,'' tambahnya.

Menurut mantan sekretaris KPUK itu, 21 PNS itu hanyalah korban. Mereka semua melakukan prosedur dengan membuat karya tulis dan mengirimkannya ke provinsi. ''Kalau saya bilang mereka ini korban. Karena semua syarat sudah mereka penuhi. Hanya karena percaya dengan calo menjadi seperti ini. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Blora, di daerah lain juga banyak,'' tuturnya.

Siap Terima Sanksi

Budi Nurprasetyo, kepala SMPN 5 Blora menjadi salah satu PNS yang menggunakan SK PAK palsu. Dia siap menerima sanksi dari kesalahannya tersebut.

Menurut Budi, kasus sama di daerah lain, hukumannya penurunan pangkat dan mengembalikan hak yang sudah diterima terhitung sejak SK kenaikan pangkat yang menggunakan PAK palsu digunakan. ''Kalau saya dan teman-teman ini hanya sebagai korban saja,'' Katanya.

Dia menjelaskan, dirinya dia sudah membuat karya tulis dan dikirimkan ke dinas pendidikan untuk dikirim ke provinsi agar dinilai. ''Buktinya ada semua, jadi saya sudah sesuai prosedur,'' tambahnya.

Ketika mendapatkan tawaran bantuan agar prosesnya lebih cepat, dia terima tawaran tersebut. Untuk proses biasanya, SK baru turun setelah delapan bulan. Sedangkan melalui jasa itu, PAK turun setelah enam bulan. ''Sebenarnya juga tidak jauh beda dengan proses biasa,'' ujarnya.

Karena kasus tersebut, Budi diperiksa Inspektorat dan dikumpulkan beberapa kali oleh tim. Kemarin (20/9), dia juga menerima undangan untuk pertemuan lagi membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu digelar di disdik. ''Saya pasrah saja,'' katanya.

Dia siap dengan segala sanksi yang bakal dijatuhkan. ''Itu semua tergantung bupati. Kita pasrah,'' ulangnya.

Sementara Terpisah Bupati Blora Djoko Nugroho belum bersikap tegas terhadap 21 PNS di dinas pendidikan (disdik) yang memalsukan penetapan angka kredit (PAK) untuk syarat kenaikan pangkat dari IV A ke IV B. Dia hanya berjanji segera mencopot jabatan PNS yang terdiri atas kepala bidang pendidikan menengah (kabid dikmen), sejumlah kepala SMP, satu kepala SD, pengawas sekolah, dan guru yang memiliki PAK palsu tersebut.

Selain itu, mereka juga bakal diturunkan pangkatnya dan diminta mengembalikan tunjangan yang diterima dengan PAK palsu tersebut. '

'Ya, akan kita copot dan pangkatnya akan dikembalikan seperti sebelum dia naik pangkat dengan PAK palsu itu,'' ujar bupati yang akrab disapa Kokok itu usai menghadiri halalbihalal di dinas Kominfo minggu lalu.

Menurut dia, hal itu bisa menjadi pelajaran bagi semua PNS dan pegawai di lingkungan Pemkab Blora. Jabatan dan kenaikan pangkat, kata Kokok, sudah ada mekanismenya. Mereka yang telah melakukan kesalahan, harus siap menerima sanksinya. ''Tunjangan yang diterima dari jabatan yang disandang juga harus dikembalikan,'' tuturnya.

Kokok menyatakan bahwa pangkat 21 PNS dikembalikan sama seperti sebelum dia mengajukan kenaikan pangkat dengan PAK palsu. Jika dengan PAK palsu itu PNS naik pangkat satu tingkat, maka dia akan dikembalikan turun satu tingkat. Sementara mereka yang memegang jabatan akan dicopot.

''Karena dia diangkat karena pangkatnya sudah memenuhi. Sedangkan dia memeroleh pangkat dengan menggunakan PAK palsu. Jadi harus dikembalikan,'' tutur bupati asal Cepu ini. ''Segera kita laksanakan (pencopotan) itu. Ini untuk menegakkan aturan,'' tegasnya tanpa menyebutkan kapan penurunan pangkat 21 PNS itu dilakukan.

Mantan Dandim 0720 Rembang itu mengaku sudah menyampaikan kasus 21 PNS itu ke Kajari Blora Syaiful Tahir. Seperti diberitakan, 21 PNS itu telah diperiksa inspektorat. Kasusnya juga ditangani Tim Penyelesai Kasus (TPK) Kabupaten yang hasilnya disampaikan kepada bupati. (Roes)

SRBLORA edisi 97 - MINYAK BUMI Blora untuk Rakyat Blora

2010-09-25T06:15:00.000-07:00

FOKUS

Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Saatnya Berubah

BLORA, SR- Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di kabupaten Blora boleh dibilang sangatlah spektakuler untuk ukuran daerah di Pulau Jawa.

Baik mulai dari Hutan, Kandungan Batu Al;amnya hingga Sumber minyak Buminya.

Terlebih Sumber Minyak Bumi, sejak Indonesia jaman penjajahan hingga saat ini

Kabuten Blora dengan kecamatan Cepunya masih merupakan penyangga devisa minyak untuk Indonesia.

Namun demikian sampai saat ini masyarakat Blora sendiri belum memperoleh kesejahteraan dari sumber minyak yang digali dari tanahnya sendiri.

Bahkan beberapa sutradara muda beberapa saaat lalu membuat sebuah film documenter yang berhasil menembus final pada festifal film internasional Asia pasifik dengan judul Ayam Mati Dilumbung Padi.

Dan setelah Bupati terpilih pada pilkada lalu yakni Djoko Nugroho dan Wabup H Abu Nafi dilantik mempunyai beban yang sangat berat untuk merubah keadaan ini. Untuk mewujudkan Visinya yakni Mewujudkan Pemerintahan yang bersih menuju masyarakat Blora Sejahtera.

Sebagai mana diketahui sejarah Perminyakan di Indonesia Berawal di Jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1830 – 1890 oleh seorang Belanda bernama A Jana Zijlker. Pada tahun 1884 dia melakukan pengeboran Sumur Telaga Tiga-1 di lapangan minyak Telaga Said wilayah Deli Sumatera Utara.

Kemudian Zijlker mempelopori perusahaan minyak deengan nama The Royal Dutch Company yang menjadi Cikal bakal perusahaan raksasa Shell yang ada di dunia saat ini.

Sementara di di Jawa Tengah seorang Belanda yang bernama P Van Dijk memulai penelitian tentang rembesan sumur minyak pada tahun 1867 [ada sumur Ledok 1 dan di Bor pada tahun 1893 oleh Ir Adrian Stoop seorang insinyur muda yang juga bertugas mengebor air minum di Grondpellwesen.

Sehingga bias dikatakan Ir Adrian Stoop adalah penemu pertama minyak bumi di Cepu dengan melakukan penmgeboran pertamanya di desa Ledok. Serta mernyimpulkan bahwa di panolan Cepu terdapat lading minyak berkwalitas tinggi dengan jumlah yang sangat besar.

Dari sinilah kemudian muncul konsesi minyak daerah lain yang ada di kabupaten Blora. Diantaranya Konsesi tambang minyak Jepon Semanggi, konsesi tambang minyak Nglobo , Banyubang, Trembes, Nglono dan Ngapus.

Dan sampai saat ini wujud nyata hasil minyak dari cepu masih bisa dirasakan, Bahkan Penemuan terbaru dari satelit bumi bebrapa waktu lalu, Blora dengan Blok Cepunya masih banyak Minyak Bumi yang belum bisa diproduksi.

Oleh Negara eksplorasi secara besar-besaran lisensinya sudah ditangan Exxon Mobil Ltd yang saat ini mulai produksi di Bojonegoro. Sementara untuk wilayah kabupaten Blora belum di eksplorasi.

Akan tetapi potensi minyak Cepu, dari Sumur minyak Tua juga sangatlah banyak dan sudah saatnya Pemkab melalui BUMD Blora Patra Energi (BPE) menagani secara Profesional sehingga dapat menjadi penyangga PAD dan secara tak langsung dapat mewujudkan masyarakat Blora Sejahtera, seperti yang pernah dituntutkan Konsorsium LSM Blora Blok Cepu beberapa waktu lalu.(Roes)

Fokus Samping

Komang G Irawadi Kepala DPPKAD

Dana Bagi Hasil Migas Blora Naik

BLORA , SR- Harapan Blora untuk mendapat dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) lebih banyak tahun ini akhirnya tercapai. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Komang Gede Irawadi mengemukakan, tahun ini DBH minyak yang diterima Blora dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,93 miliar.

”Tentu kami bersyukur karena tahun ini DBH yang diterima Blora lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, Rp 881,2 juta,” ujarnya, kemarin.

Komang mengatakan, peningkatan DBH tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga minyak mentah di pasaran internasional. Meski tidak diketahui pasti berapa ribu barel minyak yang dihasilkan dari bumi Blora sehingga mendapatkan DBH sebesar itu, Komang memperkirakan, jumlah produksi tidak cukup berpengaruh signifikan.

”Yang paling dominan mungkin pengaruh harga minyak. Berdasarkan data yang dihimpun, DBH yang diperoleh tahun ini bukan yang terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2008 DBH yang diterima Blora Rp 1,9 miliar. Bahkan pada 2007, DBH yang diperoleh paling tinggi, yakni Rp 3,44 miliar,” ungkapnya. (Roes)

Sugeng Hariyanto Komisi C DPRD Blora

Kontribusi Yang Jelas Dulu Baru Eksplorasi

BLORA, SR- Lain halnya dengan pendapat wakil rakyat kita terkait PAD dari Eksplorasi minyak ini. Seperti yang diungkapkan Sugeng Hariyanto, anggota Komisi C DPRD, menandaskan, semestinya kehadiran penambangan migas baru di Blora harus memberikan kontribusi positif kepada daerah, seperti DBH dan kesejahteraan masyarakat.

Dia mendukung sikap sejumlah rekannya di Dewan yang menghendaki kejelasan DBH atau kontribusi lain sebelum dimulai penambangan migas di Blok Randugunting.

”Kalau masih belum jelas memang harus dihentikan dahulu. Kami tidak ingin pengalaman masa lalu terulang. Sudah sering masyarakat dijanjikan kesejahteraannya meningkat seiring dengan penambangan migas di satu lokasi di Blora, padahal ternyata itu hanya janji perusahaan minyak,” tegasnya.

Terlebih dia mendengar, eksplorasi Blok Randugunting yang baru dimulai 7 Agustus di Desa Krocok, Kecamatan Japah terjadi masalah teknis pengeboran.

”Kami agendakan bertemu manajemen Pertamina EP Randugunting untuk mendapat kejelasan bagi hasil ataupun permasalahan yang terjadi di lapangan dalam proses eksplorasi. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan,” tandas dia.(Roes)

Subroto Anggota DPRD Blora

Hentikan Eksplorasi Migas

BLORA, SR- Komisi B DPRD Blora meminta penghentian penambangan minyak dan gas (migas) jika bagi hasil yang diperoleh daerah tidak jelas. Pengalaman selama ini menunjukkan, Blora tak mendapat bagi hasil yang memadai.

Padahal sumber daya alam migas di Blora telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara maupun keuntungan perusahaan eksplorasi. Ironisnya, pendapatan yang diperoleh Blora tidak cukup banyak, bahkan warga Blora yang masuk katagori miskin masih cukup banyak.

''Dana bagi hasil yang diterima Blora dari sektor migas sangat sedikit, maksimal hanya Rp 2 miliar per tahun. Kami selama ini hanya menjadi penonton saja dan menerima imbasnya dari penambangan migas,'' ujar Ketua Komisi B DPRD Blora, Subroto, akhir bulan September lalu.

Dia yang didampingi anggota Dewan Suhada Hasan mengemukakan, masih akan banyak lagi kegiatan penambangan migas di Blora. Menurut dia, penambangan dan dana bagi hasil migas yang diterima Blora yang minim di tahun-tahun sebelumya menjadi pengalaman dan pelajaran berharga.

Komisi B tidak ingin persoalan ini terulang lagi. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan upaya meminta bagi hasil yang jelas pada kegiatan migas yang akan datang. Salah satunya, eksplorasi minyak di Blok Randugunting. ''Kegiatan penambangan migas baru di Blora harus memberikan kompensasi yang jelas dulu, nilainya berapa dan diberikan kapan. Jika semua itu tidak bisa dilakukan, lebih baik penambangan dihentikan,” tandasnya.(Roes)

SR edisi97 Model tabloid - BERITA SEPUTAR BLORA

2010-09-09T08:52:00.000-07:00

klik GAMBAR untuk BACA

SR edisi 97 Smg-Kendal-Grobogan-Kudus-Pati Rembang

2010-09-09T08:36:00.000-07:00

SR Semarang - SR Kendal-SR Grobogan-SR Kudus SR Rembang

Klik Gambar untuk Baca

SR edisi 97 -model tabloid - ADVETORIAL & IKLAN

2010-09-09T08:07:00.000-07:00

SRBLORA Model tabloid
Klik Gambar untuk Baca

SRBLORA edisi 97 - Pesan GUBENUR Jateng - Kulanuwon RSU GRATIS

2010-09-05T22:21:00.000-07:00

Yang Tersisa dari Pelantikan Bupati dan Wabup Blora

Gubenur BIBIT WALUYO Menilai Blora Tertinggal

BLORA, SR- Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo mengaku prihatin dengan kondisi Kabupaten Blora yang masih tertinggal dengan daerah lain. Lebih prihatin lagi, nilai APBD hampir Rp 1 triliun itu, hanya Rp 56,4 miliar yang berasal dari hasil pendapatan daerah sendiri.

Menilik pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 56,4 miliar itu, menurut Gubernur Jateng, dapat ditarik kesimpulan kalau Blora sampai saat ini sangat bergantung dari gelontoron dana pusat.

”Otonomi daerah itu bukan tujuan, tapi sebagai sarana saja. Maka jangan salah kaprah mengartikan otonomisasi,” tandasnya.

Jadi tambahnya, kalau bergantung pada anggaran pusat, kalau bupati diundang rapat gubernur jangan sampai tidak hadir, jangan mewakilkan karena hukumnya wajib.

Demikian juga kalau ada masalah di daerah, karena gubernur itu kepanjangan tangan presiden. Gubernur Bibit Waluyo menyapaikan hal itu ketika melantik Bupati Blora 2010- 2015, Djoko Nugroho-H Abu Nafi di Aula gedung DPRD setempat, Rabu (11/8) sore.

Hadir, sejumlah anggota DPRDPD RI, anggota DPRD Jateng, bupati/dandim tetangga, para mantan Bupati Blora dan sekitar 1.000 undangan lainnya. Gubernur mengatakan, Blora dan sekitarnya kondisi cuacanya berbeda dengan daerah lain. Musim hujan selalu datang paling akhir, namun kemarau justru datang paling cepat.

Perhatian khusus

Soal keprihatinan pada Blora, membuat orang nomor satu di Jateng ini memberikan perhatian khusus pada kabupaten ini, setidaknya sudah 10 kali gubernur datang ke Blora, memberi motivasi warga masyarakat agar semangat tinggi dalam menjalani pekerjaannya.

Diakuinya, warga Blora terkenal sangat ulet, rajin dan temen. Sebab meski kritis air di saat musim kering, petaninya tetap bersemangat, kreatif dan kerja keras untuk meningkatkan hasil pertanian. Melihat petani yang rajin, gubernur langsung bersimpati dan membantu sumur lapang 1.500 titik.

Terhadap bupati dan wakil bupati baru, dia berpesan agar seorang pimpinan banyak turun lapangan, bisa ngemong, bersahabat dan membibing warga masyarakatnya secara baik. Demi Blora lebih baik lagi, Gubernur minta agar legislatif, yudikatif, stakeholder, pengusaha dan elemen masyarakat bersatu padu membangun Blora.(TIM)

Kulanuwun

Modal Sosial Rumah Sakit Segera Wujudkan Kesehatan Gratis

Sesuai salah satu misi pasangan Bupati Djoko Nugroho dan Wabup H Abu Nafi SH adalah Rumah Sakit Umum (BRSD) baik di Blora maupun di Cepu akan dibuka secara resmi untuk memberikan layanan kepada masyarakat kabupaten Blora secara gratis.

Sebagian masyarakat Blora memandang dua rumah sakit milik Pemkab Blora ini telah mempunyai kesiapan yang memadai dalam aspek manajerial, fisik sarana prasarana, maupun ketenagaannya.

Sehingga apa yang menjadi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2010-2015 akan menjadi mudah terwujudnya.

Lebih dari itu, sejatinya urgensi dari pendirian setiap RS adalah untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Terjangkau dalam tataran geografi maupun ekonomi. Dalam aspek rujukan apalagi kegawatdaruratan, ketiadaan RS yang representatif di suatu kawasan jelas akan meningkatkan risiko medis.

Di sisi lain, pemberian layanan tidak boleh bersifat diskriminatif secara ekonomi. RS didirikan bukan hanya untuk warga yang berkemampuan, tetapi juga bagi warga tak berpunya. Yang memegang kartu jamkesmas, kartu jamkesda, maupun hanya bermodal surat keterangan miskin belaka.

Bagaimanapun, RS adalah bentuk organisasi jasa yang mempunyai keunikan karakteristik dibandingkan dengan industri jasa lainnya. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, petugas RS lebih dipandang sebagai sebuah tim dan keluarannya bukan merupakan hasil kerja individual.

Dengan demikian diperlukan suatu social capital pada proses penyediaan layanan di RS karena layanan organisasi ini sangat bertumpu pada sumber daya manusianya. RS merupakan organisasi yang padat kompetensi serta terikat dalam sebentuk ketergantungan antara individu dan unit kerjanya.

Secara harafiah, social capital (modal sosial) dapat diartikan sebagai sekumpulan norma dan jejaring kerja pada suatu organisasi yang di dalamnya para pemangku kepentingan dapat mengakses tata nilai untuk memperoleh kekuatan dan sumber daya.

Modal sosial merupakan kemampuan untuk merajut institusi, mendorong partisipasi yang setara dan berkeadilan, serta diwarnai sikap saling percaya.

Oleh sebab aspek kerja sama menjadi unsur penting, maka hanya organisasi yang mempunyai tingkat kepercayaan sosial tinggi yang akan berhasil mewujudkan organisasi yang fleksibel, berskala besar dan mampu bersaing pada perekonomian global.

Saat ini ditengara adanya kecenderungan yang menunjukkan penurunan nilai modal sosial di kalangan masyarakat. Semangat kemanusiaan cenderung menipis.

Dalam organisasi RS, kepercayaan, jejaring, dan komitmen harus dibangun pada semua lapisan sumber daya manusia yang menyanggahnya. Satu saja pilar modal sosial ini rapuh, maka RS akan menjadi institusi yang “tidak sehat”.

Tingkat kepercayaan yang sehat di suatu RS adalah ketika seluruh komponen yang ada mempunyai rasa saling percaya diri untuk menjalankan tugas. Kepercayaan juga mesti dikembangkan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki kekuatan moral yang tinggi dalam menegakkan eksistensi organisasi RS.

Mengembangkan jejaring yang sehat adalah bila semua sumber daya manusia di RS mampu berbagi informasi, belajar memercayai dan bekerja sama dalam hubungan timbal balik yang setara. Setidaknya ada enam bidang yang secara mendasar dibutuhkan oleh anggota dari organisasinya, yaitu target, sumber daya, informasi, edukasi, umpan balik, dan bimbingan teknis dalam melaksanakan fungsinya.

Komitmen yang sehat dapat ditemukan pada saat sense of belonging terhadap organisasi RS menjadi visi bersama bagi semua pemangku kepentingan. Komitmen untuk kesempurnaan dicirikan oleh kepedulian bersama terhadap kualitas kinerja dan adanya sistem untuk evaluasi, modifikasi, kontrol, serta penghargaan kritis.

Menurut Szreter dan Woolcock (2004) modal sosial dibedakan menjadi tiga yaitu bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding lebih ditekankan pada hubungan kerja sama dan saling percaya di antara anggota jejaring yang memiliki kesamaan sosio-demografis. Pada RS dapat digambarkan pada kuatnya hubungan kesejawatan masing-masing profesi tenaga kesehatan.

Sebaliknya, bridging dapat dicermati pada hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan di antara anggota dengan latar belakang sosio-demografis yang berbeda, misalnya umur, kelompok etnis, komunitas sosial, dan sejenisnya. Gambaran untuk organisasi RS adalah adanya komunikasi terbuka dan egaliter.

Sementara linking merujuk kepada norma-norma saling menghormati serta jejaring hubungan yang saling percaya di antara anggota yang berinteraksi lintas kekuasaan formal dan terlembaga atau lintas otoritas dalam masyarakat. Kultur birokrasi di negeri ini sering kali terasa kaku. Perbedaan eselonisasi tidak jarang menghambat kelancaran proses komunikasi dan kerja sama.

Pada organisasi RS kesan seperti ini semestinya dapat diabaikan. Sebagai institusi yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah menjadi keharusan untuk melihat jenjang jabatan baik struktural/manajerial maupun fungsional/teknis medis sebagai sebuah tatanan fungsi koordinasi yang saling mendukung dan melengkapi.

Suasana demikian juga perlu diciptakan dengan para pemangku kepentingan eksternal, seperti dengan otoritas regulator kesehatan wilayah, unit-unit pelayanan fungsional lainnya maupun segenap lembaga yang bergerak dan terkait dengan pelayanan perumahsakitan.

Terlebih, pada masyarakat sebagai pelanggan yang mutlak harus dilayani dengan semestinya tanpa memandang status sosial. Membayar tunai ataupun memanfaatkan kartu jamkesmas/jamkesda bahkan hanya menggunakan secarik kertas pernyataan miskin akan memperoleh pelayanan dengan standar yang sama.

Bila diibaratkan sekeping mata uang, maka modal sosial merupakan satu sisi, sedangkan sisi yang lain adalah modal fisik. Logis bila memberikan penguatan pada modal fisik seperti mempermegah bangunan gedung, melengkapi dan mempercanggih sarana prasarana medis maupun penunjang.

Akan tetapi, semuanya akan menjadi kurang bermakna bagaikan “sekeping mata uang tanpa sisi nilai nominal” jika tidak disertai dengan penguatan pada modal sosialnya. (Penulis Drs.Ec.Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)

KESI dalam Idenya

2010-09-02T02:58:00.000-07:00

LCC PKK Ide Dr Ir Hj Kesi Widjajanti MM yang terlupakan

BLORA, SR- Mungkin sebagian besar para wanita di Blora masih ingat, pada tahun 2002 Tim Penggerak PKK Blora menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCT) yang diikuti oleh organisasi kewanitaan.

Ini merupakan Tonggak sejarah sekaligus gebrakan pertama sejak kabupaten ini berdiri, yaitu diadakannya LCC yang diikuti oleh organisasi kewanitaan seperti Dharma Wanita dab PKK se Blora.

Seiring dengan berjalannya waktu, LCC yang pertama digagas oleh Dr.Ir Kesi Widjajanti MM ini, secara perlahan hilang dengan sendirinya.

Menurut Dekan Megister Menejeman USM ini, Lomba uji ketrampilan para ibu-ibu ini berawal dari inspirasinya bagaimana menuju peningkatan kualitas keluarga.

“Kwalitas keluarga tentunya dimulai dari peran ibu sebagai tauladan keluarga,” kata Kesi di semarang Selasa (31/8) saat dikonfirmasi SR.

Oleh karena itu PKK sebagai penggerak pemberdayaan keluarga harus melakukan reposisi, tidak hanya pemingkatan ketrampilan tangan. Namun Harus diimbangi juga dengan peningkatan dalam berpikir.

Artinya lanjut Kesi,Selain bekerja keras (hard work) yang biasanya dilakukan phisik, juga harus bisa bekerja cerdas (Smart Work). Yakni dengan harapan ibu-ibu menjadi “Smart” sehingga menjadi cantik dari dalamnya “Inner beauty” yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada keharmonisan keluarga.

Untuk itulah dia berharap agar LCC PKK yang pernah ada di Blora ini, pada waktu mendatang bisa diadakan kembali. (Roes)

Kamituwo, Bayan dan Perangkat Desa segera PNS

2010-08-26T01:18:00.000-07:00

Perangkat Desa akan Di PNS-kan

BLORA, SR- Setelah Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS maka tak lama lagi ribuan perangkat Desa sekabupaten Blora akan PNS-kan Pula.

Hal itu diungkapkan Sutarji ketua Paguyuban Perangkat Desa “Bodronoyo” eks Kawedanan Blora seusai mengikuti Konkerwil Jateng Persatua Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Batang 24-25 Juli yang lalu.

Menurut Sutarji Acara Muskerwil yang dibuka asisten I Gubenur Jateng dihadiri 34 perwakilan Kabupate/kota sejateng ini bertujuan mengawal rancangan UU Desa dan Pedesaan yang akan di bahas DPR Pusat.

“Tiap kabupaten kota rata-rata diwakili 3 atau 4 orang untuk Muskerwil yang bertempat di hotel Yudistira Batang, Perwakilan dari Blora yakni H Latif, Abdulrahman, Purwanto dan saya sendiri, ” kata Sutarji Sabtu (21/8) kepada SR..

Dia juga menjelaskan pada muskertwil ini tampil juga sebagai Staf Khusus Mendagri Suryokoco HP untuk memberikan dukungan pada para perangkat desa sejateng ini.

Saat ditanya hasil akhir dari kegiatan ini, Sutarji yang juga Kamituwo Kamolan ini menjelaskan bahwa PPDI sejateng sepakat mengawal secara langsung rancangan UU Desa dan Pedesaan sampai pembahasan di DPR Pusat.

“Disamping mengawal Rancangan UU Perangkat Desa Pedesaan menjadi PNS juga mengusulkan jabatan Kades menjadi 10 tahun,” jelas Sutarji.

Sutarji juga berharap, untuk itu pemkab Blora dibawah pimpinan Djoko Nugroho dan Abu Nafi agar mendukung apa yang menjadi program PPDI ini.

“Kami berharap Pemkab mefasilitasi kami apabila sewaktu-waktu diminta hadir sebagai salah satu wakil jateng dalam pembahasan Rancangan UU Desa dan Pedesaan di Jakarta nantinya,” tandas Sutarji.(Roes)

SRBLORA - Bupati DJOKO NUGROHO Peduli PRESTASI

2010-08-22T09:37:00.000-07:00

Jawara Pengharum Blora Mulai di Hargai

BLORA,SR- Prestasi membanggakan ditorehkan anak-anak kabupaten Blora ini, dalam berbagi Even. Mulai dari Juara berbagai bidang Akademik, olah raga atau kesenian, baik di tingkat Propinsi, Indonesia bahkan ditingkat Internasional.

Sayang, prestasi gemilang itu seakan tak ada gaungnya. Bila sambutan pemkab Blora terlalu dingin dan minim.

Untuk itulah minggu lalu Bupati Blora Djoko Nugroho mengumpulkan 30-an peraih berbagai kejuaraan untuk memberikan penghargaan, dengan harapan dapat memacu para siswa yang lain untuk lebih berprestasi.

Yang cukup menarik dari para penerima penghargaan adalah tampilnya seorang siswa kelas 2 SD yakni Shafira Rahma Maharani (lahir 14 mei 2003-red), yang menjuarai sempoa di Philipina.

Putri dari pasangan HM Budi D dan Hj Evi Kartikasari menjadi juara pertama International SIP Abacus dan Mental arithmetic compatition di Pilipina 3 Juli 2010 lalu.

“Lomba ini diikuti 7 negara asia, Alhamdulilah anakku Shafira Rahma Maharani menjadi juara Pertama, dia merupakan wakil Indonesia di kejuaraan ini,” kata Evi Katikasari yang juga sekdes Kamolan ini.

Disaat pemberian penghargaan ini, secara spontanitas dan tak tanggung tanggung apa yang dilakukan Bupati Blora Djoko Nugroho. Bupati Blora yang baru dilantik tanggal 11 Agustus 2010 lau, langsung menggendong Shafira Rahma Maharani sambil mengangkat satu jarinya.

Adapun penghargaan yang diberikan Pemkab Blora kepada para Jawara ini berupa Piagam dan Uang Pembinaan. (Roes)

SR edisi 96 - FOKUS & KULANUWON - Pemikiran Kesi Untuk Blora

2010-08-19T02:20:00.000-07:00

SR 96 - Advetorian DUKUNGAN BUPATI & WABUP Terpilih

2010-08-19T01:04:00.000-07:00