fokus
GOLPUT Akan Meningkat ?? Siapa yang Unggul ?
Blora, Suara Rakyat.-
Langkah pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan akan memicu naiknya jumlah golput dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Pasalnya, masyarakat semakin apatis dan menganggap bahwa pilgub tidak akan bisa memberikan perubahan apapun bagi Jawa Tengah.
”Secara sederhana mereka berfikir, presiden dan wakil presiden yang mereka pilih, dinilai tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Sehingga mereka juga berfikir, Pilgub juga tidak akan memberikan perubahan apapun,” ujar Ketua KPU Jateng Jateng Fitriyah dalam ”Focus Group on Discussion”
Adapun tema diskusi itu sendiri tentang Mewujudkan Pilgub Jateng berkualitas yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng, Rabu (14/5).
Fitriyah mengaku, tidak bisa memperkirakan berapa angka golput dalam Pilgub Jateng mendatang. Namun, jika melihat tren jumlah golput sejak Pemilu 1999 secara nasional terus meningkat.
Pada Pemilu 1999,Golput tercatat 7,26% dan kemudian melonjak menjadi 15,93% pada Pemilu 2004.Angka golput bertambah besar pada Pilpres 2004 putaran I, yakni 21,77 persen dan naik lagi menjadi 22,56 persen pada Pilpres putaran II. Jumlah golput di Jateng juga menunjukkan kecenderungan yang sama,baik untuk pemilu, pilpres, maupun pilkada.
Pada Pemilu 2004 tercatat jumlah golput 16,11%,Pilpres putaran I (19,99), naik lagi menjadi 23,04),dan rata-rata golput pada 29 daerah yang sudah menggelar pilkada mencapai 30,21%. ”Kecenderungannya memang meningkat. Dan kemungkinan, dalam pilgub mendatang golput pragmatis nampaknya akan lebih menonjol. Yakni golput yang dilakukan masyarakat berdasarkan kalkulasi rasional,bahwa pilgub tidak akan berdampak pada apapun,”tegasnya.
Sementara itu dari peta politik di Blora, Tim Sukses dari kelima cagub dan Cawagub yang akan bersaing pada 22 Juni tersebut, optimis semua jagonya akan mendapatkan suara terbanyak.
HM.Kusnanto ketua Tim Sukses Bambang Sadono- Moh. Adnan yang bernomor urut 1 ini, optimis dan yakin masyarakat yang datang menggunakan hak pilihnya berkisar pada bilangan 70 – 80 persen. “Kesadaran politik masyarakat Blora cukup tinggi dan saya pribadi yakin merka yang datang keTPS sekitar 70-80% dari jumlah pemilih”, jelasnya.
Sedang HM Hartomi Wibowo ketua DPC PDIP Blora ketika ditanya Prediksi berapa persen pemilih yang datang, enggan berasumsi. “Saya hanya berharap semua yang mempunyai hak pilih menggunakan haknya pada waktu pilgub nanti.”, katanya.
Yang cukup mengejutkan adalah prediksiBambang Susilo, ketua Tim Sukses Sukawi-Sudarto, memprediksi 40% masyarakat Blora yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh pemilih di Blora.
“Saya memprediksi jumlah pemilih di Blora yang menggunakan hak pilihnya hanya 40% dari seluruh jumlah pemilih”, ungkapnya.
Namun saat ditanya dari jumlah itu, target suara Sukawi-Sudarto di Blora yang dibebankan dirinya menjawab hanya 10 persen. “Di Blora saya prediksi pasangan Bambang-Adnan paling unggul dilanjutkan Bibit-Rustri dan Agus-Kholiq”,tandasnya (Roes)
HM.Hartomi Wibowo
Target minimal 50 persen untuk Bibit-Rustriningsih
Blora, Suara Rakyat.-
Orang nomor satu PDIP Blora, HM Hartomi Wibowo memang cukup sensansi membuat target perolehan suara pasangan cagub dan Cawagub Bibit-Rustriningsih. “Saya mempunyai target suara Bibit-Rustriningsih pada kabupaten Blora sebanyak 50 persen”, kata Tomo panggilan akrabnya.
Alasan Hartomi cukup sederhana karena selama pemilu baik Pilpres dan Pemilihan Legislatif (pilleg) suara dari partai banteng bermoncong putih ini selalu unggul di Blora.
“Anda lihat pada pemilu lalu (Pilpres, Pilleg th 2004-red) kami selalu menang di Blora, apalagi tahun ini pada pilgub, saya yakin menang karena kami satu-satunya yang mengusung cawagub wanita”, ungkapnya.
Ketika ditanya fakta yang ada pada Pilbup yang digelar di Blora tahun 2005 lalu, pemenang adalah pasangan Basuki-Yudhi dari partai Golkar dirinya mengatakan ada penilaian lain. “Figur Basuki (Bupati Basuki Widodo alm-red) yang juga kader PDIP masih melekat, sehingga penilaian dimasyarakat masih mengganggapnya wonge PDIP”, jelas Hartomi.
Untuk itu dia berharap agar pada pilgub Jateng yang sebentar lagi akan digelar masyarakat Blora semua hadir untuk menggunakan hak politiknya. (Roes)
HM.Kusnanto
Yakin Unggul Di Blora
Blora, Suara Rakyat.-
HM.Kusnanto ketua Tim Sukses Bambang Sadono-Moh. Adnan kabupaten Blora melihat target yang dibebankan pada pundaknya, yakni kemenangan cagub dan cawagub yang diusung partai Golkar menyatakan optimis tercapai.
“Keyakinan kemenangan mas Bambang dan pak Adnan disamping didasarkan survey, juga realita dilapangan pasangan kami meruapakan pasangan yang terlengkap, karena mewakili suara dimasyarakat’, kata Kusnanto.
Dirinya mengatakan itu dengan melihat sisi organisasi partai Golkar mempunyai basis masa yang jelas dan tingkat loyalannya anggota sangat tinggi. Disisi lain nama Muhammad Adnan (ketua NU Jateng-red) memberi jaminan tersendiri bagi para pengikut dikalangan NU, yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
“Saudara bisa melihat dari Pilbup 2005 lalu, terbukti pasangan kami (Basuki-Yudhi-red) dapat menang di Blora. Dan juga coba amati dua kali pemilihan legislatif pada tahun 1999 dan 2004 lalu, kami mengalami tren kenaikan suara partai Golkar”, jelas Kusnanto yang juga sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini.
Untuk itu dirinya meminta agar masyarakat Blora khususnya menggunakan hak pilihnya menurut hati nuraninya.”Saya yakin masyarakat Blora sudah lebih dewasa dalam berpolitik, tentunya mereka sudah bisa menentukan pilihannya, Apalagi ada calon gubenur wong mbloro asli”, tandasnya Kusnanto.(Roes)
KPK akan Periksa bila Boros Anggaran
Blora, Suara Rakyat.-
Peringatan akan munculnya KPK di Blora diungkapkan Bupati Blora Drs.RM. Yudhi Sancoyo MM, seusai acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Blora (DPA – SKPD) TA 2008 dan Sosialisasi Peraturan Bupati Blora No 4/2008 tentang Pedoman Pena-tausahaan Pelaksanaan APBD 2008 di Pendopo Kabupaten Kamis (15/5).
Untuk itu Dirinya menghimbau seluruh instansi pemerintah yang ada di jajaran Pemkab Blora agar melakukan efisiensi dan tidak boros dalam penggunaan anggaran APBD Blora 2008.
Disamping itu, semua kepala SKPD juga diingatkan agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang nantinya akan memunculkan masalah baik administrasi maupun hukum. Pasalnya, tanggung jawab penggunaan anggaran tersebut ada pada masing-masing SKPD, bukan kepala daerah yang bersangkutan.
”Perjalanan dinas maupun pekerjaan yang tidak produktif jangan sampai dilakukan.Nanti Bawasda dan KPK akan memeriksa penggunaan anggaran tersebut,”kata Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo.
Dia menerangkan, selain tertib administrasi, berbagai instansi tersebut juga harus transparan dalam penggunaan anggaran termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, harus ada koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai instansi.
Tujuan lainnya agar progam tidak tumpang tindih juga untuk meminimalkan terjadinya double proyek yang akan digarap oleh rekanan yang digandeng.
”Perlu perencanaan prioritas progam, dan anggaran tetap harus digunakan secara utuh. Ini dimaksud merupakan hal yang penting guna stimultan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bupati Blora ke 26 ini.
Yudhi juga menggarisbawahi, pihaknya sudah meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk membuat visualisasi hasil kerja masing-masing instansi tersebut secara berkala.
Langkah ini dilakukan agar pemkab dapat memantau kinerja serta perkembangan instansi terkait penggunaan anggaran dari APBD tersebut. ”Dengan begitu nanti akan terlihat prestasi masing-masing SKPD akan terlihat naik apa turun prestasi kerjanya, ”tandasnya.
Dikesempatan lainnya Sekda Blora Ir.H.Bambang Sulistya MM menekankan pentingnya pemberdayaan birokrasi di internal masing-masing instansi lewat berbagai koordinasi secara periodik. “Kita juga nantinya mengupayakan satu pintu untuk setiap pemecahan masalah atupun pelaksanaan pelaporan sistim kerja dilingkungan pemkab Blora”, tegasnya. (Roes)
Anggaran rutin jabatan struktural naik Rp 700 juta/tahun
SOTK Pemprov Jateng tak sesuai harapan
Semarang, Suara Rakyat.-
Anggota DPRD Jateng menyayangkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang saat ini masih dalam pembahasan, tidak sesuai harapan.
Khususnya struktur pemerintahan ramping dan efisien. Menurut anggota panitia khusus (Pansus) SOTK DPRD Jateng A Fikri Faqih, SOTK bukannya ramping, sebaliknya mengalami pembengkakan struktur pemerintahan. ”Meski seolah ramping di atas namun struktur level-level tingkat bawahnya terjadi pembengkakan yang cukup besar,” katanya di Semarang akhir pekan lalu.
Penyebab utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang terlalu longgar sehingga membuat peluang untuk ditafsirkan pada pelaksanaannya di lapangan untuk menggemukkan struktur.
Dengan kondisi ini, lanjut anggota Dewan dari FPKS ini upaya penggabungan beberapa dinas dalam tidak berdampak efisiensi pada anggaran rutin untuk jabatan struktural. ”Dapat dilihat dari anggaran rutin untuk jabatan struktural yang diperkirakan akan naik lebih dari Rp 700 juta per tahun,” ujarnya.
Padahal, sambung Fikri, dalam penjelasan PP No 41 Tahun 2007 struktur yang dibentuk seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib terlebih dahulu. Setelah ada kajian serius karena potensi unggulan sebuah daerah maka muncullah institusi untuk menangani urusan pilihan. ”Namun kesan yang tertangkap seolah yang penting struktur sekadar pantas saja,” tukasnya.
Dia menambahkan, seharusnya melalui SOTK Pemprov Jateng yang baru terjadi perampingan struktur di pemerintahan sehingga diharapkan kinerja aparat birokrasi bisa lebih berfungsi secara optimal.”Karena selama ini kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal,” katanya (Roes)
Semua Tim Sukses Setuju PILGUB Damai
Semarang, Suara Rakyat.-
Tim sukses lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur wilayah Kota Semarang berkomitmen membantu tugas Polri dan TNI untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Semarang dalam proses pemilihan gubernur (pilgub).
Komitmen tersebut mereka tuangkan di kesepakatan bersama dalam rangka mensukseskan pilgub damai Jateng 2008,kemarin. Acara kesepakatan diprakarsai Polwiltabes Semarang dan dilakukan di aula lantai III Mapolwiltabes Semarang, Jalan Dr Sutomo No 19.
Hadir menyaksikan penandatanganan komitmen tim sukses, Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Masjhudi,Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip beserta jajaran Muspida Kota Semarang, KPU dan Panwaslu Kota Semarang.
Ada tujuh poin penting yang disepakati di pertemuan tersebut. Selain, berpartisipasi aktif membantu tugas Polri dan TNI, masing-masing tim sukses juga berikrar menghormati hasil pilgub, mematuhi segala peraturan perundang- undangan, menghormati hak dan perbedaan politik. Disamping itu juga menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa menyelesaikan permasalah yang muncul sesuai peraturan, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum bebas dan rahasia,
Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Masjhudi menjelaskan kesepakatan bersama merupakan salah satu bentuk antisipasi Kepolisian dalam mengatasi kemungkinan gangguan kamtibmas di ajang pilgub.
”Jika terjadi pelanggaran, tentunya menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti. Kita juga telah menyiapkan penyidik kalau ada pelanggaran pidana pemilu,”jelas dia.
Wali Kota Semarang Sukawi Sutarif dalam sambutannya mengatakan perbedaan yang terjadi dalam penyampaian hak memilih tidak boleh menjadikan penyebab perpecahan masyarakat. Sebab, ajang pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan dalam tahapan pembangunan.
Sementara Ketua KPU Kota Semarang Hakim Junaedi dan Ketua Panwaslu Abdul Kholiq merespon positif acara yang digagas pihak kepolisian itu. Sebab,menurut keduanya, tanggungjawab kamtibmas tidak bisa hanya dibebankan di pundak polisi. ”Kami juga berharap sosialisasi tentang pilgub bisa dibantu. Karena harus kami akui,meski sudah ada tenaga hingga tingkat Kelurahan, tetap masih banyak keterbatasan. Dan target kami, di pilgub nanti tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen,”ujarnya. (Roes)
Mantan Bupati PATI calon Tersangka Kasus Korupsi APBD 2003
Semarang, Suara Rakyat.-
Penyidik Satuan Tindak Pidana Korup-si (Sat Tipikor) Polda Jateng, Kamis (15/5) memeriksa mantan Wakil Bupati (Wabup) Pati Kotot Kusmanto.
Pejabat Pati periode 1999-2004 tersebut dimintai keterangan sebagai saksi. ”Dia kita periksa sebagai saksi perkara dari Bupati Pati Tasiman.(Untuk) pemerik-saan Bupati Tasiman sebagai saksi perkara Kotot,masih menunggu surat izin presiden,” kata Kasat Tipikor Polda Jateng, AKBP M Yusuf.
Menurut Yusuf, kendati Kotot diperiksa sebagai saksi perkara Tasiman, namun tidak berarti status Tasiman sudah tersangka. Status Bupati Pati dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009,tersebut hingga sekarang masih calon tersangka.
Untuk tahap penetapan tersangka, pihaknya memerlukan kajian lebih dalam yang akan dilakukan di forum ekspos perkara internal. Dalam pemeriksaannya, Kotot datang tanpa didampingi pengacara mulai pukul 09.00 WIB.
Mengenakan baju putih bermotif garis yang dipadu celana warna gelap, Kotot dicecar pertanyaan oleh penyidik AKP Sutarta. Tak diketahui materi pemeriksaan yang bersangkutan. Sebab, selain dilakukan secara tertutup di ruang C104 Gedung Reskrim, Kasat Yusuf juga enggan membeberkan rencanapertanyaanyangakan diajukan penyidiknya. Kotot sendiri berusaha menghindari wartawan dengan berjalan menuju lantai dua.Padahal diketahui pemeriksaan akan dilakukan di lantai satu.”Saya hanya diperiksa sebagai saksi”, Jawabnya singkat ketika akan memasuki ruangan pemeriksaan.(Roes)
Padat Karya Solusi terbaik untuk Masyarakat Miskin
Blora, Suara Rakyat.-
Calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Golkar, H. Bambang Sadono SH MH. meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Namun jika langkah tersebut terpaksa tetap diambil, pemerintah diminta me-ngeluarkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, seperti program padat karya. ”Opsi menaikkan harga BBM seharusnya dijadikan alternatif terakhir.
Sebab kenaikan harga minyak dunia seharusnya sudah bisa diantisipasi jauh hari,” terangnya kepada SR Sabtu (10/5) lalu di Bale Asri Blora.
Menurutnya, program padat karya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan. Sebab, program dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat miskin tersebut, selain manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum,orang miskin juga bisa mendapatkan manfaat secara langsung, karena mendapatkan pekerjaan.
”Program pendampingan jangan hanya BLT saja sebab pengalaman dari dulu program ini sudah penuh dengan masalah. Dalam jangka pendek, program ini menimbulkan kekisruhan dimasyarakat, sementara untuk jangka panjang akan membuat masyarakat selalu berharap,” jelasnya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, Soejatno Pedro HD ketika dihubungi via HP-nya menilai, menyelamatkan rakyat jauh lebih penting daripada menyelamatkan APBN. Melonjaknya harga minyak dunia, menurutnya harus disikapi dengan hati-hati. Solusi yang diambil jangan justru menjadi bom atau boomerang bagi bagi SBY-JK. ”Kami minta batalkan rencana kenaikan BBM apapun alasannya,”tegasnya. (Roes)
Komentar Sitirejo Cup
H.Bambang Sadono
Blora, Suara Rakyat.-
Turnamen Bola Volly di Blora dan terpanjang penyelenggaraanya di Indonesia yakni Sitirejo Cup, yang diucapkan Bupati Blora Drs.RM Yudhi Sancoyo MM, sebentar lagi akan diimbangi juga dengan turnamen serupa di tingkat Jateng.
“Kami juga ingin menggelar turnamen serupa ditingkat Propinsi, agar prestasi olah raga di Jateng diperhitungan dan akan kami pusatkan di Blora”, kata H. Bambang Sadono SH.MH disambut aplus peserta yang hadir disitu.
Hal itu diungkapkan Bambang Sadono saat memberikan sambutan sebagai tokoh masyarakat yang peduli terhadap olah raga di jateng.
Disisi lain Bambang berharap agar turnamen yang bertema Pemuda bebas Miras, Judi dan Narkoba ini betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi di Blora.
“Selamat bertanding dan junjung sportifitas, jadikan Blora nomor 1 di Jawa Tengah”, tandas Bambang sadono yang juga calon gubenur jateng ini. (Roes)
Politik Hukum
SK CPNS Rawan Pemanfaatannya
Semarang, Suara Rakyat.-
“Kami harap para PNS yang baru terima SK untuk berhati-hati dalam pemanfaatnya”, kata Kapolres Semarang Barat AKBP Sugihardi didepan para wartawan Senin (12/5) lalu.
Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan bendahara Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Kota Semarang, Waginem, 54, mirip penipuan berkedok investasi, diantaranya dengan menjaminkan SK PNS.
Sebab, uang yang dipinjamnya dari sejumlah bank, selalu diputarnya untuk membayar tagihan para korban dan bank lainnya. Hasil kejahatan tersebut juga tak ada yang dibelikan aset berupa barang.
Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Semarang Barat. Menurut Kapolres Semarang Barat AKBP Sugihardi, Waginem melakukan cara gali lubang tutup lubang dalam aksi penipuannya.
"Uang pinjaman yang didapatnya, sebagian dipakai untuk dikembalikan kepada bank. Setelah itu, dia mengajukan kredit baru, begitu seterusnya," ungkapnya kemarin didampingi Kasatreskrim AKP Gandung Sardjito.
Menurut Kapolres, saat diperiksa, warga Jalan Mijen RT 1 RW 1 Kecamatan Mijen, Semarang, tersebut mengaku uang pinjaman bank sekitar Rp 1,7 miliar sudah habis.
Sugihardi menambahkan, nyaris tak ada aset milik tersangka yang dapat disita untuk kepentingan penyelidikan. "Sementara yang kita tangkap ya tersangka saja. Kita periksa rekeningnya juga kosong. Sedangkan rumahnya juga sederhana dan kita anggap bukan dibeli dari hasil kejahatan," ujarnya. Meski begitu, polisi terus menelusuri aset dan kekayaan milik tersangka.
Modus yang dilakukan tersangka dengan menawari para korban untuk meminjam uang di bank dengan jaminan SK PNS, surat tanah, dan dokumen berharga lainnya. Namun saat dana cair, sebagian besar uang dipakainya sendiri. Ada juga yang memakai sistem 50-50. "Korban juga sebagian mengangsur lewat dia, namun tidak dibayarkan ke bank," paparnya.
Setelah kasusnya mencuat, sekitar Oktober 2007, Waginem buron. Hingga akhirnya tersangka tertangkap di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Jumat (9/5) lalu.
Untuk menindaklanjuti penangkapan Waginem, polisi berencana memanggil para korban. Tujuannya untuk mengkroscek jumlah kerugian yang diderita. Sejauh ini, menurutnya, ada sekitar 39 korban yang dirugikan. Namun yang melapor secara resmi baru dua orang. Yaitu dua guru SD di Mijen, Siswanto dan Sudarwati.(Roes)
Khawatirkan Golput, masyarakat diminta tak apatis
Semarang, Suara Rakyat.-
Gubernur Jateng Ali Mufiz mengimbau masyarakat tidak apatis dan hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H coblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 22 Juni mendatang.
”Saya bahkan mendengar langsung saat mendampingi kunjungan Presiden di Magelang beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat menyatakan tak akan hadir di TPS pada hari coblosan,” kata Gubernur kepada wartawan di Semarang, Senin (12/5).
Sikap apatis itu, lanjut Gubernur bisa jadi karena mereka melihat prospek masa depan tak akan berubah, karena tak percaya dengan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang ada. Padahal kehadiran masyarakat di TPS untuk memberikan hak suaranya sangat penting, sebagai bentuk kepercayaan sosial terhadap para calon.
Gubernur menambahkan kalau sampai masyarakat yang tak hadir di TPS jumlahnya cukup besar, sangat disayangkan mengingat biaya penyelenggaraan Pilgub cukup besar. Seperti diketahui biaya penyelenggaraan Pilgub Jateng 2008 mencapai Rp 498 miliar.
Sementara untuk membantu sosialisasi Pilgub, Pendopo Sumaryoto melalui organisasi Taruna Merah Putih mulai Senin (12/5) berkeliling di 35 kabupaten/kota se-Jateng dengan mengunakan dua mobil minibus melakukan sosialisi kepada masyarakat.
Pelepasan mobil sosialisi bergambar lima pasangan Cagub-Cawagub peserta Pilgub Jateng 2008 dilakukan di kantor KPU Jateng Jl Veteran No 1A, Kota Semarang, Senin (12/5).
Dihadiri Ketua KPU Jateng Fitriyah, anggota KPU Ida Budhiarti, Hasyim Asy’ari, anggota DPR asal Jateng Sumaryoto, Ketua DPP Taruna Mera Putih, Wisnu Sakti Dewantoro. ”Kami tak ingin pengalaman Pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang angka golongan putih (Golput) cukup tinggi, terjadi di Pilgub Jateng,” kata Sumaryoto.(Roes)
Selasa, 20 Mei 2008
Kamis, 08 Mei 2008
Selasa, 06 Mei 2008
SR Edisi 43 - Model MO Word
Fokus
Anggaran Diknas Blora 30 % tertinggi di Jateng, adakah kemungkinan penyimpangan
Blora, Suara Rakyat.-
Seperti pada sambutan Bupati Blora Drs.RM Yudhi Sancoyo saat rapat paripurna penetapan APBD Blora tahun 2008 Selasa (29/4) lalu, bahwa anggaran Dinas Pendidikan Nasional Blora dialokasikan sebesar 30 persen.
“Pada tahun in (2008-red) anggaran yang kami alokasikan untuk dinas pendidikan nasional sebesar 30% dari seluruh anggaran yang ada pada APBD 2008. Dan anggaran ini adalah yang terbesar di jateng bahkan juga di Indonesia”,kata Yudhi disambut aplaus ribuan orang yang hadir di gedung DPRD Blora itu.
Yudhi yang juga pernah sebagai wakil ketua DPRD Blora di tahun 2005 lalu, menggarisbawahi agar alokasi sebesar itu betul-betul dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan di kabupaten Blora.
Untuk itu dirinya meminta agar pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan itu betul-betul digunakan sesuai apa yang diatur dalam perundangan-undangan.
Amin Farid ST Salah satu LSM terkemuka di Blora yang anggotanya dikirim Exxon mobil studi di USA, ketika dimintai pendapatnya menyatakan buapti Blora tanggap terhadap masalah pendidikan di Blora. “Pak Yudhi bersama DPRD kami akui tanggap terhadap aspirasi permasalah didunia pendidikan, seperti juga diatur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, khususnya pasal 49 ayat (1) yang memberi ketentuan batas minimal 20% dari APBD”, kata Direktur BCC ini.
Lanjut Amin, Namun bila kita kembali beberapa tahun lalu, janganlah dana untuk pendidikan ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Seperti pada hasil pemeriksaan BPKRI no 120/R/XIV.Yk/06/2007, tanggal 12 Juni 2007 bahwa Diknas Blora dinilai lalai dalam melaksakaan pembukuan bantuan propinsi sebesar Rp.2.825.000.000,-
Menurut Amin Faried, direktur BCC Blora pada tahun 2006 lalu alokasi bagi hasil dan bantuan keuangan dari provinsi Jateng berupa bantuan pembangunan telah dibukukan pada kode rekening 2.4.02. Adapun anggaran tersebut sebesar Rp.2.256.036.000,- melalui kas daerah dan telah dilaporkan pada LRA tahun anggaran 2006 baik pendapatan ataupun belanjanya.
Disamping itu ada dana bantuan keungan propinsi tahun 2006 pada dinas Diknas Blora sebesar Rp.2.825.000.000,- melalui rekening bupati Blora, yang pada saat pemeriksaan BPK bulan Juni tahun lalu belum dicatat LRA tahun 2006.
“Inilah yang menurut saya merupakan kelalaian kepala dinas Diknas tidak segera memindah bukukan bantuan keuangan propinsi ke rekening kas daerah”, tegas Amin.
Dia menambahkan sesuai rekomendasi BPK RI memang tidak terjadi dugaan korupsi. Akan tetapi merupakan kesalahan administratif, yakni merealisasi belanja bantuan keuangan dari propinsi tidak melalui mekanisme pengeluaran APBD.
“Saya berharap pak Yudhi agar memerintahkan kepada Kadin Diknas dan mungkin SKPD lainnya, agar relaisasi APBD 2008 ini tidak ada sedikit kesalahan apapun”, tambah Amin. (Roes)
Fokus Samping
H.Basuki Sujono SH
Walau Sakit Basuki Widodo tetap loyal Tugas
Blora, Suara Rakyat.-
Dana Ingub sebesar Rp.2.825 juta untuk bantuan prasarana dan sarana di Diknas menurut Plt kadinas Dra.Ratnani W adalah bukan kewenangan dirinya. “Saya waktu itu belum menjabat Kadin Diknas,mas. Jadi saya nggak bisa komentar” katanya.
Memang dari data SR yang menjabat kepala Diknas Blora, H. Basuki Sujono SH dan sekarang sudah pensiun.
Ketika ditemui di kediaman mengatakan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang masuk ke rekening Bupati Blora saat itu Ir.H,Basuki Widodo (alm) sudah terlaksana semua. “Saya melihat sendiri walau beliau (Basuki Widodo-red) walaupun baru selesai menjalani pengobatan di Singapura, menyerahkan sendiri bantuan ke sekolah masing-masing”, katanya Senin (5/5) lalu.
Lanjut Basuki Sujono, bantuan Ingub tersebut dialokasikan ke 16 SD, 5 MI, 3 SMP, 3 Mts, 4 SMK, 2 Ponpes dan 1 Madrasah Diniyah meliputi seluruh wilayah kabupaten Blora.
Dirinya juga menambahkan bahwa pelaksanaan phisik bantuan inggub itu terakhir tertanggal 12 Desember 2006 berdasarkan surat pengatar bupati blora nomor 910/5230. “Jadi apa yang benar apa yang direkomendasikan BPK RI bahwa kesalahan administratif tidak segera memindahbukukan Ingub itu. Karena realisasi terakhir inggub itu pada bulan Desember sehingga tidak masuk APBD 2006”, tambahnya.(Roes)
Ateng Sutarno Amd
30 persen harusnya non Gaji
Blora, Suara Rakyat.-
“Sesuai UU no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional alokasi 3O persen dari APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan”, kata Ateng Sutarno.
Untuk itulah Direktur LSM Wong Cilik ini, berharap apa yang diutarakan Bupati Blora, Drs.RM Yudhi Sancoyo MM pada paripurna pengesahan APBD beberapa hari lalu, betul betul sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. “Saya saat ini tidak bisa komentar banyak karena belum mendapatkan APBD Blora 2008 yang telah ditetapkan tersebut”, ungkapnya.
Namun disisi lain Ateng sangat terkesan dan kagum apa yang dianggarkan Bupati Blora untuk sektor pendidikan sungguh sangat fantastik. “Kalau benar sebesar 30 persen dana yang dialokasikan untuk pendidikan kami acungkan jempol untuk pak Yudhi yang sangat peduli dunia pendidikan di Blora”, tandasnya.(Roes)
Panwas Blora mulai intruksikan Tertibkan atribut Cagub-Cawagub
Blora, Suara Rakyat.-
"Kami instruksikan kepada seluruh panwas kecamatan untuk memetakan lokasi pemasangan atribut pilgub," kata Ketua Panwas Kabupaten Blora Wahono Ssos.
Hal itu merupakan peringatan Panitia pengawas (panwas) pemilihan gubernur (pilgub) Jateng Kabupaten Blora yang mengintrusikan agar tim sukses pasangan cagub-cawagub tidak memasang atribut partai di sembarang tempat. Itu Kesimpulan panwas kabupaten Rabu (30/4), saat menggelar rapat pleno untuk menyikapi hal itu.
Atribut pilgub, lanjut Wahono mestinya dipasang di tempat yang elegan dan tidak asal tempel. Selain itu, pemasangan atribut, baik berupa spanduk, baliho atau pamphlet tidak merusak lingkungan,bisa membekas atau membuiat lingkungan kotor. "Kami baru akan bergerak setelah pengumuman resmi pasangan cagub-cawagub beserta nomor urutnya," jelasnya.
Di kecamatan, ujar dia, juga harus dipetakan tempat mana saja yang boleh dipasangi dan tempat mana yang tidak. Untuk ini, dia mepercayakan pada panwas kecamatan yang mengetahui wilayahnya masing-masing.
Anggota panwas dari unsur pers itu menjelaskan berdasarkan pengumuman calon dari KPU Provinsi jateng, dalam pilgub 22 Juni nanti akan diikuti lima pasangan. Yakni Bibit Waluyo-Rustriningsih (PDIP), Bambang Sadono-M. Adnan (Partai Golkar). Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif (PKB), M. Tamzil - Abdul Rozaq Rais (PAN dan PPP) serta Sukawi Sutarip - Sudharto (PD dan PKS). "Lima pasangan itu sudah mendaftar, namun nomor urut pasangannya belum," ungkapnya.
Sejak beberapa bulan terakhir, pemasangan atribut pilgub di Blora memang mulai marak, terlebih satu bulan terakhir. Bukan hanya spanduk, sejumlah baliho besar juga dipasang. Pamflet tempel juga mulai dipasang di tempat-tempat umum. Bahkan di tembok-tembok pagar rumah, sekolah, gedung dan lainnya juga ditempeli pamflet tersebut. bahkan, tak jarang satu lokasi terpasang lebih dari satu spanduk atau pamflet, sehingga terkesan perang atribut.(Roes)
Bambang Optimistis di 20 Daerah
Semarang, Suara Rakyat.-
Calon gubernur (cagub) yang diusung Partai Golkar, Bambang Sadono terus percaya diri menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2008.
Bambang optimistis menang di 20 kabupaten/kota dalam pesta demokrasi yang dihelat 22 Juni mendatang itu. Dia menyebutkan, beberapa kantong basis suaranya antara lain di Kabupaten Semarang, Boyolali, Purworejo, Blora,Grobogan dan lainnya. ”Berdasarkan survei terakhir, saya bersama cawagub Muh Adnan masih teratas dengan memenangi suara di 29 daerah.Itu memang hanya survei. Tetapi yang jelas, dari 29 daerah itu kami optimis bisa menang di 20 daerah di Jateng,” ungkapnya akhir Bulan April lalu..
Menurut Bambang,kekuatan suaranya selain dari Partai Golkar juga didukung oleh kalangan nahdliyin (NU). Cawagub Adnan yang saat ini menjabat sebagai Ketua PWNU Jateng diyakini mampu meraup suara dari kalangan NU. ”Selain dari Partai Golkar dan NU, kami juga mendapat dukungan dari relawan dan tim-ttim khusus dalam menggalang massa,” imbuhnya.
Namun dia mengakui dari 35 kabupaten/kota di Jateng, ada enam daerah yang diprediksi tidak bisa dimenanginya. Enam daerah itu antara lain Kota Semarang, Kota Solo,Kabupaten Klaten,Pati, Kudus dan Kota Magelang. ”Enam daerah itu memang bukan basis suara kami. Namun,belakangan ini suara kami mengalami trend naik. Jika pun kalah, kami hanya kalah tipis,”ungkapnya.
Sementara itu ketua Tim Sukses BS-Adnan kabupaten Blora, HM Kusnanto SH diberi tugas khusus agar menguatkan suara Bambang-Adnan pada Pilgub Jateng, mengatakan akan berjuang sekuat tenaga agar apa yang menjadi tugasnya dapat tercapai.
Sementara itu Ketua Pengurus Ranting PDIP Kamolan Sunyoto kepada SR mengatakan keyakinanannya cagub dan cawagub partainya yakni Bibit Waluyo dan Rustriningsih akan menang pada pilgub mendatang.
“Kami tambah yakin setelah terjun dilapangan dengan meminta pendapat mereka bahwa Bibit-Rustriningsih mulai menarik dihati mereka” kata Pria yang juga pengurus BPP DPC PDIP Blora ini.
Dia juga menambahkan bahwa untuk semua Cagub dan Cawagub jateng, hanya PDIP lah yang memunculkan calon wanita. “Sehingga mayoritas wanita didaerah, saya yakin akan memilih calon kami”, tandas Sunyoto. (Roes)
Soal UN didalam almari yang disegel
Blora, Suara Rakyat.-
Usaha pengamanan soal Ujian Nasional demikian extra ketatnya. Sampai-sampai soal-soal dan Lembar Jawab Komputer (LKJ) dari empat mata pelajaran (mapel) dalam Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/- MTs/Sederajat yang tersimpan dalam lemari di lima sub rayon yang ada di Blora disegel dengan kertas HVS tipis berukuran 70 gram.
Langkah ini dilakukan agar soal dan LJK yang sudah didistribusikan dari Diknas sejak Sabtu (3/5) pukul 12.30 WIB tersebut tidak bocor sebelum waktu pelaksanaan UN 5-8 Mei ini. “Justru biar mudah robek. Jadi kalau terjadi sesuatu langsung bisa diketahui,” ujar Sekretaris Sub Rayon 01 yang membawahi 23 sekolah di lima kecamatan yang ada di Blora, Agus Hermawan H..
Dia menerangkan, selain menyegel lemari, pihaknya juga menyegel pintu dan jendela ruang penyimpanan soal dan LJK tersebut. Selain itu, ruang tersebut juga diamankan 24 jam penuh dengan dijaga tiga hingga empat orang. “Kecuali pintu keluar masuk semuanya kita segel. Kunci lemari penyimpan juga hanya dipegang ketua dan sekretaris saja,”imbuhnya. Untuk UN tahun ini,lanjut dia,pihaknya masih memakai caraka (kurir) yang setiap harinya akan mengantar soal dan LJK ke masing-masing Sekolah Penyelenggara Ebtanas (SPE) tersebut.
Langkah ini dinilai lebih aman untuk mengurangi resiko kebocoran soal dibanding ketika semua bendel soal dan LJK tersebut langsung diserahkan ke masing-masing SPE sejak didistribusikan oleh Diknas setempat. “Kalau di Rembang soal dan LJK tidak di sub rayon tapi langsung di masing- masing SPE. Mungkin mereka mempunyai pertimbangan tersendiri,”ujarnya. Tentang target kelulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs/Sederajat tahun ini, target Diknas Blora lebih rendah dibanding UN tingkat SMA/MA/Sederajat yakni 92% saja.
Target ini, selain karena melihat hasil beberapa kali try out yang telah digelar juga karena realisasi kelulusan tahun kemarin yang hanya 85% dari total peserta UN. “Ini lebih realistis. Kalau tingkat SMA kita berani target sampai 95%,” ujar Kasubdin SLTP dan Dikmen Dinas Diknas Blora,Marsono.(Roes)
Anggaran Diknas Blora 30 % tertinggi di Jateng, adakah kemungkinan penyimpangan
Blora, Suara Rakyat.-
Seperti pada sambutan Bupati Blora Drs.RM Yudhi Sancoyo saat rapat paripurna penetapan APBD Blora tahun 2008 Selasa (29/4) lalu, bahwa anggaran Dinas Pendidikan Nasional Blora dialokasikan sebesar 30 persen.
“Pada tahun in (2008-red) anggaran yang kami alokasikan untuk dinas pendidikan nasional sebesar 30% dari seluruh anggaran yang ada pada APBD 2008. Dan anggaran ini adalah yang terbesar di jateng bahkan juga di Indonesia”,kata Yudhi disambut aplaus ribuan orang yang hadir di gedung DPRD Blora itu.
Yudhi yang juga pernah sebagai wakil ketua DPRD Blora di tahun 2005 lalu, menggarisbawahi agar alokasi sebesar itu betul-betul dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan di kabupaten Blora.
Untuk itu dirinya meminta agar pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan itu betul-betul digunakan sesuai apa yang diatur dalam perundangan-undangan.
Amin Farid ST Salah satu LSM terkemuka di Blora yang anggotanya dikirim Exxon mobil studi di USA, ketika dimintai pendapatnya menyatakan buapti Blora tanggap terhadap masalah pendidikan di Blora. “Pak Yudhi bersama DPRD kami akui tanggap terhadap aspirasi permasalah didunia pendidikan, seperti juga diatur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, khususnya pasal 49 ayat (1) yang memberi ketentuan batas minimal 20% dari APBD”, kata Direktur BCC ini.
Lanjut Amin, Namun bila kita kembali beberapa tahun lalu, janganlah dana untuk pendidikan ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Seperti pada hasil pemeriksaan BPKRI no 120/R/XIV.Yk/06/2007, tanggal 12 Juni 2007 bahwa Diknas Blora dinilai lalai dalam melaksakaan pembukuan bantuan propinsi sebesar Rp.2.825.000.000,-
Menurut Amin Faried, direktur BCC Blora pada tahun 2006 lalu alokasi bagi hasil dan bantuan keuangan dari provinsi Jateng berupa bantuan pembangunan telah dibukukan pada kode rekening 2.4.02. Adapun anggaran tersebut sebesar Rp.2.256.036.000,- melalui kas daerah dan telah dilaporkan pada LRA tahun anggaran 2006 baik pendapatan ataupun belanjanya.
Disamping itu ada dana bantuan keungan propinsi tahun 2006 pada dinas Diknas Blora sebesar Rp.2.825.000.000,- melalui rekening bupati Blora, yang pada saat pemeriksaan BPK bulan Juni tahun lalu belum dicatat LRA tahun 2006.
“Inilah yang menurut saya merupakan kelalaian kepala dinas Diknas tidak segera memindah bukukan bantuan keuangan propinsi ke rekening kas daerah”, tegas Amin.
Dia menambahkan sesuai rekomendasi BPK RI memang tidak terjadi dugaan korupsi. Akan tetapi merupakan kesalahan administratif, yakni merealisasi belanja bantuan keuangan dari propinsi tidak melalui mekanisme pengeluaran APBD.
“Saya berharap pak Yudhi agar memerintahkan kepada Kadin Diknas dan mungkin SKPD lainnya, agar relaisasi APBD 2008 ini tidak ada sedikit kesalahan apapun”, tambah Amin. (Roes)
Fokus Samping
H.Basuki Sujono SH
Walau Sakit Basuki Widodo tetap loyal Tugas
Blora, Suara Rakyat.-
Dana Ingub sebesar Rp.2.825 juta untuk bantuan prasarana dan sarana di Diknas menurut Plt kadinas Dra.Ratnani W adalah bukan kewenangan dirinya. “Saya waktu itu belum menjabat Kadin Diknas,mas. Jadi saya nggak bisa komentar” katanya.
Memang dari data SR yang menjabat kepala Diknas Blora, H. Basuki Sujono SH dan sekarang sudah pensiun.
Ketika ditemui di kediaman mengatakan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang masuk ke rekening Bupati Blora saat itu Ir.H,Basuki Widodo (alm) sudah terlaksana semua. “Saya melihat sendiri walau beliau (Basuki Widodo-red) walaupun baru selesai menjalani pengobatan di Singapura, menyerahkan sendiri bantuan ke sekolah masing-masing”, katanya Senin (5/5) lalu.
Lanjut Basuki Sujono, bantuan Ingub tersebut dialokasikan ke 16 SD, 5 MI, 3 SMP, 3 Mts, 4 SMK, 2 Ponpes dan 1 Madrasah Diniyah meliputi seluruh wilayah kabupaten Blora.
Dirinya juga menambahkan bahwa pelaksanaan phisik bantuan inggub itu terakhir tertanggal 12 Desember 2006 berdasarkan surat pengatar bupati blora nomor 910/5230. “Jadi apa yang benar apa yang direkomendasikan BPK RI bahwa kesalahan administratif tidak segera memindahbukukan Ingub itu. Karena realisasi terakhir inggub itu pada bulan Desember sehingga tidak masuk APBD 2006”, tambahnya.(Roes)
Ateng Sutarno Amd
30 persen harusnya non Gaji
Blora, Suara Rakyat.-
“Sesuai UU no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional alokasi 3O persen dari APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan”, kata Ateng Sutarno.
Untuk itulah Direktur LSM Wong Cilik ini, berharap apa yang diutarakan Bupati Blora, Drs.RM Yudhi Sancoyo MM pada paripurna pengesahan APBD beberapa hari lalu, betul betul sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. “Saya saat ini tidak bisa komentar banyak karena belum mendapatkan APBD Blora 2008 yang telah ditetapkan tersebut”, ungkapnya.
Namun disisi lain Ateng sangat terkesan dan kagum apa yang dianggarkan Bupati Blora untuk sektor pendidikan sungguh sangat fantastik. “Kalau benar sebesar 30 persen dana yang dialokasikan untuk pendidikan kami acungkan jempol untuk pak Yudhi yang sangat peduli dunia pendidikan di Blora”, tandasnya.(Roes)
Panwas Blora mulai intruksikan Tertibkan atribut Cagub-Cawagub
Blora, Suara Rakyat.-
"Kami instruksikan kepada seluruh panwas kecamatan untuk memetakan lokasi pemasangan atribut pilgub," kata Ketua Panwas Kabupaten Blora Wahono Ssos.
Hal itu merupakan peringatan Panitia pengawas (panwas) pemilihan gubernur (pilgub) Jateng Kabupaten Blora yang mengintrusikan agar tim sukses pasangan cagub-cawagub tidak memasang atribut partai di sembarang tempat. Itu Kesimpulan panwas kabupaten Rabu (30/4), saat menggelar rapat pleno untuk menyikapi hal itu.
Atribut pilgub, lanjut Wahono mestinya dipasang di tempat yang elegan dan tidak asal tempel. Selain itu, pemasangan atribut, baik berupa spanduk, baliho atau pamphlet tidak merusak lingkungan,bisa membekas atau membuiat lingkungan kotor. "Kami baru akan bergerak setelah pengumuman resmi pasangan cagub-cawagub beserta nomor urutnya," jelasnya.
Di kecamatan, ujar dia, juga harus dipetakan tempat mana saja yang boleh dipasangi dan tempat mana yang tidak. Untuk ini, dia mepercayakan pada panwas kecamatan yang mengetahui wilayahnya masing-masing.
Anggota panwas dari unsur pers itu menjelaskan berdasarkan pengumuman calon dari KPU Provinsi jateng, dalam pilgub 22 Juni nanti akan diikuti lima pasangan. Yakni Bibit Waluyo-Rustriningsih (PDIP), Bambang Sadono-M. Adnan (Partai Golkar). Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif (PKB), M. Tamzil - Abdul Rozaq Rais (PAN dan PPP) serta Sukawi Sutarip - Sudharto (PD dan PKS). "Lima pasangan itu sudah mendaftar, namun nomor urut pasangannya belum," ungkapnya.
Sejak beberapa bulan terakhir, pemasangan atribut pilgub di Blora memang mulai marak, terlebih satu bulan terakhir. Bukan hanya spanduk, sejumlah baliho besar juga dipasang. Pamflet tempel juga mulai dipasang di tempat-tempat umum. Bahkan di tembok-tembok pagar rumah, sekolah, gedung dan lainnya juga ditempeli pamflet tersebut. bahkan, tak jarang satu lokasi terpasang lebih dari satu spanduk atau pamflet, sehingga terkesan perang atribut.(Roes)
Bambang Optimistis di 20 Daerah
Semarang, Suara Rakyat.-
Calon gubernur (cagub) yang diusung Partai Golkar, Bambang Sadono terus percaya diri menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2008.
Bambang optimistis menang di 20 kabupaten/kota dalam pesta demokrasi yang dihelat 22 Juni mendatang itu. Dia menyebutkan, beberapa kantong basis suaranya antara lain di Kabupaten Semarang, Boyolali, Purworejo, Blora,Grobogan dan lainnya. ”Berdasarkan survei terakhir, saya bersama cawagub Muh Adnan masih teratas dengan memenangi suara di 29 daerah.Itu memang hanya survei. Tetapi yang jelas, dari 29 daerah itu kami optimis bisa menang di 20 daerah di Jateng,” ungkapnya akhir Bulan April lalu..
Menurut Bambang,kekuatan suaranya selain dari Partai Golkar juga didukung oleh kalangan nahdliyin (NU). Cawagub Adnan yang saat ini menjabat sebagai Ketua PWNU Jateng diyakini mampu meraup suara dari kalangan NU. ”Selain dari Partai Golkar dan NU, kami juga mendapat dukungan dari relawan dan tim-ttim khusus dalam menggalang massa,” imbuhnya.
Namun dia mengakui dari 35 kabupaten/kota di Jateng, ada enam daerah yang diprediksi tidak bisa dimenanginya. Enam daerah itu antara lain Kota Semarang, Kota Solo,Kabupaten Klaten,Pati, Kudus dan Kota Magelang. ”Enam daerah itu memang bukan basis suara kami. Namun,belakangan ini suara kami mengalami trend naik. Jika pun kalah, kami hanya kalah tipis,”ungkapnya.
Sementara itu ketua Tim Sukses BS-Adnan kabupaten Blora, HM Kusnanto SH diberi tugas khusus agar menguatkan suara Bambang-Adnan pada Pilgub Jateng, mengatakan akan berjuang sekuat tenaga agar apa yang menjadi tugasnya dapat tercapai.
Sementara itu Ketua Pengurus Ranting PDIP Kamolan Sunyoto kepada SR mengatakan keyakinanannya cagub dan cawagub partainya yakni Bibit Waluyo dan Rustriningsih akan menang pada pilgub mendatang.
“Kami tambah yakin setelah terjun dilapangan dengan meminta pendapat mereka bahwa Bibit-Rustriningsih mulai menarik dihati mereka” kata Pria yang juga pengurus BPP DPC PDIP Blora ini.
Dia juga menambahkan bahwa untuk semua Cagub dan Cawagub jateng, hanya PDIP lah yang memunculkan calon wanita. “Sehingga mayoritas wanita didaerah, saya yakin akan memilih calon kami”, tandas Sunyoto. (Roes)
Soal UN didalam almari yang disegel
Blora, Suara Rakyat.-
Usaha pengamanan soal Ujian Nasional demikian extra ketatnya. Sampai-sampai soal-soal dan Lembar Jawab Komputer (LKJ) dari empat mata pelajaran (mapel) dalam Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/- MTs/Sederajat yang tersimpan dalam lemari di lima sub rayon yang ada di Blora disegel dengan kertas HVS tipis berukuran 70 gram.
Langkah ini dilakukan agar soal dan LJK yang sudah didistribusikan dari Diknas sejak Sabtu (3/5) pukul 12.30 WIB tersebut tidak bocor sebelum waktu pelaksanaan UN 5-8 Mei ini. “Justru biar mudah robek. Jadi kalau terjadi sesuatu langsung bisa diketahui,” ujar Sekretaris Sub Rayon 01 yang membawahi 23 sekolah di lima kecamatan yang ada di Blora, Agus Hermawan H..
Dia menerangkan, selain menyegel lemari, pihaknya juga menyegel pintu dan jendela ruang penyimpanan soal dan LJK tersebut. Selain itu, ruang tersebut juga diamankan 24 jam penuh dengan dijaga tiga hingga empat orang. “Kecuali pintu keluar masuk semuanya kita segel. Kunci lemari penyimpan juga hanya dipegang ketua dan sekretaris saja,”imbuhnya. Untuk UN tahun ini,lanjut dia,pihaknya masih memakai caraka (kurir) yang setiap harinya akan mengantar soal dan LJK ke masing-masing Sekolah Penyelenggara Ebtanas (SPE) tersebut.
Langkah ini dinilai lebih aman untuk mengurangi resiko kebocoran soal dibanding ketika semua bendel soal dan LJK tersebut langsung diserahkan ke masing-masing SPE sejak didistribusikan oleh Diknas setempat. “Kalau di Rembang soal dan LJK tidak di sub rayon tapi langsung di masing- masing SPE. Mungkin mereka mempunyai pertimbangan tersendiri,”ujarnya. Tentang target kelulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs/Sederajat tahun ini, target Diknas Blora lebih rendah dibanding UN tingkat SMA/MA/Sederajat yakni 92% saja.
Target ini, selain karena melihat hasil beberapa kali try out yang telah digelar juga karena realisasi kelulusan tahun kemarin yang hanya 85% dari total peserta UN. “Ini lebih realistis. Kalau tingkat SMA kita berani target sampai 95%,” ujar Kasubdin SLTP dan Dikmen Dinas Diknas Blora,Marsono.(Roes)
Guna Sertifikasi para Guru kejar status Sarjana
Blora, Suara Rakyat.-
Guna memenuhi syarat sertifikasi, para guru berlomba-lomba untuk mengejar gelar sarjana (S1). Sebab, sarjana adalah syarat wajib bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi. Sehingga saat Universitas Terbuka (UT) membuka pendaftaran mahasiswa, yang mendaftar membeludak. "Ini karena adanya sertifikasi yang memberi tambahan atu kali gaji bagi yang lulus. Kalau tidak ada saya kira semangatnya tidak seperti ini," ujar Bupati Blora Yudhi Sancoyo saat membuka orientasi studi mahasiswa baru (OSMB) UT di Blora.
Cara yang digelar di GOR Mustika itu, dikuti 987 mahasiswa baru. Mereka adalah mahasiswa program S1 sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) atau untuk guru taman kanak-kanak (TK). Di antara para mahasiswa ini sebagian besar adalah PNS yang sudah menjadi guru, dan sebagian lainnya mahasiswa murni.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional (diknas) setempat Ratnani Widowati menjelaskan, dari 987 mahasiswa yang ikut OSMB itu, 905 di antaranya adalah program pendidikan guru SD (PGSD) dan sisanya program PAUD. Tahun ini, kata dia, adalah angkatan kedua. Tahun lalu mahasiswa UT di Blora seribu lebih. "Saat ini tercatat 2.620 mahasiswa UT dari Blora," katanya.
Pelaksanaan kuliah, lanjutnya dilakukan din 16 kecamatan yang dibentuk menjadi 85 kelompok belajar. Setiap kelompok belajar beranggota 30 mahasiswa. Program itu, lanjut dia, merupakan kerjasama antara diknas dengan UT. Diharapkan ada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kalangan guru. "Kami targetkan pada 2012 nanti seluruh guru di Blora minimal S1," ujarnya.
Saat ini guru yang ingin melanjutkan kuliah ada subsidi Rp 2,5 juta per mahasiswa. Hanya, tidak seluruh guru sudah kebagian subsidi tersebut karena harus guliran. Jumlah itu disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dari APBN dan APBD provinsi. Tahun lalu Blora mendapat kuota 1.040 guru yang mendapat subsidi kuliah tersebut. "Tahun ini baru dari APBD provinsi yang sudah turun untuk skeitar 100 orang," tegasnya.
Sukertiyarno Kepala Unit Pengelola Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT Semarang mengatakan, UT adalah universitas yang diakui pemerintah. Karena, pemerintah melarang kelas jauh. "Jadi, ijasah UT diakui. UT adalah universitas terbaik ke delapan di negeri ini," ungkapnya. (Roes)
Klenceran
Rp.1 Milyar untuk kembangkan Biogas
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo mengemukakan, keterbatasan energi minyak dalam negeri disikapi pemerintah dengan penghematan. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif antara lain dengan mengolah kotoran sapi menjadi gas terus diupayakan sehingga masyarakat tidak tergantung sepenuhnya pada minyak tanah. Populasi sapi di Blora, menurutnya, relatif banyak.
Maka setelah uji coba selama setahun yang lalu dan berhasil nyata. Pemkab Blora akan lebih menfokuskan dan memperluas program pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas. Bersama DPRD, Pemkab mengalokasikan dana sekitar Rp 1 miliar untuk pengembangan program biogas.
‘’Pemkab akan mengembangkan program biogas lebih luas lagi. Sudah ada dana untuk keperluan itu,’’ ujar Bupati Blora, yang rajin berolah raga ini.(Roes)
Baliho Bambang Sadono-Adnan beri Kontribusi terbanyak ke kas daerah
Cepu, Suara Rakyat.-
Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jateng yang dilaksanakan 22 Juni 2008. Menjelang pemilihan, tim sukses memasang tanda gambar setiap pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) dalam bentuk baliho, spanduk, dan atribut lainnya di Blora.
Namun tidak semua atribut itu mengantongi izin pemasangan. Akibatnya, daerah dirugikan karena tidak ada kontribusi pendapatan pajak dari pemasangan tanda gambar tersebut.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Blora, Heru Sutopo SH, mengemukakan, baliho gambar cagub dan cawagup yang memiliki izin pemasangan jumlahnya tidak lebih dari delapan buah.
‘’Yakni enam baliho Bambang Sadono-M Adnan dan dua baliho pasangan M Tamzil-Abdul Rozaq Rais. Sedangkan baliho, spanduk dan atribut lainnya tidak ada yang memiliki izin pemasangan,’’ jelasnya ketika ditemui di Cepu (30/4) lalu.. (Roes)
Lowongan 74 Bidan Desa di Blora
Ngawen, Suara Rakyat.-
Keberadaan bidan di Kabupaten Blora ternyata belum merata di semua desa. Dari 296 desa, 74 di antaranya belum memiliki bidan. Idealnya, satu desa terdapat satu bidan.
Kasubdin Pemeliharaan kesehatan DKK Blora, Lilik Hemanto MKes mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar desa yang belum memiliki bidan segera diisi. Itu dilakukan supaya pelayanan kesehatan kepada warga desa terutama ibu dan anak menjadi lebih baik. ”Idealnya, memang untuk satu desa ada satu bidan agar pelayanan kesehatan lebih terjamin,” ujarnya saat mengadakan Kunjungan ke Puskemas Ngawen beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, hingga tahun 2009 pemerintah menargetkan pembentukan desa siaga di semua desa di Blora. Sebab, melalui desa siaga warga semakin termotivasi menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, pertolongan pertama bagi warga yang terserang penyakit bisa segera dilakukan dengan tersedianya petugas kesehatan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).(Roes)
Peringatan Hari Kartini di Kecamatan Blora
Blora, Suara Rakyat,-
Dalam memperingati Hari Kartini, di Aula Kecamatan Blora, Rabu (30/4) digelar lomba yang melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT). Lomba yang diikuti oleh beberapa desa/kelurahan dengan mengusung semangat Hari Kartini kita wujudkan produk unggulan KWT.
Di Stand Kelompok Wanita Tani Kelurahan Kunden yang lebih dikenal dengan Dewi Sri tampak ramai dipadati para pembeli. KWT Kelurahan Kunden menjual produk unggulannya berupa peyek, kripik singkong, kripik pisang, cheestik dan manisan, trampak sibuk melayani para pembeli. Selain mengikuti lomba, KWT juga bisa memamerkan dan menjual produk unggulan mereka.
Menurut Joko Waspodo, Ketua KID kelurahan Kunden, meskipun KWT Kelurahan Kunden belum mendapat juara namun dari melihat animo pembeli yang memadati stand kami, kami merasa senang”, jelasnya.(Don)
Rabu, 23 April 2008
Selasa, 22 April 2008
SR Edisi 42 Model MO Word
Pasca penetapan APBD,
SOT Ataukah Pendefinitifan Kadinas?
Blora, Suara Rakyat,-
Memang harus diakui bila anggota Dewan Blora optimal dalam bekerja ternyata sanggup berpacu dengan waktu, dan akhirnya menghasilkan kebijakan yang sangat penting.
Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKWB) Blora, Pujianto SPd. “Anda lihat buktinya, dalam 3 hari sejak Rabu sampai Jum’at (18/4) mereka dapat melakukan tiga kali paripurna,” katanya. Menurut Mantan Guru Bantu yang telah diangkat sebagai PNS ini, kerja keras para wakil rakyat itu adalah sesuai sebagian harapan dari masyarakat pada umumnya.
“Saya dan sebagian besar masyarakat Blora kali ini harus angkat jempol pada mereka (anggota dewan-red) sehingga APBD Blora dapat ditetapkan selasa (22/4) lalu. Selanjutnya kami berharap mereka segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD tahun 2007 lalu,” ungkap Puji.
Pujianto juga menambahkan agar semangat kerja para anggota DPRD tetap terjaga sehingga dalam pembahasan rancangan SOTK dengan dasar PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang batas akhirnya 23 Juli 2008 segera terselesaikan.
Di tempat terpisah Direktur LSM BCC Amin Faried ST, mengatakan sudah saatnya Bupati Blora menetapkan skala prioritas apa yang akan dilakukan setelah APBD ditetapkan.
SOT Ataukah Pendefinitifan Kadinas?
Blora, Suara Rakyat,-
Memang harus diakui bila anggota Dewan Blora optimal dalam bekerja ternyata sanggup berpacu dengan waktu, dan akhirnya menghasilkan kebijakan yang sangat penting.
Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKWB) Blora, Pujianto SPd. “Anda lihat buktinya, dalam 3 hari sejak Rabu sampai Jum’at (18/4) mereka dapat melakukan tiga kali paripurna,” katanya. Menurut Mantan Guru Bantu yang telah diangkat sebagai PNS ini, kerja keras para wakil rakyat itu adalah sesuai sebagian harapan dari masyarakat pada umumnya.
“Saya dan sebagian besar masyarakat Blora kali ini harus angkat jempol pada mereka (anggota dewan-red) sehingga APBD Blora dapat ditetapkan selasa (22/4) lalu. Selanjutnya kami berharap mereka segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD tahun 2007 lalu,” ungkap Puji.
Pujianto juga menambahkan agar semangat kerja para anggota DPRD tetap terjaga sehingga dalam pembahasan rancangan SOTK dengan dasar PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang batas akhirnya 23 Juli 2008 segera terselesaikan.
Di tempat terpisah Direktur LSM BCC Amin Faried ST, mengatakan sudah saatnya Bupati Blora menetapkan skala prioritas apa yang akan dilakukan setelah APBD ditetapkan.
“Apakah Pengisian Formasi kepala SKPD secara difinitif ataukah pak Yudhi meminta agar dewan segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif tahun lalu,” jelasnya.
Alasan lain kata Amin, dengan menentukan skala prioritas maka akan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas akan jalanya pemerintahan. “Saya yakin andai Pak Yudhi mendefinitifkan atau menetapkan secara pasti kepala SKPD maka kerja mereka akan maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain bila Bupati Blora menentukan skala prioritas setelah penetapan APBD adalah pembahasan SOTK hendaknya segera memberi himbauan kepada DPRD agar segera membahasnya. “Jelas sekali pada PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan, apakah mereka akan melanggarnya? Atau mungkin aturan dibuat memang untuk dilanggar,” tegas Amin.
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya Minggu (20/4) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam kurun waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD atau beberapa kekosongan jabatan eselon, dirinya mengatakan sedang koordinasi dengan Sekda.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya”, tandas Yudhi. (Roes)
Alasan lain kata Amin, dengan menentukan skala prioritas maka akan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas akan jalanya pemerintahan. “Saya yakin andai Pak Yudhi mendefinitifkan atau menetapkan secara pasti kepala SKPD maka kerja mereka akan maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain bila Bupati Blora menentukan skala prioritas setelah penetapan APBD adalah pembahasan SOTK hendaknya segera memberi himbauan kepada DPRD agar segera membahasnya. “Jelas sekali pada PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan, apakah mereka akan melanggarnya? Atau mungkin aturan dibuat memang untuk dilanggar,” tegas Amin.
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya Minggu (20/4) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam kurun waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD atau beberapa kekosongan jabatan eselon, dirinya mengatakan sedang koordinasi dengan Sekda.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya”, tandas Yudhi. (Roes)
H Basuki Sujono SH (Mantan Plt Sekda)
Sering Dimintai Pertimbangan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan tertinggi seorang PNS ditingkat kabupaten. Sehingga apapun keputusan seorang Bupati dalam memutuskan sesuatu hal butuh pertimbangan Sekda.
Hal itu dikatakan H. Basuki Sujono SH mantan Plt Sekda Blora yang juga menjabat kadinas Diknas sampai akhir tahun 2006 lalu. “Saya sering dimintai pendapat Pak Wid (Bupati H.Basuki Widodo. alm-red) tetang perlu tidaknya pengisian jabatan yang kosong, baik secara definitif atau Plt. Namun beliau jarang menyebut nama orang yang akan mengisinya. Mungkin beliau menganggap itu kewenangannya,” katanya.
Basuki Sujono juga menandaskan bahwa sekda yang juga merupakan Ketua Tim Baperjakat di kabupaten, memang sebatas memberikan pertimbangan. Sedang keputusan akhirnya tergantung pada Bupati. “Dengan kata lain semua keputusan ada ditangan Bupati, terutama untuk menempatkan personel yang menduduki jabatan strategis. Sedang untuk jabatan yang tidak begitu strategis, misalnya kepala Sekolah Dasar biasanya apa yang diajukan Baperjakat, Beliau (Bupati-red) langsung menyetujuinya,” jelasnya.
Dia menambahkan terlepas itu semua adalah bagaimana cara hubungan bupati dengan Sekda adalah tergantung pribadi masing-masing. “Semua tadi yang saya katakan adalah pengalaman saya pribadi, saat menjabat Plt sekda di bawah kepemimpinan pak Wid almarhum,” tambah Basuki Sujono. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin (21/4) lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
Sering Dimintai Pertimbangan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan tertinggi seorang PNS ditingkat kabupaten. Sehingga apapun keputusan seorang Bupati dalam memutuskan sesuatu hal butuh pertimbangan Sekda.
Hal itu dikatakan H. Basuki Sujono SH mantan Plt Sekda Blora yang juga menjabat kadinas Diknas sampai akhir tahun 2006 lalu. “Saya sering dimintai pendapat Pak Wid (Bupati H.Basuki Widodo. alm-red) tetang perlu tidaknya pengisian jabatan yang kosong, baik secara definitif atau Plt. Namun beliau jarang menyebut nama orang yang akan mengisinya. Mungkin beliau menganggap itu kewenangannya,” katanya.
Basuki Sujono juga menandaskan bahwa sekda yang juga merupakan Ketua Tim Baperjakat di kabupaten, memang sebatas memberikan pertimbangan. Sedang keputusan akhirnya tergantung pada Bupati. “Dengan kata lain semua keputusan ada ditangan Bupati, terutama untuk menempatkan personel yang menduduki jabatan strategis. Sedang untuk jabatan yang tidak begitu strategis, misalnya kepala Sekolah Dasar biasanya apa yang diajukan Baperjakat, Beliau (Bupati-red) langsung menyetujuinya,” jelasnya.
Dia menambahkan terlepas itu semua adalah bagaimana cara hubungan bupati dengan Sekda adalah tergantung pribadi masing-masing. “Semua tadi yang saya katakan adalah pengalaman saya pribadi, saat menjabat Plt sekda di bawah kepemimpinan pak Wid almarhum,” tambah Basuki Sujono. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin (21/4) lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
Setelah menjual pupuk ke Perhutani
CV TSM dipecat sebagai distributor PT. Pupuk Kaltim
Blora, Suara rakyat.-
Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk urea PKT belakangan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Blora. Untuk menindaklanjuti ini, kemudian DPRD membuat Pansus Pupuk DPRD Blora.
Menurut Singgih Hartono beberapa waktu lalu telah mengantongi nama distributor pupuk yang diduga melakukan kesalahan. Atas dasar Rekomendasi hasil Pansus inilah, maka berdampak pada pemecatan distributor pupuk di Blora
CV Tani Sukses Mandiri (TSM) salah satu distributor yang dipecat oleh PT Pupuk Kaltim (PKT) meminta klarifikasi kepada Panitia Khusus (pansus) Pupuk DPRD Blora.
Pasalnya, pihak CV TSM menilai data yang dijadikan dasar pemecatan oleh PKT berasal dari data pansus. Direktur CV TSM Masmundir menyatakan, secara lisan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi tersebut. ”Kami juga telah melayangkan klarifikasi resmi melalui surat sudah.
Kita ingin ada penjelasan dari mereka,” tandas Masmundir, saat dihubungi siang beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, selain urusan klarifikasi pihaknya juga telah memasukkan data laporan distribusi ke dalam surat yang ditujukan ke pansus. Menurutnya, data laporan yang disertakan dalam surat permintaan klarifikasi tersebut diyakini telah mampu mematahkan temuan pansus mengenai penjualan pupuk urea bersubsidi oleh CV TSM ke Perhutani.
Selain kepada pansus, surat permintaan klarifikasi tersebut juga disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora dan instansi terkait lainnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus Pupuk DPRD Blora Singgih Hartono membenarkan telah menerima surat permintaan klarifikasi dari CV TSM.
Ia berjanji akan membicarakan dengan ketua pansus yang jugaketuaDPRD Blora, agar surat pemintaan klarifikasi tersebut segera mendapatrespondariinstitusi DPRD.”Palinglambatminggu depan akan kita tanggapi,” kata dia. Kendati demikian,Singgih bersikukuh dengan data yang pansus pupuk. Menurutnya, bukti yang dimiliki pansus berdasar data yang akurat, misalnya bukti penjualan pupuk dari CV TSM ke Perhutani. Ia berjanji, ke depan pansus tetap akan melakukan pengawasan peredaran pupuk. (Roes)
CV TSM dipecat sebagai distributor PT. Pupuk Kaltim
Blora, Suara rakyat.-
Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk urea PKT belakangan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Blora. Untuk menindaklanjuti ini, kemudian DPRD membuat Pansus Pupuk DPRD Blora.
Menurut Singgih Hartono beberapa waktu lalu telah mengantongi nama distributor pupuk yang diduga melakukan kesalahan. Atas dasar Rekomendasi hasil Pansus inilah, maka berdampak pada pemecatan distributor pupuk di Blora
CV Tani Sukses Mandiri (TSM) salah satu distributor yang dipecat oleh PT Pupuk Kaltim (PKT) meminta klarifikasi kepada Panitia Khusus (pansus) Pupuk DPRD Blora.
Pasalnya, pihak CV TSM menilai data yang dijadikan dasar pemecatan oleh PKT berasal dari data pansus. Direktur CV TSM Masmundir menyatakan, secara lisan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi tersebut. ”Kami juga telah melayangkan klarifikasi resmi melalui surat sudah.
Kita ingin ada penjelasan dari mereka,” tandas Masmundir, saat dihubungi siang beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, selain urusan klarifikasi pihaknya juga telah memasukkan data laporan distribusi ke dalam surat yang ditujukan ke pansus. Menurutnya, data laporan yang disertakan dalam surat permintaan klarifikasi tersebut diyakini telah mampu mematahkan temuan pansus mengenai penjualan pupuk urea bersubsidi oleh CV TSM ke Perhutani.
Selain kepada pansus, surat permintaan klarifikasi tersebut juga disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora dan instansi terkait lainnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus Pupuk DPRD Blora Singgih Hartono membenarkan telah menerima surat permintaan klarifikasi dari CV TSM.
Ia berjanji akan membicarakan dengan ketua pansus yang jugaketuaDPRD Blora, agar surat pemintaan klarifikasi tersebut segera mendapatrespondariinstitusi DPRD.”Palinglambatminggu depan akan kita tanggapi,” kata dia. Kendati demikian,Singgih bersikukuh dengan data yang pansus pupuk. Menurutnya, bukti yang dimiliki pansus berdasar data yang akurat, misalnya bukti penjualan pupuk dari CV TSM ke Perhutani. Ia berjanji, ke depan pansus tetap akan melakukan pengawasan peredaran pupuk. (Roes)
Golkar Optimis Survey dan yakin NU Balik Kandang
Blora, Suara Rakyat,-
DPP Partai Golkar optimistis pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Mohammad Adnan akan memenangkan Pilgub Jateng. Haryono SD SE MM Pengurus DPD PG Jateng mengatakan, keyakinan tersebut didasarkan pada beberapa hasil survei yang telah dilakukan selama ini. “Kita sangat optimistis pasangan yang kita usung (Bambang Sadono-Adnan) bisa memenangkan Pilgub Jateng. Hasil survei yang dilakukan secara akademis, Mas Bambang selalu unggul,” katanya
Menurut Haryono keputusan mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Adnan, sudah sesuai mekanisme yang demokratis. Keputusannya melalui beberapa tahapan.Salah satunya dengan menggelar survei yang dilakukan berbagai lembaga berkompeten. “Awalnya kita melakukan survei terhadap incumbent (Mardiyanto sebelum jadi Mendagri dan Ali Mufiz saat ini Gubernur Jateng), kemudian ketua DPD Golkar Jateng, hingga para tokoh yang mengkristal,” ungkapnya. Dia menegaskan, survei yang dilakukan partainya sama sekali tak melihat latar belakang figur. Survei lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat.
”Karena pilgub ini yang milih langsung masyarakat. Sebab itu survei menjadi salah satu pertimbangan,” jelas mantan wakil ketua DPRD Blora ini.
“Disamping itu nama Mohammad Adnan sendiri dikalangan warga NU Jateng sangat dikenal, dan saya yakin mereka akan menyatukan suara untuk memilih ketuanya” kata Mustofa Chairuddin wakil ketua PC Ansor Blora.
Bahkan dirinya yakin semua warga NU akan kembali ke kandang untuk mewujudkan ketuanya sebagai wakil gubenur Jateng mendampingi Bambang Sadono.(Roes)
Blora, Suara Rakyat,-
DPP Partai Golkar optimistis pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Mohammad Adnan akan memenangkan Pilgub Jateng. Haryono SD SE MM Pengurus DPD PG Jateng mengatakan, keyakinan tersebut didasarkan pada beberapa hasil survei yang telah dilakukan selama ini. “Kita sangat optimistis pasangan yang kita usung (Bambang Sadono-Adnan) bisa memenangkan Pilgub Jateng. Hasil survei yang dilakukan secara akademis, Mas Bambang selalu unggul,” katanya
Menurut Haryono keputusan mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Adnan, sudah sesuai mekanisme yang demokratis. Keputusannya melalui beberapa tahapan.Salah satunya dengan menggelar survei yang dilakukan berbagai lembaga berkompeten. “Awalnya kita melakukan survei terhadap incumbent (Mardiyanto sebelum jadi Mendagri dan Ali Mufiz saat ini Gubernur Jateng), kemudian ketua DPD Golkar Jateng, hingga para tokoh yang mengkristal,” ungkapnya. Dia menegaskan, survei yang dilakukan partainya sama sekali tak melihat latar belakang figur. Survei lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat.
”Karena pilgub ini yang milih langsung masyarakat. Sebab itu survei menjadi salah satu pertimbangan,” jelas mantan wakil ketua DPRD Blora ini.
“Disamping itu nama Mohammad Adnan sendiri dikalangan warga NU Jateng sangat dikenal, dan saya yakin mereka akan menyatukan suara untuk memilih ketuanya” kata Mustofa Chairuddin wakil ketua PC Ansor Blora.
Bahkan dirinya yakin semua warga NU akan kembali ke kandang untuk mewujudkan ketuanya sebagai wakil gubenur Jateng mendampingi Bambang Sadono.(Roes)
Mei Terancam ditambah 20 hari Masa Tahanannya
Blora, Suara Rakyat.–
”Sampai sekarang buku kas ini dinyatakan tidak ada. Walau sifatnya pendukung, tapi dari sisi penyidikan buku ini penting sebagai alat bukti untuk memperkuat perkara,” ujar Kasi Pidsus Kejari Blora Subagyo Djoyosumarto SH.
Dengan Belum ditemukannya buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora,membuat posisi Kristiani Mei Puji Astutik makin terancam.
Mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora periode tahun 2006 yang kini menjadi tersangka dan ditahan Kejari Blora itu terancam ditambah masa penahanannya selama 20 hari lagi. Tim jaksa penyidik Kejari Blora, sampai beriota ini ditulis Kamis (17/4) belum menemukan buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora periode Januari- Oktober 2006 tersebut.
Kepastian hilangnya buku kas pembatu diketahui setelah pihak kejaksaan negeri melakukan penyitaan lagi berbagai dokumen terkait perkara yang masih tertinggal di bagian setwan dan Setda Blora.
Berdasar penyidikan,ternyata buku kas tersebut sudah hilang sebelum serah terima jabatan (sertijab) pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora pada November 2006 lalu. Pada bulan itu, telah berlangsung sertijab dari Mei Puji Astutik Mei kepada Titi Murwati Widiastuti sebagai penggantinya.
Padahal, menurut Subagyo, buku kas tersebut menyimpan cash flow yang dapat membuktikan berapa besar saldo dan penggunaan dana DPRD Blora selama periode 10 bulan. Termasuk di dalamnya diduga kuat mencatat adanya penggunaan anggaran sebesar Rp82.868.154 yang belum bisa dipertanggungjawabkan pihak keuangan setwan.
Seperti diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yogyakarta 2007 lalu mencatat temuan adanya anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Dengan tidak ditemu-kannya buku kas tersebut, tersangka makin terjepit posisinya. ”Karena masih menjadi tanggung jawab tersangka, hilangnya buku ini nanti bisa memberatkan posisinya.Karena seakan ada unsur kesengajaan di sini,”ujar Subagyo. Saat ini proses penyidikan berbagai dokumen dan pemeriksaan saksi kasus Mei tersebut sudah berjalan 80%. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan pihak Kejari Blora akan melakukan penyitaan dokumen, sekaligus memanggil kembali para saksi untuk dimintai keterangannya. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.–
”Sampai sekarang buku kas ini dinyatakan tidak ada. Walau sifatnya pendukung, tapi dari sisi penyidikan buku ini penting sebagai alat bukti untuk memperkuat perkara,” ujar Kasi Pidsus Kejari Blora Subagyo Djoyosumarto SH.
Dengan Belum ditemukannya buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora,membuat posisi Kristiani Mei Puji Astutik makin terancam.
Mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora periode tahun 2006 yang kini menjadi tersangka dan ditahan Kejari Blora itu terancam ditambah masa penahanannya selama 20 hari lagi. Tim jaksa penyidik Kejari Blora, sampai beriota ini ditulis Kamis (17/4) belum menemukan buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora periode Januari- Oktober 2006 tersebut.
Kepastian hilangnya buku kas pembatu diketahui setelah pihak kejaksaan negeri melakukan penyitaan lagi berbagai dokumen terkait perkara yang masih tertinggal di bagian setwan dan Setda Blora.
Berdasar penyidikan,ternyata buku kas tersebut sudah hilang sebelum serah terima jabatan (sertijab) pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora pada November 2006 lalu. Pada bulan itu, telah berlangsung sertijab dari Mei Puji Astutik Mei kepada Titi Murwati Widiastuti sebagai penggantinya.
Padahal, menurut Subagyo, buku kas tersebut menyimpan cash flow yang dapat membuktikan berapa besar saldo dan penggunaan dana DPRD Blora selama periode 10 bulan. Termasuk di dalamnya diduga kuat mencatat adanya penggunaan anggaran sebesar Rp82.868.154 yang belum bisa dipertanggungjawabkan pihak keuangan setwan.
Seperti diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yogyakarta 2007 lalu mencatat temuan adanya anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Dengan tidak ditemu-kannya buku kas tersebut, tersangka makin terjepit posisinya. ”Karena masih menjadi tanggung jawab tersangka, hilangnya buku ini nanti bisa memberatkan posisinya.Karena seakan ada unsur kesengajaan di sini,”ujar Subagyo. Saat ini proses penyidikan berbagai dokumen dan pemeriksaan saksi kasus Mei tersebut sudah berjalan 80%. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan pihak Kejari Blora akan melakukan penyitaan dokumen, sekaligus memanggil kembali para saksi untuk dimintai keterangannya. (Roes)
Sony Keraf Fokuskan kemenangan Bibit-Rustri
Jepon, Suara Rakyat.-
Reses anggota DPR Pusat dari PDIP Sony Keraf sabtu (12/4) lalu suasananya sangat berbeda dengan biasanya.
Menurut Sony PDIP telah memenangkan 46% pilkada di Indonesia. ”Kemenangan 46% pilkada sebagai bukti PDIP makin solid. Tugas partai kan merebut kekuasaan secara konstitusi,” kata dihadapan sekitar 500 masa yang hadir.
Disamping itu kehadiran Sony di Blora juga untuk konsolidasi internal maupun eksternal dikalangan PDIP.
Konsolidasi dilakukan untuk menyambut Pilpres 2009 dan khusus untuk Jateng guna memenangkan Pilgub Juni mendatang.
Mantan menteri era pemerintahan presiden Megawati ini menjelaskan, sejak Kongres di Bali, PDIP terus komitmen untuk konsolidasi secara internal agar lebih solid. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja partai selama ini. Secara eksternal, PDIP mematangkan strategi pemenangan di berbagai pilkada, seperti Jateng yang akan segera berlangsung. “Saya dan saudara harus berusaha secara maksimal agar Bibit Waluyo dan Rustriningsih menang pada Pilgub Jateng. Karena Jateng tiap Pilpres ataupun Pileg selalu PDIP selalu unggul”, tegas Sony.
Sementara itu ketua DPC PDIP Blora HM. Hartomy Wibowo ketika dimintai komentarnya, dirinya dan seluruh kader PDIP sangat yakin kalau BIBIT dan Rustri akan bisa unggul di Blora. “Saudara dengar sendiri hampir sebagian besar Pengurus Ranting se Blora mentargetkan perolehan suara Pak Bibit dan bu Rustri diatas 50 persen”, katanya.
Dia juga menambahkan bahwa PDIP satu-satunya partai yang memperhatikan masalah gender. “PDIP satu-satunya partai yang mencalonkan wanita sebagai wakil gubenur, inilah yang menjadi alasan utama kami. Mengapa kami optimis menang di Jateng”, tambah Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini(Roes)
Jepon, Suara Rakyat.-
Reses anggota DPR Pusat dari PDIP Sony Keraf sabtu (12/4) lalu suasananya sangat berbeda dengan biasanya.
Menurut Sony PDIP telah memenangkan 46% pilkada di Indonesia. ”Kemenangan 46% pilkada sebagai bukti PDIP makin solid. Tugas partai kan merebut kekuasaan secara konstitusi,” kata dihadapan sekitar 500 masa yang hadir.
Disamping itu kehadiran Sony di Blora juga untuk konsolidasi internal maupun eksternal dikalangan PDIP.
Konsolidasi dilakukan untuk menyambut Pilpres 2009 dan khusus untuk Jateng guna memenangkan Pilgub Juni mendatang.
Mantan menteri era pemerintahan presiden Megawati ini menjelaskan, sejak Kongres di Bali, PDIP terus komitmen untuk konsolidasi secara internal agar lebih solid. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja partai selama ini. Secara eksternal, PDIP mematangkan strategi pemenangan di berbagai pilkada, seperti Jateng yang akan segera berlangsung. “Saya dan saudara harus berusaha secara maksimal agar Bibit Waluyo dan Rustriningsih menang pada Pilgub Jateng. Karena Jateng tiap Pilpres ataupun Pileg selalu PDIP selalu unggul”, tegas Sony.
Sementara itu ketua DPC PDIP Blora HM. Hartomy Wibowo ketika dimintai komentarnya, dirinya dan seluruh kader PDIP sangat yakin kalau BIBIT dan Rustri akan bisa unggul di Blora. “Saudara dengar sendiri hampir sebagian besar Pengurus Ranting se Blora mentargetkan perolehan suara Pak Bibit dan bu Rustri diatas 50 persen”, katanya.
Dia juga menambahkan bahwa PDIP satu-satunya partai yang memperhatikan masalah gender. “PDIP satu-satunya partai yang mencalonkan wanita sebagai wakil gubenur, inilah yang menjadi alasan utama kami. Mengapa kami optimis menang di Jateng”, tambah Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini(Roes)
Klenceran
PolPP Beraksi Bongkar Papan Reklame
Blora, Suara Rakyat.-
Dinilai salah tempat, panggung reklame milik dealer sepeda motor Yamaha Jaya Mandiri di perempatan Jalan Tentara Pelajar akan dibongkar oleh aparat Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora.
Kendati baru dibangun Senin (14/4) lalu, panggung reklame tersebut akan dicopot karena juga dianggap merusak keindahan serta tata ruang kota. Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Dikdak) Kantor Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora R Warsito, keberadaan panggung reklame tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. (Roes)
Industri Batu bata Cerah Lagi
Ngawen, Suara Rakyat.-
Setelah sebelumnya para perajin Batu bata di Desa Sendangsari, Kecamatan Ngawen jarang mendapat order, kini kembali menjalani aktivitasnya lagi. “sak meniko sampun jarang jawah, sampun saget damel boto malih”, kata Teguh dengan logat jawa kental.
Dia mengatakan, selain karena cuaca, pengurangan jumlah produksi genteng terpaksa dilakukan, karena sepinya pembeli. Dia mencontohkan, ketika musim kemarau satu perajin menghasilkan 1000 batubata setiap minggunya. ”Alhamdulillah sekarang pemesan mulai berdatangan. Cuaca juga mendukung. Produksi genteng berangsur naik,” ujarnya. (Roes)
Bandas SS tertangkap
Jepon, Suara Rakyat.-
Dua tersangka kasus sabu-sabu ditangkap Polres Blora di tempat dan hari yang berbeda. Diduga keduanya merupakan bandar besar yang kerap menjual ke sejumlah warga. Mereka adalah Guntono (49) warga Kelurahan Tegalgunung dan Koh Cang alias Ruslan (44) warga Kelurahan Mlangsen, Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan bahwa sabu-sabu dibeli tersangka dari Bambang, salah seorang penghuni LP Kedungpane, Semarang. ”Transaksi pembelian dilakukan via Hp. Selanjutnya sabu dikirim ke Blora melalui jasa travel,” ujar Kapolres Blora AKBP Umar Faruq melalui Kasat Reskrim AKP Iskandar Zulkarnaen Sitorus Pane, Selasa lalu. (Roes)
Daerah Minyak Sasaran Utama
Randublatung, Suara Rakyat.-
Pengelolaan sumur minyak tua dipandang tidak cukup signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, uang pengganti biaya angkut minyak yang didapat dari sumur minyak tua relatif rendah yakni Rp 560/liter.
Anggota DPRD Blora, asal Randublatung Ir. Lilik Sugiyanto, menyatakan, pihaknya justru membidik pengelolaan wilayah konsesi pertambangan minyak. Dengan memiliki wilayah konsensi, keuntungan yang bakal diperoleh daerah cukup besar. Sebab pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan minyak dari sumur minyak tua, juga dari sumur lain dalam wilayah konsesi tersebut. ”Kalau sekadar sumur minyak tua, keuntungan yang diperoleh daerah tidak besar. Justru kami menghendaki lebih dari itu yakni memiliki wilayah konsesi pertambangan minyak,” ungkapnya. (Roes)
PolPP Beraksi Bongkar Papan Reklame
Blora, Suara Rakyat.-
Dinilai salah tempat, panggung reklame milik dealer sepeda motor Yamaha Jaya Mandiri di perempatan Jalan Tentara Pelajar akan dibongkar oleh aparat Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora.
Kendati baru dibangun Senin (14/4) lalu, panggung reklame tersebut akan dicopot karena juga dianggap merusak keindahan serta tata ruang kota. Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Dikdak) Kantor Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora R Warsito, keberadaan panggung reklame tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. (Roes)
Industri Batu bata Cerah Lagi
Ngawen, Suara Rakyat.-
Setelah sebelumnya para perajin Batu bata di Desa Sendangsari, Kecamatan Ngawen jarang mendapat order, kini kembali menjalani aktivitasnya lagi. “sak meniko sampun jarang jawah, sampun saget damel boto malih”, kata Teguh dengan logat jawa kental.
Dia mengatakan, selain karena cuaca, pengurangan jumlah produksi genteng terpaksa dilakukan, karena sepinya pembeli. Dia mencontohkan, ketika musim kemarau satu perajin menghasilkan 1000 batubata setiap minggunya. ”Alhamdulillah sekarang pemesan mulai berdatangan. Cuaca juga mendukung. Produksi genteng berangsur naik,” ujarnya. (Roes)
Bandas SS tertangkap
Jepon, Suara Rakyat.-
Dua tersangka kasus sabu-sabu ditangkap Polres Blora di tempat dan hari yang berbeda. Diduga keduanya merupakan bandar besar yang kerap menjual ke sejumlah warga. Mereka adalah Guntono (49) warga Kelurahan Tegalgunung dan Koh Cang alias Ruslan (44) warga Kelurahan Mlangsen, Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan bahwa sabu-sabu dibeli tersangka dari Bambang, salah seorang penghuni LP Kedungpane, Semarang. ”Transaksi pembelian dilakukan via Hp. Selanjutnya sabu dikirim ke Blora melalui jasa travel,” ujar Kapolres Blora AKBP Umar Faruq melalui Kasat Reskrim AKP Iskandar Zulkarnaen Sitorus Pane, Selasa lalu. (Roes)
Daerah Minyak Sasaran Utama
Randublatung, Suara Rakyat.-
Pengelolaan sumur minyak tua dipandang tidak cukup signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, uang pengganti biaya angkut minyak yang didapat dari sumur minyak tua relatif rendah yakni Rp 560/liter.
Anggota DPRD Blora, asal Randublatung Ir. Lilik Sugiyanto, menyatakan, pihaknya justru membidik pengelolaan wilayah konsesi pertambangan minyak. Dengan memiliki wilayah konsensi, keuntungan yang bakal diperoleh daerah cukup besar. Sebab pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan minyak dari sumur minyak tua, juga dari sumur lain dalam wilayah konsesi tersebut. ”Kalau sekadar sumur minyak tua, keuntungan yang diperoleh daerah tidak besar. Justru kami menghendaki lebih dari itu yakni memiliki wilayah konsesi pertambangan minyak,” ungkapnya. (Roes)
Rabu, 09 April 2008
SR Edisi 41 - Model MOWord
Fokus
APBD 2008 ditetapkan 22 April, Akankah Molor lagi
Blora, Suara Rakyat.-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang lebih beken dikenal dengan istilah APBD adalah merupakan hal yang fital bagi jalanya pemerintahan.
Karena banyak fungsi yang terkait dengan APBD ini, diantaranya sebagai suatu fungsi otorisasi yakni dimana APBD tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
“Justru tak kalah pentingnya kalau saya nilai fungsi perencanaanlah yang terpenting karena APBD menjadi pedoman bagi menejemen dan merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan”, kata Dosen Megister Menejemen USM Semarang, Ir.Kessi Wijayanti MM.
Menurut istri bupati Blora Basuki Widodo (alm) dengan berpedoman dari APBD maka alokasi penggunaan dana dapat terarah dan terprogram. Sehingga secara tak langsung agaran tersebut juga diarahkan ke untuk menciptakan lapangan kerja “Dan inilah akan berdampak mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah”, jelas Kessi Kamis(3/4) dikampus USM Semarang.
Sebagaimana diketahui, bila DAU sampai April kabupaten Blora belum menetapkan RAPBD 2008, maka Pemerintah Pusat akan memotong DAU mereka hingga 25 %.
Rencana penetapan APBD Blora tahun 2008 sempat molor beberapa kali. Kabar terakhir ada wacana APBD akan ditetapka akhir Maret, namun lagi-lagi batal dan tidak jelas akan dilakukan.
Dari catatan, kalangan dewan merencanakan menetapkan tanggal 22 Pebruari . namun sampai tanggal 18 Pebruari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) belum dilakukan, sehingga sangat tidak mungkin APBD akan ditetapkan tanggal 22 Pebruari.
Padahal, penetapan KUA tersebut merupakan, salah satu tahapan sebelum melakukan pembahasan APBD. Waktu HM Warsit menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan eksekutif, sehingga KUA belum bisa ditetapkan. Sebagai mana diketahui, beberapa hari lalu KUA telah berhasil ditetapkan. Namun dirinya berjanji bahwa tanggal 22 April 2008, APBD Blora akan ditetapkan.
Wacana adanya pemotongan DAU sebesar 25% sebenarnya sudah lama muncul di Blora. Hanya saja hingga kemarin juga belum diketahui pasti, bagaimana dampak molornya penetapan APBD tersebut. Jelasnya memang ada aturan tegas dari pemerintah pusat, bahwa jika sampai penetapan APBD terlambat akan ada pemotongan DAU 25%.
Seperti edisi lalu bahwa Bupati Blora Drs.RM Yudhi sancoyo MM mengaku telah diperingatkan tertulis Menkeu sebanyak dua kali.
“Memang aturan itu tidak memerinci secara detail, namun jelas di UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 102 ayat 5. Yakni Menteri Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagai mana dimaksud pasal 3”, jelas Pujianto Spd.
Menurut Puji yang juga mantan ketua FKGB (Forum Komunikasi Guru Bantu) Blora yang dimaksut ayat 3 dari UU dan pasal yang sama adalah poin (a) adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Provinsi, kabupaten dan Kota.“Artinya pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis.Dana perimbangan ditunda asal tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”, tambahnya(Roes)
APBD 2008 ditetapkan 22 April, Akankah Molor lagi
Blora, Suara Rakyat.-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang lebih beken dikenal dengan istilah APBD adalah merupakan hal yang fital bagi jalanya pemerintahan.
Karena banyak fungsi yang terkait dengan APBD ini, diantaranya sebagai suatu fungsi otorisasi yakni dimana APBD tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
“Justru tak kalah pentingnya kalau saya nilai fungsi perencanaanlah yang terpenting karena APBD menjadi pedoman bagi menejemen dan merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan”, kata Dosen Megister Menejemen USM Semarang, Ir.Kessi Wijayanti MM.
Menurut istri bupati Blora Basuki Widodo (alm) dengan berpedoman dari APBD maka alokasi penggunaan dana dapat terarah dan terprogram. Sehingga secara tak langsung agaran tersebut juga diarahkan ke untuk menciptakan lapangan kerja “Dan inilah akan berdampak mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah”, jelas Kessi Kamis(3/4) dikampus USM Semarang.
Sebagaimana diketahui, bila DAU sampai April kabupaten Blora belum menetapkan RAPBD 2008, maka Pemerintah Pusat akan memotong DAU mereka hingga 25 %.
Rencana penetapan APBD Blora tahun 2008 sempat molor beberapa kali. Kabar terakhir ada wacana APBD akan ditetapka akhir Maret, namun lagi-lagi batal dan tidak jelas akan dilakukan.
Dari catatan, kalangan dewan merencanakan menetapkan tanggal 22 Pebruari . namun sampai tanggal 18 Pebruari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) belum dilakukan, sehingga sangat tidak mungkin APBD akan ditetapkan tanggal 22 Pebruari.
Padahal, penetapan KUA tersebut merupakan, salah satu tahapan sebelum melakukan pembahasan APBD. Waktu HM Warsit menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan eksekutif, sehingga KUA belum bisa ditetapkan. Sebagai mana diketahui, beberapa hari lalu KUA telah berhasil ditetapkan. Namun dirinya berjanji bahwa tanggal 22 April 2008, APBD Blora akan ditetapkan.
Wacana adanya pemotongan DAU sebesar 25% sebenarnya sudah lama muncul di Blora. Hanya saja hingga kemarin juga belum diketahui pasti, bagaimana dampak molornya penetapan APBD tersebut. Jelasnya memang ada aturan tegas dari pemerintah pusat, bahwa jika sampai penetapan APBD terlambat akan ada pemotongan DAU 25%.
Seperti edisi lalu bahwa Bupati Blora Drs.RM Yudhi sancoyo MM mengaku telah diperingatkan tertulis Menkeu sebanyak dua kali.
“Memang aturan itu tidak memerinci secara detail, namun jelas di UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 102 ayat 5. Yakni Menteri Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagai mana dimaksud pasal 3”, jelas Pujianto Spd.
Menurut Puji yang juga mantan ketua FKGB (Forum Komunikasi Guru Bantu) Blora yang dimaksut ayat 3 dari UU dan pasal yang sama adalah poin (a) adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Provinsi, kabupaten dan Kota.“Artinya pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis.Dana perimbangan ditunda asal tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”, tambahnya(Roes)
Komentar
HM.Warsit
Blora,Suara Rakyat.-
Ketua DPRD Blora HM Warsit, S.Pd menjanjikan, penetapan APBD Blora tahun 2008 dijadwalkan 22 April mendatang. “Sesuai jadwal, APBD akan ditetapkan 22 April,” jelasnya dihadapan beberapa wartawan.
Dia mengatakan, saat ini jajaran legislatif tengah sibuk membahas anggaran bersama eksekutif. Politisi asal Menden itu mengatakan, sangat dimungkinkan waktunya mencukupi. Agar penetapan sesuai jadwal, tidak menutup kemungkinan nantinya rapat atau sidang akan dilakukan pagi dan sore. “Kalau memang dibutuhkan, paripurna digelar pagi dan sore.”
Ketua DPRD Blora dua periode itu berharap tidak akan terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Dikemukakan, bisa jadi jika ada keterlambatan nantinya akan ada penundaan, selanjutnya jika APBD sudah ditetapkan kelak, penundaan itu akan dikembalikan. “Saya tegaskan bahwa Dau bukan dipotrong namun ditunda pencairanya”, tegas Warsit yang juga ketua PAC Menden.(Roes)
Blora,Suara Rakyat.-
Ketua DPRD Blora HM Warsit, S.Pd menjanjikan, penetapan APBD Blora tahun 2008 dijadwalkan 22 April mendatang. “Sesuai jadwal, APBD akan ditetapkan 22 April,” jelasnya dihadapan beberapa wartawan.
Dia mengatakan, saat ini jajaran legislatif tengah sibuk membahas anggaran bersama eksekutif. Politisi asal Menden itu mengatakan, sangat dimungkinkan waktunya mencukupi. Agar penetapan sesuai jadwal, tidak menutup kemungkinan nantinya rapat atau sidang akan dilakukan pagi dan sore. “Kalau memang dibutuhkan, paripurna digelar pagi dan sore.”
Ketua DPRD Blora dua periode itu berharap tidak akan terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Dikemukakan, bisa jadi jika ada keterlambatan nantinya akan ada penundaan, selanjutnya jika APBD sudah ditetapkan kelak, penundaan itu akan dikembalikan. “Saya tegaskan bahwa Dau bukan dipotrong namun ditunda pencairanya”, tegas Warsit yang juga ketua PAC Menden.(Roes)
Larso Ngariyanto
Rahmat atau Laknat
Blora, Suara Rakyat.-
Memang APBD merupakan hal yang pokok bagi jalannya sebuah pemerintahan, lebih-lebih untuk kabupaten Blora. “Ibarat mobil, anggaran yang ada pada APBD adalah bensinya. Sedang Bodi dan Mesin adalah eksekutif, untuk Sopirnya ya…a … DPRD”, kata Larso tokoh spiritual muda asal Jepon.
Kepada SR menjelaskan bila APBD tidak segera ditetapkan maka jalanya pemerintahan Blora akan pincang. “Memang sesuai PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan yang lain anda berikan ke saya, maka Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulannya seperduabelas APBD sebelumnya. Namun apakah bisa optimal hanya dengan anggaran itu”, jelasnya.
Untuk itu dirinya menyarankan agar APBD segera ditetapkan sehingga jalanya pemerintahan Blora dapat lancar.
Ketika ditanya bila dilihat dari sudut pandang metafisika dirinya menggarisbawahi Sinar akan Terang diufuk timur bila ditetapkan sebelum akhir bulan Mei. Yang Kuasa akan memberikan rahmat bagi jalanya pemerintahan Blora”, ungkapnya.
Tapi apa dampak bila nantinya APBD ditetapkan melebihi waktu itu, Larso mengatakan akan menjadikan laknat bagi penyelenggara pemerintahan Blora.
“Lihat beberapa tahun lalu akibat molornya APBD melebihi pertengahan tahun, nyata sekali Laknat menimpa pada penyelenggara pemerintahan Blora. contohnya Banyaknya kasus dugaan korupsi muncul di Blora”, tandasnya.(Roes)
Rahmat atau Laknat
Blora, Suara Rakyat.-
Memang APBD merupakan hal yang pokok bagi jalannya sebuah pemerintahan, lebih-lebih untuk kabupaten Blora. “Ibarat mobil, anggaran yang ada pada APBD adalah bensinya. Sedang Bodi dan Mesin adalah eksekutif, untuk Sopirnya ya…a … DPRD”, kata Larso tokoh spiritual muda asal Jepon.
Kepada SR menjelaskan bila APBD tidak segera ditetapkan maka jalanya pemerintahan Blora akan pincang. “Memang sesuai PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan yang lain anda berikan ke saya, maka Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulannya seperduabelas APBD sebelumnya. Namun apakah bisa optimal hanya dengan anggaran itu”, jelasnya.
Untuk itu dirinya menyarankan agar APBD segera ditetapkan sehingga jalanya pemerintahan Blora dapat lancar.
Ketika ditanya bila dilihat dari sudut pandang metafisika dirinya menggarisbawahi Sinar akan Terang diufuk timur bila ditetapkan sebelum akhir bulan Mei. Yang Kuasa akan memberikan rahmat bagi jalanya pemerintahan Blora”, ungkapnya.
Tapi apa dampak bila nantinya APBD ditetapkan melebihi waktu itu, Larso mengatakan akan menjadikan laknat bagi penyelenggara pemerintahan Blora.
“Lihat beberapa tahun lalu akibat molornya APBD melebihi pertengahan tahun, nyata sekali Laknat menimpa pada penyelenggara pemerintahan Blora. contohnya Banyaknya kasus dugaan korupsi muncul di Blora”, tandasnya.(Roes)
H.Haryono SD SE MM
PERDA adalah Keputusan POLITIK
Blora, Suara Rakyat.-
“APBD yang telah ditetapkan melalui Perda adalah merupakan suatu keputusan Politik” kata Haryono SD mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2005.
Menurutnya APBD yang telah ditetapkan kurang lebih 50 % adalah untuk Gaji PNS dan Belanja Rutin pemerintah, sedang sisanya adalah guna pembangunan.
“Diprosentase sisa anggaran setelah gaji dan belanja rutin inilah, awal dari kepentingan politik dan mulai terjadi tarik ulur antara Eksekutif dan legislatif”, jelas Haryono
Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, Dia mengatakan bahwa para wakil rakyat merupakan penjelmaan aspirasi masyarakat, sehingga mereka berhak mengajukan aspirasi didaerah atau dapelnya melalui mekanisme Musrembang.
“Yang saya ketahui saat ini setiap dewan mendapat alokasi dana sebesar Rp.200-Rp.300 juta untuk proyek pembangunan daerah masing-masing”, terang Haryono. Dana itu lanjutnya, tidak berupa uang tunai yang diterima para anggota dewan. Namun hanya jumlah dana yang pemanfaatnya oleh mereka. “Adapun prosedur pelaksanaan proyek mengacu pada aturan yang ada, baik secara lelang atau penunjukan. Itulah yang saya sebut bahwa APBD adalah keputusan politik”, tegas mantan Wakil ketua DPRD ini.(Roes)
PERDA adalah Keputusan POLITIK
Blora, Suara Rakyat.-
“APBD yang telah ditetapkan melalui Perda adalah merupakan suatu keputusan Politik” kata Haryono SD mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2005.
Menurutnya APBD yang telah ditetapkan kurang lebih 50 % adalah untuk Gaji PNS dan Belanja Rutin pemerintah, sedang sisanya adalah guna pembangunan.
“Diprosentase sisa anggaran setelah gaji dan belanja rutin inilah, awal dari kepentingan politik dan mulai terjadi tarik ulur antara Eksekutif dan legislatif”, jelas Haryono
Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, Dia mengatakan bahwa para wakil rakyat merupakan penjelmaan aspirasi masyarakat, sehingga mereka berhak mengajukan aspirasi didaerah atau dapelnya melalui mekanisme Musrembang.
“Yang saya ketahui saat ini setiap dewan mendapat alokasi dana sebesar Rp.200-Rp.300 juta untuk proyek pembangunan daerah masing-masing”, terang Haryono. Dana itu lanjutnya, tidak berupa uang tunai yang diterima para anggota dewan. Namun hanya jumlah dana yang pemanfaatnya oleh mereka. “Adapun prosedur pelaksanaan proyek mengacu pada aturan yang ada, baik secara lelang atau penunjukan. Itulah yang saya sebut bahwa APBD adalah keputusan politik”, tegas mantan Wakil ketua DPRD ini.(Roes)
HM WARSIT “Tutup jembatan timbang Sambong”
Blora, Suara Rakyat.-
Bukan ketua DPRD Blora, HM Warsit Spd.SH.MM kalau tidak berani bicara ceplas-ceplos.
Seperti yang dikatakan pada Musrembang Swelasa (25/3) lalu, bahwa dirinya meminta gubenur jateng agar menutup Jewmbatan Timbang satu-satunya yang ada di Blora.
“Pak Bambang (Sekretaris Bappeda Jateng, Bambang Setyo Budi SH.MM-red) tolong sampaikan pak gubenur agar jembatan timbang di Blora ditutup saja”, kata Warsit.
Adapun alasan ketua DPRD Blora ini yakni akibat nakalnya petugas yang jaga disana. “Kendaraan yang over load (kelebihan muatan) menyebabkan jalanan Blora rusak, hanya karena memberikan uang dibiarkan lewat. Saya sendiri menyamar jadi kenet setelah mendapat laporan dan membayar rp.30 ribu, tangkap saja petugas yang nakal itu”, ungkap Warsit digedung Sasana Bakti Blora.
Blora, Suara Rakyat.-
Bukan ketua DPRD Blora, HM Warsit Spd.SH.MM kalau tidak berani bicara ceplas-ceplos.
Seperti yang dikatakan pada Musrembang Swelasa (25/3) lalu, bahwa dirinya meminta gubenur jateng agar menutup Jewmbatan Timbang satu-satunya yang ada di Blora.
“Pak Bambang (Sekretaris Bappeda Jateng, Bambang Setyo Budi SH.MM-red) tolong sampaikan pak gubenur agar jembatan timbang di Blora ditutup saja”, kata Warsit.
Adapun alasan ketua DPRD Blora ini yakni akibat nakalnya petugas yang jaga disana. “Kendaraan yang over load (kelebihan muatan) menyebabkan jalanan Blora rusak, hanya karena memberikan uang dibiarkan lewat. Saya sendiri menyamar jadi kenet setelah mendapat laporan dan membayar rp.30 ribu, tangkap saja petugas yang nakal itu”, ungkap Warsit digedung Sasana Bakti Blora.
Disamping itu alasan lain adalah selama ini kontribusi pendapatan dari jembatan timbang kepada kabupaten Blora sangatlah kecil. “Coba anda bandingkan pemasukan di kabupaten Blora dibanding dampak kerusakan jalan utama di kabupaten Blora, akibat kendaraan kendaraan kelebihan muatan yang dibiarkan petugas”, tambahnya disambut aplus peserta Musrembang. (Roes)
Setelah Sita 14 Dokumen, Mei langsung ditahan Kejari
Blora, Suara Rakyat.-
Upaya terus dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Blora dalam mengumpulkan data dugaan korupsi Rp. 82 juta pada sekretariat DPRD berlanjut.
Tim penyidik Kejari Rabu (26/3) siang menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang melibatkan mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD, Kristiani Mei Pujiastutik (Mei). Penyitaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti kasus dugaan korupsi APBD 2006 tersebut (bukan APBD 2004 seperti yang tertulis pada edisi lalu-red).
Empat tempat yang didatangi tiga penyidik yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Subagjo Djoyosumarto tersebut. Yakni, sekretariat DPRD, kantor bawasda, sekretariat kabupaten, dan bagian keuangan pemkab setempat.
Hasil dari itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menyita 14 bendel berkas terkait kasus dugaan korupsi penggunaan sisa dana anggaran DPRD Blora pada 2006 yang melibatkan mantan pemegang kas di Bagian Keuangan Kristiani Mei Pujiastutik.
Kajari Blora Rubiyanti SH membenarkan adanya penyitaan dokumen yang dilakukan tim penyidik. Hanya, dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja dokumen yang akan dan sudah disita. Rubiyanti hanya menyatakan penyitaan tersebut sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat. "Hanya dokumen yang kami sita. Ini untuk melengkapi alat bukti. Bahkan, jika di tengah-tengah penyidikan mengharuskan penyidik menyita barang, kami juga akan melakukannya," tegasnya.
Namun diluar perkiraan masyarakat umum ternyata Senin siang (31/3) tersangka Mei dikabarkan ditahan di LP Blora.
Dan esok harinya Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM didampingi Sekda Blora Ir. Bambang Sulistyo beserta ketua Korpri dan kabag Hukum mengunjungi lansung Mei di LP Blora.
Yudhi saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa kunjungan nya karena kepedulian pemkab Blora terhadap salah satu anggotanya yang sedang tertimpa masalah. “Disamping itu sebagai wujud kepedulian kemanusian tehadap saudara Mei yang saat ini mempunyai anak kecil, kami akan mengajukan penangguhan penahan melaui prosedur resmi”, katanya.
Sementara itu sampai berita ini ditulis Minggu (6/5) lalu, tersangka Mei masih berada di LP Blora. Ketika SR konfirmasi Pengacara Hukum Korpri Blora, Pujianto SH mengatakan dirinya belum menerima mandat dari ketua Korpri Blora H Winarno untuk menagani kasus ini. “Walaah saya belum tahu……. Asal ada perintah pimpinan (Ketua Korpri Blora-red) saya siap melaksanakan tugas”, kata Puji.(Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Upaya terus dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Blora dalam mengumpulkan data dugaan korupsi Rp. 82 juta pada sekretariat DPRD berlanjut.
Tim penyidik Kejari Rabu (26/3) siang menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang melibatkan mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD, Kristiani Mei Pujiastutik (Mei). Penyitaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti kasus dugaan korupsi APBD 2006 tersebut (bukan APBD 2004 seperti yang tertulis pada edisi lalu-red).
Empat tempat yang didatangi tiga penyidik yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Subagjo Djoyosumarto tersebut. Yakni, sekretariat DPRD, kantor bawasda, sekretariat kabupaten, dan bagian keuangan pemkab setempat.
Hasil dari itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menyita 14 bendel berkas terkait kasus dugaan korupsi penggunaan sisa dana anggaran DPRD Blora pada 2006 yang melibatkan mantan pemegang kas di Bagian Keuangan Kristiani Mei Pujiastutik.
Kajari Blora Rubiyanti SH membenarkan adanya penyitaan dokumen yang dilakukan tim penyidik. Hanya, dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja dokumen yang akan dan sudah disita. Rubiyanti hanya menyatakan penyitaan tersebut sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat. "Hanya dokumen yang kami sita. Ini untuk melengkapi alat bukti. Bahkan, jika di tengah-tengah penyidikan mengharuskan penyidik menyita barang, kami juga akan melakukannya," tegasnya.
Namun diluar perkiraan masyarakat umum ternyata Senin siang (31/3) tersangka Mei dikabarkan ditahan di LP Blora.
Dan esok harinya Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM didampingi Sekda Blora Ir. Bambang Sulistyo beserta ketua Korpri dan kabag Hukum mengunjungi lansung Mei di LP Blora.
Yudhi saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa kunjungan nya karena kepedulian pemkab Blora terhadap salah satu anggotanya yang sedang tertimpa masalah. “Disamping itu sebagai wujud kepedulian kemanusian tehadap saudara Mei yang saat ini mempunyai anak kecil, kami akan mengajukan penangguhan penahan melaui prosedur resmi”, katanya.
Sementara itu sampai berita ini ditulis Minggu (6/5) lalu, tersangka Mei masih berada di LP Blora. Ketika SR konfirmasi Pengacara Hukum Korpri Blora, Pujianto SH mengatakan dirinya belum menerima mandat dari ketua Korpri Blora H Winarno untuk menagani kasus ini. “Walaah saya belum tahu……. Asal ada perintah pimpinan (Ketua Korpri Blora-red) saya siap melaksanakan tugas”, kata Puji.(Roes)
Klenceran edisi 41
Proyek Raksasa segera berdiri-Masyarakat Blora akan Sejahtera
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Drs RM Yudhi Sancoto MM berharap nantinya akan ada dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
“Pada tahun 2008 ini ada tiga proyek raksasa yang akan di kerjakan di Blora, kami yakin multidampak ekonominya terhadap masyarakat Blora akan luar biasa,” ungkapnya saat Musrembang kabupaten Selasa (25/3) lalu..
Menurut Bupati Blora ke 26 ini, ketiga proyek itu masing-masing, akan beroperasionalnya proyek Blok Cepu, Cluster gas dan Pembangunan lapangan terbang Ngloram. Untuk cluster gas dananya dari APBN sejumlah Rp 60 miliar, sedangkan lapangan terbang nilai proyek juga Rp 60 miliar berasal dari APBD Pemprov. ”Ini sangat luar biasa, Blora ke depan benar-benar akan hidup, geliat ekonomi masyarakat akan bangkit,” tandasnya saat memberikan sambutanya digedung Sasana Bakti. (Roes).
Dibutuhkan minimal 4 Dokter Specialis di Blora
Cepu, Suara Rakyat.-
Dr Gunawan Djohadiputro direktur BRSD Cepu yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BRSD Blora, mengatakan, hingga kini di kedua rumah sakit yang dipimpinnya itu belum memiliki dokter spesialis penyakit kulit, jiwa, radiologi dan anestesi.
"Untuk meningkatkan RSU Cepu dan RSU Blora dari tipe C ke tipe B, kami sudah mengupayakan agar kebutuhan dokter spesialis yang diperlukan segera terisi," tegasnya.
Dia menambahkan untuk menyongsong berproduksinya minyak di Blok Cepu pada akhir 2008, salah satu prioritas infrastruktur yang harus dipersiapkan pemkab Blora adalah ketersediaan rumah sakit yang memadai. (Roes)
Kenaikan harga minyak Blora yang paling diuntungkan
Blora, Suara Rakyat,-
Menurut Kadipenda Blora H. Heru Sutopo SH akibat Kenaikan harga minyak di pasaran dunia bakal berimbas kepada dana bagi hasil bukan pajak yang akan diterima Blora. “Sebagai salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, Kabupaten Blora merupakan daerah pertama yang seharusnya merasakan dampak kenaikan harga minyak itu” katanya.
Data yang didapat SR realisasi pendapatan daerah akhir tahun anggaran 2007, bagian dana perimbangan mencapai Rp 574, 9 miliar atau 104,2 persen dari yang ditargetkan Rp 551,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) menempati peringkat pertama jumlah dana perimbangan yang diterima, yakni Rp 447,7 miliar. (Roes)
Tunjangan Modin Rp.250 ribu/bulan.
Kunduran, Suara Rakyat.-
“Tunjangan Kades Rp.400 ribu, Sekdes Rp.350 ribu, Kamituwo Rp.300 ribu sedang Bayan Petengan dan Modin Rp 250 ribu masing-masing per bulan, telah kami masukan diusulan RAPBD”, jelas Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM disela Panen Raya di kunduran beberapa waktu lalu.
Yudhi berharap jika nantinya DPRD menyetujui usulan tunjangan kurang hasil ini, dengan bertambahnya pendapatannya, hendaknya diimbangi peningkatan kinerja para pamong desa. (Roes)
Kurang lebih 1600 TPS disiapkan untuk PILGUB
Banjarejo, Suara Rakyat.-
Tak kurang dari 1599 TPS disiapkan KPU kabupaten Blora untuk pilgub Jateng yang akan diselenggarakan 22 Juni mendatang” kata Sekretaris KPU Drs.Sugiyono Msi saat meninjau lokasi di kecamatan Banjarejo minggu lalu.
Menurut mantan camat banjarejo ini, ribuan TPS ini akan disebar di 295 Kel/Desa yang ada di Blora. Masing-masing TPS maksimal 600 pemilih. Jadi tidak bisa ditentukan berapa TPS dalam satu desa karena tergantung jumlah pemilihnya.Selain TPS umum, KPU juga menyiapkan enam TPS khusus yang akan didirikan di empat rumah sakit yakni BRSD Blora, Cepu, RS Muhammadiyah dan RS Pertamina Cepu, serta rumah tahanan (rutan) dan Polres Blora. hal ini dikarenakan, sebagai antisipasi adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena terhalang sesuatu hal.(Roes)
Proyek Raksasa segera berdiri-Masyarakat Blora akan Sejahtera
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Drs RM Yudhi Sancoto MM berharap nantinya akan ada dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
“Pada tahun 2008 ini ada tiga proyek raksasa yang akan di kerjakan di Blora, kami yakin multidampak ekonominya terhadap masyarakat Blora akan luar biasa,” ungkapnya saat Musrembang kabupaten Selasa (25/3) lalu..
Menurut Bupati Blora ke 26 ini, ketiga proyek itu masing-masing, akan beroperasionalnya proyek Blok Cepu, Cluster gas dan Pembangunan lapangan terbang Ngloram. Untuk cluster gas dananya dari APBN sejumlah Rp 60 miliar, sedangkan lapangan terbang nilai proyek juga Rp 60 miliar berasal dari APBD Pemprov. ”Ini sangat luar biasa, Blora ke depan benar-benar akan hidup, geliat ekonomi masyarakat akan bangkit,” tandasnya saat memberikan sambutanya digedung Sasana Bakti. (Roes).
Dibutuhkan minimal 4 Dokter Specialis di Blora
Cepu, Suara Rakyat.-
Dr Gunawan Djohadiputro direktur BRSD Cepu yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BRSD Blora, mengatakan, hingga kini di kedua rumah sakit yang dipimpinnya itu belum memiliki dokter spesialis penyakit kulit, jiwa, radiologi dan anestesi.
"Untuk meningkatkan RSU Cepu dan RSU Blora dari tipe C ke tipe B, kami sudah mengupayakan agar kebutuhan dokter spesialis yang diperlukan segera terisi," tegasnya.
Dia menambahkan untuk menyongsong berproduksinya minyak di Blok Cepu pada akhir 2008, salah satu prioritas infrastruktur yang harus dipersiapkan pemkab Blora adalah ketersediaan rumah sakit yang memadai. (Roes)
Kenaikan harga minyak Blora yang paling diuntungkan
Blora, Suara Rakyat,-
Menurut Kadipenda Blora H. Heru Sutopo SH akibat Kenaikan harga minyak di pasaran dunia bakal berimbas kepada dana bagi hasil bukan pajak yang akan diterima Blora. “Sebagai salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, Kabupaten Blora merupakan daerah pertama yang seharusnya merasakan dampak kenaikan harga minyak itu” katanya.
Data yang didapat SR realisasi pendapatan daerah akhir tahun anggaran 2007, bagian dana perimbangan mencapai Rp 574, 9 miliar atau 104,2 persen dari yang ditargetkan Rp 551,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) menempati peringkat pertama jumlah dana perimbangan yang diterima, yakni Rp 447,7 miliar. (Roes)
Tunjangan Modin Rp.250 ribu/bulan.
Kunduran, Suara Rakyat.-
“Tunjangan Kades Rp.400 ribu, Sekdes Rp.350 ribu, Kamituwo Rp.300 ribu sedang Bayan Petengan dan Modin Rp 250 ribu masing-masing per bulan, telah kami masukan diusulan RAPBD”, jelas Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM disela Panen Raya di kunduran beberapa waktu lalu.
Yudhi berharap jika nantinya DPRD menyetujui usulan tunjangan kurang hasil ini, dengan bertambahnya pendapatannya, hendaknya diimbangi peningkatan kinerja para pamong desa. (Roes)
Kurang lebih 1600 TPS disiapkan untuk PILGUB
Banjarejo, Suara Rakyat.-
Tak kurang dari 1599 TPS disiapkan KPU kabupaten Blora untuk pilgub Jateng yang akan diselenggarakan 22 Juni mendatang” kata Sekretaris KPU Drs.Sugiyono Msi saat meninjau lokasi di kecamatan Banjarejo minggu lalu.
Menurut mantan camat banjarejo ini, ribuan TPS ini akan disebar di 295 Kel/Desa yang ada di Blora. Masing-masing TPS maksimal 600 pemilih. Jadi tidak bisa ditentukan berapa TPS dalam satu desa karena tergantung jumlah pemilihnya.Selain TPS umum, KPU juga menyiapkan enam TPS khusus yang akan didirikan di empat rumah sakit yakni BRSD Blora, Cepu, RS Muhammadiyah dan RS Pertamina Cepu, serta rumah tahanan (rutan) dan Polres Blora. hal ini dikarenakan, sebagai antisipasi adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena terhalang sesuatu hal.(Roes)
KULANUWON
Politik NU, di antara Neoliberalisme & Fundamentalisme
Munculnya kekuatan adidaya di belahan dunia barat memunculkan dua paham yang saling bertentangan, yakni paham kapitalisme liberal yang dibawa Amerika dan paham sosialisme yang dibawa komunis Rusia. Pertentangan paham tersebut berdampak pada negara berkembang, sampai kemudian kekuatan komunisme yang dipertahankan Uni Soviet tumbang.
Ketika komunisme runtuh, Amerika Serikat sebagai penganut paham kapitalisme global seolah-olah tidak memilik partner dalam pengembangan konsep kapitalisme globalnya dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah fundamentalisme pasar (neoliberalisme).
Oleh karena itu, negara-negara Barat membuat paham tandingan yang fungsinya sama dengan Rusia dan China sebelumnya. Kekuatan yang dimaksud adalah Islam fundamentalis (fundamentalisme agama). Isu-isu yang selama ini dimunculkan tentang terorisme dan munculnya beberapa aliran Islam fundamentalis itu justru dicurigai sebagai grand scenario (skenario besar) yang dibuat Barat di benua timur.
Hal ini tidak disadari oleh sejumlah ulama dari kalangan konservatif yang masih berkutat diwilayah normatif keagamaan, terutama yang berada di basis pesantren-pesantren pedesaan di mana sebagian besar pesantren-pesantren pedesaan itu didominasi oleh aliran Nahdlatul Ulama (NU).
Munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang memiliki misi pembentukan negara dengan konsep kekhalifahan di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini sudah dibuat sedemikian rupa dan bahkan akan dibesarkan seperti halnya paham yang dianut Rusia dan China. Di satu sisi, neoliberalisme masuk melalui sendi-sendi perekonomian nasional. Di sisi lain, neoliberalisme juga masuk dalam ranah keagamaan.
Peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia cukup menentukan dalam mengambil langkah strategis dalam membendung dua kekuatan tersebut masuk ke Indonesia.
Dua kekuatan yang mengancam NU inilah yang diistilahkan KH Hasyim Muzadi sebagai gerakan transnasional, di mana gerakan ini sudah muncul di Indonesia. Masing-masing gerakan ini sudah memiliki grand design (desain besar) dalam membuat konsep visi dan misi ke depan, mulai dari strategi pengkaderan hingga sampai ke gerakan politik.
Sementara NU sebagai organisasi konservatif masih melakukan tindakan-tindakan menunggu bola melalui reaksinya terhadap berbagai wacana dan gejolak keagamaan yang muncul tersebut.
NU tidak pernah proaktif untuk memetakan perkembangan keagamaan untuk membendung munculnya gerakan transnasional itu. Meskipun merupakan organisasi terbesar di Indonesia, namun NU tidak memiliki grand design yang jelas. Beberapa persoalan yang dibahas dalam setiap muktamar, masih sebatas persoalan-persoalan lokal, misalnya menyangkut masalah normatif keagamaan saja.
Dua hal menurut KH Hasyim Muzadi yang menjadi tantangan ke depan NU dalam perjalanan waktu, mulai hari ini sampai masa-masa mendatang. Perlu ada upaya antisipatif dari kalangan NU dalam menerjemahkan setiap gejala neoliberalisme dalam bentuk-bentuk gerakan tandingan. Namun sebelum membentuk gerakan itu, mestinya NU lebih melihat bagaimana kondisi kelembagaan NU sendiri, terutama dalam penguatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan desa-desa binaan.
Beberapa pesantren NU sebenarnya mulai merintisnya dengan membuat koperasi-koperasi. Namun NU struktural di tingkat pusat hingga ke daerah belum bisa mengoordinasi warga Nahdiyin untuk pemberdayaan ekonomi itu.
Selama ini, NU justru cenderung berkutat dalam persoalan politik dengan munculnya sempalan partai politik. Pada Pemilu di tingkat daerah, seperti Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, NU sebagai organisasi keagamaan juga turut andil.
Munculnya tokoh-tokoh dari NU dalam calon wakil gubernur itu seharusnya tidak berpotensi menimbulkan konflik di kalangan NU. Karena jika sampai salah mengambil keputusan dalam mengambil sikap, maka akan berdampak fatal pada warga nahdiyin, karena akan diambil alih suaranya oleh golongan lain.
Aksi gerakan tandingan itu mestinya diprioritaskan pada tindakan riil di setiap daerah yang nantinya mampu bersatu membentuk kekuatan nasional. Dengan penguatan secara kelembagaan, ekonomi dan politik, NU akan mampu membendung masukan ideologi baru ke tubuh NU, yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.
Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin NU baik ditingkat nasional, Provinsi ataupun Kabubaten/Kodya menyatukan warganya agar nantinya suara NU tetap utuh.(Penulis: Agung Budi Rustanto, Drs.Ec)
Munculnya kekuatan adidaya di belahan dunia barat memunculkan dua paham yang saling bertentangan, yakni paham kapitalisme liberal yang dibawa Amerika dan paham sosialisme yang dibawa komunis Rusia. Pertentangan paham tersebut berdampak pada negara berkembang, sampai kemudian kekuatan komunisme yang dipertahankan Uni Soviet tumbang.
Ketika komunisme runtuh, Amerika Serikat sebagai penganut paham kapitalisme global seolah-olah tidak memilik partner dalam pengembangan konsep kapitalisme globalnya dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah fundamentalisme pasar (neoliberalisme).
Oleh karena itu, negara-negara Barat membuat paham tandingan yang fungsinya sama dengan Rusia dan China sebelumnya. Kekuatan yang dimaksud adalah Islam fundamentalis (fundamentalisme agama). Isu-isu yang selama ini dimunculkan tentang terorisme dan munculnya beberapa aliran Islam fundamentalis itu justru dicurigai sebagai grand scenario (skenario besar) yang dibuat Barat di benua timur.
Hal ini tidak disadari oleh sejumlah ulama dari kalangan konservatif yang masih berkutat diwilayah normatif keagamaan, terutama yang berada di basis pesantren-pesantren pedesaan di mana sebagian besar pesantren-pesantren pedesaan itu didominasi oleh aliran Nahdlatul Ulama (NU).
Munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang memiliki misi pembentukan negara dengan konsep kekhalifahan di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini sudah dibuat sedemikian rupa dan bahkan akan dibesarkan seperti halnya paham yang dianut Rusia dan China. Di satu sisi, neoliberalisme masuk melalui sendi-sendi perekonomian nasional. Di sisi lain, neoliberalisme juga masuk dalam ranah keagamaan.
Peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia cukup menentukan dalam mengambil langkah strategis dalam membendung dua kekuatan tersebut masuk ke Indonesia.
Dua kekuatan yang mengancam NU inilah yang diistilahkan KH Hasyim Muzadi sebagai gerakan transnasional, di mana gerakan ini sudah muncul di Indonesia. Masing-masing gerakan ini sudah memiliki grand design (desain besar) dalam membuat konsep visi dan misi ke depan, mulai dari strategi pengkaderan hingga sampai ke gerakan politik.
Sementara NU sebagai organisasi konservatif masih melakukan tindakan-tindakan menunggu bola melalui reaksinya terhadap berbagai wacana dan gejolak keagamaan yang muncul tersebut.
NU tidak pernah proaktif untuk memetakan perkembangan keagamaan untuk membendung munculnya gerakan transnasional itu. Meskipun merupakan organisasi terbesar di Indonesia, namun NU tidak memiliki grand design yang jelas. Beberapa persoalan yang dibahas dalam setiap muktamar, masih sebatas persoalan-persoalan lokal, misalnya menyangkut masalah normatif keagamaan saja.
Dua hal menurut KH Hasyim Muzadi yang menjadi tantangan ke depan NU dalam perjalanan waktu, mulai hari ini sampai masa-masa mendatang. Perlu ada upaya antisipatif dari kalangan NU dalam menerjemahkan setiap gejala neoliberalisme dalam bentuk-bentuk gerakan tandingan. Namun sebelum membentuk gerakan itu, mestinya NU lebih melihat bagaimana kondisi kelembagaan NU sendiri, terutama dalam penguatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan desa-desa binaan.
Beberapa pesantren NU sebenarnya mulai merintisnya dengan membuat koperasi-koperasi. Namun NU struktural di tingkat pusat hingga ke daerah belum bisa mengoordinasi warga Nahdiyin untuk pemberdayaan ekonomi itu.
Selama ini, NU justru cenderung berkutat dalam persoalan politik dengan munculnya sempalan partai politik. Pada Pemilu di tingkat daerah, seperti Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, NU sebagai organisasi keagamaan juga turut andil.
Munculnya tokoh-tokoh dari NU dalam calon wakil gubernur itu seharusnya tidak berpotensi menimbulkan konflik di kalangan NU. Karena jika sampai salah mengambil keputusan dalam mengambil sikap, maka akan berdampak fatal pada warga nahdiyin, karena akan diambil alih suaranya oleh golongan lain.
Aksi gerakan tandingan itu mestinya diprioritaskan pada tindakan riil di setiap daerah yang nantinya mampu bersatu membentuk kekuatan nasional. Dengan penguatan secara kelembagaan, ekonomi dan politik, NU akan mampu membendung masukan ideologi baru ke tubuh NU, yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.
Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin NU baik ditingkat nasional, Provinsi ataupun Kabubaten/Kodya menyatukan warganya agar nantinya suara NU tetap utuh.(Penulis: Agung Budi Rustanto, Drs.Ec)
Langganan:
Komentar (Atom)
