Semarang, Suara Rakyat.-
Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dalam hal ini Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.
Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.
Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.
Data survey terakhir perolehan suara Pilgub Jateng diprediksi bersaing ketat antara cagub dari PDI-P dan Partai Golkar. Selisih suara hanya sekitar 0,4%. Jika pilgub harus berlangsung dua putaran, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI-P diunggulkan. Menyusul Bambang Sadono-Muhammad Adnan yang diusung Partai Golkar, yang diperkirakan bakal lolos ke putaran penentuan.
Itulah salah satu kesimpulan hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSN) bekerja sama dengan Lembaga Studi Teranova yang dilaksanakan 2-13 Mei 2008 di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Total responden survei ini adalah 571 orang dengan margin of error + 4,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.
Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry di Jakarta, Selasa (27/5) dalam konfrensi Pers-nya, mengatakan, survei menunjukkan 26,7% publik mengaku akan memilih pasangan Bibit-Rustri. Pasangan itu bersaing ketat dengan Bambang-Adnan (26,3%).
Di tempat ketiga adalah pasangan yang didukung PPP dan PAN, Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (10,9%), disusul calon Partai Demokrat dan PKS Sukawi Sutarip-Sudharto (10,4%). Kemudian pasangan dari PKB Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif (1,9%).
Sementara 23,9% publik menyatakan rahasia atau belum memutuskan akan memilih pasangan yang mana.
Dikatakan, berdasarkan hasil survei LSN terlihat bahwa faktor popularitas figur akan sangat menentukan kemenangan kandidat dalam Pilgub Jateng. Bambang Sadono dan Bibit Waluyo terbukti sebagai cagub terpopuler di Jateng.Menurut Umar, PKB yang memperoleh suara signifikan dalam Pemilu 2004 di Jateng nampaknya harus menerima dampak kemelut partai yang berkepanjangan.
Pasangan Agus-Kholiq hanya dipilih oleh 1,9% responden. Ini jauh di bawah perolehan suara PKB dalam Pemilu 2004 di Jateng. Bisa jadi swing voters (mereka yang belum memutuskan pilihan) sebesar 23,9% adalah konstituen PKB yang bingung menentukan pilihan akibat konflik partai yang merembet hingga tingkat daerah.
Survei LSN juga menemukan fakta 92,8% publik mengaku sudah mengetahui akan hajatan Pilgub Jateng pada 22 Juni yang akan datang.(Roes)
Yakin menang satu Putaran
Partai pemenang Pemilu 2004, PDI-P, berusaha agar Pilgub Jateng 22 Juni mendatang hanya satu putaran. Untuk itu para kader digenjot agar jagonya, Bibit Waluyo-Rustriningsih bisa meraih 30% suara.
Ketua Tim Sukses Bibit-Rustri, Murdoko, mengatakan target satu putaran harus didapatkan, mengingat dilihat dari peta basis massa di 35 kabupaten/kota, PDI-P unggul di 22 daerah.
’’Saya yakin di 22 daerah PDI-P masih solid untuk memenangkan Bibit-Rustri. Baik kader maupun simpatisan, siap memenangkan calonnya yang juga kader dari partai,’’ kata Ketua DPD PDI-P Jateng itu, Minggu (25/5).
Daerah yang menjadi basis massa ada di eks karesidenan Surakarta, Banyumas dan Kedu. Selain itu Kabupaten Brebes, Batang, Kota Tegal, Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Magelang dan Salatiga.Murdoko menjelaskan, dalam pilgub nanti setidaknya PDI-P harus meraup suara antara enam atau tujuh juta pemilih.
Hal itu didasarkan pada estimasi bila dari 26 juta pemilih yang benar-benar menggunakanhak suaranya 17-18 juta orang.(Roes)
DEMOKRAT INGIN KADERNYA SANTUN
Fungsionaris DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono meminta kader partainya dan para relawan pasangan cagub dan cawagub Sukawi-Sudharto tdk terpancing dengan maraknya kampanye hitam. Dia meminta masalah itu ditanggapi secara santun.
“Yang terpenting kita lebih dekat dengan masyarakat bawah. Mengenai isu yang menyudutkan mari disikapi dengan arif dan santun,” ujar saat memberikan sambutan dalam konsolidasi ranting PD se-Kabupaten Pati, minggu (25/5).
Acara dihadiri jajaran pengurus DPD Jateng HA Dani Sriyanto SH, dan Ir Sadewo. Ratusan kader PD Pati dari pengurus ranting, DPAC, hingga PDRI (Perempuan Demokrat RI) juga hadir.
Mulyono mengatakan, belakangan iklim politik di Jateng memang meningkat. Untuk itu para kadernya diminta untuk merapatkan barisan memenangkan pasangan yang diusung PD-PKS itu. Para kadernya juga diminta memperbanyak silaturohmi dengan masyarakat dan membuang jauh kesan elistis.(Roes)
Bambang Berusaha Rangkul Mahasiswa
Semarang, Suara Rakyat.-
Calon Gubernur Bambang Sadono terus melakukan tebar pesona untuk mendapatkan dukungan masyarakat.Kandidat yang berpasangan dengan Ketua PWNU Jateng M Adnan tersebut menyambangi peserta aksi mogok makan menolak kenaikan BBM di depan Kampus Undip, Semarang, Kamis (29/5).
Sementara kondisi mereka nampak semakin lemah. Ketua DPD Golkar Jateng tersebut menilai, pemerintah sebaiknya membuka pintu dialog dengan para mahasiswa terkait masih gencarnya penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah.Sebab, jika pemerintah menutup diri,dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan akhirnya merugikan bangsa ini.
‘’Saya pikir sudah seharusnya pemerintah membuka dialog dengan berbagai elemen mahasiswa maupun buruh yang turun ke jalan. Dialog itu dapat membuka cakrawala pandang masing-masing pihak sehingga pemerintah dapat menjelaskan kebijakannya, dan mahasiswa pun dapat memperjuangkan aspirasinya,’’ ujarnya kepada para peserta aksi.(Roes)
APBD Kukar Capai Rp 5,5 Trilyun/Tahun
Tenggarong, Suara Rakyat,-.
Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan Pemkab Blora, Jawa Tengah, Senin (19/5) kemarin. Kunjungan dipimpin Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo itu diterima Asisten II Setkab Kukar Hafidz Anwar di ruang Eksekutif Bupati Kukar. Bupati Blora Yudhi Sancoyo ke Kukar bersama Asisten II Setda Blora H Umartono, Kepala Dipenda Blora H Heru Sutopo, SH dan beberapa pejabat teras terkait lainnya. Keunggulan Kukar dibanding daerah lain yang ingin diketahui adalah soal Pendapatan Asli daerah (PAD) dan bagi hasil migas. Seperti diketahui bahwa APBD Kukar 2007 sebesar Rp 4,7 triliun hanya memiliki APBD Rp 68 miliar. Sedangkan APBD Kukar 2008 sebesar Rp 5,5 triliun dengan target PAD di bawah Rp100 miliar.
Disebutkan pula, Kukar dulu namanya Kabupaten Kutai dan luas daerahnya satu setengah kali Pulau Jawa. Namun setelah era otonomi daerah (Otda) 2000 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Syaukani-Samsuri, namanya berganti menjadi Kukar. Lantaran Kutai dipecah menjadi empat wilayah kabupaten dan kota, mencakup Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Kota Bontang dan Kukar sebagai pusat pemerintahan.
Sejak kepemimpinan Syaukani-Samsuri Pemkab Kukar memiliki program pembangunan namanya Gerbang Dayaku. Program tersebut merupakan landasan pembangunan di segala bidang dan memiliki tiga program unggulanHafidz juga menjelaskan bahwa selama ini Kukar masih mengantungkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pusat. Sementara inisiatif menggali potensi daerah masih sangat lemah. Seperti hasil pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan kekayaan milik daerah lainnya. Peningkatan PAD Kukar mulai 2004 terus berupaya mengalami peningkatan. "Untuk 2004 berhasil menggenjot PAD Rp 32 miliar dan 2006 naik manjadi Rp 53 miliar. Terakhir, 2007 memperoleh PAD sebesar Rp 68 miliar sesuai target ditetapkan," tambah Hafidz. (Ss/Sapos)
Blora, Suara Rakyat,-
Pernik jelang Pilgub yang akan digelar 22 Juni 2008 mendatang memang patut kita ikuti dari waktu kewaktu. Para anggota Tim Sukses masing-masing calon gubenur dan wakil gubenur jateng menggunakan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat agar memilih pasangan yang mereka usung.
Seperti wakil ketua DPC PDIP Blora, Dra Dwi Astutik Muryo tak segan-segan turun kedesa ataupun daerah luar Blora, untuk sosialisasi Bibit- Rustriningsih kandidat Cagub dan Cawagub yang diusung partai Banteng bermoncong putih ini. “Setiap ada kesempatan baik di Blora ataupun di Luar kota misalnya Semarang atau Solo dan kota lainnya saya sosialisasikan pasangan Bibit-Rustri”, jelassnya.
Dengan semboyan itulah Tutik mengaku pilihan para wanita di Jateng yang presentase pemilihnya lebih banyak dari Pria, akan menjatuhkan pilihannya pada Rustriningsih. “Pemilih wanita diJateng lebih besar dari pemilih Pria itulah yang nantinya akan menambah pundi suara pak Bibit dan Bu Rustriningsih”, tandas Tutik.
“Setelah saya ikut berkeliling keluar kabupaten Blora ternyata suara pak Bambang Sadono Cukup signifikan di Jateng, sehingga kami makin yakin beliau akan Unggul”, katanya.
Menurut Handayani hal itu dikarenakan sosialisasi di Jateng yang dilakukan Bambang Sadono yang cukup panjang, jauh hari sebelum ada wacana pilgub.
Pinpred Tabloid SR Bersama Bupati Bojonegoro saat Ikuti Pamera IPA di JCC - Jakarta
ATASI KRISIS MINYAK, GENJOT PRODUKSI
Jakarta, Suara Rakyat,-
Perkumpulan perusahaan migas nasional dan internasional yang mempunyai kontrak kerja di Indonesia menggelar konvensi dan pameran selama ke-32 selama tiga hari, 27-29 Mei di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta. Berikut laporan Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Rakyat, Siswanto, S.Pd yang mengikuti kegiatan tersebut, yang terbagi di halaman ini (2 berita) dan halaman Blok Cepu (halaman 13).
Sebanyak 113 perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas membuka stand di Konvensi dan Pameran terbesar di Asia Tenggara tersebut. Acara dibuka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Prof Dr Purnomo Yusgiantoro, Selasa (27/5) di JCC. Kepada SR, Purnomo menyatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi tuntutan energi yang semakin besar sehingga dibutuhkan startegi agar dunia terutama Indonesia bisa menyelesaikan tuntutan tersebut.
Sedangkan Roberto Lorato selaku Presiden IPA menyatakan konvensi dan pameran diikuti oleh perusahaan migas, media serta perusahaan jasa dan konsultan dari seluruh penjuru dunia. Menurut Lorato tercatat ada beberapa perusahaan multinasional yang mengikuti kegiatan tersebut, diantaranya Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI), Chevron, Total E&P, Medco, Pertamina, dan Santos.
Pembicara hadir dan menyampaikan materi diantaranya Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI (Bidang Pertambangan) Airlangga Hartarto, Dirjen Migas Luluk Sumiarso, Dirut Pertamina Ari H Soemarno, dan Presiden dan GM Exxon Mobil Oil Indonesia Terry S Mcphail.
Investasi Rp 2 Trilyun
Selain konvensi dan pameran, Kementerian ESDM juga mengumumkan lima pemenang tender di wilayah kerja migas untuk tahun 2008. Wilayah kerja migas untuk tahun 2008 yang ditenderkan adalah wilayah South Barito, Rangkas, South East Palung Aru, West Timur, dan Kasuri. Para pemenang ternder secara berurutan adalah Murphy Overseas Ventures Inc, Lundin Oil & Gas B.V, Konsosium CNOC dan Petronas, Eni Indonesia Ltd, dan Genting Oil & Gas Ltd.
Total inverstasi dari lima perusahaan tersebut sebesar US$ 201, 45 juta atau setara dengan dengan Rp 2 trilyun selama tiga tahun pertama. Sedangkan untuk pemerintah sendiri mendapatkan bonus tandatangan (Signature Bonus) sebesar US$ 24,40 juta atau setara dengan 240 Miliar. (Ss)
Jakarta, Suara Rakyat,-
Tiga kabupaten di wilayah konsesi Blok Cepu ternyata dulunya adalah laut dangkal, sehingga ketika dilakukan pemboran banyak ditemukan karang dan air yang keluar terasa asin. Demikian disampaikan Bagian Eksplorasi Mobil Cepu Limited. Ltd (Anak perusahaan Exxon Mobil) Agung Budi Cahyono kepada SR, Rabu (28/5) di Stand Exxon Mobil Gedung JCC Senayan Jakarta.
Lebih lanjut Agung menjelaskan pemboran tersebut sudah sampai kedalaman 2000 meter (2 km) sehingga dia meyakini jumlah cadangan tersebut. Namun demikian dirinya juga menyebutkan jumlah ini sebagai angka minimal karena paling tidak pihaknya akan melakukan 50 pemboran untuk mengetahui jumlah cadangan seluruhnya. “Minimal dilakukan pemboran 50 kali untuk mengetahui cadangan keseluruhan, ini sekarang yang sedang kami lakukan,” terangnya.
Menurutnya dengan cadangan minimal 350 juta barel maka jika diproduksi tahun ini, lapangan tersebut akan mampu bertahan hingga 20 tahun yang akan datang. Hitungannya akhir tahun ini diproduksi 20 ribu barel per hari sampai tahun 2011, sedangkan mulai tahun 2012 produksi akan mencapai 165 ribu barel per hari.
Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo kepada SR di sela-sela konvensi menyatakan pihaknya berharap Blok Cepu segera diproduksi akhir tahun ini. Setelah mengadakan beberapa koordinasi dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan pihak Exxon Mobil dirinya mendapat informasi bahwa akhir tahun ini Blok Cepu akan dieksploitasi sehingga menghasilkan minyak 20 ribu barel per hari. Disinggung bulan apa dimulai, pihaknya belum mendapat jawaban secara pasti. “Pemerintah dan Exxon Mobil menyatakan akhir tahun ini Blok Cepu sudah memproduksi minyak,” papar bupati yang sederhana ini kepada SR.
Blora Suara Rakyat.-
Kebijaksanaan yang cukup menjanjikan bagi pendidikan dilingkungan SMAN 1 Blora telah digulirkan. SMA yang tertua di kabupaten Blora dibawah kepemimpinan Drs. Niyadi ini memberi kesempatan pada siswa untuk maju dan berkembang.
Ketika SR membuktikan langsung Jumat (30/5) sore hari, tampak didalam gedung berlantai II yang didirikan atas bantuan Ilusa, APBD Blora dan Sumbangan orang tua murid, tampak enam siswa asyik menggunakan fasilitas internet ini
“Kami diberi kesempatan Jum’at dan Sabtu untuk menggunakan internet sekolah hanya dengan bayar Rp.3.000,- dan tidak dibatasi jamnya pada disore hari, ” kata Galih siswa kelas X SMAN 1 Blora.
Ketika ditanya apakah selalu rutin menggunakan kesempatan ini, dirinya mengaku rutin. “Mumpung ada kesempatan murah, yaa jelas kami manfaatkan,” kata siswa bernama lengkap Nitya Trusthaning Panggalih.
Sementara siswa wanita yang juga menggunakan fasilitas itu, kepada SR justru mengharap agar teman-temanya secara rutin memanfaatkan kesempatan ini. “Dengan memanfaat internet ini secara tidak langsung memberi tambahan pengetahuan yang luas bagi kami. Disamping harganya sangat murah bila disbanding di warnet, kita juga tidak dibatasi jam penggunaanya,” ungkap Nia diamini 2 teman lainnya.(Roes)
Ali Mufiz tak dukung aksi demo harga BBM
Semarang, Suara Rakyat.-
Gubernur Jateng Ali Mufiz tak bersedia menerima spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pengunjuk rasa dari Elemen Masyarakat Peduli Bangsa (Emas Bangsa), Senin (26/5) lalu.
Para pengunjuk rasa meminta Gubernur menyampaikan pernyataan sikap mereka ke pusat. Sementara itu Rapat Paripurna DPRD Jateng dikagetkan dengan masuknya pengunjuk rasa ke dalam ruangan. Para pengunjuk rasa langsung membentangkan spanduk sepanjang tiga meter bertuliskan Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak. Penolakan Gubernur disampaikan saat menemui para pengunjuk rasa di teras Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang. ”Saya tak bersedia menerimanya,” kata Ali Mufiz.
Setelah menyatakan penolakan, Gubernur yang didampingi Sekda Pemprov Jateng Hadi Prabowo kemudian bergegas masuk ke dalam gedung. Puluhan aktivis Emas Bangsa berasal dari KAMMI, BEM Undip, dan BEM Unnes Semarang yang kecewa dengan sikap Gubernur serentak meneriakkan suara kekecewaan.
”Kami sangat kecewa dengan sikap Gubernur selaku bapaknya rakyat Jateng yang tak berpihak kepada masyarakat,” kata koordinator aksi Muhith Harahap. Sebelumnya Gubernur di hadapan para pengunjuk rasa menyatakan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, lanjut Ali, pihaknya hanya menjalankan kebijakan tersebut. Dan pemerintah pusat juga telah memberikan penjelasan tentang kenaikan BBM itu. ”Pemerintah sudah ada upaya membantu rakyat miskin, seperti melalui bantuan langsung tunai (BTL),” ujar dia.
Dia menyadari dan dapat memahami demonstrasi yang digelar mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya untuk kepentingan rakyat miskin. ”Tapi yang punya kewenangan menaikkan BBM adalah pemerintah pusat,” tukas dia.
Menurut pengunjuk rasa dari Emas Bangsa kebijakan menaikkan BBM sama dengan membunuh rakyat kecil, karena dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang memprihatinkan.
Menurut Presiden BEM Undip Geri Setyawan, pemberian dana BTL kepada rakyat sebagai kompensasi kenaikan BBM suatu bentuk penyederhanaan masalah. ”BLT adalah suatu bentuk cuci tangan dari pemerintah yang mengindikasikan ketidakbecusan dalam menangani program pengentasan kemiskinan,” ujar dia.
Untuk itu, Emas Bangsa mendesak kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) membatalkan kenaikan harga BBM. Serta meminta kepada DPR menjalankan hak-haknya dalam rangka menurunkan harga BBM. Seusai melakukan orasi, aktivis Emas Bangsa membatalkan rencana menggelar mogok makan selama lima hari di teras Kantor Gubernuran Jateng.
Sementara itu, pengunjuk rasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membuat kaget peserta Rapat Paripurna DPRD Jateng lantai IV Gedung Dewan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan HM Hasbi dan Hisyam Alie serta dihadiri juga Gubernur Ali Mufiz.
Mereka menerobos masuk ke dalam ruangan rapat dan langsung membentangkan spanduk yang dibawa sambil meneriakkan penolakan kenaikan harga BBM. Aksi yang berlangsung singkat itu, membuat gerah kalangan pejabat Pemprov yang hadir. ”Demonstrasi kok tak tahu tata tertib dan tempat,” ujar seorang pejabat. (Roes)
Sebanyak 2.382 nama pejabat negara di Jateng kini masuk pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya harta kekayaan mereka yang terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) belum seluruhnya diserahkan ke komisi tersebut.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyampaikan, sampai 19 Mei pejabat negara yang sudah melaporkan LHKPN 2.050 orang atau 86,06%. Dari jumlah itu, 294 laporan dalam proses pengolahan di KPK dan 1.756 telah dibuat dalam bentuk berita negara.’’Saya harapkan semua pejabat harus melaporkan LHKPN.
Laporan itu sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan seorang pejabat negara, apakah ada unsur korupsi atau tidak,’’ kata dia, Senin (26/5) di Semarang.
KPK saat ini sedang menyelidiki LHKPN pejabat negara di Pemkot Semarang, mulai dari wali kota, sekretaris daerah (Sekda) sampai asisten.Ada temuan indikasi penyalahgunaan kekayaan secara tidak wajar dari pejabat pemkot.
’’Ada pejabat, tidak perlu saya sebutkan, yang jelas telah melakukan penyalahgunaan kekayaan,’’ kata dia.
Selain pengawasan di Pemkot Semarang, KPK juga akan menyelidiki LHKPN para pejabat antara lain di Kabupaten Pati, Blora, Kudus dan Kota Solo. Sementara untuk anggota Dewan, dari 1.816 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang sudah melaporkan LHKPN 1.738 orang atau 95,7%.
KPK sudah mengoreksi 1.675 laporan yang semuanya dibuat dalam berita negara. Yang dalam proses pengolahan 63 laporan.Menurut Jasin, bila dalam LHKPN terjadi penyimpangan, KPK akan menindaklanjuti dengan menerjunkan tim ke daerah. (Roes)
Kendal, Suara Rakyat,-
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah digulirkan oleh Pemerintah. Pro dan Kontra menyangkut pelaksanaan pemberian BLT bermunculan. Banyak para Bupati dan Walikota yang menolak program pemerintah tersebut.
Berkenaan dengan pemberian BLT Plt Bupati Kendal Dra Hj Siti Nurmarkesi kepada sejumlah wartawan menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan program pemerintah dalam penyaluran BLT. Kita berada dalam wadah NKRI, jadi segala program yangdi keluarkan oleh pemerintah harus di dukung.Apalagi program ini bertujuan untuk membentu keluarga miskin.
Menurutnya untuk kabupaten Kendal pemberian BLT diberikan pada tahap ke II. Wakil Bupati menyatakan bahwa keluarga miskin di Kendal yang akan mendapatkan BLT akan mengalami penurunan.
Dalam pemberian BLT data yang digunakan adalah data tahun 2005 yang telah diferivikasi. Data tahun 2005 keluarga miskin yang mendapatkan BLT sekitar 96 000, setelah diferivikasi mengalami penurunan. Jumlahnya sekitar 74000.
Hal ini dikarenakan data tahun 2005 ada PNS dan keluarga yang mampu memperoleh BLT. Untuk tahun ini semua PNS yang sebelumnya memperoleh BLT sekarang tidak boleh memperoleh lagi.
“BLT harus benar-benar diberikan kepada keluarga yang benar miskin. Apabila masih ada PNS yang masih memperoleh BLT,” ungkap Nurmakesi.
Wakil bupati akan menindak tegas dengan memberikan sanksi tidak akan diberi tunjanngan. Apabila PNS masih memperoleh kupon pengambilan BLT harus mengembalikan atau menyerahkan kepada pihak desa untuk dilimpahkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. (IM)
Kebersamaan Akan Memperkuat Persatuan Bangsa
Cepu, Suara Rakyat.-
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Bigjen TNI (Pur) Tedy Jusuf mengadakan acara tabur bunga (nyekar) di Taman Makam Pahlawan Nusa Bakti, Nglajo Cepu, Kamis (22/5) lalu.
Menurut Tedy Juyuf acara tabur bunga merupakan wujud rasa nasionalisme kepada bangsa dalam rangka seabad kebangkitan nasional. "Tujuan acara ini selain memperingati 100 tahun kebangkitan bangsa juga untuk menggugah rasa kebangsaan orang-orang Tionghoa di Indonesia," katanya.
Di TMP Nusa Bakti terdapat makam seorang pejuang Indonesia yang berdarah Tionghoa, Lie Tiong Pik. "Diharapkan generasi muda dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam rangka baktinya kepada nusa dan bangsa," tambah Tedy .
Kaum Tionghoa di Indonesia menyadari negara ini negara kita bersama dan merasa punya hak yang sama dalam bela negara.
"Orang Tionghoa itu tidak semua baik namun juga tidak semua jelek," ujarnya. Dia berharap kebersamaan dalam membangun negara akan memperkuat persatuan bangsa ini.
Sementara itu Danramil Cepu, Suwarno mendukung kegiatan langka ini. "Acara semacam ini akan menggugah jiwa pemuda/remaja agar peduli dengan jasa pahlawan, menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda dan menghormati jasa para pahlawan," katanya. (Agt)
Semarang, Suara Rakyat,-
Lima pasang calon gubernur (Cagub)-calon wakil gubernur (Cawagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng hingga kini belum ada yang meminta pengawalan polisi.
”Sejak ditetapkan sebagai Cagub-Cawagub Jateng, kami sudah menawarkan kepada mereka untuk mendapat pengawalan. Namun hingga kini mereka menyatakan belum perlu pengawalan polisi,” kata Kapolda Jateng, Irjen Pol FX Sunarno seusai rapat persiapan pelaksanaan Pilgub yang diikuti Muspida Jateng, di Semarang, Selasa (27/5).
Muspida Jateng yang hadir dalam acara itu, antara lain Gubernur Jateng Ali Mufiz, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dan Kapolda Jateng Irjen Pol FX Sunarno, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Kadir Sitanggang.
Meskipun kelima pasang Cagub-Cawagub Jateng 2008 menyatakan belum memerlukan pengawalan aparat kepolisian dalam menjalankan aktivitasnya, kata Kapolda, anggotanya sudah siap melaksanakan tugas.
Menurut Kapolda Jateng, paling tidak nantinya setiap pasang Cagub-Cawagub yang akan mengikuti Pilgub Jateng 2008 ini akan mendapat pengawalan seorang ajudan saat menjalankan aktivitasnya. ”Saya sendiri kurang tahu alasannya (tak mau dikawal), tanyakan saja kepada lima pasang Cagub-Cawagub,” katanya dihadapan para wartawan.
Apakah belum bersedianya kelima pasang Cagub-Cawagub Jateng 2008 mendapat pengawalan aparat kepolisian terkait adanya pungutan biaya, Kapolda Jateng menyatakan bukan itu masalahnya. ”Emangnya kami menarik duit,” imbuh Kapolda. (Roes)
Warga Cabak inginkan juga Kontribusi EXXON untuk Sumur Air
Jiken, Suara Rakyat.-
Warga Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Blora meminta sumber air milik Mobil Cepu Limited (MCL), anak perusahaan ExxonMobil di wilayahnya. Sebab, selama ini sumur air itu tidak dimanfaatkan perusahaan yang menjadi operator minyak dan gas (migas) di Blok Cepu tersebut. Warga menghendaki sumur dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan air bersih sehari-hari. Kepala Desa Cabak Ngadenan Rabu (21/5) mengemukakan beberapa waktu lalu, telah menyampaikan proposal ke MCL terkait dengan pemanfaatan air bersih dari sumber tersebut untuk warga. Namun, belum mendapatkan jawaban. (Roes)
Jadikan Pengabdian Tolok ukur CPNS
Blora, Suara Rakyat.-
Guru Taman Kanak-Kanak (TK) non- PNS yang ada di Blora menginginkan masa pengabdian dijadikan tolok ukur utama syarat pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pasalnya, mereka menilai saat ini pemerintah lebih memprioritaskan status ijazah dibanding lamanya masa pengabdian. ”Memang ijazah belum relevan karena saya bukan sarjana dan hanya lulusan sekolah menengah.Tapi masa pengabdian sudah sebelas tahun. Seharusnya ini juga diperhatikan,” ujar guru TK PGRI IV Randublatung, Siti Mukaranah saat ditemui SR di sela-sela acara ulang tahun Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Kab Blora yang diikuti ratusan guru TK se- Blora di Pendopo DPRD, Rabu (21/5) lalu. (Roes)
Jika Warga Tionghoa Peringati 100 Tahun Harkitas
H. Susanto Raharjo: Mari Bersama Membangun Bangsa
Blora, Suara Rakyat,-
Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah lepas dari peran semua elemen bangsa, mulai dari elemen pemuda, pelajar, mahasiswa, dan semua suku, golongan yang ada di Indonesia termasuk warga Tionghoa. Kita ambil contoh perjuangan Mayor John Lie dalam menembus blokade pertahanan Belanda setelah Indonesia merdeka.
John Lie dikenal sebagai Mualim pada kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM yang kemudian bergabung dengan Angkatan Laut RI. Pada mulanya ia bertugas di Cilacap dengan pangkat kapten. Selain itu Mayor John Lie juga ikut aktif dalam penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan kemudian PRRI/Permesta.
Demikian disampaikan H. Susanto Raharjo selaku pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) kepada SR pada pelatikan Pengurus PSMTI Blora di kediamannya Jl Arumdalu 15 Mlangsen Blora, Rabu (21/5) lalu. Pada kegiatan itu para pengurus PSMTI Blora dilantik oleh Ketua PSMTI Pusat yaitu Brigjen (Purn) Tedy Yusuf. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Sekda H Bambang Sulistya, Anggota DPRD Kab Blora HM Hartomi Wibowo, dan sejumlah kepala dinas/kantor/badan/bagian di lingkungan Pemkab Blora, serta tokoh masyarakat. Selain Ketua PSMTI Blora Thomas Manggala, dilantik pula para pengurus yang lain diantaranya Singgih Hartono, Simon Boedhi Sugiarto, Liembang Priyadi Daljono.
Dalam sambutannya, Brigjen (Purn) Tedy Yusuf menyampaikan golongan Tionghoa juga memfasilitasi terjadinya Sumpah Pemuda denagn dipinjamkannya dan kemudia dihibahkannya gedung sumpah Pemuda oleh Sie Kong Liong. “Ada beberapa pemuda Tinghoa yang duduk dalam kepanitiaan Sumpah pemuda, diantaranya adalah Kwee Tiam Hong, “ papar Tedy Yusuf.
Lebih lanjut Tedy Yusuf menyampaikan pada gerakan mahasiswa tahun 1966 dikenal juga Soe Hok Gie yang bersikap kritis dan berani mengungkit kemapanan. Ketika melihat pengemis tua dia menulis “ Ya, dua kilometer dari pemakan kulit mangga, paduka kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istri cantik. Aku besertamu orang-orang malang”.
Sedangkan di Blora H Susanto Raharjo ayng akrab dipanggil Tik Sun menyatakan ada empat pemuda Tionghoa yang gagah berani dan ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. “Ada Tjan Tok Giap dan Tjan Tok Gwan yang sampai dibuang ke Digul, Papua karena menentang penjajah,” paparnya.
Selanjutnya Lie Ting Pik yang disiksa Jepang dan meninggal karena lanjut usia dan dimakamkan di Desa Temurejo, Blora. Terakhir adalah Sie Tik Hok (Sastro Handoyo) atau dikenal dengan nama Mbah Bejo. Dia adalah pejuang yang bertugas memata-matai markas Belanda dengan menyamar sebagai penjual roti dan daging.
Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo menyatakan salut dan bangga atas perjuangan warga Tionghoa di Indonesia khususnya Blora. “Kita jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan yang ada dan hidup di Indonesia. Semua kita adalah saudara dan mari bahu-membahu membangun Indonesia,” paparnya disambut tepuk tangan meriah peserta yang hadir. (Ss/Adv)
Panwascam Jepon Petakan Desa Rawan Konflik
Blora, Suara Rakyat,-
Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur (Panwas Pilgub) Jateng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang dianggap rawan konflik. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi kekisruhan dalam proses pemungutan suara maupun paska pemungutan suara di Kecamatan jepon.
Ketua Panwascam Jepon, Sugie Rusyono mengatakan, kegiatan pemetaan sangatlah penting dilakukan agar pelaksanaan pilgub dapat berjalan lancar tanpa adanya permasalahan yang signifikan. “Daerah rawan harus kita perhatikan, terlebih masyarakat habis melaksanakan pilkades tentu imbas dari itu harus kita waspadai,” ungkap Sugie kepada SR, Jum’at (30/5) lalu.
Untuk kecamatan Jepon dari 25 desa, yang perpotensi rawan konflik terutama di tiga desa, Desa Turirejo, Desa Gedangdowo dan Desa Kawengan. Pasalnya ketiga desa tersebut hingga saat ini imbas dari Pilkades masih terasa,
Selain pemetaan daerah rawan, Panwascam melakukan pengawasan terhadap distribusi logistif terutama kartu pemilih yang kini telah sampai pada PPS masing-masing desa. Ditemukan dibeberapa desa banyak kartu pemilih yang kosong tidak adan nama, alamat. Bahkan juga ada nama pemilih tertukar dengan desa lainnya sehingga membuat beberapa ketua PPS kewalahan akan hal ini.
Untuk kartu kosong sementara ditemukan di desa Kawengan, Soko. “Ada 1 atau 2 yang kosong tidak ada nama pemilih, bahkan ada juga yang namanya tidak sesuai dengan DPT, kami akan segera melaporkan ke Panwaskab,” kata Sugie
“Kalau dilihat imbas dari pilkades masih hangat di ketiga desa itu, jadi perlu antisipasi agar pilgub kali ini dapat berjalan sukses,” tandasnya.Terpisah Kapolsek Jepon AKP Sugiharto, menyatakan bahwa memang ada beberapa desa di kecamatan jepon yang perlu di perhatikan terkait pilub nanti, selain itu sebagai lokasi kampanye terbuka tentu pengamanan harus disiapkan. “Desa yang rawan harus diperhatikan, namun desa lain juga tidak boleh diabaikan, siapa tahu justru desa tersebut malah yang menimbulkan konflik, semua desa akan diprioritaskan,” kata Sugiharto, Jum’at (30/5) lalu. (Don)
Kulanuwun
PEMDA vs PUSAT Soal BLT
Oleh: Agung Budi Rustanto, Drs, Ec*)
Mungkin apa yang dilakukan Pemerintah Kota Solo mengikuti langkah beberapa kabupaten lain di Indonesia yang menolak mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) plus, bisa dijadikan pertimbangan para penggede di Kabupaten Blora dan sekitarnya.
BLT plus yang diputuskan pemerintah pusat adalah sebuah kebijakan kompensasi kenaikan BBM. Pemerintah Kota Solo dan Pemda lain menolak kebijakan ini karena mereka tidak bersedia menanggung konsekuensi pembagian BLT yang ricuh karena ketidakakuratan data. Mendagri Mardiyanto menyayangkan penolakan beberapa pemimpin daerah terkait dengan kebijakan pembagian BLT. Sebagian besar pemimpin daerah informal baik ketua RT, RW, lurah, camat dan bupati beralasan pembagian BLT tahun 2005 lalu menuai masalah karena banyak keluarga yang layak mendapatkan BLT malah ditinggalkan.
Sementara mereka yang seharusnya tidak masuk kelompok masyarakat miskin malah mendapatkan bantuan. Banyak kejadian tiga tahun lalu, pembagian BLT jatuh korban karena warga berdesak-desakan. Belum lagi penyelewengan yang dilakukan oknum aparat pemerintah. Alasan lain yang dikemukakan pemerintah daerah adalah BLT tidak mendidik masyarakat miskin.
Pemberian cuma-cuma atau charity menjadikan masyarakat miskin bermental pengemis. Jumlah yang dibagikan yaitu Rp 100.000 per bulan plus paket Sembako sebenarnya belum cukup untuk mengejar kenaikan harga bahan pokok pascakenaikan harga BBM. Penolakan beberapa pemerintah daerah atau paling tidak keberatan mereka terhadap kebijakan pembagian BLT adalah sebuah fenomena menarik.
Otonomi daerah ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut pengamatan penulis, Pemerintah daerah menolak kebijakan pembagian BLT dan juga kenaikan BBM karena merekalah yang akan menghadapi risiko, bukan pejabat pemerintah pusat.
Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi strategis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Hierarki militer dalam pemerintahan pada masa itu tidak memberikan peluang bagi pemimpin daerah baik bupati maupun walikota untuk menolak kebijakan pemerintah pusat. Melawan pemerintah pusat berarti pembangkangan dan bisa berarti berhentinya karier pejabat daerah.
Perubahan iklim politik demokrasi dan penerapan otonomi daerah mengubah konstelasi politik dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Para pemimpin daerah baik bupati/walikota dan gubernur merasa tidak mempunyai hubungan hierarkis kuat dengan pemerintah pusat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi positif dari Pilkada langsung adalah pemimpin daerah merasa mereka lebih bertanggung jawab kepada rakyat daripada kepada pemerintah pusat.
Perasaan bertanggung jawab terhadap pemilihnya ini menjadi alasan utama mengapa ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang menolak kebijakan pembagian BLT dan bahkan ada yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mereka merasa kedua kebijakan ekonomi pemerintah pusat itu berisiko terhadap popularitas mereka di mata pemilih.
*) Penulis adalah Redaktur Suara Rakyat
Dari Redaksi
BLOK CEPU SEBAGAI MASA DEPAN BANGSA
Oleh: Siswanto, S.Pd*)
Pembaca yang Budiman…
Minggu lalu kita kembali harus menarik nafas panjang setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Bagaimana tidak, sebelum kenaikan harga BBM saja kita sudah begitu payah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mulai untuk membeli kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan bayar listrik sehingga tidak sempat menabung sama sekali.
Namun apa lacur semua sudah diputuskan pemerintah, wakil rakyat kita sudah memperjuangkan agar kenaikan ditunda. Bukan hanya wakil rakyat kita di Senayan yang gembar-gembor, mahasiswa pun turun ke jalan untuk meneriakkan suara penderitaan rakyat, bahkan ada yang sampai melakukan aksi mogok makan segala.
Tapi sudahlah jangan diratapi, hari yang telah lewat tidak akan pernah kembali, pemerintah tidak akan mengembalikan ke harga semula. Bukankah lebih baik kita membuat strategi agar hari ini dan hari esok kita bisa tidak hanya sekedar bertahan hidup tapi harus merubah hidup. Kata orang bijak, hari kemarin tidak akan pernah kembali, hari ini harus kita perjuangkan, hari esok masih misteri.
Dampak kenaikan BBM tidak hanya terasa di daerah, petinggi di Jakarta dan seluruh penjuru dunia pun kegerahan. Saking gerahnnya para senator di Amerika memanggil perusahaan-perusahaan minyak kelas dunia diantaranya Exxon Mobil, dan Chevron untuk menjelaskan mengapa harga minyak mentah dunia melambung. Pihak Exxon dan empat perusahaan lain menyatakan margin antara persediaan dan permintaan sangat lebar. Stok sedikit, permintaan banyak, maka hukum bisnis berlaku, harga pasti naik!
Penulis yang baru datang dari Konvensi dan Pameran Migas yang diikuti 113 perusahaan migas terkemuka dunia, 27-29 Mei di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta juga mendapatkan informasi serupa tentang alasan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 135 ribu per barel! Padahal dalam APBN kita harga minyak hanya diasumsikan 90 ribu per barel.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyebut pemakaian minyak untuk kebutuhan dalam negeri berkisar 1,1 juta barel per hari, sedangkan Indonesia saat ini hanya bisa memproduksi 800 ribu barel per hari. Dari angka tersebut kita minus 300 ribu barel per hari, maka satu-satunnya jalan adalah impor! Padahal harga minyak terus melangit. Adakah jalan lain?
Tawaran lain adalah dengan mencari cadangan minyak baru, atau mengoptimalkan lapangan yang sudah ada untuk digenjot produksinya. Bahkan jika memang bisa, optimalkan penggunaan energi alternatif, baik yang berbahan baku gas, pohon jarak, kotoran sapi, hingga air sekalipun. Maka jangan heran jika ada cluster gas, biofeul, biogas, bahkan ada blue energy.
Sementara untuk penemuan cadangan baru tahun ini tampaknya tidak mudah.
Jalan terdekat dan mudah adalah segera eksploitasi cadangan yang sudah ada. Dari sekian banyak konsesi, Blok Cepu mempunyai cadangan minyak terbesar di Indonesia yaitu mencapai lebih dari 350 juta barel. “Saya minta kepada Wapres Jusuf Kalla agar Blok Cepu dieksploitasi sekarang juga! Demikian teriak Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo di hadapan Wapres JK, Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta April silam.
Buktinya, teriakan ini didengar oleh Wapres JK, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Bahkan Exxon Mobil di depan Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Bupati Bojonegoro H Suyoto, Ketua PWI Jateng II Wahono, Wartawan Suara Merdeka Abdul Muiz, Wartawan Jawa Pos-Radar Bojonegoro Sriwiyono, dan penulis, memastikan Blok Cepu akan dieksploitasi dan mulai berproduksi akhir tahun ini!. Semua pejabat teras yang disebut di atas bilang, Blok Cepu adalah masa depan bangsa!.
*) Penulis Mahasiswa S-2/Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Politik UNDIP Semarang, Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Rakyat.
