tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI

Jumat, 04 Juli 2008

SR 47 -Model MO Word

Kunker Kurang Berpihak pada Kepentingan Rakyat
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya Program Kunjungan Kerja (Kunker) ternyata tidak luput perhatiannya oleh Ateng Sutarno Direktur LSM Wong Cilik Blora.
Aktifis ini menyebut Kunker yang dilakukan para wakil rakyat kurang tepat sasaran karena hasil dari kunker tersebut kurang bermanfaat bagi rakyat Blora.
Disisi lain Kunker para anggota dewan yang notabene-nya dibiayai oleh uang APBD, hasilnya tidak pernah diumumkan dan diketahui pada masyarakat.
“Seharusnya seusai Kunker mereka segera mengumumkan pada publik, apa hasil yang mereka peroleh dalam lawatan kerjanya, Sehingga uang yang dikeluarkan untuk mereka manfaat jelas”, kata Ateng.
Disisi lain Singgih Hartono anggota Komisi B DPRD Blora memprotes ketua komisinya Indarjo SH karena Kunker tanpa perencanaan sebelumnya.
''Ketua komisi harus bertanggung jawab. Masak mau kunker langsung jalan begitu saja,'' ujar Singgih minggu lalu.
Kunker yang asal jalan seperti itu, lanjut Singgih, sama dengan menghamburkan uang tanpa hasil. Sebab, karena tanpa tujuan yang jelas dia yakin tidak banyak manfaat yang akan didapat. Apalagi, tambah dia, sebelumnya tidak disebutkan sasaran dan tujuannya. Karena itu, dia menilai kunker seperti itu sebagai ngelencer saja.
''Uang anggaran kok hanya untuk membiayai orang jalan-jalan saja. Hal seperti itu harus dihentikan,'' tambahnya.
Singgih menyebut, kunker itu dilaksanakan empat hari. Tujuannya Kabupaten Demak, Kendal, Semarang, dan Kodya Semarang. Semua anggota komisi, kecuali dia, ikut dalam kunker tersebut. Mereka berangkat Selasa lalu dan baru pulang Jumat besok. Singgih tidak tahu pasti berapa jumlah dana yang digunakan.
''Biasanya, setiap anggota dewan mendapat uang saku Rp 1,2 juta per hari,'' katanya.
Anggota dewan yang dikenal vokal ini meminta anggota dewan lebih tahu diri, sehingga tidak menggunakan fasilitas negara dan uang anggaran untuk hal-hal yang tidak jelas. Setiap anggaran yang digunakan, kata dia, mestinya melalui pertanggungjawaban yang jelas.
''Jadi output dari setiap kegiatan itu ada. Karena itu harus direncakan dengan baik, jangan asal jalan,'' tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD yang membidangi anggaran dan keuangan, Indarjo SH saat dikonfirmasi membenarkan sedang melaksanakan kunker. Namun, dia menolak dikatakan kunker itu tidak terprogram. Menurut dia, sudah ada pembicaraan di tingkat komisi mengenai rencana kunker tersebut. ''Agendanya jelas, untuk belajar peningkatan PAD,'' katanya. (Roes)


Sekitar 56 Kasek Segera Diisi
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya formasi jabatan Kepala Sekolah (Kasek) yang kosong, mulai banyak diperbincangan dikalangan para guru. Hal ini mengingat akan mulainya tahun ajaran baru 2008-2009.
Dari data yang didapat SR sebanyak kurang lebih 56 Kasek se kabupaten Blora terdiri 6 Kasek SMP dan 50 kasek SD masih kosong, karena kasek yang lama pensiun dan ada yang meninggal dunia.
“Sekarang saatnya pak Bupati segera mengisi jabatan Kasek yang telah lama kosong, mumpung tahun ajaran baru belum berjalan. Dengan demikian Kasek baru dapat melaksanakan tugasnya sekaligus jelas tanggung-jawabnya”, kata seorang Kasek SD yang enggan disebut namanya.
Alasan lain menurut kasek tersebut, bila dalam tahun ajaran baru sekolah tersebut diisi Kasek secara difinitif maka akan mudah membawa arah kebijaksanaan sekolahnya.
“Dengan diisinya Kasek, Kebijaksanaan sekolah jelas akan terarah, sehingga proses belajar dan mengajar di sekolahnya tidak terganggu”, tandasnya.
Sementara menanggapi itu, Bupati Blora Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM berjanji akan segera melakukan koordinasi kedalam untuk melakukan pengisiannya.
“Insya’Allah akan segera saya koordinasikan”, jawabnya singkat Minggu (29/6) lalu.
Namun ketika Yudhi ditanya kapan pelaksanaan pengisian formasi kepala sekolah tersebut, dia hanya menjawab dalam waktu singkat.
Bahkan saat dikejar pertanyaan SR, apakah akan dilakukan bulan Juli 2008, Bupati Blora yang terkenal komunikatif inipun tidak membantah.
“Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ini, dan yang penting kami usahakan sesegera mungkin”, jawab Yudhi secara diplomartis. (Roes)



NEM tertinggi SD Milik Siswa Blora, SMP dikuasai Cepu
Blora, Suara Rakyat.-
Hasil akhir ujian nasional memunculkan kejutan tersediri pada tahun ajaran 2007-2008 ini. Tidak seperti tahun sebelumnya, SMP unggulan rata-rata menguasai perolehan NEM tertinggi tingkat kabupaten Blora. Disisi lain untuk tingkat SD tidak ada perubahan yang cukup segnifikan.
Untuk Sekolah Dasar, yang diprediksi beberapa Guru bahawa siswa SD Kedung Jenar 1 akan unggul lagi seperti tahun sebelumnya, akhirnya memang terbukti.
“Kami telah memprediksi murid kami akan raih NEM tertinggi kota Blora seperti tahun lalu, akhirnya terbukti. Bahkan tahun ini 2 siswa kami peraih nilai tertinggi se kabupaten Blora”, kata Sukarmi kepala SD kedung jenar 1 Blora itu Rabu (25/6) .
Pencapaian tiga besar NEM tertinggi untuk kabupaten Blora, dua diantaranya memang diraih siswa SD Kedung Jenar 1 Blora. Kedua siswa tersebut yakni Andy Novendra Kharisma dan Erna Setyana masing-masing dengan nilai 27,95 dan 27,90. Sedang peringkat tiga di raih Cindi Ika Nurweni siswi SD Pilang 1 Randublatung dengan nilai 27,76.
“Perolehan peringkat Andy dan Erna tersebut berdasarkan dari 15.117 siswa SD sekabupaten Blora yang ikut Ujian Nasional, dan dengan prosentase kelulusan 98,2 %”, ungkap Sukarmi.
Sementara itu ditingkat SMP dari data yang diperoleh SR, justru 2 siswa Cepu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam perolehan NEM tertinggi. Kedua siswa tersebut Arya Widyatmoko dari SMPN 2 Cepu dan Fanny Lestiana SMP Katolik Cepu, masing dengan nilai 36,85 dan 36,70. Sedang peringkat 3 dicapai dengan nilai 36,50 oleh Sri Muryati siswi SMPN 1 Kedungtuban.
Prestasi yang cukup membanggakan di tingkat SMP adalah pencapaian nilai mutlak 10 bidang studi Matematika, yang diraih oleh 7 Siswa di kabupaten Blora. Empat diantaranya diraih siswa SMPN 1 Blora, sedang 3 lainya siswa SMPN 1 Bogorejo, SMPN 1 Kedungtuban dan SMPN 1 Ngawen. (Roes)


Yudhi Penuhi Janji Tunjangan Perangkat Desa cair Sebelum Pilgub
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM memang layak diberi nilai plus dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten Blora.
Seperti janjinya dihadapan ratusan perangkat desa pertengahan bulan Juni lalu, akan merealisasi tunjangan kurang hasil bagi kades dan perangkatnya sebelum Pilgub ternyata terbukti.
Pernyataan yang berupa janji tersebut dikemukakan bupati saat memberikan sambutan sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Gedung Sasana Bakti.
Menurut ketua Perangkat “Bodronoyo” kecamatan kota Blora Sutarji, tunjangan kurang hasil diterima anggotanya per tanggal 21 Juni 2008 lalu. Pembayaran tunjangan ini merupakan pembayaran untuk enam bulan.
“Kami telah menerima tunjangan sehari sebelum pelaksanaan Pilgub, kami atas nama seluruh anggota paguyuban Bodronoyo mengucapkan terimakasih pada pak Yudhi yang telah menepati janjinya”, kata Sutarji yang juga kamituwo desa Kamolan ini.
Jumlahnya mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut diputuskan oleh DPRD, setelah sebelumnya Pemkab Blora mengusulkannya dalam APBD 2008. Untuk Kades, besarnya tunjangan kurang hasil adalah Rp 400.000/bulan, Sekretaris desa Rp 350.000, Kamituwo Rp 300.000, Bayan, Petengan dan Modin Rp 250.000.
Di tahun sebelumnya tunjangan kurang hasil yang diterima perangkat desa per bulan antara lain kamituwo, bayan, petengan dan mudin mendapat Rp 125 ribu/bulan. Sedangkan sekdes dan kades mendapat Rp 150 ribu dan Rp 175 ribu.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Blora, Winarno mengharapkan dengan kenaikan nominal tunjangan kurang hasil tersebut diharapkan kinerja para perangkat desa semakin meningkat.
”Begitu dananya cair, kami langsung memberikannya kepada yang berhak menerima, dan saat sudah terbayarkan semua” tegasnya, Rabu (25/6) lalu.(Roes)
Golput Incaran Partai
Semarang,Suara Rakyat.-
Respon terhadap tingginya angka golput (tak mencoblos surat suara) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 22 Juni lalu mulai tampak. Sejumlah partai politik menyatakan diri akan berusaha menjaring potensi pemilih itu untuk ikut berpesta demokrasi.
Berdasarkan perhitungan cepat dari Lingkaran Survei Indonesia, pemilih yang tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara diprediksi berjumlah 45,31 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 25.861.234 orang. Dengan demikian jumlah golput diperkirakan sekitar 11.717.725 orang.
Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan suara pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dinyatakan sebagai pemenang. Jika dihitung dari jumlah suara yang sah, calon PDIP ini memang mendapatkan 44,42 persen suara. Namun jika dihitung berdasarkan total DPT, hanya sekitar 6.283.087 orang (24,29 persen) yang memilih mereka.
Banyaknya pemilih golput ini sepertinya menjadi incaran partai-partai dalam pemilu 2009 mendatang. Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko mengaku telah memerintahkan kader PDIP untuk benar-benar memperhatikan besarnya jumlah golput ini.
"Partai harus bisa meyakinkan masyarakat agar tidak menjadi golput lagi dalam pemilu 2009," tutur Murdoko kepada wartawan Selasa (24/6) lalu..
Ia juga menjelaskan, PDIP jauh-jauh hari sudah memprediksi bahwa angka golput cukup tinggi. Hanya saja, kenyataan di lapangan, jumlahnya lebih tinggi dari prediksi partai yaitu sebesar 35 sampai 40 persen.
"Kader PDIP harus mau turun ke bawah untuk menggarap suara golput ini agar bisa mendongkrak suara PDIP dalam pemilu 2009," jelas ketua tim sukses Bibit-Rustri ini.
Cagub yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng Bambang Sadono juga kaget dengan besarnya angka golput dalam pilgub Jateng. "Angka golputnya luar biasa ini. Jangan-jangan ini tertinggi di pemilihan gubernur," tuturnya.
Ia memperkirakan tingginya angka golput ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Jateng dan pemerintah. Selain itu, dari pihak peserta pilgub juga tidak berhasil memotivasi masyarakat untuk mau datang ke TPS.
"Kita sepertinya juga butuh kerja keras untuk memotivasi masyarakat untuk mau memilih di pemilu 2009," jelasnya.
Sementara itu, cawagub dari PKB Kholiq Arif meminta kepada seluruh fungsionaris dan kader partai untuk tidak larut dalam kekalahan pada pemilihan gubernur.
"Kita harus belajar dari kekalahan ini. Sebaliknya, kita akan terus berkonsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota," kata Kholiq yang juga pengurus Dewan Syuro PKB Jateng ini.
Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Fitriyah membantah tudingan bahwa tingginya angka golput merupakan cermin gagalnya sosialisasi (kinerja) KPU. Ia mengatakan golput yang mencapai 45 persen memang tidak dipredikisi sebelamnya, namun itu bukan berarti lantas menjadi tanggungjawab KPU Jateng.
Menurutnya, masyarakat memilih golput karena beberapa hal. Bisa saja yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Jateng atau memang pemilih sudah apatis dengan semua calon. Ia mengindikasikan adanya sinyalemen bahwa kelima pasangan calgub-cawagub mungkin tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka malas memilih.
Namun diperkirakan juga tingginya angka golput karena kesalahan data calon pemilih. Terbukti banyak warga yang tidak memberikan suaranya di TPS karena tidak menerima kartu pemilih (terdata) dan surat undangan ke TPS. (Roes)
Klenceran
Jati Dhenok Obyak Wisata terbaru
Randublatung, Suara Rakyat.-
Menurut ADM Perhutani Randublatung Ir Priyanto, kawasan hutan di sekitar jati dhenok sudah beberapa saat dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung.
Peluang lingkungan disekitar jati dhenok untuk dijual sebagai objek wisata sangat besar. Di samping usianya yang tiga abad lebih, juga tekstur pohonnya menawan.
Sekda Ir H Bambang Sulistya menyatakan sangat mendukung tekad itu. ”Tekad itu sangat efektif sebagai upaya untuk mengembalikan cap Blora sebagai Kota Jati. Ini momentum penting untuk membangkitkan seluruh elemen masyarakat di Blora,” tandasnya.
”Blora kuta jati, ayo tro dho makarti”, begitu Sekda Bambang berpantun dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan potensi kayu jati sebagai wahana untuk membangkitkan semangat seluruh warga untuk bekerja. Saat ini telah dipersiapkan puluhan ribu pohon jati untuk merealisasi kegiatan menaman jati serentak saat Blora merayakan HUTnya Desember mendatang.(Roes)

90.211 kartu BLT Blora dibagikan
Blora, Suara Rakyat.-
BPS dan Kantor Pos Blora mulai melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT),Senin (23/6) lalu.
Langkah ini dilakukan seiring turunnya kartu penerima BLT.Jumlah yang diterima sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Blora sebanyak 90.211 kartu.
BLT rencananya akan dibagikan mulai pekan kedua Juli. Untuk tahun ini, BLT akan dibagikan selama dua tahap.Tahap pertama, BLT yang dibagikan sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juni, Juli dan Agustus.
Sedang tahap kedua, terhitung sejak September– Desember, tiap RTS akan langsung menerima Rp400.000. ”Ini baru saja kita koordinasikan dengan para camat. Rencannya, verifikasi akan kita lakukan awal Juli. Setelah itu baru BLT dibagi,” kata. Kepala BPS Blora Muhammad Musa.(Roes)

Gedung Laborat Senilai Rp.375 Juta Diresmikan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Gedung dua lantai di SMAN 1 Blora dengan menghabiskan biaya Rp.375 juta, yang didapat dari bantuan ILUSA, APBD II Blora dan iuran orang tua siswa Rabu siang (18/6) diresmikan langsung oleh bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM.
Sebelumnya pagi harinya secara adat didahului tumpengan yang dipimpin langsung ketua Komite Sekolah SMAN 1 Blora, HM Kusnanto SH.
Yudhi berharap dengan dibangunnya gedung laborat Bahasa dan Komputer ini, dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan para siswa. (Roes)
Dari Redaksi
Dunia Pendidikan Ladang Bisnis di Blora ???

Jelang tahun ajaran baru, seperti biasa para orang tua sibuk mencarikan sekolah yang terbaik bagi pendidikan anaknya.
Setelah diterima di sekolah yang ditujunya, dipastikan orang tua anak selalu memenuhi apa yang diwajibkan dan dibebankan pada anaknya. Termasuk juga kewajiban pembelian buku pelajaran, yang kadang dibisniskan oleh oknum guru disekolah itu.
Hal inilah yang memacu munculnya persoalan praktik bisnis di dunia pendidikan, khususnya pengadaan buku pendamping bagi siswa yaitu lembar kerja siswa (LKS).
Jauh sebelum persoalan ini bergulir, keluhan orangtua siswa tentang ”kewajiban” membeli LKS bagi anaknya sudah muncul. Buku yang semula hanya pendukung dan tidak wajib dibeli, kemudian berganti label menjadi wajib dibeli.
Bisa melalui pemotongan langsung melalui tabungan siswa hingga mengondisikan siswa mau tidak mau harus membeli LKS untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Modusnya bisa dengan menggunakan LKS sebagai acuan ulangan maupun pekerjaan rumah (PR).
Harga LKS mungkin relatif tidak mahal, hanya berkisar Rp 4.000-Rp 5.000 per LKS per mata pelajaran.
Relatif dalam hal ini tergantung dari kacamata mana kita melihat, orangtua siswa dari kalangan menengah ke atas atau orangtua siswa yang warga miskin. Jangan menutup mata bahwa jumlah siswa miskin di Blora saat ini mencapai angka ratusan bahkan ribuan anak.
Pemimpin daerah melalui kepala dinas Diknas hendaknya segera merencanakan realisasi beasiswa pelayanan pendidikan (BPP). Artinya, banyak orangtua siswa di luar sana yang berada pada posisi sulit dan terpaksa membeli buku pendamping ini.
Seharusnya jauh-jauh hari, Masyarakat yang Peduli Pendidikan di Blora segeralah menangkap persoalan ini dengan merumuskan pengaturan penggunaan LKS ini dalam Raperda Pendidikan.
Ironisnya, tak terbantahkan lagi, dari situasi sulit yang dihadapi orangtua siswa, dimungkinkan oknum guru hingga pejabat Dinas menuai untung.
Oknum Guru dalam hal ini mendapatkan untung dengan menjadi penyusun materi dan praktik pengondisian siswa menggunakan LKS tertentu.
Sementara keuntungan yang dituai pejabat bahkan jauh lebih besar. Apalagi dengan kewenangannya untuk ”mengarahkan” sekolah-sekolah agar menggunakan LKS produksi mereka.
Banyak guru menyuarakan bahwa LKS penting bagi penunjang KBM. Namun persoalannya di sini bukan penting atau tidaknya LKS.
Kami sepakat latihan soal akan mendukung prestasi siswa. Tetapi kami tidak sepakat bila kemudian oknum guru dan pejabat bisa seenaknya meraup untung dengan menjadikan orangtua dan siswa sebagai obyek penderita. Itu logika jawaban bila para orang tua ketika dimintai tanggapannya terkait ini.
Mempersoalkan apakah orang berbisnis LKS itu salah, memang hal itu tidak salah. Namun menjadi salah saat ada upaya ”pemaksaan” dengan merugikan pihak tertentu sebagai korban.
Ingat, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masuk dalam unsur korupsi.
Sayangnya, jika persoalan ini sudah menjadi borok karena sudah berlangsung sekian lama.
Harapan penulis segeralah Bupati Blora beserta DPRD memberlakukan aturan tentang kewajiban pembelian buku pelajaran. Khususnya pada siswa yang tidak mampu, misalnya dengan memberikan buku gratis pada mereka.
Penulis sangat yakin Bupati Blora yang dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan peduli rakyatnya, pasti memikirkan dan akan berpihak pada kebutuhan warganya.
Sehingga kalimat yang dimunculkan leluhur Blora yakni “Bathok Bolu Isi Madu” yang sekarang ini terbukti dengan segera beroperasinya Blok Cepu, betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Blora. (Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto)
Blora Pecahkan Lima Rekor MURI
Blora, Suara Rakyat.-
Dalam waktu sehari, Kabupaten Blora cetak rekor fantastik, lima buah karya baru yang tercatat Museum Rekor dunia Indonesia (Muri).
Masuknya lima karya tersebut menambah panjang daftar rekor yang pernah ditorehkan sebelumnya. Lima rekor yang dipecahkan Blora adalah parikan yang dilakukan oleh 1.100 warga dari tiga kecamatan. Muri menilai parikan (berbalas pantun dalam bahasa Jawa) ini unik karena selain jumlah pesertanya banyak, aksi ini juga dilakukan oleh ribuan warga yang sebelumnya dinyatakan buta aksara.
Kemudian rekor sepeda raksasa,Naik sepeda nyunggi enam kendi dan pohon jati tertua serta pilkades serentak di 246 desa.
Beberapa waktu lalu, Blora juga pernah mengukir rekor untuk aksi makan sate dengan peserta terbanyak. ”Ini luar biasa. Sekali aksi langsung lima rekor. Hari ini memang hanya satu sertifikat yang diserahkan. Namun empat karya lainnya memang layak masuk rekor, Jadi tinggal penyerahan sertifikat saja,” ujar Manajer Muri, Paulus Pangka sesaat sebelum menyerahkan sertifikat MURI.
Sedang aksi parikan dengan peserta terbanyak di Pendapa Kabupaten Blora Senin (23/6) lalu, merupakan rekor MURI ke- 3.206.
Penilaian Muri atas lima karya tersebut berbeda-beda. Ada yang dinilai aneh dan kreatif seperti sepeda raksasa dengan berat 120 kilogram, panjang 2 meter dan diameter roda belakang 170 cm.
Walau tidak menggunakan jari-jari dan ban dalam, namun hasil kreativitas Yahmo Sujamal ini tetap dapat berjalan seperti layaknya sepeda pada umumnya. Sebelum penghargaan ini, warga Kunduran Blora ini juga pernah mendapatkan penghargaan Muri untuk kreasinya berupa sepeda tanpa rem yang dapat dirubah bentuknya hingga enam variasi.
Muri juga memberi penghargaan untuk aksi unik nyunggi kendi sambil naik sepeda oleh Lasto, warga Ngawen. Selain itu, pohon Jati Denok berusia 356 tahun serta suksesnya penyelenggaraan pilkades yang digelar sehari secara serentak di 246 desa di Blora.Sukses pilkades ini sendiri sekaligus juga memecahkan rekor lama yang dipegang yang dipegang Kabupaten Malang dengan 224 desa.
”Kalau yang Jati Denok ini rekor baru. Karena yang pernah tercatat di Muri hanya pohon cengkeh tertua di Ambon,”terang Paulus. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengatakan, pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan gerakan buta aksara di Blora.
Dia menyebut peserta pemecahan rekor Muri untuk parikan ini merupakan warga dari 55 kelompok belajar yang sebelumnya buta huruf namun kini sudah mengenal huruf,angka serta mulai dapat membaca. (Roes)
Dari Kejuaraan Bulutangkis Mustika Cup I
Abu Nafi: Potensi Blora terhadap olahraga sangat besar
Kejuaraan Bulutangkis Mustika Cup I tahun 2008 yng diadakan mulai 26 s/d 29 Juni 2008 di GOR Mustika Blora dibagi menjadi 8 kelas mulai dari kelompok usia dini yaitu pemain yang lahir di tahun 1999 dan kelompok veteran usia 46 tahun.
Menurut Abu Nafi selaku Ketua Umum pengcab PBSI Blora mengatakan kalau kejuaraan ini diharapkan akan mampu mencetak bibit-bibit atlet muda yang berprestasi.
“Blora memiliki atlet bulutangkis tingkat Nasional, Luluk atlet bulutangkis asal Japah. Diharapkan jejak prestasi Luluk akan diikuti oleh para juniornya di Blora,” ungkap Abu Nafi.
Lanjut Abu Nafi, selain itu dengan diadakannya kejuaraan seperti ini, kita lebih tahu kemampuan para pemula di Blora, selain itu dengan digarapnya pemula yang mengikuti turnamen ini mampu memberikan kontribusi terhadap atlit tingkat Jateng ataupun Nasional.
Abu Nafi mengatakan kalau potensi Blora terhadap olahraga sangat besar. Lihat olahraga Dayung. Menurutnya, sejak menjadi Ketua Umum, sejak tahun 1990 olahraga Dayung menunjukkan prestasi, bahkan memnagharumkan nama Blora.
“Selain Dayung, Angkat Besi ketika dipegang pak Bronto juga menorehkan prestasi yang membanggakan, saya juga mengharapkan agar olahraga Bulutangkis yang menjadi olahraga berprestasi,” harapnya. (Ask)
SUBSIDI PUPUK DI BLORA MENINGKAT
Blora, Suara Rakyat,-
Kenaikan harga Crude Oil, Urea dan Anomik di pasar internasional menyebabkan kenaikan HPP pupuk.Beban pemerintah untuk subsidi pupuk menjadi semakin besar. Pemodal dan bakul masih menguasai ditribusi pupuk. Tanah yang diperuntukan sebagai lahan pertanian/perkebunan/perikanan, dimana dapat dibuktikan dengan penetapan SPPT dan tanah milik pihak ketiga (PT. Perhutani) yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (LMDH). Dari pantau SR, selasa (17/6) di gedung NU Blora.
Hal ini menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan pupuk di Kabupaten Blora. Sebanyak 60% dari jumlah yang diminta melalui RDKK akan diserahkan pada H-3, saat pemupukan pertama sebanyak 20%. Kekurangan sebanyak 40% akan diserahkan paling lambat 3 minggu setelah pemupukan pertama. Sedangkan estimasi kebutuhan urea pertahun 5.460 ton. Bpk Singgih selaku panitia menyatakan” pada masa trasisi akan terjadi jegola pupuk di Kabupaten Blora. Diharapkan supaya keterlambatan tidak akan membuat para konsumen kecewa, sebab subsidi di tahun ini meningkat”harapannya.
(Don)
Terkait Sukses Pilgub
Murdoko Optimis PDIP akan Kuasai Legislatif mendatang
Semarang, Suara Rakyat.-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah semakin optimistis mengusung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 pascakemenangan Bibit Waluyo- Rustriningsih.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Murdoko mengakui kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur asal PDIP ini menjadi test case pemilihan umum legislatif maupun presiden.
Dia menilai Jawa Tengah selama ini memang menjadi barometer perolehan suara PDIP di tingkat nasional. Terkait kemenangan ini, pihaknya akan segera melakukan evaluasi termasuk pada daerah yang dimenangkan pasangan lain.
Namun, dia menegaskan tidak akan ada sanksi bagi kader PDIP terkait kekalahan di suatu daerah sebab semua telah dilakukan dengan gotong-royong.
Dia mengatakan, salah satu strategi yang mengantarkan Bibit-Rustri memenangi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah adalah menciptakan kekondusifan dan kekompakan mulai DPD hingga anak ranting sehingga struktur sampai tingkat bawah bisa melakukan konsolidasi dan sosialisasi maksimal.
Dengan begitu, semua kader memiliki tugas yang sama. Dia juga menegaskan kemenangan Bibit-Rustri adalah kemenangan rakyat dan sebagai amanah yang harus dijalankan.
PDIP sebagai partai pengusung akan terus mengawal kebijakan yang diambil dalam pemerintahan keduanya hingga lima tahun ke depan. ”Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) berpesan supaya kita mengawal Pak Bibit dan Bu Rustriningsih selama masa bakti 2008-2013.
Kemenangan ini milik rakyat Jawa Tengah dan sebuah amanah,” tegas dia di Gedung DPRD Jawa Tengah Selasa (24/6) dihadapan para wartawan.
Ketua DPRD Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya akan berbagi peran dengan Bibit–Rustri dalam membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik. Bibit-Rustri akan memimpin di eksekutif, sedangkan dia akan memimpin di partai dan legislatif.
”Sehingga kami bisa mengawal supaya APBD Jawa Tengah ke depan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat.
Dengan lebih banyak anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, diharapkan tujuan menyejahterakan rakyat akan terwujud,”tegasnya.
Murdoko mengatakan tidak ada komitmen apapun antara Bibit-Rustri dan PDIP, termasuk untuk Pemilu 2009. Tugas Bibit-Rustri adalah mensejahterakan rakyat. Jika tugas tersebut sudah bisa terlaksana, masyarakat akan bisa menilai mereka sudah bekerja dengan baik.(Roes)
DPC PKB Blora mengagendakan MUSCABLUB
Blora, Suara Rakyat.-
Menyikapi Pemilihan Umum yang semakin dekat ini DPC Blora mengadakan rapat pada hari Sabtu (28/06) di rumah Bpk. Mastuni yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC dan beberapa Pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang). Ketika ditemui SR, Mas Larso selaku Ketua PAC Jepon yang dalam rapat tersebut ditunjuk sebagai juru bicara kepada media, menyampaikan hasil rapat tersebut secara garis besar yakni “ hasil rapat telah disepakati kita semua sebagai kader partai taat terhadap angaran dasar partai (AD/ART).” Ujarnya.
Dalam hal ini Caratecer DPC PKB Blora dalam angaran dasar partai Blora harus mengadakan MUSCABLUB (Musyawarah Cabang Luar Biasa) dalam bulan juli mendatang. Demikian inti dari rapat yang telah disepakati oleh Forum. “ saya selaku Ketua PAC juga berharap DPC yang terbentuk dalam MUSCABLUB kedepan berani bertindak tegas kaitanya dengan resufle fraksi. Dan pesan saya kepada semua kader PKB Blora menyikapi dengan arif atas terjadinya suksesi kepemimpinan yang terjadi selama ini sehingga kita lebih dewasa dalam berorganisasi.” Tuturnya Ketua PAC Jepon, Larso Ngariyanto.(Tim)
Wisuda STEM
Menteri ESDM Dikado Lagu 'Selamat Ultah'
Cepu, Suara Rakyat,-
Pemerintah mengadakan penghematan total konsumsi energi sebagai langkah untuk menghadapi masalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian dikatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro saat menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) tahun ajaran 2007/2008, Rabu (18/6) di aula STEM Turibang, Cepu.
Penghematan ini sesuai dengan pencanangan presiden dalam upaya menghemat energi serta menggunakan energi alternatif dan berpihak kepada rakyat kecil untuk memperkuat kemandirian.
Menteri juga mengatakan, para wisudawan STEM/ PTK Akamigas Cepu merupakan tenaga ahli dibidangnya yang akan dibantu dalam mencari lapangan kerja di Timur Tengah. "Di Timur Tengah syarat tenaga kerja yang diterima harus mempunyai pengalaman kerja minimal lima tahun. Namun pemerintah berusaha untuk negoisasi agar mereka bisa menerima tenaga kerja kita meskipun pengalaman kerjanya baru dua tahun. Semoga upaya ini berhasil sehingga membantu para lulusan untuk segera bekerja," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang berulang tahun pada tanggal 16 Juni mendapat ucapan selamat dari panitia dengan dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan menerima sebuah hadiah.
Selepas mewisuda 437 orang wisudawan, menteri yang biasanya menerima wartawan untuk wawancara ini langsung menuju Pusdiklat Migas di Sorogo. Baru kemudian Menteri menjawab pertanyaan para kuli disket seusai acara di Pusdiklat Migas, meskipun hanya dua pertanyaan saja yang dijawabnya, yakni tentang keyakinan akan berhasil menghalau kendala yang mungkin terjadi terhadap beroperasinya Blok Cepu. (Agt)
Komentar – Komentar Persikaba
Blora, Suara Rakyat.-
Langkah Persikaba untuk menjadi tim penghuni Divisi I semakin berat, setelah 2 laga tandang melawan Persem dan Persipa Pati, laskar Samin sama sekali tidak memperoleh poin dan memiliki poin 4 sama dengan Persipa Pati.
Nurhidayat selaku pengamat sepakbola mengatakan sangat berat untuk Persikaba lolos ke fase berikutnya, dengan predikat juru kunci saat laga tersisa 1 partai. “Mungkin 1 cara untuk dapat melihat Persikaba lolos ke fase berikutnya adalah dengan cara harus meluluskan protes kepada Persem Mojokerto,” jelas Nurhidayat.
Lanjut Nurhidayat, kalau langkah ini tidak ditempuh, maka sudah tertutup harapan insan sepakbola kepada Persikaba agar dapat melaju untuk dapat menjadio penghuni Divisi I sudah berat. (Ask)

Blora, Suara Rakyat.-
Sementara itu, Humas Persikaba Ahmad Zaidun langkah satu-satunya yang akan ditempuh Persikaba untuk dapat membuka kembali peluang Persikaba adalah dengan mengajukan protes tentang salah satu pemain Persem yang disinyalir melakukan pencurian umur. “Hanya itu jalan kami, kalau melihat poin sementara ini Persikaba sulit menjadi 2 tim yang akan lolos ke fase berikutnya,” jelas Zaidun.
Lebih lanjut Zaidun kepada SR mengatakan kalau Persikaba sudah memiliki bukti yang kuat terhadap protes Persikaba. (Ask)

Blora, Suara Rakyat.-
Senada dengan Zaidun, Amin Faried yang juga Asisten Manajer Bidang Dana kepada SR mengatakan secara tegas adalah dengan protes yang dilakukan Persikaba kepada Persem adalah jalan satu-satunya yang dapat membuka kembali peluang Persikaba. “Poin 4 di 1 laga sisa sudah tertutup peluang Persikaba untuk menjadi penghun Divisi I, nilai ini sama dengan Tim Jateng lainnya, Persipa Pati yang juga mengkoleksi poin 4,” jelas Amin. (Ask)

Blora, Suara Rakyat.-
Ateng Sutarna selaku pengamat sepakbola mengatakan kalau kegagalan Persikaba adalah tanggung jawab kita semua, baik pengurus maupun pemain.
“Gagal berarti tanggung jawab kita bersama, mungkin faktor dana yang juga berpengaruh besar terhadap prestasi Persikaba, saat pertandingan sudah berjalan dana belum kunjung cair, paling tidak itu ganjalan pengurus untuk mencari solusi hingga mempengaruhi kinerja mereka,” jelas Ateng Sutarna.
Selain itu, faktor pemain yang belum mumpuni atau memang kalah kelas juga mempengaruhi hasil Persikaba.
Lebih lanjut menurut pantauan Ateng Persikaba tidak ada istimewanya, selain mutu pemain kurang juga faktor pelatih yang amat menentukan. Pelatih tidak mampu memompa semangat dan kekompakan para pemain.
“Strategi pelatih tidak ada sama sekali, jadi wajar kalau Persikaba gagal, karena tidak ada persiapan yang matang. Apalagi dalam laga tersisa 1 partai Persikaba menjadi juru kunci klasemen, kita semua harus malu dan harus banyak introspeksi,” ungkap Ateng.
Lebih lanjut Ateng mengatakan kalau dengan kegagalan ini, kita tidak perlu saling menuding. (Ask)
Yang tersisa dari Pilgub di Cepu
Perantauan Banyak, Golput Tinggi
Cepu, Suara Rakyat,-
Gegap gempita pesta rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah tidak begitu terasa di Kecamatan Cepu. Pilgub Jateng yang telah diadakan pada hari Minggu (22/6) yang lalu disambut warga dengan biasa-biasa saja. Suasana Pilgub yang baru pertama kali di Jateng ini cenderung hening, karena hampir separuh hak pilih memilih untuk golput alias tidak mencoblos.
Sejak mulai masa kampanye Jumat (6/6) hingga hari pencoblosan tak tampak pengerahan masa dari para calon, hanya simpatisan calon No 4 yakni Bibit Waluyo-Rustriningsih yang sempat mengadakan kampanye keliling Cepu. Kampamye yang dipimpin Ketua PAC Cepu Arifin inipun hanya menggunakan sebuah truk yang mengangkut penyanyi dangdut, dua buah mobil dan beberapa sepeda motor.
Pada hari H pencoblosan di 126 TPS se-Kecamatan Cepu, masyarakat datang bergantian sehingga sehingga suasana di TPS sepi. "Tampaknya masyarakat sudah bosan karena sering ada pemilihan," kata Yitno (36) warga Cepu sehabis menggunakan hak pilihnya. Sebagian warga enggan datang ke TPS karena tidak ada uang sangunya.
Meskipun sepi tetapi Pilgub Jateng tetap berjalan, Panitia Pemilihan Kecamatan Cepu terus mengadakan pemantauan dan menerima laporan hasil penghitungan suara dari para KPPS. Penghitungan suara tingkat PPK di Cepu diadakan tiga hari berturut-turut. Senin (23/6) penghitungan suara tiga desa/kelurahan yaitu Balun, Nglanjuk dan Sumberpitu. Selasa (24/6), Ngroto, Karangboyo, Ngelo, Cepu, Mulyorejo dan Tambakromo. Pada hari ketiga, Rabu (25/6), Gadon, Ngloram, Jipang, kapuan, Getas, Cabean, Kentong dan Mernung.
Hasil penghitungan suara di Cepu dimenangkan pasangan no 1 Bambang-Adnan dengan jumlah suara 14.777 suara, disusul pasangan no 4 Bibit-Rustri dengan jumlah suara 10.465 suara. Meskipun kalah di Cepu namun pasangan Bibit-Rustri memenangkan pemilihan Gubernur/Wakil Jawa Tengah periode 2008-2013.
Ketua PPK Cepu Budi Prayitno menyatakan Pilgub di wilayah Cepu berjalan tertib dan lancar. Menurutnya ini berkat dukungan dari semua piha, mulai Camat, kades/lurah, PPS/KPPS, tim sukses dan masyarakat. “Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilgub,” ungkap Budi yang juga anggota PWI Pokja Blora itu.
Menyikapi tingginya angka Golput, Kapolsek Cepu Iptu Suparji menyatakan jika warga masyarakat yang golput tidak semata-mata karena apatis terhadap pilgub. Namun banyak masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi mereka berada di perantauan. “Banyak warga yang merantau di Semarang, Jakarta maupun Surabaya, mereka enggan pulang,” terang pria yang sebelumnya bertugas di Semarang tersebut. (Agt)
Seminar Pendidikan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Minat Baca Tinggi Menciptakan Masyarakat Yang Cerdas & Terampil.
Blora, Suara Rakyat,-
Terciptanya masyarakat yang cerdas, ahli, terampil dapat terwujud melalui minat baca yang tinggi. Peran dunia pendidikan dan masyarakat dalam pembinaan minat baca seseorang sangat dominan, dengan menciptakan kondisi dan situasi yang memacu minat baca. Hal ini disampaikan Dra. Yuniwati Yuventia, M.Si Pustakawan UNDIP dalam seminar pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora, Selasa (24/6) lalu di pendopo Perpustakaan Blora.
Menurutnya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan membudayakan gemar membaca mulai siswa SD sampai perguruan tinggi, selain itu masyarakat juga harus membiasakan diri dengan budaya membaca.
”Negara maju seperti Jepang, USA, membudayakan masyarakatnya untuk gemar membaca diberbagai kesempatan baik di lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan,” ungkap Yuniwati.
Pemateri lain Prof. Dr. Setyo Yuwono Sudikan, MA guru besar di UNESA Surabaya lebih menyoroti akan pentingnya peran Stakeholder dalam mengembangkan pendidikan.
Jika kita mengharapkan dari pemerintah tentu tidak akan mampu memenuhi pendidikan yang berkualitas di semua jenjang. Lebih jauh Profesor kelahiran Semampir Jepon ini meminta agar peran komite Sekolah lebih diberdayakan selama ini peran komite masih seperti BP3. Sebenarnya masih banyak peranan yang harus diambil oleh komite.
Termasuk lembaga lain yang sudah ada seperti dewan pendidikan, komite sekolah, majelis sekolah, ikatan alumni, dewan penyantun dan paguyuban yayasan.
”Jika seluruh potensi tersebut bersinergi, kami yakin pendidikan di Indonesia akan berkembang lebih pesat dan maju, tanpa harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah,” ungkap Setyo Yuwono.
Sementara itu Bupati Blora Drs. RM. Yudhi Sancoyo, MM dalam mengatakan sesuai program pemerintah kabupaten Blora yang disebut Wasis, seminar pendidikan akan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini.
”Saya tertarik dengan salah satu model pembelajaran dengan menggunakan parikan, karena siswa akan merasa senang dengan model pembelajaran semacam ini,” kata Bupati. (Bgs)
Diperindakop Kab. Blora, Gelar Workshop Mencari Solusi Permasalahan UKM
Blora, Suara Rakyat,-
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, hasil, pemasaran yang lebih luas UKM di Kab. Blora, Diperindakop Kab. Blora bersama Bussines Development Services ( BDS ) “Satya Mandala” Blora selasa s.d kamis (17 s.d 19/6) menggelar, “ Workshop mencari solusi permasalahan UKM” dengan tema Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Krupuk Sermier dan makanan olahan, di Gedung PKK Kec. Ngawen Kab. Blora.
Kegiatan dengan peserta 25 orang terdiri dari sentra sermier 8 orang (Desa Wantilgung) dan makanan olahan 17 orang (desa japah). Dan bertujuan untuk penumbuhan sentra makanan olahan dan pengembangan krupuk sermier, pengembangan produksi UKM anggota dan untuk peningkatan kesejahteraannya serta peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi lokal, “Tegas Kepala Diperindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno M.Si melalui Ketua Pelaksana BDS Totok Muhartoyo, SE.
Pelatihan dengan dana dari APBD II Blora ini mempunyai target : Bimbingan manajemen produksi dan menajemen pemasaran, serta dalam tiga bulan pelatihan produksi UKM, peserta pelatihan dapat diterima pasar melalui toko – toko/swalayan diwilayah Blora dan Cepu, “ Ungkapnya.
Inti pelaksanaan ini adalah BDS selain melatih juga membimbing pemasaran karena kelemahan / kendala dari Ibu – ibu dan pemasaran, dan juga membantu alat pemasaran serta modal untuk beli bahan baku produksi, sedangkan dalam memecahkan permasalahan itu BDS mendirikan Trading House (Lembaga untuk membantu produk UKM) yang bertugas untuk pemasaran di bantu Dinas Diperindakop, “Tambahnya.
Dalam Workshop ini mendatangkan tiga pelatih yaitu dari DiPerindakop Kab. Blora Drs. Pujianto Said, M.Si (materi meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan), dan BDS Profider Satya Mandala Blora Mohammad Akhiri, SE (materi jaringan bisnis UKM dalam dan antar Sentra, serta BDS per LKKI dari Purwodadi Eka Utama, SP (materi pengolahan modal usaha).
Salah satu peserta workshop Endang Hariyati setelah acara ini berharap, “agar Blora punya makanan khas sehingga nantinya Blora punya oleh-oleh khas Blora dan potensi Ibu – ibu dalam membantu menghadapi sulitnya ekonomi saat ini yang paling cocok pemberdayaan Ibu – ibu di bidang makanan (modal kecil tapi mampu menambah dalam menghidupi keluarga), sedangkan pemberdayaan masyarakat perlu pendamping, sehingga kesulitan di masyarakat ada solusinya untuk itu antara BDS dan Instansi yang terkait kami mohon dapat bekerjasama dengan baik demi suksesnya program ini.
Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Perindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno. M.Si sekaligus membuka acara serta dari unsur Muspika Kecamatan Ngawen sekaligus memberikan sambutan. (MO)
Proyek Pembangunan Gedung Farmasi dan Laborat BRSD RAA Soewondo
TERINDIKASI ADA PERMAINAN
Pati,Suara Rakyat,-
Pelaksanaan lelang proyek pembangunan Gedung Farmasi dan Laborat BRSD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati terkesan penuh dengan permainan antar panitia dengan pemenang lelang. Proyek yang didanai dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.510.000.000 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) ini ternyata dalam pelaksanaan tidak mengacu dengan Keppres 80 Tahun 2003.
Seharusnya panitia melaksanakan evaluasi terlebih dahulu dengan memanggil para peserta lelang. Namun hal ini tidak dilakukan, bahkan klarifikasipun hanya formalitas saja.
Berdasarkan hasil pertemuan SR dengan salah satu peserta lelangi, mangatakan bahwa dari 9 (sembilan), 7 (tujuh) peserta lelang sebelum evaluasi sudah dinyatakan gugur. Dengan alasan 7 (tujuh) peserta ini menggunakn SKN 31 Desember 2007, sedangkan dua) peserta yang saat ini menjadi pemenang utama dan pemenang cadangan. Masing-masing PT.DYNASTI PRAJA KENCANA, alamat Jl. Raya Pati-Tayu KM 1 Pati dan PT.RAHMATIKA KUSUMA, alamat Jl. Kenanga 3/L 28 Perum Wijaya Kusuma Pati, keduanya menggunakan SKN April 2008.
Menurut peserta lelang yang yang enggan disebutkan namanya tersebut, di dalam RKS dan Berita Acara mengacu pada Neraca 31 Desember 2007 dan ini sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Namun ternyata semua ini tidak ada artinya bahkan tidak diperhatikan oleh panitia, sehingga terkesan banyak permainan. Hal ini terbukti pada saat pengumuman pemenang langsung dinyatakan ada 7 (tujuh) peserta yang gugur seharusnya ada evaluasi dahulu dengan memanggil peserta urutan 1,2,3 dan diteruskan dengan urutan 4,5,6, namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh panitia.
Menurut peserta, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008, langsung diadakan penetapan pemenang lelang, tanpa adanya evaluasi dan klarifikasi. Bahkan dalam pelaksanaan lelang ini terkesan panitia mencari keuntungan, dimana panitia telah mengeluarkan kwitansi yang berleges sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ini pakai meterai yang ditanda tangani oleh PBKP atau Petugas pemungut A/N Endang Murniyati.

Sedangkan yang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa meterai juga ditanda tangani oleh Endang Murniyati dengan alas an buat foto copy dokumen. Menurut Endang saat ditemui SR mengatakan bahwa dirinya hanya menerima saja, dan dari hasil yang diterimanya itu diserahkan ke Konsultan Joko yang beralamat di Ds.Puri Pati. Dan ini dikuatkan dengan bukti kwitansi penyetoran sebanyak 17 peserta lelang, masing-masing sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal ini sangatlah tidak benar, karena hal ini seharusnya tidak ada. Mengapa dilakukan oleh panitia? Mungkinkah Panitia mencari keuntungan pertama sebelum keuntungan kedua setelah proyek jalan? Karena didalam Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 14 Nomor 12 bahwa setiap tahap proses pemilihan penyedia barang / jasa, pengguna barang / jasa / panitia / pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan.
Drs. Susanto Nugrahadi Apt Sp. FRS, selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa saat ditemui SR mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan sebenarnya. Menurut Susanto semua peserta semua sudah dipanggil satu persatu bahkan sudah dijelaskan tentang gugurnya. “Sehingga apa yang dilakukan dengan panitia dianggap sudah benar,” ujar Susanto. Namun saat SR menemui para peserta lelang hal itu tidak benar, karena proses evaluasi atau klarifikasi sama sekali tidak ada dan itu bohong.
Karena menurut peserta lelang yang gugur mengatakan mereka datang bersamaan dengan penetapan pemenang meskipun diberikan waktu sanggahan. Namun sejak awal sudah tidak benar. Hal ini akan semakin kuat dugaan kami adanya permainan, karena sebelum penetapan ini dilakukan pemenang lelang sudah bersuara bahwa nantinya yang mendapatkan proyek ini adalah dia, ternyata saat penetapan terbukti iya. Mengapa proyek yang sudah dikondisikan dengan baik ini masih ada KKN nya.
Dia berharap masalah ini bisa ditidaklanjuti oleh pihak terkait, terutama Bupati Pati Tasiman SH, agar mengambil sikap. Sampai sejauh ini belum ada sedikitpun tindakan yang diambil oleh instansi terkait, dengan kata lain belum pernah diproses secara hukum bagi pelanggarnya. (Sw)

Rabu, 18 Juni 2008

SR Edisi 46 - Model TABLOID

















SR Edisi 46 - Model MO WORD


Pilgub 22 Juni 2008

Siapa Gubenur Jateng Pertama Pilihan Rakyat

Blora, Suara Rakyat,-

Sekitar 25,8 juta pemilih dalam hitungan hari segera menentukan pilihannya, siapa yang layak menjabat Gubenur dan Wakil Gubenur Jateng periode 2008-2013. Mungkin bila kita menarik sejarah, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, baru pada Pilgub inilah rakyat dipercaya untuk memilih secara langsung gubenurnya.

Dari berbagai harapan di lubuk hati rakyat dan doa, tergambar keinginan yang kuat agar suksesi kepemimpinan di Jateng berlangsung aman dan lancar. Berbagai fakta menguatkan argumen itu, diantaranya rekor di 35 kabupaten/kota di Jateng nyaris tanpa kekerasan.

Di samping itu ada rekor lagi, 5 kandidat pasangan Cagub dan Cawagub tertinggi di Indonesia dalam segi partisipasi pasangan calon pemimpin sebuah propinsi. Siapapun yang akan terpilih nantinya, dia akan berkurang tidur dan istirahatnya karena terfokus membangun Jawa Tengah yang lebih maju. Dari peta politik kelima cagub dan cawagub, terlihat nyata hampir merata pola dukungan yang diberikan masyarakat.

Hal ini dapat dililah dari dua indikator penilaian, indikator kekuatan partai politik dan indikator penilaian populeritas kandidat. Pada indikator pertama yakni kekuatan partai politik, jelas terlihat sekali pada 3 kekuatan partai nasionalis yakni PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat menguasai sekitar 58 persen suara pada Pemilu Jateng 2004.

Yang cukup menarik, kekuatan politik yang beraliran nasionalis terbagi dalam berbagai kekuatan kandidat, khususnya pada figur Bambang Sadono, Bibit Waluyo dan Sukawi Sutarip. Namun figur Agus Suyitno yang mantan TNI ini, bisa saja menjadi variable intervensi yang bisa mempengaruhi konstelasi politik nasionalis di Jateng.

Sementara kekuatan politik bebasis religius, setidaknya dilihat dari suara PPP, PKS, PKB dan PAN pada Pemilu Jateng 2004 lalu bila digabung berkisar 38 persen. Dua kekuatan Nasionalis dan Religius dapat dilihat dalam proses pembentukan pasangan kandidat seperti Bambang Sadono-M.Adnan, Agus Suyitno-Kholiq Arief dan Sukawi Sutarip-Sudharto.

Sementara Bibit Waluyo-Rustriningsih didominasi kekuatan nasionalis, sedang M.Tamzil-Rozaq Rais dari dominasi kekuatan religius. Indikator kedua adalah popularitas figur, untuk indikator ini popularitas para cagub dan cawagub bersumber dari berbagai hal. Diantaranya ketokohan, tingkat pengetahuan masyarakat, jejak pendapat serta pengalaman kepemimpinan yang telah dibuktikan. Pada indikator figur inilah yang diprediksi akan berperan penting dalam menentukan siapa yang akan muncul sebagai pememang.

Sekarang kita tinggal melihat pada tanggal 22 Juni 2008 besok, siapa yang akan terpilih dan diberi amanah rakyat untuk memimpin Jateng. Dimana nantinya diharap memberi perubahan yang lebih baik dan menuju masyarakat Jateng yang sejahtera. (Roes)

H.Bambang Sadono

Saatnya Mengabdi pada Rakyat

Motivasi pribadi Bambang Sadono mencalonkan diri sebagai Gubenur Jateng adalah diirinya telah melewati level teknis internal sebagai profesional, dan wajar bila menjadi Pimpinan Publik dalam hal ini Gubenur Jateng.

Karir Bambang Sadono berawal dari wartawan sampai fase puncak sebagai Wapimpred Suara Merdeka dan juga Pimpred Harian Suara Karya. Sedang organisasinya profesi pernah menjabat Ketua PWI Jateng dan Sekjen PWI Pusat. Dalam karir politik dia sebagai anggota DPR Pusat sudah 10 tahun.

“Saya kira kini waktunya, Saya mengabdi untuk rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketersedianya Pangan dan BBM bagi rakyat Jateng,” ungkap Bambang Sadono, cagub nomor 1 ini. (Roes)

Agus Soeyitno

Revitalisasi Desa Kunci Jateng Bangkit

Dalam pandangan Agus Soeyitno dari sisi kepentingan nasional, maju tidaknya pembangunan di Jateng berpengaruh pada pembangunan nasional. Untuk itu prioritas kebijaksanaan Cagub nomor 2 ini adalah membangun kebangkitan ekonomi desa.

“Program ini sejalan kondisi masyarakat di Jawa Tengah yang sebagian besar tinggalnya di pedesaan, Inilah pentingnya Revitailasi desa itu,” jelas Agus Soeyitno. (Roes)

H. Sukawi Sutarip

Mengoptimalkan Jaringan Kerjasama Antar Daerah di Jateng

Menurut Sukawi program prioritasnya yang akan dikerjakan mefasilitasi kerjasama antar daerah dio jateng mulai membantu akses ke pusat hingga bantuan finansial berupa block grand dari APBD.

Dari pandangan cagub nomor 3 ini, Jateng memiliki potensi sangat besar. Lebih dari itu para bupati/walikota yang memimpin kabupaten/kota sudah mempunyai rencana matang memajukan daerahnya masing-masing. “Persolaannya tinggal bagaimana akses para bupati/walikota ke pemerintah pusat, itu yang kita fasilitasi. Di samping juga pemberdayaan masyarakat menjadi skala prioritas”, jelas Sukawi. (Roes)

H.Bibit Waluyo

Bali Ndeso Mbangun Ndeso

Calon Gubenur dari PDIP, H. Bibit Waluyo dikenal sebagai sosok yang tegas selama meniti karir di militer. Tekadnya bali ndeso, mbangun ndeso. Kemiskinan harus diminimalkan, pengangguran harus dikurangi dengan menyediakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Itu semua langkah konkrit Bibit Waluyo cagub bernomor 4, untuk memajukan Jateng

”Saya tidak mau janji, saya akan kucurkan berapa puluh bahkan ratusan miliar untuk rakyat Jateng. Yang jelas harus lihat realita, dan jangan lupa masyarakat yang sudah menunggu jauh-jauh ternyata selama ini hanya diberi janji,” tegas Bibit Waluyo. (Roes)

H Muhammad Tamzil

Saatnya yang Muda yang Memimpin

Memiliki pengalaman 17 tahun mengurusi pemerintahan, sejak menjadi PNS tahun 1991 di Kudus, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, sampai menjadi Bupati Kudus 2003-2008. Itulah yang menjadi modal HM Tamzil untuk maju sebagai cagub Jateng dengan nomor urut 5 ini.

Di samping itu Tamzil mengaku dirinya maju ke Pilgub Jateng bukan sekedar euforia reformasi, namun untuk mengembangkan kemampuannya untuk kemajuan Jateng. “Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menggelola dan mendayagunakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, itu salah satu program prioritas kami,” ungkap Tamzil. (Roes)

ANGGOTA DPRD BLORA ADAKAN RESES

KUSNANTO DATANGKAN BUPATI, WARSIT TANGGAP WAYANG

Blora, Suara Rakyat,-

Seperti pepatah ada gula ada semut, memang layak ditujukan pada diri Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto. Terbuti yang terjadi saat Reses Kusnanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora ini Sabtu (7/6) lalu, ternyata Bupati Blora ke-26 itu menyempatkan hadir disana.

Bertempat di rumah pribadi Kusnanto Desa Jiken sekitar 300 massa lebih mengikuti reses yang digelar di rumah pribadi wakil ketua DRPD Blora ini. “Luar biasa memang Mas Kusnanto ini, tamu yang diundang hanya 200 orang, ternyata yang datang lebih dari 300 orang, Nganti aku ra kumanan snack”, kata Yudhi sambil berkelakar.

Terkait permasalahan yang diutarakan beberapa warga Jiken terhadap pembangunan daerahnya untuk tahun 2009, Yudhi berjanji akan memenuhi apa yang mereka usulkan.

“Aspirasi saudara sekalian nantinya akan ditampung Mas Kusnanto, sebagai pertimbangan untuk dibahas pada panggar mendatang,” kata Yudhi.

Sementara itu Kusnanto dihadapan masanya berpesan agar aspirasi yang telah disampaikan padanya agar terus dikawal sampai pada Musrenbang yang akan diselenggarakan mendatang.

“Tolong aspirasi yang anda sampaikan pada saya tetap anda sampaikan pada Musrembang mendatang dan nantinya pada pembahasan Panggar, akan saya perjuangan sampai berhasil dan Insya’Allah akan terwujud”, tandas Kusnanto yang juga mantan Kepala Desa Jiken ini.

Selain Kusnanto, beberapa anggota dewan lainnya juga mengadakan reses yang anggarannya dibiayai dari APBD ini. Bahkan di Menden, Ketua DPRD Blora Warsit mengadakan agenda tersendiri dengan nanggap wayang kulit di daerah asalnya. (Roes)


BS Tebar Pesona Kunjungi LP Wanita

Semarang, Suara Rakyat.-

Memasuki kampanye putaran kedua, calon Gubernur Jawa Tengah Bambang Sadono (BS) mulai lebih berani. Calon yang diusung Partai Golkar tersebut Rabu (11/6) menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (LP),Kantor Imigrasi dan Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang.

Bambang mengawali kampanyenya dengan mendatangi LP Kedungpane, Mijen, Semarang. Ditempat tersebut,Bambang yang didampingi puluhan tim sukses berdialog dengan para warga binaan atau narapidana.

Selain memperkenalkan program-program dan menyerap aspirasi, Bambang juga memberikan bantuan satu unit televisi bagi narapidana supaya bisa mengetahui informasi dunia luar. Saat dikunjungi BS,Kepala LP Kedungpane Sumanto pun meminta warga binaan segera mengurus administrasi pemindahan TPS pencoblosan.Mereka diharapkan segera meminta keluarganya mengurus suratsurat agar bisa memilih di TPS khusus di LP Kedungpane.

”Bisa minta tolong ke keluarga saat menjenguk agar bisa mengurus surat pemindahan. Di LP Kedungpane nanti akan ada dua TPS khusus,” tutur Sumanto.

Dia menyebut,warga binaan di Kedungpane berjumlah 912 orang dan sebagian besar tercatat sebagai pemilih pilgub. Hingga saat ini,baru 416 orang yang telah terdaftar untuk pindah lokasi pencoblosan di TPS khusus yang disediakan.

Setelah dari LP Kedungpane,Bambang bersama rombongannya beralih ke LP Wanita, Bulu, Semarang.Kedatangan Bambang yang didampingi artis Ibu Kota Nurul Arifin ini mendapat sambutan hangat para napi.

Mereka berebut bersalaman dengan aktivis perempuan yang getol mengampanyekan kesehatan reproduksi tersebut, bahkan tidak sedikit yang meminta tanda tangan.”Kita sebagai perempuan punya hak politik, termasuk hak politik dalam memberikan suara dalam pilgub.

Dengan memberikan suara, maka kita sudah mempercayakan kepada orang yang dipilih,” tuturnya. Nurul juga menilai sosok Bambang merupakan calon yang menghargai kaum perempuan.”Buktinya Pak Bambang punya istri satu dan anaknya empat, bukan sebaliknya.

Seakan tak mau ketinggalan kampanye yang diikuti kader PDIP Sabtu (7/6) lalu, Relawan pasangan cagub/cawagub Bibit Waluyo-Rustriningsih mengadakan kampanye simpatik di Semarang,.

Kampanye yang diikuti sebanyak 200 relawan sebagian menggunakan sepeda motor dan bus,maupun mobil pribadi. Yang pasti kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sehingga tidak membuat kemacetan jalan yang dilewatinya.

Sebagai wujud simpati kepada masyarakat, relawan ini membagikan 10 ribu bunga dan stiker kepada pengguna jalan. Koordinator Relawan Bibit Rustri Semarang Suliadi mengatakan, sebagian peserta kegiatan ini diikuti oleh kawula muda. ”Memang kami sengaja melibatkan perempuan- perempuan yang manis dan cantik,” katanya,

Sebelum di Semarang, relawan berangkat dari Salatiga dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Demak. Kegiatan yang akan digelar pun juga hampir sama dengan yang dilakukan di Semarang. Cawagub Rustriningsih yang ikut dalam rombongan relawan ini mengatakan, dirinya hanya mendampingi relawannya. Yang pasti, kegiatan yang dilakukan relawannya ini untuk menarik simpati masyarakat. (Roes)


BLT Blora cair Juli

AMPG Usulkan Keluarga Miskin Penerima BLT Dipasang Stiker

Blora, Suara Rakyat.-

Untuk mengupayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang benar-benar tepat sasaran, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) membuat terobosan baru dengan ide penempelan stiker ditiap rumah. “Kami akan mencoba menghadap pada Bupati agar disetujui setiap rumah penerima BLT dipasang stiker”, kata Ketua AMPG Blora Adi Wibowo.

Menurut pria yang akrab dipanggil Didik, disamping bertujuan sebagai kontrol masyarakat terhadap alokasi BLT, penempelan stiker ini juga untuk menciptakan budaya malu bagi yang sebenarnya tidak layak terima.

“Tujuan utama kami adalah menciptakan budaya malu bagi para keluarga yang seharusnya tidak berhak terima. Karena dengan pemasangan stiker miskin pada setiap rumah maka masyarakat secara langsung akan menilainya, layakah dia menerimanya”, jelas Didik, Selasa (10/6) dikediamanya.

Ketika ditanya apa resiko bila stiker tersebut dilepas. Sarjana kesenian ini mengatakan BLT penerimaan bulan berikutnya akan kami usulkan dicabut. “Setiap bulannya AMPG sanggup memeriksa stiker Rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLT dengan biaya kami sendiri”,

Sementara BLT 2008 di Blora untuk menikmati kucuran dana sebagai konpensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai jadwal dari Pemerintah Pusat, dana tersebut rencananya dibagikan pada bulan Juli.

‘’Tanggalnya, masih belum diketahui. Yang pasti dana BLT di Blora diberikan kepada warga yang berhak menerimanya pada bulan Juli,’’ ujar Sekretaris Daerah Blora, Bambang Sulistya usai Rapat Koordinasi (Rakor) BLT di ruang pertemuan Setda Blora, awal Juni lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri pihak kantor Pos, Badan Pusat Statistik (BPS), kepolisian, dan TNI serta seluruh camat dan kepala desa itu sempat diwarnai pula dengan penyampaian unek-unek sejumlah perangkat desa.

Mereka meminta data calon penerima BLT diperbarui sebab masih menggunakan data lama. ‘’Kami menghendaki pencairan BLT di Blora tidak ada masalah. Sebagai aparat pemerintahan, kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab terhadap suksesnya program BLT di desanya masing-masing. Jangan malah endo,’’ tandasnya. (Roes)

Awal Januari 2009 CPNS Baru Resmi sebagai PNS

Blora, Suara Rakyat.-

Mungkin para CPNS yang saat ini sedang menjalani diklat prajabatan, berpikiran akan segera diangkat usai menjalani tahap ini. “Tidak secepat itu, mas”, kata Kabag Kepegawai Pemkab Blora, H.Pramono SH Senin (9/6) diruang kerjanya.

Seorang CPNS lanjut Pramono, disamping harus menjalani masa prajabatan juga harus menjalani tes kesehatan yang rencananya baru dilaksanakan sekitar akhir tahun ini.

“Yang juga tak kalah pentingnya setelah menjalani prajabatan dan tes kesehatan dan dinyatakan lulus, adalah DP3 juga harus baik. Baru bisa diangkat sebagai PNS yang sebenarnya”, jelas Pramono yang juga mantan Kabag Hukum ini.

Disisi lain Dia juga mengungkapkan pada tahap ke tiga yakni DP3 (Daftar Penilaian dan Pelaksanaan Pekerjaan) harus memenuhi kriteria nilai tertentu. “Pada Penilaian delapan item di DP3, nilainya minimal 7,1 untuk tujuh unsur, sedang unsur kesetiaan harus bernilai 9,1. Itu nilai minimal yang harus mereka peroleh, bila unsur kesetiaan misalnya dapat nilai 9,0 maka mereka gagal diangkat PNS”, ungkap Pramono.

Dari pantauan langsung pelaksanaan diklat prajabatan, nampak seorang Widya Iswara Luar Biasa (sebutan seorang pengajar/guru Diklat-red) Drs. Adi Purwanto MM, sedang memberikan materi Good Governance pada para CPNS yang sedang menjalani prajabatan di Akper.

“Saya tadi memberikan materi tentang Good Governance pada mereka, ini merupakan sertifikasi saya sebagai TOT bidang itu”, jelas Adi Purwanto yang juga Asisten Tata Praja Pemkab Blora.

Dari data yang diperoleh SR pada tahun 2008 ini jumlah CPNS yang menjalani prajabatan sebanyak 703 orang, terbagi 15 angkatan terdiri dari 3 angkatan untuk golongan III dan sebanyak 12 angkatan dari golongan I dan II. (Roes)

Kulanuwon

Aktualisasi nilai Pancasila

Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa dan rakyat menentang kenaikan harga BBM, di tengah kesulitan ekonomi yang mendera, tanggal 1 Juni yang baru lalu, kita memperingati Hari Lahir Pancasila.

Beberapa hari lalu, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, disusul peringatan 10 tahun reformasi, dan dipuncaki Seabad Kebangkitan Nasional.Betapa banyak kita memperingati hari penuh makna bagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan Pancasila?

Jika Hardiknas jadi inspirasi untuk memajukan dunia pendidikan, dan Harkitnas untuk menggelorakan semangat kebangkitan bangsa Indonesia, lalu untuk apa kita mengenang Hari Lahir Pancasila?

Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila selalu disebut-sebut tak hanya sebagai dasar negara, namun menjadi nilai yang menjiwai perjalanan bangsa ini.Untuk internalisasi nilai, Pancasila diajarkan, didoktrinkan, baik kepada pelajar, pegawai negeri, maupun masyarakat umum.

Kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai sarana indoktrinasi. Begitu rezim Orde Baru runtuh, rontok pulalah mesin indoktrinasi yang selama ini diagung-agungkan.

Mesin indoktrinasi itu berantakan bukan karena nilai-nilai yang dibawa jelek. Namun Pancasila dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik.

Kini, tak ada lagi P4.Tak ada lagi istilah Pancasilais dan bukan Pancasilais yang dulu sebagai cara untuk menyerang kelompok yang tak setuju dengan kebijakan rezim. Parpol pun kini bebas tak menggunakan asas Pancasila dalam statutanya.

Lalu, bagaimana Pancasila bagi kita kini? Lima sila terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diaktualisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin terkesan klise. Tapi sangat perlu.

Kami melihat, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan atas berbagai peristiwa sosial politik. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, seakan lupa akan Tuhan ketika menjalani kehidupan sosial dan politik. Korupsi merajalela, politisi saling menjegal dan mengabaikan fatsun (tata krama, etika) politik. Malah atas nama agama, ada kelompok yang menyerang kelompok lain.

Nilai kemanusiaan sudah mahal harganya. Kekerasan merajalela baik dilatarbelakangi sosial, politik, ekonomi hingga budaya. Tempat ibadah pun dirusak. Musyawarah dan dialog pun menjadi barang mahal sementara konflik horizontal mengancam integrasi bangsa.

Kondisi yang karut-marut itu ditambah lagi dengan persoalan ekonomi tak kunjung membaik sejak krisis ekonomi satu dasawarsa silam. Kehidupan makin sulit, yang ditandai dengan banyaknya rakyat papa, harga-harga semakin mahal, subsidi dicabut.

Sementara, eksplorasi kekayaan alam tak mampu menyejahterakan rakyat yang seharusnya berhak. Kalau demikian, pertanyaannya adalah bagaimana realisasi Sila IV Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah lima sila tersebut hanyalah lipstik semata? (penulis: Drs.Ec.Agung Budi Rustanto)

Dewan Desak Bentuk Pansus Kasus Kades

Pati, Suara Rakyat,-

Persoalan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) di Pati makin berkepanjangan, jabatan yang diperpanjang menjadi 10 tahun nampaknya membuat kalangan DPRD gerah dan meminta untuk diselesaikan segera.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi A DPRD PAti Sa’adullah mengharap agar pimpinan dewan segera membentuk pansus untuk mengusut adanya ketidakberesan dalam perpanjangan jabatan yang diduga sarat dengan nepotisme tersebut.

“Pimpinan dewan harus berani membentuk pansus , sehingga persoalan yang ada segera dapat titik terang karena sampai sekarang Bupati seolah tidak pernah mengapi desakan masyarakat,” ungkap Sa’adullah.

Menurutnya dengan dibentuk pansus persoalan diharapkan bisa segera tuntas. Setelah itu dewan bisa menggalang hak interpelasi kepada bupati untuk menjelaskan alas an perpanjangan jabatan kepala desa. Di Pati sendiri hingga saat ini masih ada sekitar 54 desa yang diperpanjang masih menimbulkan masalah yang cukup serius.

Ada dugaan bahwa perpanjangan jabatan tersebut dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa adanya persetujuan dari Badan permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki hak untuk menilai dan mengusulkan masa perpanjangan jabatan .

Terpisah Ketua DPRD Pati Sunarwi mengaku keberatan kalau membentuk pansus maupun upaya interpelasi. “Jangan bicara interpelasi nanti prosesnya lama,” ungkapnya. (SI)

Program Biogas Agar Lebih Diperluas

Sambong, Suara Rakyat,-

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa warga memanfaatkan energi alternatif di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Selain kayu hutan, warga mulai tertarik memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan bakar.

Namun, lantaran keterbatasan dana dan ketidaktahuan cara pembuatan program yang biasa disebut biogas itu, sebagian anggota masyarakat meminta Pemkab Blora turun tangan memperluas program biogas. Permintaan tersebut disampaikan warga yang memiliki ternak sapi.

Sebab, saat ini program biogas tersebut baru dinikmati oleh sejumlah pemilik ternak saja. Padahal, banyak sekali warga pemilik ternak yang belum tersentuh proyek tersebut. ‘’Tidak sedikit tetangga yang meminta diberi peralatan biogas karena mereka juga punya sapi,’’ ujar Sri (28), warga Dukuh Kawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Rabu (4/6) lalu. (Roes)

Pangkalan Mitan Nakal Segera Dicabut

Menden, Suara Rakyat,-

Beberapa pangkalan Minyak Tanah di Menden yang menjual harga Rp.3.500-Rp.4000 yang ditemui SR, akan segera dicabut ijinnya bila tidak mematuhi penetapan HET dari Gubernur Jateng.

Hal itu diungkapkan pemilik agen mitan PT Sumber Mulyo Agung Rezeki, Dudung Gunawan yang membawahi 149 pangkalan minyak tanah yang tersebar di 15 kecamatan.

“Kami telah mebuat kesepakatan tertulis antara agen dan pangkalan agar tidak menjual Mitan diatas HET” kata Dudung.

Hanya saja, karena penetapan HET dari Gubernur Jateng sifatnya masih sementara maka untuk saat ini pihaknya masih mentolerir pangkalan yang menjual minyak tanah maksimal Rp3.000.

Pasalnya,selain HET belum final, sosialisasi kepada pangkalan juga belum sepenuhnya terlaksana karena penetapan Gubernur tentang harga mitan baru diterimanya akhir Mei lalu dari pihak Hiswana Migas Kabupaten Blora. (Roes)

KanDepag Blora Gelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an 2008

Blora, Suara Rakyat,-

Dalam rangka mempersiapkan Kader dari Kabupaten Blora pada pelaksanaan MTQ Pelajar yang ke-24 tanggal 23 s.d 27 Juli 2008 di Kabupaten Wonosobo dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kepahaman para Pembina Tilawah yang ada di Kabupaten Blora maka di Aula, Kantor Departemen Agama Blora telah menggelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an, Rabu (11/06).

Dalam kegiatan ini dengan peserta perwakilan dari kecamatan se-Kab. Blora masing-masing Kec. 2 orang sekaligus pembinanya dan bertujuan supaya dapat menumbuhkan kader tilawah atau qori’-qori’ah yang selama ini masih perlu ditingkatkan sehingga nanti dapat berprestasi ditingkat propinsi dan nasional, “tegas Plt. KakanDepag. Kabupaten Blora Drs. H. Tri Hidayat melalui kasi Penamas Drs. Larpin.

Pelatihan ini menghadirkan Ustad Nur Fakih dari Pati yang sekaligus Dewan Hakim tingkat nasional dan Pengurus LPTQ Tingkat Jawa Tengah serta pernah meraih juara MTQ Internasional di Iran. Kami berharap setelah acara ini, disamping bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kepada Pembina Tilawah nantinya dapat mengembangkan dan meningkatkan kepada para Kader qori’-qoriah dimasing-masing kecamatan serta dapat mempersiapkan qori’-qoriah yang akan dikirim pada MTQ ketingkat Propinsi Jawa Tengah yang ke-24 sehingga dapat meraih kejuaraan. Antusias peserta sangat tinggi sebab pelatihnya punya teori olah vokal dan profesional di bidangnya. (Mo)

Wujudkan Pilgub yang Tertib, Aman dan Rapi

Blora, Suara Rakyat.-

H.Supardi salah satu anggota DPRD Blora yang berasal dari Partai Golkar memang layak ditiru anggota dewan lainnya, Terutama dalam partisipasinya terhadap suksesnya Pilgub mendatang.

Mantan anggota TNI ini rela merogoh koceknya sendiri untuk membiayai baju seragam untuk saksi sebanyat 400 buah, dari partainya pada dapil Blora. “Saya enggan menyebut berapa biaya pembelian seragam, yang terpenting Pilgub aman, tertib dan rapi. Dan semoga pak Bambang Sadono yang juga Cah Blora menang dalam pilgub”, ucapnya ketika ditanya SR.

Sementara Hartini salah satu saksi mengatakan, terima kasih kepada ketua PK Partai Golkar kecamatan Kota Blora ini, atas penghargaan terhadap keikut-sertaanya sebagai seorang saksi. “Walau hanya sebuah baju seragam, kami sudah bersyukur ternyata pak Pardi memperhatikan kami”, ungkapnya Rabu (4/6) lalu.

Hartini juga menggaris bawahi pemberian seragam ini semoga ditiru oleh anggota DPRD lain, sehingga dirinya dan saksi yang lain mendapat suntikan semangat. “Terus terang Mas, dengan adanya baju seragam berlabel SPG (Saksi Partai Golkar) ini, akan memicu semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kami” tandasnya. (Roes)


Nurhidayat: Hidup Mati Persikaba saat melawan Persem

Blora, Suara Rakyat.-

Dengan 3 sisa laga yang harus dilakoni Persikaba, 2 laga Sujono dkk akan menjadi tamu saat menantang tim Jawa Timur Persem dan Tim tetangga Persipa Pati. Posisi Persikaba berada di peringkat ke-3 dengan mengantongi nilai 4 di bawah 2 tim asal Jawa Timur Persem dan Persepam mengundang rekasi dari Nurhidayat selaku pengamat sepakbola.

Menurutnya, saat melawan Persem Persikaba diharapkan mampu membawa pulang nilai penuh walaupun kemungkinan itu kecil namun sepakbola tidak lepas dari keberuntungan.

“Dengan materi pemain berada 1 tingkat diatas tim lain, Persikaba belum membuat gebrakan yang dapat mengejutkan tim lawan, lihat saja Julian selalu menjadi penghuni bangku cadangan,” paparnya.

Menurutnya, harusnya pelatih memiliki strategi tersendiri dengan memiliki pemain sekelas Julian, entah di masukkan pada babak kedua atau sejak menit pertama harusnya pelatih sudah memiliki strategi tersendiri.

“Namun nama sebesar Julian kurang bisa dimanfaatkan pelatih, misalnya Julian adalah pemain terkenal dengan memiliki kemampuan diatas rata-rata, jadi pemain lawan yang akan memegang Julian tidak akan hanya 1 orang, namun lebih dan disaat itu pula posisi pemain yang memegang Julian akan kosong, nah disaat itu pula pemain Persikaba lain dapat memanfaatkan peluang tersebut, namun Julian sendiri jarang diturunkan oleh pelatih,” harap Nurhidayat.

Lanjutnya, untuk 2 laga tandang minimal Persikaba harus mencuri 3 poin, entah saat melawan Persem atau Persipa. Namun melawan Persipa, Persikaba akan kesulitan mewujudkan realisasi tersebut, karena permainan Persipa Pati yang sangat disiplin saat menjadi tamu Persikaba. Kesempatan mendapat poin 3 berasal dari Persem walaupun saat bermain di Kridosono tim ini mampu membawa poin 1 atas hasi seri 0-0 dengan Persikaba.

“Jadi hidup matinya Persikaba ditentukan saat laga melawan Persem, kalah Persikaba tertutup peluang, menang Persikaba akan melaju ke fase berikutnya” ungkapnya. (Ask)



Tangis dan Tawa Warnai Pengumuman Kelulusan SMA

Blora, Suara Rakyat,-

Sesaat suasana kota Blora pun menjadi tegang, ya? Karena pada Sabtu (14/3) merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para siswa siswi SMU/SMK untuk melihat hasil jerih payah mereka selama 3 tahun mengenyam pendidikan yang mana hanya untuk mendapatkan coretan L (lulus) hanya ditentukan dalam kurun waktu 3 hari saja.

Tentu dengan syarat kelulusan yang memberatkan pula. 5.25 adalah nilai standart kelulusan, angka yang cukup tinggi bagi mereka yang berintelegensi rata-rata. Dari hasil pantauan Tim SR kemarin, jumlah siswa di Kab Blora yang tidak lulus kurang lebih 500 siswa. Pengumuman kelulusan seretak di Jawa Tengah.

Salah satu sekolahan di Kabupaten Blora tepatnya, SMA KATOLIK 1 BLORA

Sri Murniati MM, selaku Kepala Sekolah menyatakan “Siswa kami yang tidak lulus di tahun ini sebanyak 21 siswa dari total 120 siswa SMA di sekolah kami,” paparnya.

Sri Murniati MM memberikan himbauan kepada orang tua sekaligus anak mereka yang tidak lulus untuk tidak bersedih, ini hanyalah hal biasa yang dihadapi tiap siswa dalam menempuh ujian, seperti pepatah “Tak Ada Akar Rotan pun Jadi, tidak lulus UN masih bisa kejar paket C” demikian himbaunya.

Di tempat yang lain, beberapa siswa yang lulus tampak berhamburan keluar ataupun berkonvoi mengelilingi kota Blora sebagai luapan kebahagian mereka karena telah lulus dalam menempuh ujian namun halnya disisi yang lain histeris dan jerit tangis menggelayuti mewarnai wajah mereka yang tegang sedari pagi. (Don)

Jangan Politisasi Bantuan!

Oleh: Ateng Sutarno AMd*)

Di tengah riuh rendah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dari yang damai hingga berbuntut bentrok, tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba muncul paket kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM untuk mahasiswa, yaitu bantuan khusus serupa bantuan langsung tunai (BLT).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengungkapkan, paket kebijakan yang dirumuskan dalam rapat terbatas, diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu 400.000 mahasiswa, dengan nilai Rp 500.000 per semester, dan digelontorkan pada semester ganjil, untuk kemudian tahun 2009 akan diajukan anggaran ke DPR guna merealisasikan bantuan selama satu tahun penuh. Dasar kebijakan adalah meringankan biaya pendidikan yang naik, transportasi, buku, hingga biaya kos mahasiswa.

Lontaran yang belum jelas petunjuk teknis (Juknis), program ini kontan membuat banyak kalangan bertanya-tanya, mau apalagi pemerintah? Kalangan akademisi, elemen masyarakat, hingga mahasiswa sendiri mencurigai ada upaya pemerintah untuk meredam radikalisme mahasiswa, menyusul semakin meluasnya gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Seakan menyadari benar isunya akan ditarik ke arah sana, Mendiknas maupun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buru-buru mengeluarkan sanggahan.

Mendiknas tegas menyatakan bantuan ini bukan untuk meredam aksi mahasiswa, dan murni untuk membantu mahasiswa miskin supaya pendidikan mereka tidak putus di tengah jalan, menyusul kenaikan BBM. Rencananya 2.783 perguruan tinggi negeri dan swasta akan mendapatkan jatah bantuan, setiap perguruan tinggi akan mendapatkan kuota 9,8 persen.

Menkeu secara teknis menyatakan, anggaran untuk bantuan mahasiswa sudah ada sejak dulu dan masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tetapi memang belum digunakan.

Meskipun berdalih semata-mata demi membantu mahasiswa miskin dan sudah ada anggaran sejak lama, namun kebijakan yang dikeluarkan sesudah kenaikan harga BBM sangat wajar disikapi sebagai sebuah kebijakan bertendensi. Lain cerita bila itu dilakukan sebelum kenaikan harga BBM.

Lagi pula jauh sebelum ini, program BLT bagi warga miskin sudah pernah diluncurkan pada tahun 2005 saat terjadi kenaikan harga BBM di bulan Oktober. Dan pada waktu itu tak diikuti dengan kebijakan serupa untuk mahasiswa.

Bila dalihnya adalah meringankan mahasiswa miskin, mengapa pada tahun itu tak ada program BLT mahasiswa miskin seperti saat kenaikan harga BBM tahun ini? Apakah karena pada waktu itu tidak ada gelombang penolakan dari mahasiswa sebesar dan seradikal saat ini?

Kami sepakat bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin sangat penting direalisasikan.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan murah bagi rakyat. Jadi bila memang dalam pos belanja untuk Depdinas hal itu sudah dianggarkan, mengapa dalam realisasinya harus menunggu momentum dulu, sehingga terkesan dipolitisasi?

Faktanya, jauh sebelum kenaikan harga BBM terjadi, sudah banyak mahasiswa dari golongan tidak mampu menggantungkan kelanjutan pendidikannya pada beasiswa dari berbagai lembaga donor.

Bahkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sudah ada gerakan memberikan donasi kepada mahasiswa tak mampu yang kuliah di kampus setempat, yang dilakukan oleh para mahasiswa yang lebih mampu.

Harapan kami, sebagai salah satu LSM yang berpihak rakyat kecil, termasuk juga para mahasiswa miskin, sederhana saja. Bila memang pemerintah berniat memberikan beasiswa, jangan sampai hal itu untuk kepentingan politis.

*) Penulis adalah Direktur LSM Wong Cilik


D. Salam Bantah Kampanye, Klarifikasi ke Panwascam

Blora, Suara Rakyat,-

Terkait laporan Panwas Kecamatan jepon tentang kegiatan Reses yang digunakan untuk kampanye. Daniel Salam, Kamis (12/6) lalu mendatangi Panwascam Jepon untuk klarifikasi terkait dengan hal itu.

Menurut keterangan D. Salam bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (07/6) lalu adalah murni kegiatan reses dimana dalam kegiatan itu disampaikan beberapa hal yang menyangkut masalah pemerintahan dan pembangunan yang ada di kabupaten Blora khususnya masalah APBD 2008 yang sedang berjalan.

“Tidak ada kampanye dalam acara reses, apa yang dilaporkan oleh Panwascam Jepon perlu diluruskan,” tandas anggota Fraksi Golkar ini.

Selain penjelasan tentang APBD 2008, dirinya juga mengali aspirasi dari masyarakat bawah terlebih kepala desa agar dapat memberikan laporan tentang hal-hal apa saya yang dibutuhkan terkait soal pembangunan sehingga sebagai anggota dewan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Aspirasi masyarakat bagi kami sangat penting,” ungkapnya.

Sementara tentang materi pilgub Salam mengatakan bahwa sebagai anggota dewan dirinya sudah sepantasnya untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar Pilgub dapat berjalan dengan baik dan sukses “Apa yang dilaporkan oleh panwas itu sebenarnya bukan laporan lembaga,” jelas Salam

Terpisah Ketua Panwas Kecamatan Jepon, Sugie Rusyono dapat memahami apa yang disampaikan oleh Daniel Salam. “Kami sudah saling komunikasi dan tidak ada masalah dengan kegiatan yang dilakukan olehnya, hanya perbedaan pandangan saja,” jelas Sugie. (Sw)

Tragedi Monas Akibat Tidak

Tegasnya Sikap Pemerintah Terhadap Ahmadiyah

Blora, Suara Rakyat,-

Penyerangan anggota FPI kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) di Monas pada Minggu (1/6) akibat sikap pemerintah yang selalu mengambang dalam menangani berbagai persoalan, termasuk dalam kasus aliran Ahmadiyah yang oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) wadah tertinggi umat Islam di Indonesia dinyatakan sesat.

Seharusnya tragedi Monas tidak akan pernah terjadi jika pemerintah mau bersikap tegas kepada aliran Ahmadiyah yang mengaku Islam namun menodai ajaran Islam dengan menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW.

Hal ini disampaikan M. Mundzakir aktivis muda Islam ketika ditemui SR saat mengikuti pengajian rutin malam jumat di dluwangan Kauman Blora pada Kamis (5/6). Menurutnya Ahmadiyah telah menodai Islam dengan keyakinan ada nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW dan hal ini sebenarnya telah berlangsung lama.

Ketika di tanya SR apakah diperlukan tindak kekerasan dalam menyampaikan pendapat seperti yang terjadi di Monas. dia menyatakan kejadian tersebut merupakan reaksi spontan dari masa FPI yang melihat segelintir orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Kebangsaan mendukung Ahmadiyah, dirinya yakin jika massa aliansi tersebut tidak memprovokasi massa FPI, tragedi tersebut tidak akan pernah terjadi.

Mundzakir berharap pihak- pihak yang memprovokasi massa juga ditindak tegas oleh aparat, jangan hanya massa FPI saja.

Sementara M. Saijo, S.Pd.I koordinator bidang dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Blora ketika diminta pendapatnya tentang tragedi Monas mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan kejadian tersebut, karena antar umat Islam saling serang sendiri yang senang tentunya orang-orang non muslim.

Lebih jauh ustadz ponpes Al-Maa’uun Mlangsen ini berharap ketegasan pemerintah, jika persoalan selalu diambangkan maka yang terjadi adalah kekecewaan, dan kekecewaan yang menumpuk akan melahirkan kekerasan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan pemerintah mengenai Ahmadiyah yang jelas- jelas dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lembaga tertinggi umat islam di Indonesia,” ungkapnya. (Bgs).

Kuato BLT seperti 2005, terjadi perubahan Penerima-nya
Rembang, Suara Rakyat,-

Kuota untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Rembang, pada tahun 2008 telah ditetapkan paling banyak 72.510 keluarga (KK). Jumlah tersebut mengacu pada hasil pendataan BPS 2005.

Hal itu terungkap Bupati Rembang H Moch Salim Jum’at (6/6) lalu, usai mengadakan rapat untuk membahas persiapan penyaluran (BLT). Rapat itu sendiri berlangsung di ruang Bupati, dihadiri Kapolres AKBP Wawan Ridwan, Sekda H Hamzah Fatoni SH MKn, Kabag Infokom Suyono SH, semua asisten Setda dan camat.

Menyinggung tentang adanya desakan dari sejumlah anggota DPRD yang meninta agar daftar penerimaan BLT diverifikasi ulang, Moch Salim menekankan, ada desakan atau tidak, pasti akan diverifikasi ulang.

Salim menambahkan, selama 2005-2008 ada kemungkinan terjadi perubahan ekonomi masyarakat. Karena itu, hasil pendataan keluarga miskin 2005 harus diverifikasi ulang. Tujuannya, untuk memberikan data valid sehingga dana BLT bisa tersalurkan kepada warga yang benar-benar miskin.

Setelah diverifikasi, ada kemungkinan warga yang dulu pernah mendapat BTL, tahun ini bisa jadi tidak mendapatkan jatah karena tingkat ekonominya sudah membaik.

Sebaliknya, ada kemungkinan pula warga yang dahulu tidak mendapat BTL, tahun ini dapat lantaran memang terjadi perubahan tingkat ekonomi.

“Nantinya setelah kami verifikasi ada kemungkinan terjadi perubahan data, Akan tetapi jumlah penerima BLT tahun ini yang penting tidak boleh melebihi dari kuota yang diberikan ke Kabupaten Rembang, yakni 72.510 keluarga,” tambahnya (Roes)