SR edisi 54 -BERITA-MODEL TABLOID

Klik KIRI pada gambar yang ingin ANDA BACA

Fokus
Formasi Camat Diprediksi 50 persen Wajah Baru
Blora, Suara Rakyat.-
Camat selaku pimpinan suatu wilayah nantinya sesuai SOTK baru akan menjadi pejabat eselon III A yang tentunya merupakan kenaikan dari eselon sebelumnya yakni III B.
Inilah dampak nyata yang akan terjadi pada pemerintahan kabupaten Blora pada tahun mendatang atau bahkan Desembar tahun ini setelah SOTK baru ditetapkan.
Padahal secara tehnis banyaknya SKPD baru yang akan terbentuk, maka akan banyak pula kebutuhan pejabat di eselon II B yang kemungkinan besar dapat dipenuhi dari para pejabat eselon III.
Alasan lain stok pejabat eselon II B di Pemkab Blora untuk memenuhi pengisian SOTK baru belum mencukupi.
“Mau nggak mau bupati harus mengangkat dan mempromosikan mereka para Camat, Kasubdin, Kabid atau Kabag untuk menduduki kepala SKPD sesuai SOTK baru,” kata Amin Farid ST Selasa (4/11) disekretariatnya.
Lanjut Amin, atas kekosongan posisi camat ini yang akan menempati beberapa kepala SKPD maka harus digantikannya.
Bila ditarik dari segi politis jabatan camat merupakan jabatan yang sangat strategis, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Untuk itulah pengisian camat yang harus meninggalkan jabatanya, dipilih orang-orang yang tepat, bila kepala daerah ingin maju lagi dalam pilbup mendatang.
“Saya taruh hormat pada almarhum H.Basuki Widodo bisa menempatkan orang-orangnya. Sehingga pada waktu beliau maju lagi pada Pilbup, mereka (para camat-red) pasti berusaha mengarahkan dukungan masyarakat wilayahnya pada beliau,”jelas Amin.
Dia mengambil contoh salah satunya di kecamatan Tunjungan pada pilbup 2005 lalu, yang pada saat itu secara teoritis basis pendukung cabup lainnya. Ternyata alm Basuki Widodo tetap mempercayakan Camat lama, karena tahu kerja dan loyalitas padanya.
“Juga di desa Sukorejo kecamatan Tunjungan waktu pilkades lalu, peran Camatpun walau sedikit, bisa memenangkan calon yang notaben-nya masih saudara salah satu ketua partai di Jateng. Kenyataan itu sudah bukan rahasia lagi dan itulah konsekwensi logis dari para camat baru nantinya,” tandas Amin.
Ketika ditanya berapa persen camat baru mendatang, direktur BCC ini mengatakan tak lebih dari 50 persen. “Paling tinggi 50 persen, Bupati akan menempatkan camat baru. Karena kalau lebih dari itu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan diwilayahnya,” tambah Amin. (Roes)

Fokus Samping
A. DJouhari Ssos.SH (tokoh masyarakat)
The right man the right place
Blora, Suara Rakyat.-
Terkait pengisian SOTK yang tidak akan lama lagi dilakukan Bupati, banyak juga harapan masyarakat yang ingin memberi masukan.
Diantaranya tokoh masyarakat A. Djouhari SSos.SH, juga ingin memberikan komentarnya terkait jabatan Camat mendatang.
Menurutnya jabatan camat adalah jabatan karir yang tentunya harus mempunyai dasar-dasar ilmu pemerintahan.
“Harusnya jabatan Camat adalah dijabat mereka berasal dari disiplin ilmu pemerintahan, biasanya dari APDN, STPDN ataupun IIP (Institut Ilmu Pemerintahan),” kata Djouhari.
Alasannya menurut mantan kabag Tapem Setda Blora ini cukup simple, Mereka yang dari lulusan sekolah tinggi pemerintahan, secara otomatis dididik khusus dibidang pemerintahan.
“Camat merupakan salah satu produk yang dicetak sekolah pemerintahan itu, sehingga kredibilitas, loyalitas, pengabdian dan dedikasinya jelas. Memang aturan yang mengharuskan camat dijabat mereka tidak ada, hanya itulah yang terbaik dari pandangan saya,” ungkap Djouhari dikediamanya Selasa (4/11).
Disamping itu, seorang yang telah mengenyam pendidikan ilmu pemerintahan, dapat mengaplikasikan ilmunya pada masyarakat yang dipimpinnya.
“Kalaupun dari lulusan Universitas umum yang cocok menurut penilaian saya adalah mereka dari Fisipol. Sehingga mereka dapat bekerja secara baik dengan memperhatikan kepentingan umum,” jelasnya.
Ketika ditanya tentang prosentase tugas seorang camat antara administrasi dan lapangan, Djouhari mengatakan lebih banyak dilapangannya.
“Tujuh puluh persen dilapangan, tigapuluh persen administrasi, itu yang menurut saya optimalnya tugas seorang camat,” ungkap Djouhari.
Djouhari menambahkan, bila nantinya pengambil keputusan (dalam hal ini bupati-red) dapat memilih orang yang tepat, pemerintahannya akan kondusif.
“Saya yakin bila prinsip the right man the right place dalam menempatkan seseorang, pemerintahanya akan lebih kondusif dan dapat bekerja seifisien dan seoptimal mungkin,” tambahnya. (Roes)

Wahono Ssos
Ketua PWI Jateng II
Tidak Ngathok
Blora, Suara Rakyat.-
Lain lagi apa yang dikomentarkan Ketua PWI Jateng II, Wahono Ssos ketika dimintai komentarnya terkait pengisian personil Camat pada SOTK mendatang.
Menurutnya disamping the right man the right place ada juga yang harus dipenuhi seseorang yang menduduki jabatan camat.
Diantaranya orang tersebut haruslah rajin, punya tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta loyal pada pimpinan.
“Dan satu lagi yang saya tekankan, ora miyayeni serta bukan loyal karena ngathok jabatan,“ tegasnya Selasa (4/11) lalu.
Lanjut Wahono, hal ini diharapkan agar Blora ke depan lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, menempatkan orang yang tepat untuk jabatan Camat secara tidak langsung akan mempermudah tugas Pemkab, dalam hal ini bupati.
“Bila nantinya camat sesuai kreteria saya itu, maka dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan akan berjalan secara profesional, prosedural dan dapat diterima oleh masyarakat,” jelasnya. (Roes)

Gunadi kandidat Sekwan
Mumuk dan Sugiyono terganjal SE
Blora, Suara Rakyat.-
Pada tulisan SR edisi lalu tentang nominasi calon Sekwan yakni Slamet Pamudji SE.MHum (Mumuk-red) dan Drs.Sugiyono sepertinya akan terganjal. Penyebabnya adalah muncul Surat Edaran (SE) dari pusat yang intinya kedua orang tersebut tetap pada posisinya (kacapil & sekretaris KPU-red) sampai Pilpres.
Hal itu diungkapkan mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2004 H.Haryono SD.SE.MM ketika ditemui di kediamannya Senin (3/11).
“Memang SE sifatnya tidak mengikat hanya berupa himbauan, sebab jabatan meraka saat sangat penting dan berkaitan terkait Pileg maupun Pilpres,” kata Haryono.
Menurut caleg no 4 DPRD Provinsi Jateng dari partai Golkar ini, tugas seorang Sekwan adalah berat. Sekwan secara structural adalah orangnya bupati, sedang disisi lain dia harus bisa mengakomodasi kepentingan para anggota dewan.
Untuk itulah dirinya menyadari bahwa Bupati kemungkinan akan ada sedikit kesulitan dalam mengajukan kandidat sekwan ke DPRD.
“Untuk jabatan Sekwan memang sesuai UU harus dengan persetujuan DPRD. Bupati mengajukan beberapa nama dan dewanlah yang menentukan pilihanya,” ungkap Haryono.
Ketika ditanya bila ketiga nama yang diajukan Bupati ke DPRD dan ternyata Dewan menolak semua, Haryono mengatakan harus memilih salah satunya.
“Bupati memilih beberapa nama sudah melalui pertimbangan yang matang, jadi secara administrasi mereka sudah memenuhi persyaratan. Jadi mau nggak mau dewan harus memilih salah satunya,” jelasnya.
Saat diminta menjawab terkait ketiga nama calon Sekda yang dimunculkan SR, yakni Slamet Pamudji, Sugiyono dan Gunadi, dia lebih condong ke Gunadi.
Adapun alasannya sebab H.Gunadi SSos (mantan Camat Ngawen dan sekarang Kasubid di Bappeda-red) sudah memenuhi persyaratan dan tidak terganjal SE, seperti yang saya katakan tadi. Itu bila memang pengajuan Bupati ketiga nama itu, tapi saya yakin Bupati sudah punya kandidat lain,” tandas Haryono. Sementara kandidat lain Slamet Pamudji maupun Sugiyono membenarkan adanya SE yang telah diterimanya beberapa waktu lalu.(Roes)

BCC Laporkan Salah satu SKPD ke KPK
Blora, Suara Rakyat.-
Amin Faried ST direktur Blora Crisis Center (BCC) melayangkan surat ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.
Surat yang dikirim via pos oleh Amin merupakan pelaporan adanya dugaan korupsi di salah satu SKPD lingkungan Permkab Blora.
“Kami hanya minta kepada KPK afar segera ke Blora untuk menindak lanjuti suarat yang akan kami kirim,” katanya.
Ketika ditanya SR tentang SKPD mana yang dilaporkan ke KPK, amin enggan menyebitkan.
“Biar KPK sendira yang tahu, sehingga SKPD yang kami laporkan tidak berjaga-jada dan menghilangkan buktinya,” ungkap Amin Jum’at (31/10).
Lanjut Amin, dirinya sebenarnya sudah mengingatkan ke kepala SKPD yang akan dilaporkanya, namun tidak mendapat respon.
Untuk itulah dirinya menempuh jalur resmi melaporkannya ke KPK melaui surat terlebih dulu.
“Saya dan temen-teman akan datang ke Jakarta, andai nanti tidak segera mendapat tanggapan KPK,” tegas Amin Faried. (Roes)

Buldozer wadah para penggila Persikaba
Blora, Suara Rakyat.-
Setelah sekian lama tidak ada yang mefasilitasi para pecinta bola, khususnya pecinta persikaba akhirnya Minggu (2/11) salah satu pilar pendukung Persikaba terbentuk.
Buldozer (Blora United Suporter) nama yang mereka berika untuk para penggila Persikaba ini.
Menurut ketua yang terpilih, Triyono Agung P misi utama adalah mengorganisasi para pendukung Persikaba untuk menyatukan visi, membawa Persikaba agar bisa masuk divisi utama pada kompetisi mendatang.
“Tujuan utama kami adalah memberi dukungan mutlak Persikaba, karena tanpa adanya kami para pecinta bola (penonton-red) saya yakin semangat para pemain berkurang,” kata Triyono yang sering dipanggil Ndok ini.
Disamping itu lanjut Tri Ndok, dengan adanya Buldozer ini akan menambah gairah para penontong bola yang akan datang ke stadion.
Adapun alasan lain atas didirikannya Buldozer ini karena dirinya melihat selama persikaba bertanda ke luar kandang selalu minim dukungan, bahkan tidak ada sedikitpun para suporter yang mengikutinya.
“Saya melihat beberapa klub sepak bola didaerah lain misal Persebaya Surabaya, setiap mereka tandang keluar kandang para suporter fanatiknya dikutsertakan. Lha inilah yang akan kami galang,” ungkap Tri yang mengaku sudah memiliki anggota ratusan orang ini.
Disisi lain Program kerja Buldozer ini tambahnya, mendesak Pemkab Blora agar membangun Stadion Kridosono agar diperbaiki sesuai yang disyaratkan PSSI.
“Kami tidak ingin Persikaba main kandang ditempat lain diluar kabupaten Blora, karena masalah stadion yang kurang layak menurut penilaian PSSI,” tambah Triyono Yang juga pemilik toko Bombtrex ini.(Roes)

Kulanuwon
Awas Calo Jabatan
Budaya calo menjadi hal yang biasa. Calo menelusup ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari masuk dunia kerja pakai calo, sampai mencari tiket pertunjukan tak lepas dari calo.
Di bidang transportasi, calo tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Masa-masa ”kejayaan” para calo adalah terutama menjelang Lebaran, dengan sasaran para pemudik yang baru lalu.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah masyarakat harus berjuang melawan para calo. Tak hanya satu atau dua calo, tetapi ratusan calo yang semuanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka bahkan sudah memiliki sistem dalam operasinya, dengan tingkatan calo mulai dari yang gurem hingga kakap.

Demikian juga dalam dalam lingkup pemerintahan, bisnis percaloan jabatan mungkin saja bisa merambah sektor ini.

Apalagi bahwa dalam era otonomi daerah yang ditikberatkan pada daerah daerah atau kabupaten merupakan pola pembangunan yang berujung tombak pada pembangunan nasional.
Berbagai sisi positif dan negatif inilah yang merupakan konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah yang nantinya akan banyak dirasakan masyarakat.

Sisi lain penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong daerah untuk mendesain kebijaksanaan yang lebih baik, karena alas an daerah tersebut lebih mengetahui potensi, sosbud dan karektristik masyarakat diwilayahnya.

Memang otonomi daerah dapat diartikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Dari arti otonomi daerah itulah seakan-akan sebagai jimat yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

Apalagi tak lama lagi pemeraintah kabupaten Blora akan melakukan pengisian formasi STOK yang nantinya akan memunculkan isu-isu yang tak sedap dimasyarakat.
Untuk itulah Bupati Blora dalam pidatonya, saat pelantikan kades beberapa waktu lalu, sudah mengantisipasinya.

Bahwa keputusan tentang pengangkatan dan penunjukan dalam jabatan struktural seluruh eselon dilingkup pemerintah kabupaten Blora adalah merupakan kewenangannya.

Sehingga apapun yang nantinya keputusan tentang pengisian jabatan struktural adalah keputusan bupati pribadi, atau dengan kata lain menutup kemungkinan para calo jabatan untuk beraksi.

Inilah salah satu jawaban yang sangat tepat agar suasana kondusif Blora tetap terjaga selalu.
Sekarang kita beri waktu untuk Bupati Blora berpikir sejernih mungkin, agar apa yang diputuskan nantinya adalah pilihan terbaik untuk Blora.

Dan penulis yakin Bupati Blora adalah sosok yang sederhana, komunikatif dan sangat tahu serta peduli terhadap pembangunan yang berorentasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. “Selamat bekerja keras bupati, masa depan Blora ada dipundakmu”. (Penulis : Drs.Ec. Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)

SR edisi 54 -Advetorial

Klik KIRI Pada berita yang ingin ANDA BACA

SR edisi 53 - model TABLOID

Klik KIRI pada gambar yang Ingin ANDA BACA

Fokus

Terkait SOTK
SKPD Setda dan Setwan Ladang Promosi

Blora, Suara Rakyat.-

Dari rancangan SOTK jelang penetapan Perdanya, dipastikan muncul sejumlah pejabat baru yang bisa diokatakan secara promosi. Artinya mereka yang menduduki jabatan baru itu, aerupakan kenaikan eselon sebelum mereka jabat.Hal itu diungkapkan direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno Amd Rabu (15/10) lalu.

Menurut Ateng, keputusan itu memang harus diambil Bupati Drs. Yudhi Sancoyo MM, karena stok pejabat yang bereselon II di Blora belum mencukupi, bila diterapkan SOTK baru tersebut. Pertimbangan lain mengingat akan munculnya SKPD baru pada pemerintahan kabupaten Blora mendatang.

Berdasar Rancangan Perda tentang Pembentukan Organisasi Setda dan Setwan tersebut terdapat 4 pejabat eselon II, 10 pejabat eselon III dan 30 pejabat eselon IV. Sedang pada SOTK Setwan Terdapat satu pejbat eselon II, tiga orang pejabat eselon III dan 9 orang bereselon IV.

“Dampak itu yang saya katakan munculnya pejabat baru yang promosi, terutama setda dan setwan”, kata Ateng.

Lanjut mantan guru SMPN 5 Blora ini, mengapa dirinya berorentasi pada lingkungan Setda dan Setwan dikarenakan kedua SKPD sarat dengan kepentingan.
“Jelas pada SKPD Setwan kepentingan politik kental mewarnai dalam pengambilan keputusan, sementara Setda harus menjaga keseimbangan kerja antara kepentingan kedinasan (Birokrasi PNS-red) dan kepentingan politik (Bupati jabatan politis-red) yang berimbang”, jelas direktur LSM Wong Cilik ini.

Disinilah Bupati dituntut menempatkan orang yang profesional dalam tugasnya, agar pemerintahan kabupaten Blora mendatang berjalan stabil dan kondusif.

Hampir sama dengan prediksi BCC lalu, LSM Wong Cilik mempunyai prediksi beberapa pejabat yang akan menduduki jabatan baru, khususnya di SKPD Setda dan Setwan yang akan banyak diisi orang-orang baru.

Salah satunya menurut Ateng yakni Slamet Pamudji SH MHum yang paling tepat menduduki jabatan Sekwan. Adapun alasanya, Kakan Capil sekarang (Slamet Pauudji-red) punya wawasan dan pergaulan yang luwes dan luas terutama dengan masyarakat asli Blora.

“Selain itu mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai, pak Mumuk (Slemet Pamudji-red) dapat menjembati komunikasi dan kepentingan antara birokrasi dengan anggota dewan”, tegasnya.
Penilaian lain tambahnya, dia bisa menampung keluhan masyarakat sehingga tercipta blora yang kondusif dan presentatif. Semua tugas dan tanggung jawab sebagai Sekwan dapat berjalan sesuai koridor yang berlaku. “Inilah modal utama agar penetapan APBD yang beberapa tahun selalu buncit, tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi”, tambah Ateng.(Roes)

Fokus Samping
HM.Kusnanto SH
Optimis Desember Semua Kepala SKPD Difinitif

Blora, Suara Rakyat.-

“Anda lihat kan, bahwa unsur Pimpinan DPRD, yang merupakan kolektif terbukti dapat bekerja walau ketua dewan tidak ada”, kata Kusnanto.

Menurut wakil ketua DPRD Blora itu pernyataan yang dikemukakan terkait kinerja dewan akhir-akhir ini yang cukup signifikan. Yakni dalam waktu yang singkat sudah merampungkan 2 perda dalam kurun waktu kurang dari dua Bulan.

“Kalau tidak ada halangan, kemungkinan Perda SOTK akan kami tetapkan tanggal 21 Oktober mendatang,” ungkapnya di rumah dinasnya Kamis (16/10)..

Disisi lain Kusnanto juga mengatakan kerja keras yang selama tidak ada ketua dewan ini, adalah berkat dukungan dan kesadaran semua anggota wakil rakyat yang duduk di DPRD.

Dirinya mengaku tanpa dukungan teman-teman dewan, mustahil dalam waktu yang singkat dapat bekerja seperti belakangan ini.

Ketika ditanya apakah dirinya yakin setelah Perda SOTK, bupati akan mendifinitifkan kepala masing-masing SKPD menjawab sangat yakin.

“Memang pengangakatan kepala SKPD kewenangan bupati murni, dan saya yakin pak Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red)akan segera melakukannya. Karena dasar hukumnya sudah jelas dan Perda SOTK sudah ada,” tegas Kusnanto.

Terkit tentang tentang pejabat dilingkungan setwan Kusnanto mengatakan, tidakj akan mengubah seluruh personil dilingkungan kerjanya. “Paling banter hanya beberapa orang saja yang kita harapkan untuk diganti, termasuk Sekwan yang saat ini tidak bisa menjalankan tugasnya karena statusnya saat ini (Ditahan-red),” tambah Kusnanto. (Roes)

HM Hartomi Wibowo
Sekwan harus Profesional

Blora, Suara Rakyat.-

Harapan agar pengisian personil pada SOTK mendatang sesuai bidang yang akan didudukinya, muncul juga dari ketua DPC PDIP Blora, HM Hartomi Wibowo SE saat ditemui SR Senin (20/10).

Menurut Hartomi yang juga ketua Komisi C DPRD Blora, pernyataannya dikarenakan banyaknya personil dilingkungan Pemkab Blora yang kurang tepat dalam posisinya.

Termasuk juga untuk jabatan Sekwan mendatang, dia mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. “Jelas saya harap sekwan baru harus professional, jujur dalam keuangan dan pekerja keras,” kata Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP ini.

Disisi lain lanjutnya, sekwan harus dapat mengawal aspirasi kami (anggota DPRD-red) yang berasal dari rakyat, sampai terealisasi.

Ketika ditanya siapa personil yang cocok menduduki jabatan sekwan, Hartomi enggan menyebut nama.
“Yang penting ketiga syarat tadi harus terpenuhi, karena jabatan Sekwan sesuai perundangan harus persetujuan dari kami (DPRD-red) selaku wakil rakyat”. (Roes)

Pendidikan Humanika
Wujud Kepedulian perkembangan tehnologi,
SMAN 1 Blora Gelar Pelatihan komputer paraGuru SD
Blora, Suara Rakyat.-

Memang patut dinilai Plus pada program yang sdilakukan SMAN 1 Blora ini, dibawah kepemimpinan Drs.Niyadi.

Seperti yang terlihat pada Senin (13/10) 40 orang guru SD sekecamatan Blora dilatih Komputer gratis di lab yang baru lalu diresmikan Bupati Blora, Drs.RM Yudhi Sancoyo MM.

Sebelumnya pelatihan didahului pengantar dari Kasek SMAN 1 Blora, drs. Niyadi yang mengatakan bahwa pelatihan ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan para guru SD terkait kemajuan tehnologi. Disamping itu sebagai bekal untuk memajukan pendidikan para guru khususnya untuk mengejar program sertifikasi mereka.

Sementara Kepala Cabang Diknas Blora, Drs. Kuswanto dalam pidatonya menyambut baik program yang dilaksanakan SMAN 1 Blora terhadap para Guru SD di wilayahnya. “Saya sangat berterima kasih atas kepedulian SMAN 1 Blora terhadap para guru kami, sehingga menyediakan tempat dan waktu untuk melatihnya berkomputer”, katanya.

Dari pantauan langsung SR saat para 40 Orang guru SD yang terbagi 2 kelas ini memang bisa dikatakan 90 mereka belum mengenal komputer. Terlihat mereka masih canggung dengan peralatan yang identik dengan kemajuan tehnologi ini. Bahkan seorang guru yang meminta SR tidak menyebut namanya, secara lantang mengkritik para pengajar komputer.

“Tolong mbak, kami memegang komputer baru kali ini, kalau mengajar dari awal. Jangan langsung ke program, dikenalkan dulu perangkat komputernya, mouse itu apa dan fungsinya apa”, katanya pada pengajar diamini seluruh peserta lainya. (Roes)

Pendidikan & Humanika
SDM Siswa paling Unggul, Optimis terbaik di Blora

Blora, Suara Rakyat.-
“Saya optimis dan sangat yakin bahwa Peringkat SMPN I Blora tetap yang terbaik di kabupaten Blora”, hal itu dikatakan Drs. Masrun MPd saat ditemui SR Sabtu (11/10) diruang kerjanya.

Menurut Kasek SMPN 1 Blora yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu ini, keyakinannya didasari pada SDM siswa baru yang masuk pada tahun ajaran ini.
Dari data yang didapat SR, hampir keseluruhan siswa teladan di Blora kota, bahkan peraih NEM tertinggi pertama dan kedua di kabupaten Blora terdaftar di sekolah ini.

Atas dasar itulah Masrun mengaku mempunyai tugas yang sangat berat dalam mempertahankan prestasi sekolah yang tertua di kabupaten Blora ini. Bahkan pada tahun ini SMPN 1 Blora telah meraih prestasi antara lain Juara 1 olimpiade Biologi, Siswa teladan putra nomor 1 se Blora dan juara pertama LCC IPU se Blora.

Ketika ditanya terkait programnya untuk mempertahankan prestasi tersebut, masrun mengatakan sudah punya strategi khusus. Diantaranya lomba Mapel tiap minggu, les sore untuk siswa kelas 10 dan ekstra kulikuler lainnya.

“Kami tidak terlalu ambisius ke SBI, yang kami utamakan prestasi para siswa”, tandas Masrun.

Sementara ditempat terpisah Kasubdin Dikdasmen Drs. Marsono ketika ditemui, menyambut baik apa yang diprogramkan SMPN 1 Blora tersebut.

Dirinya juga mengaku memang sampai saat ini SMPN 1 Blora masih barometernya pendidikan menengah di Blora. “Saya lihat pada PSB tahun aajaran baru lalu, kebanyakan siswa lulusan SD yang nilainya menengah dan tinggi masih mengutamakan mendaftar di SMPN 1 Blora, sebelum melirik sekolah lainnya”, jelasnya beberapa waktu lalu. (Roes)

Bupati Ajak Petani gunakan Pupuk Nutris Saputra
Randubaltung, Suara Rakyat.-
Mungkin apa yang disampaikan Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM dalam panen raya jagung di Sumberejo Kecamatan Randublatung harus dipaerhatikan.

Yakni penggunaan pupuk an organik (Kimia-red) yang selama ini digunakan para petani perlu diimbangi penggunaan pupuk organik. Hal ini karena pupuk an Organik yang digunakan terus meneruk akan dapat merusak dan mengurangi kesuburan tanah.

“Panen jagung kalia ini adalah hasil penggunaan pupuk organik pertama yakni pupuk Nutrisi Saputra dan hasilnya cukup memuasakan”, kata bupati ketika ditemui disela-sela panen raya.

Alasan penggunaan pupuk organik Nutrisi Saputra menurut Yudhi Pemkab Blora sudah studi di Kaltim dan bali atas keberhasilan penggunaan pupuk tersebut.

Untuk itulah Bupati Blora berharap agar para among tani di Blora segeralah kembali ke alam, dengan menggunakan pupuk organik Nutrisi Saputra. Dan juga menggunakan pupuk kandang dengan membatasi penggunaan pupuk kimia.
“Sebagai langkah awal kepedulian Pemkab Blora terhadap para petani, kami telah mengucurkan dana Rp. 1,7 milyar di 16 kecamatan untuk subsidi pupuk nutrisi saputra”, ungkap Yudhi.

Sementara disisi lain Plt Kadin Pertanian Drs.Adi Purwanto MM juga menandaskan alasan pentingnya penggunaan pupuk organik. “Penggunaan pupuk kimia para petani diBlora sudah sangat mengkwatirkan bahkan bisa saya katakan over dosis”, jelasnya.

Dari data yang didapat Adi para petani memerlukan 400 kg urea, 300 kg SP-36 tanpa KCL dan ZA setiap hektarnya. Padahal seharusnya yang ideal urea 250 kg, SP-36 150 kg , ZA 100 kg dan 50kg KCL setiap hektar. “Ya jelas penggunaan pupuk kimia yang berlebihan inilah, akan merusak struktur tanah”, tegas Adi. (Roes)

Polisi Bekerja dengan 3 S
Ada anekdot di masyarakat. Seorang lelaki, saat antre membuat surat izin mengemudi (SIM), bertanya kepada temannya,”Adakah polisi yang tidak bisa disuap?” Temannya berbisik,”Ada, tapi cuma dua. Hoegeng dan polisi tidur.”. Hoegeng adalah mantan Kapolri pada 1968-1971 yang terkenal antisuap dan korupsi.

Anekdot ini sangat menggelitik, seakan menegaskan cap masyarakat bahwa Polri jauh dari kesan bermutu. Dalam konteks proses pergantian Kapolri, pengganti Jenderal Polisi Sutanto idealnya adalah seorang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam sebuah peralihan, pastinya akan ada semacam refleksi dan revisi dari masa sebelumnya, menuju langkah rekonstruktif selanjutnya. Kapolri Sutanto dinilai cukup baik dalam mengembangkan dan meletakkan dasar-dasar bagi proses reformasi dan regenerasi yang berpengaruh bagi eskalasi kualitas kepolisian.

Upaya pemulihan citra negatif Polri juga dilakukan. Pada level teknis misalnya, dilakukan pemberantasan calo pembuatan SIM yang bergentayangan di Polda dan menyediakan mobil SIM keliling. Upaya menghindari ”uang damai” seperti yang kerap terjadi di jalan raya, juga dilakukan.

Idealnya sosok seorang polisi harus selalu menekankan pada kualitas pribadi dengan sifat dan sikap yang baik kepada sesama, serta bertanggung jawab memprioritaskan kualitas etika tanggung jawab dirinya dalam rangka tugas dan perannya sebagai pengawal masyarakat.

Di sinilah kita rindukan Kapolri baru yang peka, peduli dan terbuka terhadap kritik, yang mampu mengatasi beberapa pekerjaan rumah (PR) baik internal maupun eksternal.

Kapolri baru harus mampu menumbuhkan rasa terlindungi di masyarakat. Hal itu hanya mungkin terjadi jika ia terus-menerus berinteraksi terhadap jajaran di seluruh Tanah Air, bukan hanya mendengar laporan. Bukan rahasia, sampai kini, kita selaku sipil merasakan belum terlindungi oleh keberadaan polisi. Teror bom dan perampok bersenjata api adalah hal yang menonjol selama ini.

Sosok ideal Kapolri ke depan juga harus mampu independen dari lingkaran kekuasaan dan memiliki paradigma baru yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu alat negara, keberadaannya bermakna strategis karena kekuatan pengaruh yang dimilikinya.

Meski kedudukan lembaga kepolisian dan pengangkatan Kapolri tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik, polisi harus bebas dari intervensi kekuasaan politik yang mengatasnamakan hukum. Kita tidak menghendaki Kapolri yang bermasalah, punya bisnis atau terbiasa jadi backing untuk kelompok/bisnis tertentu, tapi juga tidak akan menimbulkan konflik lanjutan dalam tubuh Polri.

Di dalam negeri, Kapolri harus mampu meredam gerakan-gerakan separatis sekaligus menciptakan keamanan berkelanjutan. Saat ini banyak gangguan keamanan di Indonesia yang sebenarnya punya mata rantai dengan negara-negara lain. Untuk itulah kemampuan lobi internasional Kapolri sangat diperlukan. Inilah PR eksternal yang dimaksud sebelumnya.

Sebagai PR internal, tantangan yang dihadapi Polri untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya kurangnya personel dan dana operasional. Dari data Polri (2005) perbandingan antara jumlah personel polisi dengan masyarakat hingga saat ini rata-rata 1:700. Artinya satu polisi melayani 700 orang.

Sementara itu, gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh jika diperbandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri menjadi yang terendah di Asia.

Seorang Kapolri harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam memimpin Polri, baik dilihat dari segi kepemimpinan, senioritas, kemampuan maupun kredibilitasnya. Kapolri juga dituntut harus luwes mencari jalan keluar sebuah permasalahan sekaligus tegas dalam menegakkan aturan bagi diri dan jajarannya demi sebuah tujuan.

Maka dalam menghadapi perkembangan serta dinamika masyarakat, paradigma yang bisa dikedepankan saat ini adalah pendekatan soft power, yaitu melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah dikembangkan dalam strategi perpolisian masyarakat (Polmas) sejak tahun 2005. Dengan strategi ini, Polri tidak lagi sekadar bersifat reaktif, namun dituntut untuk proaktif, dalam memberikan layanan kepolisian dengan slogan 3S: senyum, sapa dan salam, serta sopan dalam berbicara dan santun dalam bertindak. (PenulisRedaktur Taloid Suara Rakyat; Drs.Ec.Agug Budi Rustanto)

SR Edisi 52 - Model TABLOID

Klik KIRI pada gambar yang akan ANDA BACA

Kulanuwon
Desain Indonesia melalui UUD baru

Sampai hari ini, bangsa Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut harus dipahami sebagai kesalahan secara kolektif bangsa ini.

Kesalahan bangsa ini karena elite politik lebih sibuk mengurus kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat. Hal ini mudah sekali dibuktikan dengan ketidakpedulian pemimpin negara ini atas urusan masyarakat luas. Banjir tak terkendali di musim hujan, kekeringan yang menimbulkan kelaparan, jalan raya yang tak terurus, kecelakaan dan berbagai penyakit terus melanda.

Pertanda lain, yakni jumlah warga miskin yang terus bertambah, penyelenggaraan layanan sosial yang sangat minim. Semuanya ini menunjukkan bukti bahwa pemimpin negara belum mengarahkan nakhoda kapal negara Indonesia ini menuju kesejahteraan dan kecerdasan bangsanya.

Kondisi ini diperparah dengan elite politik yang telah lengser dari kekuasaan, tidak mendukung secara positif terhadap elite politik yang berkuasa, yang ada hanyalah sikap menyalahkan. Padahal ketika masih berkuasa dulu, dia tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada penguasa saat ini. Kalaupun mengklaim sebagai oposisi, yang dilakukan baru sebatas memberi kritik dan kritik, tanpa solusi.

Hal tersebutlah salah satu di antara banyak hal yang menyebabkan cita-cita bangsa ini tidak tercapai. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuatu yang abstrak, tanpa tahu kapan akan menjadi sesuatu yang nyata.
Indonesia yang merdeka tahun 1945, ternyata baru bisa membebaskan bangsa ini merdeka di bidang politik atas bangsa yang lain. Bangsa ini ternyata belum merasakan efek positif dari kemerdekaan itu.

Dalam situasi seperti itu, saat ini elite politik justru menunjukkan betapa perbedaan pandangan atas penyelesaian masalah bangsa ini terpecah menjadi tiga. Yang pertama, kelompok yang menginginkan agar Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang lain ingin agar UUD 1945 diamendemen lagi. Ada pula yang ingin agar bangsa ini menahan diri dengan tetap menjalankan UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002 itu.

Di luar tiga pandangan itu, ada yang ingin melakukan redesain Indonesia melalui UUD baru.
Pandangan keempat menurut penulis merupakan pandangan yang realistis untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Sebab, UUD 1945 yang telah menciptakan dua rezim pemerintahan otoriter, kini justru menjadi objek perdebatan yang membahayakan nasib bangsa dan negara ini. Jalan tengah yang agak revolusioner dan ekstrem adalah membangun Indonesia baru dengan UUD baru.

Mengapa perlu Indonesia baru dengan UUD baru? Pertama, hasil perubahan UUD 1945 yang konon untuk memperbaiki Indonesia yang rusak ini telah terbukti gagal. Kegagalan ini di samping disebabkan oleh cara melakukan perubahan yang salah, yakni sepotong-sepotong yang menghasilkan UUD yang tidak inheren antara ketentuan yang satu dengan yang lain. Juga karena ada sebagian elite politik yang belum legawa atas hasil perubahan UUD 1945 itu dengan memberi penilaian hasil perubahan UUD 1945 kebablasan.

Kedua, bangsa ini telah mempunyai paradigma yang salah mengenai bagaimana kekuasaan itu harus dijalankan. Yakni, kekuasaan dimaknai sebagai kekuasaan itu sendiri. Jadi, kekuasaan adalah tindakan yang mereka maui. Ajaran Machiavelli dalam Il Principe amat kental dalam praktik menjalankan kekuasaan selama ini. Sehingga UUD 1945 dan berbagai produk hukum turunannya dijadikan alat legitimasi untuk membuat kebijakan yang justru tidak bijak itu.

Oleh karenanya, langkah pasti untuk melakukan redesain Indonesia salah satu alternatifnya melalui jalan pembentukan UUD baru, baru sama sekali. Dalam UUD yang baru kelak, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus diatur secara rinci dan konsisten.

Kerincian diperlukan untuk menghindari tafsir sesat dari penguasa. Sedang konsistensi muatan yang ada dalam UUD diperlukan untuk menjaga agar berlangsungnya negara tidak terganggu oleh berbagai perdebatan yang menghambat jalannya negara. Lebih jelasnya arah negara ini dijalankan tetap ke depan walau penguasanya diganti.

Redesain ini harus dilakukan oleh anak bangsa ini yang tidak menangis hanya karena wajah negara dan atau UUD-nya berubah. Sebab jika masa lalu yang jelas buram terus dipertahankan, maka bangsa ini tidak akan bangkit dari keterpurukan. Kesejahteraan dan kecerdasan bisa dilakukan dengan cara-cara tidak mempersoalkan bentuk negara.

Mempertahankan negara kesatuan tetapi rakyat tetap kelaparan dan bodoh adalah dosa besar. Mempertahankan UUD 1945 dengan membiarkan penguasa yang otoriter adalah zalim.Sudah saatnya bangsa ini berpikiran progresif dan visioner, demi tercapainya cita-cita mulia pendiri negara ini, masyarakat yang sejahtera dan cerdas.

Tidak ada salahnya negara Indonesia sebagai negara baru memiliki sebuah UUD yang bersifat revolusioner, radikal dan progresif. Mari kita tinggalkan kebodohan dan kemiskinan, serta fanatisme terhadap bentuk negara kesatuan dan UUD 1945, dengan tetap sebagai warga negara Indonesia.( Drs.Ec.Agung Budi Rustanto-Redaktur)