SR edisi 66 - FOKUS

Klik GAMBAR

Fokus

PDIP Unggul, Golkar raih Kursi DPRD terbanyak

Blora, Suara Rakyat.-

Inilah unik dan rumitnya pemilu legislatif (pileg) tahun 2008 yang dilaksanakan tanggal 9 April 2007 lalu. Disamping rumit juga tingkat kesulitan pemilih sangatlah tinggi. Namun demikian tingkat partisipasi masyarakat Blora cukulah tinggi, yakni berkisar 69 persen, dengan asumsi suara tidak sah digabung dengan pemilih yang tidak hadir. Tak tanggung-tanggung sekitar 519.139 pemilih hadir di TPS, dari jumlah pemilih sebanyak 697.350 orang.

Adapun hasil akhir perolehan suara PDIP sebagai pemenang dengan meraup 85.687 suara, dengan perolehan 8 kursi dewan. Sedang perolehan kursi tertinggi justru dicapai Partai Golkar dengan 9 Kursi walau jumlah hanya 77.114 suara.

Sementara Partai Demokrat (PD) membuntuti di posisi ketiga dengan 58.961 suara. Kemudian, PKB (33.752), PPP (29.765), Hanura (26.088). Selanjutnya, PKS (18.835), Gerindra (15.395), PPIB (15.165), dan PAN (14.629).

Yang lebih menarik lagi adalah jumlah keterwakilan kaum wanita yang diduduk dikursi wakil rakyat ini, mengalami kenaikan hsmpir 400 persen lebih dibanding sebelumnya. Sebanyak 11 Srikandi Blora siap memperjuangkan aspirasi kaum wanita di Blora. Atau sekitar 24 % dari seluruh anggota DPRD Blora.

Hebatnya lagi anggota DPRD Blora 2009-2014 ini adalah didominasi wajah-wajah baru, yakni sekitar 38 orang. Sedang anggota DPRD lama yang masih bertahan hanya 7 orang, atau 84 % wakil rakyat Blora adalah wajah baru.

Padahal sebelum pesta demokrasi tersulit di dunia ini digelar, banyak hal yang cukup meresahkan di Blora. Disamping tingkat pendidikan pemilih di Blora, diatas 50 persen hanya lulusan SD juga adanya ancaman Golput yang menjadi isu disini.

Disisi lain dampak di penjarakannya caleg PKS yaitu pada 2 Februari, Majelis Hakim memvonis Sujad tiga bulan penjara dan denda Rp 3 juta subsider satu bulan kurungan. Ia terbukti melanggar Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, lantaran berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Blora. Sujad yang masuk dalam daerah pemilihan Blora I seharusnya berkampanye pada 19-25 Januari, bukan pada 4 Januari.

Belum lagi saat Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah menemukan ratusan nama yang sama dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2009 di Kabupaten Blora. Panitia menyatakan ada ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum dan ada unsur kelalaian dalam menyusun daftar pemilih tetap.

Bahkan dampak inilah beberapa LSM di Blora seperti BCC menyoroti dana pemutakhiran data oleh KPU, yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. “Saya tak habis pikir bagaimana kinerja KPU dalam pemutakhiran data, padahal jelas ada dananya dari APBN, mengapa masih juga terjadi daftar ganda,” kata Amin awal April lalu.
Terlebih jelang dilaksanakanya pileg 2009, KPU dinilai punya rapor merah oleh Bawaslu di Jakarta terkait ratusan kotak suara beserta kerta suara rusak terkena air.
Ternyata kendala tersebut dapat diatasi oleh KPU Blora terbukti dengan banyaknya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihya.

Justru yang menjadikan persoalan adalah saat perhitungan akhir suara, banyak ditemukan bebarapa permasalahan. Rekapitulasi di tingkat KPUK tersebut baru selesai Senin (20/2) sore atau 2 hari molor dari waktunya.

Tragisnya, hingga pukul 17.00 hasil pemilu tersebut belum ditandatangani para perwakilan parpol dan saksi. Sebab, KPUK belum meggelar pleno untuk menetapkan hasil pemilu tersebut.

Ketua KPU Blora Moesafa sempat menunda pleno penetapan hasil itu dua kali. Semula diagendakan pukul 15.30. Karena berkas yang akan ditandatangani belum jadi, pleno ditunda pukul 16.30. Dan Jadwal itu ditunda lagi karena berkasnya juga belum siap.''Kami masih menunggu print out hasil pemilu yang akan ditandatangani,'' kata Moesafa.

Rekapitulasi hasil pemilu terakhir itu diwarnai protes Joko Supratno, sekretaris DPC PDIP Blora. Dia memrotes kesalahan data di Kecamatan Banjarejo yang masuk dapil empat. Joko sempat berdebat cukup lama dengan Moesafa.

''Kenapa kecamatan yang lain bisa, Banjarejo tidak bisa (diperbaiki),'' protesnya sambil menuding-nuding Moesafa. Namun, KPUK tetap bersikukuh dan hanya meminta Joko menuliskan keberatannya diformulir yang sudah disediakan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
''Silakan ajukan keberatan secara tertulis, karena penghitungan ini tetap harus dilanjutkan,'' kata Moesafa.

Selain itu, penghitungan suara itu juga diwarnai beberapa perbaikan dan penghitungan ulang di sejumlah kecamatan karena ada data yang tidak sama. “Mengapa saat pembacaan rekapitulasi terjadi perubahan sana-sini, itulah yang harusnya dipertanyakan para petinggi partai di Blora,” kata Ateng Sutarno. (Roes)

Fokus Samping

Wahono ketua Panwaslu Kab.Blora
Jangan Tebar Isu, Laporkan Secara bertanggung Jawab
Blora, Suara Rakyat.-

Banyaknya tudingan beberapa pihak yang mengarah personil Panwaslu terima suap, membuat gerah ketua Panwaslu kabupaten Blora Wahono. Menurut orang nomor satu di Panwaslu Blora ini, masyarakat hendaknya jangan sepihak menilai kinerja lembaganya.

“Sebagai warga negara yang baik, bila menemukan anggota kami yang menerima suap atau apapun dari para caleg segera laporkan secara bertanggung jawab. Jangan hanya melempar isu murahan dimasyarakat,” kata Wahono.

Sebagai bukti kerja yang nyata lanjutnya, panwaslu Blora-lah yang pertama kali di Indonesia berhasil membawa proses pelanggaran pemilu sampai kepengadilan.
“Anda ingat caleg PKS yaitu pada 2 Februari lalu, Majelis Hakim memvonis Sujad caleg PKS tiga bulan penjara dan denda Rp 3 juta subsider satu bulan kurungan, itulah salah satu bukti nyata kerja kami,” jelasnya Jum’at (24/4) di ruang kerjanya.

Disamping itu berdasar surat bawaslu RI no 233/bawaslu/IV/2009 yang diterimanya 21 April 2009, dirinya mengaku telah mengadukan secara tertulis temuan para caleg yang melapor kepada pihak kepolisian. Pada surat tersebut dikatakan panwaslu paling lambat 3 hari setelah laporan pelanggaran pemilu diterima. Bila Panwaslu tidak melaporkan ini secara sengaja, dan tidak menindak lajuti temuan atau laporan pelanggaran pemilu, personil Panwaslu diancam kurungan 3 bulan paling lama 36 dan denda paling sedikit 3 juta sampai 36 juta. “Kami tetap menerima laporan pelanggaran pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sampai batas 5 hari sebelum menetapkan hasil pemilu secara nasional,” ungkap Wahono.

Ketika ditanya berapa laporan yang diterimanya sampai berita ini ditulis wahono mengatakan 6 caleg pelopor. “Kami telah menindaklanjutinya diantaranya laporan dari Caleg PDIP Susilo dan Dwi Astuti serta dari caleg PKS Seno Margo,” tandasnya.(Roes).

Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Indikasikan Korupsi dalam Penentuan Suara Legislatif
Jakarta, Suara Rakyat.-

Meski terbebas dari pidana pemilihan umum (pemilu), pelaku suap dan pemerasan dalam pemilu masih bisa dijerat pidana korupsi. Kejaksaan akan menindak calon legislator (caleg), anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan komisi pemilihan umum (KPU) yang terlibat dalam tindakan korupsi pemilu tersebut.

’’Perbuatan itu merupakan tindak pidana korupsi karena tidak diatur dalam delik pemilu,’’ kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, dalam keterangan persnya, Minggu (26/4).

Dikatakan, kejaksaan telah menerima banyak laporan terjadinya praktik korupsi, berupa suap, dan pemerasan dalam penentuan suara caleg untuk dapat lolos dalam pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. Kecurangan terjadi di tingkat penghitungan suara di PPK dan KPU kabupaten/kota/provinsi.

Marwan menuturkan, korupsi penentuan suara caleg dilakukan setidaknya dengan tiga modus. Pertama, dengan cara mengisi contrengan pada surat suara yang hanya menyontreng nama partai, dengan menambahkan contrengan pada nama caleg tertentu.

Kedua, dengan cara mengalihkan surat suara kepada rekan separtainya dengan nama diri seorang caleg. ’’Ketiga, menyatakan sah dengan mengubah surat suara yang tidak sah dari partainya atau partai lain untuk caleg,’’ ujarnya.

Hal ini, lanjut Marwan, dilakukan caleg bekerja sama dengan anggota PPK dan KPU di daerah, tentunya dengan imbalan sejumlah uang. ’’Itu bentuk modus operandi korupsi baru. Dengan ketentuan suara terbanyak yang akan menjadi anggota legislatif, mereka memainkan surat suara.’’

Menurutnya, instruksi untuk menindak pelaku penyuapan dan pemerasan itu telah disampaikan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri se-Indonesia. Pasalnya, tindakan itu dapat menodai pileg dan hanya menguntungkan seorang caleg yang curang agar lolos menjadi anggota legislatif.

Marwan menegaskan, anggota PPK dan KPU dapat dijerat delik korupsi. Karena, meskipun tidak diatur dalam UU Kepegawaian, tapi menurut UU Korupsi status PPK dan KPU dapat disamakan dengan pegawai negeri. Dia berjanji, akan menindaklanjuti laporan-laporan tindak pidana korupsi terkait pemilu.(Roes)

Focus
Pre-Eminent PDIP, GOLKAR master for Chair of DPRD (area parliament)

Blora-Indonesia Suara Rakyat.-

This is is unique him and is complicated of legislative general election him ( year pileg) 2008 which is executed on the 9 April 2007 then. From other side complicated also mount difficulty of elector very high. But that way mount society participation of Blora high enough, namely gyrate 69 %, with joined forces with illegal voice assumption of elector of absentee.
Do not half the battle around 519.139 elector attend in TPS, from amount of elector counted 697.350 people.

End result acquirement of voice of PDIP as winner with meraup 85.687 voice, with acquirement 8 council chair. Acquirement of highest chair medium is exactly reached by Party Functional group by 9 Chair although amount only 77.114 voice. Partai Demokrat ( PD) dog in third position by 58.961 voice. Later;Then, PKB ( 33.752), PPP ( 29.765), Hanura ( 26.088). Hereinafter, PKS ( 18.835), Gerindra ( 15.395), PPIB ( 15.165), and PAN ( 14.629).

Which more interesting again the amount of womankind which sit this people proxy chair, experiencing of increase 400 % more previous disbanding. 11 Heroine of Blora ready to fight for womankind aspiration in Blora. His Super again member of DPRD Blora 2009-2014 this is predominated by new faces, namely around 38 people. Member medium old DPRD which still stay only 7 people.

Though before party of difficult democracy in this world is performed, many matter which enough fret in Blora. From other side storey;level education of elector Blora, above 50 % only grad of elementary school also the existence of threat of Golput becoming issue here.

Other side of impact gaoling it of caleg PKS that is at 2 Februari, Ceremony Judge adjudg three-month Sujad of penalty and prison of Rp 3 million subsider one coop months. He proven impinge Section 269 Law Number 10 Year 2008 about General election, cause campaign outside specified schedule is Commission General Election Of Blora. Sujad which enter in area election of Blora I ought to campaign at 19-25 January, non at 4 January.

Not to mention Committee moment Supervisor of General election of Central Java find hundreds of name of same in list elector of general election Remain to 2009 in Sub-Province of Blora. Panwaslu express there is not check of Commission General Election and there negligence element in compiling elector list remain to.

Even affect this is some LSM in Blora like BCC highlights fund update of data by KPU, what do not be exploited maximally. " I do not used up think how performance of KPU in pemutakhiran of data, clear though there is its fund from APBN, why still also happened double list," word Amin early last April.

Particularly before its pileg 2009, KPU assessed to have red notification by Bawaslu Jakarta hundreds of voting box along with hit damage voice paper of water
In the reality the constraint can overcome by KPU Blora proven by to the number of amount of elector using rights not of vote. Exactly making problem is final calculation moment of voice, found many some problem.

Summary in storey;level of KPUK the newly finish Monday ( 20 / 2) evening or 2 day of molor of its time. Tragic of him, till at 17.00 result of the general election not yet been signed by all delegation of eyewitness and parpol. Because, KPUK not yet pleno meggelar to specify result of general election. Chief of KPU Blora Moesafa have time to delay pleno stipulating of that result twice. Initialy agenda at 15.30. Because binding to sign in embryoly, pleno delayed at 16.30.

And that Schedule delayed again because binding it also not yet siap.''We still await out print result of general election to sign,'' word of Moesafa Summarize result of that last general election coloured by protest of Joko Supratno, secretary of DPC PDIP Blora. He is critic mistake of data District of Banjarejo which enter election area four. Joko have time to debate sufficiently long with Moesafa.

'' Why other district can, Banjarejo cannot (repair),'' its protest at the same time hands up of Moesafa. But, KPUK remain to be coherent and only asking for Joko write down its objection form which have been provided by institute organizer of general election.

'' Please raise objection in writing, because this enumeration remain to have to be continued,'' word of Moesafa. Besides, enumeration of that voice is also coloured some enumeration and repair repeat in a number of district caused by unegual data.

" Why moment read of summary happened change, that's which must be questioned by all party head in Blora," word of Ateng Sutarno. ( Roes).

edisi 66- KULANUWON & SEREMONI

Klik GAMBAR

BANTUAN KARTINI: Ketua TP PKK Kab Blora RA Manik Habsari pada peringatan hari Kartini memberikan bantuan berupa 2 kursi roda kepada 2 siswa penderita lumpuh di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (21/4). (Foto: Roes/SR)

NOSTALGIA: Ingin merasakan kenangan masa lalunya saat SMP, Bupati Blora Yudhi Sancoyo menyempatkan duduk di kelas 3B SMPN 1 Blora dengan posisi nya yang sama saat dia masih sekolah dulu. (Foto: Roes/SR)

Kulanuwon
Mengantisipasi Orang-orang Kecewa Baru

Saya punya teman sebut saja bernama Hariyanto. Dia seorang caleg Golkar untuk DPRD Jateng dengan daerah pemilihan Blora (Dapil) sekitarnya. Dalam berkampanye, dia tidak menghamburkan uang, cukup melalui pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dana yang ia keluarkan sedikit sekali, Rp 50 juta.

Padahal teman-temannya sesama caleg rata-rata sudah menghabiskan Rp 500 juta.“Kalau dengan cara pendekatan dari hati ke hati ini, saya terpilih maka saya akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Tapi jika saya tak terpilih. Semua saya ikhlaskan. Rakyat yang menentukan,” kata Hariyanto.

Langkah Hariyanto ini menjadi bahan tertawaan sesama caleg. Dia dianggap aneh. Masak untuk merebut kursi menjadi ‘orang terhormat’ dengan penghasilan sekitar Rp 30 juta sebulan sebagai anggota DPRD Jateng, hanya bermodal Rp 50 juta.
“Saya saja yang sudah mengeluarkan Rp 500 juta, belum tentu terpilih,” ujar seorang caleg dari partai besar lainnya.

Menurut dia, modal untuk caleg DRPD kabupaten/kotamadya sekitar Rp 200-300 juta, DPRD provinsi sekitar Rp 600 juta, untuk DPR-RI dana yang harus disiapkan Rp 2-3 miliar. “Dengan dana sebesar itu saja belum tentu terpilih , apalagi cuma Rp 50 juta,” katanya sambil tertawa.

Siapa yang salah, Hariyanto atau orang yang menertawakannya itu? Jika Anda menilai bahwa yang benar adalah Hariyanto, maka tidak akan ada caleg yang stres berat dan masuk rumah sakit jiwa usai pemilihan legislatif. Juga tidak ada caleg yang menggandakan uang untuk biaya kampanye serta Juga tidak akan ada caleg yang sampai menggadaikan rumah dan mobilnya seperti yang sering disiarkan di televisi.

Namun, jika Anda tidak sepakat dengan langkah Hariyanto, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Caleg ramai-ramai cari modal dengan berbagai cara agar dapat suara sebanyak-banyaknya agar bisa ‘nangkring’ di kursi DPRD/DPR-RI. Setelah menjadi ‘orang terhormat’ lalu lupa dengan rakyatnya karena ia merasa sudah membayar kepada rakyat yang memilihnya. Jadi wajar saja kalau nanti wakil-wakil di DPR lupa dengan janjinya-janjinya saat kampanye.

Dalam masa kampanye, rakyat seolah-olah berpesta dengan cara mengeksploitasi secara langsung maupun tidak langsung para caleg. Kita lihat berapa puluh triliun dana yang dikeluarkan para caleg mulai DPR-RI sampai DRPD kabupaten/kotamadya se Indonesia.

Jika untuk DPR-RI dan DPD ada 12. 417 caleg dan masing-masing mengeluarkan Rp 1,5 miliar, maka ada uang sekitar Rp 18 triliun yang ‘disalurkan’ ke masyarakat baik untuk pembuatan baliho, poster, iklan dan bantuan langsung. Jumlah yang lebih besar lagi datang dari para caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kotamadya yang jumlahnya ratusan ribu caleg.

Bisa dikatakan, semasa kampanye rakyat berpesta dengan uang dari para caleg. Kini, setelah contrengan 9 April, yang pesta akan berganti kepada para caleg yang terpilih. Selama 5 tahun mereka akan menikmati modal yang sudah dikeluarkan, plus dengan keuntungannya. Bentuk keuntungannya bisa bermacam-macam antara lain keuntungan dari penghasilan, kenikmatan sebagai ‘orang terhormat’ dengan segala fasilitasnya.

Bagaimana dengan caleg yang tak terpilih? Taruhlah perbandingannya 1: 10, artinya dari 10 caleg hanya satu yang terpilih, lalu yang 9 caleg mau ke mana? Inilah kerawanan yang perlu diwaspadai setelah pemilu legislatif. Bagi caleg yang ikhlas seperti Haraiyanto maka dia tidak akan berbuat onar jika tak terpilih. Namun bagi mayoritas caleg yang sudah berkorban luar dalam tapi tak terpilih, maka ia akan menjadi orang kecewa baru. Ke mana mereka akan melampiaskan kekecewaannya itu ?

Orang-orang kecewa baru yang berasal dari para caleg yang kalah, bisa saja melampiaskan kekecewaannya pada kekurangan-kekurangan proses pemilu, yang sebelumnya memang telah disoroti oleh sejumlah partai (khususnya partai nonpemerintah).

Padahal, sistem baru pemilu 2009 begitu rumit, bahkan paling rumit di dunia, sehingga sulit menghindari kekurangan. Yang sudah ditemukan, ada nama ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT). Atau ada warga yang masuk DPT tapi tak mendapat undangan memilih, sehingga tak bisa mencontreng; adanya surat suara tertukar dll.

Bisa pula terjadi orang-orang kecewa baru itu akan merenungi nasibnya karena masih terbayang modal besar yang telah melayang hilang. Pasti ada di antara mereka yang terlilit utang dan tak tahu bagaimana cara membayarnya. Caleg-caleg stres yang bahkan cenderung kepada gangguan jiwa, tentu akan tidak sedikit. Rasanya tidak berlebihan jika di akhir tulisan ini, saya menjelaskan konsep apa yang terjadi dalam konteks pemilu legislatif yang baru kita jalani bersama. Sebab para caleg atau setiap orang (terutama yang punya ambisi besar dalam bisnis) belum tentu bisa menerima kenyataan hidup.

Mereka hanya bisa menerima realitas seperti yang terkonsep di dalam pikirannya saja. Ia tidak siap kalah meskipun dia sering mengatakan menang atau kalah dalam pemilu itu biasa.

Ucapan dan kata hatinya berbeda bahkan bertentangan. Ia paham betul bahwa dalam 10 caleg hanya satu yang terpilih sedangkan yang 9 gagal. Ia hanya siap untuk menjadi yang satu, bukan yang sembilan yang gagal itu.

Konsep yang yang saya tulis ini memang tak bisa dipisahkan dari agama. Sebab dalam agama orang diajari berperilaku ikhlas. Sedangkan pendidikan berpolitik praktis, justru tampak menjauhi rasa ihklas. Karena itu rasa ikhlas ini harus dipelajari sendiri oleh para caleg agar tumbuh pola pikir dan perilaku pada kenyataan yang terjadi.

Pemikiran apa yang akan terjadi bukan dalam arti sempit seperti “Nanti saya bisa terpilih atau tidak” tapi lebih dalam dari itu yakni “saya nanti senang (bahagia) atau susah ( sengsara)”. Jika ternyata apa yang telah Anda kerjakan berakhir dengan kekecewaan, maka berarti Anda termasuk orang yang tidak iklas.

Sebenarnya mudah saja untuk mendapatkan indikator apakah Anda seorang yang “Iklas” atau sebaliknya. Jika Anda sudah merasa senang memberi daripada menerima, atau Anda selalu bersyukur dengan keadaan sekarang ini, maka Anda sudah masuk katagori orang yang “Iklas yang terjadi” (Penulis:Drs Ec. Agung Budi Rustanto, Redaktur Tabloid Suara Rakyat)

SR Edisi 66 - POLITIK-HUKUM-BLORA KOTA

Klik GAMBAR

Tanpa Kehadiran 2 Wakil Ketua DPRD, RAPBD Ditetapkan

BLORA, SR – 

Setelah mendapat ultimatum dari Gubenur Jateng Bibit Waluyo akhirnya RAPBD Blora 2009, Sabtu (25/4) malam akhirnya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. Berbagai pihak menyatakan lega dengan kondisi itu. Pasalnya, dengan ditetapkannya APBD, Blora diperkirakan tidak akan terkena sanksi dari pemerintah pusat. Dalam penetapan APBD tahun ini, tanpa dihadiri kedua wakil ketua DPRD, yakni HM Kusnanto dan H Mahmudi Ibrahim karena sesuatu hal.

Kelegaan dari banyak pihak itu tampaknya cukup beralasan. Sebab, di samping selama ini sudah ada teguran dari gubenur soal pembahasan APBD yang belum juga usai, berdasarkan informasi yang berkembang, jika sampai 25 April APBD belum ditetapkan, Blora akan terkena sanksi dari pemerintah pusat.

Sanksi itu berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU) 25% dan penarikan dana alokasi khusus (DAK). Jika sampai hal itu terjadi, sudah tentu Blora rugi besar. Ketua DPRD Blora HM Warsit menyatakan kelegaannya dengan rampungnya tugas besar yang cukup memeras energi tersebut.

‘’Lega rasanya, tinggal untuk babagan-babagan berikutnya kami berharap semua pihak segera menindaklanjuti supaya Blora bisa segera membangun dan pemerintahan bisa berjalan normal,’’ tandasnya.

Menurutnya, tidak masalah jika penetapan APBD itu tetap dia yang memimpin. Sangat tidak beralasan kalau pembahasan dan penetapan APBD itu dianggap tidak sah lantaran dia yang memimpin sidang paripurna. ‘’Lagian, yang berhak menyatakan sah atau tidaknya APBD itu mestinya gubernur,’’ jelas Warsit.

Kini, tahapan APBD selanjutnya segera dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Warsit memperkirakan, saat dikonsultasikan ke gubernur, tidak akan ada kendala yang berarti. Pasalnya, pembahasan APBD selama ini sudah sesuai dengan aturan.

Sementara itu, setelah melalui berbagai proses pasang surut, defisit APBD Blora akhirnya mencapai Rp 24,5 miliar. Angka itu, menurut Warsit, sudah sesuai dengan ketentuan maksimal defisit.

Angka defisit itu sempat timbul tenggelam. Pada pembahasan RAPBD di Sarangan yang berakhir 22 April tercantum defisit anggaran Rp 10 miliar.
Waktu itu defisit diperkirakan masih aman karena dalam perhitungan akan ada dana bagi hasil Rp 2,5 miliar dan pemangkasan dana pengadaan mobil dan sepeda motor di sejumlah SKPD Rp 4 miliar. Jadi, diprediksi defisit APBD hanya Rp 3,5 miliar.

Namun, sepulang dari Sarangan, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD melanjutkan klarifikasi anggaran di sejumlah SKPD yang belum tersentuh. Dalam pembahasan itu, sejumlah pos anggaran di sejumlah SKPD mengalami kenaikan hingga akhirnya ditemukan angka akhir defisit Rp 24, 5 miliar. (Roes)

Anggap APBD Cacat Hukum, LPAW Somasi Gubernur 

BLORA,SR – 
Sejumlah elemen masyarakat Blora kembali menyoroti keabsahan APBD 2009 yang telah ditetapkan dan ditandangani oleh Ketua DPRD Blora HM Warsit yang berstatus pidana dengan Bupati Blora Yudhi Sancoyo, Sabtu (25/4). Dengan mengirimkan surat somasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk tidak menyetujui dokumen RAPBD yang dinilai cacat hukum.

“Kami kawatir bahwa produk APBD 2009 cacat hukum, maka kami minta agar gubernur tidak mensetujui dokumen tersebut,” kata Direktur Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora Dalhar Muhammadun.

Menurut pria yang dipanggil akrab Madun, somasi tersebut telah dikirimkan kepada gubernur, senin (27/4) dengan tembusan Mendagri, Kapolri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tinggi Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jateng.

Dalam somasi tersebut lanjut Madun juga dibeberkan beberapa fakta hukum atas diri ketua DPRD Blora yang setelah dijatuhkannya vonis dari pengadilan negeri (PN) Blora teryata masih menjalankan kewenangannya, termasuk pengesahan KUA/PPAS dan RAPBD 2009.

“Alasan kami karena RAPBD yang ditetapkan ditandatangai oleh seorang terpidana yang jelas-jelas dalam undang-undang telah kehilangan hak untuk bisa menjalankan tugas, pokok dan fungsinya,” lanjutnya.

Alasan lain bahwa banyaknya mata anggaran yang muncul tiba-tiba dalam rapat panitia anggaran. Padahal dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2009 tidak masuk dalam skala prioritas.

“Masak tiba-tiba muncul pos anggaran untuk P2SE senilai 38 milyar dan pengadaan sepeda motor serta kesejahteraan perangkat desa yang mencapai 14 milyar, ini jelas ada maksud tertentu,” tambah Madun.

Akan Gugat

Bahkan LPAW akan mengacam balik Gubernur Jateng jika tetap menyetujui RAPBD 2009 akan digugat bersama dengan Ketua DPRD Blora dan Bupati Blora, karena posisi gubernur yang juga sebagai pemegang policy.

Selain itu beberapa eleman juga telah melakukan class action melalui PTUN jika ternyata APBD tersebut ditetapkan oleh Ketua DPRD Blora.
“Karena Gubernur yang melakukan evaluasi, maka gubernur harus mau untuk menolaknya,” tandasnya. (Gie)

11 Srikandi Duduki DPRD Blora

BLORA, SR – 
Hasil Pemilu 9 April lalu cukup mengejutkan dan akan membawa perubahan peta perpolitikan yang cukup siginifikan. Salah satunya keterwakilan perempuan yang akan mendudukui kursi legislator dipastikan akan bertambag yang cukup banyak. Berdasarkan perolehan sementara ini calon anggota legistaif (caleg) perempuan berhasil memperoleh suara yang cukup banyak, bahkan ada di beberapa daerah pemilihan (dapil) menduduki peringkat teratas.

Sebut saja Lina Hartini caleg PDI-P (Dapil Blora 4) dan Kartini (Dapil Blora 3) sementara memeperoleh suara terbanyak di partainya dan dipastikan akan melenggang mulus menuju gedung DPRD Blora. Kartini sendiri sebelumnya juga sudah menjadi anggota DPRD periode 2004-2009. Selain keduanya, Irma Isdiana (DP-2) dan Catur Budiasih (DP-5) juga akan menuyusul dari wakil perempuan.

Dari Partai Golkar pun juga tidak mau kalah, meski bukan menduduki peringkat atas beberapa caleg perempuan dipastikan juga masuk menjadi anggota dewan. Suningsih (Dapil Blora 1), Yantinah (Dapil Blora 2), Mustafidah (Dapil Blora 4) dan Sri Handayani (Dapil Blora 5) akan menjadi srikandi partai berlambang pohon beringin ini setelah periode sebelumnya hanya memiliki wakil dari kalangan perempuan yaitu Rini Yuanti. Dari keempat srikandi tersebut hanya Yantinah dan Sri Handayani yang hingga saat ini berada di posisi teratas pada dapilnya masing-masing.

Selain dari dua partai tersebut, Partai Demokrat, PKB dan Partai Perhimpunan Indonesia baru (PPIB) bisa dipastikan akan mengakat masing-masing satu orang, Iffah Hermawati (Dapil Blora 2), Siti Nur Chanifah (Dapil Blora 2) dan Siti Rochmah Yuni Astuti atau lebih dikenal dengan nama Ketut Sanjaya (Dapil Blora 4).

Menurut ketua Lembaga Perempuan dan Perlindungan Anak (LPPA) Blora, Amin Farid banyaknya wakil perempuan yang akan menjadi anggota DPRD sangat baik meski belum di atas 30 persen namun hal itu cukup menjanjikan.

”Wakil perempuan yang ada harus dapat memperjuangan kepentingan dan aspirasi kaum perempuan, setelah duduk nantinya jangan hanya sebagai pelengkap saja,” harapnya.

Terpisah ketua Tim Pengerak PKK Blora RA Manik Habsari saat peringatan hari kartini menyambut baik atas terpilihnya 11 srikandi yang duduk di dewan. Manik berharap agar mereka dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kaum wanita. (Gie) 

Klik GAMBAR

Oknum Kades Potong BLT 25 ribu
Warga Protes di Balai Desa

BLORA, SR – 

Akibat ulahnya memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 50 ribu, Kepala Desa (Kades) Kawengan, Kecamatan Jepon, Blora, Kasno, diprotes oleh 189 warga yang menerima BLT desa tersebut. Karena pemotongan itu tidak dimusyawarhakan dulu dan sepihak.

Damin (43) warga setempat saat ditemui SR mengatakan bahwa warga yang menerima BLT sebelum dicairkan harus membawa uang Rp 25 ribu sebagai salah satu syarat mencairkan BLT atau akan dipotong sebesar itu jika tidak membawa uang dari rumah. Padahal pemotongan itu tidak ada pemberitahuan beberapa hari sebelumnya. 

“Saat mau mencairkan kades bilang akan dipotong untuk diberikan kepada warga lain yang miskin namun tidak menerima, padahal warga tidak pernah dikasih tahu, makanya saya menolak untuk membayar,” ungkap Damin saat ditemui di Balai Desa Kawengan, Selasa (28/4).

Menurutnya sebelum warga yang lain protes beberapa warga bahkan banyak yang telah membayar karena takut tidak BLT sebesar Rp 200 ribu tidak cair. Sebenarnya katanya warga tidak keberatan kalau akan dikasihkan kepada warga yang tidak mampu namun tidak kebagian BLT asalkan harus dimusyawarahkan dulu dan harus benar-benar dikasihkan soalnya setiap BLT alasan kades selalu seperti itu namun kenyataannya tidak pernah dikasihkan.

“Tidak hanya kali ini saja mas, setiap pencairan BLT Kades selalu memotong dengan jumlah yang berbeda bahkan pernah 100 ribu dipotong namun juga tidak dikasihkan kepada warga,” sahut Lastono (44) penerima BLT lainnya.

Dari informasi yang diperoleh dari beberapa warga menyebutkan bahwa dalam pencairan beberapa BLT Kades dengan dalih ingin dikasihkan kepada para ketua RT namun setelah dipotong 10 ribu tiap orang ternyata ketua RT malah dikasih Rp 25 ribu. Saat itu warga tidak berani protes karena takut.

Ketika di temui SR Kades Kawengan Kasno membantah kalau warga tidak diberitahu sebelumnya, sebab dirinya telah mengumpulkan para ketua RT untuk memberitahukan perihal pemotongan itu karena banyak warga yang tidak mampu tapi tidak menerima.

“Sebenarnya warga telah diberitahukan dan tidak keberatan, uang itu akan kami berikan kepada warga yang belum dapat namun kalau maunya warga seperti itu ya mau apalagi,” ungkap Kasno.
Menurutnya akibat pendataan yang salah dari 189 penerima BLT teryata banyak yang orang mampu, untuk menyabutnya pihak desa tidak berani. Maka setiap BLT cair selalu dipotong untuk diberikan kepada mereka yang tidak mampu. 

Setelah melakukan negosiasi akhirnya Kades berjanji akan mengembalikan uang rumah tangga miskin yang telah membayar dan membebaskan bagi warga lainnya untuk tidak membayar Rp 25 ribu. (Gie)

ISFI Blora Persulit Pendirian Apotek

BLORA, SR – 
Oktana Cokrrodiharjo pemilik sarana apotik (PSA) yang mengajukan pendirian apotek yang beroperasi 24 jam (K-24) merasa pihak ikatan sarjana farmasi indonesia (ISFI) Blora menghambat beroperasinya apotek yang akan didirikannya tersebut.

Menurut Cokro bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya apotik adalah masuknya apoteker miliknya dalam wadah ISFI atau mendafat rekomendasi dari lembaga itu, namun setelah melayangkan surat pemberitahuan hingga saat ini tidak pernah ditanggapi secara tertulis.

“Sudah tiga kali surat kami kirimkan namun belum pernah di balas, rasanya pihak ISFI ingin memonopoli apotik yang ada di daerah,” ujar Cokro yang didampingi oleh Apoteker Penyelenggara Apotek (APA) Sri Subranti.

Bahkan lanjutnya, saat pertemuan yang baru saja di gelar oleh ISFI saat sesama apoteker kumpul dalam rangka pembinaan mereka memutuskan untuk tidak bisa memberikan ijin untuk beroperasinya apotek K-24 dengan alasan bisa mematikan apotek-apotek yang kecil.

“Padahal semua syarat ijin usaha sudah kami lengkapi termasuk ijin gangguan semua sudah beres, ya tinggal ijin dari ISFI ini yang belum keluar, masak mau membuka usaha saja dipersulit seperti ini padahal tenaga kerja yang ada juga sudah siap,” jelas Cokro kepada SR, Minggu (26/4).

Sementara itu menurut Sri Subranti yang akan menjadi apoteker K-24 mengakui dari ISFI memang mempersulit dirinya untuk bergabung dalam lembaga itu, kalaupun ingin masuk maka harus dari apotek biasa.

Terpisah Anggota Komisi B DPRD Blora Singgih Hartono mengaku cukup kaget bahwa masih ada salah satu lembaga yang menghambat berdiri usaha di Blora. Padahal kalau dilihat saat ini Blora dan Cepu belum ada apotek yang buka sampai 24 jam. 

“Seharusnya usaha itu dapat dipermudah selain juga bisa menambah lapangan kerja yang ada di Blora, terlebih apotek yang buka 24 juga penting sebab sewaktu-waktu apotek lain yang kehabisan obat dan di apotek K-24 ada maka bisa cari disana secepatnya,” kata Singgih.

Namun kalau sampai dihambat tentu banyak yang dirugikan selain pemilik juga calon tenaga kerja disitu yang berharap segera bekerja dan mendapat penghasilan. Untuk itu dia meminta agar ISFI bisa secepatnya memberikan ijin agar apotek yang akan beroperasi di Cepu itu bisa segera beroperasi.

Sementara itu ketika dihubungi via handphone ketua ISFI Blora Achon Sri Wardani untuk meminta konfirmasi hal tersebut Hpnya tidak dapat dihubungi. (Gie)

SR Edisi 66 - SEPUTAR BLORA

klik GAMBAR

Gelap, 3.384 Keluarga Masih Pakai Teplok

BLORA, SR –
Ternyata di Kabupaten Blora hingga saat ini masih ada warga yang belum tersentuh jaringan listrik. Mereka tersebar di 46 dusun dan terdiri dari 3.384 keluarga. Selama ini keluarga tersebut menggunakan lampu minyak dan banyak yang menyambung listrik secara illegal dari wilayah lain. Daerah yang belum tersentuh listrik tersebut umumnya berada di kawasan hutan dan masuk ke dalam serta berbatasan dengan kabupaten lain dan berada di propinsi lain (Jawa Timur).

“Umumnya mereka berasal dari keluarga kalangan ekonomi lemah dan berpenghasilkan minim yang hanya cukup untuk makan dan minum sehari-hari, sehingga tidak mungkin untuk mengupayakan jaringan listrik secara mandiri,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto.

Adi yang mantan Assisten I Setda ini mengakui bahwa itu hal itu cukup memprihatinkan karena sebenarnya Blora merupakan daerah yang kaya akan minyak dan hasil hutan. Agar hal itu bisa segera diatasi, pada tahun ini Dinas Pertambangan dan Energi mengusulkan agar ada pengadaan jaringan listrik secara bertahap bagi lima dusun, senilai Rp 1, 5 juta.

Namun, kendala yang dihadapi saat ini menurut Adi, DPRD Blora ternyata memangkas anggaran itu menjadi Rp 697.000, sehingga hanya cukup untuk menyediakan jaringan listrik hanya di dua dusun. “Kalau setiap tahun anggaran hanya 2-3 desa saja, persoalan listrik di 46 dusun itu baru kelar 7-11 tahun lagi,” katanya

Untuk menyediakan pemasangan jaringan listrik di 46 dusun tersebut teryata membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 10,5 miliar. Lanjut Adi, biaya itu bergantung kebutuhan jaringan tiap dusun, biaya termurah Rp 93 juta per dusun, sedang termahal Rp 480 juta per dusun.

Jaringan listrik yang wajib disediakan atau dipasang pemerintah dari dana APBD itu berupa pal, travo, dan kabel. Adapun, sambungan listrik menuju ke rumah-rumah merupakan tanggung jawab warga. (Gie)

35 Milyar untuk Program P2SE
Bupati Minta Untuk Padat Karya

BLORA, SR –

Dana Program P2SE di Kabupaten Blora dipastikan tahun ini akan naik cukup drastis. Dari Rp 750 juta menjadi 35 milyar yang akan mengalir untuk pembangunan desa. Besarnya dana itu disinyalir akan dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk kepentingan sendiri.

Bahkan dari informasi yang didapatkan SR potongan yang dilakukan oleh anggota dewan dalam proyek itu sekitar Rp 5 juta untuk tiap desa. Bukan rahasia lagi kalau selama ini dana P2SE selalu menjadi ladang proyek tersendiri bagi anggota dewan. Prakteknya banyak kepala desa yang menitipkan proposal kepada anggota dewan agar mendapat dana P2SE tersebut dengan imbalan komisi dari cairnya dana itu. Terlebih saat ini merupakan masa akhir dari anggota dewan periode sebelumnya.

Terkait banyaknya dana itu, beberapa pihak berharap agar dana untuk P2SE sebesar Rp 35 milyar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan bukan untuk menjadi lahan tersendiri bagi anggota dewan dengan menjadi broker proposal.

”Dana sebesar itu harus benar-benar untuk masyarakat desa guna membangun desanya, anggota dewan jangan menjadi broker, maka kasihan masyarakat yang dirugikan,” terang Andri salah seorang pengiat dari Forum Transparanasi Blora (FTB).

Terpisah, Bupati Blora Yudhi Sancoyo berharap agar besarnya dana itu dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa dengan digunakan pada program-program yang sifatnya padat karya sehingga mampu mendorong dan mengerakkan perekonomian desa.

”Dana itu bisa digunakan untuk program padat karya yang tentunya bisa untuk mengurangi pengangguran di desa tersebut, jangan malah dipakai untuk kepentingan tertentu dan individu dari dana itu,” jelas Yudhi Sancoyo, Senin (20/4). (Gie)

Stadion Kridosono Siap Digunakan

BLORA, SR –
Perbaikan Stadion Kridosono Blora kini hampir mendekati penyelesaian, pasalnya pada bulan Juni mendatang satu-satu stadion kebanggan warga Blora ini harus sudah siap untuk digunakan pertandingan kompetisi divisi satu sekaligus home base Persikaba (Blora).
Perbaikan kali ini lebih dititik beratkan pada kondisi lapangan yang sebelumnya tidak layak pakai utuk suatu pertandingan.

”Setelah diperbaikai sekarang rumput lapangan sudah kelihatan lebih bagus dan saya harapkan sebelum dipakai kompetisi semua perbaikan sudah siap,” kata Sekretaris Daerah (Setda) Blora Bambang Sulistya saat melihat langsung kondisi stadion Persikaba didampingi Ketua Umum Persikaba Urip Daryanto dan Manajer Tim Amin Farid, Rabu (29/4).

Sekda berharap agar dengan kondisi stadion yang sudah direnovasi dan kini lebih baik dapat meningkatkan prestasi tim Persikaba.

Menurut Manager Amin Farid bahwa selama masa perbaikan lapangan tidak boleh digunakan untuk aktivitas kegiatan, bahkan untuk pengamanan di sekililing lapangan utama diberi batas dengan tali agar tidak digunakan.

”Perbaikan ini juga salah satu syarat dari PSSI agar stadion dan lapangan sesuai dengan standart yang ditentukan, termasuk ruang ganti wasit dan pemain yang harus ber-AC,” ungkapnya.

Dari pantuan SR, Stadion Kridosono kini memang beda terlebih dengan adanya pengecatan diseluruh pagar tembok dan pagar pengaman dengan cat hijau membuat stadion kebanggan warga blora menjadi lebih segar dan rapi. (Gie)

USAHA PENGENDALIAN HAMA KUMBANG KELAPA

KUDUS, SR –
Kumbang kelapa atau Oryctes rhinoceros, lebih populer “wangwung” adalah hama utama pada tanaman kelapa. Kerugian yang ditimbulkan oleh hama ini bisa sangat besar. Semisal dalam 1 ha tanaman kelapa dengan jumlah 100-125 pohon dan terdapat 5 ekor hama wangwung, dapat menurunkan produksi 37%, itu dikategorikan serangan berat.

Seekor betina wangwung bisa menghasilkan 35-50 telur. Dalam 9-12 hari telur menetas menjadi larva/uret. Dari larva menjadi wangwung dewasa sekitar 4-5 bulan. Wangwung dewasa inilah yang menjadi hama. Wangwung merusak pelepah muda, titik tumbuh (pondoh) yang berakibat kematian.

Sebagian petani pemilik kelapa sebagian besar menganggap bahwa tanaman kelapa belum merupakan sumber pendapatan, sehingga berapapun tingkat kerusakan belum merasa kerugian. Pemahaman tersebut berdampak pada gerakan pengendalian di tingkat petani masih sangat lemah.

Ahli Pengendalian Hama Tanam Kelapa Dinas Pertanian Ruhyana mengatakan bahwa diperlukan usaha semua pihak untuk mencegah ham kwawung tersebut. Kemudian dia menjelaskan untuk mengendalikan hama termasuk hama kumbang kelapa ini dengan usaha meliputi, sanitasi lingkungan, mekanis, penggunaan musuh alami, eradikasi, penggunaan pestisida.

Sanitasi lingkungan dan mekanis dilakukan dengan mengumpulkan dan membakar tempat peletakan telur pada sampah, batang kelapa lapuk, tumpukan jerami dan pengelolaan kotoran ternak. Larva bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti bebek, maupun ikan lele. Penggunaan musuh alami dengan jamur Metarizium Anisopliae dan virus Baculouvirus Oryctes.
Penggunaan musuh alami tersebut aman terhadap lingkungan, hewan dan manusia dengan tingkat keberhasilan 73% menekan hama. Eradikasi dengan cara penebangan pohon yang sudah mati, karena merupakan tempat bertelurnya wangwung. Sedangkan penggunaan pestisida merupakan cara terakhir dilakukan dengan selektif dan sitemik.

Pestisida diinjeksikan ke pohon sebanyak 10cc per pohon kemudian ditutup dengan tanah basah. Pestisida efektif bekerja sekitar 1 bulan. Selama pestisida bekerja, tidak diperbolehkan memetik buah kelapa, karena pestisida beredar dari daun sampai akar. Demikian penjelasan Ruhyana kepada SR.

Ruhyana menambahkan, keberhasilan pengendalian hama ini diperlukan sosialisasi kepada kelompok tani, gerakan pengendalian yang berkesinambungan oleh masyarakat dan dukungan pemerintah serta tokoh masyarakat. (Wan)

SR Edisi 66 - LINTAS BERITA

Peringati Hari Kartini, kelurahan Kauman Gelar Lomba Geguritan

BLORA, SR -

Kelurahan Kauman memperingati Hari Kartini dengan menggelar lomba geguritan yang dikuti oleh 17 peserta. Masing-masing peserta berasal dari perwakilan tiap RT di Kauman. Lomba yang meliputi dua kategori yang harus ditampilkan oleh tiap peserta yaitu geguritan wajib dan geguritan pilihan yang telah disediakan panitia setempat. Acara yang dimulai pada pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore, Kamis (23/4).

Kepala Kelurahan Kauman Rudy Pujianto saat dikonfirmasi SR di lokasi menyatakan pihaknya secara rutin menggelar lomba yang beragam. Untuk tahun tahun ini lomba geguritan, ini semua tidak lepas dari antusias masyarakat disini dan peran PKK kauman.

“Kami mengingat sebagai orang Jawa, tradisi dari nenek moyang jangan sampai punah, tetapi dapat kita tularkan pada anak cucu kita nanti. Nguri-nguri kebudayaan jawa yang semakin terkikis jaman bagaikan peribahasa yang berbunyi Buah cijlhok Ora Adoh Shoko Uwite,” tandasnya.
Rudy Pujianto menambahkan ide untuk lomba tiap tahun berasal dari usulan dari warga setempat, selain dari warga, peran Harso selaku warga Kauman yang dituakan. “Beliaulah yang memotori pada waktu lomba, sebelumnya di tahun lalu, lomba rias wajah tanpa kaca dan busana muslim,” tambahnya.(mo)

Pupuk Natural, Alternatif Petani
CEPU, SR-

Masalah pupuk hampir setiap musim tanam (MT) tiba selalu menjadi momok bagi petani mungkin akan segera teratasi. Karena telah diproduksinya pupuk natural. Produk yang diperkenalkan Ronggo Tani Group ini telah berhasil dibudidayakan diberbagai tempat seperti Bojonegoro, Rembang dan Blora.

Uji coba pupuk natural yang dilakukan di Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran telah berhasil di panen petani setempat, seperti yang juga terjadi di Desa Mulyorejo Cepu, Rabu (22/4).
“Kami mengadakan uji coba di tanah yang mengalami masalah misalnya kekurangan air, banjir dan sebagainya,” kata Ronggo (45), koordinator Ronggo Tani Group, sambil menunjukkan padi yang ditanam di Mulyorejo yang sawahnya terkena banjir. Bibit yang ditanampun sebenarnya tidak layak tanam karena melebihi umur.

Menurtutnya padi yang diatanam sama sekali tidak menggunakan pupuk urea dan TSP, hanya menggunakan pupuk natural, ternyata hasilnya bagus dan tahan terhadap hama apapun termasuk sundep. Sementara itu menurut Sugianto (42) anggota Ronggo Tani Group, pupuk natural yang dikembangkannya bukan hanya cocok untuk tanaman padi namun juga berbagai jenis tanaman lain seperti bawang merah, jagung, cabai, semangkla, jeruk, melon dan lain-lain.

Saat Kelompok ini mengajak SR meninjau tanaman bawang merahnya di desa Kentong yang berusia 20 hari. Dibandingkan tanaman yang sama dengan usia sama namun tidak menggunakan pupuk natural, ternyata hasilnya jauh lebih baik yang memakai pupuk natural.

Aplikasi pupuk natural dengan sistem tri tunggal pada tanaman padi terdiri dari beberapa jenis pupuk antara lain pupuk natural/PSBN, NPK organik PSBN dan pupuk bunga buah. Pemupukan dengan cara yang benar dengan pupuk natural dapat meningkatkan hasil 9,9 ton/ ha yang biasanya hanya 6 ton/ha. (Agt)

SMP NEGERI I NGAWEN
NGURI-URI BUDAYA PERINGATAN HARI KARTINI

Setiap tanggal 21 April seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini, hari yang dimaknai sebagai hari emansipasi wanita. Seperti yang dilakukan oleh SMP N 1 Ngawen dalam rangka peringatan Hari Kartini ke-130, Selasa (21/4) di gedung sekolahnya. Penyelenggaraan kegiatan yang diketuai oleh Hj Sulasih, S.Pd. itu diterima baik oleh seluruh warga sekolah dan orangtua murid. Kegiatan yang dimaknai sebagai simbol peneladanan terhadap figur RA Kartini itu cukup menyita antusiasme warga sekolah.

Tak seperti hari biasa yang lazimnya para siswa mengenakan seragam putih-biru, pagi itu tampak banyak yang berbeda. Para siswi dan ibu guru mengenakan kebaya dan merias diri dengan beragam aksesoris wanita. Kegiatan yang bertema “Menumbuhkembangkan Semangat RA Kartini di Era Globalisasi’ itu diwarnai pula dengan serangkaian lomba diantaranya lomba menghias tumpeng, lomba keluwesan dan lomba melukis wajah Kartini.

Serangkaian acara itu diawali dengan upacara bendera dimana seluruh petugasnya adalah siswi dan ibu guru, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kaum hawa pun mampu melakukan sebagian hal yang lazimnya dilakukan oleh lelaki.Kegiatan seremonial itu dihadiri langsung oleh Camat Ngawen Hariyanto S.IP. M.Si dan pembinanya adalah istri camat yaitu Retno K, S.Sos.M.Si.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa semua kemajuan yang diraih oleh kaum wanita untuk memajukan diri akan lebih membuka peluang untuk menembus segala akses baik dalam informasi teknologi, globalisasi dan modernisasi.

Kepala SMP N 1 Ngawen, Suparjan, S.Pd. M.Pd mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan jauh hari untuk pelaksanaan kegiatan itu. ”Sebelumnya memang tidak ada persiapan khusus untuk kegiatan ini, karena agenda sekolah lebih kami fokuskan untuk persiapan menghadapi ujian dengan memberikan materi soal dan uji coba ditambah dengan les bagi siswa,” ungkapnya.

Bersama sang istri, kepada SR, Hariyanto menambahkan bahwa kegiatan itu, disamping untuk mengenang jasa RA Kartini dan menanamkan jiwa apresiatif terhadap tokoh pahlawan kita kepada seluruh siswa sejak dini dan uri-uri budaya peringatan Hari Kartini yang sudah mulai pupus di masyarakat.

Acara itu juga dimaksudkan sebagai wahana refreshing, penghijauan pikiran yang sarat akan kejenuhan terutama bagi siswa kelas IX yang selama tiga bulan terakhir ini berkutat dengan soal latihan UAN. ”Sengaja kami menyelenggarakan banyak kegiatan ringan di acara ini. Kami berharap dengan adanya kegiatan semacam ini akan mampu mendongkrak hasil ujian para siswa agar dapat mencapai hasil yang optimal, karena siswa, khususnya kelas IX tentunya sangat jenuh setelah bergelut dengan try out dan les tambahan baik di sekolah maupun diluar sekolah,” ungkap Suparjan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan lomba, lomba keluwesanlah yang cukup banyak menyita perhatian seluruh warga sekolah. Betapa tidak, pemandangan yang tidak biasa, para siswa-siswi berpasangan bak Kartini-Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat unjuk kebolehan dengan berjalan disepanjang catwalk. Riuh penonton memadati acara yang diadakan di aula SMP N 1 Ngawen itu. Menurut Suparjan,S.Pd.M.Pd. melalui kagiatan seperti itulah siswa dapat menunjukkan bakat dan prestasinya diluar rutinitas sekolah.

Hari Kartini seharusnya memang dimaknai secara esensi. Esensinya adalah bagaimana hari ini diperingati sebagai momentum bagi perempuan Indonesia untuk berjuang,berjuang keluar dari pejajahan baik itu penjajahan kultural maupun struktural. Hal itu pulalah yang diharapkan dari peyelenggaraan kegiatan itu bagi SMP N I Ngawen. ”Ke depan kami berharap kegiatan ini menjadi agenda tetap tiap tanggal 21 April agar budaya peringatan Hari Kartini tidak pudar di masyarakat,” ungkap Suparjan.

Perjuangan untuk memajukan kaum wanita dari keterbelakangan ternyata tidak sia-sia. Di usia yang ke-130 tahun, perjuangan RA Kartini membuahkan hasil yang luar biasa, lebih mandiri dan patut disyukuri. Sudah banyak kemajuan yang diraih para Kartini muda.

Namun perjuangan tersebut tidaklah berhenti sampai disitu saja tapi terus dilajutkan demi kesejahteraan bangsa. Semua kemajuan yang diraih kaum wanita saat ini berkat perjuangan RA Kattini yang menginginkan kaum wanita melangkah maju meninggalkan belenggu ketertinggalan terutama dalam dunia pendidikan. Serta diharapkan dengan kemajuan dan perkembangan, arus modernisasi dan globalisasi yang mendukung kemajuan kaum wanita, hendaknya tidak meninggalkan budaya atau adat istiadat. (*)

SR edisi 66 -ADVETORIAL

SR-edisi 66 - GOLKAR master for Chair of area parliament

apologize possible wrong us in compiling sentence because newly phase learn.

Focus
Pre-Eminent PDIP, GOLKAR master for Chair of DPRD (area parliament)

Blora-Indonesia Suara Rakyat.-

This is is unique him and is complicated of legislative general election him ( year pileg) 2008 which is executed on the 9 April 2007 then. From other side complicated also mount difficulty of elector very high. But that way mount society participation of Blora high enough, namely gyrate 69 %, with joined forces with illegal voice assumption of elector of absentee.
Do not half the battle around 519.139 elector attend in TPS, from amount of elector counted 697.350 people.

End result acquirement of voice of PDIP as winner with meraup 85.687 voice, with acquirement 8 council chair. Acquirement of highest chair medium is exactly reached by Party Functional group by 9 Chair although amount only 77.114 voice. Partai Demokrat ( PD) dog in third position by 58.961 voice. Later;Then, PKB ( 33.752), PPP ( 29.765), Hanura ( 26.088). Hereinafter, PKS ( 18.835), Gerindra ( 15.395), PPIB ( 15.165), and PAN ( 14.629).

Which more interesting again the amount of womankind which sit this people proxy chair, experiencing of increase 400 % more previous disbanding. 11 Heroine of Blora ready to fight for womankind aspiration in Blora. His Super again member of DPRD Blora 2009-2014 this is predominated by new faces, namely around 38 people. Member medium old DPRD which still stay only 7 people.

Though before party of difficult democracy in this world is performed, many matter which enough fret in Blora. From other side storey;level education of elector Blora, above 50 % only grad of elementary school also the existence of threat of Golput becoming issue here.

Other side of impact gaoling it of caleg PKS that is at 2 Februari, Ceremony Judge adjudg three-month Sujad of penalty and prison of Rp 3 million subsider one coop months. He proven impinge Section 269 Law Number 10 Year 2008 about General election, cause campaign outside specified schedule is Commission General Election Of Blora. Sujad which enter in area election of Blora I ought to campaign at 19-25 January, non at 4 January.

Not to mention Committee moment Supervisor of General election of Central Java find hundreds of name of same in list elector of general election Remain to 2009 in Sub-Province of Blora. Panwaslu express there is not check of Commission General Election and there negligence element in compiling elector list remain to.

Even affect this is some LSM in Blora like BCC highlights fund update of data by KPU, what do not be exploited maximally. " I do not used up think how performance of KPU in pemutakhiran of data, clear though there is its fund from APBN, why still also happened double list," word Amin early last April.

Particularly before its pileg 2009, KPU assessed to have red notification by Bawaslu Jakarta hundreds of voting box along with hit damage voice paper of water
In the reality the constraint can overcome by KPU Blora proven by to the number of amount of elector using rights not of vote. Exactly making problem is final calculation moment of voice, found many some problem.

Summary in storey;level of KPUK the newly finish Monday ( 20 / 2) evening or 2 day of molor of its time. Tragic of him, till at 17.00 result of the general election not yet been signed by all delegation of eyewitness and parpol. Because, KPUK not yet pleno meggelar to specify result of general election. Chief of KPU Blora Moesafa have time to delay pleno stipulating of that result twice. Initialy agenda at 15.30. Because binding to sign in embryoly, pleno delayed at 16.30.

And that Schedule delayed again because binding it also not yet siap.''We still await out print result of general election to sign,'' word of Moesafa Summarize result of that last general election coloured by protest of Joko Supratno, secretary of DPC PDIP Blora. He is critic mistake of data District of Banjarejo which enter election area four. Joko have time to debate sufficiently long with Moesafa.

'' Why other district can, Banjarejo cannot (repair),'' its protest at the same time hands up of Moesafa. But, KPUK remain to be coherent and only asking for Joko write down its objection form which have been provided by institute organizer of general election.

'' Please raise objection in writing, because this enumeration remain to have to be continued,'' word of Moesafa. Besides, enumeration of that voice is also coloured some enumeration and repair repeat in a number of district caused by unegual data.
" Why moment read of summary happened change, that's which must be questioned by all party head in Blora," word of Ateng Sutarno. ( Roes).

Focus From other side

Wahono Chief of Panwaslu Kab.Blora
Disperse Don'T Issue, Reporting By holding responsible

Blora-Indonesia, Suara Rakyat.-

To the number of accusation some party which is flange personnel of Panwaslu accept to bribe, making chief gerah of Panwaslu (Supervisor of general election-red) sub-province of Blora Wahono. According to first one people this Panwaslu Blora, society shall party don't assess its institute performance
" As good citizen, when finding our member which accept bribe or any from all caleg immediately report by holding responsible. Don'T only throwing two-bit issue is society," word of Wahono.

As real activity evidence continue him, first Blora Panwaslu of times;rill in Indonesia succeed to bring process collision of general election until justice.
" You remember PKS caleg that is 2 of February last, Ceremony Judge adjudg three-month Sujad PKS legislative member candidate of fine and prison of Rp 3 million subsider one coop months, that's one of the real evidence of our activity," Friday sharpness ( 24 / 4) its workroom.

Beside that based on letter of bawaslu RI no 233/bawaslu/IV/2009 which accepted it 21 April 2009, x'self confess have informed against in writing finding all caleg which report to police party. At the letter told by slowest panwaslu 3 day after report of general election accepted. If Panwaslu do not report this intentionally, and do not act finding collision or report collision of general election, personnel of Panwaslu menaced by coop 3 months at longest 36 and least penalty 3 million until 36 million. " We remain to accept report collision of general election able to influence acquirement of voice, to a point 5 day before specifying result of general election nationally," express Wahono.

When asked how much accepted report until this news is written, wahono tell 6 exponent caleg. " We have menindaklanjutinya among others report of Caleg PDIP Susilo and is Double of Astuti and also from PKS Seno Margo caleg (legislative member candidate-red)," tandasnya.(Roes).

Marwan Effendy, Special Solicitor General Doing An Injustice
Public attorney of Indication Corruption in Determination of Legislative Voice

Jakarta-Indonesia, Suara Rakyat.-

Even free from general election crime ( general election), perpetrator bribe and extortion in general election still can be ensnared by corruption crime. Public attorney will act candidate of legislator ( caleg), district electoral college member ( PPK), and general election commission ( KPU) in concerned in general election corruption action.
'' That deed represent corruption doing an injustice because do not be arranged in glaring at general election,'' Special Solicitor General Doing An Injustice word of Marwan Effendy, in mass media boldness, Sunday ( 26 / 4)

Is told, public attorney have accepted many report the happening of corruption praktik, in the form of bribing, and extortion in determination of voice of caleg to be able to get away in legislative general election ( last 9 April pileg). Insincerity happened in storey;level enumeration of voice in PPK and of KPU sub-province/town/Province.
Marwan say, corruption determination of voice of caleg conducted at least with three modus. First, by filling contrengan at ballot which only menyontreng of name, of party, by enhancing contrengan at name of certain caleg.

Second, by transferring ballot to its friend of him by the name of x'self a caleg. '' Third, expressing validity by altering illegal ballot of its party or other party for caleg,'' he said.
This matter, continue Marwan, conducted by caleg cooperate with member of PPK and of KPU in area, it is of course with reward a number of money. '' That new corruption modusoperandi form. With rule of voice a lot will become legislative member, they play ballot” Marwan said.

According to him, instruction to act perpetrator of that extortion and bribery have been sent to all high public attorney head and head public attorney of country of se-Indonesia. Its section, that action can smirch pileg and only profiting a insincere caleg so that geting away to become legislative member.

Marwan affirm, member of PPK and of KPU can be ensnared to glare at corruption. Because, though do not be arranged in UU Officer, but according to UU Corruption status of PPK and of KPU can be compared to public servant. He promise, of related corruption doing an injustice reports menindaklanjuti of pemilu.(Roes)