SR edisi 65 - FOKUS

BACA ................... . . . . KLIK aja GAMBAR

FOKUS

Kusnanto ataukah Tomo Ketua DPRD Blora
BLORA, SR –
Hanya dalam hitungan hari lagi, ketua DPRD Blora periode 2009-2014 akan segera terpilih. Dua kandidat sudah muncul di kalangan masyarakat luas, Hartomi Wibowo ketua DPC PDIP dan Kusnanto Sekretaris DPD Partai Golkar Blora.

Kedua tokoh tersebut sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Blora, mengingat mereka dari dua partai besar penguasa dewan. Tepatnya tanggal 9 April 2009 itulah masa depan Blora ditentukan oleh pilihan masyarakat.

Mengapa kedua nama tersebut yang harus dimunculkan? Menurut Amin Faried, direktur BCC karena selama reformasi, kedua partai tersebut yang menguasai sebagian kursi DPRD Blora ini. “Untuk Blora memang basisnya partai nasionalis, logikanya partai yang berbasis nasionalislah yang nantinya terbanyak mengisi kursi dewan,” kata Amin.

Pertimbangan kedua menurut pria asal Jepon ini, masyarakat Blora yang sebagian besar pemilihnya tersebar di pelosok sudah tak asing lagi dengan nama Golkar dan PDIP. “Terlepas mampukah rakyat Blora di pedesaan menggunakan hak pilihnya dengan model centang ini, Kedua partai inilah bertahun-tahun selalu terdengar dan dilihatnya,” jelas Amin.

Ketika didesak partai apa dan siapa yang nantinya menduduki kursi no 1 di DPRD Blora, Amin menjawab diplomatis. Bahwa kesemuanya tergantung bagaimana para caleg kedua partai tersebut merebut simpati masyarakat. “Yang jelas baik PDIP maupun Golkar saya yakin sudah siap dana, karena mereka telah lama di DPRD,” ungkapnya.

Memang saat ini nomor urut bukan jaminan, jadi yang terpenting siapa caleg yang sering sosialisasi kemasyarakat itulah yang akan terpilih, lanjut Amin.
Lain lagi apa yang diungkapkan kalangan guru, mereka sebagian besar menjagokan Kusnanto akan duduk sebagai ketua DPRD Blora. Alasan mereka cukup sederhana, yakni pada pilgub lalu calon Golkar unggul di Blora. “Disamping itu lingkungan birokrasi sangat loyal pada pimpinan daerah, dan itu sudah bukan rahasia lagi,” kata Totok diamini 3 guru yang lain.

Sementara di kalangan pedagang pasar Blora, yang ditemui SR secara acak justru menjagokan PDIP akan memenangi pileg Blora. Sehingga secara tak langsung mereka Hartomi Wibowo nantinya menurut mereka akan duduk di Kursi DPRD Blora. “Aku jagokan PDIP nya, Pak Tomo akan jadi Ketua DPRD Blora,” kata Ngatmi didampingi 4 temannya, di pasar Induk Blora Selasa (31/3) lalu.

Di tempat terpisah H Haryono SD, salah satu caleg propinsi dari partai Golkar no urut 4, memprediksi Golkar akan unggul di Blora. Atas keunggulan inilah maka sesuai UU yang berhak menduduki kursi ketua dewan adalah kader Golkar.

Namun demikian Haryono yang juga mantan Lurah Kauman ini, meminta agar masyarakat berpikir secara jernih, sebelum menentukan pilihanya. “Pilihlah caleg yang menurut lubuk hatinya terbaik, yang mengerti dan peduli daerahnya,” ungkapnya.

Dia juga menggarisbawahi bila melihat perkembangan politik sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang ini, belum ada satupun anggota DPRD Jateng yang berasal dan domisili di Blora. Untuk itulah dia memberanikan diri sebagai caleg DPRD Jateng, dan siap membawa aspirasi masyarakat Blora yang selama ini selalu putus di tengah jalan.

“Yang saya harapkan hanya dukungan masyarakat dapil III khususnya warga Blora, untuk mencoret namanya, karena saya satu-satunya caleg propinsi cah Mbloro asli,” tandas Haryono SD. (Roes)

Yudhi Sancoyo
Bupati Blora
Pilihan Anda tentukan Tatanan Blora
BLORA, SR –
Banyaknya masyarakat Blora yang tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, ternyata menjadi perhatian Bupati Blora, RM Yudhi Sancoyo. Bupati Blora ke 26 ini sangat yakin, walaupun masyarakatnya tingkat pendidikanya rendah, tetap akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April mendatang.

Untuk itulah dia berharap masyarakat dalam mensukseskan Pileg 2009 ini, walau dirinya menilai pemilu saat ini merupakan pemilu tersulit di dunia. “Saya berharap agar masyarakat Blora menggunakan hak pilihnya, dengan memberi tanda centang pada caleg yang mereka percaya,” kata Yudhi.

Menurut Yudhi dengan partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya, berarti mereka sudah ikut berperan terhadap penataan Blora ke depan. “Dengan menggunakan hak pilihnya, secara tak langsung masyarakat akan ikut nerpartisipasi dalam tatanan demokrasi,” ungkapnya.

Disisi lain Bupati Blora ini berpesan agar masyarakat Blora menggunakan pikiran yang jernih dalam menentukan pilihannya. Karena pilihan masyarakat akan menentukan kemakmuran masyarakat Blora ke depan, yang tentunya akan diperjuangkan melalui wakil rakyat yang mereka pilih.

“Dengan memilih wakil rakyat yang dipercaya, akan menjadikan demokrasi dihormati. Sejatinya kekuasaan ada ditangan rakyat. Satu suara anda juga menentukan tatanan Blora ke depan,” tandas Yudhi. (Roes)

Sri Agustina
Wakil Ketua PAC PDIP Cepu
PDIP Tetap Penguasa DPRD
BLORA, SR –
“Saya tetap pegang PDIP yang unggul di Blora. Mengapa saya seoptimis ini karena masyarakat khususnya Cepu dan sekitarnya sudah mendarah daging pada partai pimpinan Bu Mega,” kata Sri Agustina, Wakil Ketua PAC PDIP Cepu.

Meneurut dia, di samping karisma dari Megawati, PDIP diuntungkan dengan nama besar proklamator RI yang juga presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno. Terlebih pernyataan Megawati yang menyatakan partainya oposisi terhadap pemerintah juga akan menambah simpati para pemilih. “Masyarakat Blora khususnya Cepu dan sekitarnya yang selama ini seperti dipinggirkan, tentunya akan berupaya membawa aspirasinya agar didengar pemerintah daerah. Saluran aspirasi yang tepat yakni PDIP,” jelas Agustina.

Ketika ditanya berapa perkiraan perolehan suara PDIP seluruh Blora, Wakil ketua PAC PDIP Cepu ini menjawab 14 kursi. Analisa dia dengan 14 kursi sudahlah cukup untuk memenangkan partainya di Blora.

“Realitis saja, pemilu kali ini menggunakan perhitungan suara terbanyak caleg, sehingga siapa caleg dan dari mana partainya akan berusaha mencari dukungan terbanyaknya. Angka 14 sudah cukup untuk mendudukan kadernya sebagai ketua DPRD Blora,” ungkapnya. (Roes)

Ateng Sutarno
Dikertur LSM Wong Cilik
50 Persen Golput dan Suara tidak Sah
BLORA, SR –
Direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno, juga tetap pada statemen semula bahwa tingkat pendidikan pemilih akan berdampak meningkatnya golput.

Asumsinya realitas masyarakat Blora terutama di pedesaan, banyak yang belum mengerti atau tidak tahu model pemilu kali ini. Di samping itu banyaknya para anggota DPR yang terlibat kasus korupsi, menyebabkan masyarakat apatis terhadap pileg ini. “Hampir setiap hari TV selalu muncul berita korupsi oleh para anggota dewan, inilah salah satu penyebab apatisnya masyarakat terhadap pemilu,” ungkap Ateng.

Dia juga memprediksi golput dan suara tidak sah lebih dari 50 persen. Untuk itulah dia menghimbau agar KPU dan panwas agar tidak terlalu kaku menerapkan aturan. “ Fleksibel saja, Mereka mau datang ke TPS saja kita harusnya menghargai dan terima kasih. Jangan justru dipersulit. Apa berani mereka disebut gagal dan bersedia mundur, bila golput dan suara tidak sah diatas 50 persen,” tegas Ateng. (Roes)

SR Edisi 65 - BLORA & KULANUWON

3 Bulan capai 50 Persen lebih
Blora, Suara Rakyat.-
Target yang dibebankan SKPD baru pada tahun ini, ternyata cukup realistis dalam pencapaianya.
Seperti pada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Blora dibawa pimpinan Heru Sutopo, cukup menjanjikan dalam pencapaian target tersebut. Dari target Rp. 800 juta yang dibebankan pada instansinya dalam 3 bulan setelah kantor ditetapkan telah merealisasi sebesar kurang lebih Rp. 500 juta.
“Walau kantor kami baru dan diberi target PAD sebesar Rp.800 juta, sampai dengan akhir bulan Maret telah berhasil menyetor kekas daerah lebih dari 50 perset dari target,” kata Heru Rabu (1/4) diruang kerjanya.
Menurut mantan kepala dipenda Blora ini, dana yang didapat pada SKPDnya berasal dari 400 SIUP Baru yang telah dikeluarkanya.
“Kami memang menekankan agar pada triwulan pertama agar para karyawan BPPT untuk bekerja keras, agar nantinya target yang dibebankan dapat terrealisasikan,”jelas Heru.
Hal ini bisa dilihat dari ke 400 SIUP tersebut, sekitar 25 perusahaan yang mengurus ijin adalah perusahaan yang berskala besar. Sedang Perusahaan berskala sedang sebanyak 75 dan berskala kecil sebanyak 300 perusahaan.
“Perusahaan besar yang bermodal diatas Rp.1 milyar, untuk skala kecil bermodal dibawah 200 juta. Interval kedua nilai modal itu, yakni 200 juta – kurang dari Rp. 1 Milyar kami golongkan skala menengah,” ungkap Heru Sutopo.
Untuk itulah dia berharap apapun usaha masyarakat Blora, hendaknya memintakan ijin resmi dari instansinya. Alasannya bila nanti ada berupa kucuran dana bantuan usaha yang didapat dari pusat, provinsi dan Kabupaten maka perusahan yang telah mempunyai ijin lebih diutamakan.
Ketika didesak SR apakah dirinya sanggup menjamin dalam pengurusan ijin, tidak dipersulit atukah dibebani biaya yang mahal, heru menyatakan sanggup. “Kami menjamin pengurusan perijinan tidak akankami persulit, karena kami juga dipantau langsung oleh deputi MenPAN,”tegasnya. (Roes)

159 Anggota TNI/Polri & 46 anak di bawah umur masuk DPT
BLORA, SR – Data jumlah anggota TNI/Polri yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum (pemilu) 2009 cukup mengejutkan. Data Senin (30/3) malam, di Blora saja sudah terdata 159 orang, dan diperkirakan jumlah itu akan terus membengkak.
Dari 159 orang anggota TNI/Polri yang nama-namanya masuk DPT, hasil klarifikasi lapangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Blora, terbanyak ada di Kecamatan Randublatung (54 personil), Kecamatan Jepon (39 personil), Kecamatan Tunjungan (14) dan sisanya tersebar di sebelas kecamatan lainnya antara 2-8 nama.
”Data angggota TNI/Polri yang masuk DPT ada di 14 kecamatan, dua kecamatan lainnya tidak ditemukan,” kata Hestiningsih, anggota Panwaslu Blora Koordinator Bidang Umum dan Pembinaan Organisasi (UPO).
Menurutnya, Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 295 desa/kelurahan se-Blora, saat ini masih sibuk melakukan klarifikasi, termasuk data DPT ganda, pemilih yang meninggal dunia, pemilih tidak jelas, pemilih masuk DPS tidak muncul DPT dan masalah lainnya. ”Hasil rakor dengan Panwaslucam se-Blora, ada 118 anggota TNI dan 41 anggota Polri masuk DPT, ” jelas Hestiningsih.
MD masuk DPT
Masuknya beberapa anggota Polri yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2009 membuat Kapolres Blora AKBP R Umar Faroq merasa prihatin. Menurut Kapolres adanya anggotanya yang masuk DPT merupakan murni kesalahan saat pendataan yang dilakukan oleh petugas, bukan unsur kesengajaan dari anggota Polri. Sebab telah ditegaskan bahwa semua anggota polisi harus bersikap netral.
”Bukan polisi yang nyelonong masuk DPT namun kesalahan saat pendataan yang dilakukan, padahal pendataan itu dilakukan sejak lama dan tidak di cocokkan lagi sampai saat ini,” ungkap R Umar Faroq kepada SR , Senin (30/3).
Dari data yang diperoleh bahwa dari 41 anggota yang masuk DPT kebanyakan adalah yang masih muda dan baru menjadi anggota polisi. Saat pendataan katanya anggota yang masuk DPT,masih berstatus sebagai pelajar atau belum jadi polisi, saat itulah dia terdaftar sebagai pemilih. ”Setelah jadi polisi ternyata data itu tidak dihapus, jadi tidak ada unsur kesengajaan,” tambahnya. Untuk itu Kapolres berharap agar petugas tidak memberikan undangan kepada anggotanya yang masuk dalam DPT sehingga tidak akan memilih.
Selain nama anggota TNI/Polri yang masuk DPT terus bertambah, ternyata jumlah DPT ganda juga terus meninggi, dari sebelumnya yang hanya 512 orang, Senin malam terdata mencapai 1.828 lebih, pindah tempat 387 orang dan masuk DPS tidak muncuk di DT 152.orang.
Anak di bawah umur yang sebelumnya hanya masuk empat orang di wilayah Kecamatan Kota Blora, satu diantaranya baru berusia 2,4 tahun dengan status KK sudah menikah, jumlahnya juga bertambah menjadi 46 anak yang masuk DPT, terbanyak di Kecamatan Kota Blora (13), Japah (7), Jiken (6), Banjarejo (6) dan kecamatan lainnya..
Sementara ini pemilih yang meninggal dunia (MD) masih masuk di DPT mencapai 1.526, padahal ada yang sudah meninggal 3-5 tahun lalu, terbanyak di Kecamatan Blora (302), Banjarejo (301), Japah (265), Sambong (195) dan kecamatan lainnya. (Gie)

Kulanuwon

Partisipasi Tionghoa dalam Pemilu 2009
(oleh :Drs.Ec.Agung Budi Rustanto*)
Dalam pemilu 2009 ini besarnya animo warga Tionghoa, untuk jadi caleg atau berperan dalam parpol menunjukkan makin adanya kesetaraan antara warga Tionghoa dengan yang lain di negeri ini. Dengan berpolitik, warga Tionghoa ingin menentukan masa depan, khususnya masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan tidak ada lagi praktek diskriminasi.
Pileg 9 April dan Pilpres 9 Juli 2009 siap digelar. Sebagai bagian integral bangsa, warga Tionghoa tak mau ketinggalan berperan serta. Beberapa waktu lalu tanpa sengaja penulis saat berkunjung ke tempat mertua, tepatnya 11 Maret 2009 di Surabaya, mengikuti diskusi bertajuk ‘Masa Depan Politik Tionghoa’. Para caleg Tionghoa lintas parpol asal Surabaya hadir pada kesempatan itu.
Peran serta warga Tionghoa dalam Pileg dan Pilpres boleh jadi layak dicatat oleh Muri, karena memang ada minat dan antusiasme yang luar biasa, seperti diungkapkan Hendy Prayoga. Dalam rekor jumlah caleg, ada peningkatan 100 persen lebih bila dibanding Pileg 2004.
Jika pada 2004, ada 100 warga Tionghoa memberanikan jadi caleg, kini jumlah yang masuk dari total 11.000 caleg (baik untuk pemerintah pusat, tingkat I dan II), terdapat 213 caleg Tionghoa yang tersebar di 38 parpol. Di jalan-jalan protokol di kota-kota besar seperti Surabaya atau Jakarta. Bahkan Blora foto dari beberapa caleg Tionghoa diantaranya Erwin (putra H Tiksun), Ike (pemilik Aman Seluler), Sefiana (Jepon), Hari Riyanto dan lain-lain, sudah akrab dengan publik Blora.
Apa yang dicari para caleg Tionghoa? Banyaknya caleg Tionghoa bisa dijadikan indikasi betapa warga Tionghoa tidak sekadar punya kesadaran politik, tetapi juga punya gairah politik yang tidak bisa dianggap kecil lagi. Seperti diketahui, pasca-Tragedi 1965, warga Tionghoa tenggelam dalam kancah perpolitikan Indonesia, seiring dengan kebijakan Orba yang menggiring etnis Tionghoa untuk menjauhi arena politik.
Akhirnya, cap sebagai “homo economicus” pun lebih melekat pada komunitas ini. Bahkan, sebagian generasi tua dari warga Tionghoa yang mengalami pahit getir dituduh mendukung PKI dan RRT, hingga sekarang masih mengidap trauma setiap kali bicara politik.
Keberanian sebagaian warga untuk menjadi caleg dalam Pileg 2009, menurut hemat penulis, layak disyukuri. Yang penting, mereka berani mencoba terjun di arena politik praktis. Mereka tidak lagi diinggapi ketakutan untuk berpolitik.
Meski sudah ada caleg Tionghoa, apakah suara etnis Tionghoa otomatis akan jatuh kepada para caleg Tionghoa? Mustofa Liem, Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk Kesetaraan, tentu saja jawabnya adalah tidak. Sebab belum tentu juga para caleg Tionghoa itu bisa dengan mudah mendulang suara dari suara warga Tionghoa yang hanya 5 persen dari 225 juta penduduk negeri ini.
Bisa dipastikan suara warga Tionghoa sebagian besar akan jatuh pada caleg yang bukan Tionghoa. Bila warga Tionghoa hanya memilih para caleg Tionghoa atau katakanlah ada skenario bahwa warga ini wajib memilih caleg dari warga Tionghoa, maka ini justru sebuah “set back” atau kemunduran. Kalau demikian, itu berarti bangkitnya kembali politik primordialisme.
Oleh sebab itu, suara warga Tionghoa diserahkan saja pada hati nurani masing-masing pemilihnya. Ada baiknya, suara warga Tionghoa diberikan kepada caleg terbaik, yang punya visi kebangsaan dan kemanusiaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik
Perlu dipertimbangkan platform dan track record caleg. Pertimbangkan juga level pendidikan, integritas pribadi dan moral, serta perilaku politik yang baik. Yang penting lagi, dalam Pileg atau Pilpres kali ini ada peran serta atau partisipasi aktif.
Lebih baik memang tidak golput, meski bila ada yang golput kita harus menghargai, karena golput yang muncul dari pilihan nurani sebenarnya juga merupakan sebuah pilihan politik. Apalagi toh, pemilu bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam waktu singkat.
Jangan lupa pula, memberikan suara dalam Pileg atau Pilpres adalah tugas mulia juga untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Tak perlu semua harus jadi caleg. Menurut Amien Rais, sebenarnya terlalu sempit jika kalangan Tionghoa hanya bermain di wilayah politik kepartaian.
Politik kekuasaan atau kepartaian dengan menjadi caleg, sebenarnya merupakan lahan kecil saja bagi warga Tionghoa. Jadi ikut memilih punya makna signifikan. Seperti diketahui ada perbedaan antara politik kekuasaan (power politics) dan politik kenegaraan (state politics). Keterlibatan aktif dalam politik kepartaian merupakan realisasi dari politik kekuasaan.
Tujuan dari perjuangan politik partai adalah meraih posisi atau kekuasaan lewat kursi legislatif atau kursi nomor satu di negeri ini. Sedangkan wilayah gerak politik kenegaraan mengatasi kerja politik partai. Politik kenegaraan bertujuan mengupayakan kebaikan bersama semua warga (bonum commune).
Di atas segala-galanya, besarnya animo warga Tionghoa untuk jadi caleg atau berperan dalam parpol menunjukkkan makin adanya kesetaraan antara warga Tionghoa dengan yang lain di negeri ini.
Memang tidak ada demokrasi, jika prinsip kesamaan dan kesetaraan di dalam berpolitik diingkari. Dengan berpolitik, warga Tionghoa tidak ingin dianggap sebagai pelengkap penderita saja seperti pada masa lalu. Mereka tak ingin keberadaan atau eksistensinya ditentukan pihak lain. Dengan berpolitik, warga Tionghoa ingin menentukan masa depan, khususnya masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan tidak ada lagi praktik diskriminasi.
Tentu saja, masa depan seperti itu tidak bisa diupayakan sendiri. Sebagaimana dalam politik ada koalisi lintas parpol, demikian pula dalam realita hidup, kita juga tidak mungkin sendirian atau bersikap ekslusif dan tertutup. Hanya dengan jalinan kerja sama atau sinergi dengan berbagai komponen bangsa, masa depan cerah seperti itu akan bisa kita gapai bersama.

*) Redaktur tabloid Suara Rakyat

SR Edisi 65 - OLAH RAGA & RAGAM

BACA ....... . . . . KLIK pada gambar

Lomba Tata Upacara Bendera
Sisihkan 4 Korwil, SMPN 1 Blora Dikirim ke Pati
BLORA, SR - Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemuda Olahraga Propinsi Jateng nomor 426.3/0235/II/2009 tentang lomba tata upacara bendera, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga (Disbudparpora) Blora gelar seleksi awal.
Setelah melalui seleksi 4 korwil SMP wilayah Blora beberapa waktu lalu, terpilih empat regu. Keempat regu tersebut yakni Korwil I terpilih SMPN 1 Blora, Korwil 2 Cepu diwakili SMPN 3 Cepu. Sedang Korwil 3 Randublatung terpilih SMPN 3 Cepu dan SMPN 1 Kunduran wakil dari korwil 4.
Hal itu diungkapkan Kepala Disbudparpora Pudiyatmo melalui Kabid Pemuda Olahraga Sudharmono di sela-sela pelaksanaan final tersebut. “Mereka semua merupakan regu terbaik di daerahnya, makanya anda lihat semua gerakannya benar-benar sempurna. Sehingga kami harus teliti, sebelum menentukan siapa yang layak mewakili Blora ke Pati,” jelasnya.
Menurut Pria yang mirip Prabowo Subianto ini, pelaksanaan sepenuhnya melalui anggaran APBD 2009 yang belum pasti kapan penetapanya. “Karena itu instruksi dari propinsi, ya anda tahu lah kami cari dari dana lain dulu,” terangnya, Rabu (25/3).
Pertandingan final itu sendiri dilaksanakan di dua tempat, GOR Mustika untuk baris-berbaris dan Halaman SMPN 6 Blora untuk pelaksanaan upaca bendera. Setelah melalui perhitungan yang sangat rumit, akhirnya dimenangkan regu dari SMPN 1 Blora dan berhak mewakili Blora ke Pati.
Sudharmono juga menambahkan pelaksanaan final tingkat karesidenan itu sendiri akan dilakukan pada tanggal 4 bulan mendatang.
Untuk itulah setelah regu SMPN 1 Blora terpilih maka selajutnya akan kami bina lebih serius bersama guru sekolahnya, agar nantinya dapat maju lagi ke Propinsi. “Sebagai langfkah awal dengan pertimbangan pengalaman tahun lalu, sehari sebelumnya kami akan berangkat ke Pati agar esoknya biar fit,” tambahnya. (Roes)

Mulai TC, Masih Buru 5 Pemain Jadi
BLORA, SR – Persiapan Persikaba (Kabupaten Blora) menyonsong bergulirnya kompetisi Divisi I tidaklah main-main. Pasalnya tim manajemen telah mematok target lolos di divisi utama. Hal itu membuat pelatih Bonggo Pribadi mulai meracik materi pemain baik pemain local Blora maupun luar Blora.
Humas Tim Manajer Sri Wiyono mengatakan bahwa seleksi pemain yang dilakukan sejak 19-30 Maret telah menghasilkan 25 pemain untuk tim inti. 25 pemain tersebut enam diantaranya adalah pemain lokal yang akan magang.
“Tim memang telah memilih 25 pemain namun demikian kami masih butuh lima pemain lagi, rencananya akan kami ambil pemain yang sudah jadi dan berpengalaman bermain di kompetisi liga Indonesia,” ungkap Ono, demikian panggilan akrabnya, Rabu (1/4).
Menurutnya dengan materi yang ada dirasa kurang, karena materi hasil seleksi berintikan pemain lokal Blora dan beberapa pemain dari luar, namun dari segi pengalaman dan jam terbang masih perlu ditambah sehingga tambahan pemain yang sudah jadi menjadi kebutuhan.
Sebelumnya beberapa nama yang tenar pernah diincar tim berjuluk laskar sunan pojok ini, seperti Asep Dayat dan beberapa pemain dari Persela Lamongan. “Ada beberapa pemain yang sudah punya nama telah kami kontak, tinggal menunggu mereka untuk dilakukan seleksi,” tambah Ono.
Lebih lanjut Ono mengatakan kalau pasca seleksi pemain maka mulai 1 April semua pemain akan melakukan pemusatan latihan (TC) secara rutin hingga berlangsungnya kompetisi divisi satu.
“Mulai Rabu sore semua pemain sudah melakukan TC di Stadion Kridaloka Jepon, sebab Stadion Kriodosono saat ini sedang dibenahi sehingga lokasi TC di pindahkan,” ujarnya. (Gie)

Antisipasi Pelanggaran, Panwascam Bentuk Pokja
NGAWEN, SR - Kinerja tim Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) dan Satpol PP Kecamatan Ngawen, dalam menertibkan jalannya kampanye Pemilu 2009 cukup membuahkan hasil. Memasuki minggu ke-6 kampanye, belum terjadi pelanggaran parpol yang signifikan di wilayah itu.
Menurut keterangan Anggota Panwaslu Ngawen, Sukirno, pelanggaran hanya terjadi pada pemasangan atribut parpol dan alat peraga kampanye di tempat atau fasilitas umum. ”Sampai saat ini,wilayah Ngawen cukup kondusif dalam hal pelanggaran parpol,pelanggaran yang banyak terjadi hanya pada pemasangan atribut parpol di tempat umum,” katanya Senin (30/03 )di ruang kerjanya.
Dia juga mejelaskan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban, antara lain atribut parpol dipasang di tempat yang terlarang sebanyak dua kali. “Pelanggaran seperti pemasangan stiker dan poster parpol, pada tiang listrik dan pohon di sepanjang jalan raya sudah kami tertibkan sejak minggu-minggu awal kampanye,” jelas Sukirno.
Disisi lain, ketua Panwaslu Ngawen, Nasuka menambahkan, untuk meminimalisir angka pelanggaran parpol, Panwaslu Ngawen telah membentuk 5 Pokja (Kelompok Kerja). Kelompok ini nantinya bertugas untuk mengawasi mulai dari jalannya kampanye, sampai pelaksanaanya. “Mereka juga bertugas melaporkan pelanggaran-pelanggaran parpol di wilayah kerjanya masing-masing,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan kelompok kerja yang dibentuknya, bertujuan jika suatu ketika terjadi pelanggaran pemilu maka masing-masing kelompok kerja dapat langsung turun tangan untuk mengantisipasinya. “Sehingga secara tak langsung dapat menekan jumlah pelanggaran,” ungkap Nasuka.
Ketika ditanya SR kapan dibentuknya pokja tersebut, Nasuha menjawab sejak Panwaslu Ngawen dilantik. “Disamping karena alasan pelanggaran, pokja ini kami bentuk dengan alasan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Ngawen yang cukup banyak, yakni 29 desa dan kelurahan,” pungkasnya. (Ren)

SR Edisi 65 - LINTAS KECAMATAN & PANTURA

Gerbong BBM Pertamina Anjlok
Lalu lintas macet hampir satu jam
BLORA, SR – Gerbong bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina anjlok di Cepu, Sabtu (28/3) sekitar pukul 11.30. Lokasinya anjloknya BBM yang tepat di perempatan jalan tersebut membuat lalu lintas macet hampir satu jam. Hal itu disebabkan 11 gerbong tersebut melintang di tengah jalan. Menurut warga setempat, kejadian seperti itu sudah sering terjadi. ‘’Seingat saya sudah lima kali ini,’’ ujar Suparno, warga setempat.
Bahkan, beberapa tahun lalu, gerbong BBM tersebut sempat mengalami tabrakan dengan sebuah mobil juga dirempatan tersebut. Karena tidak ada palang pintunya, lokasi tersebuat tergolong rawan. Akibat kecelekaan tersebut beberapa gerbong sempat meledak sehingga mengakibatkan kebkaran hebat yang meludeskan beberapa kios dan toko di sekitar lokasi.
Menurut Basilius Sudarjanto masinis lokomotif yang menarik gerbong tersebut, kejadian sekitar pukul 11.30. Saat itu dia baru saja menarik 16 gerbong kosong yang sebelumnya berisi BBM ke depo Cepu. Rencananya, gerbong tersebut akan ditarik ke stasiun Cepu kemudian melanjutkan perjalanan ke depo Pertamina Rowulu di Jogjakarta. Gerbong yang anjlok adalah gerbong nomor 11. ‘’Namun, berada di perempatan salah stu gerbongnya anjlok,’’ ujar masinis yang tinggal di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Cepu tersebut.
Meski demikian, dia terus menarik gerbong yanga anjlok sampai di posisi aman, yakni di jalur rel di seberang jalan raya. Sementara, gerbong yang tertinggal di perempatan tetap melintang sehingga membuat lalu lintas macet. Karena kendaraan dari maupun arah ke Cepu tertahan. Pihak stasiun Cepu kemudian mengerahkan tenaganya untuk ’memreteli’ gerbong tersebut satu persatu. Kemudian dengan dibantu masyarakat mendorong ke pinggir jalan. Karena harus dilakukan satu persatu dengan didorong dengan cara manual, sehingga, membutuhkan waktu hampir satu jam sebelum gerbong yang melintang itu bisa disingkirkan. Rangkain gerbong dibagi dua, yakni tujuh gerbong di utara perempatan dan empat gerbong termasuk gerbong yang rodanya anjlo didorong ke selatan perepatan. ’’Lima gerbong lainnya sudah bisa ditarik dengn lokomitif, sehingga hanya 11 yang tetinggal,’’ tambahnya.
Menurut masinis berusia 55 tahun itu, sebenarnya dia sudah sampai ke depo Cepu pada pukul 02.00 malam. Karena Pertamian tidak melayani bongkar pada malam hari, 16 gerbong yang dia bawa dari Rowulu itu dibongkar isinya pada pagi hari. Setelah semua isi dibongkar di depo Cepu, gerbong yang kosong ditarik ke luar. ’’Jadi langsirnya berkali-kali. Begitu kosong kita tarik kemudian disambung sampai semuanya selesai baru kita keluar dari depo,’’ terangnya.
Menurut karyawan PT KAI yang segera memasuk masa pensiun tersebut, diperkirakan anjloknya gerbong itu karena kondisi rel di perempatan yang tidak rata. Sehingga begitu dimuati beban lokomotif dan gerbongnya ada bagian yang ambles. Diperkirakan juga cuaca panas yang terik memengaruhi kondisi rel. Hanya, menurut dia, kejadian seperti itu sudah sangat sering dia alami.’’Sudah tidak kaget Mas. Saya sudah 12 tahun bergelut dengan hal-hal seperti ini,’’ tandasnya.Begitu gerbong bisa dipinggirkan, petuga dari stasiun Cepu langsung dikerahkan untuk mengangkat gerbong yang anjlok tersebut. Menurut kakek empat cucu itu, dibutuhkan minimal satu jam untuk memosisikan gerbong ke posisi semula. Sampai siang kemarin, gerbong yang anjlok itu masih diusahakan untuk diangkat.’’Nanti kalau sudah selesai, kami cek kondisinya, kalau tidak ada masalah bisa jalan lagi. Kalau melihat kondisinya memang tidak ada masalah, setelah diangkat bisa jalan lagi,’’ tegasnya.(Tin)

Usia 85 Tahun, Sukardi Tetap Nyaleg
KUDUS, SR - “Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, manfaatkanlah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa wafatmu”. Kalimat itulah yang dijadikan acuan dan semangat bagi seorang bapak berumur 85 tahun dalam memperjuangkan ide-idenya dan demi melanjutkan perjuangan para pendahulunya.
Adalah Sukardi A pria berpenampilan kalem namun cukup berwibawa ini walau usianya sudah mendekati angka 100 tahun, dia tetap konsisten dalam upaya menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral dan kemiskinan.
Sebagian orang mungkin sempat mengira bahwa Mbah Kardi, demikian nama panggilanya, adalah Suharto (presiden RI ke II), atau mungkin mengira bahwa dia masih ada hubungan keluarga dengannya, karena memang wajah dan bodi fisiknya mirif dengan bapak pembangunan tersebut. Walau dia bukan Suharto dan juga tidak ada hubungan keluarga denganya. Namun konsep dan pemikirannya ada kesamaan.
Terbukti ketika ditanya apa konsep untuk menyelamatkan dan membangun bangsa ini, dia menjawab “Masyarakat harus dicukupi kebutuhan makannya mas, masyarakat kenyang negara pasti aman” demikian terangnya kepada SR, Kamis (2/4) lalu.
Selanjutnya dia terus menyampaikan motto perjuanganya dengan bahasa jawa yang khas “Nyandang Rapet, Mangan Wareg, Turu Anget, biso minterke bocah, lan kasarasane bocah, sama dengan sandang pangan dan papan tercukupi, kesehatan dan pendidikan terlayani.
Pria yang telah dikarunia 4 anak dan sudah memiliki cucu ini, memang memiliki sifat kebapakan dan pandai ngemong, karena sesungguhnya dia adalah mantan seorang guru. Dengan pengalamannya menjadi seorang guru tersebut. Walau umurnya sudah cukup tua dia masih meiliki semangat muda, sehat dan enegik.
Untuk memperjuangkan ide-ide besar tersebut, dalam pileg tahun April 2009 nanti akan maju menjadi caleg DPR RI melalui partai RepublikaN dengan daerah pemilihan meliputi Demak, Kudus, Jepara.
Sesuai dengan keinginan Tuhan bahwa kunci kemakmuran dan keamanan sebuah negara terletak pada bagaimana para pemimpin mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Konsep inilah yang dijadikan pijakan seorang Sukardi dalam memperjuangan nasib wong cilik “Ini selaras dengan ajaran Illahi Qs Al Quraisy ayat 4” yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.
Mbah Kardi bersama teman-temannya di Kudus, Jepara Demak melalui partai RepublikaN memiliki komitmen untuk memperjuangkan ide-ide besar tersebut dengan mengusung calon presiden Hamengku buwono X, karena mereka yakin HB adalah salah satu figur calon presiden yang tahu rakyat alit.
Semangat itu pula yang dijdikan strategi untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya di Kudus pada pemulu nanti. Adalah Sunarto teman dekat mbah Kardi yang asli warga Kudus, sebagai ketua Parta RepublikaN Kabupten Kudus, dia juga maju menjadi Caleg DPRD Kudus untuk dapil Kecamatan Kota dan Jati. Pria dengan perawakkan kecil ini menggunakan strategi kampanye dengan melakukan silaturahmi dari rumah ke rumah. “Demikin lebih efektif mas, langsung menuju sasaran,” terangnya. (Mad)

SR edisi 65 - ADVETORIAL

SR Edisi 65 - ADVETORIAL

SR edisi 64 - F O K U S

Ingin Baca .....??? Klik Gambar ... !.. ! ...!!

Fokus
Polemik Seputar Kartu Saku Caleg
KPU Tidak Melarang Kartu Nama Caleg
BLORA, SR - Peningkatan kesejahteraan rakyat kecil? Peningkatan kualitas pendidikan? Peningkatan kesejahteraan guru?dan lain-lain. Itulah slogan yang tak asing ditelinga masyarakat, karena sering digembar-gemborkan para caleg pada saat ini.
Padahal pemilu legislatif (pileg) di Indonesia merupakan pemilu tersulit di dunia, sehingga muncul opini di masyarakat akankah pesta demokrasi ini berhasil. Hal ini diungkapkan Sudarto wakil Kasek SMK swasta di blora, saat ditemui SR Kamis (19/3) lalu
Menurut dia banyaknya partai peserta pemilu dan jumlah calegnya menjadi salah satu kendala masyarakat Blora khususnya.
“Disamping tentunya tingkat pendidikan masyarakat Blora khususnya di desa-desa, yang masih jauh dari kata berpendidikan,” katanya
Kendala lainnya adalah banyaknya faktor yang seolah-olah membatasi para pemilih. Diantaranya para pemilih tidak diperbolehkan membawa kartu nama yang dibekali caleg pada saat di TPS dan meminta bantuan bagi pemilih yang buta huruf atau tua.
Menanggapi hal ini Moesafa, Ketua KPU Blora membantah tegas statemen yang muncul di masyarakat, seolah KPU membatasi hak seseorang.
Menurutnya sebagaimana diatur dalam undang-undang KPU menyarankan agar tidak membawa alat peraga kampanye di TPS, termasuk kartu saku atau kartu nama caleg yang dibagikan ke para pemilih.
“KPU tidak melarang membawa kartu nama caleg, tapi hanya melarang beredar di TPS karena hal itu dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye,” kata Moesafa.
Disisi lain dia juga menyarankan pada partai politik dan para caleg, agar tidak membekali kartu saku atau kartu namanya pada pendukungnya Alasanya bila kartu nama tersebut dibawa ke bilik suara, dikhawatirkan tertinggal atau sengaja ditinggal pemilih.
Sementara menanggapi pasal 31 Peraturan KPU no 3/2009 terutama pada pengertian mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPU mengatakan bisa meminta bantuan petugas TPS.
“Tentunya atas persetujuan para saksi dari parpol yang ada disitu,” ungkapnya.
Di tempat terpisah Direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno, juga mengkritik statemen KPU yang sangat sulit dicerna masyarakat Blora pada umumnya. “Jangan membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat, pemilu kali ini merupakan pemilu tersulit sejak Indonesia merdeka,” katanya
Asumsinya realitas masyarakat Blora terutama di pedesaan, banyak yang belum mengerti atau tidak tahu model pemilu kali ini. Disamping itu banyaknya para anggota DPR yang terlibat kasus korupsi, menyebabkan masyarakat apatis terhadap pileg ini. “Hampir setiap hari TV selalu muncul berita korupsi oleh para anggota dewan, inilah salah satu penyebab apatisnya masyarakat terhadap pemilu,” ungkap Ateng.
Dia juga memprediksi golput dan suara tidak sah lebih dari 50 persen, bila KPU atau Panwaslu masih mempersulit pemilih. “Mereka mau datang ke TPS saja kita harusnya menghargai dan terima kasih. Jangan justru dipersulit, kalau nanti pemilih yang datang kurang dari 50 persen siapa yang dipersalahkan,” tegas Ateng. (Roes)

Fokus Samping
Wahono Larang Kartu Nama Caleg di TPS
Blora, Suara Rakyat.-
Ketua panwaslu kabupaten Blora Wahono, menyatakan segala atribut yang berkaitan dengan partai atau caleg peserta pemilu, dilarang masuk ke TPS. Termasuk juga kartu nama para caleg, yang dibuat para caleg untuk mengingatkan para orang tua.
“Kartu nama merupakan atribut pemilu, jadi dengan tegas saya larang untuk dibawa didalam TPS ataupun bilik suara. Ini sudah diatur pada Undang-undang Pemilu,” katanya.
Wahono juga menggarisbawahi, bila hal ini tetap dilanggar para pemilih, dirinya tidak segan-segan memproses secara hukum. “Kami tak segan-segan akan menempuh jalur hukum bila hal ini dilanggar,” tegasnya.
Disamping itu Wahono yang juga ketua PWI Pokja II Jateng ini, mengkritik dan menyarankan KPU untuk menyediakan meja yang besar pada bilik suara mendatang.
Alasanya cukup sederhana, yakni kartu suara yang akan diberikan pada para pemilih ukurannya sangat besar.
“Kami juga sudah membuat secara resmi ke KPU Pusat tentang ukuran meja tersebut, bila KPU nantinya hanya menyediakan meja kecil di TPS maka akan sangat menyulitkan pemilih. Baik untuk meletakan kartu itu ataupun untuk melipatnya kembali,” jelasnya.
Sedangkan tutup samping bilik suara, dia menyarankan dibuka secara miring, agar ruang lingkup untuk meja lebih luas.
“Saya tidak bisa bayangkan apa jadinya bila di TPS hanya disediakan meja kecil, kartu suara besar. Bagaimana kesulitan para pemilih dengan waktu 5 menit untuk 4 kartu suara, untuk menentukan pilihanya dan melipatnya kembali,” ungkap Wahono.(Roes)

H.Haryono SD
Jangan Persulit Pemilih
Blora, Suara Rakyat.-
Pernyataan yang terlontar dari ketua Panwaslu Blora Wahono mendapat somasi dari Caleg Partai Golkar Dapil III DPRD Propinsi Jateng no urut 4, H. Haryono SD.
Menurut Haryono apa yang dilontarkan ketua panwaslu tersebut, hanya penjabaran yang dangkal terhadap undang-undang “Kartu nama yang kami berikan bukan merupakan atribut partai ataupun caleg, tolong dipelajari arti dari atribut itu sendiri,” kata Haryono.
Disisi lain Haryono yang juga mantan wakil ketua DPRD Blora ini, menyayangkan pengertian yang sepihak dari bilik suara bagi para pemilih.
“Bilik Suara adalah Hak dan kewenangan mutlak pemilih dan apapun yang dilakukan pemilih disitu tidak bisa diganggu. Didalam bilik Itulah arti pemilu yang rahasia,” tegasnya.
Maka dia berharap pada KPU atupun Panwaslu agar tidak mempersulit para pemilih. “Tolong yang namanya pemilih jangan dipersulit, mau dating ke TPS saja sudah Alhamdulilah, sebab tidak ada sanksi hukum bagi para pemilih yang tidak datang di TPS,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan diluar negeri memang ada yang menetapkan sanksi hokum bagi para pemilih yang tidak menggunakan suaranya. “diluar negeri sanksi hukumnya tiga bulan hukuman kurungan, Jadi permudahlah pemilih agar mau datang menggunakan hak pilihnya,” tambah Haryono.(Roes)