BERUBAH

Web Berubah >>>  Click Here

klik ==> http://www.infoku18.co.cc/2012/04/infoku-parlemen-edisi-28.html

SRblora edisi 99 - PERDA MIGAS BLORA

Perbup Transparansi Migas Kabupaten Blora resmi Ditetapkan

BLORA, SR-. Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, Peraturan Bupati (Perbup) mengani transparansi minyak dan gas (Migas), ternyata sudah jadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Blora Adi Purwanto.

"Perbup transparansi migas sudah jadi, Mas. Pertanggal 1 Juli 2010," ujar kepala Distamben itu kepada SR belum lama ini.

Ia pun mengaku senang dengan telah ditandatanganinya Perbup transparansi migas itu. "Ini merupakan perkembangan baru perminyakan di Blora. Bahkan di antara daerah penghasil migas tanah air, baru Blora yang memiliki," tambahnya.

Mantan bupati Blora RM Yudhi Sancoyo ketika dikonfirmasi membenarkan jika Perbup transparansi migas itu memang sudah jadi.

"Dengan transparansi, kesemuanya akan dapat diselenggarakan dengan keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan," tuturnya.

Ia juga mengemukakan, dengan adanya keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan dalam pengelolaan migas itu, diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat Blora.

"Sehingga filosofi Blora Batok bolu isi madu dapat segera terealisasi," harapnya. (Roes)

SR edisi 99 - JAM KERJA PNS BLORA

PNS Blora Bekerja cuma 4,5 Hari

BLORA, SR- Bupati Blora, Djoko Nugroho mengaku prihatin dengan hari kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab setempat yang hanya 4,5 hari. Soalnya, mereka tidak kembali bekerja setelah salat Jumat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora segera menegaskan kembali bahwa dalam sepekan PNS bekerja penuh selama lima hari setelah selama beberapa tahun mereka bekerja hanya 4,5 hari kerja dalam seminggu.

Menurut dia, Minggu lalu, akibat ketidakdisiplinan tersebut, pelayanan masyarakat terganggu.

Mereka hanya efektif bekerja setengah hari, sebab pukul 11.00 WIB kantor sudah tutup dan pegawainya pulang. "Kondisi tersebut sangat mengganggu layanan kepada masyarakat.

Kami segera membuat aturan bawah setelah salat Jumat, PNS harus kembali kerja dan masuk kantor sampai pukul 15.00," katanya.

Lanjut dia, di sejumlah kabupaten dan di pemerintah pusat, setelah salat Jumat, para pegawai kembali masuk kerja untuk melayani masyarakat. "Jadi saya amati di Blora ini hanya empat setengah hari kerja, bukan lima hari kerja," Jelas Kokok panggilan akrab bupati Blora ini..

Kebijakan yang bakal ditempuh, kata dia, disadari akan menuai protes banyak PNS. Namun, jika bisa direalisasikan akan sangat membantu pelayanan publik yang baik.

"Yang namanya mengubah kebiasaan yang sudah membudaya itu sulit. Tapi, itu harus dilakukan dan dicoba untuk membulatkan lima hari kerja," tambahnya.(Roes)

Dana pengadaan CPNS

Anggaran Pengadaan CPNS Blora Dikurangi

BLORA,SR= Pembahasan APBD Perubahan 2010 akhirnya selesai. Itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna Dewan, Jumat (15/10).

"Setelah persetujuan bersama ini, maksimal tiga hari kerja, dokumen APBD Perubahan sudah harus disampaikan ke gubernur Jateng untuk dievaluasi. Setelah itu barulah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," ujar Ketua DPRD, H Maulana Kusnanto saat di Konfirmasi Kamis (20/10 ) diruang kerjanya

Dia menyatakan para wakil rakyat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan satuan kerja perangkat daerah, telah bekerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. Kusnanto yang juga sektetaris DPD Partai Golkar Blora mengemukakan tidak ada perubahan signifikan antara materi kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perhitungan plafon anggaran sementara (PPAS) dengan persetujuan APBD Perubahan. Yang ada hanya pergeseran mata anggaran di SKPD.

Sementara sebelumnya dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Joko Mugiyanto dalam rapat paripurna disebutkan bahwa pergeseran anggaran itu terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dana pengadaan CPNS yang semula diusulkan Rp 1 miliar dengan asumsi rekrutmen mandiri, diturunkan anggarannya menjadi Rp 750 juta. Sebab pengadaan CPNS tahun ini tidak dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya selisih anggaran Rp 250 juta digeser pada belanja tak terduga.

Joko Mugiyanto menyatakan, struktur APBD Perubahan 2010 secara garis besar adalah pendapatan yang sebelum perubahan sebesar Rp 770,2 miliar berubah menjadi Rp 818 miliar, atau bertambah Rp 47,79 miliar. Belanja daerah sebelum perubahan Rp 845,4 miliar menjadi Rp 893,72 miliar. Sehingga terjadi defisit Rp 75 miliar. Namun defisit tersebut ditutup dengan anggaran penerimaan pembiayaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 76,4 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 1,2 miliar. Adapun pembiayaan netto sebelum perubahan Rp 75,2 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 75,7 miliar. "Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 55 ribu, setelah perubahan menjadi Rp 0," katanya.

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan terima kasih karena APBD Perubahan sudah selesai dibahas DPRD dan telah pula ditandatangani dalam persetujuan bersama. "Ini berkat komitmen serta kerjasama pemkab dan DPRD yang selama ini terjalin dengan baik," ujarnya.(Roes)

SRBlora edisi 99 - AWAS AIDS DI BLORA

Blora Berikan Pengawasan Khusus Penderita HIV/AIDS

---

BLORA, SR– Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus melakukan pengawasan khusus kepada penderita penyakit HIV/AIDS di wilayah setempat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edy Widayat, di Blora, Minggu, mengatakan, telah mencatat enam orang warga Blora terjangkit virus mematikan itu.

Dua di antara mereka, katanya, sudah meninggal dunia, sedangkan empat orang dinyatakan dalam pengawasan khusus.

“Sejak 2002, di Blora selalu ditemukan warga baru yang terjangkit penyakit mematikan tersebut, sekarang ini ada empat orang penderita dalam pengawasan Dinkes, di antaranya harus melakukan cek kesehatan, memberikan obat yang mampu meredakan penyakitnya, dan disarankan untuk menjaga kebersihan,” katanya. Ia mengatakan, upaya Dinkes untuk menekan jumlah warga yang terjangkit HIV/AIDS terus dilakukan.

Namun, katanya, berdasarkan laporan dan pengakuan warga yang terjangkit, bertambahnya penderita justru datang dari luar Blora.

“Sebelum sakit, mereka itu warga asli Blora yang merantau ke luar daerah, ketika sakit, mereka pulang ke Blora, sehingga kesimpulan kami, virus yang menyerangnya itu didapat dari luar Blora,” ujarnya. Untuk memastikan apakah seseorang terjangkit HIV/AIDS atau tidak, katanya, warga Blora disarankan memeriksakan diri ke klinik “voluntary clinik test” (VCT) di Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora.

“Dari klinik itulah dapat diketahui bahwa seseorang itu terjangkit penyakit HIV/AIDS atau tidak, kalau misalnya terjangkit segera diberi pengarahan untuk pengobatan secara rutin,” katanya. Upaya lain yang dilakukan Dinkes, kata dia, melalui sosialisasi dan pencegahan.

Salah satunya, katanya, survei di sejumlah tempat seperti di rumah tahanan dan lokalisasi, dengan cara mengambil contoh darah dari mereka. “Untuk memastikan selanjutnya di tes di laboratorium,” katanya.

Menurut dia, fenomena penyakit mematikan tersebut seperti gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja, sedangkan yang tidak muncul justru lebih banyak dan harus diwaspadai.

“Pemkab mengimbau kepada warga yang merantau keluar kota, agar menjaga kesehatan, jangan melakukan hubungan seks sembarangan dan tidak menggunakan peralatan yang habis digunakan oleh penderita HIV/AIDS,” tambah Edy.(Roes)

SRBLORA edisi 99 - Pejabat Blora Baru

Pejabat Eselon II yang telah dilantik

Bupati Blora Djoko Nugroho

Inspetur Kab Blora : Slamet Pamudji SH MHum

Kepala BKD : Drs Suwignyo MSI

Kepala Dinas Pendidikan : Winoto SH

Kepala Bappeda : Ir Sam Gautama MM

Kepala Diducapil : Winarno SSos

Kepala BLH : Dra Ratnani

Kepala Bkesbangpolimas : Drs Slamet Wiryanto

Asisten Administrasi : Pramono SH MHum

Staf Ahli :

Drs Bondan Sukarno

Drs Edy Priyanto MM

Drs Sudarmo

127 Pejabat Eselon III - IV Yang Baru Dilantik

Klik Gambar >>> LIHAT BESAR. . .!!?

SRBlora edisi 99- Penyerapan APBD Blora Rendah

Penyerapan Dana APBD Blora Baru 55,4%

BLORA, SR- Dalam APBD 2010 ini Penyerapan dana dinilai masih rendah. Bupati Djoko Nugroho menyebut hingga akhir September lalu penyerapan anggaran baru mencapai 55,43% dari pagu APBD. Hal itu dikemukakan bupati dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait APBD Perubahan 2010, Selasa (12/10). Berdasarkan data yang dihimpun belanja APBD tahun ini ditetapkan sebesar Rp 845,44 miliar.

Kokok, sapaan karib Djoko Nugroho, mengemukakan masih rendahnya penyerapan anggaran itu terjadi antara lain karena untuk belanja langsung atau belanja program kegiatan hingga kini sebagian besar baru selesai dilelangkan. "Karena itu penyerapan anggaran dipastikan akan melonjak ketika proyek yang sudah dilelangkan tersebut selesai dilaksanakan, sekitar November dan Desember," ujarnya.

Dia mencontohkan kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pelelangannya telah dilaksanakan. Proyek-proyek tersebut akan dikerjakan 12 Oktober hingga 12 Desember. "Kami akan sangat memperhatikan kualitas dari pekerjaan proyek-proyek yang ada secara maksimal," tandasnya.

Sementara terkait penyerapan anggaran nonfisik, bupati menyatakan APBD Perubahan dilakukan antara lain untuk menghindari tidak terserapnya dana kegiatan yang diperbolehkan di luar kegiatan nonfisik.

Minimnya penyerapan anggaran itu sebelumnya menjadi perhatian serius sejumlah fraksi di DPRD. Sebab meski APBD 2010 ditetapkan lebih awal dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya namun kenyataannya penyerapan dana APBD masih minim. (Roes)