80-an Ranperda Optimis Selesai – Penetapan APBD Januari 2010
BLORA, SR- Ternyata DPRD Periode lalu (1999=2004) masih menyisakan sekitar 80 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. Hal itu dikatakan ketua DPRD Blora HM Kusnanto saat konfrensi Pers yang digagas Diskominfo di Jiken minggu lalu. Konfrensi Per situ sendiri dihadiri sekitar 45 wartawan Blora baik dari wartawan media cetak ataupun media elektronik dengan narasumber Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Kusnanto.
Menurut Ketua DPRD periode 2009-2014 Ranperda tersebut belum terselesaikan karena berakhirnya masa bakti anggota DPRD lalu.
Untuk itulah dia mengaku bersama seluruh anggota DPRD periode ini akan semaksimal mungkin menyelesaikan sisa ranperda yang belum dibahas tersebut.
Hal ini karena ranperda yang telah diajukan eksekutif dinilainya merupakan hal yang akan banyak membantu meningkatkan perekonomian rakyat Blora.
“Pembahasan ranperda kali prioritas yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup rakyat dulu, sehingga dapat secepat mungkin bermanfaat bagi rakyat,” kata Kusnanto.
Sedang unuk masalah APBD dirinya dihadapan para wartawan, tetap optimis akan terselesaikan pada Januari tahun depan. Karena KUA PPAS diserahkan pemkab kepada DPRD pada akhir bulan lalu saat ini telah dalam tahap pembahasan. Kusnanto mengatkan hal itu karena dirinya beserta anggota DPRD telah mengadakan komitmenbersama untuk membuat perubahan di lembaga yang dia pimpin.
“Karena, selama ini masyarakat menilai lembaga dewan selalu terlambat menetapkan APBD, Tahun ini kami optimis bisa ditetapkan awal tahun 2010, dan Bupati tidak akan berdiri lagi pada Musrenbangnas karena keterlambatan pengesahan APBD,” janji Kusnanto.
Kata ketua DPRD Blora yang juga mantan Kades Jiken ini, juga menjelaskan pihaknya akan membahas draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon priorotas anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2010 dengan cepat. Waktu selama dua bulan dipatok bisa menyelesaikan APBD tersebut. KUA PPAS itu.
''Kami akan langsung membahasnya dan kami tidak akan menunda-nunda pekerjaan ini,'' tambahnya.
Akan tetapi Dia mengaku belum memberikan gambaran kondisi RAPBD 2010 sesuai draf di KUA da PPAS tersebut. Karena itu, dia berharap para anggota dewan juga diminta konsisten untuk menjalankan tugasnya melakukan pembahasan itu.
''Kalau kita bisa mengesahkan APBD tiap awal tahun, waktu kita longgar. Sehingga kualitas pembangunan juga bisa bagus, karena dikerjakan tidak dengan terburu-buru,'' ungkapnya.
Sementara Bupati Blora, Yudhi Sancoyo dalam orasinya menekankan pentingnya peran Pers dalam membantu dan mengontrol jalannya pembahasan APBD sampai penetapan agar dapat ditetapkan awal tahun.
Disamping itu Bupati Blora ke 26 ini membantah bajwa penetapan APBD awal tahun bukan semata-mata untuk kampanye dirinya yang akan maju sebagai incumbent pada pilbup mendatang.
“Disini saya tekankan bahwa penetapan APBD awal tahun, bukan karena akan saya gunakan untuk kampanye, yang utama adalah agar sesegera mungkin rakyat dapat nikmati pembangunan yang bersumber dari APBD,” iegas Yudhi.
Terpisah Direktur LSM Jati Bumi Tejo Prabowo Menyambut baik apa yang dikomitmenkan Kusnanto dan anggota dewan lainnya. Kami selalu dukung langkah dewan dan bila APBD sebagaian besar untuk kesejahteraan rakyat Blora.
“Namun bila pelaksanaan anggaran pembangunan yang diperuntukan rakyat ternyata meleceng dari ril nya, kami lah yang pertama akan membawa kasus ini ke kancah hukum,” tandas Tejo. (Roes)
Fokus Samping
RM. Yudhi Sancoyo (Bupati Blora)
Penyebabnya Terlambat Penetapan APBD
BLORA, SR- Setelah meminta agar insa Pers Blora untuk juga membantu Pemkab dalam fungsi kontrol melalui pemberitaan khusunya dalam pelaksanaan APBD, Bupati Blora meminta agar Para wartawan bekerja secara professional. Artinya pemberitaan hruslah seimbang dalam penulisanyan.
Saat dinya wartawan tentang adanya beberapa permasalahan proyek pada anggaran tahun ini, Yudhi menjawab Akibat terlambatnya penetapan APBD. Bupati Blora juga mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora. Untuk itu, Bupati akan memberi sanksi administratif berupa teguran kepada DPU Blora.
"Saya tidak menemukan indikasi dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Yang ada hanyalah kesalahan prosedur penunjukan yang masuk dalam ranah pelanggaran administratif," kata Yudhi di Blora, Kamis (10/12).
Pernyataan itu terkait kasus penunjukan konsultan pengawas proyek yang diungkap Koalisi LSM Blora. Bahwa penunjukan itu tidak sesuai prosedur karena dilakukan pada saat proyek sudah berjalan, bahkan nyaris rampung.
Koalisi LSM tersebut meminta Kepolisian Resor Blora mengusut kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.
Menurut Yudhi, kasus itu tidak terlepas dari keterlambatan penetapan APBD 2009, yaitu pada akhir Juni 2009. Akibatnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) panik.
"Kerja pemerintahan tidak beraturan karena pelaksanaan pembangunan sangat mepet. Terjadilah fenomena semacam itu. Padahal, seharusnya itu dapat dihindari," kata Yudhi.(Roes)
H
APBD Tulang Punggung Perekonomian Blora
BLORA, SR- Salah satu tokoh masyarakat H. 
Lain hal nya di kabupaten yang ada industrinya seperti di Kudus misalnya, bisa dikatakan salah satu penggerak ekonominya ditompang dari industri rokoknya.
“Bila dikata jumlah buruh pabrik rokok di kudus kemungkinan besar sama dengan para pekerja proyek yang dibiayai APBD,” jelasnya.
Haryono yang juga ketua KBP3 (Keluarga Besar Putra-putri Polri) Blora ini mengasumsikan, secara matematika berkisar 20 persen dana APBD yang dialokasikan pembangunan ke masyarakat. Akan tetapi dana tersebut sangatlah penting untuk menggerakan perekonomian di Blora.
“Ibarat mobil petani dan pekerja hutan adalah roda depan sedang buruh proyek APBD roda belakangnya. Bila roda belakangnya macet pastilah mobil tersebut macet,” ungkap Haryono.
“Sedang prosentase APBD terbanyak diserap didalamnya gaji PNS, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono.
Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.
“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono.
Tambah Haryono, kisaran angka 20 persen inilah yang merupakan dana yang sebagian besar, diserap untuk gaji tenaga kerja pada proyek dari APBD itu. Yang tentunya ditunggu masyarakat Blora.
Untuk itulah Haryono menyarankan agar APBD Blora tahun 2010, agar ditetapkan di awal-awal tahun 2010 mendatang.(Roes)
