tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI
Tampilkan postingan dengan label Desember 2009 - edisi awal bulan - upload Roes. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Desember 2009 - edisi awal bulan - upload Roes. Tampilkan semua postingan

Jumat, 11 Desember 2009

82 - PERS dan INTIMIDASI

Kulanuwon

Sudah Bukan Era Penekanan Pers




Mungkin Kasus yang menimpa dua koran nasional perlu menjadi perhatian serius para Insan pers di Indonesia tentunya Pers Blora khususnya.




Seperti hal yang baru-baru ini yakni terkait pemanggilan dua awak media Kompas dan Seputar Indonesia oleh polisi, Rabu (20/11) lalu. Motif utama pemanggilan memang masih simpang siur.




Sebagai tindak lanjut laporan Anggodo Widjojo terkait penyadapan KPK atau cara polisi untuk mencari alat bukti guna menjerat Anggodo. Mana yang benar? Aparat kepolisianlah yang paling tahu.


Lepas dari motif pemanggilan tersebut, kasus ini mengundang reaksi keras.



Bukan hanya dari kalangan insan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring pun menyatakan hal serupa. Menurut menteri, saat ini bukan masanya memanggil pers terkait pemberitaan.




Kami memahami betul reaksi keras tersebut. Kami tidak bermaksud menolak kewenangan polisi untuk meminta keterangan siapa saja, termasuk wartawan.
Meskipun wartawan juga punya hak tolak sesuai pada UU no 40/1999 tentang Pers pada pasal 4 ayat 4.


Sedang pada UU kepolisian UU no 2 tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan Setiap warga negara tidak bisa menolak panggilan polisi. Mana yang menjadi acuan menurut penulis MK lah yang wajib menindak-lanjuti.




Kesediaan kedua awak media untuk menghadiri panggilan polisi sesuatu yang perlu diapresiasi. Namun yang kami persoalkan adalah substansi yang mendorong polisi memanggil pers, Terlihat banyak kejanggalan.




Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Nanan Soekarna, pemanggilan itu sebagai upaya polisi untuk mencari dua alat bukti guna menjerat Anggodo.




Tentu aja alasan untuk mencari alat bukti ini pantas dipertanyakan. Bukankah polisi bisa meminta keterangan KPK sebagai tangan pertama yang memiliki rekaman?




Bukanlah pers hanya mentranskrip rekaman yang diputar dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbuka untuk umum? Mengapa justru pers yang dipanggil? Bukan KPK atau MK misalnya?




Yang lebih mengherankan, pemeriksaan dua awak media tersebut tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) namun cuma ditulis dalam berita acara interview (BAI). Beberapa pakar hukum menilai
BAI tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.



Sehingga, keterangan dua awak media tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam proses hukum.





Kalau demikian, lantas buat apa polisi memanggil pers jika keterangannya tidak bisa dijadikan dasar hukum? Bukankah itu langkah mengada-ada?




Sangatlah wajar publik kemudian curiga, jangan-jangan pemanggilan itu sebagai bentuk halus polisi untuk menekan pers? Tentu saja kami berharap kecurigaan itu tidak terjadi. Apapun dan bagaimanapun setiap bentuk tekanan terhadap pers akan sangat berbahaya. Apalagi diera globalisasi ini, kalangan Pers Dunia pasti tidak akan tinggal diam.




Jika kebebasan pers terusik, bukan hanya kalangan pers yang rugi. Hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang dijamin undang-undang pun akan terabaikan. Mengancam pers sama saja kita akan kembali ke era pengekangan ala rezim Orde Baru.




Sorotan keras juga datang dari pengamat Polri yang juga mantan Anggota Polri Kombes (purn) Bambang Widodo Umar, Cara Polri itu dinilai mengada-ada dan sudah kehilangan arah.




Menurut Bambang, kriteria BAI itu tidak ada dalam hukum acara pidana. Kalau memeriksa saksi memang memakai berita acara pemeriksaan (BAP). Kalau dipanggil dengan menggunakan interview seharusnya tak memakai berita acara. Hanya diajak untuk ngobrol-ngobrol dalam rangka mencari masukan dan pertimbangan Polri atas suatu laporan atau masalah.




Hal senada disampaikan Staf Khusus Presiden SBY bidang hukum, Denny Indrayana. ‘’Kalau manggil-manggil pers jadi muncul lagi kesan kriminalisasinya. Kalau soal Anggodo kan lebih tepat memanggil MK atau KPK,’’ Denny, di sebuah acara diskusi di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11).



Denny menilai, pemanggilan media oleh Polri semakin memperkeruh suasana dalam menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra. Situasi bukan menjadi reda, tetapi semakin memanas.




Untung langkah Presiden SBY sangatlah tepat. Melihat gelagat ini yang nantinya malah akan memperkeruh suasana dan stabilatas Indonesia, Beliu mengadakan silaturrahmi dengan para sesepuh yang ada di Dewan Pers 22 Nopember 2009 di Istana Negara.




Langkah Presiden Inilah yang dinilai para pengamat politik dan hukum nasional, menunjukan apa yang dilakukan Polri adalah tindakan yang kurang tepat dalam pemanggilan kedua pimpinan Koran nasional tersebut.


Untuk itulah penulis berharap Di tengah sorotan publik yang besar, sebaiknya kepolisian bersikap arif dan bijak dalam bertindak. Akan lebih baik sorotan tajam masyarakat ini dijadikan bahan refleksi untuk terus memperbaiki diri, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang sedang terpuruk.




Bukan malah memanggil pers yang ujung-ujungnya justru mengundang persepsi negatif bagi aparat kepolisian di mata publik.




Mungkin inilah syair Manusia setengah dewanya Iwan Fals yang sebagai bekal Presiden SBY dalam memimpin Indonesia kedepan agar lebih baik.




Wahai Presiden kami yang baru

Kamu harus dengar suara ini



Suara yang keluar dari dalam Goa

Goa yang penuh lumut kebosanan



Walau hidup adalah permainan

Walau hidup adalah hiburan



Tetapi kami tak mau dipermainkan

Dan kami bukan hiburan



Turunkan harga secepatnya

Berikan kami pekerjaan

Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa



Masalah moral masalah akhlak

Biar kami cari sendiri



Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu

Peraturan yang sehat yang kami mau



Tegakan hukum, setegak-tegaknya

Adil dan tegas, tak pandang bulu

Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa

(Penulis Drs.Ec. Agung Budi Rustanto-Redaktur Tabloid Suara Rakyat)

Rabu, 09 Desember 2009

82 - FOKUS - DULU MANA ???

Klik Gambar untuk BACA .....!!!



Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD


BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.

Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.


Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.


“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.


Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.


Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.

“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.


Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.

“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.


Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.


Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan.


Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.


“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).


Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.


Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredi

bel.


“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.


Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.


Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.


“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.


Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)



Fokus Samping

Wahono ( Ketua PWI Pokja II Jateng)

Rombak SKPD Dulu


BLORA,SR- Kekosongan kepala SKPD ternyata juga tak luput dari pantau ketua PWI Pokja II Jateng Wahono.


Menurut Wahono saat ini yang paling tepat adalah Bupati segera merombak SKPD yang telah ada saat ini.


Alasanya SKPD yang ada dan telah ditetapkan dengan Perda SOTK pada awal tahun lalu, terlalu boros dengan perda.


“Sebagai contoh antara Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo tumpang tindih dalam alokasi anggaranya. Semua beli tustel, beli mobil, cetak foto dan lainya ,” kata Wahono.


Dia juga menambahkan, kenyataan seperti ini juga dialami 35 kabupaten/kota di Jawa tengah. Untuk itulah Blora yang salami ini terkenal dengan predikat molornya APBD, hendaknya membuat gebrakan penghematan anggaran.


“Caranya ya tadi, rombak SKPD yang telah ada saat ini,” tegas Wahono. (Roes)



Urip Daryanto (Ketua Umum Persikaba)

SKPD Sudah Diampu, Dahulukan APBD


BLORA, SR- “Selesaikan pembahasan APBD Blora th 2010, baru isi kekosongan Pejabat,” kata Urip Daryanto Ketua Umum Persikaba Blora yang juga wartawan senior di Blora.


Menurut pemilik anggaran sebesar kurang lebih Rp, 3,4 Milyar untuk Persikaba yang dianggarkan pada APBD ini, Kekosongan kepala SKPD sudah ada yang mengampu sehingga untuk sementara dapat dianggap selesai.


“Justru pembahasan sampai penetapan APBD Blora tahun 2010 yang harus didahulukan, karena menyangkut kepentingan rakyat Blora,” tandas Urip.(Roes)



Amin Faried (Ketua FTB)

APBD Lebih Utama


BLORA, SR- Wacana bergulirnya reformasi yang telah dicanangkan pada hari KORPRI lalu juga mengusik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Transparansi Blora (FTB).


Menurut ketua FTB Amin Faried ketika ditemui Kamis (3/12) mengatakan reformasi birokrasi memang perlu dilakukan di Blora. Namun hendaknya lanjut Amin, memperhatikan prestasi kerja sehingga tahu SKPD mana yang perlu direformasi.


“Hampir 1 tahun mereka memimpin SKPD tentunya Bupati telah memiliki rapor masing-masing pimpinan tersebut. Otomatis Bupati telah mengantongi SKPD mana yang perlu direformasi,” katanya.


Akan tetapi saat ditanya mana yang harus didahulukan antara Pengisian kekosongan kepala SKPD dan Pembahasan anggaran, dia menjawab semua penting.


“Keduanya sama pentingnya, Namun bila dewan serius menetapkan APBD 2010 Januari maka saya lebih mengutamakan pembahasan APBD lebih utama didahulukan,” tegas Amin Faried. (Roes)



Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora)

Kekosongan Kepala SKPD dapat Berdampak APBD 2010


BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.


Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, Wakil ketua DPRD Blora, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis beberapa waktu lalu.


Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.


Saat ditanya akibat kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora dari Partai democrat ini, akan berdampak pada Birokrasi.


Logikanya menurut Bambang adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.


“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.


Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.


“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.


Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.


Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.


“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)

Selasa, 08 Desember 2009

82- POLKUM - ABU YAKIN MENANG dan KADES DAPAT MOTDIN BARU

Bursa Bacabup dan Bacawabup Blora 2010

PDIP Diminati Banyak Calon
Abu Nafi Yakin Menang Pilbup

BLORA, SR – Genderang perang perebutan kursi Bupati (K-45-E) Blora 2010, saat ini semakin ramai saja. Setelah hanya rumor, kini satu satu persatu kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) Blora, mulai berani terang-terangan siap maju dalam pilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) 3 Juni 2010 mendatang.

Bukan hanya tokoh dari politisi atau birokrasi semata, namun sejumlah pengusaha lokal yang awalnya belum muncul mulai menampakkan dirinya untuk ikut atau ‘sekedar’ meramaikan suasana agar Pilbup menjadi semakin ramai.

Sementara tokoh atau pengusaha luar Blora, nampaknya juga mulai tertarik dengan perebutan kursi Bupati Blora dengan melamar diri kepada sejumlah partai yang ada.

Disisi lain, kalangan partai politik (parpol) nampak belum ada greget untuk melakukan penjaringan atau pendaftaran untuk memunculkan secara resmi calon yang akan diusung, termasuk Partai Golkar yang kebetulan di pimpin oleh Bupati sekarang RM Yudhi Sancoyo.

Hanya PDIP yang telah membuka pendaftaran secara umum. Teryata pendaftaran PDIP itu mampu menyedot minat beberapa tokoh untuk bisa ikut dalam penjaringan sesuai dengan mekanisme di partai berlambang banteng mancong putih ini.

Bahkan sampai saat ini, PDIP telah menerima tujuh orang bacabup/bacawabup yang telah mengambil formulir. Dari tujuh nama itu hanya satu orang yang sudah mengembalikan dengan posisi bacabup yaitu Sunarto (Randublatung). Sementara enam orang lainnya hanya sebatas baru mengambil formulir., satu diantaranya berasal dari luar Blora, yaitu Kota Salatiga.

Sri Yuliani, perempuan pengusaha sukses dan mantan anggota DPRD dari PKB ini bersiap untuk ikut bertarung baik menjadi bupati atau wakil.
Dengan demikian, perempuan cantik menjadi perempuan pertama yang akan maju dalam pilkada Blora kalau memang nanti rekomendasi PDIP jatuh ditangannya.

“Saya siap maju sebagai bupati atau wakil, makanya saya mengambil formulir dari PDIP, soal nanti rekomendasi itu urusan dari PDIP, saya siap untuk membangun Blora kedepan,” ujar perempuan yang juga mantan anggota DPRD Salatiga dari PKB ini, kepada SR, Sabtu (14/11).

Selain calon yang melamar lewat PDIP, ada satu nama yang cukup familier di telingga masyarakat kota sate. Dia adalah Abu Nafi, Kepala Dinas Perhubungan dan sekaligus Ketua Dewan Tanfidz Pimpinan Cabang (PC) NU Blora.

Nyatakan Secara Resmi Maju

Selama ini, nama Abu Nafi sudah santer terdengar ingin maju sebagai bupati, bukan hanya kali ini saja. Saat Pilbup 2005 lalu, Abu Nafi juga akan maju namun teryata di tengah jalan batal. Terus apakah tahun ini juga akan demikian?.
Gelagatnya akan terus maju, sekaligus untuk menepis isu yang berkembang kalau akan mundur dari bursa cabup 2010.

“Abu Nafi mundur itu hanya isu semata, yang benar saya telah membulatkan tekad untuk ikut dalam pilihan bupati 2010 nanti,” kata Abu Nafi yang juga Ketua Dewan Tanfidz PC NU Blora ini, saat acara silaturahmi dan halal bihalal warga NU Kabupaten Blora, di gedung serbaguna NU, Minggu (15/11).

Bahkan dirinya siap untuk mengundurkan diri apabila tidak bisa mengemban amanah dan perpihak pada rakyat kecil saat dia memimpin.

“Saat pelantikan nanti, saya akan membuat surat pengunduran diri yang telah saya tanda tangani dan akan saya serahkan kepada seorang tokoh, ini adalah komitmen saya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan ini.

Terus akan lewat kendaraan apa Abu Nafi untuk bisa memuluskan langkahnya menju Pendopo?. Secara kultur tentu akan lebih dekat malalui kendaraan PKB, karena baik NU dan PKB memiliki hubungan histories yang panjang. Terlebih mayoritas kader PKB merupakan kader-kader NU, buktinya saat silaturahmi anggota dewan dari PKB hadir semua bahkan ada juga dari partai lain yang memang menjadi kader NU.

Terpisah Ketua dewan Tanfidz DPC PKB Blora Abdullah Aminnudin mengaku Abu Nafi selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan PKB, dan siap apabila nanti akan digunakan sebagai kendaraan oleh Abu Nafi menuju perebutan kursi Bupati Blora.

“Hubungan kami sangat baik, sejauh ini komunikasi dan silaturahmi telah kami bangun apalagi Abu Nafi merupakan ketua NU Blora,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Wakil Ketua DPRD Blora.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini partainya akan melakukan konvensi untuk menentukan calon yang akan diusung dari PKB. Dalam mekanisme konvensi itu siapa saja boleh mengikuti konvensi, untuk kemudian dipilih menjadi seorang.

“Petunjuk dari DPP sudah ada, sehingga dalam waktu dekat ini kami akan melakukan konvensi, namun kalau misalnya nanti saat konvensi hanya ada satu calon, kemungkinan itu yang dipilih,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Ketua Dewan Tanfodz DPC PKB Blora.

Menunggu

Terus bagaimana dengan partai lain?, kelihatannya masih menunggu peta politik yang berkembang selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Kelihatannya pohon beringin akan tetap mengusung Bupati Incumbent, namun untuk wakilnya masih tanda Tanya, lho kok!, Ya Hestu Subagyo yang ramai akan menjadi wakilnya dikabarkan akan mundur, sehingga praktis Yudhi Sancoyo dan Golkar harus mencari pasangan.

Dari sumber SR di Jakarta, Hestu Subayo kemungkinan besar akan mundur karena belum popular di Blora sehingga akan sulit untuk bersaing meskipun akan duet dengan Incumbent.

“Kelihatannya akan mundur, soalnya berat belum dikenal,” ungkap seseorang yang enggan disebutkan namanya.
Partai lainnya Demokrat juga masih menunggu untuk melakukan mekanisme penjaringan secara intern.

Sementara itu, sejumlah poster ataupun selebaran kini mulai marak ditemukan di ruas jalan ataupun tempat public lainnya. Poster tersebut sengaja di pasang sebagai alat sosialisasi untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, dan mudah dilihat. (Gie)



271 Kepala Desa Mendapat Hadiah Mega Pro

BLORA, SR – Kepala Desa di Blora bakal tersenyum puas, pasalnya sebentar lagi mereka akan mengendarai motor jenis Mega Pro sebagai kendaraan dinas mereka untuk meningkatkan kinerja dalam melayani warganya.

Mega Pro tersebut kini masih di parkir di halaman belakang Sekretariat Daerah (Setda) Blora, dan siap untuk di distribusikan kepada masing-masing desa. Saat ini masih dalam penyiapan administrasinya, setelah selesai akan segera dibagikan.

Motor dinas itu, lanjut mantan Camat Kedungtuban ini, merupakan aspirasi dari para Kades yang beberapa kali mendatangi gedung DPRD meminta kendaraan operasional baru, dan sempat mengancam akan mengembalikan semua motor dinasnya yang ada Honda Win atau honda legenda, jika anggaran motor dinas jenis Mega Pro tidak disetujui.

Saat itu sebagai Ketua DPRD, Warsit menyanggupi untuk memberikan kendaraan operasional Mega Pro dan juga dana Program Pembangunan Sarana ekonomi (P2SE).

Kemudian dimasukkan dalam APBD 2009 yang di leweatkan melalui bagian Pemerintahan Desa Setda Blora. Sementara untuk P2SE melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

Pemberian Mega Pro itu kemudian mematik reaksi dari para kepala kelurahan (Kalur) karena mereka tidak kebagian Mega Pro, sehingga sempat akan dibagi rata namun dengan pembelian tidak jenis Mega Pro. Namun akhirnya para kepala desa bisa bernafas lega dengan kendaraan operasional yang baru.

Terpisah salah seorang aktivis LSM Blora Crisis Center (BCC) Andri, meminta agar para kepala desa makin peduli dengan masyarakat karena memperoleh fasilitas baru yang dibeli dengan uang rakyat.

”Sebenarnya motor dinas kades tidak begitu perlu karena mereka sudah memiliki sendiri, namun demikian kedepan kades harus benar-benar berpihak kepada masyarakat jangan malah seenaknya sendiri, memotong BLT, Raskin dan pajak,” ungkap Andri kepada SR. (Gie)



Polres Blora bekuk pelaku curras

BLORA, SR- Jambret dan tesangka pelaku pencurian dengan kekerarasan (curras) yang meresahkan banyak warga masyarakat Blora tertangkap. M Fuad Mustofa (22), warga Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Blora, berikut barang bukti (BB) sepeda motor dan tiga handphone (HP), Rabu (18/11) pukul 08:00 pagi tadi, diamankan polisi.

Kapala Kepolisian Resor (Kapolres) Blora AKBP Isnaeni Ujiharto lewat Kasat Reskrim AKP Priharyadi, membenarkan penangkapan itu dan pihaknya masih mengembangkan kasusnya, sebab hasil penyidikan sementara tersingkap pernah beraksi di empat lokasi.

Tertangkapnya Fuad Mustofa, jelasnya, berawal ketika digelar Operasi Panah Candi 2009 di Jl Raya Blora-Rembang, Desa Tambaksari, Kecamatan Kota Blora. Tim yang diketuai AKP Priharyadi mencurigai pelaku yang mengendarai Yamaha Vega K-2752-QE.

Motor tanpa surat itu diamankan pada Selasa kemarin. Dari hasil penyelidikan, ternyata pemilik kendaraan itu adalah pelaku jambret yang modusnya dengan menempel sasaran, merampas dan membawa kabur hasil jambretan untuk kemudian diamankan.

Pada pengembangan selanjutnya, dia ternyata juga pelaku curras di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP), salah satu hasil curian adalah BB sepeda motor yang diamankan polisi. ”Masih kita kembangkan lagi, tersangka dan BB sudah kami amankan,” tandas Kasat reskrim Polres Blora. (Nh)

Senin, 07 Desember 2009

82 - CEPU - JALAN DIPORTAL


Klik GAMBAR untuk BACA . . . !!!
Jalan Desa Diportal, Pengusaha Pasir Berang

 

CEPU, SR - Masalah pasir sedot di desa Jipang (SR edisi 80) sempat kembali memanas, ketika beberapa warga memasang portal di jalan masuk ke desa itu, Tindakan ini memacu kemarahan di pihak pengusaha pasir yang merasa ditutup jalan rejekinya. Senin (16/11).

 

“Kami sudah mau menghentikan produksi pasir dengan mengangkat semua blower, kami hanya minta toleransi untuk bisa menjual pasir yang sudah terlanjur dinaikkan ke darat. Tetapi jalan desa ditutup,(Kamis (22/10)) dan melarang truk luar masuk desa untuk mengangkut pasir, “ ujar Salekun (56) salahs eorang pengusaha pasir.

 

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, ketika truk milik warga desa Jipang sendiri mau keluar mengangkut pasir malah sekarang dipasangi portal dan dilarang membawa pasir keluar, maksudnya bagaimana ini.

 

Tindakan pemasangan portal ini membuat geram warga yang merasa dirugikan, mereka merencanakan melaporkan oknum yang memasang portal, bahkan sudah bersiap akan melakukan apa saja agar timbunan pasir mereka dapat terjual.

 

“Biaya produksi untuk mengangkat pasir itu tidak sedikit, mulai dari solar sampai ongkos tenaganya sangat banyak. Kalau kami bisa menjual pasir itu paling tidak biaya produksinya bisa kembali,” tambah Salekun.

 

Keinginan  pengusaha pasir ini tidak direspon warga yang menutup jalan, sehingga pihak pengusaha geram, Bahkan, Kamis (19/11) beberapa pemuda nekad merusak portal yang melintang di jalan desa dan menantang siapa saja yang berani melarang.

 

Keadaan ini hampir memicu keributan sehingga Kepala Desa Jipang, Herdaru Budhy Wibowo mengumpulkan kedua belah pihak untuk dipertemukan di balai desa.

 

Pertemuan yang dihadiri lebih dari dua puluh orang perwakilan warga itu akhirnya memperoleh kesepakatan damai antara keduanya. Kesepakatan itu antara lain portal yang dipasang harus dibuka hari itu juga, Kamis (19/11) dan pasir yang sudah terlanjur didarat boleh diangkut keluar desa untuk dijual.

 

Kesepakatan ini meredakan suasana panas di desa Jipang untuk sementara, sedangkan pasir yang sudah terlanjura diproduksi diperkirakan akan terjual habis sekitar dua minggu lamanya. (Agt)




Seorang Pengedar Togel Di Ringkus Petugas

 

CEPU, SR- Polsek Cepu kembali berhasil membekuk pengedar sekaligus pengepul judi toto gelap (togel) SM (Singapura-Malaysia), Rabu (18/11) sekitar pukul 17.00 WIB.  Petugas Polsek Cepu dipimpin Kapolsek AKP Yaban, SE menangkap Rajiman bin Paniran Lakib (45) di rumahnya, Dusun Ngepung Desa Kentong RT 04/RW 02 Cepu. Laki-laki setengah baya yang bekerja sebagai buruh tani ini pasrah saja ketika polisi menggerebeknya.

 

Tanpa melawan, dia dibawa ke Mapolsek berikut barang bukti berupa satu buku rekapan nomor judi Singapura-Malaysia, satu buah pulpen dan uang tunai Rp 120 ribu. Pria berkulit hitam ini mengaku menjadi pengecer baru dua bulan, “Saya menjual nomor untuk tambah-tambah kebutuhan,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.

 

Penangkapan Rajiman atas laporan masyarakat yang langsung ditindak lanjuti pihak polsek. “Kami terus mengembangkan penangkapan ini untuk mencari jaringan togel di Cepu yang semakin marak,” kata R Basuki, salah seorang petugas yang memeriksa Rajiman.

 

Tersangka mengaku mengumpulkan hasil penjualannya kepada seseorang bernama Karsono (dalam perburuan petugas), mereka selalu bertemu di samping terminal dekat pom bensin Cepu. Nama Karsono sendiri masih dalam penyelidikan petugas yang tak henti berusaha memberantas penyakit masyarakat ini dan berupaya menemukan pelaku lain sehingga jaringan tidak terputus.

 

Menurut Kapolsek Cepu, AKP Yaban, SE, akibat perbuatannya Rajiman terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

 

“Meskipun saat ini perekonomian sedang sulit, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk ikut berjudi togel. Masih banyak usaha lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak harus menjadi pengecer atau pembeli togel,” kata Kapolsek.

 

Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar tak segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bila mengetahui atau melihat ada perjudian togel di sekitarnya. Polisi akan menindak lanjuti setiap laporan perjudian yang ada, agar pemberantasan judi di Cepu berhasil. (Agt)

82- OLAH RAGA - PERSIKABA BERPELUANG KE DIVISI UTAMA

Selangkah Lagi Target Terpenuhi

Ajukan Diri Tuan Rumah

 

BLORA, SR – Ambisi masyarakat pecinta sepak bola kota sate agar tim kebanggaannya lolos divisi utama tahun depan kini tinggal selangkah lagi. Divisi Utama adalah kasta kedua di jagat perepakbolaan Indonesia sekaligus menjadi gengsi tersendiri bagi daerah masing-masing.

 

Lihatlah dua tetangga Blora yang kini sudah merasakan panasnya atmosfer divisi utama. PSIR Rembang dan Persibo Bojonegoro. Rasanya kini Budiyana dkk tinggal menapakkan kaki satunya agar aman menghuni Divisi Utama.

 

Awal Desember yang  ceria, ungkapan yang pas untuk menggambarkan kegembiraan lolos menuju babak ketiga yang merupakan pintu terakhir untuk menuju babak delapan besar yang menjadi garansi tiket otomatis divisi utama,

 

Melakoni laga babak kedua yang di laksakan di Stadion Jenggolo Sidoarjo, sebenarnya peluang untuk lolos Laskar Haryo Penangsang amatlah berat, namum nasib berkata lain, saat laga perdana melawan Jakarta Timur FC, Persikaba berhasil meraih point maksimal setelah menang 1-0 melalui gol dari tendangan bebas kapten tim Budiyana.

 

Sebenarnya masih ada satu pertandingan melawan tuan rumah Persikubar (Kutai Barat) namun sudah tidak lagi menentukan, dan Persikaba sudah akan mempersiapkan diri untuk berlaga di putaran ketiga yang rencananya akan diputar 7 Desember mendatang dengan menggunakan system home tournament yang akan diiukuti oleh empat tim bukan tiga seperti babak kedua.

 

Selanjutnya dari empat tim itu juara dan runner up akan maju di babak keempat atau delapan besar yang memastikan lolos langsung divisi utama.

 

SELANGKAH LAGI :  Budiyana (Putih) tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi masyarakat Blora untuk berlaga di Divisi Utama tahun depan. (Foto: Gie/SR)


Terus siapa nanti lawan yang akan dihadapi oleh anak asuhan Bonggo Pribadi ini, dari drowing awal, kembali akan melawan musuh lamanya PSCS Cilacap dan Peresekam Metro FC Malang yang menjadi wakil dari Grup D, satu lagi adalah Persikubar.

 

Namun itu semua masih menunggu kepastian lagi, apakah lawan yang dihadapi masih sesuai floting awal atau ada perombakan.

 

“Kami siap untuk menjadi tuan rumah, sebab stadion ada dua yang layak serta akomodasi juga sangat mampu, bermain di kandang tentu membawa keuntungan sendiri bagi Persikaba,” ujar Manajer Tim Amin Faried, Kamis (3/12).

 

Menurutnya selain itu factor non teknis juga tidak kalah penting sehingga keuntunggan menjadi tuan rumah menjadi opsi yang tidak bisa ditawar.

 

Dukungan menjadi tuan rumah juga disampaikan oleh para supporter, mereka ingin Stadion Kridosono menjadi bergeuruh setiap kali Indriyanto dkk main di kandang dan mempersembahkan kemenangan.

 

“Kalau main di kandang tentu lebih semarak, supporter tentu akan datang memberikan dukungan dengan teriakan dan yel-yel, terlebih lagi akan menjdi hiburan tersendiri bagi warga Blora sekaligus kado manis di hari jadi Blora,” ungkap Rigky supporter asal Jomblang FC saat berada di Sidoarjo memberikan dukungan langsung kepada Persikaba.

 

So, sebelum memastikan lolos Divisi Utama, si Haryo Penangsang harus bisa melibas satu persatu lawan saat babak ketiga nantinya. Siap-siaplah dibuat jantung berdetak dan masa-masa penuh ketegangan lolos atau tidak. Tinggal Selangkah lagi sembari berucap “Let The games Begin,” (Gie)




Turnamen Futsal Hari Jadi Blora ke-260 tahun

 

BLORA, SR – Animo masyarakat Blora terhadap olah raga sepak bola mini atau lebih populer dengan Futsal sangatlah tinggi, buktinya setiap diadakannya turnamen futsal selalu dibanjiri peserta. Selain itu setiap harinya GOR Mustika selalu dipenuhi oleh masyarakat yang latihan futsal.

 

Termasuk saat diadakannya turnamen futsal piala bupati dalam rangka hari jadi Kabupaten Blora ke 260. Ada 113 tim futsal yang ikut dalam turnamen yang diadakan oleh Komite Olah Raga Kabupaten (KOK) Blora dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, belum lama ini.

 

113 tim itutTerdiri dari 18 tim SMP, 28 SMA dan 67 dari peserta umum. Mereka di bagi dalam setaip pull dengan menggunakan sisten gugur. Bahkan tidak hanya dari Blora saja yang ikut ambil bagian terutama yang dari umum berasal dari Pati, Rembang dan Bojonegoro.

 

Akhirnya untuk umum juara pertama digondol tim Baret dari Kelurahan  Bangkle yang pada partai final menang atas Klub On Jepon 5-3 sekaligus KLub On menjadi juara ke dua. Posisi ketiga diraih tim asal Kelurahan Tempelan  Pakel.

 

Untuk SMA/sederajat tim SMAN 1 Blora menjadi yang terbaik disusul SMAN 1 Jepon, SMKN 1 Blora dan MA Khozinatul Ulum.

 

Tingkat SMP masing-masing SMPN 1 Blora, SMPN 1 Todanan, SMPN 5 Blora, SMPN 1 Cepu.

 

Ketua panitia Turnament IBK Alamsyah menyambut baik animo masyarakat dalam mengikuti kejuaraan futsal, dan akan menindaklanjuti dengan membentuk klub level kabupaten yang nantinya bisa sebagai tim utama Blora dalam kejuaraan di tingkat Proipinsi.

 

”Animo yang besar ini sudah saatnya Blora memiliki tim utama futsak tingkat kabupaten,” kata Alamsyah yang juga Kasi Sarana Prasarana di DKPPO ini.

 

Menurut dia, dalam waktu dekat ini akan juga melakukan pembentukan kepengurusan futsa yang ada di Blora sehingga bisa memiliki wadah sendiri dan bisa terorganisir dengan baik.

 

”Selama ini kepengurusan futsal masih belum ada, untuk itu perlu segera di bentuk dan teman-teman nanti bisa membantu, ini demi kemajuan futsal di Blora,” tandasnya. (Gie)