Berita Tabloid Suara Rakyat: EDISI tengah JULI 2009

Tampilkan postingan dengan label EDISI tengah JULI 2009. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 Juli 2009

SR edisi 71 - POLITIK & HUKUM

Palsu Tandatangan, Pegawai Dolog Dipolisikan

BLORA, SR - Sunarman, Kades Sambongrejo melaporkan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ngawen, Sutrisno dan pegawai Dolog Blora, Nugroho Joko S kepada Polisi.

Mereka berdua dilaporakan polisi karena dituduh memalsukan tanda tangan dan stempel kepala desa (Kades) Sambongrejo, Kecamatan Ngawen ini.
Sedang Sunarman kades Sambongrejo itui sendiri saat ini telah menjadi tahanan polisi dalam kasus penggelapan Raskin.

''Pemalsuan dilakukan oleh dua orang itu mulai Februari sampai Mei 2008,'' ujar Zainudin, penasehat hukum Sunarman.

Zainudin juga menyebut laporan tersebut sudah diterima Polres Blora yang dibuktikan dengan tanda terima laporan tertanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani Aiptu Kundarto selaku Kepala SPK II Polres Blora.

Yang dipalsukan, tutur Zainudin, adalah tanda tangan dan stempel desa dalam berita acara serah terima (BAST) raskin untuk Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen.

Menurut Zainudin dalam BAST itu, ada tanda tangan Kades Sunarman berikut stempel desa, kemudian ada tanda tangan pihak kecamatan yang diwakili Kasi Kesos Sutrisno atas nama Camat Ngawen serta pihak Dolog yang diwakili Nugroho Joko S.

Hanya, dalam BAST antara Februari-Maret 2008 itu, Sunarman selaku Kades mengaku tidak pernah ikut tanda tangan apalagi menyetempel BAST tersebut.

''Pemalsuan itu kan pidana. Jadi kami melaporkan atas dasar itu,'' jelasnya.

Menurutnya, pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh Nugroho, sedangkan pemalsuan stempel dilakukan Sutrisno. Stempel yang digunakan dalam BAST Februari-Maret 2008 itu, kata dia, adalah stempel lama yang sudah tidak dipakai. Stempel itu sudah ditarik pihak kecamatan.

''Setempel itu tertulis pemerintah Dati II Blora. Padahal, yang baru kan pemerintah Kabupaten Blora,'' omgkap Zainudin.

Sementara Sutrisno yang dilaporkan ke polisi tersebut,ketika dihubungi via Hp, Senin (29/6) mengaku mengaku tidak tahu kalau dia dilaporkan ke polisi. Dia juga menyatakan kalau belum dipanggil polisi soal itu.

Hanya, mengenai persoalan penggelapan raskin, dia menyebut itu urusan Kades Sunarman dengan Sarisih ,rekanan Dolog Blora. ''Soal itu (pemalsuan) yang lebih tahu Dolog, minta penjelasan ke sana saja. Setahu saya itu untuk memperlancar administrasi saja,'' ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kapolres Blora AKBP R. Umar Faroq melalui Kasatreskrim AKP Priharyadi membenarkan telah menerima laporan itu. Saat ini, kata dia, polisi sedang melakukan penyelidikan.

''Apakah benar ada pemalsuan atau tidak. Dan kalau ada pemalsuan apakah untuk keuntungan pribadi atau tidak, kami belum menjelaskan. Masih kita lidik, jadi belum bisa memberikan keterangan apa-apa,'' jelasnya. (Roes)

Besar, Peluang Kusnanto Jadi Ketua DPRD

BLORA, SR - Polemik seputar siapa ketua DPRD Baru, yang akan menduduki orang nomer satu di Gedung Wakil Rakyat Blora, mulai ramai dibicarakan banyak orang.

Urip Daryanto salah satu tokoh masyarakat Blora misalnya, memprediksi bahwa nantinya ketua DPRD baru akan diduduki dari Partai Pemenang Pemilu. Menurut Ketua Umum Persikaba ini, logikanya pileg yang sudah dilakukan lalu adalah bentuk demokrasi sesungguhnya.

“Mereka terpilih karena dukungan riil dari rakyat, dan saya yakin RUU Susduk yang baru, nantinya akan menetapkan aturan pemilihan ketua DPR/DPRD, adalah dari partai pemenang pemilu,” kata Urip.

Ketika ditanya mengapa dia optimis aturan yang akan dipakai adalah UU Susduk Baru, dia menjawab Susduk lama dibuat hanya untuk periode itu.

“Susduk dibuat untuk periode masa bakti anggota dewan tersebut, Sehingga masa bakti dewan baru sekarang akan menggunakan susduk yang baru,” jelas Urip.

Selanjutnya RUU Susduk Baru yang akan ditetapkan nantinya, akan dilanjutkan dengan pembuatan Tata Tertib (Tatib) Dewan.

Urip menambahkan untuk jabatan ketua DPRD sementara, sebelum Susduk ditetapkan akan diduduki oleh partai pemenang Pemilu. Artinya peraih kursi terbanyak di DPRD setempat.

“Karena perolehan kursi Partai Golkar di Blora adalah terbanyak, otomatis ketua dewan dari Golkar namum bukan anggota DPRD tertua atau termuda. Dan saya yakin nantinya akan diduduki Kusnanto,” tambahnya. (Roes)

Siapkan Ahli Hukum untuk Dampingi Kades Bermasalah

BLORA, SR - Saat ini, beberapa Kades memang sedang menghadapi proses hukum. Diantaranya adalah kasus dugaan penggelapan raskin. Kasus itu yang melibatkan Kades Semampir Kecamatan Jepon, Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen, dan Desa Brabowan Kecamatan Sambong.

Kades di tiga desa itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Nurkasih, kades Semampir dan Sunarman kades Sambongrejo sudah ditahan pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan kasus yang melibatkan kades Brabowan Eko Hariyanto sudah disidangkan di PN Blora.

Untuk itulah Paguyuban Kepala Desa Praja Mustika Blora menyatakan akan mendampingi kepala desa yang sedang menjalani proses hukum. Tanpa diminta sekalipun, paguyuban yang dideklarasikan sejak dua tahun lalu itu siap memberikan pendampingan hukum bagi para anggotanya.

''Itu sebagai bentuk solidaritas kami kepada para kades yang tertimpa masalah hukum,'' ujar ketua Praja Mustika, Edi Sabar, Sabtu (4/7) lalu.

Lanjut Sabar, bantuan yang diberikan kepada kades yang menjalani proses hukum antara lain dalam bentuk penyediaan penasehat hukum.

Menurutnya, para penasehat hukum tersebut akan mendampingi kades mulai dari proses penyidikan perkara di kepolisian dan kejaksaan hingga kasusnya disidang di Pengadilan Negeri (PN).

Dia juga mengatakan tim penasehat hukum yang dibentuk Praja Mustika mendampingi proses hukum yang dijalani Nurkasih dan Sunarman. Sementara untuk Eko Hariyanto tidak menggunakan penasehat hukum karena kasusnya terjadi setahun yang lalu.

''Biaya yang digunakan untuk pendampingan hukum tersebut berasal dari kas paguyuban,'' terang Kades Purwosari Kecamatan Blora itu.(Roes)

SR edisi 71 KULANUWON

Jangan Khianati Demokrasi !
Drs. Ec. Agung Budi Rustanto*)

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini terasa tak semeriah biasanya. Maklum saja, insan bhayangkara di Republik ini (baca: polisi) tengah berkonsentrasi mengamankan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009, demikian juga halnya di Blora.

Polri tengah mencurahkan pikiran dan tenaga menegakkan hukum sehingga Pilpres berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai undang-undang.

Memang mestinya, perhatian aparat penegak hukum —termasuk Polri— tak boleh hanya tertuju ke upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tetap harus mendapatkan perhatian proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemilu, bukan hanya harus berlangsung aman dan tertib, tetapi juga langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga hasil-hasilnya kelak tak melenceng dari nilai-nilai demokrasi yang semestinya.

Hanya dengan terpenuhinya prasyarat itu, presiden dan wakil presiden yang terpilih kelak cukup kredibel memimpin negara ini. Oleh karena itu, jajaran kepolisian perlu menyingkirkan jauh-jauh gagasan mengabaikan perkara Pemilu.

Jajaran penegak hukum negeri ini tak perlu sungkan-sungkan dalam menegakkan UU No 42/2008 tentang Pilpres yang mengancam pula Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) maupun pasangan calon dengan sanksi pidana.

Tak terkecuali misalnya, pelanggaran aturan main Pilpres yang dilakukan pasangan calon yang kebetulan hingga kini masih menjabat.

Bab XIX UU No 42/2008, mulai Pasal 202 hingga Pasal 259, sudah sangat jelas mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum bertindak tegas mengamankan Pemilu sehingga demokrasi tegak di negeri ini. Penyelewengan atas amanat itu sama juga pengkhianatan atas semangat demokrasi di negeri ini.

Apabila aparat penegak hukum sampai mengkhianati demokrasi, jangan heran jika rakyat tak lagi percaya bahwa proses demokrasi masih bisa tegak berdiri di negeri ini. Maka, jika aparat penegak hukum mengkhianati demokrasi, masih perlukah rakyat ikut Pemilu?

Itu pasalnya, aparat penegak hukum tak boleh sekali-kali mencoba berkhianat kepada demokrasi, atas alasan apa pun! Setiap dugaan pelanggaran ketentuan Pemilu harus ditindaklanjuti

Inilah yang menurut penulis yang asli cah mbloro, merupakan salah satu wujud menaikan citra Polisi dimata masyarakat. “Dirgahayu Bhayangkara” .

*) Redaktur Tabloid Suara Rakyat

Rabu, 08 Juli 2009

SR edisi 71 - PENDIDIKAN & SEPUTAR BLORA

Blora Kekurangan Guru 300 Orang

BLORA, SR - Menjelang tahun ajaran baru, memang banyak hal yang terkait dengan proses belajar dan mengajar ini. Sebagian besar orang tua terutama yang anaknya baru lulus, tentunya sibuk mencarikan sekolah bagi anaknya.

Namun bila melihat kembali pada banyaknya sekolah di Blora, dibanding jumlah gurunya ternyata masih belum mencukupi. Hal itu diungkapkan kadin Pendidikan Blora, Ratnani Widowati, ketika ditemui SR di ruang kerjanya Rabu (1/7) lalu.

Menurutnya kekurangan jumlah tenaga pendidik mulai dari SD hingga SMA/sederajat ini, dapat dipenuhi sekolah bersangkutan asal tidak membebankan pada APBD.

“Asal ada Komite Sekolah menyetujui dan anggarannya sekolah tersebut ada, maka tidak ada larangan untuk menambah kekurangan tenaga pendidik di sekolah itu,” kata Ratnani.

Saat ditanya adanya larangan pemerintah sejak 2005 tidak diperbolehkan penambahan tenaga kontrak di pemerintahan, Ratnani mengatakan jangan salah mengartikan itu.

“Penambahan guru baru sifatnya magang dan bersedia diberhentikan bila suatu saat pemerintah menempatkan Guru PNS. Dan tentunya tidak boleh menuntut bila diberhentikan,” ungkap Ratnani. Sementara Kabid Ketenaga-kerjaan Disdik Blora, Suprayogi ketika dikonfirmasi SR, membenarkan kekurangan guru di wilayah Blora.

“Memang di Blora kami kekurangan guru sekitar 260 sampai 300 an untuk seluruh sekolah negeri yang ada di Blora,” katanya.

Untuk itulah di menyarankan agar khususnya SMP dan SMA/sederajat yang telah mampu dalam pembiayaan untuk mengisi kekosongan guru tersebut.

“Tentunya dengan persetujuan komite sekolah. Dengan harapan dipenuhinya kekurangan guru tersebut, memungkinkan pendidikan Blora lebih maju lagi,” tegas Suprayogi. (Roes)

Terkait Penerimaan Siswa Baru
SMPN 1 Blora Barometer Pendidikan-SMPN 6 Terfavorit

BLORA,SR.- walau belum berstatus RSBI namun ternyata pada penerimaaan siswa didik baru atau yang dulu dikenal dengan istilah PSB, ternyata SMPN 1 Blora tertap menjadi prioritas para lulusan SD.

Terlihat jelas ranking 1 sampai 3 peraih NEM tertinggi kabupaten Blora yang juga merupakan siswa teladan, tetap mendaftar di SMP yang tertua di kabupaten Blora. Tercatat tiga siswa yakni Habsari Vidya SD (Tempelan 2 Blora), Givari Yulika N (SD kedungjenar 1 Blora) dan Gustaf AV (SDN Tempelan 2 Blora), tetap memilih SMP tempat Bupati Blora Yudhi Sancoyo menimba ilmu dulu.

Menurut Kutut Atmojo pemilik Apotik Medika Farma Blora, ini menunjukan kepercayaan masyarakat Blora yang masih percaya mutu pendidikan SMPN 1 Blora masih baik disbanding sekolah lain.

“Walau sudah ada sekolah yang berskala internasional, masyarakat tetap menjadikan SMPN 1 Blora sebagai pilihan utamanya. Ini menunjukan SMPN1 Blora masih sebagai barometernya pendidikan di Blora,” katanya.

Hal itu lanjutnya, dikarenakan masyarakat melihat prestasi akademis tahun lalu SMPN 1 Blora memperoleh ranking 46 sejateng dan rangking 1 sekabupaten Blora.

“Inilah salah satu barometer penilaian kwalitas pendidikan secara umum, yang menjadi daya tarik para siswa lulusan SD dan orang tua siswa tersebut,” ungkap Kutut.

Dari pantauan SR dilapangan tercatat pada pendaftaran SMPN diwilayah kota, ada beberapa SMP menjadi target siswa untuk melanjutkan sekolahnya. Diantaranya SMN 1, SMPN 2,dan SMPN 6.

Pada tahun ini pendaftar SMPN 1 Blora sebanyak 246 siswa, SMPN 2 Blora 226 siswa dan SMPN 6 Blora sebanyak 420 siswa.

Yang cukup mengejutkan adalah SMPN 6 Blora, dengan pendaftar sebanyak 420 siswa, itu merupakan rekor tertinggi di Blora. Sedang daya tampung SMPN 6 Blora yang hanya 256 siswa, sehingga banyak orang tua yang menarik pendaftaran anaknya karena kalah nilai.

“Saya nilai SMPN 6 Blora layak disebut paling favorit sebagai tujuan pelajar yang mempunyai kemampuan rata-rata kecerdasan siswa,” tandas Kutut. (Roes)

Lulus UN, Dua Pelajar Perempuan Keliling Alon-alon

BLORA, SR – Ada-ada saja cara sejumlah pelajar meluapkan kegembiraan setelah dinyatakan lulus dalam Ujian Nasional (UN). Salah satunya yang dilakukan kedua pelajar SMPN 5 Blora ini. Setelah dinyatakan lulus kedua pelajar perempuan itu melakukan aksi dengan berlari mengelilingi Alon-Alon Kota Blora sebanyak lima kali putara.

Meski siang itu sinar matahari begitu menyengat tubuh, Ina Marlendra Halim Rucitra Rani Siregar dan Astuti Handayani dengan semangat dan beriringan mengitari alon-alon. Aksi keduanya tak hayal membuat perhatian beberepa pengguna jalan yang kebetulan lewat disitu.

”Senang mas akhirnya bisa lulus, sebab soal ujian susah-susah, akhirnya ya lari puter Alon-alon berdua,” kata Ina yang masih ngos-ngosan karena kecapekan dan kepanasan.

Sementara itu Astuti kepada SR mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada rencana atau nadar untuk mengelilingi Alon-alon.

”Awalnya, berdua hanya ngobrol ringan saja, guyonnan kalau lulus akan muter alon-alon lima kali, eh ternyata lulus ya habis pengumuman langsuh deh lari,” terang Astuti yang sudah menjadi teman Ina sejak kelas 2 SD di Mlangsen ini.

Pilihan Beda
Keduanya memang tidak bisa menyembunyikan kegembiraanya, dengan masih memakai seragam dan topi di kepala, Ina dan Astuti berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Namun kali ini keduanya memilih jalan beda. Ina berkeinginan melanjutkan di STM.

”Rencanya akan mendaftar di STM Muhammadiyah saja, soalnya daftar di negeri pasti tidak diterima, lagian di STM Muhammadiyah ada Tapak Sucinya,” tutur Ina yang berpostur kecil mungil ini.

Kalau Ina lebih memilih STM, Astuti lebih sreg melanjutkan di SMA. ”Nanti mendaftar di SMA saja, pilihannya mungkin SMAN 2 mas, semoga saja nanti diterima,” ucap Astuti. (Gie)

Sosialisasi RSBI, SMAN 1 Blora Hadirkan 10 Pajabat Blora

BLORA SR.- Mungkin inilah kali pertama di Blora, walau baru berupa sosialisasi SMAN 1 Blora menuju RSBI, tak kurang 10 pejabat dan kadinas hadir di SMAN 1 Blora. Disamping itu anggota DPRD Blora dan pimpinan Ilusa serta tokoh masyarakat.

Dukungan riil para Top leader masing-masing SKPD, menunjukkan keseriusan Pemkab Blora dalam memajukan SMAN 1 Blora. Tampak hadir Kadinas Pertanian Sutikno Slamet dan Ratnani Widowati yang tampak duduk pada barisan depan, sedang lainnya seperti Sekretaris dinas dan Kabid ada disamping.

Menurut kepala sekolah SMAN 1 Blora Niyadi, keinginan sekolahnya berstatus SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) untuk memenuhi keinginan masyarakat Blora dan melaksanakan UU RI no 20/2003.

“Sesuai dengan Undang-undang tersebut khususnya pasal 50 ayat 3 bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk menjadi SBI,” kata Niyadi.

Disamping itu untuk memenuhi keinginan para alumni yang bergabung dalam Ilusa SMAN 1 Blora, yang langsung memberikan juga bantuan beasiswa sebesar Rp.25 juta.

“Disamping bantuan beasiswa dari ilusa tersebut juga bantuan bea siswa didapat dari Blok grant, bea siswa BKN, beasiswa infaq guru, bea siswa infaq dan beasiswa Sampoerna sehingga totalnya kurang lebih Rp. 125 jutaan,” jelas Niyadi.

Sementara Staf khusus Dirjen Pendidikan Nasional bidang menejemen Pembinaan SMA, Fathnuyati Hidayah sebagai pebicara menegaskan pentingnya penerapan UU no 20/2003 dan PP no 19/2005 untuk kemajuan pendidikan di daerah.

“Dengan dilaksanakannya UU dan PP itu secara tidak langsung SMAN 1 Blora dapat dikategorikan minimal mendekati sistem pendidikan di luar negeri,” katanya.

Menurut dia di Blora selama ini belum ada SMA yang bertaraf internasional padahal SMAN 1 Blora, sudah banyak menghasilkan siswa berprestasi baik di tingkat Propinsi atau Nasional.

“Dengan dijadikannya SMAN 1 Blora sebagai RSBI, saya harapkan pendidikan disini selangkah lebih maju dari sebelumnya,” ungkap Fathnuyati. (Roes)

SR Edisi 71 -LINTAS KECAMATAN & OLAH RAGA

DAU Blora di bahas Di SOLO
Harapkan Kenaikan DAU tahun Depan

BLORA,SR.- Walaupun APBD Blora tahun 2007 baru sebulan lalu ditetapkan, Ternyata DAU Blora untuk anggaran 2010 sudah di bahas di Solo.

Kadin DPPKAD Komang Gde Irawadi membenarkan apa yang diungkapkan SR saat dikonfirmasi Sabtu (4/7)lalu.
Pertemuan di Solo sendiri, dihadiri perwakilan dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perimbangan Departemen Keuangan dalam rapat pertemuannya dengan Pemkab/Pemkob se Jateng.

“Dalam pertemuan tersebut akan dihitung ulang komponen-komponen yang mempengaruhi besar kecilnya DAU, Kemungkinan DAU Blora dapat mengalami perubahan,” kata Komang.

Menurut Komang salah satu faktor yang mempengaruhi DAU adalah Gaji PNS dimasing-masing daerah. DAU yang diterima Blora pada tahun ini Rp.487,3 milyar sedang DAK nya sebesar Rp.52,2 milyar, lanjutnya.

“Jadi kepastian apakah DAU Blora akan berubah, tergantung dari rapat ini,” ungkap Komang.

Mantan Kabag Keuangan setda ini juga mengakui, keuangan di daerah termasuk juga Blora, masih bergantung dana dari pemerintah ini. Bila ini situasi ini dibiarkan, akan sangat rawan bagi daerah, bilamana derah tersebut tidak bisa mengembangkan Pendapatannya sendiri.

Dia juga berharap agar DAU Blora tahun depan terjadi kenaikan, karena APBD pada tahun ini telah terjadi difisit besar. “Meski difisit pada tahun ini namun bisa tertutup dengan pembiayaan, dan saya berharap setiap tahunnya DAU Blora mengalami kenaikan,” tandas Komang. (Roes)

Kompor Dibagikan, Pungli Makin Marak

BANJAREJO, SR – Himbauan untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pembagian tabung gas, teryata tidak diindahkan oleh beberapa aparat desa di wilayah Kecamatan Banjarejo. Berapa besarnya pungli yang ditarik? antara Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu.

Padahal saat pembagian di Desa Klopoduwur beberapa waktu yang lalu Manager Gas Domestik Pertamina Region 3 Semarang Edy Surya Indrawan mengatakan kalau perangkat desa dilarang melakukan pungli, karena kompor dan tabung gas adalah gratis.

Data yang berhasil dihimpun, di sejumlah desa seperti Desa Mojowetan, Sendanggayam, Bacem dan lainnya, setelah menerima pembagian jatah kompor dan tabung gratis itu. Saat akan mengambil warga ditarik biaya Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu oleh koordinator desa setempat.

”Alasannya macam-macem, ada yang untuk membelikan rokok petugas pengangkut dan lainnya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Dia mengaku akan ditarik Rp 3 ribu, karena saat mau mengambil tidak membawa uang, dia tidak jadi diberi kompor dan tabung gas gratis tersebut.

Padahal sudah mengatakan pada petugas bahwa pihak kabupaten melarang ada pungutan saat pengambilan kompor tersebut. ”Dia tidak mau tahu mas,” katanya.

Jayus, warga setempat juga mengatakan hal yang sama. Dia mengaku warga di desanya diminta uang Rp 5 ribu saat akan mengambil jatah kompor dan tabung gas itu. ”Padahal itu gratis, masak akan di tarik uang,” katanya.

Camat Banjarejo Anang Danaryanto saat dikonfirmasi membenarkan kalau ada desa yang sudah terlanjur memungut uang kepada warga yang akan mengambil kompor dan tabung gas bantuan itu. Namun, setelah dia tahu, dia kemudian melarang. ”Sudah saya perintahkan Kepala Desa untuk mengembalikan uangnya pada warga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Blora Wahyu Agustini mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mewanti-wanti agar Camat dan petugas di lapangan untuk tidak menarik uang pada warga penerima bantuan.

Peringatan itu sudah disampaikan melalui surat resmi. Camat, kata dia, termasuk menjadi anggota tim koordinator sudah tahu itu. ’’Kami akan mengingatkan lagi agar tidak ada pungutan lagi,’’ katanya. (Gie)

Festival Seni Pertunjukan Rakyat Jawa Tengah
TAYUB BARANGAN RAIH JUARA PERTAMA

BLORA, SR - Untuk melestarikan kesenian budaya bangsa Indonesia yang hampir punah dari ancaman budaya luar, banyak sekali cara untuk menjaganya antara lain dengan memperkenalkan budaya tersebut kepada para generasi muda untuk untuk mau mencintai budayanya sendiri.

Jum’at (26/6) bertempat di halaman Candi Borobudur diadakan festival seni pertunjukan rakyat tingkat Jawa Tengah dalam rangka BIF (Borobudur Internasional Festival), dan acara festival tersebut diikuti 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Blora menampilkan kesenian jenis tayub barangan, dan tayub yang dipertunjukan dalam acara festival tersebut telah digarap dengan memadukan kesenian masa kini agar kelihatan lebih menarik penyajiannya.

Adapun penari-penari yang mendukung seni tayub barangan tersebut rata-rata mereka yang masih duduk di bangku SMP, SMA, dan mahasiswa yang dibina oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DKKPO) Kabupaten Blora

Keluar sebagai juara umum baik pertunjukan maupun penyutradaraan terbaik dalam acara festifal seni pertunjukan rakyat pada malam itu adalah Kabupaten Blora disusul juara 2 Kabupaten Banjarnegara, juara 3 Kabupaten Tegal, Juara harapan 1 Kabupaten Magelang, harapan 2 Kabupaten Grobogan dan harapan 3 Kabupaten Pemalang.

“Dengan tayub barangan yang telah meraih juara dalam acara festival tersebut, kami berharap agar para generasi muda di Kabupaten Blora dapat mencintai kebudayaannya karena tayub bukan lagi kesenian yang hanya dapat dipandang dengan sebelah mata saja,” terang Kepala DKKPO, Pudiyatmo. SE. MM kepada SR, Senin (6/7) di ruang kerjanya. (Nh)

SR Edisi 71 -berita SEMARANG - KENDAL - GROBOGAN - REMBANG - KUDUS - JEPARA

Disoal, Gaji ke13 Dipotong Untuk rehab Kantor

KENDAL, SR - Gaji ke 13 yang merupakan hak bagi PNS di lingkungan UPTD Patean diduga ada pemotongan. Dana hasil pemotongan tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan keramik pada kantor UPTD Kecamatan Patean.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala UPTD Dikpora Patean tertanggal 22 Juni 2009 tertulis, berdasarkan hasil keputusan rapat kepala Sekolah SD dan MI se-Kecamatan Patean pada Rabu 17 Juni di SD N Selo diperoleh kesepakatan bahwa biaya untuk pemasangan keramik akan digotong oleh PNS di lingkungan UPTD.

Surat yang ditujukan kepada PNS di UPTD Dikpora setempat juga dilampiri susunan panitia pembangunan, serta anggaran yang diperlukan dalam pemasangan keramik. Pembelian keramik 200 m2, semen 15 sak, dua rit pasir, tenaga tukang, konsumsi dan biaya tak terduga. Keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp 13.310.000

Kebutuhan dana tersebut diperoleh dari iuran PNS dengan besaran yang berbeda, tergantung dari golongan pagawai yang bersangkutan. Golongan yang terendah dipotong 25.000 sedangkan golongan tertinggi dipotong 70.000, sehingga total dana yang terkumpul sebanyak Rp 13.310.000.

Kepala UPTD Dikpora Patean Drs Sunarya Adhiatma, ketika dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut tidak mengelak. Bahwa pemotongan tersebut sudah melaui rapat dan telah disetujui. Pemotongan tersebut didasarkan pada kondisi kantor yang memprihatinkan.

Berkali kali mengajukan proposal untuk pasangan keramik tak pernah terealisir, untuk itulah ada inisiatif untuk membangun bersama sama. Atas kejadian tersebut dia pun siap untuk memberikan jawaban apabila mendapat pertanyaan dari atasan.

Wakil Bupati Kendal Dra Hj Siti Nurmarkesi ketika dikonfirmasi tentang masalah tersebut mengatakan bahwa pemotongan gaji untuk dalih apapun tidak dibenarkan, apalagi untuk merehab kantor itu tidak boleh.

Dana untuk rehab gedung seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Dikpora Kendal.Dia berjanji akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat, bila terbukti melakukan pelanggaran siapapun akan ditindak. (Im)

Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni

GROBOGAN, SR - Sesuai slogan “bali ndeso mbangun ndeso” Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mencanangkan bantuan penataan lingkungan di Dusun Jerukan, Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Adapun diantaranya pemberian bantuan rumah layak huni dan betonisasi. Selain itu Gubernur mencanangkan juga hasil Porong dan potensi lokal lainnya.

Acara tersebut dihadiri Dirut PT Bank Jateng, Presiden Direktur PT Sido Muncul, Direktur PT Kacang Dua Kelinci dan sejumlah pejabat teras lainnya baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten Grobogan.

Karena dalam acara tersebut juga di buka stand pameran kegiatan PNPM, visualisasi pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2008-2009, stand industri jamu dan farmasi PT Sido Muncul serta PT Kacang Dua Kelinci dan pelayanan KB kepada masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Grobogan H. Bambang Pudjiono, SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mau peduli kepada masyarakat Grobogan khususnya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Selain itu bupati juga memaparkan sejumlah prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di tingkat nasional.

Yang baru-baru ini adalah dapat penghargaan Adipura, penghargaan mampu meningkatkan produksi beras di atas 5%, dan penghargaan kelompok tani terbaik serta masih banyak prestasi lainnya di ajang tingkat nasional. “Untuk itu Pemerintah Kabupaten Grobogan terus meningkatkan kinerjanya sehingga kedepan agar bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” jelasnya. (@wang)

SOSIALISASI PILPRES DENGAN PEMENTASAN WAYANG KULIT

KUDUS, SR - Dalam rangka menyemarakkan geliat pemilihan presiden bagi warga Kudus. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 2009 telah dilakukan sosialisasi pilpres 2009 dengan pementasan wayang kulit oleh Ki Bambang Hadiwijaya di gedung kanzus sholawat Undaan Lor, Kudus.

Adalah L@PPIS (Lembaga Penelitian Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Kudus) bekerjasama dengan Direktoral Jenderal Satuan Bangsa & Politik Departemen Dalam Negeri, mereka bersepakat dalam membangun kesadaran warga untuk memilih pemimpin bangsa melalui pemilihan presiden 8 Juli.

”Walaupun L@PPIS lembaga yang didominasi oleh kaum perempuan, dan wayang merupakan kesukaan kaum laki-laki, hal itu tidak jadi persoalan, sebab hakekatnya wayang merupakan wahana sosialisasi pengenalan langsung dengan kehidupan nyata, ada prokontra, pluralisme dan dinamisasi masyarakat yang terus berkembang, namun tetap bisa sesuai dengan aturan,” demikan ungkap Malaiha Dewi ( ketua L@PPIS) saat dimintai pendapat oleh SR tentang kenapa sosialisasi pilpresnya melalui pentas wayang.

”Bagi masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khusunya hendaknya memiliki kesadaran bahwa satu suara yang dimiliki sangat berarti untuk bangsa dan negara,” demikian imbuhnya.

Selain tamu-tamu undangan dari para pejabat dan tokoh masyarakat di Undaan. Hadir pula dalam acara tersebut ketua KPU Kudus Gunari, dalam sambutannya.

”Pemilu tahun ini saat pemilihan legislatif bulan April lalu, antusias warga Kudus meningkat 2 kali lipat, dari 31% menjadi 78%, diharapkan pilpres 8 Juli nanti juga demikian, ”Ono opo-opo ra ono opo-opo tetap datang di TPS, sebab pilpres 8 Juli adalah akan memilih pimpinan bangsa yang akan memajukan bangsa kedepan,” demikian tegasnya. (Kus/ Mad)

Kanker Payudara
Tak Punya Biaya, Tasmi Belum Dioperasi

REMBANG, SR - Malang benar nasib Bu Tasmi (67) pasangan dari bapak Juremi (70) warga Desa Randu Agung RT 02 RW 05 Pedukuhan Sering, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Bu Tasmi tidak menyangka kalau dirinya telah mengidap penyakit kanker. Karena Bu Tasmi selalu merasakan sakit di bagian payudaranya lalu dibawa anak angkatnya ke dokter Purba.

Menurut pemeriksaan dokter Purba bahwa Bu Tasmi telah mengidap kanker payudara. Berhubung benjolannya masih kecil, Bu Tasmi disarankan untuk segera beroperasi dan biayanya hampir 45,7 juta tetapi Bu Tasmi tidak mau alasannya karena takut dan juga dikarenakan faktor biaya pada akhirnya dia diberi obat jalan oleh dokter Purba.

Namun dalam pengobatan selama ini tidak ada perubahan sama sekali malah benjolan semakin membengkak. Kemudian keluarga Bu Tasmi memutuskan untuk cari pengobatan secara alternatif, bahkan setiap kata orang diikuti, sampai harta bendanya ludes dijual tinggal rumah satu-satunya yang Bu Tasmi tempati, tetapi dengan pengobatan alternatifpun tidak ada perubahannya bahkan payudaranya semakin membengkak namun apa kenyataannya semua hanya sia-sia belaka.

Karena penyakitnya tidak ujung sembuh malah semakin parah, akhirnya Bu Tasmi beserta keluarga hanya bisa pasrah dan berdo’a untuk menerima coban dari Tuhan. Sedangkan Pak Jasmin selama ini hanya bekerja sebagai buruh tani dan bekerja apa saja untuk menyambung hidup.

Dia berharap dengan adanya informasi melalui media ini, semoga ada para dermawan yang mau mengulurkan tangan untuk membantu kesulitan keluarga Juremi, dan uluran tangan dari mereka yang mereka nanti.

Kalau anda ingin jadi dermawan silahkan hubungi No. 081390715745 biro SR Rembang/ke kantor HIPSI Rembang dengan alamat Jln. Kartini No. 2 A Rembang 59211. (Art/Ctr)

Bunuh Istri, Sis Digelandang Polisi

REMBANG, SR - Diketemukannya jenazah wanita cantik di Bendungan Banyukuwung, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Rembang beberapa hari lalu akhirnya terkuak. Satuan Reskrim Polres Rembang akhirnya berhasil mengamankan Sis (37) warga Pasar Banggi, Kec Kota Rembang yang tidak lain suami sah dari wanita cantik yang tewas di bendungan tersebut.

Belum lama ini, beberapa anggota pramuka menemukan jenazah wanita memakai gaun merah di tepi Bendungan Banyukuwung. Penemuan mayat langsung diteruskan ke Mapolres setempat Mayat langsung diotopsi di RSU Dr Soetrasno, Rembang dan dimakamkan di pemakaman umum. Belakangan jenazah diketahui bernama Ny. Sugarmi (35) warga Desa Pasar Banggi, Kec Kota Rembang.

Setelah bekerja ekstra, polisi berhasil menciduk Sis yang ternyata suaminya sendiri. Dalam pengakuannya Sis membawa dua rekannya dari luar kota dengan bayaran Rp 2 juta untuk membantu menghabisi nyawa isterinya sendiri. Korban di dalam mobil Phanter dipukul dengan martil dan dijerat dengan tali plastik hingga tewas.

“Kini dua rekan tersangka masih dalam pengejaran petugas, karena identitasnya sudah kami pegang,” jelas Kapolres Rembang AKBP Wawan Ridwan didampingi Kasatreskrim AKP Sughirman kepada SR, Jumat (3/7).

Diperoleh keterangan, pasangan Sis dan Ny. Sugharmi ternyata sudah sepuluh tahun lebih tidak dikaruniai anak. Posisi ekonomi korban yang lebih mapan membuat Sis minder dan sering terjadi percekcokan. Belakangan diketahui Sis menjalin hubungan asmara dengan WIL dan berniat menikah lagi. Namun sayangnya jalan menyimpang yang ditempuh dan harus ditebus dibalik terali besi. (Art/Ctr)