SRBlora edisi 93 - Polemik Pelantikan Kasek & Pengawas

Fokus

Yudhi Sancoyo Akan Lantik Kasek dan Pengawas Sekolah

BLORA, SR- Ratusan formasi Kepala sekolah dan Pengawas sekolah yang masih kosong sampai dengan yahun ajaran baru menjadi perbicaraan ramai dikalangan para guru, PNS dan masyarakat pada umumnya.

Bahkan banyak orang yang menyayangkan pada tahun ajaran baru ini formasi tersebut dibiarkan kosong dan Ngambang.

“Harusnya ditahun ajaran baru ini Bupati segera mengisi jabatan fungsional tersebut, karena dengan diisinya pada tahun ajaran baru maka memudahkan dalam pengambilan keputusan,” kata seorang guru yang wanti-wanti namanya tidak disebut, diamini 3 orang temannya.

Menurutnya dengan segera dilantiknya Kepala Sekolah ataupun Pengawas sekolah, Tentunya yang bersangkutan dapat mengambil kebijaksanaan terkait tanggung jawabnya yang utuh dalam tahun ajaran itu.

Sementara dikalangan DPRD Blora saat dimintai keterangan wartawan tabloid Suara Rakyat berbagai macam pendapat.

Edy Harsono anggota DPRD dari partai Hanura mengatakan bahwa seleksi Kasek dan Perngawas yang dilakukan BKD dengan menggandeng LPMP dan dengan mengumumkan hasil tes adalah menunjukan kinerja BKD kurang Profesional.

“Tidak ada alas an apapun untuk melanggar Peraturan bupati yang menyebutkan hasil seleksi tidak diumumkan,” ungkap Edy saat dengar pendapat BKD dan Komisi A Senin (13/6) lalu.

Sementara Siti Chanifah anggota DPRD dari PKB menilai, selama tidak ada alasan untuk tidak melantik sesuai nomor urut ranking, maka sebaiknya dan harus sesuai nomor urut tersebut.

Lain lagi dengan Joko Mugianto saat dimintai komentarnya terkait pengisian Kasek dan pengawas sekolah, Dia hanya mengatakan singkat bahwa BKD harusnya mempelajari Perbup 36 tahun 2009 tentang seleksi, agar tidak terjebak pada permasalahan yang akan timbul.

Bahkan ada anggota dewan yang terang-terangan mengatakan bahwa apa yang dilakukan BKD dengan mengumumkan hasil seleksi adalah suatu tindakan yang kebablasan dari BKD.

Menurutnya kebijaksanaan ini kewenangan bupati bukan BKD yang bertindak lebih dahulu.

Sementara Plt KaBKD Noveri dalam keteranganya saat dengar pendapat mengatakan hasil tes tersebut sebagai bahan pertimbangan Bupati sedang keputusan akhirnya ada ditangan Bupati.

Terkait diumumkannya hasil seleksi itu sendiri Noveri mengatakan demi trasparansi publik yang saat ini merupakan tuntutan masyarakat.

“Memang pada Perbup pengumuman hasil seleksi dari LPMP tidak sesuai Perbup, namun kami ingin lebih trasparan dan didukung peserta yang ingin diumumkan secara terbuka,” jelas Noveri.

Terlepas dari itu semua, polemik yang muncul justru pada kapan waktu pelantikan Kasek atau Pengawas SD/TK.

Beberapa kalangan memprediksi pejabat fungsionalis tersebut akan dilantik oleh bupati terpilih 2010 Joko Nugroho.

Sementara sebagian besar peserta seleksi menginginkan segera diadakan pelantikan, sehingga bila dirinya terpilih dapat melaksanakan tugas secara penuh.

Terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo ketika dikonfirmasi SR apakah dalam sisa waktu pemerintahannya segera melantik Kasek dan Pengawas SD. Dia hanya mengatakan kalimat yang singkat dan diplomatis. ”Insya’alloh”. (Roes)

Edy Harsono (Komisi A DPRD Blora)

Seleksi LPMP Belum Merupakan Hasil Final

BLORA, SR- Berdasarkan Perbup no 36 tahun 2009 tentang pedoman pengangkatan guru dalam jabatan fungsional, Pengawas SD dilingkungan Disdik Blora hasil seleksi oleh LPMP tidak diumumkan secara luas. “Kami menilai BKD belum professional melaksanakan tugasnya,” kata Edy Harsono.

Dampak pengumuman ini secara tak langsung Menurut Edy muncul persepsi salah dari para Guru yang ikut seleksi. Seolah hasil kelulusan seleksi LPMP merupakan keputusan final bahwa peringkat dari teratas otomatis calon kasek atau pengawas jadi.

Hal inilah yang menjadikan banyak protes dikalangan peserta dengan peringkat bawah protes karena dirinya mempunyai prestasi yang lebih disbanding calon kasek atau pengawas yang peringkatnya diatasnya.(Roes)

Tejo Prabowo (Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora)

Pelantikan Kasek sebaiknya oleh Bupati Terpilih

BLORA, SR- Pengisian jabatan kasek dan Pengawas SD/TK yang berjumlah ratusan ini memang sangat perlu segera diisi.

Akan tetapi menurut Tejo, langkah yang tepat adalah dilantik oleh Bupati terpilih pada pemilukada 2010 yang baru lalu.

“Interval awal tahun ajaran baru menurut saya adalah 2 atau 3 bulan tetap merupakan awal tahun ajaran, Apalagi jadwal pelantikan tinggal satu bulan lagi,” katanya.

Alasan ketua karang taruna ini yakni para kasek dan pengawas nantinya dalam mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya, pada masa kepemimpinan Bupati dan wakil bupati terpilih Joko Nugroho dan Abu Nafi.(Roes)

Amin Faried (Ketua FTB)

Yudhi Sancoyo Wajib Segera Melantiknya

BLORA, SR- Pelantikan ratusan Kasek dan Pengawas SD/TK hendaknya segera dilakukan oleh bupati Yudhi Sancoyo. Hal itu diungkapkan ketua Forum Trasparansi Blora (FTB) saat ditemui di sekretariatnya komplek Gor Mustika Blora Senin (12/6).

Adapun dasar pertimbanganya adalah mereka menjalani seleksi diera pemerintahan bupati Yudhi Sancoyo sehingga keputusan untuk menempakan seseorang harus saat Yudhi Sancoyo masih menjabat.

“Ibarat seseorang membuat mebel, maka dia harus menyelesaikan mebel tersebut, Jadi menurut saya, pak Yudhi harus melantik mereka sesegera mungkin sebelum masa jabatanya berakhir,” kata Amin.

Akan tetapi untuk menentukan dan melantik Kasek dan Pengawas tersebut, Amin menyarankan Yudhi Sancoyo yang saat ini masih menjabat Bupati Blora selayaknya koordinasi dengan bupati dan wakil bupati terpilih Joko Nugroho dan Abu Nafi, walau mereka belum menjabat.

“Bila ini dilakukan saya yakin Blora kedepan akan lebih kondusif lagi,” tandas Amin Faried.(Roes)

SRblora edisi 93 - Dana Parpol dan Pembahasan DPRD MOLOR

Klik Gambar Untuk BACA .... ! ! !

Rp 800 Juta Dana Bantuan Parpol segera Cair

BLORA, SR- Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, siap mencairkan dana bantuan untuk partai politik sebesar Rp800 juta, khususnya parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Namun, untuk mendapatkannya harus mengajukan pada kami terlebih dahulu," kata Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Blora, Bondan Sukarno, di Blora, Minggu (11/6) dalam keterangan persnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas pencairan dana dengan sejumlah partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Blora.

"Pada pertemuan itu akan dibicarakan kapan dana itu mulai dicairkan dan bagaimana prosedur aturannya," jelasnya.

Dia menegaskan ketentuan itu berdasarkan pada perolehan kursi dan suara parpol. Pasalnya, terdapat dua periode masa keanggotaan dewan, yakni hasil Pemilihan Umum 2004 dan Pemilu 2009.

Adapun landasan hukumnya, lanjut Bondan Sukarno, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Surat Edaran Mendagri No. 213/432/D III tertanggal 20 Februari 2009.

Menurut dia pembagian bantuan keuangan kepada parpol itu lebih mudah karena atas dasar perpaduan perolehan kursi dan suara parpol.

Ia mencontohkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang meraih suara terbanyak akan menerima Rp262,2 juta, menyusul Partai Golkar Rp189,9 juta, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp104,7 juta, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Rp4,1juta.

Mekanisme pencairan, lanjut dia, masih seperti pada tahun lalu, yakni setiap parpol mengajukan proposal pencairan dana yang di dalamnya berisi berkas kegiatan yang telah mereka lakukan.

"Untuk selanjutnya tim akan memverifikasi proposal dan kegiatannya," tambah Bondan. (Roes)

Pembahasan 10 Ranperda Molor Lagi

BLORA – Bisa dipastikan penetapan 10 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda dipastikan molor. Sebab, sampai berita ini ditulis Sabtu (10/6) belum ada kepastian jadwal kapan DPRD Blora akan menetapkan 10 perda yang sebagian besar perda perubahan tersebut, meski sejumlah tahapan pembahasan rancangan perda sudah terlewati.

Usaha DPRD untuk mengupayakan penetapan perda tersebut sesuai agenda kegiatan yang disusun Badan Musyawarah (Banmus) gagal. '' Kalau jadwal sesuai Banmus 25 Juni lalu,'' ujar wakil ketua DPRD Blora, Abdullah Aminuddin.

Dia mengatakan, kemungkinan ada tiga perda yang akan ditetapkan lebih dulu. Yakni, perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, kerja sama daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuh perda lainnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, menyusul.

Hal ini dikarenakan sebagian masih akan disesuaikan dengan berbagai materi perundang-undangan yang ada. Ketujuh raperda itu adalah raperda layanan parkir di tepi jalan umum, retribusi khusus parkir, retribusi terminal, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, serta raperda retribusi pasar grosir dan pertokoan.

Sepuluh raperda itu telah diajukan pemkab sejak beberapa tahun lalu. DPRD telah membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tersebut. Berbagai tahapan pembahasan juga telah dilakukan. Terakhir, DPRD telah menggelar rapat paripurna II tentang pemandangan umum fraksi terkait 10 raperda tersebut, Jumat (21/5) lalu.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD, Sutrisno menegaskan, komitmen DPRD yang berupaya menetapkan perda sesuai jadwal tersebut tentu sangat kontras dengan fakta yang ada. Pasalnya, untuk sampai pada penetapan, masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilalui.

Selain rapat paripurna III tentang jawaban bupati, tahapan lainnya adalah publik hearing dan rapat paripurna IV tentang pengambilan keputusan antara bupati dan DPRD. Belum lagi jika telah diputuskan untuk disetujui, raperda itu masih harus diajukan ke gubernur Jateng untuk dievaluasi. ''Kami akan jadwal ulang agenda penetapan,'' tandasnya. (Nh)

SRCepu Edisi 93 -Panen gagal Harga Naik

Klik Gambar untuk BACA . . . !!!

Harga naik, daya beli anjlok, biaya pendidikan tinggi

CEPU, SR- Masyarakat Cepu yang dulu dikenal sangat konsumtif, akhir-akhir ini terlihat lebih anteng, para ibu rupanya sudah mulai berhitung dalam membelanjakan uangnya. Tingginya harga barang konsumsi dibarengi saat kenaikan kelas dan mencari sekolah baru, menjadi salah satu penyebab para ibu menghemat pengeluarannya.

“Naiknya harga barang-barang konsumsi akhir-akhir ini sangat drastis, saya biasanya bisa membeli ikan atau ayam untuk lauk, sekarang cuma cukup untuk beli telor bahkan kadang hanya berlauk tempe saja,” keluh Ana (36) seorang ibu dengan dua anak yang salah seorang masuk SD.

Keluhan yang tak jauh beda muncul dari mulut para pedagang yang mangkal di sekitar Kebun Kelapa. “Saya jual bawang sekilo dua puluh ribu, tetapi ketika kulakan harganya sudah dua puluh lima ribu begitupun dengan cabe dan telor. Rasanya kita kerja tidak ada hasilnya karena uang hasil dagangan tidak cukup untuk kulakan lagi,” keluh Rohmah (39).

Wartawan Koran inipun sempat geleng-geleng kepala karena semula jika berbelanja seratus ribu rupiah sudah mendapat berbagai macam barang, dengan kenaikan harga-harga uang seratus ribu hanya mendapat bebrapa barang saja dan jumlahnyapun berkurang. Kenaikan ini belum diperparah oleh kenaikan listrik yang dimulai tanggal 1 Juli. Kenaikan listrik ini akan lebih memacu harga barang semakin melejit.

Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pendapatan tidak bertambah sementara pengeluran terus meningkat membuat daya beli masyarakat Cepu benar-benar anjlok. Meskipun penghematan sudah sangat ketat namun tetap saja banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi karena tidak lagi terjangkau. Keadaan lebih parah lagi bagi keluarga yang memiliki anak sekolah karena biaya pendidikan juga sangat tinggi.

Bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit harus rela merogoh kocek lebih dalam, bagi yang tidak punya persediaan harus rela berhutang atau menggadaikan barang-darang miliknya.

“Saya harus mencari pinjaman karena uang saya tidak cukup untuk memasukkan anak saya ke STM Migas,” kata Tutik (44). Biaya masuk sekolah favorit apalagi yang akan berstatus internasional sangat tinggi. Tidak hanya itu, bagi siswa yang naik kelas pun dikenai uang daftar ulang yang cukup lumayan. Misalnya daftar ulang di STM Migas antara 1.350.000 hingga hampir tiga juta rupiah, sedangkan di SMU favorit hampir setengah juta rupiah. Sedangkan biaya pemasukan siswa baru jauh lebih tinggi, misalnya untuk beberapa jurusan di STM Migas mencapai 5,5 juta, untuk sekolah umum lebih rendah namun tetap saja mahal terutama pada situasi krisis seperti sekarang. (Agt)

Panen gagal lagi

CEPU, SR- Wilayah Selatan yang merupakan lumbung bagi Kecamatan Cepu, kembali mengalami gagal panen karena serangan sundep, keong dan tikus. Para petani mengalami kerugian antara 30% hingga 90%, rata-rata padi yang mereka panen banyak yang tak berisi (kopong) karena di dimakan ulat sundep.

Di Cabean, Gadon dan Kapuan hanya memperoleh kurang dari separo panen yang seharusnya. Satu hektar lahan yang biasanya bisa memanen padi 7-8 ton, panen kali ini hanya dapat memperoleh 3-4 ton. Sementara di derah Ngloram beberapa petani hanya memanen 2 ton gabah saja perhektarnya.

Menurut salah seorang perangkat desa Cabean gagal panen ini dialaminya sejak tahun 2009. Hal ini menyebabkan ekonomi para petani semakin terpuruk. “Masa sulit yang dialami para petani ini bukan karena petani malas atau tidak tahu cara bertani tapi seperti bencana alam yang memang harus dialami,” katanya pasrah.

Sementara itu salah seorang perangkat Desa Nglanjuk, Susi Reslili (35) yang sawahnya juga diserang ulat sundep mengaku hanya bisa memanen 4 ton tiap hektar tanahnya padahal biasanya bisa 7 ton.

“Hasil inipun setelah sebelumnya tanaman yang rusak-rusak saya sulami, kalau tidak hasilnya akan lebih buruk lagi,” ujarnya. Hasil ini tidak dapat menutup biaya produksi yang telah dikeluarkan dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sampai panen berikutnya apalagi untuk biaya tanam yang akan datang,

Parahnya lagi harga gabah hanya sekitar Rp 220.000,- perkwintal, harga ini pada panen yang normal saja tidak cukup mengejar biaya produksi, tenaga, pupuk dan lain-lain, apalagi dalam situasi panen yang gagal seperti sekarang.

Keadaan lebih parah dialami petani di desa Getas selain tanamannya dimakan ulat sundep masih diserang hama tikus sehingga ada yang satu hektar tanahnya hanya panen satu ton saja, padahal biasanya delapan ton.

Menurut Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cepu, Ir Rodhi, MSi penyebab gagal panen ada beberapa sebab yakni serangan hama/ penyakit, bencana alam seperti banjir dan cuaca.

Biasanya gagal panen terjadi pada masa tanam kedua, karena banyak penyakit, karena itu harus diberi pencegahan seperti poradan, tetapi biasanya petani tidak mau karena ada tambahan biaya,” ujarnya.

Keadaan ini juga disebabkan karena penanaman padi yang tidak serempak dalam satu desa, curah hujan pada malam hari yang sangat tinggi juga factor alam lain seperti cuaca yang tidak mendukung. Situasi ini menyebabkan banyak penyakit dan hama yang menyerang tanaman padi petani.

“Pola tanam yang dipakai juga berpengaruh, misalnya padi-padi-polowijo atau padi-polowijo-padi, hal ini untuk memutuskan siklus penyakit/ hama. Kalau ditanami padi terus menerus penyakit masih menetap di lahan dan kandungan unsur kimia dalam tanahnya pun berkurang sehingga hasilnya tidak maksimal,” tambahnya. (Agt)