SR edisi 76- BLORA - PENDIDIKAN & OLAH RAGA

Surat untuk Wakil Rakyat

Kalau niatnya berdagang, mungkin rugi. Tapi, kalau niatnya mengabdi pada rakyat sesuai janjinya, sudah lebih dari cukup. Banyak lho, yang berjanji, gajinya untuk rakyat. Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jangan kecewakan rakyat untuk kali ke sekian.

Awalnya, saya sempat kagum dengan kiprah anggota dewan hasil pemilu pascareformasi. Apa saja yang dianggap tidak benar disoal.

Kalau mau jujur, setelah lebih 10 tahun reformasi nasib rakyat masih jauh dari baik. Sekolah yang katanya gratis, nyatanya masih banyak tarikan. Berobat juga tidak murah. Pupuk sulit diperoleh, kalau toh ada, harganya mahal. Pengganguran tidak berkurang, bahkan PHK menghadang. Pak Amien Rais pernah menyampaikan saat pendirian Komite

Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) setahun lalu, kalau kondisi Indonesia tetap terpuruk.

Anggota dewan yang mestinya mengawal reformasi, menyelesaikan berbagai persoalan bangsa warisan Orde Baru, malah terlibat berbagai masalah. Selain korupsi berjamaah, tidak sedikit yang terlibat KDRT, pelecehan seksual/skandal seks. Selain itu, gemar kunker, yang asal muasalnya adalah porsi eksekutif.

Pada awal reformasi, pemerintahan baru mengeluarkan berbagai persyaratan ketat untuk kunker sehingga tak terkesan menghamburkan uang negara. Dalam praktik, walau persyaratan sudah terpenuhi, bila anggota dewan tidak setuju, kunker bisa gagal. Untuk menyiasati, eksekutif (departemen/dinas/instansi yang akan kunker) mengajak serta komisi di dewan yang membidangi.

Perkembangan selanjutnya, dewan diberi kewenangan mengatur keuangan sendiri. Anggaran kunker dibuat makin besar dan makin besar saja.

Kalau anggota dewan kunker sebenarnya, dinas/instansi sesuai bidangnya biasanya ikut serta, dengan anggaran masing-masing. Eksekutif juga sering kunker, hanya jarang diekspos. Anggaran kunker hampir pasti habis. Sisa ada, tapi tidak banyak. Di kalangan pejabat publik, ada kaidah tidak tertulis kalau anggaran tidak habis, dianggap tidak mampu membuat perencanaan.

Saya optimistis, anggota dewan mendatang dapat berbuat lebih baik dari hasil dua pemilu sebelumnya. Mengapa? Sekarang banyak muka baru, dengan gelar S1, S2, bahkan S3. Walau masih ada yang anggota dewan berijazah SLA, jumlahnya tidak banyak. Memang gelar bukan jaminan 100 persen asal dapat menimba hal-hal positif dan membuang jauh-jauh yang negatif ‘perilaku’ anggota dewan sebelumnya.

Semua tahu, untuk jadi calon legislatif sudah keluar uang yang jumlahnya tidak sedikit. Kulakan terlebih dahulu. Sebut saja, memasang baliho di pinggir jalan, pasang iklan di media cetak/elektronik, bahkan membeli acara televisi. Belum lagi sumbangan untuk partai, mencetak brosur/stiker, membuat kaus atau memberi uang saku untuk calon pemilih.

Kondisi yang demikian tidak salah kalau kemudian banyak anggota dewan berpikir seperti pedagang. Tapi jangan lupa, pedagang juga harus siap rugi. Kalau tidak siap, akan menjadi anggota dewan yang menghalalkan segala cara untuk mendapat untung. Kalau tidak ada laporan dari masyarakat/LSM ke Kejaksaan atau ke KPK, tidak apa-apa. Kalau sebaliknya?

Jadi, anggota dewan sekarang sudah cukup enak. Gaji puluhan kali lipat dibanding UMR di Kota Jakarta sekalipun. Apalagi, jika dibanding UMR di Kabupaten Pacitan. Masih di tambah berbagai pendapatan lain-lain yang sah serta berbagai fasilitas seperti rumah dinas (paling tidak biaya untuk mengontrak), mobil dinas.

Mau bertemu konstituen diberi tunjangan komunikasi yang tidak kecil jumlahnya. Pakaian satu tahunnya empat stel. Pada awal-awal menjabat dibuatkan satu stel PSL (pakaian sipil lengkap). Di akhir masa jabatan, masih ada pesangon. Pokoknya, mak syuuslah. Apa masih kurang?

Kalau niatnya berdagang, mungkin rugi. Tapi, kalau niatnya mengabdi pada rakyat sesuai janjinya, sudah lebih dari cukup. Banyak lho, yang berjanji, gajinya untuk rakyat. Akhirnya Penulis hanya bias mengucap selamat bekerja. Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jangan kecewakan rakyat untuk kali ke sekian.

Semoga tulisan saya ini sebagai rambu para wakil rakyat kabupaten Blora, agar benar-benar bekerja untuk membangun Blora yang lebih baik sebelumnya. (Drs.Ec. Agung Budi Rustanto , Redaktur tabloid Suara Rakyat)

Kajian Anggaran BCC

Beberapa Item PAD Tren Menurun

BLORA, SR – Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan Kabupaten Blora, membuat Blora selalu ditopang dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Bahkan ada kecenderungan PAD selalu turun. Hal itu disampaikan YM. Hastrodikromo dari Blora Crisis Center (BCC) Blora, Senin (7/9).

Hasil kajian anggaran LSM Blora Crisis Center (BCC), ada beberapa factor yang memengaruhi, salah satunya tidak adanya hubungan yang sinergis antara eksekutif dan legislatif. Seperti banyak perda tentang retribusi daerah yang tidak diselesaikan oleh legislatif.

“Data kami menyebutkan dari 2007 dan 2008, ada 25 raperda tentang retribusi yang tidak diselesaikan,’’ kata YM Hastrodikromo,

Seperti pajak lanjutnya, selama kurun waktu satu tahun pada 2008, PAD yang berasal dari retribusi dan pajak daerah justru turun jumlahnya. Padahal, pajak dan retribusi itu merupkan salah item yang menghasilkan pemasukan dan obyeknya sama.

Menurutnya, untuk membandingkannya pada 2005 pajak daerah bisa mencapai Rp 5,1 miliar dan retribusi sebesar Rp 14,3 miliar. Pada 2006, pajak naik menjadi Rp 5,6 milyar, untuk retribusi juga naik menjdi Rp 15.,3 milyar. Pada 2007, pajak naik lagi menjadi Rp 6,3 milyar dan Rp 18,7 untuk retribusi.

Namun pada 2008, jumlah itu turun hanya menjadi Rp 6 miliar untuk pajak dan Rp 17,8 untuk retribusi. “Perdanya kan belum dirubah namun nyatanya bias turun, ini perlu dipertanyakan,” tanya dia.

Jika dilihat dari per item pendapatan, dia juga menemukan hal yang tidak sangat sulit diterima. Contohnya untuk retribusi jasa usaha pasar/grosir atau pertokoan. Sebab, dari 2007 ke 2088 pendapatannya turun sampai Rp 385 juta lebih.

Padahal sejak 2005 pendapatannya naik. Yakni mulai Rp 897 juta pada 2005, kemudian Rp 971 juta pada 2006, Rp 973 pada 2007 dan 2008 hanya Rp 588 juta.

”Itu semua retribusinya sama. Aturannya kebanyakan hasil produk 1999. itu sedikit contoh saja, kedepan harus lebih serius,’’ tandas dia. (Gie)

Bupati Lakukan Safari Ramadhan

Bagikan Tunjangan Kurang Hasil Untuk Perangkat

BLORA, SR– Selama pelaksanaan bulan puasa, Bupati Blora Drs. RM Yudhi Sancoyo, MM, bersama Muspida dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melakukan safari ramadhan di 16 kecamatan yang ada, secara bergiliran.

Dalam safari Ramadhan tersebut, Bupati melakukan dialog langsung dengan para kepala desa (kades), perangkat serta tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan.

Menurut RM Yudhi Sancoyo, dalam safari ramadhan, sekaligus digunakan untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, mengenai berbagai persoalan yang ada, terutama terkait dengan masalah pembangunan dan pemerintahan.

”Safari Ramadhan, sekaligus sebagai sarana bagi pemkab, untuk bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, sehingga tahu secara langsung apa yang dihadapi dan diraskan oleh masyarakat, yang selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk pembangunan Blora kedepan.,” ujar Yudhi Sancoyo saat melakukan Safari Ramadhan di kecamatan Jepon,

Dalam acara itu, Bupati juga membagikan langsung dana tunjangan kurang hasil untuk para Kepala Desa (kades), dan perangkat desa. Tunjangan yang diberikan, tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Para Kades menerima tunjangan sebesar Rp 600 ribu, Sekdes Rp 450 ribu dan kepala dusun Rp 400 ribu tiap bulanya.

”Dengan kenaikan tunjangan, baik kepala desa serta perangkat, harus lebih disiplin dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harap Yudhi Sancoyo. (Gie)

Pemberkasan Honorer Menjadi CPNS

Calo Pemberkasan Akan Ditindak Tegas

BLORA, SR – Sebanyak 192 tenaga honorer daerah (honda) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Blora yang masuk pemberkasan untuk pengangkatan CPNS 2009. Mendapat pengarahan langsung dari Sekretarias Daerah (Sekda) Blora, Bambang Sulistya di ruang rapat Setda Blora, Kamis (3/9).

Sekda Bambang Sulistya mengatakan, selama proses pemberkasan berlangsung tidak ada pungutan apapun. Kalau teryata ada calo yang meminta uang dalam masa pemberkasan, diharapkan bisa diloporkan secara langsung.

”Kalau nanti menemukan ada calo yang meminta uang saat pemberkasaan, silahkan catat dan laporkan kepada saya, tidak usah takut harap dicatat orangnya,” pesan Bambang Sulistya. Menurutnya, pemberkasan tidak akan dipungut biaya, hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp 62 ribu. Kalau ternyata ada PNS yang meminta membayar lebih dari itu dipersilahkan melaporkan langsung, dan tidak usah takut.

Dalam kesempatan itu, Sekda yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian, tidak lupa memberikan motivasi kepada para tenaga honorer, agar bekerja dengan lebih disiplin dalam segala hal, salah satunya disiplin soal waktu.

”Calon PNS harus disiplin dan harus rajin dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,” kata Sekda.

192 honda tersebut dinyatakan lolos berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional dengan nomor E.26-30/V.143-6/99 tanggal 6 Agustus 2009, tentang daftar nominatif tenaga honorer yang diusulkan mengisi formasi tahun 2009, serta surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) nomor 252.F/M.PAN/7/2009 tanggal 8 Juli tentang persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS daerah tahun 2009.

Dengan demikian masih ada 128 tenaga honorer yang tidak bisa ikut pemberkasan, karena tidak bisa memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Seperti persoalan usia, masa kerja dll. (Gie)

2 GADIS Blora dipercaya Batik Danar Hadi Peragakan Produknya

BLORA, SR.- Sekilas tampak kedua gadis yang tampil didepan Bupati Blora dan Muspida dan para pejabat dilingkungan Blora, layaknya gadis kembar.

Padahal pemilik nama Almira Oktabela Azalia dan Anissa Maulidya, merka adalah kakak adik. Mereka berdua masih sekolah di SMAN 1 Blora dan SMPN 2 Blora ini berbeda 2 tahun umurnya.

Karena beberapa prestasi di bidang fasion dengan berhasil menyabet beberapa jura inilah, perusahaan batik sekaliber Danar Hati mempercayakan produknya, untuk diperagakan ke dua gadis tersebut. Padahal Perusahaan batik ini sangat selektif memilih model untuk memperagakan produknya. Sehingga dapat dikatakan suatu kehormatan bila ada warga Blora yang dipilihnya.

Dari kacamata SR yang datang secara langsung, melihat tanpa canggung-canggung kedua gadis itu melenggak-lenggok layaknya seorang model senior dalam memperagakan gaunnya.

Menurut Diah yang merupakan penanggung jawab peragaan, yang juga salah satu menejer di perusahaan batik Danar Hadi, timnya telah menggunakan kedua gadis tersebut untuk memperagakan produknya ke beberapa daerah.

“Saya lihat bakat yang terpendam di kedua gadis ini, sehingga kami percayakan mereka untuk peragakan produk batik Danar Hadi,” katanya.

Sementara ibu kedua gadis tersebut yakni H.Indiyani ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa kedua anaknya telah beberapa kali dipercaya memperagakan produk Danar Hadi tersebut.

“Dan Akhirnya pada syukuran Kemerdekaan RI ke 64 inilah, baru dapat tampil di Blora yang merupakan kota kelahiranya sendiri,” ungkapnya didampingi H. Subagyo suaminya. (Roes)

Peduli Pendidikan Alumni 84 Sumbang Buku

BLORA, SR.- Wujud kecintaan pada sekolah, bermacam cara untuk menunjukan kepeduliaanya. Seperti yang dilakukan Alumni 84 SMAN 1 Blora Kamis (3/8) lalu, menyumbangkan sekirtar 180 buku pendidikan pada sekolah yang telah membesarkanya.

Dipimpin langsung oleh AKP Joko Priyono dan didampingi Jasmadi, M Rozaq, Yekti KD, Trifarmi, Yus Daryono dan Yuni mereka meyerahkan bantuan buku langsung ke kepala sekolah SMA 1 Blora tersebut.

Menurut Joko sumbangan berupa buku pelajaran ini merupakan spontanitas alumninya, jelang Ultahnya menggu depan.

“Memang kami wujudkan berupa buku agar, adik-adik disini lebih senang membaca sebagai tambahan bekal ilmunya,” katanya.

Disamping itu menurut perwira polisi ini, dengan semakin mahalnya harga buku, diharap dengan sumbanganya ini dapat mengurangi beban sekolah dalam pengadaan buku pelajaran tiap tahunnya.

Disi lain tambah Joko, Alumninya akan memprogramkan bantuan serupa pada setiap tahunny demi tambahan pengetahuan pelajar di SMKN 1 Blora.

“Semoga dengan bantuan ini akan menjadikan tonggak kita,agar tahun mendatang lebih program bantuan kami dapat berkesinambungan,” tambah Joko Priyono.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 1 Blora Niyadi dalam keterangannya sangat menyambut baik kepedulian alumni terhadap perkembangan pendidikan di Blora.

“Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para alumni 84 yang telah memberikan sumbangsihnya demi perkembangan pendidikan di SMAN 1 Blora, dan semoga kerjasama ini dapat berkesinambungan ditahun mendatang,” ungkapnya.(Roes)

Persikaba Satu Grup Dengan Musuh Bebuyutan

BLORA, SR – Peta kekuatan yang ada di Grup V, dipastikan berubah seiring dengan masuknya PSCS Cilacap bersama Persikaba (Blora), Peripur (Purwodadi), Persikas (Kabupaten Semarang) dan Persik (Kendal). PSCS sendiri menggantikan Persibat (Batang) yang sejak awal berada di grup V.

”Info terbaru dari Jakarta, Persibat digantikan PSCS Cilacap, sementara kompetisi akan di mulai pada 10 Oktober mendatang,” kata Manajer tim Amin Faried, di Sekretariat Persikaba, Minggu (5/9).

Menurut Amin, bergabungnya PSCS tentu suatu kejutan dan sekaligus lawan yang cukup tangguh. Karena PSCS sendiri juga telah lama mempersiapkan timnya, sama dengan Persikaba Blora.

Selain itu, kedua tim juga sering bertemu, karena saat masih berada di Divisi dua pernah berada dalam satu grup, saat itu Persikaba kalah saat main di Cilacap dan seri saat bermain di Blora.

Di awal persiapan, PSCS dan Persikaba pernah bertemu dalam laga uji coba, hasilnya anak asuhan Bonggo Pribadi mampu melakukan revans dengan menang telak 3-0. ”Tentu PSCS akan menjadi lawan paling berat, diantara tim lainnya, ini sebenarnya suatu kejutan Cilacap masuk di grup V, namun Persikaba tetap optimis bisa menjadi juara grup,” tandas Amin.

Seperti diketahui, PSCS tahun lalu bertemu dua kali dengan Laskar Haryo Penangsang. Saat bertanding pada babak 32 besar Divisi II di Blora, kedua tim berbagi angka 0-0. Saat babak 16 besar di Cilacap, Persikaba dikandaskan 1-2 sehingga gagal ke 8 besar, PSCS sendiri berhasil masuk final Divisi II walaupun pada partai puncak dikalahkan 0-1 oleh Barito Putra Banjarmasin di stadion 17 Mei Banjarmasin akhir tahun lalu.

Sebenarnya, lanjutnya jadwal sudah ada, namun itu semua belum pasti, sebab manajemen masih menunggu technical metting sebelum kompetisi dimulai, masih ada kemungkinan bisa berubah lagi.

”Setelah ada pertemuan di Jakarta, baru bisa dipastikan jadwal yang ada, ada atau tidak perubahan, Persikaba telah siap,” tambahnya. Amin menambahkan pekan ini delegasi tim manajer akan mengikuti technical meeting di Hotel Boutiq, Kawasan Gunung Sahari, Jakarta. ”Kita tunggu hasil technical meeting untuk kepastian jadual dan grouping. (Gie)

SR edisi 75 - F O K U S

Fokus
Dewan Baru Harapan Baru ?

BLORA, SR.- Polemik kapan anggota DPRD baru hasil pileg 2009 yang selama ini menjadi pembicaraan umum setelah tanggal 14 Agustus lalu ditunda akhirnya terjawab.

Setelah Kamis (27/8) secara resmi anggota DPRD Blora periode 2009-2014 secara resmi dilantik melalui sidang paripurna istimewa yang dipimpin ketua DPRD HM Warsit.

Dalam sambutanya Warsit mengatakan rapat paripurna istimewa ini tidak mengambil keputusan, maka tidak diperlukan kourum.

Disamping itu dia bersama anggota DPRD yang lain mengaku legowo menyerakan tongkat estafet legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ke anggota DPRD baru.

“Atasnama seluruh anggota DPRD periode 2004-2009 saya menyatakan permintaan maaf jika perilaku dan tutur kata selama menjadi wakil rakyat kurang berkenan dihati anda semua,” kata Warsit.

Disamping itu Warsit juga memohon maaf kalau sampai masa baktinya habis belum berhasil menyelesaikan beberapa ranperda.”Pada tahun 2008 lalu ada 23 Raperda, hanya 6 Ranperda yang telah kami selesaikan sedang sisanya sebanyak 17 Ranperda belum rampung. Mengingat keterbatasan waktu, Harapan kami anggota DPRD Baru nantinya dapat melanjutkan rencana kerja kami,” ungkap Warsit.

Rapat Paripurna Istimewa itu sendiri berlangsung mulai pk 16.00 diikuti 30 anggota DPRD dari 44 anggota DPRD lama. Bupati dan Muspida plus tampak hadir lengkap, Namun sayang siding paripurna ini sepi undangan.

Ratusan kursi yang disediakan baik didalam dan diluar ruangan banyak yang kosong. Sedang kursi yang terisi hanya ditempati suami atau istri anggota DPRD baru yang akan dilantik dan pejabat dilingkungan pemkab Blora.

Pelantikan ke 45 anggota Dewan periode 2009-2014 dilantik langsung oleh ketua PN Blora Adi Sutrisno. Pelantikan itu sendiri sebelumnya dibacakan terlebih dahulu SK Gubenur Jateng tertanggal 21 Agustus lalu. Yakni tentang pemberhentian anggota DPRD periode 2004-2009 dan pengangkatan anggota DPRD Blora periode 2009-2014.

Usai pelantikan dalam rapat paripurna itu ditetapkan pula ketua dan wakil ketua DPRD Sementara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjabat ketua DPRD Sementara adalah Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. Sedangkan wakil diduduki parpol urutan kedua.

“Pada pemilu legislative lalu partai golkar sebagai pemenang maka HM Kusnanto sebagai ketua DPRD Sementara, sedang wakil ketua sementara dijabat HM Dasum dari PDIP,” jelas Didik Lukardono.

Dalam sambutan awalnya sebagai ketua DPRD Blora Sementara Kusnanto mengatakan para anggota DPRD baru hendaknya mempunyai motivasi tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakata.

Dia menekankan ke 45 oarang wakil rakyat hendaknya mempunyai komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas awal. Menetapkan APBD diawal tahun 2010.

“Kami yakin dengan kebersamaan yan terjalin, tugas-tugas apapun akan bisa diselesaikan dengan baik,” tegas Kusnanto.

Terjebak Strategi Sekwan

Acungan jempol layak diberikan Plt Sekwan Didik Lukardono, terhadap strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelantikan dewan.

Dua hari sebelum pelantikan ketika ditemui SR dirinya belum dapat memastikan kapan pelantikan akan dilakukan. Padahal data yang diperoleh SR, sebagian besar dana yang dituntut Warsit dkk sudah dipenuhi eksekutif.

Untuk itulah Sekwan memberanikan diri mengundang anggota DPRD Terpilih untuk mengadakan gladi bersih tanggal 26 Agustus. “Ini salah satu strategi saya untuk sedikit menekan pak Warsit dan juga siang harinya kami pasang tratak dan ratusan kursi,” kata Didik.

Ketika ditanya Bagaimana kalau malam harinya dalam panmus tidak kourum bagaimana mengganti uang sewa tratak dan ratusan kursi yang didatangkan, Dia menjawab itu resiko jabatan dan tanggung jawabnya.

Dan ternyata malam harinya digelar panmus hasilnya diluar dugaan. Undangan itu sendiri pk 19.00, namun sampai pukul 20.30 baru 4 anggota Panmus yang hadir dari 22 anggota Panmus keseluruhan.

Namun 5 menit kemudian perlahan anggota Panmus mulai dating sehingga terkumpul sebanyak 16 yang hadir sehingga sudah memenuhi kourum. Sebelum memulai Panmus Warsit sempat bertanya pada Sekwan, tentang keberadaan tratak dan kursi. Padahal menurut Warsit belum ada keputusan Panmus tentang pelantikan esok harinya.

Sedang pada Panmus tersebut sempat terjadi debat antara Warsit dan Jajaran Setwan tentang beberapa anggaran ratusan Juta yang masih belum dibayarkan pihak eksekutif. Setelah disepakati keputusan bersama bahwa esok harinya yakni 27 Agustus administrasi akan diselesaikan, akhirnya Warsit menyetujui penetapan pelantikan Dewan Kamis (27/8).

“Tepat Pukul 22.23 maka saya sebagai ketua panmus menetapakan pelantikan anggota DPRD ditetapkan hari Kamis pahing tanggal 27 Agustus 2009 tepat pukul 15.00,” tegas Warsit sambil mengetukan palunya. (Roes)

Fokus Samping
Janji para Anggota Dewan periode 2009-2014 pada Rakyat Blora

Iffah Hermawati : Semoga kami dapat mengemban tugas dengan baik sesuai harapan rakyat Blora.

M Setyo Budi W : Saya akan bekerja guna memperbaiki citra anggota dewan yan rusak akibat figure ketua yang terlalu dominan. Untuk itu kedepan hal semacam itu harus dihilangkan, agar tidak arogan dan dapat menempatkan pada porsinya sebagai pimpinan kolektif kolegial.

Suningsih : Alhamdulilah sudah plong akhirnya pelantikan berjalan dengan lancar. Dan Saya mohon doa restu pada masyarakat Blora, semaoga dalam perjalanan 5 tahun ke depan bisa lancar membawa aspirasi mereka dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Legyono : Semoga kedepan kita bersama dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili, seperti saat kami ucapkan sumpah dan janji.

Irma Isdiana : Saya berangkat dan terpilih dari rakyat, dan saya akan berusaha mengabdi untuk mereka.

Darsono :Akan membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama

Dwi Astutik : Alhamdulilah akhirnya saya bias dilantik bareng, Saya tidak akan janji apa-apa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya adalah wakil rakyat yang pro Rakyat..

Yantinah : Pertama saya ucapkan terima kasih pada masyarakatBlora, terkhusus masyarakat Cepu, Sambong dan Kedungtuban mohon doanya agar amanah yang saya emban ini bisa memperbaiki kerja DPRD dengan perubahan yang lebih baik. Dan kami akan berusaha mewujudkan penetapan APBD pada awal tahun demi kelancaran roda perekonomian Blora. Dengan mewujudkan kinerja kami seefisien mungkin serta mengadakan pengawasan APBD superketat dan tepat sasaran.

Bambang Priyono : Saya akan bergerak terus untuk membahagiakan umat> Selama ini rakya selalu menjadi korban, sekaranglah saatnya Blora menuju perubahan kearah yang lebih baik, menjalin kemitraan yang baik demi kepentingan masyarkat Blora serta mengawal pelaksanaan APBD. Kami yang tergabung fraksi PKS berangkat untuk memperjuangkan ‘Blora untuk mblora”

Sugeng Hariyanto: Kami dilantik setelah APBD ditetapkan, sehingga saya pribadi sebagai anggota DPRD terpilih saat ini akan mempelajari dan meninventarisir permasalahan APBD 2009 yang sedang berjalan sekarang ini.

Sutrisno : Kami segera menjalin komunikasi politik membangun kekompakan kebersamaan dalam internal DPRD. Untuk segera melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.

Seno Margo Utomo : Akan bekerja lebih baik, tidak seperti dewan lama.

Joko Mugiyanto : Saya berusaha agar sistim transparansi di segala unsure pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif agara masyarakat jelas melihat arah pembangunan Blora kedepan.

RM Hanindyo Andri B: Harapan saya agar terjadi kebersamaan dan kerjasama dalam membangun Blora kedepan dengan semua pihak dan khususnya birokrasi dan legislatif. Kesalahan atau kekurangan DPRD Blora dimasa lalu bisa kita jadikan pijakan dalam menentukan arah pembangunan 5 tahun kedepan, untuk itu perubahan sistim sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat.

Edy Harsono : Saya akan mengoptimalkan pengawasan tentang pelaksanaan APBD 2009. Juga berusaha agar pengesahan RAPBD 2010 pada bulan Desember 2009 atau paling lambat Januari 2010.

Siti Nur Chanifah : Setelah tanggung jawab resmi dipundak saya, sudah menjadi kewajiban untuk berbuat apa yang nanti jadi wewenang saya. Dan saya akan semaksimal kemampuan untuk bekerja keras, atas pertolongan Allah semata.

Meidi Usmanto : Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyatdemi kemajuan Blora, dengan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Blora.
(Roes)

SR edisi 75 - BLORA & POLITIK HUKUM

Kembali Kades Tersandung Raskin Disidang

BLORA,SR - Kepala Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora, Sunarman kembali di sidang soal kasus pengelapan beras miskin (raskin) di desanya mulai maret 2008 sampai april 2009.

Melalui penasehat hukumnya Zainudin yang membacakan esepsinya bahwa apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah cermat. Karena raskin di desa sudah dikoordinir oleh kasi kesos desa setempat serta yang melakukan penyaluran bersama dengan perangkat desa.

”Yang menyalurkan raskin secara bersama dengan perangkat desa yang dikoordinir kasi kesos,” kata Zainudin dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Adi Sutrisna, dan anggota Aminudin dan Zulkarnaen.

Penasehat hukum juga menilai, dakwaan masih kabur dan salah sasaran karena Sunarman bukan yang bertanggung jawab soal raskin. Sehinga meminta agar dakwan JPU tidak diterima. ”Terdakwa tidak dapat dikenai pidan dan harus dibebaskan demi hukum,” katanya.

Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada kamis pekan mendatang dengan agenda pembacaan jawaban dari JPU Yeni Astuti

Masyarakat Hadir

Sementara itu, sidang tersebut teryata dihadiri oleh sekitar 150 warga Desa Sambongrejo yang ingin melihat jalannya langsung persidangan. Mereka berasal dari masyarakt yang selama ini bersebrangan dengan kades.

Menurut Sukandar yang juga ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sambongrejo, maksud kedatangan warga hanya ingin mengawal agar hukum benar-benar ditegakan, karena memang kades telah melakukan pengelapan raskin.

”Kami dan warga hanya ingin melihat sekaligus meminta agar hukum benar-benar ditegakkan dengan adil,” ungkapnya kepada Wawasan, Kamis (20/8).

Lanjut Sukandar, setelah Kades ditahan oleh Kepolisian, pihak desa melalui perangkat desa, LKMD,BPD, tokoh masyarakat dan agama, RT dan RW membuat suarat peryataan yang isinya tidak mau dipimpin lagi oleh Sunarman, karena tidak bisa sebagai contoh yang baik.

”Bersama BPD, LKMD dan perangkat desa, kami sudah mengadap kabag hukum untuk menyerahkan surat tersebut, namun hingga saat ini belum ada jawaba, kami minta desa kami segera diberikan PJS, bukan PLh,” tambahnya.

Namun jawaban dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, hingga saat ini belum juga turun, kami khawatir surat tersebut tidak ditanggapi pemkab.

”Jawaban belum ada, saat ini hanya di tunjuk plh yang dijabat oleh salah seorang perangkat, nah kalau PJ tentu akan lebih baik,” ujar dia. (Gie)

Nurkasih dituntut 6 Bulan

BLORA, SR- Masih ingat kades wanita yang didakwa gelapkan raskin edisi lalu. Kamis (27/8) lalu Nurkasih yang menjabat kades di desa Semampir kecamatan Jepon dituntut 6 Bulan penjara, pada sidang di PN itu.

Tuntutan itu dibacakan langsung JPU Suryadi dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Adi Sutrisno di gedung PN Blora.

JPU asal Sidoarjo ini mengatakan terdakwa Nurkasih bersalah menggelapkan Raskin (Berat untuk warga miskin), yakni terhadap 16 warga desa Semampir tersebut.

Hal itu berdaskan keterangan 40 Saksi dan juga pengakuan terdakwa saat menjalani sidang dua minggu yang lalu.”Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Suryadi,

Atas tuntutan itu Tim penasehat terdakwa yang diketuai Tatiek Sudarwati meminta waktu sepekan kepada majelis hakim, untuk menyampaikan pembelaan. (Roes)

Martini Terjerat Pasal Berlapis

BLORA, SR.- Masih ingat kasus wanita yang menyamar lelaki untuk menikahi seorang gadis, yang pernah dimuat SR beberapa edisi lalu. Ternyata rencana pengajuan penangguhan penahanan Agustin alias Rega alias Martini, terdakwa kasus pencabulan sesama jenis akhirnya mengambang.

Penyebabnya, pihak keluarga maupun tim penasihat hukum merasa tidak yakin dapat merealisasikan penangguhan penahanan. Ini diungkapkan ketua tim penasihat hukum terdakwa, Tatiek Sudaryanti kepada SR Sabtu (22/8) lalu.

Dia beralasan, psimistis itu muncul karena kliennya dijerat empat pasal sekaligus. Yakni, sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan JPU Sri Respatini dalam sidang yang digelar secara tertutup Kamis (20/8).

''Banyaknya pasal sangkaan ini tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan yang kami ajukan,'' katanya.

Dalam surat dakwan itu, kliennya dijerat dengan pasal 82 UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Juga, pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul, pasal 378 tentang penipuan serta pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dimana, ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara.

Tatiek mengungkapkan, rencana penangguhan sebenarnya muncul sebelum dilakukannya pelimpahan tahap II. Yakni, pelimpahan tersangka beserta barang bukti (BB) dari penyidik polisi kepada penuntut umum.

Namun, hasil rapat keluarga saat itu memutuskan bahwa pengajuan penangguhan akan dilakukan saat tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan.

“Ternyatanya, kami harus menemui kendala lain. Untuk itu, kami hanya bisa berharap agar proses hukum ini segera selesai, Sehingga, masing-masing pihak segera mendapatkan kepastian hukum,'' Ungkapnya.(Roes)

Kapolda Tinjau Kesiapan Jalan
Waspada dan Menjaga Kemanan

BLORA, SR – Kapolda Jawa Tengah Irjen Alex Bambang beserta rombongan, Selasa (25/8) mengunjungi Blora untuk melihat langsung kesiapan pengamanan selama puasa dan lebaran serta kesiapan jalan raya menjelang arus mudik dan balik 2009.

Kondisi jalan yang dipantau oleh Kapolda mulai dari jalan Rembang Blora serta Blora Purwodadi yang merupakan jalur alternatif yang bisa dipakai pemudik. ”Jajaran kepolisian harus siap untuk mengamankan lebaran, termasuk kondisi jalan dan ketertiban keamanan,” pesan Kapolda dihdapan jajaran Personel Polres Blora.

Selain soal itu, Alex Bambang juga menghimbau agar selalu mewaspadai gerakan teroris, khususnya kepada orang baru ataupun pendatang yang belum dikenal. Terkait hal itu, jajaran polres juga melakukan pemasangan poster buron teroris yang menjadi target kepolisian.

Seperti terlihat saat menempel poster tersebut di daerah sekitar makam Polaman Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora. Selasa (25/8).

Kapolres Blora AKBP Umar Faroq mengatakan bahwa selama pelaksanaan puasa dan menjelang lebaran, kepolisian telah ditugaskan untuk selalu mewaspadai setiap kerawanan serta memantau titik-titik jalan yang dianggap rawan kemacetan atau kejahatan.

”Semua personil telah siap dalam pengamanan puasa dan lebaran, termasuk kejahatan akan miras, serta bahaya teroris. (Gie)

Penyerahan Tanah Bengkok Tidak Harus Ada PerdaSekdes Harus Tunduk Pada UU Kepegawaian

BLORA, SR – Pemkab Blora sangat serius, untuk menyelesaikan persoalan terkait eks tanah bengkok sekdes yang menjadi persoalan utama. Buktinya empat staf ahli Bupati hadir dalam pertemuan itu,

Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Winarno, Asisten III Bidang Administrasi Sudarmo dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Bambang Darmanto serta Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Riyanto dikerahkan untuk memberikan pembinaan kepada para 94 Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), untuk di lakukan pembekalan, pasca pengiriman surat dari Forum Komunikasi Sekretaris Desa (Forsekdesi) Kabupaten Blora, kepada Bupati Blora yang berisi kajian hukun, atas surat Bupati Blora yang telah diedarkan di masing-masing desa.

Asisten Bidang Pemerintahan Bambang Darmanto, mengatakan bahwa, setelah para sekdes dingkat menjadi PNS maka secara sendirinya sudah ada wadah yang menangunginya, dibawah Korpri, bukan Forsekdesi . ”Sekdes harusnya, bisa memahami secara utuh terhadap statusnya yang sebagai PNS, forum-forum tersebut tidak ada setelah jadi PNS,” ujar Bambang Darmanto, dihadapan para sekdes di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Senin (10/8)

Dijelaskan terkait surat edaran Bupati, bahwa Bupati melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara itu terkait Perda Kabupaten Blora nomor 7 tahun 2002 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemkab sebenarnya telah membuat konsep ranperda yang baru tentang hal itu.

”Ranperda tentang kedudukan keuangan Kepala desa dan perangkat desa yang baru sebenarnya sudah dibuat dan diserahkan kepada DPRD Blora, namun hingga kini belum dibahas,” ungkapnya.
Menurutnya setelah Sekdes menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) maka, secara otomatis bengkok menjadi kekayaan desa dan akan dikelola oleh pemerintahan desa. Selain itu sekdes juga akan mendapat tunjangan dari hasil kekayaan desa.

”Namun hal ini bukan berarti tanah bengkok bisa dikelola lagi oleh sekdes, mekanisme inilah yang akan dibahas,” tandas mantan Kabag hukum ini.

Asisten I juga mengatakan bahwa, persoalan penyerahan bengkok sekdes kepada desa, tidak harus diatur dengan perda, namun dengan surat edaran dari Bupati sudah cukup. ”Tidak harus dengan perda, surat bupati sudah cukup,” tegasnya. (Gie)

SR edisi 75 - KULANUWON & OPINI

Kulanuwon
Wakil Rakyat Jangan Setengah Hati

Setelah melalui proses yang panjang dalam Pemilu legislatif lalu, kini para anggota DPRD periode 2009-2014 mengikuti prosesi pelantikan. Dibeberapa kabupaten/kota di Jateng mulai Rabu (12/8), sebagai tanda bahwa mereka resmi menyandang jabatan sebagai wakil rakyat. Ada juga pelantikan yang diadakan Kamis (13/8) dan Jumat (14/8) batas waktu sesuai SK Gubenur. Dan Kabupaten Blora sendiri Kamis (27/8) para Wakil Rakyat ini dilantik.

Sesuai namanya, wakil rakyat, mereka adalah orang-orang terpilih yang akan mengemban amanah sekaligus penyuara hati nurani rakyat. Sebagai pemilih, rakyat tentu saja memiliki keinginan, dambaan dan harapan kepada para wakil mereka yang telah terpilih.

Seusai pelantikan, rata-rata mereka harus segera menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2009, RAPBD Perubahan 2009.

Di Blora, masih banyak persoalan yang telah menunggu untuk diselesaikan terkhusus seperti masalah P2SE yang menimbulkan kecemburuan 71 desa yang tidak kebagian, masalah Persatuan Perangkat Desa khususnya Bengkok Carik dan Persiapan jelang eksplorasi Blok cepu.

Semangat untuk membela dan menyuarakan hati nurani rakyat harus menjadi guide line. Jangan sampai kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya terulang lagi. Rakyat mungkin juga sudah bosan dengan segala kebohongan dan pembodohan. Seperti dalam penentuan prioritas kegiatan, para anggota

Dewan harus benar-benar mempertimbangkan secara masak-masak tindakan apa yang harus diambil dan tindakan mana yang harus didahulukan. Jangan sampai dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, para anggota Dewan justru berasyik ria ngelencer dengan kedok kunjungan kerja yang hampir selalu dilakukan pada setiap periode.

Jika perlu, anggaran kunjungan kerja yang masih terlalu besar, bisa dipertimbangkan untuk dikurangi.

Dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif, Dewan seharusnya juga bisa menjadi pendamping sekaligus pengawas pihak eksekutif secara berimbang. Adanya keterikatan secara emosional, seperti hubungan keluarga atau kekerabatan antara anggota legislatif dan eksekutif seharusnya dihindari agar tidak mengurangi profesionalisme kedua pihak dalam bertugas untuk kepentingan rakyat.

Di samping itu, sebagian besar wajah-wajah baru di kursi Dewan, harus segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas mereka yang baru. Jangan setengah-setengah, karena rakyat tidak butuh wakil rakyat yang bekerja setengah hati. Jangan coba-coba, karena nasib rakyat bukanlah sebuah eksperimen. Jadilah wakil rakyat sejati yang bekerja sepenuh hati demi rakyat. Selamat bertugas para anggota Dewan yang terhormat.

Sebagai wakil Rakyat tentu takkan sembrono tentunya mereka sadar, ada begitu banyak warga bangsa yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang akan mereka kerjakan.

Di sisi lain, para wakil rakyat harus sadar pula bahwa jutaan warga Blora yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang mereka perjuangkan untuk pembangunan Blora. Mereka dituntut membawa perubahan Blora yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Dan Penulis yang juga Cah Mblora yakin, mereka akan dapat membawa perubahan Blora menuju Blora yang Waras, Wareg, Wasis dan Wilujeng sesuai misi dan visi Bupati Blora saat ini.
“Selamat bekerja sehabat-sehabatku, masa depan Blora ada ditanganmu”
(Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto- Redaktur Tabloid Suara Rakyat)

Memaknai Kemerdekaan Sesungguhnya

Bagaimana kita bisa memaknai HUT ke-64 Kemerdekaan ini? Menurut penulis, ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memaknai peringatan ini. Bahan refleksi pertama, sejauh mana rasionalitas telah mendapat tempat dalam masyarakat.

Merujuk pada pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, satu ciri penting dari manusia merdeka adalah memaksimalkan penggunaan akal budi (vernunft) dalam seluruh perilaku hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota komunitas.

Kant bahkan lebih jauh menjadikan rasionalitas sebagai ukuran kedewasaan.
Dalam konteks hidup bersama, rasionalitas ini juga menjadi ciri penentu kedewasaan sebuah komunitas bangsa. Artinya, masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang seluruh aktivitasnya berpijak pada akal budi.

Dua argumen utama mengapa akal budi menjadi modal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Argumen pertama diletakkan pada sisi utama kemanusiaan itu sendiri. Kant sadar betul bahwa hidup menurut bimbingan akal budi merupakan perwujudan nilai hakiki dari kemanusiaan.

Bahkan elemen humanisme inilah yang memberikan makna bagi kemerdekaan, karena ciri orang merdeka ada pada kemampuan untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari tindakannya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Dengan kata lain, orang merdeka adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang bermutu. Dalam relasi sosial justru ini sangat penting.

Argumen kedua bersandar pada dampak positif pemaksimalan penggunaan rasio itu sendiri. Kant mengandaikan bahwa kalau semua orang bisa menggunakan dalil yang sama, yakni menempatkan akal budi sebagai titik pijak kehidupannya dan dijadikan sebagai hukum yang berlaku umum, maka hidup bersama akan semakin bermakna.

Artinya, kalau semua orang menjadikan ini sebagai hukum pribadi dan karena itu menjadi kewajiban, atas dasar kewajiban inilah dia akan mempertimbangkan seluruh tindakannya. Hasilnya, ketenteraman dan ketertiban bersama.

Di samping kebangkitan rasionalitas, dalam memaknai kemerdekaan, bahan refleksi kedua adalah bagaimana rasionalitas itu diwujudkan dalam ruang publik. Akal budi di satu sisi memang bersifat personal. Tetapi pemaknaannya membutuhkan ruang. Itu berarti apa? Kemerdekaan akan bermakna kalau rasionalitas setiap individu mendapat ruang gerak. Dalam hal ini dua hal yang mendapat perhatian.

Hal pertama adalah pengakuan. Agar bisa hidup, rasionalitas membutuhkan pengakuan dari ranah publik. Itu berarti kemerdekaan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, inovasi serta kreativitasnya memerlukan legitimasi. Tanpa ada pengakuan dari publik rasionalitas tidak berarti apa-apa.

Hal kedua adalah ruang publik. Kualitas orang merdeka juga terungkap dalam hal sejauh mana rasionalitas berimplementasi dalam relasi sosial seperti upaya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup bersama, khususnya menanggapi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah yang muncul.

Ketika ruang publik dikuasai oleh tindakan-tindakan yang bersifat progresif dan konstruktif, di situlah kemerdekaan semakin bermakna. Karena yang dihidupkan adalah tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap orang lain. Orang merdeka akan selalu menanamkan dalam dirinya etika kepedulian.

Jadi, kemerdekaan sesungguhnya akan semakin memiliki arti mendasar kalau dalam ranah publik perhatian untuk menghidupkan nilai-nilai humanisme menjadi fokus utama seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan bersama.

Modal mendasar di sini adalah kesadaran setiap individu akan eksistensinya sebagai makhluk rasional yang membutuhkan pengakuan publik dan memerlukan ruang publik untuk bergerak.

Pada umur 64 tahun bangsa ini, internalisasi akan filosofi ini perlu mendapat perhatian dan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memaknai kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku
(Pengirim:Drs Didik Supriyadi - Wakil kepala Sekolah bidang kehumasan SMK2 Blora)