SR edisi 67 - FOKUS

KLIK GAMBAR

Tak Peduli PP 25/2004, APBD Blora Ditetapkan

BLORA, SR - Setelah terjadi polemik terkait sah tidaknya APBD Blora tahun 2009, yang dibahas atau ditetapkan Ketua DPRD Blora HM Warsit yang saat ini dalam status terpidana, akhirnya Jum’at (8/5) ditetapkan juga.
Melalui sidang paripurna RAPBD ditetapkan menjadi perda. Evaluasi dari gubernur yang tidak membolehkan defisit Rp 24,5 miliar, ditindaklanjuti dengan memangkas sejumlah pos anggaran hingga akhirnya defisitnya menjadi nol.
Memang sidang paripurna itu sendiri Bupati Blora Yudhi Sancoyo tidak hadir. Bupati mengirim surat ke DPRD, isinya tidak bisa hadir karena dipanggil Gubenur Jateng secara mendadak.
Menurut Amin Farid, direktur BCC, saat dimintai keterangan tentang APBD Blora ini, dirinya enggan mengatakan sah tidaknya kewenangan Warsit. Apakah masih bisa memimpin sidang, bila dikaitkan UU, PP atau SK Gubenur, dia enggan berkomentar karena bukan ahli hukum.
Namun dirinya hanya mengungkapkan urutan kekuatan produk hukum di Indonesia yang dia dapat di bangku sekolah. “Sepengetahuan saya waktu sekolah dulu, urutan perundangan tertinggi adalah UUD 45, UU, PP, Kepres, Permen dan SK paling bawah,” katanya.
Dia juga menjelaskan kalau UU di atasnya melarang maka perundangan di bawahnya harus mengikutinya. Kalau pun itu dilanggar adalah kewenangan institusi hukum yakni MK untuk memutuskanya.
Di tempat terpisah, Direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno justru menekankan secara yuridis kewenangan warsit hilang setelah divonis PN bersalah walau banding.
“Dasar yang digunakan jelas UU 32/2004 tentang Pemda dan PP No 25/ 2004 tentang Tatib DPRD. Namun yang lebih jelas ya pada PP 25 /2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Tatib DPRD pasal 45 ayat 2,” jelasnya.
Menurut mantan Guru SMPN 5 Blora ini, intinya bahwa bila pimpinan dewan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum tetap, pimpinan DPRD tidak boleh memimpin rapat dan menjadi juru bicara DPRD.
Dengan kata lain bahwa jabatan Warsit tetap sebagai Ketua DPRD Blora, namun bila memimpin rapat ataupun sidang tidak diperbolehkan menurut hukum.
Sementara Ketua DPRD Blora HM Warsit tiap ada kesempatan, mengatakan selama SK Gubenur tentang pengangkatan dirinya sebagai ketua DPRD belum dicabut maka dia tetap sah memimpin sidang.
Menurut Ketua DPRD Blora, kewenangan seseorang terhadap jabatannya tetap melekat, selama SK jabatan seseorang belum dicabut oleh penjabat yang mengeluarkannya.
Ketika ditemui usai sidang paripurna tersebut, tampak wajahnya yang ceria. ’’Lega, APBD sudah kami tetapkan. Sesuai saran guberrnur, defisit akhirnya bisa nol,’’ kata HM Warsit.
Saat ditanya bagaimana cara menutup anggaran yang difisit, sehingga ditolak gubenur agar dievaluasi kembali. Warsit menjelaskan, untuk menutup defisit diambilkan dari silpa yang ada yakni sejumlah Rp 18 miliar. Termasuk pemotongan pos anggaran untuk pembangunan gedung DPRD, pemangkasan dana bansos, pemangkasan dana di Badan Kesbangpollinmas serta pemotongan pos dana perjalanan anggota DPRD. (Roes)

Bupati Belum Tanda Tangan

BLORA, SR - Hasil evaluasi dari gubernur pada RAPBD Blora 2009 turun, dengan rekomendasi memangkas anggaran yang menyebabkan difisit 24,5 milyar. Dan memberi batas waktu 7 hari untuk diselesaikan, akhirnya terpenuhi.
Setelah Jumat (8/5) APBD Blora akhirnya menemui titik terang, melalui sidang paripurna RAPBD ditetapkan menjadi perda.
Saat sidang paripurna, Bupati Yudhi Sancoyo berhalangan hadir karena mendadak diundang gubernur. Waktu itu dia hanya menyurati DPRD. Isinya, tidak bisa hadir karena ada acara mendadak dipanggil gubernur. Selain itu, dalam suratnya Bupati Blora juga menyebutkan, demi kepentingan masyarakat luas pihaknya menyetujui penetapan APBD.
Dalam keterangan pers-nya, Yudhi Sancoyo membenarkan jika pada saat sidang paripurna persetujuan APBD, dirinya sedang dipanggil gubernur. “Saya memang mendadak dipanggil gubernur,’’ tandasnya.
Ditanya soal APBD yang sudah ditetapkan, pihaknya tidak mempersoalkan karena semua itu demi masyarakat Blora. Hanya saja, untuk dana P2SE dan bantuan sepeda motor, hingga saat ini dia masih tetap mengonsultasikan ke gubernur.
“Apapun yang diputuskan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Blora dan asal sesuai misi dan visi wareg, waras, wasis, wilujeng, saya siap melakukanya,” tegas Yudhi pada setiap kesempatan. (Roes)


Memanas, Hubungan Bupati-Ketua DPRD
BLORA, SR - Salah satu yang menjadi catatan penting dalam evaluasi Gubernur adalah soal bantuan keuangan untuk Program Peningkatan Sarana Ekonomi (P2SE). Dalam evaluasi tersebut gubernur sebenarnya ingin adanya pemerataan kalau tujuannya untuk percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.
Secara lengkap isi rekomendasi yang terkait P2SE sebagai berikut “Terdapat bantuan keuangan P2SE sebesar RP 38 Milyar untuk 200 desa dari 271 desa, apabila bantuan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan sarana prasarana perdesaan agar dipertimbangkan asas keadilan dan pemertaan guna menghindari diskriminasi atau kecemburuan bagi desa yang tidak mendapatkan alokasi bantuan.”
Dari landasan itu Bupati tetap agar dilakukan pemerataan agar semua desa mendapat dana itu namun sebaliknya dengan Ketua DPRD Blora juga tetap pada pendiriaannya agar dana tetap untuk 200 desa dan wajar untuk mendapatkannya karena sejak awal terlibat aktif dalam pembahasan.
Dalam penetapan APBD 8 Mei lalu Warsit juga menyatakan bahwa alokasi P2SE sudah melalui by name sehingga desa-desa yang akan mendapat sudah tercantum termasuk besaran dananya.
Warsit juga menolak jika dirinya disebut sebagai pihak yang memperlambat pengesahan APBD. Bukti yang ia sodorkan adalah tanda tangannya di dokumen APBD pada 8 Mei lalu. “Justru saya mendukung agar APBD segera menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga tiap-tiap SKPD bisa segera merealisasikan program kerja masing-masing.
Disinggung hubungan yang kurang harmonis dengan Bupati Blora Yudhi Sancoyo terutama soal P2SE dan pengadaan kendaraan Mega Pro bagi kades, alumni kursus Lemhanas ini menyatakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan bupati memang berbeda. ‘Tugas kami kan mengawasi pelaksanaan anggaran, toh pencairan P2SE nantinya kan di SKPD terkait (BPMD, red), bukan di DPRD. BPMD kan juga anak buahnya bupati,” terangnya kepada SR, Jumat (15/5).
Lebih lanjut ia memberi alasan kenapa cuma 200 desa yang mendapatkan P2SE. Itu disebabkan karena ada jenis program peningkatan perekonomian desa yang lain, diantaranya PPIP, Pansimas dan jenis yang lain. “Program itu berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada desa yang dianaktirikan,” ungkapnya.
Justru dia menyatakan bahwa P2SE adalah implementasi dari visi misi gubernur yaitu Bali Ndeso Mbangun Ndesa. “Kita harus mendukung program gubernur, apalagi nantinya rakyat desa yang akan menilmati program tersebut. Janganlah rakyat dikorbankan karena lambatnya pencairan dana APBD sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat keterserapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. (Gie)

SR edisi 66 - BLORA - PILTIK HUKUM - KULANUWON

Klik GAMBAR

Polres Gasak 54 Motor Bodong

BLORA, SR - Polres Blora berhasil mengamankan 54 sepeda motor (SPM) tanpa dokumen dalam Operasi “Jaran” 2009 . Operasi ini memang dikhususkan untuk menyisir sepeda motor yang tidak memiliki dokumen “bodong” yang banyak digunakan masyarakat.
Kapolres Blora AKBP R Umar Faroq melalui Kasat Reskrim AKP Pri Haryadi mengatakan bahwa operasi SPM bodong sengaja dilakukan untuk menekan pencurian sepeda motor (curanmor) sekaligus membasmi curanmor itu. “Hasil hunting langsung akhirnya berhasil mengamankan 54 SPM yang tanpa didukung dokumen yang lengkap,” kata Pri Haryadi kepada SR, Jum’at (1/5).
Menurutnya SPM yang telah diamankan diduga hasil dari kejahatan yang kemudian di perjual belikan di desa dan akhirnya di beli masyarakat dengan harga yang murah. Biasanya memang hasil curanmor banyak beredar didaerah pedesaan dan warga masyarakat banyak yang beli dengan harga murah meski tanpa dokumen.
“Selain hunting kami melakukan pendekatan kepada kades agar memberikan informasi kepada warga agar mau menyerahkan motor yang tidak dilengkapi dokumen kepada kades setempat atau langsung,” tambah Pri Haryadi.
Selama operasi dari 24-30 April terjaring 54 SPM, tiga diantaranya ketemu langsung dijalan, delapan unit diserahkan langsung dan sisanya hasil operasi saat motor ditinggalkan oleh pemiliknya. Selama sepekan baru tiga kecamatan yang disisir, Japah, Randublatung dan Banjarejo.
Meski banyak motor yang diamankan lanjut Kasat, aparat belum bisa menyangka kalau pemilik motor adalah pencurinya, bisa saja pemilik membeli motor hasil curian atau lainnya.
“Asal kendaraan belum jelas apakah hasil dari curian atau tidak maka pemilikpun belum bisa dituduh, saat ini arah lidik petugas asal-usul kendaraan itu,” tandas pria yang sebelumnya bertugas di Polda Jateng ini.
Untuk itu kata Pri Haryadi kalau ada masyarakat yang kehilangan motor supaya secepatnya menghubungi atau mendatangi Polres dengan membawa dokumen kendaraan secara lengkap untuk kemudian bisa dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin.
“Asalkan dokumen lengkap dan sesuai noka dan nosin bisa langsung diambil dan polres tidak memunggut biaya sepersepun, kapanpun bisa diambil dan tidak ada batas waktunya,” pesannya.
Pri Haryadi juga menghimbau agar masyarakat tidak membeli SPM hasil curian, sebab ada pihak yang dirugikan. Kalau masyarakat tidak membeli maka curanmor tentu akan semakin berkurang. (Gie)

Banteng Kota Desak Rakercabsus PDIP

BLORA, SR - Dampak perolehan suara PDIP yang mengalami penurunan drastic dibanding pada pileg periode sebelumnya, mengundang kepedulian para kader muda partai banteng bermoncing putih ini. Sebagaimana diketahui pada pileg 2005 lalu PDIP memperoleh 15 kursi sedang pada pileg 2009 hampir dipastikan hanya memperoleh 8 kursi DPRD.
Ketua Banteng Kota Blora Juki saat menemui SR meminta agar kepengurusan DPC PDIP Blora segera dilakukan reformasi total. “Jelas kami kecewa terhadap perolehan kursi PDIP tahun ini dan yang jelas kesalahan ini disebabkan para pengurus DPC yang kurang tanggap situasi,” katanya.
Disamping itu Juki sangat menyayangkan kebijakan para petinggi PDIP Blora yang salah dalam menempatkan kadernya pada tiap dapil. “Bagaimana dapat suara bila seseorang yang tidak dikenal di sebuah dapil malah ditempatkan di dapil itu,” ungkapnya.
Dia mengambil contoh dapil 1 pada pileg 2009 hanya memperoleh 2 kursi padahal pada pileg sebelumnya 4 kursi. Keberhasilan memperoleh 4 kursi DPRD ini menurutnya karena pemilihan caleg dinilai sangat tepat.
“Logikanya kepengurusan DPC periode ini kurang menguasai peta politik atau dengan kata lain sense politiknya kurang,” tegas Juki didampingi 4 rekannya.
Ketika ditanya apa yang seharusnya dilakukan para petinggi DPC PDIP Blora, Juki hanya menjawab singkat. “Reformasi total kepengurusan DPC PDIP, adakan Konfercabsus secepatnya sebelum pilpres,” tandas Juki dibarengi 4 temannya secara serentak.
Sementara itu sampai berita ini ditulis, ketua DPC PDIP Hartomi Wibowo ketika didatangi di kediamanya enggan ditemui, bahkan saat di bel ataupun di SMS tidak menjawab. (Roes)


Siapkan Materi Formulir C-1
Hadapai Gugatan Parpol di MK

BLORA, SR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan dokumen khususnya formulir C-1 bila sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan partai politik terhadap sengketa hasil pemilu 9 April lalu.
Pasalnya paska rekapitulasi perhitungan suara ada beberapa caleg dari parpol yang mengajukan gugatan sengketa pemilu. Diantaranya PDIP dengan mempersoalkan perhitungan suara yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Blora I dan IV serta ada beberapa partai lainnya.
”Memang sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari MK, namun karena ada laporan maka KPUK bersiap dengan mengumpulkan dokumen yang diburtuhkan formulir C-1 bila sewaktu-waktu MK memberitahukan kepada kami,” ungkap Anggota KPUK dari Divisi Hukun Achmad Zakki, Senin (11/5).
Menurut Zakki dirinya akan selalu memonitoring perkembangan dari MK melalui internet sebab sewaktu-waktu bisa mengetahui jadi atau tidaknya sengketa dari Blora disidangkan oleh MK
Sementara itu Anggota KPUK dai Divis Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga Sudarwanto juga membenarkan bahwa saat ini KPUK sedang mempersiapkan formulir C-1 terutama di wilayah yang menjadi objek utama persengketaan.
Menurut dia kemungkinan sengketa yang akan disidangkan berasal dari PDIP karena apa yang dipermasalahkan memang berpotensi untuk bisa merubah perolehan suara partainya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh MK bahwa sengketa pemilu akan disidang bila bisa mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.
”Yang kami siapkan terutama di Kecamatan Banjarejo dan kecamatan lainnya di dapil IV serta dapil I juga kami siapkan,” jelas Sudarwanto. (Gie)


Penentuan Ketua DPRD Ngambang
BLORA, SR - Persoalan siapa kelak yang akan menjadi Ketua DPRD Blora periode 2009-2014 hingga berita ini ditulis (Senin (4/5), masih menjadi pembicaraan hangat. Sebagian menyebut partai yang memperoleh kursi terbanyak, sebagian lagi menyebut partai pemenang pemilu yang akan menempatkan salah seorang wakilnya sebagai Ketua DPRD.
Tidak hanya itu muncul wacana, besar kemungkinan penentuan Ketua DPRD Blora akan melalui pemilihan. Beberapa anggota DPRD mengatakan, hingga saat ini penentuan siapa Ketua DPRD masih belum pasti. ”Kemungkinan akan ditentukan melalui pemilihan juga sangat terbuka lebar,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan SR edisi lalu, meski hampir dipastikan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Blora periode 2009-2014 terbanyak, yakni 9 kursi, masih tanda tanya besar siapa Ketua DPRD kelak. Pasalnya, aturan yang baru hingga kini belum jelas kapan ditetapkan, termasuk bunyi draf UU Susduk yang akan ditetapkan DPR juga belum ada kejelasan.
Yakni, apakah partai pemenang pemilu yang berhak menempatkan wakilnya sebagai ketua atau partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD.
Sugiyanto dari FPDI-P menyatakan sudah pernah membaca draf UU Susduk yang sampai saat ini masih menunggu penetapan. Menurutnya, isinya jelas-jelas mengatur bahwa partai pemenang pemilu berhak menempatkan salah seorang wakilnya menjadi Ketua DPRD.
Hanya saja, lanjutnya, kemungkinan isi draft UU Susduk yang yang baru itu akan berubah, tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan penentuan Ketua DPRD melalui pemilihan.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Blora Martono. Menurut dia, secara logika mestinya partai pemenang pemilulah yang berhak menempatkan salah seorang wakilnya sebagai ketua DPRD.
”Namun karena persoalan tersebut masuk ranah politik sehingga semuanya masih saja ada kemungkinan berubah,” jelasnya.
Di tempat terpisah Ketua DPRD Blora HM Warsit berkeyakinan, penentuan Ketua DPRD kelak akan melalui penentuan pemilihan. Secara logika, pemilu yang baru saja dilalui itu memilih anggota DPRD, bukan memilih Ketua DPRD. Dengan demikian, penentuan Ketua DPRD Blora 2009-2014 sampai saat ini masih belum jelas.
Jika sesuai draft UU Susduk DPR yang baru, penentuan Ketua DPRD berdasarkan perolehan kursi tiap partai. Karena Golkar menempatkan wakilnya terbanyak, dimungkinkan HM Kusnanto yang akan menjadi Ketua DPRD Blora. Disusul dua wakil ketua akan ditempati oleh wakil dari PDI-P dan Demokrat. (Roes)

Klik GAMBAR

Blora Akan Jadi Pusat Penelitian Purbakala

BLORA, SR - Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional menetapkan Kabupaten Blora sebagai kawasan studi purba. Pasalnya, sejumlah arkeolog banyak menemukan fosil-fosil dan peninggalan manusia purba di bekas endapan Sungai Bengawan Solo purba.
Penetapan itu sendiri dilakukan dalam Seminar Pengelolaan Cagar Budaya di Blora, Jawa Tengah, Selasa (9/12) lalu.
Peneliti senior Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Prof Truman Simanjuntak, mengatakan, Blora memiliki sejarah hunian yang sangat panjang. Sejumlah arkeolog yang mengadakan penelitian di Blora dapat menemukan dan mempelajari evolusi lingkungan, manusia, dan budaya.
"Fosil manusia purba yang terakhir, Homo soloensis, justru ditemukan di Ngandong, Kecamatan Kradenan, Blora. Daerah itu kerap disebut-sebut masuk wilayah Jawa Timur," kata dia.
Berdasarkan kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo di Blora terdapat 16 teras endapan yang membentang di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu. Salah satunya adalah teras Ngandong.
Tinggi teras itu sekitar 28 meter dari Sungai Bengawan Solo sekarang. Kawasan itu menjadi pusat penelitian arkeologi sejak 1931, yang dirintis tim survei geologi Belanda Ter Haar Oppenoorth Koenigswald. Tim itu menemukan 11 tengkorak dan dua tibia atau tulang kering.
Arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, Gunadi, mengatakan, pada 1977 sejumlah arkeolog melanjutkan penelitian di kawasan Blora bagian selatan itu. Semula mereka memfokuskan penelitian di Dusun Jigar, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, dengan luas area penelitian sekitar 2.500 meter persegi.
Mereka menemukan sumber daya arkeologi, seperti fosil-fosil binatang purba, seperti yang ditemukan di Situs Sangiran, misalnya fosil gajah, rusa, kura-kura, dan kerbau. Pada saat itulah, sejumlah arkeolog itu menyatakan lokasi temuan itu merupakan endapan Sungai Bengawan Solo purba karena letaknya tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo sekarang ini.
Pada tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang, sejumlah arkeolog menemukan artefak-artefak zaman klasik dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya pada 1997, arkeolog menemukan sisa-sisa candi bata di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, dan pada 2008 pelataran berundak di Desa Sentono, Kecamatan Kradenan.
Sementara di tempat terpisah Asisten II Sekda Blora, Gunadi yang membidangi pembangunan menyambut baik apa yang diungkapkan arkeolog Yogjakarta tersebut tentang rencana ditetapkanya kabupaten Blora sebagai salah satu pusat studi purbakala.
"Kami akan mengelola cagar budaya itu sehingga Blora benar-benar menjadi kawasan studi arkeologi," kata Gunadi Rabu (6/5) di ruang kerjanya. (Roes)


Pemberdayaan Perempuan Melalui Wayang Kulit

BLORA, SR - Mungkin masyarakat bertanya mengapa dalam peringatan hari Kartini, Pemkab Blora dan Departemen Komunikasi dan Informasi Pusat Jakarta, justru menggelar pertunjukan wayang kulit.
Menurut Kepala Pusat Informasi Kesra Badan Informasi Publik Dr Gati Gayatri MA, media wayang kulit merupakan sarana yang paling tepat untuk menyampaikan program pemerintah pada masyarakat Blora.
“Tugas pokok Depkominfo sebagai pembantu presiden disamping fungsi pembangunan infrastruktur yang utama adalah pelayanan informasi publik, baik masyarakat meminta atau tidak,” katanya.
Saat ditanya tujuan utama penyampaian pesan dan program pemerintah, memilih lokasi di Kabupaten Blora, dirinya mengatakan pertimbangan tingkat pendidikan di Blora masih rendah. “Oleh sebab itu tema dari lakon wayang ini adalah pemberdayaan perempuan, sesuai program pemerintah yang saat ini sedang kami jalankan,” jelasnya.
Di sisi lain Gati juga mengungkapkan pelaksanaan ini bersamaan dengan peringatan hari Kartini, sehingga diharapkan nantinya perempuan Blora lebih aktif berperan dalam membangun daerahnya.
“Memang penggemar wayang kulit sebagian besar kaum pria, bila dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Mengapa karena program pemberdayaan perempuan tidak akan berjalan tanpa dukungan mereka,” tegas Gati di Pendopo Rumdin Bupati Blora, Sabtu (2/5).
Sementara Kepala Badan Informasi Publik Dr. Supaarwoto SH MSi dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran serta perempuan dalam ikut melaksanakan program pemerintah.
Hadir dalam acara pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewi Bethari Sri Boyong diantaranya Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Ketua tim penggerak PKK Blora RA Manik Habsari, Muspida, Seluruh anggota KPU Blora dan beberapa organisai wanita di Blora.
Pertunjukan wayang kulit itu sendiri dibawakan oleh dalang Ki Warseno Slank, tak kurang 3000 massa memadati alun-alun kota Blora. (Roes)

Lindungi SDA, Perlu Perda Khusus

BLORA, SR- Sumber daya alam yang dimiliki Blora, khususnya kekayaan daerah resapan di perbukitan, gunung dan sumber air lainnya harus dilindungi. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) yang melindungi kekayaan itu agar tidak dieksploitasi sembarangan. ‘’Kalau yang seperti ini ditambang dan dijual murah eman. Karena banyak menyimpan pengetahuan,’’ ujar Yohannes Pranoto Kusumo, di hadapan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Adi Purwanto dan para stafnya.
Distamben memang sengaja mengundang ahli geologi dari Pusdiklat Migas Cepu tersebut untuk memberikan paparan mengenai kondisi geologi di Blora. Selain dari Distamben yang ikut paparan juga Direktur PDAM Blora Eko Budi Risetiawan serta beberapa stafnya. Dalam paparan tersebut, Yohannes mengungkapkan secara ilmiah mengenai asal mula terbentuknya daratan serta hal-hal apa yang terkandung di dalamnya.
Salah satu ladang penelitian dan tempat yang layak dijadikan kuliah lapangan yang dimiliki Blora adalah di pegunungan Polaman, di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora.
Namun, menurut dia, di daerah itu sudah marak dengan penambangan liar yang bisa berakibat hilangnya kekayaan alam yang bisa dikaji tersebut. ‘’Sebenarnya, banyak daerah di Blora yang secara geologi terkenal sampai luar negeri. Namun, tidak banyak yang tahu,’’ ujarnya, sambil membuka slide dalam computer yang menunjukkan gambar sejumlah pakat geologi asal luar negeri yang sedang melakukan penelitian di Blora.
Menurut dia, ratusan juta tahun yang lalu, sebagian daratan kita saat ini adalah lautan. atau daratan yang disebabkan oleh sedimentasi atau pendangkalan laut. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya fosil hewan yang hidup di laut, ditemukan di batu-batu atau di dalam tanah.
Dari endapan itu yang terjadi selama ratusan juta tahun itu, juga menciptakan ladang minyak dan gas. Juga barang tambang lainnya yang berasal dari fosil yang terkubur selama kurun waktu itu. Hanya, kedalaman sumur minyak satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak sama. ’’Jadi, memang perlu diperhatikan serius. Karena jika ditambang terus, lama-lama akan habis dan itu menyebabkan sumber air juga bisa hilang,’’ tandasnya.
Sementara, Kepala Distamben Adi Purwanto mengatakan, pihaknya sengaja mengundang ahli geologi untuk memberikan pencerahan pada para stafnya. Tujuannya, agar pejabat dan staf di Distamben bertambah pengetahuannya soal sumder daya alam Blora. Sehingga dalam membuat konsep mengembangkan Blora baik yang menyangkut minyak dan gas tambang galian C maupun air bisa tepat. ’’Kami juga akan mengundang ahli geologi dari ITB Bandung,’’ katanya. (Gie)
Balita Rentan Terhadap Diare

BLORA, SR – Penyakit diare ternyata sangat rentan bagi anak-anak yang masih dalam usia balita dibandingkan dengan orang dewasa. Biasanya hal itu disebabkan karena orang tua tidak memberikan air susu ibu (ASI) secara ekslusif pada bulan pertama dan tidak diteruskan selama dua tahun.
”Faktor lainnya karena gizi yang buruk, serta masalah lingkungan yang kurang memperhatikan sarana air bersih dan pembuangan tinja,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Henny Indriyanti saat memberikan materi dalam seminar yang bertema penanganan pertama pada diare akut anak yang diadakan antara BRSD dr Soetijono Blora dan BRSD dr Soeprapto Cepu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Blora, di Aula BRSD Blora belum lama ini.
Menurut Henny, peran serta masyarakat dalam pencegahan sangat penting terutama dengan menyiapkan dan memberikan oralit, mencegah dan mengobati masalah dehidrasi.
Pembicara lainnya dr Saryanto yang merupakan dokter bagian ilmu kesehatan anak RS Blora mengatakan bahwa diare awalnya ditandai dengan buang air besar yang tidak normal yang ditandai dengan bertambahnya atau berkurangnya frekwensi buang air besar.
”Pada umunya diare berlangsung lima hari sementara pada bayi yang terkena usus halusnya, bisanya terjadi karena kekurangan cairan/dehidrasi dan gangguan keseimbangan asam basa,” jelas Saryanto.
Lanjutnya bahwa tanda utama dehidrasi sederhana bisa dilihat melalui kesadaran, rasa haus serta adanya tanda tambahan ubun-ubun besar, mata dan air mata kerin atau tidak.
Selain keduanya, juga menghadirkan dr Dharma Budi Patriadi dari bagian ilmu kesehatan anak pada RS dr Soeprapto Cepu. (Gie)

Kulanuwun
Republik Krisis… Sekolah Gratis ????
PENULIS:Drs. Ec. Agung Budi Rustanto*)

Denmas SASTRO yang gagal melenggang ke kursi Dewan, awal April lalu, kelihatannya sudah bisa menerima keadaan. Ketika berkumpul di News Cafe kampung sebelah pun, dia tampak mulai ceplas-ceplos, kembali mengkritisi kondisi negeri.

Meskipun masih dengan gaya MBLORO-nya, tema obrolan yang disampaikan sesuai newspeg terkait Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 2 Mei lalu. “Saya ini lagi jengkel dengan iklan Cut Mini soal sekolah gratis di mana-mana yang ditayangkan televisi-televisi itu lho Mas. Saya kok mencium aroma politis, kampanye terselubung dan mengandung unsur penipuan,” kata Kang SASTRO mulai membuka pembicaraan dengan kawan-kawannya.

”Wah lha jangan terburu-buru mengambil kesimpulan gitu ta Denmas. Siapa tahu itu benar-benar iklan layanan masyarakat yang bermaksud baik untuk menumbuhkan semangat belajar anak bangsa,” papar Mas Wanto, sahabat Denmas Sastro yang setia setiap saat melayani udarasa kawannya itu.

“Tapi substansi permasalahan pendidikan di negeri ini kan bukan sekadar sekolah gratis. Memangnya ada sekolah negeri yang benar-benar gratis… tis… tis, tidak ada kan Mas.
Para orangtua tetap saja harus membayar seragam, membayar iuran ini itu dan sebagainya... dan sebagainya. Yang lebih penting menurut saya kan justru soal kualitas, mutu pendidikan, termasuk di dalamnya sumber daya manusianya, kurikulumnya.

Masalah Ujian Nasional (UN) saja sampai sekarang banyak diprotes kan?” papar Denmas Sastro tak mau kalah.

”Betul memang. Tetapi soal biaya pendidikan kan juga menjadi hal sangat penting. Banyak anak yang tidak bisa sekolah, tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membayar SPP. Nah kalau itu sudah dihapus kan bisa mengurangi beban para orangtua,” jawab Mas Wanto.
“Soal menggratiskan sekolah kan tidak perlu sampai digembar-gemborkan sebegitu gencarnya di televisi. Jangan-jangan nanti rakyat malah bingung mencari sekolah negeri yang gratis, padahal faktanya sulit kan. Tak perlu banyak promosi, yang penting realisasi. Nyatanya saya juga masih belum tahu, di mana SD dan SMP gratis di kota kita ini coba… katanya di mana-mana,” papar Denmas Suloyo tetap tak mau kalah.

Ketika obrolan kian gayeng, tiba-tiba di televisi yang dipasang di News Cafe tempat mereka ngobrol menyiarkan iklan yang dimaksud Denmas Sastro tadi. “Biar bapaknya supir angkot, anaknya bisa jadi pilot… Biar bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan… Sekolah harus bisa… mau tak?” Begitulah kalimat-kalimat bernada optimistis meluncur dari mulut Cut Mini dalam logat Melayu seperti saat artis itu menjadi Bu Muslimah dalam film Laskar Pelangi yang disambut Denmas Sastro dengan ucapan, ”Ahh… Tenaneeee?”

Gencarnya iklan Sekolah Gratis di Mana-mana yang dilancarkan Depdiknas itu memang kemudian mengundang pro dan kontra. ada yang menganggap iklan itu sah-sah saja, biasa saja, positif karena mengampanyekan kebaikan.

Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap sebaliknya bahwa iklan itu hanyalah sebuah propaganda, tak lebih dari sebuah kampanye politis untuk mendongkrak citra positif pemerintah yang sedang berkuasa atau bahkan ada yang menyebut bahwa iklan itu menipu.

Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Sukowidodo, misalnya, terang-terangan menganggap iklan terbaru pemerintahan SBY itu cenderung menipu. Iklan pendidikan gratis itu, kata dia, menafikan bahwa kondisi dunia pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Suko mencontohkan banyak gedung sekolah yang tak representatif atau minimnya sarana dan prasarana pengembangan.

Selama ini, anggaran yang tersedia masih sebatas untuk pembiayaan operasional, bukan murni gratis (sumber: Surabaya Post, 29/4). Jadi tidak salah kalau ada yang mengorelasikan antara iklan pendidikan gratis itu dengan kenyataan yang ada di republik ini sebagai sebuah ironi.

Dunia pendidikan di negeri yang masih dilanda krisis ini memang penuh dengan ironi. Di luar persoalan krisis finansial, seperti persoalan sekolah gratis dan sejenisnya, masalah definisi ”membentuk manusia Indonesia seutuhnya” seperti yang tersirat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sudah terlihat adanya ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan kebijakan yang ada.

Pada Pasal 1 UU Sisdiknas tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa, ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Akan tetapi, bagaimana jika hal itu dikaitkan dengan kebijakan UN, tes formal yang dengan semena-mena mengeksekusi yang siswa tidak bisa meneruskan pendidikan selanjutnya karena tidak lulus. Padahal peserta didik itu memiliki kepribadian mulia, berketerampilan luar biasa dalam bidang tertentu serta mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan dalam bidang Matematika, misalnya. Bukankah ini sebuah ironi?

Karenanya, saya sependapat dengan Munif Chatib, seorang konsultan pendidikan dan manajemen dalam buku Sekolahnya Manusia yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test (tes formal).

Sebab setelah diteliti, kecerdasan seseorang itu ternyata selalu berkembang (dinamis) tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi….

*) Redaktur Tabloid Suara Rakyat

SR Edisi 67 - FOKUS

Klik GAMBAR

Tak Peduli PP 25/2004, APBD Blora Ditetapkan

BLORA, SR - Setelah terjadi polemik terkait sah tidaknya APBD Blora tahun 2009, yang dibahas atau ditetapkan Ketua DPRD Blora HM Warsit yang saat ini dalam status terpidana, akhirnya Jum’at (8/5) ditetapkan juga.

Melalui sidang paripurna RAPBD ditetapkan menjadi perda. Evaluasi dari gubernur yang tidak membolehkan defisit Rp 24,5 miliar, ditindaklanjuti dengan memangkas sejumlah pos anggaran hingga akhirnya defisitnya menjadi nol.

Memang sidang paripurna itu sendiri Bupati Blora Yudhi Sancoyo tidak hadir. Bupati mengirim surat ke DPRD, isinya tidak bisa hadir karena dipanggil Gubenur Jateng secara mendadak.

Menurut Amin Farid, direktur BCC, saat dimintai keterangan tentang APBD Blora ini, dirinya enggan mengatakan sah tidaknya kewenangan Warsit. Apakah masih bisa memimpin sidang, bila dikaitkan UU, PP atau SK Gubenur, dia enggan berkomentar karena bukan ahli hukum.

Namun dirinya hanya mengungkapkan urutan kekuatan produk hukum di Indonesia yang dia dapat di bangku sekolah. “Sepengetahuan saya waktu sekolah dulu, urutan perundangan tertinggi adalah UUD 45, UU, PP, Kepres, Permen dan SK paling bawah,” katanya.

Dia juga menjelaskan kalau UU di atasnya melarang maka perundangan di bawahnya harus mengikutinya. Kalau pun itu dilanggar adalah kewenangan institusi hukum yakni MK untuk memutuskanya.

Di tempat terpisah, Direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno justru menekankan secara yuridis kewenangan warsit hilang setelah divonis PN bersalah walau banding.

“Dasar yang digunakan jelas UU 32/2004 tentang Pemda dan PP No 25/ 2004 tentang Tatib DPRD. Namun yang lebih jelas ya pada PP 25 /2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Tatib DPRD pasal 45 ayat 2,” jelasnya.

Menurut mantan Guru SMPN 5 Blora ini, intinya bahwa bila pimpinan dewan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum tetap, pimpinan DPRD tidak boleh memimpin rapat dan menjadi juru bicara DPRD.

Dengan kata lain bahwa jabatan Warsit tetap sebagai Ketua DPRD Blora, namun bila memimpin rapat ataupun sidang tidak diperbolehkan menurut hukum.

Sementara Ketua DPRD Blora HM Warsit tiap ada kesempatan, mengatakan selama SK Gubenur tentang pengangkatan dirinya sebagai ketua DPRD belum dicabut maka dia tetap sah memimpin sidang.

Menurut Ketua DPRD Blora, kewenangan seseorang terhadap jabatannya tetap melekat, selama SK jabatan seseorang belum dicabut oleh penjabat yang mengeluarkannya.

Ketika ditemui usai sidang paripurna tersebut, tampak wajahnya yang ceria. ’’Lega, APBD sudah kami tetapkan. Sesuai saran guberrnur, defisit akhirnya bisa nol,’’ kata HM Warsit.

Saat ditanya bagaimana cara menutup anggaran yang difisit, sehingga ditolak gubenur agar dievaluasi kembali. Warsit menjelaskan, untuk menutup defisit diambilkan dari silpa yang ada yakni sejumlah Rp 18 miliar. Termasuk pemotongan pos anggaran untuk pembangunan gedung DPRD, pemangkasan dana bansos, pemangkasan dana di Badan Kesbangpollinmas serta pemotongan pos dana perjalanan anggota DPRD. (Roes)

Bupati Belum Tanda Tangan

BLORA, SR - Hasil evaluasi dari gubernur pada RAPBD Blora 2009 turun, dengan rekomendasi memangkas anggaran yang menyebabkan difisit 24,5 milyar. Dan memberi batas waktu 7 hari untuk diselesaikan, akhirnya terpenuhi.

Setelah Jumat (8/5) APBD Blora akhirnya menemui titik terang, melalui sidang paripurna RAPBD ditetapkan menjadi perda.

Saat sidang paripurna, Bupati Yudhi Sancoyo berhalangan hadir karena mendadak diundang gubernur. Waktu itu dia hanya menyurati DPRD. Isinya, tidak bisa hadir karena ada acara mendadak dipanggil gubernur. Selain itu, dalam suratnya Bupati Blora juga menyebutkan, demi kepentingan masyarakat luas pihaknya menyetujui penetapan APBD.

Dalam keterangan pers-nya, Yudhi Sancoyo membenarkan jika pada saat sidang paripurna persetujuan APBD, dirinya sedang dipanggil gubernur. “Saya memang mendadak dipanggil gubernur,’’ tandasnya.

Ditanya soal APBD yang sudah ditetapkan, pihaknya tidak mempersoalkan karena semua itu demi masyarakat Blora. Hanya saja, untuk dana P2SE dan bantuan sepeda motor, hingga saat ini dia masih tetap mengonsultasikan ke gubernur.

“Apapun yang diputuskan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Blora dan asal sesuai misi dan visi wareg, waras, wasis, wilujeng, saya siap melakukanya,” tegas Yudhi pada setiap kesempatan. (Roes)

Memanas, Hubungan Bupati-Ketua DPRD

BLORA, SR - Salah satu yang menjadi catatan penting dalam evaluasi Gubernur adalah soal bantuan keuangan untuk Program Peningkatan Sarana Ekonomi (P2SE). Dalam evaluasi tersebut gubernur sebenarnya ingin adanya pemerataan kalau tujuannya untuk percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.

Secara lengkap isi rekomendasi yang terkait P2SE sebagai berikut “Terdapat bantuan keuangan P2SE sebesar RP 38 Milyar untuk 200 desa dari 271 desa, apabila bantuan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan sarana prasarana perdesaan agar dipertimbangkan asas keadilan dan pemertaan guna menghindari diskriminasi atau kecemburuan bagi desa yang tidak mendapatkan alokasi bantuan.”

Dari landasan itu Bupati tetap agar dilakukan pemerataan agar semua desa mendapat dana itu namun sebaliknya dengan Ketua DPRD Blora juga tetap pada pendiriaannya agar dana tetap untuk 200 desa dan wajar untuk mendapatkannya karena sejak awal terlibat aktif dalam pembahasan.

Dalam penetapan APBD 8 Mei lalu Warsit juga menyatakan bahwa alokasi P2SE sudah melalui by name sehingga desa-desa yang akan mendapat sudah tercantum termasuk besaran dananya.

Warsit juga menolak jika dirinya disebut sebagai pihak yang memperlambat pengesahan APBD. Bukti yang ia sodorkan adalah tanda tangannya di dokumen APBD pada 8 Mei lalu. “Justru saya mendukung agar APBD segera menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga tiap-tiap SKPD bisa segera merealisasikan program kerja masing-masing.

Disinggung hubungan yang kurang harmonis dengan Bupati Blora Yudhi Sancoyo terutama soal P2SE dan pengadaan kendaraan Mega Pro bagi kades, alumni kursus Lemhanas ini menyatakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan bupati memang berbeda.

‘Tugas kami kan mengawasi pelaksanaan anggaran, toh pencairan P2SE nantinya kan di SKPD terkait (BPMD, red), bukan di DPRD. BPMD kan juga anak buahnya bupati,” terangnya kepada SR, Jumat (15/5).

Lebih lanjut ia memberi alasan kenapa cuma 200 desa yang mendapatkan P2SE. Itu disebabkan karena ada jenis program peningkatan perekonomian desa yang lain, diantaranya PPIP, Pansimas dan jenis yang lain. “Program itu berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada desa yang dianaktirikan,” ungkapnya.

Justru dia menyatakan bahwa P2SE adalah implementasi dari visi misi gubernur yaitu Bali Ndeso Mbangun Ndesa. “Kita harus mendukung program gubernur, apalagi nantinya rakyat desa yang akan menilmati program tersebut. Janganlah rakyat dikorbankan karena lambatnya pencairan dana APBD sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat keterserapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. (Gie)

SR Edisi 67- LINTAS KECAMATAN & PENDIDIKAN

Klik GAMBAR

24 Siswa Bersiap Untuk Olimpiade Sains

BLORA, SR – Dinas Pendidikan Nasional (Disdik) Blora mempersiapkan 24 siswa SMA pilihan mengikuti olimpiade sains tingkat provinsi Jateng di Semarang Juni mendatang. Semua siswa yang dipersiapkan itu akan mewakili delapan bidang sains dan segera menjalani pembekalan di beberapa SMA Negeri seperti di SMAN 1 Blora, SMAN 1 Cepu dan SMAN 1 Tunjungan.

“Masing-masing sekolah akan melakukan bimbingan kepada bidang ilmu yang berbeda-beda,’’ ujar Kepala Disdik Blora Ratnani Widowati kepada Sr, Senin (11/5).
Menurutnya, siswa yang dikirim merupakan siswa yang masuk peringkat tiga besar dari olimpiade sains yang telah dilakukan di tingkat kabupaten. Mereka selanjutnya akan mewakili di bidang ekonomi, matematika, computer, fisika, biologi, kimia, astronomi dan kebumian.
Secara intensif, lanjutnya akan dilakukan bimbingan terus menerus sampai para siswa ini siap diberangkatkan. Sementara dalam persiapannya SMAN 1 Blora akan melakukan pembekalan di bidang ekonomi, matematika,dan astronomi. Sedangkan SMAN 1 Cepu pembekalan untuk bidang fisika,komputer dan kebumian dan SMAN 1 Tunjungan melakukan pembekalan di bidang biologi. ”Semoga saja mereka nanti berhasil dalam olimpiade sains nanti,” harap Ratnani. (Gie)

65 Guru Terima Satyalancana Karya Satya

BLORA, SR – Sebanyak 65 guru menerima piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk kategori XXX tahun dan XX tahun yang diberikan oleh Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dalam Upacara peringatan hari Pendidikan Nasional yang diadakan di halaman Sekretariat Daerah Blora, Sabtu (2/5). Dari 65 orang itu, empat diantaranya memiliki kategori XXX tahun sisanya XX tahun.
Bupati mengajak kepada seluruh insan pendidikan untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu serta mampu menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan berdaya saing seperti yang di sampaikan dalam tema hari pendidikan nasional tahun ini. Pendidikan Sains, Teknologi dan Seni menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Bangsa.
”Marilah kita semua bersama-sama membangun dan memajukan pendidikan agar bangsa ini semakin maju dan bermartabat,” kata RM Yudhi Sancoyo di hadapan peserta upacara yang terdiri dari semua Kepala Dinas, Bagian dan Instansi, serta para siswa sekolah.
Selain itu juga dilakukan pemberian beasisawa dari FIF Blora kepada 10 siswa SMK yang berprestasi namun tidak mampu. 10 siswa tersebut mendapat beasiswa Rp 390 ribu setiap semesternya. (Gie)

Kasus BLT Kawengan, Murni Aspirasi Rakyat

BLORA, SR - Mencuatnya pemotongan BLT yang terjadi di Desa Kawengan Kecamatan Jepon, dari data SR di lapangan berasal dari masukan masyarakat. Atau dengan kata lain masyarakat desa, saat ini sudah bisa dikatakan menuntut dan peduli keterbukaan program pemerintah.

Padahal sebelumnya ada beberapa elemen masyarakat, menuding munculnya kasus tersebut karena adanya caleg terpilih Suningsih. Asumsi mereka cukup sederhana, bahwa itu wujud pelampiasan dendam Suningsih yang kecewa saat kalah dalam pilkades lalu.
Saat ditemui di kediamanya caleg jadi dari Golkar ini justru sangat kaget terhadap tudingan itu. “Saya kaget kok bisa-bisanya ada orang yang menuduh saya dendam, padahal itu fakta yang ada. Dan masyarakat Kawengan tahu saya caleg di daerahnya maka mereka menyalurkan aspirasinya pada saya, sekaligus sebagai pembelajaran berdemokrasi” jelasnya.
Menurut caleg yang dipastkan duduk di DPRD Blora ini, bila aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya tidak ditindaklanjuti adalah dosa besar. “Saya terpilih karena mereka, dan saya wajib menindaklanjuti aspirasinya. Saya pilih anda dan temen-temen pers, yang bisa langsung membuktikan di lapangan dalam waktu cepat,” ungkap Suningsih. (Roes)

Ingin Kasi Kesos Desa Tamanrejo segera diisi

Tunjungan,SR.- Penyerahan SK serta pelantikan PNS baru sebanyak 300 orang. ternyata menyisakan PR baru bagi bagian Pemdes setda Blora. Hal ini terkait adanya beberapa perangkat desa, yang diterima sebagai abdi negara di lingkungan pemkab Blora.

Seperti Cayadah yang telah menjabat kasi kesos desa Tamanrejo sejak tahun 2003, harus meninggalkan status perangkat desanya, untuk menjadi staf di Dinas Kehutanan.
Menurut Kades Tamanrejo Kuswadi, dengan diterimanya perangkatnya sebagai PNS, maka jabatan kasi kesos dirangkap oleh salah satu perangkatnya. “Terhitung sejak Senin (11/5) Cayadah pamitan dan mulai bertugas di Dinas Kehutanan,” katanya.
Untuk itu dirinya menghimbau agar kekosongan perangkat didesanya segera terisi. Alasanya menurut Kades Tamanrejo ini, jabatan kasi kesos ini sangat penting, diantaranya mendata kelahiran dan kematian, bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan BLT.
“Saya mengharap agar kekosongan ini baik didesa kami atau desa lain di Blora segera diisi, mengingat kekosongan perangkat akan berdampak pada tugas perangkat lainya,” ungkap Kuswadi.
Sementara terpisah ketua paguyuban perangkat desa Bodronoyo Blora Sutarji, meminta agar dalam pelaksanaan tes, diselenggarakan didesa bersangkutan. “Juga materi tesnya kalau bisa dikumpulkan dari pertanyaan yang dibuat dari desa masing-masing, agar tidak ada aroma KKN,” katanya.(Roes)

Lagi, Pemkab Ditawari Investor Bioetanol

BLORA, SR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali ditawari salah satu investor untuk pembuatan bioetanol dari bahan baku umbi-umbian sebagai bahan bakar alternatif. Kali ini yang ditawari program itu adalah Dinas Kehutanan Blora. Investor tersebut langsung melakukan sosialisasi dan demo terkait pembuatan bioetanol tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan Blora, Suhadi mengatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi adanya demo pembuatan bioetanol tersebut kepada para penyuluh lapangan kehutanan. “Hanya memfasilitasi saja, kalau memang ada kecocokan bisa kerja sama,” ungkapnya.
Menurut Suhadi perwakilan investor dalam paparannya mengaku bahwa mesin yang ditawarkan seharga Rp 7,5 juta dengan kapasitas produksi maksimal 50 liter per hari. Dia mengatakan mesin itu bisa dimiliki langsung oleh petani. “Bioetanol yang dihasilkan akan kami beli termasuk limbahnya, kami beri kepastian itu,” ungkapnya.
Sementara jenis umbi-umbian yang bisa dimanfaatkan selain ketela pohon, ada porang, tebu dan jagung. (Gie)

Sepuluh Desa Terima PPIP

BLORA, SR – Proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2009 di Kabupaten Blora akan diberikan kepada 10 Desa. PPIP sendiri bersumber dari dana APBN yang akan langsung diberikan kepada Desa untuk dipergunakan sepenuhnya guna pembangunan insfrastrutur yang diperlukan sehingga mempercepat perekonomian desa.
Amin Faried, salah seorang fasilitator program tersebut mengatakan bahwa memang untuk tahun ini ada 10 desa yang berhak menerima dan tersebar di tiga kecamatan. “Ada 10 desa yang dapat masing-masing akan menerima Rp 250 juta, selaku fasilitator kami akan mengawal dan mendampingi program itu bersama dengan fasilitator lainnya yang telah ditunjuk,” kata Amin yang juga Direktur LSM Blora Crisis Center (BCC), Rabu (6/5).

Menurutnya sampai hari ini PPIP baru tahap sosialiasi kepada warga masyarakat yang ada di desa setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada para camat dan kepala desa setempat. “Pada prinsipnya hampir sama dengan PNPM, sebelum dana itu digunakan harus dimusyawarahkan dulu, pada tahap inilah fasilitator akan mendampingi,” jelasnya.
Desa yang menerima dana PPIP berada di Kecamatan Tunjungan yaitu Desa Tutup dan Desa Tambahrejo. Kecamatan Ngawen hanya Desa Sumberagung sisanya tujuh desa di Kecamatan Tunjungan, Desa Klopoduwur, Balongrejo, Plosorejo, Kebonrejo, Karangtalun, Gedongsari dan Sumberagung. (Gie)

SR Edisi 67 - OLAH RAGA

klik Pada GAMBAR

Anggaran Minim, Dua Atlet Blora Terancam Pindah

BLORA, SR - Kabar kurang baik akan segera muncul, setelah anggaran Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kab Blora dipangkas dari Rp 150 juta menjadi Rp 25 juta. Padahal selama ini, selama 3 tahun pada setiap Popda dipastikan Blora menjadi juara umum dalam cabang olah raga ini.

Hal itu diungkapkan ketua Umum Perpani Blora Wahono saat dikonfirmasi Jum’at (8/5) di ruang kerjanya. “Dampak pemangkasan anggaran ini, saya khawatir larinya dua atlet nasional yang dimiliki Blora yakni Lusiana Pandiangan dan Uli Sibarani kabur ke daerah lain,” katanya.

Menurutnya, dengan bantu

an uang pembinaan dari APBD, sangat berguna sekali mengingat peratan panahan harganya sangatlah mahal. “Ambil contoh harga busur FITA saja harganya 28 juta sedang anak panah satu set Rp. 5,5 juta. Belum lagi target/spon kasar setiap 4 kali latihan harganya per buah Rp.150 ribu. Bagaimana bisa berprestasi lagi dengan anggaran sebesar itu,” jelas Wahono.

Disisi lain dia sangat menyayangkan pengeplotan anggaran olah raga pada tahun ini. Untuk itu dirinya enggan disalahkan bila nantinya atletnya tidak menghasilkan prestasi seperti tahun sebelumnya.

“Tahun lalu pada Popda kami mendapatkan 8 medali emas dari 10 emas yang diperoleh Kabupaten Blora. Begitu juga pada ajang sirkit panahan nasional di Bogor kami selalu pulang bawa medali emas,” tandas Wahono. (Roes)

Sikat Persinga Ngawi 3-1

Permainan Belum Stabil

BLORA, SR – Setelah hanya menang tipis 1-0 atas Rembang Selection pada uji coba sebelum. Persikaba Blora berhasil menyarangkan tiga gol ke gawang Persinga Ngawi dalam uji coba yang dilaksanakan di Stadion Kridosono Blora, Ra

bu (13/5) dan menang dengan skor 3-1 (3-0).

Tiga Gol anak-anak asuhan Bonggo Pribadi semuanya dihasilkan pada babak pertama melalui Stiker Alamsyah pada menit 5, selang empat menit kemudian melalui umpan matang dari Alamsyah, Arvi yang dalam posisi bebasa dengan mudah memperdaya penjaga gawang Aris untuk membawa keunggulan 2-0.

Melalui serangan yang gencar dan terpola akhirnya gawang Persinga Ngawi kembali bobol oleh tendangan keras Hariyanto pada menit 26. Namun setelah itu serangan tim selalu kandas oleh barisan pertahanan laskar Alas Ketonggo yang bermaterikan pemain U-23. Persinga sendiri sebenarnya akan berlaga di kompetisi divisi II sehingga bermaterikan pemain U-23.

Dibabak kedua, masing-masing tim menganti beberapa pemain. Khusus Persikaba setelah dilakukan pergantian beb

erapa pemain, permainan cenderung menurun sehingga anak-anak Ngawi dengan leluasa memborbardir gawang Persikaba. Namun begitu anak-anak laskar sunan pojok juga beberapa kali mengancam pertahanan lawan melalui Mustari, Alamsyah dan Budiayana namun masih melebar kearah gawang.

Setelah beberapa kali mengancam gawang Persikabna, Akhirnya melalui serangan yang apik Kapten Persinga Ari berhasil merobek gawang Catur dimenit 84 hingga membuat kedudukan akhir 3-1.

Tidak Stabil

Usai pertandingan pelatih Bonggo Pribadi melihat bahwa permainan masih belum stabil, terlihat bahwa permainan terlihat baik hingga menit 20 setelah itu terus menurun dan puncaknya pada babak kedua dimana sebagian besar pemain yang dimainkan pada babak pertama diganti.

”Dua puluh menit pertama sangat baik namun setelah itu permainan menurun, harusnya meskipun dilakukan pergantian

permainan tetap seperti semula,” ujar Bonggo.

Menurut dia tim yang diturunkan di babak pertama merupakan gambaran tim inti nantinya, namun demikian mantan pelatih PSIS Semarang ini ingin agar semua pemain menjadi pelapis yang sepadan dengan pemain inti. Sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara kualitas pemain utama dan cadangan.

”Kompetisikan panjang jadi semua pemain pelapis harus memiliki kemampuan yang sama dengan pemain inti, khusus pertandingan ini semua sudah bermain bagus dan menunjukkan motivasi,” tambahnya.

Setelah melawan Persinga Ngawi, selanjutnya Persikaba akan melaksanakan uji coba melawan Diklat Salatiga pada Jum’at (15/5) di Stadion Kridosono. (Gie)

Atlet Judo Blora, Raih Satu Medali Perak

BLORA, SR - Sujatmiko pejudo as

al Blora yang turun di tiga kelas berhasil meraih satu medali perak, untuk kelas 55 kg putra. Selain meraih medali ia juga menyabet piala yang sama, dalam Kejuaraan daerah (kejurda) Judo yang diadakan di Bantuan Daerah Istimewa Yogkarta (DIY), belum lama ini.

P

elatih Judo Blora Suripno, menyatakan Sujatmiko memang pejudo terbaik, apalagi ia piawai dalam menggunakan beberapa teknik, khususunya teknik bantingan. “Secara skill ia mampu menguasai emosi dirinya dan bisa memanfatkan tenaga lawannya dengan baik,” ujarnya.

Suripno menambahkan saat ini atlet judo yang dimiliki sedang serius melaksanakan training center guna mengadapi 2009 yang rencananya digelar Juli mendatang di Kota Surakarta. Menurutnya pejudo Blora berlatih secara rutin di GOR Mustika Blora..

“Saya berharap kedepannya banyak bermunculan bibit-bibit muda berprestasi dalam bidang olahraga maupun yang lain, sehingga dapat mengenalkan nama kota sate ini di tingkat nasional, bahwa memiliki segudang atlet yang berbakat,” harapnya.

Bahkan khusus judo telah banyak atlet yang memperoleh berbagai medali, yang semua itu tidak lepas dari kerja keras semua pengurus PJSI dan dukungan para orang tua.

“Itu semua berkat kedekatan yang baik antara pelatih dan pejudo sehingga bisa mendapatkan prestasi yang maksimal,” kata Muridno.

Selain hal tersebut juga dibutuhkan sering antara pejudo dan jajaran semua pengurus PJSI untuk lebih mendekatkan diri bagaikan anak dengan orang tua, jadi tidak ada rasa canggung saat berbicara ataupun mengeluarkan unek-uneknya.

Olahraga judo berkembang pesat di kota sate ini, karena setiap ada lomba diberbagai tempat PJSI selalu ikut andil dan sering kali meraih medali dalam turnamen baik di tingkat pelajar atau umum. (Dn)