4 Perwira Polres dimutasi

Mutasi Perwira Polres Blora

BLORA, SR - Jelang pelaksanaan Pilihan Bupati Blora, Empat perwira di Polres Blora dimutasi. Mereka adalah Kasatreskrim AKP Priharyadi, Kapolsek Banjarejo AKP Kompiang Surata, Kapolsek Kedungtuban AKP Sunarno, dan Kasatsamapta AKP Sugiarto.

Dari empat perwira tersebut, hanya Kasatreskrim AKP Priharyadi yang promosi naik pangkat. Dia dipromosikan sebagai perwira unit (panit) IV tindak pidana tertentu (tipiter) Ditreskrim Polda Jateng. Sedangkan perwira lainnya hanya bergeser tugas.

Kasatreskrim AKP Priharyadi saat konfirmasi membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan, minggu depan serah terima jabatan (sertijab) akan dilaksanakan.

Posisinya sebagai Kasatreskrim digantikan AKP Budi Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Nalumsari, Jepara.

Sedangkan Kapolsek Banjarejo AKP Kompiang Surata bergeser menjadi Kapolsek Kedungtuban. Dia menggantikan AKP Sunarno yang dipromosikan sebagai Kasatsamapta.

Sementara, Kasatsamapta AKP Sugiarto digeser menjadi Kapolsek Banjarejo menggantikan AKP Kompiang Surata. (Roes)

Kasus Purnabakti dan Pilbup

Sumarso (Penasehat Hukum TerdakwaKasus Purnabakti)

Eksekusi tidak untuk menjatuhkan Calon Bupati

BLORA,SR- Pengacara terdakwa kasus dana purnabakti yang telah diterimakan ke 45 dewan periode 1999-2004, yakni Sumarso optimis PK kliennya akan disetujui MA.
“Kami sangat yakin pengajuan PK yang kami ajukan akan dikabulkan MA, mengingat ada beberapa kasus serupa diantaranya di Padang,” katanya Selasa (20/4) lalu.

Dasar Sumarso mengatakan itu karena keputusan MA antara satu dengan yang lainya berhubungan. Keputusan terdakwa mantan ketua DPRD Blora HM Warsit yang kasasinya diajukan kejaksaan Blora ditolak MA, Sedang Kasasi yang diajukan Kejari Blora di MA justru dikabulkan, padahal dalam kasus yang sama.

Inilah yang menjadi pertimbangan Sumarso bahwa PK yang diajukanya akan dikabulkan MA.

Saat ditanya mengapa keputusan MK muncul jelang pelaksanakan pilbup Blora dan apakah untuk menjatuhkan salah satu calon, Sumarso mengatakan hanya kebetulan pelaksanaan saat ini.

“Kebetulan saja, saya pikir tidak ada kaitanya dengan pilkada,” kata Pengacara asal Surabaya ini. (Roes)



Ateng Sutarno ( LSM Wong Cilik)

Ada Apa dibalik Penahan terdakwa Purnabakti jelang Pilkada

BLORA, SR- Pemilu kepala daerah Blora atau yang lebih dikenal Pilihan Bupati (Pilbub) terenyata tak lepas dari prediksi LSM Wong Cilik.

Melalui direkturnya Ateng Sutarno, LSM yang bersekretariat di desa Tambahrejo Blora ini mempunyai prediksi yang cukup menarik.

Menurutnya Pasangan YES (Yudhi- Hestu Bagiyo) lebih diuntungkan karena dalam hal ini Yudhi Sancoyo lebih dikenal masyarakat, karena dia sudah menduduki jabatan Bupati selama kurang lebih 2 tahun yang lalu.

“Bagaimanapun juga pasangan YES dalam segi strategi maupun tehnis lebih siap dari pasangan lain, namun demikian tidak tertutup kemungkinan Pasangan KOLBU (Joko Nugroho- Abu Nafi) atau WALI ( Warsit- Lusiana) dapat merubah keadaan itu,” kata Ateng.

Alasanya dalam mencari suara dan dukungan tidak dipungkiri politik uang wajib diwaspadai dapat memutar balikan fakta.

Saat ditanya terkait wacana masyarakat tentang korelasi antara penahan terdakwa kasus Purnabakti 2004 dan jelang pilbup, Ateng mengatakan sangatlah kurang tepat.

“Disisi lain jelas penahan rksekusi Haryono SD, Abdul Ghani dan Rofii Hasan jelas menimbulkan pertanyaan dimasayarakat, Apalagi mereka dekat dengan kedua calon Bupati,” jelas Ateng.

Dia juga menggaris-bawahi Haryono SD dari jalur partai jelas akan merugikan kubu YES, Sedang dilain pihak dengan ditahannya mereka, diharap agar membuka dan bersuara kasus Warsit (WALI) yang belum terpecahkan.

“Inilah yang kami katakan tadi penahanan mereka justru menimbulkan pertanyaan dimasyarakat, mengapa eksekusi putusan MA justru jelang pilbup,” tandas Ateng.( Roes)

Pusat Ekonomi Cepu dimalam hari

Geliat Eknomi Cepu Berkat Taman Seribu Lampu

Cepu, SR-Taman Seribu Lampu Cepu adalah sebuah fenomena ekonomi yang unik. Ruang terbuka publik ini mampu menciptakan sektor informal dengan tumbuh suburnya pedagang kali lima (PKL). PKL inilah yang membuka usaha jasa mainan anak-anak, pedagang mainan, makanan, dan pakaian.

Dalam rencana umum tata ruang kota (RUTRK) Cepu 2002 disebutkan bahwa taman yang dibangun pada tahun yang sama tersebut diperuntukkan memenuhi fasilitas olahraga dan rekreasi kota. Namun, dalam perkembangannya, ratusan PKL justru tumbuh dan hidup di taman ini. Pemkab Blora tampaknya merestui keberadaan PKL. Buktinya, selama bertahun-tahun, mereka tidak digusur meninggalkan taman ini.

Fenomena ekomoni di taman ini juga menarik Ika Prasetyaningrum, dari Fakultas Teknik Undip Semarang untuk mengidentifikasi aktivitas PKL pada 2009. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa keberadaan PKL justru memberikan keuntungan berupa keramaian pada kawasan ini setiap malam.

Ika juga mengatakan, eksistensi PKL tersebut juga berjalan sesuai dengan kemampuannya sendiri, tanpa tergantung pemerintah. ''Keramaian inilah yang mampu menghidupi sektor informal dalam penciptaan usaha baru,'' tulis dia dalam hasil penelitiannya.(Roes)

Nomor Urut CABUP & CAWABUP Blora

YES nomor 1 - WALI nomor 2 - KOLBU nomor 3
Pengundian nomor Urut Warsit tebar Psy War

Tidak seperti suasana diluar Gedung PKPRI Blora, tempat pengundian nomor urut calon Blora satu dan Blora dua, yang penuh sorak sorai dari pendukung calon masing-masing saat jagonya masuk.

Justru saat didalam gedung tiga pasangan cabup-cawabup Blora duduk tenang di kursi paling depan yang disediakan KPUK setempat. Mereka duduk didampingi tim pemenangannya masing-masing. Di belakang mereka, puluhan pendukung juga duduk di kursi undangan.

Pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo (Yes) mendapat jatah kursi paling depan di sebelah kanan. Kursi tengah diduduki pasangan Warsit-Lusiana (Wali). Sedangkan pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi (Kolbu) di sebelah kiri.

Di sela-sela menunggu pelaksanaan pengundian, Warsit, cabup yang diusung PDIP, terus berkelakar. Dia seakan ingin mencairkan suasana yang beku. Warsit sering mengajal komunikasi Abu Nafi. Dua orang ini saling gojlok, sehingga tak jarang memancing tawa dari dua kubu. Salah satunya yang dibahas adalah soal biaya pilkada. ''Wong modalnya sedikit kok ingin menang pilkada,'' ujar Warsit kepada Abu Nafi.

Abu Nafi pun tak mau kalah. ''Lha daripada tidak modal,'' katanya.

Warsit lalu menimpali. ''Kalau saya mencalonkan ada yang membiayai,'' jawabnya sambil tertawa, yang kemudian juga diikuti tawa dari para pendukungnya.

Guyonan itu memang bisa mencairkan suasana. Tak jarang Warsit meneriakkan yel-yel yang diikuti para pendukungnya. Suasana cair yang ditunjukkan dua pasangan ini tak mampu memancing pasangan Yes. Yudhi dan Hestu tetap tenang. Keduanya memilih diam saja saat pasangan lain saling gojlok. Pasangan ini serius mengikuti acara, sehingga hampir tak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Sementara itu, di luar gedung PKPRI, tempat digelarnya acara, para pendukung calon menunggu pengumuman hasil pengundian. Bahkan, para ibu memilih duduk lesehan di atas trotoar. Mereka setia menunggu acara hingga usai di atas gelaran karpet yang dibawa dari rumah.

Senin (19/4) masing-masing pasangan membawa pendukungnya dengan atribut khusus. Pasangan Wali misalnya dikawal dan diriingi ratusan santri. Pasangan Kolbu melengkapi pendukungnya dengan kaus hitam bergambar pasangan ini di bagian depan. Sementara pendukung Yes mengenakan seragam baju yang bertulisan Yes.

Setelah dilakukan undian, para cabup sudah punya jawaban terkait nomor urutnya. Yudhi Sancoyo menyatakan, nomor yang didapat itu semata-mata karunia Tuhan. Menurut dia, nomor urut 1 menunjukkan kalau dia harus berjuang untuk menjadi nomor satu. ''Sebab, kepala daerah itu tidak akan bisa berbuat kalau tidak ada karunia dan kehendak Tuhan,'' katanya.

Dia tidak mempunyai firasat apa-apa terkait nomor urut 1 itu. Yudhi datang ke lokasi paling awal karena ingin tepat waktu. Semua pasangan calon diundang datang pukul 07.00. Dari tiga amplop yang dijajar KPUK, dia memilih yang tengah. ''Dan ternyata nomor satu, ini anugerah,'' katanya diamini Hestu Bagiyo.

Sementara Warsit mengaku nomor urut yang diterimanya sudah sesuai harapan. Mantan ketua DPRD Blora dua periode ini mengatakan, nomor urut 2 atau berada di tengah-tengah itu yang enak. Tengah adalah posisi yang baik. ''Karena kakbah saja berada di tengah-tengah bumi. Semoga ini menjadi berkah,'' katanya.

Warsit juga melontarkan psywar kepada dua pasangan calon lain dengan mengatakan tidak ada yang seberuntung dirinya. Menurut dia, nomor 2 dari tiga pasangan membuatnya sangat mudah untuk memperkenalkan diri kepada para calon pemilih. ''Nomor satu dibuka, nomor dua dicoblos, nomor tiga ditutup,'' katanya sambil tertawa.

Sedangkan dua pasangan lainnya hanya mesem-mesem saja menerima psywar Warsit. Dikonfirmasi terpisah, Djoko Nugroho yang mendapat nomor urut 3 mengaku semua sudah diatur Tuhan. Angka 3 yang dia peroleh dalam undian dikatakan sebagai yang terbaik. Itu juga yang terbaik untuk para pendukungnya, juga partai yang mengusung dia. ''Ini sudah diatur Tuhan,'' ujar mantan Dandim 0720 Rembang ini. (Roes)

Opini Redaksi - KULANUWON - Perbaiki Citra Polri

Kulanuwon

Polri, Perbaiki Diri-mu........!

Kurang dari dua jam setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Satgas Anti Mafia Hukum, mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ditangkap aparat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta.

Meskipun tanpa surat penangkapan yang sah, jenderal polisi bintang tiga itu tak mampu mengelak dicokok Propam yang juga menyita paspornya.

Saat itu, Susno hendak terbang ke Singapura untuk cek kesehatan. Polisi beralasan, Susno mengangkangi PP No 2/2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Pergi dari wilayah kerja tanpa izin atasan. Hanya saja, karena mestinya PP itu tak mengenal penangkapan, maka buru-buru dijelaskan kepada publik bahwa “Susno dijemput paksa.”

Lebih dramatik lagi, polisi dengan bantuan satuan pengamanan bandara sempat menghalang-halangi wartawan yang hendak mengambil gambar upaya aparat Propam mencokok Susno, mengusir dan itu sama juga mengangkangi undang-undang. Tak satu pihak pun di negeri ini yang boleh menghalang-halangi publik untuk mendapatkan informasi! Maka, tak aneh kalau polisi dituding sedang panik. Lebih-lebih, dalam pertemuan tertutupnya dengan Satgas Anti Mafia Hukum dua jam sebelumnya, Susno disebut-sebut mengungkap bukti baru kasus korupsi.

Kita semua memang tengah curiga ada ikan lebih besar daripada sekadar Gayus Tambunan atau sederet aparat Polri yang kini telah distempel dengan cap tersangka. Jadi, maklum saja jika semakin lama Susno bernyanyi, maka semakin terancam keselamatannya. Wajar juga kalau Polri atau oknum-oknum pembesar di institusi yang anggotanya diupah rakyat untuk menegakkan hukum di negeri ini tersebut dengan segala cara mencoba mempertahankan diri dan membungkam Susno.

Publik sudah lama memaklumi perilaku menyimpang Polri itu. Bukankah sejak tahun 1983 pun Virgiawan Listanto alias Iwan Fals pun sudah memamerkan permakluman publik atas perilaku menyimpang Polri atas wewenang mereka itu? Ingat ”Tawar menawar harga pas, tancap gas,” pada Kereta Tiba Pukul Berapa? Lagu itu sudah lebih dari 30 tahun silam dan tentu saja itu bukan kritik yang pertama. Dan Polri, selama ini memang telah teruji sebagai institusi yang tahan malu atas segala kritik.

Dengan perilaku Polri yang semakin tak terpuji, rakyat Indonesia pembayar pajak dan pemilik sah negeri ini mestinya tak ingin tinggal diam. Tidak pula terjebak pada kisah konyol penangkapan Susno itu dan kemudian lupa bahwa sederet jenderal lain mestinya diseret untuk diadili atas penyimpangan wewenang yang mereka lakukan dalam kaitan perkara makelar kasus.

Dan bagi Polri, tak ada cara lain kecuali segera bertobat, memperbaiki diri sebaik mungkin, membersihkan institusi mereka dari oknum-oknum jahat, lalu kembali amanah terhadap tugas-tugas yang dibebankan rakyat kepada mereka. Tak ada kata lain! (Penulis : Drs Ec. Agung Budi Rustanto - Redakktur SR)

Kampanye Hitam Pilbup Blora

Panwas Temukan Selebaran Kampanye Hitam

BLORA, SR- Persaingan untuk merebut simpati warga dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Blora mulai terasa. Beberapa cara dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan tim suksesnya untuk meraih simpati rakyat.

Pada saat persaingan tersebut mulai menyentuh, kampanye hitam pun muncul. Entah siapa yang melakukannya. Namun yang pasti, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada menemukan selebaran yang isinya mendeskreditkan salah seorang calon bupati.

''Selebaran tersebut ditemukan pagi-pagi di sepanjang Jalan Blora-Rembang,'' ujar Ketua Panwas Wahono, kemarin.

Oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), selebaran itu disampaikan kepada Panwas Kabupaten. Berdasarkan laporan yang diterimanya Wahono mengungkapkan, selebaran berisi informasi kehidupan rumah tangga salah seorang calon bupati tersebut disebarkan oleh warga yang mengendarai motor.

Belum Ditetapkan Namun, Wahono menyatakan Panwas tidak akan menindaklanjuti ataupun mengusut siapa saja pihak yang terkait dengan praktik kampanye hitam tersebut. Alasannya, sampai kini siapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti Pilkada Blora belum ditetapkan.

''Kami hanya berpesan agar bentuk-bentuk kampanye hitam tidak dilakukan. Sebab, hal itu melanggar peraturan yang berlaku,'' tandasnya.

Wahono mengemukakan, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam kampanye antara lain dilarang menghina pribadi, agama, suku, ras, golongan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan atau partai politik.

Selain itu, juga dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat.

''Masa kampanye memang belum dimulai. Namun, tindakan yang bertujuan menjatuhkan calon lain sudah mulai tampak. Kami menilai, itu salah satu bentuk kampanye hitam. Semestinya hal-hal seperti tersebut dihindari oleh siapa pun,'' tegasnya. (Roes)

NU Netral & Parupurna Hak Angket

NU Netral Tidak diarahkan kepada Calon Tertentu 

BLORA, SR– Rois Syuriah PCNU Blora menjamin institusinya akan bersikap netral dalam pilkada, meski ketua non aktif PCNU setempat Abu Nafi menjadi salah satu kontestannya. 

KH Muharor yang juga Rois Syuriah PCNU Blora menegaskan Minggu (10/4). Dikatakannya, NU tidak akan terseret dalam dukung-mendukung pasangan kontestan pilkada. 

Dia mengakui, dirinya dan umat nahdliyin memiliki kedekatan emosional dengan Abu Nafi. Namun, bukan berarti, dengan kedekatan tersebut, institusi NU harus dikorbankan untuk mendukung kadernya. 

''Semua ada aturan mainnya. NU tidak boleh dipakai alat politik,'' tegas dia. 

Karena itu, lanjut pengasuh Ponpes Khozimatul Ulum Blora, ini NU tidak akan mengarahkan warganya untuk mendukung salah satu pasangan calon. Semua pilihan dikembalikan kepada umat. 

Kiai Muharor menambahkan, warga NU ada di mana-mana dan bisa ke mana-mana. Kalau warga diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon, maka NU akan pecah. 

Ditambahkan Kiai Muharor, dalam Pilkada Blora, dirinya bertugas menjaga agar institusi NU tidak terseret dalam dukung-mendukung. Agar bisa mempertahankan sikap tersebut, dirinya harus menjaga jarak dengan semua pasangan calon. (Roes)




Tidak Kuorum, Paripurna Hak Angket Gagal Lagi  

BLORA SR- Setelah kurang lebih 3 bulan lalu Rapat paripurna hak angket pengawasan proyek di dinas pekerjaan umum (DPU) Gagal digelar, maka Minggu (10/4) kembali hal sama terulang lagi. 

Kegagalan menggelar Rapat paripurna ini karena peserta paripurna yang hadir tidak memenuhi kuorum. 

Hanya 26 orang yang hadir dari 44 anggota DPRD (satu dewan yang meninggal dunia belum di PAW-red)). Sebagai keterangan, paripurna pertama pada 10 Januari lalu juga gagal dilaksanakan dengan alasan yang sama.

Fraksi Partai Golkar (FPG) semuannya tidak hadir pada acara tersebut. Delapan anggota fraksi ini tak satupun yang muncul di gedung DPRD. Termasuk, Ketua DPRD Maulana Kusnanto. 

Selain itu, anggota sejumlah fraksi lainnya juga tidak lengkap. FPPKB misalnya. Dari 5 anggotanya, seorang absen. Sementara Fraksi Demokrat yang beranggotakan tujuh orang, hanya diwakili tiga orang. 

Fraksi Gapura mengikutkan empat anggotanya dari lima anggota. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan Nasional (FPPN) diwakili dua orang dari lima anggotanya. Hanya FPDIP dan Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) yang anggotanya hadir lengkap. 

Paripurna sebenarnya sudah molor dua jam dari jadwal pukul 09.00. Saat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Dasum dan Abdullah Aminuddin dibuka, hanya 24 anggota dewan yang hadir. 

Rapat lalu ditunda satu jam untuk menunggu kemungkinan ada anggota dewan lain yang datang. Selama satu jam, hanya dua anggota yang hadir. Akibatnya, paripurna tetap tidak kuorum. 

Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin mengatakan, sesuai aturan, apabila forum rapat tidak kuorum ditunggu atau diundur sampai dua kali satu jam. Jika masih tidak kuorum, ditunda selama tiga hari atau ditunda sampai batas waktu yang ditentukan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

''Bila tidak diusulkan lagi, berarti paripurna hak angket tidak bisa digelar lagi,'' tegas wakil ketua DPRD dari PKB ini.(Roes)