Jumat, 11 September 2009
Rabu, 02 September 2009
SR edisi 75 - F O K U S
Fokus
Dewan Baru Harapan Baru ?
BLORA, SR.- Polemik kapan anggota DPRD baru hasil pileg 2009 yang selama ini menjadi pembicaraan umum setelah tanggal 14 Agustus lalu ditunda akhirnya terjawab.
Setelah Kamis (27/8) secara resmi anggota DPRD Blora periode 2009-2014 secara resmi dilantik melalui sidang paripurna istimewa yang dipimpin ketua DPRD HM Warsit.
Dalam sambutanya Warsit mengatakan rapat paripurna istimewa ini tidak mengambil keputusan, maka tidak diperlukan kourum.
Disamping itu dia bersama anggota DPRD yang lain mengaku legowo menyerakan tongkat estafet legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ke anggota DPRD baru.
“Atasnama seluruh anggota DPRD periode 2004-2009 saya menyatakan permintaan maaf jika perilaku dan tutur kata selama menjadi wakil rakyat kurang berkenan dihati anda semua,” kata Warsit.
Disamping itu Warsit juga memohon maaf kalau sampai masa baktinya habis belum berhasil menyelesaikan beberapa ranperda.”Pada tahun 2008 lalu ada 23 Raperda, hanya 6 Ranperda yang telah kami selesaikan sedang sisanya sebanyak 17 Ranperda belum rampung. Mengingat keterbatasan waktu, Harapan kami anggota DPRD Baru nantinya dapat melanjutkan rencana kerja kami,” ungkap Warsit.
Rapat Paripurna Istimewa itu sendiri berlangsung mulai pk 16.00 diikuti 30 anggota DPRD dari 44 anggota DPRD lama. Bupati dan Muspida plus tampak hadir lengkap, Namun sayang siding paripurna ini sepi undangan.
Ratusan kursi yang disediakan baik didalam dan diluar ruangan banyak yang kosong. Sedang kursi yang terisi hanya ditempati suami atau istri anggota DPRD baru yang akan dilantik dan pejabat dilingkungan pemkab Blora.
Pelantikan ke 45 anggota Dewan periode 2009-2014 dilantik langsung oleh ketua PN Blora Adi Sutrisno. Pelantikan itu sendiri sebelumnya dibacakan terlebih dahulu SK Gubenur Jateng tertanggal 21 Agustus lalu. Yakni tentang pemberhentian anggota DPRD periode 2004-2009 dan pengangkatan anggota DPRD Blora periode 2009-2014.
Usai pelantikan dalam rapat paripurna itu ditetapkan pula ketua dan wakil ketua DPRD Sementara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjabat ketua DPRD Sementara adalah Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. Sedangkan wakil diduduki parpol urutan kedua.
“Pada pemilu legislative lalu partai golkar sebagai pemenang maka HM Kusnanto sebagai ketua DPRD Sementara, sedang wakil ketua sementara dijabat HM Dasum dari PDIP,” jelas Didik Lukardono.
Dalam sambutan awalnya sebagai ketua DPRD Blora Sementara Kusnanto mengatakan para anggota DPRD baru hendaknya mempunyai motivasi tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakata.
Dia menekankan ke 45 oarang wakil rakyat hendaknya mempunyai komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas awal. Menetapkan APBD diawal tahun 2010.
“Kami yakin dengan kebersamaan yan terjalin, tugas-tugas apapun akan bisa diselesaikan dengan baik,” tegas Kusnanto.
Terjebak Strategi Sekwan
Acungan jempol layak diberikan Plt Sekwan Didik Lukardono, terhadap strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelantikan dewan.
Dua hari sebelum pelantikan ketika ditemui SR dirinya belum dapat memastikan kapan pelantikan akan dilakukan. Padahal data yang diperoleh SR, sebagian besar dana yang dituntut Warsit dkk sudah dipenuhi eksekutif.
Untuk itulah Sekwan memberanikan diri mengundang anggota DPRD Terpilih untuk mengadakan gladi bersih tanggal 26 Agustus. “Ini salah satu strategi saya untuk sedikit menekan pak Warsit dan juga siang harinya kami pasang tratak dan ratusan kursi,” kata Didik.
Ketika ditanya Bagaimana kalau malam harinya dalam panmus tidak kourum bagaimana mengganti uang sewa tratak dan ratusan kursi yang didatangkan, Dia menjawab itu resiko jabatan dan tanggung jawabnya.
Dan ternyata malam harinya digelar panmus hasilnya diluar dugaan. Undangan itu sendiri pk 19.00, namun sampai pukul 20.30 baru 4 anggota Panmus yang hadir dari 22 anggota Panmus keseluruhan.
Namun 5 menit kemudian perlahan anggota Panmus mulai dating sehingga terkumpul sebanyak 16 yang hadir sehingga sudah memenuhi kourum. Sebelum memulai Panmus Warsit sempat bertanya pada Sekwan, tentang keberadaan tratak dan kursi. Padahal menurut Warsit belum ada keputusan Panmus tentang pelantikan esok harinya.
Sedang pada Panmus tersebut sempat terjadi debat antara Warsit dan Jajaran Setwan tentang beberapa anggaran ratusan Juta yang masih belum dibayarkan pihak eksekutif. Setelah disepakati keputusan bersama bahwa esok harinya yakni 27 Agustus administrasi akan diselesaikan, akhirnya Warsit menyetujui penetapan pelantikan Dewan Kamis (27/8).
“Tepat Pukul 22.23 maka saya sebagai ketua panmus menetapakan pelantikan anggota DPRD ditetapkan hari Kamis pahing tanggal 27 Agustus 2009 tepat pukul 15.00,” tegas Warsit sambil mengetukan palunya. (Roes)
Dewan Baru Harapan Baru ?
BLORA, SR.- Polemik kapan anggota DPRD baru hasil pileg 2009 yang selama ini menjadi pembicaraan umum setelah tanggal 14 Agustus lalu ditunda akhirnya terjawab.
Setelah Kamis (27/8) secara resmi anggota DPRD Blora periode 2009-2014 secara resmi dilantik melalui sidang paripurna istimewa yang dipimpin ketua DPRD HM Warsit.
Dalam sambutanya Warsit mengatakan rapat paripurna istimewa ini tidak mengambil keputusan, maka tidak diperlukan kourum.Disamping itu dia bersama anggota DPRD yang lain mengaku legowo menyerakan tongkat estafet legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ke anggota DPRD baru.
“Atasnama seluruh anggota DPRD periode 2004-2009 saya menyatakan permintaan maaf jika perilaku dan tutur kata selama menjadi wakil rakyat kurang berkenan dihati anda semua,” kata Warsit.
Disamping itu Warsit juga memohon maaf kalau sampai masa baktinya habis belum berhasil menyelesaikan beberapa ranperda.”Pada tahun 2008 lalu ada 23 Raperda, hanya 6 Ranperda yang telah kami selesaikan sedang sisanya sebanyak 17 Ranperda belum rampung. Mengingat keterbatasan waktu, Harapan kami anggota DPRD Baru nantinya dapat melanjutkan rencana kerja kami,” ungkap Warsit.
Rapat Paripurna Istimewa itu sendiri berlangsung mulai pk 16.00 diikuti 30 anggota DPRD dari 44 anggota DPRD lama. Bupati dan Muspida plus tampak hadir lengkap, Namun sayang siding paripurna ini sepi undangan.
Ratusan kursi yang disediakan baik didalam dan diluar ruangan banyak yang kosong. Sedang kursi yang terisi hanya ditempati suami atau istri anggota DPRD baru yang akan dilantik dan pejabat dilingkungan pemkab Blora.
Pelantikan ke 45 anggota Dewan periode 2009-2014 dilantik langsung oleh ketua PN Blora Adi Sutrisno. Pelantikan itu sendiri sebelumnya dibacakan terlebih dahulu SK Gubenur Jateng tertanggal 21 Agustus lalu. Yakni tentang pemberhentian anggota DPRD periode 2004-2009 dan pengangkatan anggota DPRD Blora periode 2009-2014.
Usai pelantikan dalam rapat paripurna itu ditetapkan pula ketua dan wakil ketua DPRD Sementara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjabat ketua DPRD Sementara adalah Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. Sedangkan wakil diduduki parpol urutan kedua.
“Pada pemilu legislative lalu partai golkar sebagai pemenang maka HM Kusnanto sebagai ketua DPRD Sementara, sedang wakil ketua sementara dijabat HM Dasum dari PDIP,” jelas Didik Lukardono.
Dalam sambutan awalnya sebagai ketua DPRD Blora Sementara Kusnanto mengatakan para anggota DPRD baru hendaknya mempunyai motivasi tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakata.
Dia menekankan ke 45 oarang wakil rakyat hendaknya mempunyai komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas awal. Menetapkan APBD diawal tahun 2010.
“Kami yakin dengan kebersamaan yan terjalin, tugas-tugas apapun akan bisa diselesaikan dengan baik,” tegas Kusnanto.
Terjebak Strategi Sekwan
Acungan jempol layak diberikan Plt Sekwan Didik Lukardono, terhadap strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelantikan dewan.
Dua hari sebelum pelantikan ketika ditemui SR dirinya belum dapat memastikan kapan pelantikan akan dilakukan. Padahal data yang diperoleh SR, sebagian besar dana yang dituntut Warsit dkk sudah dipenuhi eksekutif.
Untuk itulah Sekwan memberanikan diri mengundang anggota DPRD Terpilih untuk mengadakan gladi bersih tanggal 26 Agustus. “Ini salah satu strategi saya untuk sedikit menekan pak Warsit dan juga siang harinya kami pasang tratak dan ratusan kursi,” kata Didik.
Ketika ditanya Bagaimana kalau malam harinya dalam panmus tidak kourum bagaimana mengganti uang sewa tratak dan ratusan kursi yang didatangkan, Dia menjawab itu resiko jabatan dan tanggung jawabnya.
Dan ternyata malam harinya digelar panmus hasilnya diluar dugaan. Undangan itu sendiri pk 19.00, namun sampai pukul 20.30 baru 4 anggota Panmus yang hadir dari 22 anggota Panmus keseluruhan.
Namun 5 menit kemudian perlahan anggota Panmus mulai dating sehingga terkumpul sebanyak 16 yang hadir sehingga sudah memenuhi kourum. Sebelum memulai Panmus Warsit sempat bertanya pada Sekwan, tentang keberadaan tratak dan kursi. Padahal menurut Warsit belum ada keputusan Panmus tentang pelantikan esok harinya.
Sedang pada Panmus tersebut sempat terjadi debat antara Warsit dan Jajaran Setwan tentang beberapa anggaran ratusan Juta yang masih belum dibayarkan pihak eksekutif. Setelah disepakati keputusan bersama bahwa esok harinya yakni 27 Agustus administrasi akan diselesaikan, akhirnya Warsit menyetujui penetapan pelantikan Dewan Kamis (27/8).
“Tepat Pukul 22.23 maka saya sebagai ketua panmus menetapakan pelantikan anggota DPRD ditetapkan hari Kamis pahing tanggal 27 Agustus 2009 tepat pukul 15.00,” tegas Warsit sambil mengetukan palunya. (Roes)
Fokus Samping
Janji para Anggota Dewan periode 2009-2014 pada Rakyat Blora
Janji para Anggota Dewan periode 2009-2014 pada Rakyat Blora
Iffah Hermawati : Semoga kami dapat mengemban tugas dengan baik sesuai harapan rakyat Blora.
M Setyo Budi W : Saya akan bekerja guna memperbaiki citra anggota dewan yan rusak akibat figure ketua yang terlalu dominan. Untuk itu kedepan hal semacam itu harus dihilangkan, agar tidak arogan dan dapat menempatkan pada porsinya sebagai pimpinan kolektif kolegial.
Suningsih : Alhamdulilah sudah plong akhirnya pelantikan berjalan dengan lancar. Dan Saya mohon doa restu pada masyarakat Blora, semaoga dalam perjalanan 5 tahun ke depan bisa lancar membawa aspirasi mereka dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
Legyono : Semoga kedepan kita bersama dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili, seperti saat kami ucapkan sumpah dan janji.
Irma Isdiana : Saya berangkat dan terpilih dari rakyat, dan saya akan berusaha mengabdi untuk mereka.
Darsono :Akan membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama
Dwi Astutik : Alhamdulilah akhirnya saya bias dilantik bareng, Saya tidak akan janji apa-apa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya adalah wakil rakyat yang pro Rakyat..
Yantinah : Pertama saya ucapkan terima kasih pada masyarakatBlora, terkhusus masyarakat Cepu, Sambong dan Kedungtuban mohon doanya agar amanah yang saya emban ini bisa memperbaiki kerja DPRD dengan perubahan yang lebih baik. Dan kami akan berusaha mewujudkan penetapan APBD pada awal tahun demi kelancaran roda perekonomian Blora. Dengan mewujudkan kinerja kami seefisien mungkin serta mengadakan pengawasan APBD superketat dan tepat sasaran.
Bambang Priyono : Saya akan bergerak terus untuk membahagiakan umat> Selama ini rakya selalu menjadi korban, sekaranglah saatnya Blora menuju perubahan kearah yang lebih baik, menjalin kemitraan yang baik demi kepentingan masyarkat Blora serta mengawal pelaksanaan APBD. Kami yang tergabung fraksi PKS berangkat untuk memperjuangkan ‘Blora untuk mblora”
Sugeng Hariyanto: Kami dilantik setelah APBD ditetapkan, sehingga saya pribadi sebagai anggota DPRD terpilih saat ini akan mempelajari dan meninventarisir permasalahan APBD 2009 yang sedang berjalan sekarang ini.
Sutrisno : Kami segera menjalin komunikasi politik membangun kekompakan kebersamaan dalam internal DPRD. Untuk segera melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.
Seno Margo Utomo : Akan bekerja lebih baik, tidak seperti dewan lama.
Joko Mugiyanto : Saya berusaha agar sistim transparansi di segala unsure pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif agara masyarakat jelas melihat arah pembangunan Blora kedepan.
RM Hanindyo Andri B: Harapan saya agar terjadi kebersamaan dan kerjasama dalam membangun Blora kedepan dengan semua pihak dan khususnya birokrasi dan legislatif. Kesalahan atau kekurangan DPRD Blora dimasa lalu bisa kita jadikan pijakan dalam menentukan arah pembangunan 5 tahun kedepan, untuk itu perubahan sistim sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat.
Edy Harsono : Saya akan mengoptimalkan pengawasan tentang pelaksanaan APBD 2009. Juga berusaha agar pengesahan RAPBD 2010 pada bulan Desember 2009 atau paling lambat Januari 2010.
Siti Nur Chanifah : Setelah tanggung jawab resmi dipundak saya, sudah menjadi kewajiban untuk berbuat apa yang nanti jadi wewenang saya. Dan saya akan semaksimal kemampuan untuk bekerja keras, atas pertolongan Allah semata.
Meidi Usmanto : Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyatdemi kemajuan Blora, dengan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Blora.
(Roes)
M Setyo Budi W : Saya akan bekerja guna memperbaiki citra anggota dewan yan rusak akibat figure ketua yang terlalu dominan. Untuk itu kedepan hal semacam itu harus dihilangkan, agar tidak arogan dan dapat menempatkan pada porsinya sebagai pimpinan kolektif kolegial.Suningsih : Alhamdulilah sudah plong akhirnya pelantikan berjalan dengan lancar. Dan Saya mohon doa restu pada masyarakat Blora, semaoga dalam perjalanan 5 tahun ke depan bisa lancar membawa aspirasi mereka dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
Legyono : Semoga kedepan kita bersama dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili, seperti saat kami ucapkan sumpah dan janji.
Irma Isdiana : Saya berangkat dan terpilih dari rakyat, dan saya akan berusaha mengabdi untuk mereka.
Darsono :Akan membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama
Dwi Astutik : Alhamdulilah akhirnya saya bias dilantik bareng, Saya tidak akan janji apa-apa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya adalah wakil rakyat yang pro Rakyat..
Yantinah : Pertama saya ucapkan terima kasih pada masyarakatBlora, terkhusus masyarakat Cepu, Sambong dan Kedungtuban mohon doanya agar amanah yang saya emban ini bisa memperbaiki kerja DPRD dengan perubahan yang lebih baik. Dan kami akan berusaha mewujudkan penetapan APBD pada awal tahun demi kelancaran roda perekonomian Blora. Dengan mewujudkan kinerja kami seefisien mungkin serta mengadakan pengawasan APBD superketat dan tepat sasaran.
Bambang Priyono : Saya akan bergerak terus untuk membahagiakan umat> Selama ini rakya selalu menjadi korban, sekaranglah saatnya Blora menuju perubahan kearah yang lebih baik, menjalin kemitraan yang baik demi kepentingan masyarkat Blora serta mengawal pelaksanaan APBD. Kami yang tergabung fraksi PKS berangkat untuk memperjuangkan ‘Blora untuk mblora”
Sugeng Hariyanto: Kami dilantik setelah APBD ditetapkan, sehingga saya pribadi sebagai anggota DPRD terpilih saat ini akan mempelajari dan meninventarisir permasalahan APBD 2009 yang sedang berjalan sekarang ini.
Sutrisno : Kami segera menjalin komunikasi politik membangun kekompakan kebersamaan dalam internal DPRD. Untuk segera melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.
Seno Margo Utomo : Akan bekerja lebih baik, tidak seperti dewan lama.
Joko Mugiyanto : Saya berusaha agar sistim transparansi di segala unsure pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif agara masyarakat jelas melihat arah pembangunan Blora kedepan.
RM Hanindyo Andri B: Harapan saya agar terjadi kebersamaan dan kerjasama dalam membangun Blora kedepan dengan semua pihak dan khususnya birokrasi dan legislatif. Kesalahan atau kekurangan DPRD Blora dimasa lalu bisa kita jadikan pijakan dalam menentukan arah pembangunan 5 tahun kedepan, untuk itu perubahan sistim sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat.
Edy Harsono : Saya akan mengoptimalkan pengawasan tentang pelaksanaan APBD 2009. Juga berusaha agar pengesahan RAPBD 2010 pada bulan Desember 2009 atau paling lambat Januari 2010.
Siti Nur Chanifah : Setelah tanggung jawab resmi dipundak saya, sudah menjadi kewajiban untuk berbuat apa yang nanti jadi wewenang saya. Dan saya akan semaksimal kemampuan untuk bekerja keras, atas pertolongan Allah semata.
Meidi Usmanto : Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyatdemi kemajuan Blora, dengan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Blora.
(Roes)
SR edisi 75 - BLORA & POLITIK HUKUM
Kembali Kades Tersandung Raskin Disidang
BLORA,SR - Kepala Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora, Sunarman kembali di sidang soal kasus pengelapan beras miskin (raskin) di desanya mulai maret 2008 sampai april 2009.
Melalui penasehat hukumnya Zainudin yang membacakan esepsinya bahwa apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah cermat. Karena raskin di desa sudah dikoordinir oleh kasi kesos desa setempat serta yang melakukan penyaluran bersama dengan perangkat desa.
”Yang menyalurkan raskin secara bersama dengan perangkat desa yang dikoordinir kasi kesos,” kata Zainudin dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Adi Sutrisna, dan anggota Aminudin dan Zulkarnaen.
Penasehat hukum juga menilai, dakwaan masih kabur dan salah sasaran karena Sunarman bukan yang bertanggung jawab soal raskin. Sehinga meminta agar dakwan JPU tidak diterima. ”Terdakwa tidak dapat dikenai pidan dan harus dibebaskan demi hukum,” katanya.
Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada kamis pekan mendatang dengan agenda pembacaan jawaban dari JPU Yeni Astuti
Masyarakat Hadir
Sementara itu, sidang tersebut teryata dihadiri oleh sekitar 150 warga Desa Sambongrejo yang ingin melihat jalannya langsung persidangan. Mereka berasal dari masyarakt yang selama ini bersebrangan dengan kades.
Menurut Sukandar yang juga ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sambongrejo, maksud kedatangan warga hanya ingin mengawal agar hukum benar-benar ditegakan, karena memang kades telah melakukan pengelapan raskin.
”Kami dan warga hanya ingin melihat sekaligus meminta agar hukum benar-benar ditegakkan dengan adil,” ungkapnya kepada Wawasan, Kamis (20/8).
Lanjut Sukandar, setelah Kades ditahan oleh Kepolisian, pihak desa melalui perangkat desa, LKMD,BPD, tokoh masyarakat dan agama, RT dan RW membuat suarat peryataan yang isinya tidak mau dipimpin lagi oleh Sunarman, karena tidak bisa sebagai contoh yang baik.
”Bersama BPD, LKMD dan perangkat desa, kami sudah mengadap kabag hukum untuk menyerahkan surat tersebut, namun hingga saat ini belum ada jawaba, kami minta desa kami segera diberikan PJS, bukan PLh,” tambahnya.
Namun jawaban dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, hingga saat ini belum juga turun, kami khawatir surat tersebut tidak ditanggapi pemkab.
”Jawaban belum ada, saat ini hanya di tunjuk plh yang dijabat oleh salah seorang perangkat, nah kalau PJ tentu akan lebih baik,” ujar dia. (Gie)
BLORA,SR - Kepala Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora, Sunarman kembali di sidang soal kasus pengelapan beras miskin (raskin) di desanya mulai maret 2008 sampai april 2009.
Melalui penasehat hukumnya Zainudin yang membacakan esepsinya bahwa apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah cermat. Karena raskin di desa sudah dikoordinir oleh kasi kesos desa setempat serta yang melakukan penyaluran bersama dengan perangkat desa.
”Yang menyalurkan raskin secara bersama dengan perangkat desa yang dikoordinir kasi kesos,” kata Zainudin dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Adi Sutrisna, dan anggota Aminudin dan Zulkarnaen.
Penasehat hukum juga menilai, dakwaan masih kabur dan salah sasaran karena Sunarman bukan yang bertanggung jawab soal raskin. Sehinga meminta agar dakwan JPU tidak diterima. ”Terdakwa tidak dapat dikenai pidan dan harus dibebaskan demi hukum,” katanya.
Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada kamis pekan mendatang dengan agenda pembacaan jawaban dari JPU Yeni Astuti
Masyarakat Hadir
Sementara itu, sidang tersebut teryata dihadiri oleh sekitar 150 warga Desa Sambongrejo yang ingin melihat jalannya langsung persidangan. Mereka berasal dari masyarakt yang selama ini bersebrangan dengan kades.
Menurut Sukandar yang juga ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sambongrejo, maksud kedatangan warga hanya ingin mengawal agar hukum benar-benar ditegakan, karena memang kades telah melakukan pengelapan raskin.
”Kami dan warga hanya ingin melihat sekaligus meminta agar hukum benar-benar ditegakkan dengan adil,” ungkapnya kepada Wawasan, Kamis (20/8).
Lanjut Sukandar, setelah Kades ditahan oleh Kepolisian, pihak desa melalui perangkat desa, LKMD,BPD, tokoh masyarakat dan agama, RT dan RW membuat suarat peryataan yang isinya tidak mau dipimpin lagi oleh Sunarman, karena tidak bisa sebagai contoh yang baik.
”Bersama BPD, LKMD dan perangkat desa, kami sudah mengadap kabag hukum untuk menyerahkan surat tersebut, namun hingga saat ini belum ada jawaba, kami minta desa kami segera diberikan PJS, bukan PLh,” tambahnya.
Namun jawaban dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, hingga saat ini belum juga turun, kami khawatir surat tersebut tidak ditanggapi pemkab.
”Jawaban belum ada, saat ini hanya di tunjuk plh yang dijabat oleh salah seorang perangkat, nah kalau PJ tentu akan lebih baik,” ujar dia. (Gie)
Nurkasih dituntut 6 Bulan
BLORA, SR- Masih ingat kades wanita yang didakwa gelapkan raskin edisi lalu. Kamis (27/8) lalu Nurkasih yang menjabat kades di desa Semampir kecamatan Jepon dituntut 6 Bulan penjara, pada sidang di PN itu.
Tuntutan itu dibacakan langsung JPU Suryadi dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Adi Sutrisno di gedung PN Blora.
JPU asal Sidoarjo ini mengatakan terdakwa Nurkasih bersalah menggelapkan Raskin (Berat untuk warga miskin), yakni terhadap 16 warga desa Semampir tersebut.
Hal itu berdaskan keterangan 40 Saksi dan juga pengakuan terdakwa saat menjalani sidang dua minggu yang lalu.”Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Suryadi,
Atas tuntutan itu Tim penasehat terdakwa yang diketuai Tatiek Sudarwati meminta waktu sepekan kepada majelis hakim, untuk menyampaikan pembelaan. (Roes)
BLORA, SR- Masih ingat kades wanita yang didakwa gelapkan raskin edisi lalu. Kamis (27/8) lalu Nurkasih yang menjabat kades di desa Semampir kecamatan Jepon dituntut 6 Bulan penjara, pada sidang di PN itu.
Tuntutan itu dibacakan langsung JPU Suryadi dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Adi Sutrisno di gedung PN Blora.
JPU asal Sidoarjo ini mengatakan terdakwa Nurkasih bersalah menggelapkan Raskin (Berat untuk warga miskin), yakni terhadap 16 warga desa Semampir tersebut.
Hal itu berdaskan keterangan 40 Saksi dan juga pengakuan terdakwa saat menjalani sidang dua minggu yang lalu.”Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Suryadi,
Atas tuntutan itu Tim penasehat terdakwa yang diketuai Tatiek Sudarwati meminta waktu sepekan kepada majelis hakim, untuk menyampaikan pembelaan. (Roes)
Martini Terjerat Pasal Berlapis
BLORA, SR.- Masih ingat kasus wanita yang menyamar lelaki untuk menikahi seorang gadis, yang pernah dimuat SR beberapa edisi lalu. Ternyata rencana pengajuan penangguhan penahanan Agustin alias Rega alias Martini, terdakwa kasus pencabulan sesama jenis akhirnya mengambang.
Penyebabnya, pihak keluarga maupun tim penasihat hukum merasa tidak yakin dapat merealisasikan penangguhan penahanan. Ini diungkapkan ketua tim penasihat hukum terdakwa, Tatiek Sudaryanti kepada SR Sabtu (22/8) lalu.
Dia beralasan, psimistis itu muncul karena kliennya dijerat empat pasal sekaligus. Yakni, sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan JPU Sri Respatini dalam sidang yang digelar secara tertutup Kamis (20/8).
''Banyaknya pasal sangkaan ini tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan yang kami ajukan,'' katanya.
Dalam surat dakwan itu, kliennya dijerat dengan pasal 82 UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Juga, pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul, pasal 378 tentang penipuan serta pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dimana, ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara.
Tatiek mengungkapkan, rencana penangguhan sebenarnya muncul sebelum dilakukannya pelimpahan tahap II. Yakni, pelimpahan tersangka beserta barang bukti (BB) dari penyidik polisi kepada penuntut umum.
Namun, hasil rapat keluarga saat itu memutuskan bahwa pengajuan penangguhan akan dilakukan saat tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan.
“Ternyatanya, kami harus menemui kendala lain. Untuk itu, kami hanya bisa berharap agar proses hukum ini segera selesai, Sehingga, masing-masing pihak segera mendapatkan kepastian hukum,'' Ungkapnya.(Roes)
BLORA, SR.- Masih ingat kasus wanita yang menyamar lelaki untuk menikahi seorang gadis, yang pernah dimuat SR beberapa edisi lalu. Ternyata rencana pengajuan penangguhan penahanan Agustin alias Rega alias Martini, terdakwa kasus pencabulan sesama jenis akhirnya mengambang.
Penyebabnya, pihak keluarga maupun tim penasihat hukum merasa tidak yakin dapat merealisasikan penangguhan penahanan. Ini diungkapkan ketua tim penasihat hukum terdakwa, Tatiek Sudaryanti kepada SR Sabtu (22/8) lalu.
Dia beralasan, psimistis itu muncul karena kliennya dijerat empat pasal sekaligus. Yakni, sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan JPU Sri Respatini dalam sidang yang digelar secara tertutup Kamis (20/8).
''Banyaknya pasal sangkaan ini tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan yang kami ajukan,'' katanya.
Dalam surat dakwan itu, kliennya dijerat dengan pasal 82 UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Juga, pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul, pasal 378 tentang penipuan serta pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dimana, ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara.
Tatiek mengungkapkan, rencana penangguhan sebenarnya muncul sebelum dilakukannya pelimpahan tahap II. Yakni, pelimpahan tersangka beserta barang bukti (BB) dari penyidik polisi kepada penuntut umum.
Namun, hasil rapat keluarga saat itu memutuskan bahwa pengajuan penangguhan akan dilakukan saat tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan.
“Ternyatanya, kami harus menemui kendala lain. Untuk itu, kami hanya bisa berharap agar proses hukum ini segera selesai, Sehingga, masing-masing pihak segera mendapatkan kepastian hukum,'' Ungkapnya.(Roes)
Kapolda Tinjau Kesiapan Jalan
Waspada dan Menjaga Kemanan
BLORA, SR – Kapolda Jawa Tengah Irjen Alex Bambang beserta rombongan, Selasa (25/8) mengunjungi Blora untuk melihat langsung kesiapan pengamanan selama puasa dan lebaran serta kesiapan jalan raya menjelang arus mudik dan balik 2009.
Kondisi jalan yang dipantau oleh Kapolda mulai dari jalan Rembang Blora serta Blora Purwodadi yang merupakan jalur alternatif yang bisa dipakai pemudik. ”Jajaran kepolisian harus siap untuk mengamankan lebaran, termasuk kondisi jalan dan ketertiban keamanan,” pesan Kapolda dihdapan jajaran Personel Polres Blora.
Selain soal itu, Alex Bambang juga menghimbau agar selalu mewaspadai gerakan teroris, khususnya kepada orang baru ataupun pendatang yang belum dikenal. Terkait hal itu, jajaran polres juga melakukan pemasangan poster buron teroris yang menjadi target kepolisian.
Seperti terlihat saat menempel poster tersebut di daerah sekitar makam Polaman Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora. Selasa (25/8).
Kapolres Blora AKBP Umar Faroq mengatakan bahwa selama pelaksanaan puasa dan menjelang lebaran, kepolisian telah ditugaskan untuk selalu mewaspadai setiap kerawanan serta memantau titik-titik jalan yang dianggap rawan kemacetan atau kejahatan.
”Semua personil telah siap dalam pengamanan puasa dan lebaran, termasuk kejahatan akan miras, serta bahaya teroris. (Gie)
Waspada dan Menjaga Kemanan
BLORA, SR – Kapolda Jawa Tengah Irjen Alex Bambang beserta rombongan, Selasa (25/8) mengunjungi Blora untuk melihat langsung kesiapan pengamanan selama puasa dan lebaran serta kesiapan jalan raya menjelang arus mudik dan balik 2009.
Kondisi jalan yang dipantau oleh Kapolda mulai dari jalan Rembang Blora serta Blora Purwodadi yang merupakan jalur alternatif yang bisa dipakai pemudik. ”Jajaran kepolisian harus siap untuk mengamankan lebaran, termasuk kondisi jalan dan ketertiban keamanan,” pesan Kapolda dihdapan jajaran Personel Polres Blora.
Selain soal itu, Alex Bambang juga menghimbau agar selalu mewaspadai gerakan teroris, khususnya kepada orang baru ataupun pendatang yang belum dikenal. Terkait hal itu, jajaran polres juga melakukan pemasangan poster buron teroris yang menjadi target kepolisian.
Seperti terlihat saat menempel poster tersebut di daerah sekitar makam Polaman Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora. Selasa (25/8).
Kapolres Blora AKBP Umar Faroq mengatakan bahwa selama pelaksanaan puasa dan menjelang lebaran, kepolisian telah ditugaskan untuk selalu mewaspadai setiap kerawanan serta memantau titik-titik jalan yang dianggap rawan kemacetan atau kejahatan.
”Semua personil telah siap dalam pengamanan puasa dan lebaran, termasuk kejahatan akan miras, serta bahaya teroris. (Gie)
Penyerahan Tanah Bengkok Tidak Harus Ada PerdaSekdes Harus Tunduk Pada UU Kepegawaian
BLORA, SR – Pemkab Blora sangat serius, untuk menyelesaikan persoalan terkait eks tanah bengkok sekdes yang menjadi persoalan utama. Buktinya empat staf ahli Bupati hadir dalam pertemuan itu,
Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Winarno, Asisten III Bidang Administrasi Sudarmo dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Bambang Darmanto serta Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Riyanto dikerahkan untuk memberikan pembinaan kepada para 94 Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), untuk di lakukan pembekalan, pasca pengiriman surat dari Forum Komunikasi Sekretaris Desa (Forsekdesi) Kabupaten Blora, kepada Bupati Blora yang berisi kajian hukun, atas surat Bupati Blora yang telah diedarkan di masing-masing desa.
Asisten Bidang Pemerintahan Bambang Darmanto, mengatakan bahwa, setelah para sekdes dingkat menjadi PNS maka secara sendirinya sudah ada wadah yang menangunginya, dibawah Korpri, bukan Forsekdesi . ”Sekdes harusnya, bisa memahami secara utuh terhadap statusnya yang sebagai PNS, forum-forum tersebut tidak ada setelah jadi PNS,” ujar Bambang Darmanto, dihadapan para sekdes di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Senin (10/8)
Dijelaskan terkait surat edaran Bupati, bahwa Bupati melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara itu terkait Perda Kabupaten Blora nomor 7 tahun 2002 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemkab sebenarnya telah membuat konsep ranperda yang baru tentang hal itu.
”Ranperda tentang kedudukan keuangan Kepala desa dan perangkat desa yang baru sebenarnya sudah dibuat dan diserahkan kepada DPRD Blora, namun hingga kini belum dibahas,” ungkapnya.
Menurutnya setelah Sekdes menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) maka, secara otomatis bengkok menjadi kekayaan desa dan akan dikelola oleh pemerintahan desa. Selain itu sekdes juga akan mendapat tunjangan dari hasil kekayaan desa.
”Namun hal ini bukan berarti tanah bengkok bisa dikelola lagi oleh sekdes, mekanisme inilah yang akan dibahas,” tandas mantan Kabag hukum ini.
Asisten I juga mengatakan bahwa, persoalan penyerahan bengkok sekdes kepada desa, tidak harus diatur dengan perda, namun dengan surat edaran dari Bupati sudah cukup. ”Tidak harus dengan perda, surat bupati sudah cukup,” tegasnya. (Gie)
Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Winarno, Asisten III Bidang Administrasi Sudarmo dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Bambang Darmanto serta Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Riyanto dikerahkan untuk memberikan pembinaan kepada para 94 Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), untuk di lakukan pembekalan, pasca pengiriman surat dari Forum Komunikasi Sekretaris Desa (Forsekdesi) Kabupaten Blora, kepada Bupati Blora yang berisi kajian hukun, atas surat Bupati Blora yang telah diedarkan di masing-masing desa.
Asisten Bidang Pemerintahan Bambang Darmanto, mengatakan bahwa, setelah para sekdes dingkat menjadi PNS maka secara sendirinya sudah ada wadah yang menangunginya, dibawah Korpri, bukan Forsekdesi . ”Sekdes harusnya, bisa memahami secara utuh terhadap statusnya yang sebagai PNS, forum-forum tersebut tidak ada setelah jadi PNS,” ujar Bambang Darmanto, dihadapan para sekdes di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Senin (10/8)
Dijelaskan terkait surat edaran Bupati, bahwa Bupati melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara itu terkait Perda Kabupaten Blora nomor 7 tahun 2002 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemkab sebenarnya telah membuat konsep ranperda yang baru tentang hal itu.
”Ranperda tentang kedudukan keuangan Kepala desa dan perangkat desa yang baru sebenarnya sudah dibuat dan diserahkan kepada DPRD Blora, namun hingga kini belum dibahas,” ungkapnya.
Menurutnya setelah Sekdes menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) maka, secara otomatis bengkok menjadi kekayaan desa dan akan dikelola oleh pemerintahan desa. Selain itu sekdes juga akan mendapat tunjangan dari hasil kekayaan desa.
”Namun hal ini bukan berarti tanah bengkok bisa dikelola lagi oleh sekdes, mekanisme inilah yang akan dibahas,” tandas mantan Kabag hukum ini.
Asisten I juga mengatakan bahwa, persoalan penyerahan bengkok sekdes kepada desa, tidak harus diatur dengan perda, namun dengan surat edaran dari Bupati sudah cukup. ”Tidak harus dengan perda, surat bupati sudah cukup,” tegasnya. (Gie)
SR edisi 75 - KULANUWON & OPINI
Kulanuwon
Wakil Rakyat Jangan Setengah Hati
Setelah melalui proses yang panjang dalam Pemilu legislatif lalu, kini para anggota DPRD periode 2009-2014 mengikuti prosesi pelantikan. Dibeberapa kabupaten/kota di Jateng mulai Rabu (12/8), sebagai tanda bahwa mereka resmi menyandang jabatan sebagai wakil rakyat. Ada juga pelantikan yang diadakan Kamis (13/8) dan Jumat (14/8) batas waktu sesuai SK Gubenur. Dan Kabupaten Blora sendiri Kamis (27/8) para Wakil Rakyat ini dilantik.
Sesuai namanya, wakil rakyat, mereka adalah orang-orang terpilih yang akan mengemban amanah sekaligus penyuara hati nurani rakyat. Sebagai pemilih, rakyat tentu saja memiliki keinginan, dambaan dan harapan kepada para wakil mereka yang telah terpilih.
Seusai pelantikan, rata-rata mereka harus segera menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2009, RAPBD Perubahan 2009.
Di Blora, masih banyak persoalan yang telah menunggu untuk diselesaikan terkhusus seperti masalah P2SE yang menimbulkan kecemburuan 71 desa yang tidak kebagian, masalah Persatuan Perangkat Desa khususnya Bengkok Carik dan Persiapan jelang eksplorasi Blok cepu.
Semangat untuk membela dan menyuarakan hati nurani rakyat harus menjadi guide line. Jangan sampai kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya terulang lagi. Rakyat mungkin juga sudah bosan dengan segala kebohongan dan pembodohan. Seperti dalam penentuan prioritas kegiatan, para anggota
Dewan harus benar-benar mempertimbangkan secara masak-masak tindakan apa yang harus diambil dan tindakan mana yang harus didahulukan. Jangan sampai dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, para anggota Dewan justru berasyik ria ngelencer dengan kedok kunjungan kerja yang hampir selalu dilakukan pada setiap periode.
Jika perlu, anggaran kunjungan kerja yang masih terlalu besar, bisa dipertimbangkan untuk dikurangi.
Dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif, Dewan seharusnya juga bisa menjadi pendamping sekaligus pengawas pihak eksekutif secara berimbang. Adanya keterikatan secara emosional, seperti hubungan keluarga atau kekerabatan antara anggota legislatif dan eksekutif seharusnya dihindari agar tidak mengurangi profesionalisme kedua pihak dalam bertugas untuk kepentingan rakyat.
Di samping itu, sebagian besar wajah-wajah baru di kursi Dewan, harus segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas mereka yang baru. Jangan setengah-setengah, karena rakyat tidak butuh wakil rakyat yang bekerja setengah hati. Jangan coba-coba, karena nasib rakyat bukanlah sebuah eksperimen. Jadilah wakil rakyat sejati yang bekerja sepenuh hati demi rakyat. Selamat bertugas para anggota Dewan yang terhormat.
Sebagai wakil Rakyat tentu takkan sembrono tentunya mereka sadar, ada begitu banyak warga bangsa yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang akan mereka kerjakan.
Di sisi lain, para wakil rakyat harus sadar pula bahwa jutaan warga Blora yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang mereka perjuangkan untuk pembangunan Blora. Mereka dituntut membawa perubahan Blora yang lebih baik dari pada sebelumnya.
Dan Penulis yang juga Cah Mblora yakin, mereka akan dapat membawa perubahan Blora menuju Blora yang Waras, Wareg, Wasis dan Wilujeng sesuai misi dan visi Bupati Blora saat ini.
“Selamat bekerja sehabat-sehabatku, masa depan Blora ada ditanganmu”
(Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto- Redaktur Tabloid Suara Rakyat)
Wakil Rakyat Jangan Setengah Hati
Setelah melalui proses yang panjang dalam Pemilu legislatif lalu, kini para anggota DPRD periode 2009-2014 mengikuti prosesi pelantikan. Dibeberapa kabupaten/kota di Jateng mulai Rabu (12/8), sebagai tanda bahwa mereka resmi menyandang jabatan sebagai wakil rakyat. Ada juga pelantikan yang diadakan Kamis (13/8) dan Jumat (14/8) batas waktu sesuai SK Gubenur. Dan Kabupaten Blora sendiri Kamis (27/8) para Wakil Rakyat ini dilantik.
Sesuai namanya, wakil rakyat, mereka adalah orang-orang terpilih yang akan mengemban amanah sekaligus penyuara hati nurani rakyat. Sebagai pemilih, rakyat tentu saja memiliki keinginan, dambaan dan harapan kepada para wakil mereka yang telah terpilih.
Seusai pelantikan, rata-rata mereka harus segera menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2009, RAPBD Perubahan 2009.Di Blora, masih banyak persoalan yang telah menunggu untuk diselesaikan terkhusus seperti masalah P2SE yang menimbulkan kecemburuan 71 desa yang tidak kebagian, masalah Persatuan Perangkat Desa khususnya Bengkok Carik dan Persiapan jelang eksplorasi Blok cepu.
Semangat untuk membela dan menyuarakan hati nurani rakyat harus menjadi guide line. Jangan sampai kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya terulang lagi. Rakyat mungkin juga sudah bosan dengan segala kebohongan dan pembodohan. Seperti dalam penentuan prioritas kegiatan, para anggota
Dewan harus benar-benar mempertimbangkan secara masak-masak tindakan apa yang harus diambil dan tindakan mana yang harus didahulukan. Jangan sampai dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, para anggota Dewan justru berasyik ria ngelencer dengan kedok kunjungan kerja yang hampir selalu dilakukan pada setiap periode.
Jika perlu, anggaran kunjungan kerja yang masih terlalu besar, bisa dipertimbangkan untuk dikurangi.
Dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif, Dewan seharusnya juga bisa menjadi pendamping sekaligus pengawas pihak eksekutif secara berimbang. Adanya keterikatan secara emosional, seperti hubungan keluarga atau kekerabatan antara anggota legislatif dan eksekutif seharusnya dihindari agar tidak mengurangi profesionalisme kedua pihak dalam bertugas untuk kepentingan rakyat.
Di samping itu, sebagian besar wajah-wajah baru di kursi Dewan, harus segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas mereka yang baru. Jangan setengah-setengah, karena rakyat tidak butuh wakil rakyat yang bekerja setengah hati. Jangan coba-coba, karena nasib rakyat bukanlah sebuah eksperimen. Jadilah wakil rakyat sejati yang bekerja sepenuh hati demi rakyat. Selamat bertugas para anggota Dewan yang terhormat.
Sebagai wakil Rakyat tentu takkan sembrono tentunya mereka sadar, ada begitu banyak warga bangsa yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang akan mereka kerjakan.
Di sisi lain, para wakil rakyat harus sadar pula bahwa jutaan warga Blora yang mencermati setiap sikap dan kebijakan yang mereka perjuangkan untuk pembangunan Blora. Mereka dituntut membawa perubahan Blora yang lebih baik dari pada sebelumnya.
Dan Penulis yang juga Cah Mblora yakin, mereka akan dapat membawa perubahan Blora menuju Blora yang Waras, Wareg, Wasis dan Wilujeng sesuai misi dan visi Bupati Blora saat ini.
“Selamat bekerja sehabat-sehabatku, masa depan Blora ada ditanganmu”
(Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto- Redaktur Tabloid Suara Rakyat)
Memaknai Kemerdekaan Sesungguhnya
Bagaimana kita bisa memaknai HUT ke-64 Kemerdekaan ini? Menurut penulis, ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memaknai peringatan ini. Bahan refleksi pertama, sejauh mana rasionalitas telah mendapat tempat dalam masyarakat.
Merujuk pada pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, satu ciri penting dari manusia merdeka adalah memaksimalkan penggunaan akal budi (vernunft) dalam seluruh perilaku hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota komunitas.
Kant bahkan lebih jauh menjadikan rasionalitas sebagai ukuran kedewasaan.
Dalam konteks hidup bersama, rasionalitas ini juga menjadi ciri penentu kedewasaan sebuah komunitas bangsa. Artinya, masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang seluruh aktivitasnya berpijak pada akal budi.
Dua argumen utama mengapa akal budi menjadi modal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Argumen pertama diletakkan pada sisi utama kemanusiaan itu sendiri. Kant sadar betul bahwa hidup menurut bimbingan akal budi merupakan perwujudan nilai hakiki dari kemanusiaan.
Bahkan elemen humanisme inilah yang memberikan makna bagi kemerdekaan, karena ciri orang merdeka ada pada kemampuan untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari tindakannya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Dengan kata lain, orang merdeka adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang bermutu. Dalam relasi sosial justru ini sangat penting.
Argumen kedua bersandar pada dampak positif pemaksimalan penggunaan rasio itu sendiri. Kant mengandaikan bahwa kalau semua orang bisa menggunakan dalil yang sama, yakni menempatkan akal budi sebagai titik pijak kehidupannya dan dijadikan sebagai hukum yang berlaku umum, maka hidup bersama akan semakin bermakna.
Artinya, kalau semua orang menjadikan ini sebagai hukum pribadi dan karena itu menjadi kewajiban, atas dasar kewajiban inilah dia akan mempertimbangkan seluruh tindakannya. Hasilnya, ketenteraman dan ketertiban bersama.
Di samping kebangkitan rasionalitas, dalam memaknai kemerdekaan, bahan refleksi kedua adalah bagaimana rasionalitas itu diwujudkan dalam ruang publik. Akal budi di satu sisi memang bersifat personal. Tetapi pemaknaannya membutuhkan ruang. Itu berarti apa? Kemerdekaan akan bermakna kalau rasionalitas setiap individu mendapat ruang gerak. Dalam hal ini dua hal yang mendapat perhatian.
Hal pertama adalah pengakuan. Agar bisa hidup, rasionalitas membutuhkan pengakuan dari ranah publik. Itu berarti kemerdekaan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, inovasi serta kreativitasnya memerlukan legitimasi. Tanpa ada pengakuan dari publik rasionalitas tidak berarti apa-apa.
Hal kedua adalah ruang publik. Kualitas orang merdeka juga terungkap dalam hal sejauh mana rasionalitas berimplementasi dalam relasi sosial seperti upaya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup bersama, khususnya menanggapi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah yang muncul.
Ketika ruang publik dikuasai oleh tindakan-tindakan yang bersifat progresif dan konstruktif, di situlah kemerdekaan semakin bermakna. Karena yang dihidupkan adalah tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap orang lain. Orang merdeka akan selalu menanamkan dalam dirinya etika kepedulian.
Jadi, kemerdekaan sesungguhnya akan semakin memiliki arti mendasar kalau dalam ranah publik perhatian untuk menghidupkan nilai-nilai humanisme menjadi fokus utama seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan bersama.
Modal mendasar di sini adalah kesadaran setiap individu akan eksistensinya sebagai makhluk rasional yang membutuhkan pengakuan publik dan memerlukan ruang publik untuk bergerak.
Pada umur 64 tahun bangsa ini, internalisasi akan filosofi ini perlu mendapat perhatian dan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memaknai kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku
(Pengirim:Drs Didik Supriyadi - Wakil kepala Sekolah bidang kehumasan SMK2 Blora)
Bagaimana kita bisa memaknai HUT ke-64 Kemerdekaan ini? Menurut penulis, ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memaknai peringatan ini. Bahan refleksi pertama, sejauh mana rasionalitas telah mendapat tempat dalam masyarakat.
Merujuk pada pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, satu ciri penting dari manusia merdeka adalah memaksimalkan penggunaan akal budi (vernunft) dalam seluruh perilaku hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota komunitas.
Kant bahkan lebih jauh menjadikan rasionalitas sebagai ukuran kedewasaan.
Dalam konteks hidup bersama, rasionalitas ini juga menjadi ciri penentu kedewasaan sebuah komunitas bangsa. Artinya, masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang seluruh aktivitasnya berpijak pada akal budi.
Dua argumen utama mengapa akal budi menjadi modal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Argumen pertama diletakkan pada sisi utama kemanusiaan itu sendiri. Kant sadar betul bahwa hidup menurut bimbingan akal budi merupakan perwujudan nilai hakiki dari kemanusiaan.
Bahkan elemen humanisme inilah yang memberikan makna bagi kemerdekaan, karena ciri orang merdeka ada pada kemampuan untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari tindakannya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Dengan kata lain, orang merdeka adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang bermutu. Dalam relasi sosial justru ini sangat penting.
Argumen kedua bersandar pada dampak positif pemaksimalan penggunaan rasio itu sendiri. Kant mengandaikan bahwa kalau semua orang bisa menggunakan dalil yang sama, yakni menempatkan akal budi sebagai titik pijak kehidupannya dan dijadikan sebagai hukum yang berlaku umum, maka hidup bersama akan semakin bermakna.
Artinya, kalau semua orang menjadikan ini sebagai hukum pribadi dan karena itu menjadi kewajiban, atas dasar kewajiban inilah dia akan mempertimbangkan seluruh tindakannya. Hasilnya, ketenteraman dan ketertiban bersama.
Di samping kebangkitan rasionalitas, dalam memaknai kemerdekaan, bahan refleksi kedua adalah bagaimana rasionalitas itu diwujudkan dalam ruang publik. Akal budi di satu sisi memang bersifat personal. Tetapi pemaknaannya membutuhkan ruang. Itu berarti apa? Kemerdekaan akan bermakna kalau rasionalitas setiap individu mendapat ruang gerak. Dalam hal ini dua hal yang mendapat perhatian.
Hal pertama adalah pengakuan. Agar bisa hidup, rasionalitas membutuhkan pengakuan dari ranah publik. Itu berarti kemerdekaan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, inovasi serta kreativitasnya memerlukan legitimasi. Tanpa ada pengakuan dari publik rasionalitas tidak berarti apa-apa.
Hal kedua adalah ruang publik. Kualitas orang merdeka juga terungkap dalam hal sejauh mana rasionalitas berimplementasi dalam relasi sosial seperti upaya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup bersama, khususnya menanggapi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah yang muncul.
Ketika ruang publik dikuasai oleh tindakan-tindakan yang bersifat progresif dan konstruktif, di situlah kemerdekaan semakin bermakna. Karena yang dihidupkan adalah tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap orang lain. Orang merdeka akan selalu menanamkan dalam dirinya etika kepedulian.
Jadi, kemerdekaan sesungguhnya akan semakin memiliki arti mendasar kalau dalam ranah publik perhatian untuk menghidupkan nilai-nilai humanisme menjadi fokus utama seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan bersama.
Modal mendasar di sini adalah kesadaran setiap individu akan eksistensinya sebagai makhluk rasional yang membutuhkan pengakuan publik dan memerlukan ruang publik untuk bergerak.
Pada umur 64 tahun bangsa ini, internalisasi akan filosofi ini perlu mendapat perhatian dan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memaknai kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku
(Pengirim:Drs Didik Supriyadi - Wakil kepala Sekolah bidang kehumasan SMK2 Blora)
Selasa, 01 September 2009
SR edisi 75 - C E P U
Penambangan Sumur Minyak Tua
Status Kepemilikan Lahan Masih Disengketakan
BLORA, SR – Setelah secara resmi, memeperoleh ijin penambangan dari PT Pertamina, melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Pendapa rumah dinas Bupati Blora, (24/3) antara Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur (WTM) Kecamatan Jiken, dengan Pihak Pertamina. KUD langsung merespon dengan melakukan upaya penambangan di Sumur tua yang akan dikelola.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyambut baik upaya penambangan sumur minyak tua dikelola KUD, sehingga mampu memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi sumur tua yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda.
Sebenaranya, KUD Jiken telah lama ingin mengelola langsung penambangan sumur tua. Itu di mulai sejak 1996, saat akan mengajukan ijin Usaha. Niat itu didasarkan pada potensi yang sangat besar bila pengelolaan sumur tua di optimalkan, dengan cara di lakukan penambangan sehingga bias memproduksi minyak mentah.
Kemudian, pada tahun 2003, kembali KUD mengajukan proposal kepada PT Pertamia Region Jawa EP Cepu, usaha itu baru berhasil pada tahun 2009 ini, setelah diijinkan menambang 24 sumur yang ada. Kemudian melakukan penambangan perdana di sumur banyubang, Desa Bangoan, Kecamatan Jiken.
“Setelah mendapatkan ijin resmi dari Pertamina dan Pemkab, baru KUD melakukan penambangan dengan melibatkan warga masyarakat di Kecamatan Jiken,” kata Ketua KUD Wargo Tani Makmur, Sungkono saat ditemui SR, Kamis (13/8).
Konflik Lahan
Setelah mendapat ijin, ternyata masalah lahan sumur minyak tua muncul di permukaan. Hal itu karena sebagian besar lokasi sumur tua berada di hutan yang merupakan wilayah Perhutani.
Salah satu penambang saat ditemui SR di lokasi menjelaskan, bahwa pernah pihak Perhutani akan menghentikan aktifitas penambangan di sumur tua, akan tetapi pihak penambang yang ada dilapangan tetap meneruskan kegiatannya walaupun harus dengan beradu argumentasi terlebih dahulu dan bahkan hampir baku hantam.
Untuk memecahkan jalan keluar, akhirnya digelar pertemuan yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Jiken, Selasa (4/8) dengan agenda membahas tentang status kepemilikan lahan penambangan sumur tua yang berlokasi di Desa Banyubang tersebut apakah milik Perhutani atau Pertamina.
Hadir dalam acara pembahasan tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Blora Adi Purwanto, Dinas Pertanahan, PT Perhutani, Kasi Perencanaan unit I Perhutani Semarang, PT Pertamina EP dan Muspika Jiken
Namun dalam pembahasan itu belum ada kesepakatan, karena masing-masing saling beradu peta lokasi, pihak perhutani menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Perhutani, dan Pertamina menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan penambangan sumur tua milik PT Pertamina.
Meski, kesepakatan belum tercapai, pihak KUD, tetap menjalankan penambangan sumur tua tersebut, karena pihak KUD berkeyakinan BP Migas tidak akan salah ketika mengeluarkan izin penambangan sumur tua tersebut.
“Kalau mau menghentikan pengelolaan sumur tua ya jangan kami, tapi yang memberi kami izin dong,” terang Novi penanggung jawab lapangan pengeboran sumur tua di banyubang. (Nh)
Status Kepemilikan Lahan Masih Disengketakan
BLORA, SR – Setelah secara resmi, memeperoleh ijin penambangan dari PT Pertamina, melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Pendapa rumah dinas Bupati Blora, (24/3) antara Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur (WTM) Kecamatan Jiken, dengan Pihak Pertamina. KUD langsung merespon dengan melakukan upaya penambangan di Sumur tua yang akan dikelola.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyambut baik upaya penambangan sumur minyak tua dikelola KUD, sehingga mampu memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi sumur tua yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda.
Sebenaranya, KUD Jiken telah lama ingin mengelola langsung penambangan sumur tua. Itu di mulai sejak 1996, saat akan mengajukan ijin Usaha. Niat itu didasarkan pada potensi yang sangat besar bila pengelolaan sumur tua di optimalkan, dengan cara di lakukan penambangan sehingga bias memproduksi minyak mentah.
Kemudian, pada tahun 2003, kembali KUD mengajukan proposal kepada PT Pertamia Region Jawa EP Cepu, usaha itu baru berhasil pada tahun 2009 ini, setelah diijinkan menambang 24 sumur yang ada. Kemudian melakukan penambangan perdana di sumur banyubang, Desa Bangoan, Kecamatan Jiken.
“Setelah mendapatkan ijin resmi dari Pertamina dan Pemkab, baru KUD melakukan penambangan dengan melibatkan warga masyarakat di Kecamatan Jiken,” kata Ketua KUD Wargo Tani Makmur, Sungkono saat ditemui SR, Kamis (13/8).
Konflik Lahan
Setelah mendapat ijin, ternyata masalah lahan sumur minyak tua muncul di permukaan. Hal itu karena sebagian besar lokasi sumur tua berada di hutan yang merupakan wilayah Perhutani.
Salah satu penambang saat ditemui SR di lokasi menjelaskan, bahwa pernah pihak Perhutani akan menghentikan aktifitas penambangan di sumur tua, akan tetapi pihak penambang yang ada dilapangan tetap meneruskan kegiatannya walaupun harus dengan beradu argumentasi terlebih dahulu dan bahkan hampir baku hantam.
Untuk memecahkan jalan keluar, akhirnya digelar pertemuan yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Jiken, Selasa (4/8) dengan agenda membahas tentang status kepemilikan lahan penambangan sumur tua yang berlokasi di Desa Banyubang tersebut apakah milik Perhutani atau Pertamina.
Hadir dalam acara pembahasan tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Blora Adi Purwanto, Dinas Pertanahan, PT Perhutani, Kasi Perencanaan unit I Perhutani Semarang, PT Pertamina EP dan Muspika Jiken
Namun dalam pembahasan itu belum ada kesepakatan, karena masing-masing saling beradu peta lokasi, pihak perhutani menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Perhutani, dan Pertamina menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan penambangan sumur tua milik PT Pertamina.
Meski, kesepakatan belum tercapai, pihak KUD, tetap menjalankan penambangan sumur tua tersebut, karena pihak KUD berkeyakinan BP Migas tidak akan salah ketika mengeluarkan izin penambangan sumur tua tersebut.
“Kalau mau menghentikan pengelolaan sumur tua ya jangan kami, tapi yang memberi kami izin dong,” terang Novi penanggung jawab lapangan pengeboran sumur tua di banyubang. (Nh)
Beban haji Bertambah ?
CEPU, SR.- Musim haji yang akan datang sebentar lagi seudah mulai menampakkan kesibukan bagi para calon jemaah yang akan berangkat pada bulan Oktober nanti. Persiapan pengurusan surat-surat dan sebagainya sudah dilakukan sebelum hari H tiba.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Cepu dan juga pemerhati calon haji di wilayah ini ada beberapa hal yang kurang pas diterapkan panitia kepada para calon jemaah itu, Selasa (18/8).
Haji yang sekarang menggunakan paspor hijau semua biaya ditanggung Depag dengan wanti-wanti dari menteri agama agar jangan ada yang membebani jamaah.
Untuk mengurus paspor di kantor imigrasi Pati, para jamaah berombongan menuju kesana, sayangnya biaya yang dikenakan lumayan yakni 110 ribu rupiah untuk setiap calon jamaah. “Katanya biaya itu untuk ongkos transportasi, makan dan snek, tapi kok mahal amat,” keluh salah seorang jamaah yang enggan disebut namanya.
Menurut informasi biaya sewa bus Cepu-Pati PP untuk bus paling istimewa dengan AC hanya Rp 2.250.000,- sedangkan kelas dibawahnya (seperti yang dipakai jamaah Cepu) hanya dua juta rupiah.
Jika masing-masing bus dimuati rata-rata 50 orang saja maka yang diperlukan untuk biaya perorang berkisar 40-50 ribu saja. Jika ditambah biaya makan dan snek 15 ribu rupiah, maka jumlah yang dibutuhkan 65 ribu atau maksimal 70 ribu.
Jumlah urunan 110 ribu perorang yang dikenakan untuk masing-masing jamaah haji Blora (sekitar 650 orang) jumlahnya sangat fantastik. Sayang sekali banyak calon jamaah yang kurang peduli akan hal ini padahal jika dicermati banyak hal yang membebani mereka. (Agt)
CEPU, SR.- Musim haji yang akan datang sebentar lagi seudah mulai menampakkan kesibukan bagi para calon jemaah yang akan berangkat pada bulan Oktober nanti. Persiapan pengurusan surat-surat dan sebagainya sudah dilakukan sebelum hari H tiba.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Cepu dan juga pemerhati calon haji di wilayah ini ada beberapa hal yang kurang pas diterapkan panitia kepada para calon jemaah itu, Selasa (18/8).
Haji yang sekarang menggunakan paspor hijau semua biaya ditanggung Depag dengan wanti-wanti dari menteri agama agar jangan ada yang membebani jamaah.
Untuk mengurus paspor di kantor imigrasi Pati, para jamaah berombongan menuju kesana, sayangnya biaya yang dikenakan lumayan yakni 110 ribu rupiah untuk setiap calon jamaah. “Katanya biaya itu untuk ongkos transportasi, makan dan snek, tapi kok mahal amat,” keluh salah seorang jamaah yang enggan disebut namanya.
Menurut informasi biaya sewa bus Cepu-Pati PP untuk bus paling istimewa dengan AC hanya Rp 2.250.000,- sedangkan kelas dibawahnya (seperti yang dipakai jamaah Cepu) hanya dua juta rupiah.
Jika masing-masing bus dimuati rata-rata 50 orang saja maka yang diperlukan untuk biaya perorang berkisar 40-50 ribu saja. Jika ditambah biaya makan dan snek 15 ribu rupiah, maka jumlah yang dibutuhkan 65 ribu atau maksimal 70 ribu.
Jumlah urunan 110 ribu perorang yang dikenakan untuk masing-masing jamaah haji Blora (sekitar 650 orang) jumlahnya sangat fantastik. Sayang sekali banyak calon jamaah yang kurang peduli akan hal ini padahal jika dicermati banyak hal yang membebani mereka. (Agt)
Dialog Interaktif Penambang Pasir dengan Pemkab Blora
CEPU, SR.- Heboh sedot pasir menggunakan mesin tak henti-hentinya menjadi perhatian masyarakat, baik yang merasa dirugikan maupun penambang yang diuntungkan ataupun pemerintah yang terkesan bingung menghadapi dilema ini.
Salah satu usaha untuk mencari solusi masalah ini. Pada hari Kamis (20/8) diadakan dialog interaktif membangun kebersamaan mencari keserasian antara masyarakat penambang pasir Bengawan Solo dengan Pemkab Blora yang bertempat di desa Jipang, Kecamatan Cepu.
Dialog yang dipicu operasi perampasan mesin sedot oleh Satpol PP beberapa hari sebelumnya ini menarik perhatian karena pihak penyelenggara LSES (Lembaga Studi Ekonomi sosial ) Madani mencantumkan nama para pejabat ditingkat propinsi hingga kecamatan sebagai pihak yang diundang, selain para penambang mulai dari Kecamatan Menden, Kedungtuban hingga Kecamatan Cepu.
Pejabat dari Blora yang bersangkutan dengan penambangan hampir semua hadir atau diwakilkan. Rupanya undangan LSES Madani yang baru berdiri tanggal 11 agustus 2009 dianggap penting untuk ditindak lanjuti. Direktur LSES madani, Aris Subandono merasa perlu mengadakan dialog untuk meminimalkan friksi yang terjadi di masyarakata tentang penambangan pasir dengan mesin sedot.
Pihak Pemkab sendiri sedah siap menjawab pertanyaan apapun tentang tindakan Pemkab untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang rusak akibat dampak mesin sedot pasir yang merusak sedimentasi dasar sungai.
Menurut Sugiyatno dari DPU Blora penambang pasir dianggap iolegal karena belum mempunyai ijin. “Jika diijinkanpun pasti dengan syarat-syarat tertentu,” tandasnya. Gubernur sendiri memberikan larangan terhadap penambang pasir sepanjang sungai bengawan Solo dengan mesin sedot karena daya sedotnya melampaui sedimentasi tanah dan secara biologis mematikan bioda air dan bibit ikan yang masih kecil.
UU Lingkungan hidup secara tegas memberikan hukuman bagi perusak lingkungan dengan UU LH no 23 tahun 67 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 10 M.
Ketika petugas membacakan UU itu sempat terjadi kegaduhan dari para penambang pasir karena menganggap hukuman itu tidak manusiawi. “Kami hanya bekerja untuk mencari makan kenapa sampai diancam hukuman seberat itu?” tanya salah seorang penambang, namun petugas yang membacakan UU itu tak bisa berbuat banyak karena memang UU nya jelas.
Suasana panas itu mereda ketika Kepala Saaatpol PP Blora Slamet Wiryanto, SE menjelaskan kepada para penambang tentang tugasnya untuk menegakkan peraturan. “Jika tidak ingin disebut ilegal maka segeralah mengurus ijin kepada pihak yang berwenang, tentang diijinkan atau tidak itu urusan mereka.
Kami hanya menjalankan tugas untuk mnertibkan dan menegakkan aturan,” tandasnya. Sebelum mendapatkan ijin itu para penambang tetap dilarang untuk menambang pasir dengan mesin sedot. (Agt)
Chanifah tentang Dewan
CEPU, SR.- Masalah dewan di Blora mengalami berbagai fase yang kadang membingungkan masyarakat awam bahkan dewan itu senidri banyak yang bingung. Masyarakat awam berharap terjadinya perubahan dengan terpilihnya dewan yang baru sementara dewan yang baru belum bisa menunjukkan kinerjanya karena belum juga dilantik.
Salah satu dewan terpilih dari dapil II Hj Siti Nur Chanifah mengakui hal itu. “Harapan masyarakat kepada dewan yang baru memang sangat besar, mayoritas menginginkan perubahan dn kinerja yang lebih baik daripada dewan yang baru,” ujarnya. Di TK Assalam Cepu, Jumat (14/8).
Saat ini jumlah wanita yang duduk di DPRD Blora meningkat menjadi 11 orang. Jumlah ini meskipun belum mencapai 30 % dari seluruh dewan di Blora namun diharapkan bisa mewarnai wakil rakyat itu menjadi lebih baik dan positif.
“Dewan yang perempuan dari Dapil II sudah sepakat untuk mngedepankan tanggung jawab dan menerima kruitikan dari pihak manapun. Masyarakat harus mengontrol DPR pilihannya namun harus sportif terhadap tindakannya, artinya jangan hanya bisa mengritik namun harus bisa bercermin terhadap tindakannya,” kata perempuan yang aktif di berbagai organisasi ini.
Chanifah mengharap perlu adanya penguatan jalinan komunikasi antara perempuan, LSM dan ormas lainnya sehingga tidak berkesan jalan sendiri-sendiri. Banyak kaum tertindas yang memerlukan bantuan terutama kaum wanita, dengan kerja sama yang baik antara pihak yang bersangkutan maka kaum tertindas akan berkurang, ungkapnya.
Sebagai dewan baru yang terpilih ia merasa sikap beberapa dewan yang lama kurang simpatik dan terkesan seenaknya sendiri. “Mungkin mereka meremehkan dewan yang baru terpilih meskipun demikian saya mohon doa dan kesempatan serta dukungan dalam mengemban amanah rakyat ini,” pungkasnya merendah. (Agt)
CEPU, SR.- Masalah dewan di Blora mengalami berbagai fase yang kadang membingungkan masyarakat awam bahkan dewan itu senidri banyak yang bingung. Masyarakat awam berharap terjadinya perubahan dengan terpilihnya dewan yang baru sementara dewan yang baru belum bisa menunjukkan kinerjanya karena belum juga dilantik.
Salah satu dewan terpilih dari dapil II Hj Siti Nur Chanifah mengakui hal itu. “Harapan masyarakat kepada dewan yang baru memang sangat besar, mayoritas menginginkan perubahan dn kinerja yang lebih baik daripada dewan yang baru,” ujarnya. Di TK Assalam Cepu, Jumat (14/8).
Saat ini jumlah wanita yang duduk di DPRD Blora meningkat menjadi 11 orang. Jumlah ini meskipun belum mencapai 30 % dari seluruh dewan di Blora namun diharapkan bisa mewarnai wakil rakyat itu menjadi lebih baik dan positif.
“Dewan yang perempuan dari Dapil II sudah sepakat untuk mngedepankan tanggung jawab dan menerima kruitikan dari pihak manapun. Masyarakat harus mengontrol DPR pilihannya namun harus sportif terhadap tindakannya, artinya jangan hanya bisa mengritik namun harus bisa bercermin terhadap tindakannya,” kata perempuan yang aktif di berbagai organisasi ini.
Chanifah mengharap perlu adanya penguatan jalinan komunikasi antara perempuan, LSM dan ormas lainnya sehingga tidak berkesan jalan sendiri-sendiri. Banyak kaum tertindas yang memerlukan bantuan terutama kaum wanita, dengan kerja sama yang baik antara pihak yang bersangkutan maka kaum tertindas akan berkurang, ungkapnya.
Sebagai dewan baru yang terpilih ia merasa sikap beberapa dewan yang lama kurang simpatik dan terkesan seenaknya sendiri. “Mungkin mereka meremehkan dewan yang baru terpilih meskipun demikian saya mohon doa dan kesempatan serta dukungan dalam mengemban amanah rakyat ini,” pungkasnya merendah. (Agt)
SR edisi 75 - PENDIKAN & OLAH RAGA
Main Lepas
Persikaba Mampu kalahkan Persiwa 3-2
BLORA, SR – Persikaba Blora, akhirnya bisa meraih kemenangan melawan tim besar yang berlaga dalam Idonesia Super liga (ISL) Persiwa Wamena 3-2 (2-0), saat pertandingan uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kridosono Blora, Kamis (20/8).
Kemenangan laskar Haryo Penangsang ini, tercipta lewat tendangan jarak jauh Hariyanto di menit 8, gagal ditangkap oleh Kiper Johan Charles. Dua gol lainnya diborong oleh striker Indriyanto Nugoro di menit 25 dan menit 64. Sekaligus sebagai gol perdana Indriyanto selama memperkuat Persikaba, yang disambut gembira oleh sekitar 1500 suporter yang memadati stadion.
Gol Perdana Indriyanto tercipta lewat sundulan setelah menerima umpan dari Sukisno, sementara gol kedua dari tendangan bebas, namun sempat diblok oleh kiper penganti Geri Mandagi namun bolanya masuk ke gawang.
Sepanjang pertadingan berlangsung sangat menarik, bahkan anak asuhab Bonggo Pribadi kali ini bermain lebih berani menyerang dan tampil konsisten, bahkan berkali-kali tekanan yang dilancarkan Budiyana, Bambang Harsoyo, dan Indriyanto yang berduet dengan Hariyanto mampu merepotkan gawang Persiwa.
Baru pada babak kedua, setelah masuknya Peter Rumaropen, Yohanes Kabasaimu, Isak Kanon, serta Gari Mandagi, pertahanan Budiyana dkk menjadi tertekan. Sebelum akhirnya gawang Persikaba yang di jaga Catur jebol oleh tendangan keras Vendy Mofu pada menit 55.
Lewat kerjasama yang manis antara Peter Romaropen, kembali Vendy Mofu mengoyak gawang catur untuk yang kedua kalinya setelah mengecoh barisan pertahanan yang digalang oleh Nugroho Andriyanto dan Feby Sofi membuat skor 3-2.
Sebenarnya nyaris saja Indriyanto membuat hattrik kalau saja tendangannya tidak digagalkan oleh kiper Gari Mandagi. Skor 3-2 tetap bertahan hingga wasit Slamet Kusdianto membunyikan peluit terakhir.
Asisten Manajer Persiwa Agus Santoso mengakui bahwa bukan hasil akhir yang dia inginkan, karena Persiwa baru melakukan tahap seleksi pemain. Termasuk ada 4 pemain asing dan satu kiper yang ikut seleksi dimainkan saat melawan Persikaba.
”Secara keseluruhan masih banyak kekurangan kalau melihat pertandingan hari ini, sekaligus dijadikan untuk seleksi pemain, masih ada waktu untuk persiapan,” kata Agus Santoso.
Menurut dia, sudah satu bulan ini Persiwa melakukan latihan di Malang. Merasa senang bisa diundang Persikaba untuk latihan uji coba.
Terpisah Pelatih Persikaba Bonggo Pribadi, cukup puas dengan kemenangan yang diraih anak asuhannya. Dia menilai pemain bermain lepas dan sudah tidak grogi lagi, hasilnya meski menghadapi tim yang dua level diatasnya bisa mengimbangi dan menunjukkan semangat untuk menang, akhirnya terbukti.
”Kali ini mereka bermain lepas, tanpa beban sehingga bisa mengimbangi, ini salah satu kuncinya, kali ini mental mereka sangat bagus,” ungkap mantan pelatih PSIS Semarang ini.
Kemenangan itu sekaligus menuntaskan dendam saat dikalahkan tim dari divisi utama Pro Duta Yogyakarat 1-2 saat uji coba yang dilaksanakan, Jum’at (14/8). (Gie)
Persikaba Mampu kalahkan Persiwa 3-2
BLORA, SR – Persikaba Blora, akhirnya bisa meraih kemenangan melawan tim besar yang berlaga dalam Idonesia Super liga (ISL) Persiwa Wamena 3-2 (2-0), saat pertandingan uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kridosono Blora, Kamis (20/8).
Kemenangan laskar Haryo Penangsang ini, tercipta lewat tendangan jarak jauh Hariyanto di menit 8, gagal ditangkap oleh Kiper Johan Charles. Dua gol lainnya diborong oleh striker Indriyanto Nugoro di menit 25 dan menit 64. Sekaligus sebagai gol perdana Indriyanto selama memperkuat Persikaba, yang disambut gembira oleh sekitar 1500 suporter yang memadati stadion.
Gol Perdana Indriyanto tercipta lewat sundulan setelah menerima umpan dari Sukisno, sementara gol kedua dari tendangan bebas, namun sempat diblok oleh kiper penganti Geri Mandagi namun bolanya masuk ke gawang.
Sepanjang pertadingan berlangsung sangat menarik, bahkan anak asuhab Bonggo Pribadi kali ini bermain lebih berani menyerang dan tampil konsisten, bahkan berkali-kali tekanan yang dilancarkan Budiyana, Bambang Harsoyo, dan Indriyanto yang berduet dengan Hariyanto mampu merepotkan gawang Persiwa.
Baru pada babak kedua, setelah masuknya Peter Rumaropen, Yohanes Kabasaimu, Isak Kanon, serta Gari Mandagi, pertahanan Budiyana dkk menjadi tertekan. Sebelum akhirnya gawang Persikaba yang di jaga Catur jebol oleh tendangan keras Vendy Mofu pada menit 55.
Lewat kerjasama yang manis antara Peter Romaropen, kembali Vendy Mofu mengoyak gawang catur untuk yang kedua kalinya setelah mengecoh barisan pertahanan yang digalang oleh Nugroho Andriyanto dan Feby Sofi membuat skor 3-2.
Sebenarnya nyaris saja Indriyanto membuat hattrik kalau saja tendangannya tidak digagalkan oleh kiper Gari Mandagi. Skor 3-2 tetap bertahan hingga wasit Slamet Kusdianto membunyikan peluit terakhir.
Asisten Manajer Persiwa Agus Santoso mengakui bahwa bukan hasil akhir yang dia inginkan, karena Persiwa baru melakukan tahap seleksi pemain. Termasuk ada 4 pemain asing dan satu kiper yang ikut seleksi dimainkan saat melawan Persikaba.
”Secara keseluruhan masih banyak kekurangan kalau melihat pertandingan hari ini, sekaligus dijadikan untuk seleksi pemain, masih ada waktu untuk persiapan,” kata Agus Santoso.
Menurut dia, sudah satu bulan ini Persiwa melakukan latihan di Malang. Merasa senang bisa diundang Persikaba untuk latihan uji coba.
Terpisah Pelatih Persikaba Bonggo Pribadi, cukup puas dengan kemenangan yang diraih anak asuhannya. Dia menilai pemain bermain lepas dan sudah tidak grogi lagi, hasilnya meski menghadapi tim yang dua level diatasnya bisa mengimbangi dan menunjukkan semangat untuk menang, akhirnya terbukti.
”Kali ini mereka bermain lepas, tanpa beban sehingga bisa mengimbangi, ini salah satu kuncinya, kali ini mental mereka sangat bagus,” ungkap mantan pelatih PSIS Semarang ini.
Kemenangan itu sekaligus menuntaskan dendam saat dikalahkan tim dari divisi utama Pro Duta Yogyakarat 1-2 saat uji coba yang dilaksanakan, Jum’at (14/8). (Gie)
Tidak masuk Terget Justru raih 2 Perunggu
BLORA, SR.- Prestasi yang cukup membanggakan bagi Blora, dalam keikutsertaanya porprov yang berkahir pecan lalu.
Seperti diketahui hasil akhir porprov Blora menduduki ranking 8 dari 35 kota/kabupaten . Kontingen Blora mampu mendapatkan 19 emas 24 perak 30 perunggu dengan nilai 235. Nilai tersebut sama dengan kabupaten Klaten namun kalah dalam selisih emas.
Perbakin Salah satu Cabang olah raga yang baru dan tidak ditarget KONI Blora justru mampu menyumbangkan medali. “Walau hanya 2 medali perunggu, menurut kami sangat praktise mengingat, cabor ini baru dan tidak nominasi medali oleh KONI,” kata ketua Perbakin Blora, Suryanto.
Untuk itulah sebagai ucapan syukur dirinya beserta pengurus dan atlit Kamis lalu mengadakan syukuran dihalaman rumahnya.
Disamping syukuran tersebut dalam orasinya Suryanto meminta agar 2 medali perunggu tersebut dijadikan dasar untuk mengejar medali emas pada even mendatang.
“Awal yang baik untuk langkah kita kedepan agar lebih baik dari saat ini,” jelas Suryanto.(Roes)
BLORA, SR.- Prestasi yang cukup membanggakan bagi Blora, dalam keikutsertaanya porprov yang berkahir pecan lalu.
Seperti diketahui hasil akhir porprov Blora menduduki ranking 8 dari 35 kota/kabupaten . Kontingen Blora mampu mendapatkan 19 emas 24 perak 30 perunggu dengan nilai 235. Nilai tersebut sama dengan kabupaten Klaten namun kalah dalam selisih emas.
Perbakin Salah satu Cabang olah raga yang baru dan tidak ditarget KONI Blora justru mampu menyumbangkan medali. “Walau hanya 2 medali perunggu, menurut kami sangat praktise mengingat, cabor ini baru dan tidak nominasi medali oleh KONI,” kata ketua Perbakin Blora, Suryanto.
Untuk itulah sebagai ucapan syukur dirinya beserta pengurus dan atlit Kamis lalu mengadakan syukuran dihalaman rumahnya.
Disamping syukuran tersebut dalam orasinya Suryanto meminta agar 2 medali perunggu tersebut dijadikan dasar untuk mengejar medali emas pada even mendatang.
“Awal yang baik untuk langkah kita kedepan agar lebih baik dari saat ini,” jelas Suryanto.(Roes)
Mobil Pintar untuk Gali Potensi Desa
BLORA, SR.- Mobil pintar yakni sebuah mobil keliling yang berisi tentang buku perpustakaan dan internet mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal ini terbukti saat didesa Beji kecamatan Kunduran, antusias warga, mulai dari pelajar hingga orang tua mengujungi mobil pintar yang menyertai Bupati dalam kunjungannya ke daerah.
Khususnya para pelajar mereka mendatangi mobil pintar tersebut semata-mata untuk mengenal lebih dekat dengan internet. Disamping itu membaca buku perpustakaan yang ada dan sebagian melihat vedio yang diputar di mobil itu.
“Saya ingin tahu mobil katanya dilengkapi internetnya, setelah aku buktikan memang benar,” kata Edi siswa SD yang ikut menyambut kedatangan Bupati Blora (13/8) lalu.
Program yang diluncurkan Dinas Pendidsikan Blora melalui UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pimpinan Drs Sarjono ini, memang mengundang kagum sebagian besar warga desa.
Disamping itu salah satu pengenalan tehnologi internert dipedesaan, SKB juga pembelajaran warga keaksaraan dan ketrampilan Boga. “Untuk ketrampilan Boga kami menggali potensi yang ada didesa tersebut kemudian untuk dikembangkan. Meliputi juga cara pemasaran produk desa tersebut,” ungkap Sarjono.
Sedang untuk Pembelajaran warga keaksaraan menurut Sarjono, SKB mendatangkan Guru yang mengerti psikologi orang tua.
Sementara Bupati Blora Yudhi Sancoyo dalam sambutanya, mengucapkan sangat bangga terhadap antusias warga terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan ini. “Saya bangga terhadap saudara-saudara, walau didesa namun kemajuan tehnologi saudara tak mau ketinggalan dengan yang dikota,” katanya.
Untuk itulah Yudhi berharap dengan diadakannya program ini, semangat masyarakat guna mengikuti sekaligus mensukseskan kegiatan ini tetap terjaga.
“Manfaatkan semua fasilitas yang disediakan pemerintah. guna meningkatkan ketrampilan saudara dan anak-anak saudara. Karena semuanya itu toh demi kemajuan diri sendiri dan daerah saudara,” tegas Yudhi. (Roes)
Hal ini terbukti saat didesa Beji kecamatan Kunduran, antusias warga, mulai dari pelajar hingga orang tua mengujungi mobil pintar yang menyertai Bupati dalam kunjungannya ke daerah.
Khususnya para pelajar mereka mendatangi mobil pintar tersebut semata-mata untuk mengenal lebih dekat dengan internet. Disamping itu membaca buku perpustakaan yang ada dan sebagian melihat vedio yang diputar di mobil itu.
“Saya ingin tahu mobil katanya dilengkapi internetnya, setelah aku buktikan memang benar,” kata Edi siswa SD yang ikut menyambut kedatangan Bupati Blora (13/8) lalu.
Program yang diluncurkan Dinas Pendidsikan Blora melalui UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pimpinan Drs Sarjono ini, memang mengundang kagum sebagian besar warga desa.
Disamping itu salah satu pengenalan tehnologi internert dipedesaan, SKB juga pembelajaran warga keaksaraan dan ketrampilan Boga. “Untuk ketrampilan Boga kami menggali potensi yang ada didesa tersebut kemudian untuk dikembangkan. Meliputi juga cara pemasaran produk desa tersebut,” ungkap Sarjono.
Sedang untuk Pembelajaran warga keaksaraan menurut Sarjono, SKB mendatangkan Guru yang mengerti psikologi orang tua.
Sementara Bupati Blora Yudhi Sancoyo dalam sambutanya, mengucapkan sangat bangga terhadap antusias warga terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan ini. “Saya bangga terhadap saudara-saudara, walau didesa namun kemajuan tehnologi saudara tak mau ketinggalan dengan yang dikota,” katanya.
Untuk itulah Yudhi berharap dengan diadakannya program ini, semangat masyarakat guna mengikuti sekaligus mensukseskan kegiatan ini tetap terjaga.
“Manfaatkan semua fasilitas yang disediakan pemerintah. guna meningkatkan ketrampilan saudara dan anak-anak saudara. Karena semuanya itu toh demi kemajuan diri sendiri dan daerah saudara,” tegas Yudhi. (Roes)
Gaet Siswa dengan Jurusan Tehnik Komputer Jaringan
BLORA, SR.- Gebrakan baru muncul dari SMK Ma’arif Blora, yakni menggabungkan antara Tehnik dan Menejemen Komputer ternyata membuahkan hasil.
Terbukti di awal tahun pendidikan sebulan yang lalu, berhasil menggaet 40 siswa terpilih dari 63 pendaftar pada jurusan Tehnik Komputer Jaringan ini.
Menurut Kasek H. Suratman dengan jurusan baru ini, nantinya para lulusan SMK Ma’arif dapat bersaing dengan sekolah tehnik dalam bursa tenaga kerja.
“Tujuan utama adalah agar para lulusan nantinya dapat mengikuti tehnologi yang selalu berkembang, sehingga peluang bersaing dengan lulusan dari sekolah lain lebih menjanjikan,” kata Suratman.
Dia juga menjelaskan bahwa sekolahnya yang telah berdiri sejak tahun 1995 semata-mata buka mencari profit saja, namun juga membantu siswa tidak mampu dengan membebaskan pembiayaannya.
“Sejalan dengan program pemerintah, kami juga menggratiskan siswa yang tidak mampu dan juga memberika bea siswa bagi siswa berprestasi pada sekolah kami,” jelasnya.
Saat ditanya berapa siswa sekolah yang digratiskan, Suratman mengatakan setiap tahunnya minimal mengratiskan 10 siswa yatim piatu yang dibebaskan dari segala bentuk pembayaran disekolahnya.
Dari segi tenaga pendidik terdapat 37 Guru, sedang yang sudah bersertifikasi sebanyak 13 guru. Mereka yang siap mengajar sekitar 703 siswa, yang terbagi di tiga jurusan.
“Unggulan kami tetap jurusan Akuntansi, akan tetapi jurusan Menejemen Komputer Jaringan nantinya akan menjadi alternatif unggulan lain ditahun mendatang,” tambah Suratman. (Roes)
BLORA, SR.- Gebrakan baru muncul dari SMK Ma’arif Blora, yakni menggabungkan antara Tehnik dan Menejemen Komputer ternyata membuahkan hasil.
Terbukti di awal tahun pendidikan sebulan yang lalu, berhasil menggaet 40 siswa terpilih dari 63 pendaftar pada jurusan Tehnik Komputer Jaringan ini.
Menurut Kasek H. Suratman dengan jurusan baru ini, nantinya para lulusan SMK Ma’arif dapat bersaing dengan sekolah tehnik dalam bursa tenaga kerja.
“Tujuan utama adalah agar para lulusan nantinya dapat mengikuti tehnologi yang selalu berkembang, sehingga peluang bersaing dengan lulusan dari sekolah lain lebih menjanjikan,” kata Suratman.
Dia juga menjelaskan bahwa sekolahnya yang telah berdiri sejak tahun 1995 semata-mata buka mencari profit saja, namun juga membantu siswa tidak mampu dengan membebaskan pembiayaannya.
“Sejalan dengan program pemerintah, kami juga menggratiskan siswa yang tidak mampu dan juga memberika bea siswa bagi siswa berprestasi pada sekolah kami,” jelasnya.
Saat ditanya berapa siswa sekolah yang digratiskan, Suratman mengatakan setiap tahunnya minimal mengratiskan 10 siswa yatim piatu yang dibebaskan dari segala bentuk pembayaran disekolahnya.
Dari segi tenaga pendidik terdapat 37 Guru, sedang yang sudah bersertifikasi sebanyak 13 guru. Mereka yang siap mengajar sekitar 703 siswa, yang terbagi di tiga jurusan.
“Unggulan kami tetap jurusan Akuntansi, akan tetapi jurusan Menejemen Komputer Jaringan nantinya akan menjadi alternatif unggulan lain ditahun mendatang,” tambah Suratman. (Roes)
SR edisi 75 - REMBANG-KUDUS-GROBOGAN-SEMARANG-KENDAL
Meriam Kuno ditemukan
REMBANG, SR- Tanpa sengaja beberapa petani garam di Desa Punjulharjo yang sedang menggali parit untuk mengairi lahan tambak menemukan benda peninggalan sejarah berupa besi yang diperkirakan sebagai ujung dari moncong meriam kuno.
Tempat penemuan hanya berjarak sekitar 300 meter timur laut dari lokasi situs kapal kuno Punjulharjo yang saat ini telah ditangani oleh pihak berwenang.
Ikhsan (44), saksi mata penemuan, menuturkan kepada beberapa wartawan, seminggu lalu sejumlah petani tambak menemukan sebuah besi tua yang berbentuk pipa saat menggali parit .
''Besinya itu menyerupai moncong meriam,'' ungkapnya saat berada di sekitar lokasi penemuan.
Demikian juga dengan Nursalim, kepala Desa Punjulharjo, mengungkapkan, secara keseluruhan benda yang masih terpendam di dalam parit ini tidak terlihat secara utuh. ''Selain masih berada di dalam tanah, lokasi penemuan juga tergenang air tambak,'' jelasnya.
Perkiraan Warga desa ketebalan besi yang terkubur itu sekitar 2,5 cm dengan panjang 3-3,5 m. Sementara itu, diameter lubang besi sepanjang 3 cm.
Nursalim juga menambahkan, setelah mendapat laporan penemuan dari warga, pihaknya langsung meminta untuk menjaga lokasi itu. (Roes)
Kelompok Berjubah Resahkan Warga
REMBANG, SR- Belakangan ini sejumlah warga beberapa desa di Rembang merasa khawatir dan resah dengan munculnya kelompok syiar agama Islam. Karena penampilan mereka eksklusif dan berjubah. Mereka datang berkelompok terdiri sekitar 10 orang, kemudian tidur dan masak di masjid atau musala di mana mereka mekakukan kegiatan, yaitu syiar agama Islam.
Sejauh ini mereka telah melakukan kegiatan syiar di musala Dukuh Sono, Desa Waru, sebuah musala di Desa Pandean dan di Masjid Desa Pasarbanggi, semuanya di Rembang Kota.
Kelompok pertama datang di musala Dukuh Sono minggu lalu. Mereka minta izin pada takmir musala setempat untuk melakukan syiar di Dukuh Sono selama tiga hari. Anggota kelompok tersebut diketahui juga warga Rembang, bahkan beberapa warga Sono sudah mengenalnya.
Setelah mereka melakukan kegiatan, warga mulai resah karena mereka mlawang dan minta kepada warga agar menjalankan salat di musala. Karena kegiatannya tidak lazim seperti para kiai, warga Sono dan sekitarnya mulai resah.
”Kami memberi waktu selama tiga hari sesuai izin mereka, jika tiga hari mereka tidak angkat kaki terpaksa kami usir,” ujar Imron Rosyadi, salah seorang tokoh masyarakat Sono.
Kelompok lain sempat berdakwah di salah satu musala di sebelah utara Alun-alun Rembang. Mereka merupakan jamaah tablig yang berasal dari Pamotan, Pancur, Banyudono dan ada pula yang datang dari Semarang. Keberadaaan mereka juga sempat didatangi aparat kepolisian, setelah dilaporkan oleh warga Desa Pandean.
Dan satu kelompok terrakhir melakukan kegiatan yang sama di masjid Desa Pasarbanggi. Kelompok ini datang dari Nusatenggara Barat.
Kapolsek Kota Rembang AKP Isnaeni kepada sejumlah wartawan mengemukakan, sejauh ini memang belum diketahui apakah ajaran mereka menyimpang atau tidak.
Namun pihaknya harus bergerak cepat untuk melakukan pendekatan, sehingga jangan sampai muncul konflik di tengah masyarakat. Apalagi kedatangan kelompok jamaah tabliq ini juga tidak sepengetahuan pihak desa setempat.
”Setelah dilakukan pendataan, akhirnya kedua kelompok jamaah tersebut pergi membubarkan diri,” kata Isnaeni.
Kapolsek juga berharap masyarakat lebih berperan aktif apabila mengetahui kegiatan kelompok eksklusif atau berbeda.(Roes)
REMBANG, SR- Tanpa sengaja beberapa petani garam di Desa Punjulharjo yang sedang menggali parit untuk mengairi lahan tambak menemukan benda peninggalan sejarah berupa besi yang diperkirakan sebagai ujung dari moncong meriam kuno.
Tempat penemuan hanya berjarak sekitar 300 meter timur laut dari lokasi situs kapal kuno Punjulharjo yang saat ini telah ditangani oleh pihak berwenang.
Ikhsan (44), saksi mata penemuan, menuturkan kepada beberapa wartawan, seminggu lalu sejumlah petani tambak menemukan sebuah besi tua yang berbentuk pipa saat menggali parit .
''Besinya itu menyerupai moncong meriam,'' ungkapnya saat berada di sekitar lokasi penemuan.
Demikian juga dengan Nursalim, kepala Desa Punjulharjo, mengungkapkan, secara keseluruhan benda yang masih terpendam di dalam parit ini tidak terlihat secara utuh. ''Selain masih berada di dalam tanah, lokasi penemuan juga tergenang air tambak,'' jelasnya.
Perkiraan Warga desa ketebalan besi yang terkubur itu sekitar 2,5 cm dengan panjang 3-3,5 m. Sementara itu, diameter lubang besi sepanjang 3 cm.
Nursalim juga menambahkan, setelah mendapat laporan penemuan dari warga, pihaknya langsung meminta untuk menjaga lokasi itu. (Roes)
Kelompok Berjubah Resahkan Warga
REMBANG, SR- Belakangan ini sejumlah warga beberapa desa di Rembang merasa khawatir dan resah dengan munculnya kelompok syiar agama Islam. Karena penampilan mereka eksklusif dan berjubah. Mereka datang berkelompok terdiri sekitar 10 orang, kemudian tidur dan masak di masjid atau musala di mana mereka mekakukan kegiatan, yaitu syiar agama Islam.
Sejauh ini mereka telah melakukan kegiatan syiar di musala Dukuh Sono, Desa Waru, sebuah musala di Desa Pandean dan di Masjid Desa Pasarbanggi, semuanya di Rembang Kota.
Kelompok pertama datang di musala Dukuh Sono minggu lalu. Mereka minta izin pada takmir musala setempat untuk melakukan syiar di Dukuh Sono selama tiga hari. Anggota kelompok tersebut diketahui juga warga Rembang, bahkan beberapa warga Sono sudah mengenalnya.
Setelah mereka melakukan kegiatan, warga mulai resah karena mereka mlawang dan minta kepada warga agar menjalankan salat di musala. Karena kegiatannya tidak lazim seperti para kiai, warga Sono dan sekitarnya mulai resah.
”Kami memberi waktu selama tiga hari sesuai izin mereka, jika tiga hari mereka tidak angkat kaki terpaksa kami usir,” ujar Imron Rosyadi, salah seorang tokoh masyarakat Sono.
Kelompok lain sempat berdakwah di salah satu musala di sebelah utara Alun-alun Rembang. Mereka merupakan jamaah tablig yang berasal dari Pamotan, Pancur, Banyudono dan ada pula yang datang dari Semarang. Keberadaaan mereka juga sempat didatangi aparat kepolisian, setelah dilaporkan oleh warga Desa Pandean.
Dan satu kelompok terrakhir melakukan kegiatan yang sama di masjid Desa Pasarbanggi. Kelompok ini datang dari Nusatenggara Barat.
Kapolsek Kota Rembang AKP Isnaeni kepada sejumlah wartawan mengemukakan, sejauh ini memang belum diketahui apakah ajaran mereka menyimpang atau tidak.
Namun pihaknya harus bergerak cepat untuk melakukan pendekatan, sehingga jangan sampai muncul konflik di tengah masyarakat. Apalagi kedatangan kelompok jamaah tabliq ini juga tidak sepengetahuan pihak desa setempat.
”Setelah dilakukan pendataan, akhirnya kedua kelompok jamaah tersebut pergi membubarkan diri,” kata Isnaeni.
Kapolsek juga berharap masyarakat lebih berperan aktif apabila mengetahui kegiatan kelompok eksklusif atau berbeda.(Roes)
Kerugikan Negara Rp186,68 Miliar akibat Korupsi di Jateng
SEMARANG, SR- Tak kurang dari 116 kasus korupsi ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di sejumlah daerah di Jateng selama kurun waktu 2007 - 2009. Total kerugian negara akibat praktik korupsi selama hampir tiga tahun tersebut mencapai Rp186,68 miliar.
Untuk tahun ini saja, BPKP Jateng menemukan 30 kasus tindak pidana korupsi. Rinciannya, 11 kasus diantaranya telah diaudit investigasi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20,31 miliar. Sedang 19 kasus sisanya kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp33,87 miliar. Sehingga total kerugian keuangan negara tahun ini senilai Rp54,18 miliar.
"Temuan BPKP Jawa Tengah tersebut sudah disampaikan ke aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini kepolisan dan kejaksaan," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng
Arzul Andaliza mengatakan saat acara serah terima jabatan ke pejabat yang baru Muchtar Husein, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, minggu lalu.
Arzul memaparkan, rinciannya untuk kasus korupsi sepanjang tahun 2007 - 2009, audit investigasi 49 kasus dengan nilai kerugian Rp109,58 miliar. Sedang perhitungan kerugian keuangan negara dari 67 kasus korupsi lainnya senilai Rp77 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2009 ini, hingga Agustus, BPKP Jateng sedang menangani 16 kasus perkara korupsi di sejumlah daerah di Jateng mulai dari Demak hingga Banjarnegara. Materi kasus-kasus ini beragam, ada yang berupa proyek pembangunan jalan seperti yang terjadi di Purwodadi, pengadaan alat kesehatan seperti yang terjadi di Kebumen atau kasus pengadaan pakaian dinas seperti yang terjadi di Pekalongan.
"Sebanyak 16 kasus ini masih ditangani, jadi kerugian negara berapa belum diketahui," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Bibit Waluyo berharap kasus korupsi di Jateng dapat berkurang di masa kepemimpinannya. Bibit mengatakan, saat ini lembaga pengawasan sudah berlapis, mulai Bawasda, BPK, BPKP, KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga lainnya.
"Saya juga heran, kok masih saja ada yang lolos," ujarnya, dalam acara yang dihadiri semua Bupati dan Wali Kota tersebut.
Gubernur juga berpesan pada para kepala daerah di jajarannya untuk memantau penggunaan uang negara sampai ke tingkat desa. Apalagi, dalam waktu dekat Pemprov Jateng menggelontorkan dana Rp 100 juta di semua desa yang dianggap tertinggal di Jateng. Untuk tahap pertama ini, sebanyak 350 desa di Jateng akan menerima bantuan tersebut. "Saya minta semuanya mengawasi penggunaannya. Sebab kita ingin dengan uang itu desa menjadi sejahtera, bukan sebaliknya," jelasnya.
Dalam sertijab tersebut, Muchtar Husein menggantikan Arzul Andaliza menempati jabatan baru di BPKP pusat pada divisi pengawas BUMD se-Indonesia. Sedangkan pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jateng. (Roes)
SEMARANG, SR- Tak kurang dari 116 kasus korupsi ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di sejumlah daerah di Jateng selama kurun waktu 2007 - 2009. Total kerugian negara akibat praktik korupsi selama hampir tiga tahun tersebut mencapai Rp186,68 miliar.
Untuk tahun ini saja, BPKP Jateng menemukan 30 kasus tindak pidana korupsi. Rinciannya, 11 kasus diantaranya telah diaudit investigasi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20,31 miliar. Sedang 19 kasus sisanya kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp33,87 miliar. Sehingga total kerugian keuangan negara tahun ini senilai Rp54,18 miliar.
"Temuan BPKP Jawa Tengah tersebut sudah disampaikan ke aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini kepolisan dan kejaksaan," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng
Arzul Andaliza mengatakan saat acara serah terima jabatan ke pejabat yang baru Muchtar Husein, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, minggu lalu.
Arzul memaparkan, rinciannya untuk kasus korupsi sepanjang tahun 2007 - 2009, audit investigasi 49 kasus dengan nilai kerugian Rp109,58 miliar. Sedang perhitungan kerugian keuangan negara dari 67 kasus korupsi lainnya senilai Rp77 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2009 ini, hingga Agustus, BPKP Jateng sedang menangani 16 kasus perkara korupsi di sejumlah daerah di Jateng mulai dari Demak hingga Banjarnegara. Materi kasus-kasus ini beragam, ada yang berupa proyek pembangunan jalan seperti yang terjadi di Purwodadi, pengadaan alat kesehatan seperti yang terjadi di Kebumen atau kasus pengadaan pakaian dinas seperti yang terjadi di Pekalongan.
"Sebanyak 16 kasus ini masih ditangani, jadi kerugian negara berapa belum diketahui," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Bibit Waluyo berharap kasus korupsi di Jateng dapat berkurang di masa kepemimpinannya. Bibit mengatakan, saat ini lembaga pengawasan sudah berlapis, mulai Bawasda, BPK, BPKP, KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga lainnya.
"Saya juga heran, kok masih saja ada yang lolos," ujarnya, dalam acara yang dihadiri semua Bupati dan Wali Kota tersebut.
Gubernur juga berpesan pada para kepala daerah di jajarannya untuk memantau penggunaan uang negara sampai ke tingkat desa. Apalagi, dalam waktu dekat Pemprov Jateng menggelontorkan dana Rp 100 juta di semua desa yang dianggap tertinggal di Jateng. Untuk tahap pertama ini, sebanyak 350 desa di Jateng akan menerima bantuan tersebut. "Saya minta semuanya mengawasi penggunaannya. Sebab kita ingin dengan uang itu desa menjadi sejahtera, bukan sebaliknya," jelasnya.
Dalam sertijab tersebut, Muchtar Husein menggantikan Arzul Andaliza menempati jabatan baru di BPKP pusat pada divisi pengawas BUMD se-Indonesia. Sedangkan pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jateng. (Roes)
GROBOGAN RAIH TIGA PENGHARGAAN
GROBOGAN, SR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan pada tahun 2009 ini, kembali menorehkan prestasi. Berupa penghargaan di tiga bidang yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, saat peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpanglima, Semarang.
Tiga penghargaan kepada Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH.Diantara penghargaan itu adalah :
Penghargaan pertama adalah keberhasilan Kelompok Petani Ngudi Luhur, Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan dalam mengelola pertanian secara maksimal.
Penghargaan kedua adalah Manggala Karya Kencana yang diberikan kepada bupati atas keberhasilannya dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Grobogan.
Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,.dan KB di 19 kecamatan pada tahun 2009 mencapai 35.475 peserta.
Dan yang terakhir adalah penghargaan atas nama Jaswadi, seorang petugas inseminasi Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), sebagai petugas lapangan terbaik.Karena Pak Jaswadi sebagai petugas inseminasi Disnakkan dinilai berhasil dalam menjalankan tugas, penghargaan itu pantas diberikan kepadanya, kata Kabag Humas setda kabupaten Grobogan Agung Sutanto seusai upacara penyerahan penghargaan.(@wang)
GROBOGAN, SR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan pada tahun 2009 ini, kembali menorehkan prestasi. Berupa penghargaan di tiga bidang yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, saat peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpanglima, Semarang.
Tiga penghargaan kepada Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH.Diantara penghargaan itu adalah :
Penghargaan pertama adalah keberhasilan Kelompok Petani Ngudi Luhur, Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan dalam mengelola pertanian secara maksimal.
Penghargaan kedua adalah Manggala Karya Kencana yang diberikan kepada bupati atas keberhasilannya dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Grobogan.
Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,.dan KB di 19 kecamatan pada tahun 2009 mencapai 35.475 peserta.
Dan yang terakhir adalah penghargaan atas nama Jaswadi, seorang petugas inseminasi Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), sebagai petugas lapangan terbaik.Karena Pak Jaswadi sebagai petugas inseminasi Disnakkan dinilai berhasil dalam menjalankan tugas, penghargaan itu pantas diberikan kepadanya, kata Kabag Humas setda kabupaten Grobogan Agung Sutanto seusai upacara penyerahan penghargaan.(@wang)
Penderita ISPA meningkat
GROBOGAN, SR- Kondisi cuaca yang ekstrem di musim kemarau kali ini, di mana siang hari sangat terik dan udara dingin di malam hari, menyebabkan penderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Kabupaten Grobogan capai 11.005 orang.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Bambang Pudjianto melalui Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkunagn (P2&PL), dr Johari Angkasa, Rabu (26/8), sebagian besar penderita adalah anak-anak.
”Memang meningkat tajam, ini dilihat dari jumlah penderita ISPA yang berobat di RSUD dr R Soedjati Purwodadi dan 30 Puskesmas di Kabupaten Grobogan,” kata dr Johari.
Diakui Johari, sebagian besar penderita adalah anak-anak karena menurunnya kondisi daya tahan tubuh saat musim kemarau seperti sekarang ini. Di mana cuaca sangat ekstrem sehingga melemahkan daya tahan tubuh manusia.
Adapun gejala yang sering muncul saat diserang ISPA adalah, demam dan flu juga disertai batuk. Menurut Johari, jika tidak secepatnya diobati, maka penyakit ini akan membahayakan.
Cepatnya penyebaran ISPA, tambah Johari, selain karena faktor cuaca yang ekstrem juga kebersihan lingkungan yang kurang terjaga selama musim kemarau ini. Belum lagi asupan vitamin yang tidak terjaga.
”Pencegahannya sebenarnya mudah dilakukan, yakni dengan memperhatikan asupan gizi dan vitamin dalam makanan, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan dan diimbangi banyak istirahat bagi penderita,” ungkap Johari.
Mengenai kasus ISPA di Kabupaten Grobogan, diakui Johari memang terhitung tinggi. Terutama saat memasuki musim kemarau seperti ini. Tahun 2008 lalu, penderita ISPA mencapai 22.000 penderita.
”Memang risiko kematian akibat serangan penyakit ISPA kecil. Namun masyarakat tetap harus menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau yang kebetulan juga bersamaan dengan ibadah Puasa,” tandas Johari.(Roes)
GROBOGAN, SR- Kondisi cuaca yang ekstrem di musim kemarau kali ini, di mana siang hari sangat terik dan udara dingin di malam hari, menyebabkan penderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Kabupaten Grobogan capai 11.005 orang.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Bambang Pudjianto melalui Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkunagn (P2&PL), dr Johari Angkasa, Rabu (26/8), sebagian besar penderita adalah anak-anak.
”Memang meningkat tajam, ini dilihat dari jumlah penderita ISPA yang berobat di RSUD dr R Soedjati Purwodadi dan 30 Puskesmas di Kabupaten Grobogan,” kata dr Johari.
Diakui Johari, sebagian besar penderita adalah anak-anak karena menurunnya kondisi daya tahan tubuh saat musim kemarau seperti sekarang ini. Di mana cuaca sangat ekstrem sehingga melemahkan daya tahan tubuh manusia.
Adapun gejala yang sering muncul saat diserang ISPA adalah, demam dan flu juga disertai batuk. Menurut Johari, jika tidak secepatnya diobati, maka penyakit ini akan membahayakan.
Cepatnya penyebaran ISPA, tambah Johari, selain karena faktor cuaca yang ekstrem juga kebersihan lingkungan yang kurang terjaga selama musim kemarau ini. Belum lagi asupan vitamin yang tidak terjaga.
”Pencegahannya sebenarnya mudah dilakukan, yakni dengan memperhatikan asupan gizi dan vitamin dalam makanan, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan dan diimbangi banyak istirahat bagi penderita,” ungkap Johari.
Mengenai kasus ISPA di Kabupaten Grobogan, diakui Johari memang terhitung tinggi. Terutama saat memasuki musim kemarau seperti ini. Tahun 2008 lalu, penderita ISPA mencapai 22.000 penderita.
”Memang risiko kematian akibat serangan penyakit ISPA kecil. Namun masyarakat tetap harus menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau yang kebetulan juga bersamaan dengan ibadah Puasa,” tandas Johari.(Roes)
SAERI, SEBAGIAN HIDUPNYA UNTUK MENGABDI
KENDAL, SR- Saeri (61 th), sosok pria berperawakan kecil menatap tajam langit langit kantor Kelurahan Desa Ngargosari kecamatan Sukorejo. Tak terasa sudah 41 tahun dirinya mengabdi dan melayani masyarakat desa Ngargosari Sukorejo. Saat ini dia dia tercatat sebagai perangkat desa urusan Kesra di desa setempat.
Saat SR menemui dikantornya dia menceritakan bahwa motivasi menjadi perangkat desa adalah semata mata untuk beribadah. Dirinya merasa bangga bila dalam hidupnya dapat melayani masyarakat. “Kulakukan pekerjaan ini dengan ikhlas “ tutur Saeri.
Diakuinya bahwa selama menjadi perangkat desa’ kehidupanya hanya pas pasan, maklumlah tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Sawah yang diterima sebagai imbalan pekerjaannya seluas ½ Ha pun diolah sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Kalau dijual tahunan lakunya sangat murah, tidak cukup untuk membiayai keluarganya.
Seiring dengan perjalanan waktu, Saeri pun merasa bangga atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memberikan penghasilan tambahan bagi Perangkat Desa. Saat ini dia dan rekan rekanya mendapatkan tambahan dari Pemda tiap bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. “Alkhamdullillah mas nasib para perangkat telah dipikirkan oleh pemerintah, sehingga perekonomian keluarga bisa terangkat” tambah Saeri.
Sebelum ada tambahan penghasilan dari Pemda, dia selalu hutang kesana kemari untuk membiayai keluarganya, dan hutang itu akan dibayar manakala musim panen tiba. Kehidupan semacam ini dialakukan selama bertahun tahun. Namun sejak menerima panghasilan tambahan kehidupanya mulai berubah, saat ini tidak lagi hutang kepada orang lain. (imam)
KENDAL, SR- Saeri (61 th), sosok pria berperawakan kecil menatap tajam langit langit kantor Kelurahan Desa Ngargosari kecamatan Sukorejo. Tak terasa sudah 41 tahun dirinya mengabdi dan melayani masyarakat desa Ngargosari Sukorejo. Saat ini dia dia tercatat sebagai perangkat desa urusan Kesra di desa setempat.
Saat SR menemui dikantornya dia menceritakan bahwa motivasi menjadi perangkat desa adalah semata mata untuk beribadah. Dirinya merasa bangga bila dalam hidupnya dapat melayani masyarakat. “Kulakukan pekerjaan ini dengan ikhlas “ tutur Saeri.
Diakuinya bahwa selama menjadi perangkat desa’ kehidupanya hanya pas pasan, maklumlah tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Sawah yang diterima sebagai imbalan pekerjaannya seluas ½ Ha pun diolah sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Kalau dijual tahunan lakunya sangat murah, tidak cukup untuk membiayai keluarganya.
Seiring dengan perjalanan waktu, Saeri pun merasa bangga atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memberikan penghasilan tambahan bagi Perangkat Desa. Saat ini dia dan rekan rekanya mendapatkan tambahan dari Pemda tiap bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. “Alkhamdullillah mas nasib para perangkat telah dipikirkan oleh pemerintah, sehingga perekonomian keluarga bisa terangkat” tambah Saeri.
Sebelum ada tambahan penghasilan dari Pemda, dia selalu hutang kesana kemari untuk membiayai keluarganya, dan hutang itu akan dibayar manakala musim panen tiba. Kehidupan semacam ini dialakukan selama bertahun tahun. Namun sejak menerima panghasilan tambahan kehidupanya mulai berubah, saat ini tidak lagi hutang kepada orang lain. (imam)
Langganan:
Postingan (Atom)
