SR Edisi 51 Model TABLOID

Klik KIRI pada Gambar yang akan ANDA BACA

Pasca Perubahan APBD - SOTK Nopember
Diprediksi Muncul sejumlah Nama Pejabat Baru
Blora, Suara Rakyat.-
Memang suatu kerja yang paling cepat dalam sejarah kabupaten Blora, pembahasan perubahan APBD 2008 yang diprediksi beberapa elemen masyarakat tidak akan terlaksana. Ternyata tak lama setelah eksekutif mengajukan draf perubahan APBD ternyata DPRD pun kerja keras dalam membahasnya.
Catatan lainya walaupun ketua DPRD Blora HM Warsit SPd dan sekwan H Sukarno SH Msi masih dalam tahanan rutan Blora, kerja dewan tidak terganggu. Bahkan dapat dikatakan optimal, Karena tahun 2007 lalu tidak ada perubahan APBD.
Pujian itu diungkapkan Direktur BCC Blora Amin Faried ST ketika ditemui SR disekretariatnya jl Tirtonadi Blora.
“Buktinya sampai saat ini pembahasan perubahan anggaran sudah sampai taraf Pandangan umum fraksi dan saya yakin akhir September perubahan APBD dapat ditetapkan”, kata Amin Sabtu (13/9) lalu.
Disisi lain apa yang sangat segera dibahas Legislatif menurut pria yang tinggal di Jepon ini, adalah penetapan secara difinitif kadinas yang masih dijabat Plt.
Mengapa hal ini dilakukan, lanjut Amin karena sampai saat ini dirinya menilai kerja seorang pimpinan SKPD yang di jabat Plt belum optimal.
“Saya amati selama kurang lebih dari 1 tahun inovasi para pimpinan SKPD belum nampak dalam melakukan gebrakan yang pada lingkungan kerjanya”, ujar Amin faried.
Untuk itu Amin yang Lembaganya digandeng Exxon mobil ini, juga sudah memprediksi bahwa penetapan SOTK yang mengacu pada PPn0 41 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah, secepatnya adalah bulan Nopember 2008.
“Bila melihat kerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan Rancangan Perubahan APBD, saya optimis Akhir tahun SOTK bisa ditetapkan. Sehingga awal tahun 2008 seluruh kepala SKPD dapat didifinitifkan”, tegasnya.
Sama seperti setelah terpilihnya seorang presiden, muncul berbagai prediksi para pengamat tentang susunan kabinetnya. Amin Faried-pun tak kalah juga, dia sudah mengatongi format nama personil yang akan mengisi kabinet Drs.RM Yudhi Sancoyo MM.
Sementara itu Bupati Blora Drs.RM Yudhi Sancoyo MM, tetap pada pendirianya semula yakni penetapan kepala SKPD secara difinitif setelah SOTK ditetapkan oleh DPRD. “Saya harap rekan-rekan dewan segera membahasnya, karena SOTK merupakan wadah mesin birokrasi”, ungkap Bupati ke 26 ini beberapa waktu lalu.(Tim)

Fokus Samping
1.Hartomi Wibowo
Ada apa tidak segera Difinitif ?
Blora, Suara Rakyat.-
Cukup sensional pernyataan yang diungkapkan ketua DPC PDIP Blora, HM Hartomi Wibowo SE ketika dimintai komentarnya terkait formasi jabatan yang masih kosong.
“Ada apa dibalik belum ditetapkannya kepala dinas atau kantor yang kosong, itu yang seharusnya muncul dikalangan masyarakat”, kata Tomo panggilan akrabnya.
Padahal lanjutnya, dengan diisinya kepala SKPD yang kosong tersebut secara difinitif saya yakin kerja dinas atau kantor tersebut bisa lebih optimal.
Keuntungan lain penetapan kepala SKPD secara difinitif memungkinkan kebijaksanaan yang selama ini diambil setengah-setengah akan bisa membuat kebijaksanaan yang maksimal, terutama sdalam pelayanan masyarakat.
“Apa sih susahnya pak Yudhi (Bupati Blora-red) menetapkan jabatan seseorang, mengingat itu kan kewenagannya sebagai Bupati yang tidak bisa diganggu gugat. Kami selaku anggota Dewan hanya mengawasi pelaksanaanya, baru bila nanti melenceng akan kami tindak lanjuti”, jelas Hartomi yang juga ketua Komisi C DPRD Blora ini.
Hartomi juga menambahkan sebagian besar karyawan, khususnya PNS yang sudah bereselon pasti mengharapkan, agar bupati segera melantik pejabat yang kosong.
“Karena mereka (para PNS-red) terikat sumpah dan jabatan, mereka tidak berani mengeluarkan isi hatinya. Padahal saya yakin, mereka berharap agar pejabat diatasnya segera terisi sehingga dirinya bisa naik ke jenjang lebih tinggi”, tambahnya. (Roes)

2. HM Kusnanto SH
Lebih Aman Memang Nunggu SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Sangatlah sederhana apa yang dikemukakan wakil ketua DPRD Blora HM.Kusnanto SH ketika dikonfirmasi terkait pengisian personil kepala SKPD.
“Kalau memang pak Yudhi merasa lebih safe nunggu penetapan SOTK, untuk mengisi jabatan yang kosong yang nggak masalah”, katanya Sabtu (13/9).
Menurut Kusnanto yang juga sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini, terkait pengisian jabatan kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemkab Blora adalah kewenangan mutlak Bupati, kecuali untuk jabatan Sekwan.
“Anda kan tahu sendiri, Pak Yudhi (Bupati Blora-red) orangnya sangat hati-hati dan teliti, apalagi menyangkut jabatan seseorang”, jelas Kusnanto yang didampingi Indarjo SH dan H.Supardi di Sekretariat DPD PG Blora.
Ketika didesak kapan waktunya SOTK ditetapkan mantan lurah Jiken ini mengatakan sebelum akhir tahun 2008. “Anda kan bisa lihat jadwal, agenda apa yang akan dibahas dewan mendatang. Dan kami usahakan sebelum akhir tahun 2008 SOTK sudah kami tetapkan”, tandas Kusnanto.(Roes)