tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI

Kamis, 31 Desember 2009

SRBLORA - edisi 83 - FOKUS - RANPERDA - APBD & PENYIMPANGAN PROYEK

FOKUS

80-an Ranperda Optimis Selesai – Penetapan APBD Januari 2010

 

BLORA, SR- Ternyata DPRD Periode lalu (1999=2004) masih menyisakan sekitar 80 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. Hal itu dikatakan ketua DPRD Blora  HM Kusnanto saat konfrensi Pers yang digagas Diskominfo di Jiken minggu lalu. Konfrensi Per situ sendiri dihadiri sekitar 45 wartawan Blora baik dari wartawan media cetak ataupun media elektronik dengan narasumber Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Kusnanto.

       

Menurut Ketua DPRD periode 2009-2014 Ranperda tersebut belum terselesaikan karena berakhirnya masa bakti anggota DPRD lalu.

 

Untuk itulah dia mengaku bersama seluruh anggota DPRD periode ini akan semaksimal mungkin menyelesaikan sisa ranperda yang belum dibahas tersebut.

       

Hal ini karena ranperda yang telah diajukan eksekutif dinilainya merupakan hal yang akan banyak membantu meningkatkan perekonomian rakyat Blora.

 

“Pembahasan ranperda kali prioritas yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup rakyat dulu, sehingga dapat secepat mungkin bermanfaat bagi rakyat,” kata Kusnanto.

       

Sedang unuk masalah APBD dirinya dihadapan para wartawan, tetap optimis akan terselesaikan pada Januari tahun depan. Karena KUA PPAS diserahkan pemkab kepada DPRD pada akhir bulan lalu saat ini telah dalam tahap pembahasan. Kusnanto mengatkan hal itu karena dirinya beserta anggota DPRD telah mengadakan komitmenbersama untuk membuat perubahan di lembaga yang dia pimpin.

       

“Karena, selama ini masyarakat menilai lembaga dewan selalu terlambat menetapkan APBD, Tahun ini kami optimis bisa ditetapkan awal tahun 2010, dan Bupati tidak akan berdiri lagi pada Musrenbangnas karena keterlambatan pengesahan APBD,” janji Kusnanto.

       

Kata ketua DPRD Blora yang juga mantan Kades Jiken ini, juga menjelaskan pihaknya akan membahas draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon priorotas anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2010 dengan cepat. Waktu selama dua bulan dipatok bisa menyelesaikan APBD tersebut. KUA PPAS itu.

       

''Kami akan langsung membahasnya dan kami tidak akan menunda-nunda pekerjaan ini,'' tambahnya.

       

Akan tetapi Dia mengaku belum memberikan gambaran kondisi RAPBD 2010 sesuai draf di KUA da PPAS tersebut. Karena itu, dia berharap para anggota dewan juga diminta konsisten untuk menjalankan tugasnya melakukan pembahasan itu.

 

''Kalau kita bisa mengesahkan APBD tiap awal tahun, waktu kita longgar. Sehingga kualitas pembangunan juga bisa bagus, karena dikerjakan tidak dengan terburu-buru,'' ungkapnya.

       

Sementara Bupati Blora, Yudhi Sancoyo dalam orasinya menekankan pentingnya peran Pers dalam membantu dan mengontrol jalannya pembahasan APBD sampai penetapan agar dapat ditetapkan awal tahun.

       

Disamping itu Bupati Blora ke 26 ini membantah bajwa penetapan APBD awal tahun bukan semata-mata untuk kampanye dirinya yang akan maju sebagai incumbent pada pilbup mendatang.

 

“Disini saya tekankan bahwa penetapan APBD awal tahun, bukan karena akan saya gunakan untuk kampanye, yang utama adalah agar sesegera mungkin rakyat dapat nikmati pembangunan yang bersumber dari APBD,” iegas Yudhi.       

       

Terpisah Direktur LSM Jati Bumi Tejo Prabowo Menyambut baik apa yang dikomitmenkan Kusnanto dan anggota dewan lainnya. Kami selalu dukung langkah dewan dan bila APBD sebagaian besar untuk kesejahteraan rakyat Blora.

 

“Namun bila pelaksanaan anggaran pembangunan yang diperuntukan rakyat ternyata meleceng dari ril nya, kami lah yang pertama akan membawa kasus ini ke kancah hukum,” tandas Tejo. (Roes)




Fokus Samping

 

RM. Yudhi Sancoyo (Bupati Blora)

Penyebabnya Terlambat Penetapan APBD

 

BLORA, SR- Setelah meminta agar insa Pers Blora untuk juga membantu Pemkab dalam fungsi kontrol melalui pemberitaan khusunya dalam pelaksanaan APBD, Bupati Blora meminta agar Para wartawan bekerja secara professional. Artinya pemberitaan hruslah seimbang dalam penulisanyan.

       

Saat dinya wartawan tentang adanya beberapa permasalahan proyek pada anggaran tahun ini, Yudhi menjawab Akibat terlambatnya penetapan APBD. Bupati Blora juga mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora. Untuk itu, Bupati akan memberi sanksi administratif berupa teguran kepada DPU Blora.

       

"Saya tidak menemukan indikasi dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Yang ada hanyalah kesalahan prosedur penunjukan yang masuk dalam ranah pelanggaran administratif," kata Yudhi di Blora, Kamis (10/12).

       

Pernyataan itu terkait kasus penunjukan konsultan pengawas proyek yang diungkap Koalisi LSM Blora. Bahwa penunjukan itu tidak sesuai prosedur karena dilakukan pada saat proyek sudah berjalan, bahkan nyaris rampung.

 

Koalisi LSM tersebut meminta Kepolisian Resor Blora mengusut kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Para konsultan pengawas yang menerima "amplop" berisi kertas bertuliskan nama proyek dan besaran jasa pengawasan dinilai tidak akan bekerja optimal.

       

Menurut Yudhi, kasus itu tidak terlepas dari keterlambatan penetapan APBD 2009, yaitu pada akhir Juni 2009. Akibatnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) panik.

 

"Kerja pemerintahan tidak beraturan karena pelaksanaan pembangunan sangat mepet. Terjadilah fenomena semacam itu. Padahal, seharusnya itu dapat dihindari," kata Yudhi.(Roes)

 

 

H Haryono SD (Tokoh Masyarakat)

APBD Tulang Punggung Perekonomian Blora

 

BLORA, SR- Salah satu tokoh masyarakat H. Haryono SD mengatakan anggaran APBD merupakan tulang punggung perekonomian di Blora. Sehingga bila penetapanya bias awal tahun maka perekonomian Blora akan dapat berjalan dengan baik dan Proyek APBD dapat tergarap dengan maksimal.

       

Lain hal nya di kabupaten yang ada industrinya seperti di Kudus misalnya, bisa dikatakan salah satu penggerak ekonominya ditompang dari industri rokoknya.

 

“Bila dikata jumlah buruh pabrik rokok di kudus kemungkinan besar sama dengan para pekerja proyek yang dibiayai APBD,” jelasnya.

       

Haryono yang juga ketua KBP3 (Keluarga Besar Putra-putri Polri) Blora ini mengasumsikan, secara matematika berkisar 20 persen dana APBD yang dialokasikan pembangunan ke masyarakat. Akan tetapi dana tersebut sangatlah penting untuk menggerakan perekonomian di Blora.

       

“Ibarat mobil petani dan pekerja hutan adalah roda depan sedang buruh proyek APBD roda belakangnya. Bila roda belakangnya macet pastilah mobil tersebut macet,” ungkap Haryono.

       

“Sedang prosentase APBD terbanyak diserap didalamnya gaji PNS, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono.

       

Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.

       

“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono.

       

Tambah Haryono, kisaran angka 20 persen inilah yang merupakan dana yang sebagian besar, diserap untuk gaji tenaga kerja pada proyek dari APBD itu. Yang tentunya ditunggu masyarakat Blora.

       

Untuk itulah Haryono menyarankan agar APBD Blora tahun 2010, agar ditetapkan di awal-awal tahun 2010 mendatang.(Roes)

Selasa, 29 Desember 2009

SRBLORA edisi 83 - PETA POLITIK - DPRD DISYGUH PROYEK BAIK - KISAH SUMUR MINYAK TUA

Peta Politik Kandidat Cabup dan Cawabup Berubah

 

BLORA,SR- Namanya politik maka setiap detikpun biasanya ada perubahan-perubahan. Seperti wacana yang beredar dimasyarakat Blora mulai ramai perbincangan siapa kandidat Cabup dan Cawabup Blora mendatang.

 

Seperti yang diwacanakan masyarakat mundurnya Hestu Subagyo kandidat cawabup pasangan dari incumbent Yudhi Sancoyo, ternyata tidak benar.

   

Pernyataan tetap tampilnya Hestu Subagyo sebagai Cawabup dikatakan Yudhi Sancoyo sendiri ketika ditemui disela-sela deklarasi Barongan Blora Sabtu (19/12) lalu.

 

“Ya jelas maju terus, bahkan kemarin malam (18/12) pak Hestu menghubungi saya bahwa dirinya tetap bersedia menjadi cawabup,” ungkap Yudhi.

   

Sementara perubahan wacana yang lain adalah akan bergabungnya Sutikno ( mantan dirut PGN) dan Joko Nugroho (Kokok) menjadi satu pasangan yang akan diusung partai demokrat.

 

“Kami sangat mendukung pasangan Sutikno sebagai cabup dan Djoko Nugroho sebagai cawabup untuk menandingi populeritas Yudhi Sancoyo yang sudah start awal, karena dia seorang bupati,” kata sumber yang minta namanya tidak disebut.

 

Padahal sebelumnya di kalangan Nahdliyin sudah muncul wacana Sutikno sebagai cabup dan Abu Nafi sebagai cawabup yang akan diusung Partai Demokrat dengan dukungan NU.

   

Sementara beberapa nama belakangan ini muncul akan meramaikan Pilbup 2010 diantaranya Sunarto, Colbert Mangara Tua, Warsit, Sri Yuliani, Setiaji dan Rubiyanto tak ketinggalan Basuki Sujono mantan Plt Sekda.

 

Nama Basuki Sujono-lah yang saat ini menjadi primadona, karena beberapa kandidat Bancabup berusaha mendekatinya.

 

“Hampir semua guru di Blora tentunya kenal dengan pak Basuki Sujono, orangnya sederhana dan dapat diterima di semua kalangan dan bias ngemong kami. Karena dalam pergaulanya saat beliau menjabat kadiknas tidak memandang jabatannya sebagai kadiknas dengan para  guru,” jelas 3 guru Cepu yang minta namanya dirahasiakan.

 

Namun harapan para guru tersebut nampaknya tidak mungkin terwujud, setelah SR menemui langsung Basuki Sujono di kediamannya Selasa (15/12) lalu.

 

Kepada SR di mengatakan sudah puas menjabat dipemerintahan dan ingin dimasa tuanya terfokus pada keluarga.

 

“Memang benar saya telah didatangi 3 orang bacabup yang sering muncul di Koran, agar saya bersedia jadi wakilnya. Saya Jawab tegas, saya tidak mau dan tidak akan terjun politik, hanya ingin bahagia bersama keluarga terutama cucu saya ini ,” tegas Basuki Sujono dengan menunjukan sang cucu yang duduk disampingnya.(Roes)




Komisi C diajak Tinjau Proyek Fisik 2009

Ditunjukkan Proyek yang Baik

 

BLORA, SR – Untuk memastikan sejumlah proyek fisik yang dikerjakan dengan anggaran 2009 berjalan dengan baik, anggota Komisi C (Pembangunan) DPRD Blora di ajak oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melihat sejumlah proyek fisik yang dilaksanakan oleh dua dinas tersebut, Selasa (15/12).

 


Komisi C dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bambang Priyono dan didampingi  sejumlah pejabat dari DPU dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Suwignyo, namun sayang lokasi proyek yang diperlihatkan merupakan proyek yang pengerjaannya ‘bagus’ sehingga anggota Komisi C tidak banyak menemukan kejanggalan yang berarti.

 

Proyek fisik yang dilihat terutama proyek pemeliharaan berkala  jalan Desa Kajangan-Growong senilai Rp 311 juta, 2,5 m x 829 m yang di kerjakan oleh CV Ansa Putra calsa. Kemudian juga jalan di Desa Tamanrejo senilai Rp 400 juta, Pembangunan pasar Desa Tamanrejo sebanyak tujuh unit ruko senilai Rp 150 yang di biayai dengan dana PNPM serta proyek normalisasi kali Tambak Ampel di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan senilai Rp 168 juta.

 

“Dari proyek yang di kunjungi semuanya bisa dikatakan baik dalam pelaksanaannya, namun demikian kami akan tetap melihat proyek lainnya sebab banyak masukan dari masyarakat ada beberapa proyek yang pengerjaannya buruk, dalam waktu dekat ini jelas akan kami lihat,” ungkap Wakil Ketua Komisi C Bambang Priyono, Selasa (15/12).

 

Kartini salah satu anggota Komisi C melihat, pengerjaan yang jalan di Desa Tamanrejo sebebarnya sudah bagus, namun sangat minim aspal yang digunakan sehingga kurang melekat. “Aspalnya kelihatanya kurang, sehingga banyak yang tidak menempel,” ujarnya anggota dewan dari PDIP ini.

 

Senada dengan Kartini anggota Komisi C lainnya, Bakoh Santoso mengaku akan melihat sejumlah proyek lainnya, sebab menurutnya masih banyak proyek yang sebenarnya pengerjaanya buruk, namun belum sempat dilihat, karena yang diperlihatkan hanya proyek yang baik.

 

“Lain waktu jelas, sejumlah proyek yang kualitasnya jelak akan kami lihat,” kata Bakoh Santoso. (Gie)




Sumur Tua Daerah Eksplorasi Milik Pusat       

 

BLORA,SR-  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Adi Purwanto ketika ditemui SR disela-sela syukuran HUT Blora (11/12), mengungkapkan aturan tentang Sumur minyak tua yang bisa di garap pemkab Blora. Hal ini terkait banyaknya perusahaan minyak yang mau mengeplorasi sumur tua naum ditolak pemkab.

       

Alasan Adi bahwa sumur minyak tua di Blora terletak di wilayah kuasa pertambangan (WKP) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Region Jawa Area Cepu. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, lapangan yang berada di blok eksplorasi tak termasuk kategori sumur tua.

       

”Jadi tidak semua sumur minyak tua di Kabupaten Blora bisa dieksplorasi, karena blok tersebut belum mendapat status komersialitas dari pemerintah,” kata Adi.

       

Lanjut adi, aturan ini sudah pernah disosialisasikan kepada para penambang, KUD serta penguasa wilayah setempat. Sosialisasi diikuti oleh para camat, dan ketua KUD yang wilayahnya ada sumur tua.


Sumur Tua- Kadistaben Adi Purwanto Saat menemuhi salah satu investor sumur tua (foto: Roes/SR) 

Adi juga menggarisbawahi, Pertamina EP telah mengirim surat kepada BUMD Blora dan Provinsi Jateng, tentang sumur-sumur tua yang boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti kerja samanya.(Roes)

Senin, 28 Desember 2009

SRBLORA edisi 83 - LINTAS KECAMATAN - ONE MAN ONE TREE

SMAN 1 Jepon

Bukan Hanya Menanam Pohon, Tapi Juga merawat

 

JEPON, SR - Gerakan satu pelajar satu pohon yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Blora (Blora) direspon bagus oleh sejumlah sekolah. Salah satunya adalah SMAN 1 Jepon, dengan menanam 300 pohon yang melibatkan semua siswa, guru dan staff pengajar sekolah yang berada di Jl. Blora Cepu Km 7 ini.

 

Penanaman pohon yang mayoritas Jati itu, ditanam di halaman sekolah dan sekitar lingkungan sekolahan, Jum’at (4/12). Sekaligus menjadi agenda rutin sekolah dan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Blora ke-260.

 

Kepala SMAN 1 Jepon Dra.Tiknowati mengatakan, kegiatan penanaman pohon bertujuan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekolah, sehingga sekolah menjadi hijau dan asri, serta mengurangi dampak akibat pemanasan global.

 

”Kami bukan hanya menanam saja, namun juga siswa wajib merawat pohon yang ditanam agar tetap hidup dengan baik,” ungkap Tiknowati kepada SR, Jum’at (4/12) disela-sela kegiatan penanaman.

 

Perawatan itu lanjutnya, setiap dua orang siswa bertanggungjawab atas satu pohon yang telah ditanam, dan perawatan itu harus dilakukan sampai lulus dengan di bimbing oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk.

 

”Dengan demikian ada tanggung jawab dan ada kebanggaan buat mereka, setelah lulus dia akan bisa melihat teryata pohon yang dia tanam tumbuh baik,” katanya. (Sw).

 

SR edisi 83 - KORUPSI GROBOGAN & GEBRAKAN DESA DEMAK

Terkait di tahannya 3 tersangka kasus korupsi di Grobogan

AKTOR INTELEKTUALNYA BELUM TERSENTUH

 

GROBOGAN, SR - Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi Kabupaten Grobogan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung BPR-BKK Purwodadi, yang terletak di Jalan Siswa, Purwodadi. Ketiga tersangka, masing-masing Dirut PD BPR-BKK Purwodadi Sudarsono (57), serta dua rekanan proyek tersebut, Direktur PT Puja Perkasa Anang Pratomo ST, sebagai pemenang tender, dan stafnya Slamet Edy Santoso ST, mereka kini dititipkan di Rumah tahanan (rutan) Purwodadi.

 

’’Setelah menilai dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tahap pertama oleh tim penyelidik dan pemeriksaan kedua oleh jaksa penuntut umum (JPU), disimpulkan, ketiga tersangka harus ditahan, dan kemudian berkas BAP serta barang buktinya akan diserahkan ke PN,’’ kata Kajari Purwodadi, Henrizal Husin, SH.

 

Berkas yang diserahkan ke PN dalam proses pelimpahan perkara, antara lain, berita acara pemeriksaan (BAP), dan barang bukti berupa dokumen lelang, sejumlah bukti pembayaran, serta uang tunai sebesar Rp 300 juta, yang merupakan uang hasil sitaan kejaksaan.

Penyerahan BAP oleh JPU ke PN dilaksanakan Abu Haer SH yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Ahmad Sahrudin SH dan Kasubsi Pidsus/Plt kasi Intel, Karyono SH. Dari PN, BAP diterima oleh Ketua Panitera, Nunus Setiyadi SH.


Proyek Jalan

 

Selain itu Kejari Purwodadi juga menerima hasil uji beton tiga proyek jalan Gajah Mada paket I, paket II dan proyek jalan Gubug–Jeketro. Setelah Februari 2009 meminta untuk diuji dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, terhadap beton yang digunakan untuk tiga proyek jalan yang diduga menyalahi bestek.

 

Hasilnya, untuk beton pada proyek Jalan Gajahmada Paket I dan II, mutu beton menunjukkan jenis K175, sedangkan beton proyek jalan Gubug-Jeketro mutunya hanya setara K125. Padahal, dalam kontrak kerja tercantum ketentuan mutu beton yang digunakan harus K300.

 

’’Karena yang kami terima masih sebatas laporan, kami masih membutuhkan penjelasan dan berita acara dari tim ahli UGM. Setelah itu baru nanti akan kami tindaklanjuti dengan penyerahan berkas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk diaudit supaya diketahui nominal kerugian negara,’’ terang Kajari.

 

Proyek Gajahmada I dan Gubug-Jeketro, oleh Kejaksaan sudah dimasukkan dalam tahap penyidikan. Sementara proyek Gajahmada Paket II masih dalam tahap penyelidikan.


’’Kenapa tidak bersamaan, karena pada hasil uji dari Undip Semarang yang diajukan oleh Dinas Bina Marga sebelumnya, proyek Gajahmada II telah sesuai bestek (K300-Red), sedangkan yang lain dalam laporannya sudah tidak sesuai bestek,’’ ungkapnya.

 

Mengenai nama tersangka, Kajari keberatan menyebutkan. Namun, dia tidak mengelak jika tersangkanya adalah pelaksana proyek yang masuk dalam tahap penyidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

 

’’Kami sangat sayangkan lambannya audit dari BPKP untuk mengetahui kerugian Negara. Belum lagi, ketika kami dituduh beberapa pihak telah menutup-nutupi kasus korupsi di Grobogan. Padahal, kami berbulan-bulan menunggu hasil audit tersebut,’’ tegas Kajari.


Gerahnya Kajari terhadap BPKP sangat beralasan. Pasalnya, menurut data yang diperoleh Kejari, berkas yang diajukan kepada BPKP mengenai beberapa dugaan korupsi sejak Maret 2009 lalu, belum diperoleh hasilnya.

 

Beberapa kali Kajari maupun tim penyelidik dari Kejaksaan menanyakan hasil audit itu, akan tetapi hasilnya selalu nihil. ’’Mereka selalu mengatakan belum selesai, atau masih menunggu ini itu lah, lha kapan mau selesainya? Salah satu contohnya adalah kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Gedung BPR-BKK Purwodadi.

 

Berkas yang diajukan ke BPKP untuk kasus tersebut telah dikirim ke BPKP sejak Bulan November 2008, akan tetapi baru kembali ke Kejari setahun kemudian. Padahal, Kejaksaan bisa bertindak lebih lanjut, ketika sudah ada hasil audit BPKP mengenai jumlah kerugian negara.


’’Saat ini terdapat lima kasus yang berkasnya telah kami serahkan BPKP untuk segera diaudit.


Semoga segera dikerjakan dan secepatnya diketahui hasilnya,’’ kata Kajari.

 

Kelima kasus yang telah diajukan untuk diaudit yaitu, dugaan penyelewengan dana pembelanjaan bahan kimia oleh PDAM, pemeliharaan mobil Dewan, proyek Jalan Gajahmada Paket I, Paket II, serta Gubug - Jeketro.

 

Sementara itu, dalam perkembangannya, kasus proyek jalan Gubug - Jeketro telah sampai pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka atas nama Bambang Wuragil, warga Semarang . ’’Yang bersangkutan telah kami panggil untuk pemeriksaan kedua. Lagi-lagi kami harus masih menunggu dari BPKP untuk kelanjutannya,’’ kata Kajari.

 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng membantah pernah menunda atau memperlambat audit terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Grobogan.

 

Kepala Humas BPKP Sumitro kemarin mengatakan, pihaknya selalu cepat merespons permintaan bantuan audit dari pihak penyidik baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Ia mencontohkan dalam kasus proyek Jalan Gajahmada Paket I, II, serta Gubug-Jeketro.


Pengungkapan masalah itu, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh BPKP sendiri, melainkan melibatkan pula pendapat ahli teknis uji kualitas dari Univeritas Gajah Mada Yogyakarta yang baru dilakukan tes ujinya di bulan Juni 2009. 

 

Pada tahap ini sebetulnya laporan audit BPKP tinggal menunggu hasil uji. Namun laporan hasil uji kualitas baru diterima BPKP lewat penyidik Kejari Grobogan, hari Selasa tanggal 24 November 2009.

 

Begitu menerima laporan hasil uji kualitas itu Tim Audit BPKP langsung mempelajarinya, dan sekarang laporan audit hampir final. Pekan depan diupayakan sudah dapat diserahkan ke Kejari. Rencananya hari Selasa, tanggal 1 Desember 2009 dilakukan ekspose dengan Kejari terlebih dulu.

 

”Oleh sebab melibatkan pihak lain di luar BPKP, maka prosesnya pun meski menunggu ahli dari UGM selesai dahulu. Tentu saja kami tidak dapat memaksakan target waktu kepada pihak di luar BPKP itu,” katanya.

 

Hal itu dikemukakan Sumitro menanggapi pernyataan Kajari Grobogan Henrizal Husin yang menyatakan menyayangkan lambannya audit beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Grobogan oleh BPKP Jateng.

 

Sementara itu kinerja daripada Kejari Purwodadi di nilai mulai membuahkan hasil walaupun beberapa lalu sempat di demo oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi di kabupaten Grobogan.(@wang)




KEPALA DESA BARU GEBERAKAN BARU

 

DEMAK, SR - Ketua panitia penyelenggara Pilkades DESA WERDOYO KEC. KEBONAGUNG merasa lega dan puas atas terlaksananya pilkades yang diselenggarakan tanggal 9 November 2009 berjalan aman dan kondusif sesuai yang diinginkan panitia Bapak Sugito S.Pd ketika dikonfirmasi diruang kerja.

 

Mereka berharap sekali agar pilkades yang terpilih bisa mewujutkan janji dan visi yang diberikan kepada rakyat benar-benar terwujud, tidak hanya sekedar janji belaka. Ditempat terpisah Bapak Suwarno selaku Kades terpilih ketika dikonfirmasiSR Suwarno mengungkapkan ada fisi dan misi yang dijanjikan kepada rakyat WERDOYO benar akan diwujudkan  sesuai janjinya ada program.

 

Suwarno selaku kades terpilih antara lain telah memingut petani yang maju dari potensial dan juga pengaduan pupuk yang sekarang ini kurang memadai dan kurang memenuhi kebutuhan petani.

 

Bahkan Suwarno mempunyai program yang sangat singkat, cepat yaitu dalam waktu 3 tahun dirinya akan memperbaiki jalan di desa WERDOYO, NGARIBOYO kan di betonisasi Balakan sampai Kegang-gang dan akan memperbaiki semua sarana jalan yang ada di Desa WERDOYO.

 

Ada salah satu lagi program kerja yaitu akan memberikan Dana 4 Juta pertahunnya yang diberikanPer RT Desa Werdoyo, ketika SR menemui salah satu warganya yang disebutkan Namanya bapak Paiman mengatakan dirinya yakin atas terpilih Suwarno sebagai kepaka desa WERDOYO.

 

Akan dan makmur dan Suwarno bekas mantan Kades sehingga, sudah tidak diragukan lagi dibidang pemerintahan Desa disamping itu Suwarno sudah kelihatan mapan dan tergolong orang berada sehingga WERDOYO sudah tak salah lagi jika jika dipimpinnya, ujar Paiman. (lis)

Jumat, 25 Desember 2009

83 - ANGGARAN PILBUP

Rp 14 miliar Anggara PILBUP Blora

BLORA, SR- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Kabupaten Blora, sudah merampungkan tahapan uji kepatutan dan kelayakan 96 orang calon anggota Panwaslu Kada Kecamatan, mereka dari 16 kecamatan atau enam orang tiap kecamatan.


Dari enam orang calon tiap kecamatan akan dipilih tiga terbaik dengan tetap mengutamakan mantan anggota Panwaslu 2009, dan sangat memperhatikan 30 persen kuota perempuan.


”Kami sudah selesai melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam rapat pleno nanti, kami sepakat utamakan mantan anggota Panwaslu 2009 dan memperhatikan kuota perempuan,” jelas anggota Panwaslu Kada Blora Ninik Idhayati, Minggu (20/12).


Menurut mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Blora yang kini masuk anggota Panwaslu Kada Kabupaten itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sudah memenuhi ketentuan enam orang calon dari 16 kecamatan, setelah kuota semua kecamatan terpenuhi barulah Panwaslu Kada melakukan fit and proper test.


Ninik menyebut akan menyusun anggaran dengan prinsip efisiensi, seperti sewa mobil/motor (Panwaslu Kada Kabupaten) dan sewa motor untuk Panwaslu Kada Kecamatan yang Pemilu 2009 dapat jatah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kini dihilangkan.


”Ketua Panwaslu Kada Blora, Pak Wahono, sudah instruksikan sekrtetariat agar menghapus sewa mobil/motor untuk efisiensi,” jelasnya.


Sementara itu anggaran Pemilu Kada 2010 sudah dimasukkan dalam draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010, yakni sebesar 14 miliar. Anggaran itu belum termasuk penyelanggara Pemilu bidang pengawasan (Panwaslu Kada).


Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo menegaskan, gaji penyelenggara Pemilu Kada, khususnya panitia pemilihan kecamatan (PPK), besarnya uang kehormatan (bulanan) di sesuaikan dengan standardisasi yang ada di daerah. (Roes)

Rabu, 23 Desember 2009

83-Deklarasi Barongan






















Deklarasi Barongan Blora yang diikuti 600 barongan di Blora terjejer sepajang jalan Pemuda Blora,  tak telak lagi berhasil menyedot penoton yang mencapai 5 ribu orang.

Deklarasi Barongan Blora ini merupakan wujud nyata bahwa keseniaan Barongan merupakan satu-satunya kesenian yang berasal dari Blora. (Roes)

Senin, 21 Desember 2009

85 - FOKUS - APBD JANUARI 2010



FOKUS


80-an Ranperda Optimis Selesai – Penetapan APBD Januari 2010


BLORA, SR- Ternyata DPRD Periode lalu (1999=2004) masih menyisakan sekitar 80 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. Hal itu dikatakan ketua DPRD Blora HM Kusnanto saat konfrensi Pers yang digagas Diskominfo di Jiken minggu lalu.


Konfrensi Pers itu sendiri dihadiri sekitar 45 wartawan Blora baik dari wartawan media cetak ataupun media elektronik dengan narasumber Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Kusnanto.


Menurut Ketua DPRD periode 2009-2014 Ranperda tersebut belum terselesaikan karena berakhirnya masa bakti anggota DPRD lalu.


Untuk itulah dia mengaku bersama seluruh anggota DPRD periode ini akan semaksimal mungkin menyelesaikan sisa ranperda yang belum dibahas tersebut.


Hal ini karena ranperda yang telah diajukan eksekutif dinilainya merupakan hal yang akan banyak membantu meningkatkan perekonomian rakyat Blora.


“Pembahasan ranperda kali prioritas yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup rakyat dulu, sehingga dapat secepat mungkin bermanfaat bagi rakyat,” kata Kusnanto.


Sedang unuk masalah APBD dirinya dihadapan para wartawan, tetap optimis akan terselesaikan pada Januari tahun depan. Karena KUA PPAS diserahkan pemkab kepada DPRD pada akhir bulan lalu saat ini telah dalam tahap pembahasan.


Kusnanto mengatakan hal itu karena dirinya beserta anggota DPRD telah mengadakan komitmenbersama untuk membuat perubahan di lembaga yang dia pimpin.


“Karena, selama ini masyarakat menilai lembaga dewan selalu terlambat menetapkan APBD, Tahun ini kami optimis bisa ditetapkan awal tahun 2010, dan Bupati tidak akan berdiri lagi pada Musrenbangnas karena keterlambatan pengesahan APBD,” janji Kusnanto.


Kata ketua DPRD Blora yang juga mantan Kades Jiken ini, juga menjelaskan pihaknya akan membahas draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon priorotas anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2010 dengan cepat. Waktu selama dua bulan dipatok bisa menyelesaikan APBD tersebut. KUA PPAS itu.


''Kami akan langsung membahasnya dan kami tidak akan menunda-nunda pekerjaan ini,'' tambahnya.


Akan tetapi Dia mengaku belum memberikan gambaran kondisi RAPBD 2010 sesuai draf di KUA da PPAS tersebut. Karena itu, dia berharap para anggota dewan juga diminta konsisten untuk menjalankan tugasnya melakukan pembahasan itu.


''Kalau kita bisa mengesahkan APBD tiap awal tahun, waktu kita longgar. Sehingga kualitas pembangunan juga bisa bagus, karena dikerjakan tidak dengan terburu-buru,'' ungkapnya.


Sementara Bupati Blora, Yudhi Sancoyo dalam orasinya menekankan pentingnya peran Pers dalam membantu dan mengontrol jalannya pembahasan APBD sampai penetapan agar dapat ditetapkan awal tahun.


Disamping itu Bupati Blora ke 26 ini membantah bajwa penetapan APBD awal tahun bukan semata-mata untuk kampanye dirinya yang akan maju sebagai incumbent pada pilbup mendatang.


“Disini saya tekankan bahwa penetapan APBD awal tahun, bukan karena akan saya gunakan untuk kampanye, yang utama adalah agar sesegera mungkin rakyat dapat nikmati pembangunan yang bersumber dari APBD,” iegas Yudhi.


Terpisah Direktur LSM Jati Bumi Tejo Prabowo Menyambut baik apa yang dikomitmenkan Kusnanto dan anggota dewan lainnya. Kami selalu dukung langkah dewan dan bila APBD sebagaian besar untuk kesejahteraan rakyat Blora.


“Namun bila pelaksanaan anggaran pembangunan yang diperuntukan rakyat ternyata meleceng dari ril nya, kami lah yang pertama akan membawa kasus ini ke kancah hukum,” tandas Tejo. (Roes)



Fokus Samping


RM. Yudhi Sancoyo (Bupati Blora)

Penyebabnya Terlambat Penetapan APBD


BLORA, SR- Setelah meminta agar insa Pers Blora untuk juga membantu Pemkab dalam fungsi kontrol melalui pemberitaan khusunya dalam pelaksanaan APBD, Bupati Blora meminta agar Para wartawan bekerja secara professional. Artinya pemberitaan hruslah seimbang dalam penulisanyan.


Saat dinya wartawan tentang adanya beberapa permasalahan proyek pada anggaran tahun ini, Yudhi menjawab Akibat terlambatnya penetapan APBD.


Bupati Blora juga mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora. Untuk itu, Bupati akan memberi sanksi administratif berupa teguran kepada DPU Blora.


"Saya tidak menemukan indikasi dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Yang ada hanyalah kesalahan prosedur penunjukan yang masuk dalam ranah pelanggaran administratif," kata Yudhi di Blora, Kamis (10/12).


Pernyataan itu terkait kasus penunjukan konsultan pengawas proyek yang diungkap Koalisi LSM Blora.


Bahwa penunjukan itu tidak sesuai prosedur karena dilakukan pada saat proyek sudah berjalan, bahkan nyaris rampung.


Koalisi LSM tersebut meminta Kepolisian Resor Blora mengusut kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Para konsultan pengawas yang menerima "amplop" berisi kertas bertuliskan nama proyek dan besaran jasa pengawasan dinilai tidak akan bekerja optimal.


Menurut Yudhi, kasus itu tidak terlepas dari keterlambatan penetapan APBD 2009, yaitu pada akhir Juni 2009. Akibatnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) panik.


"Kerja pemerintahan tidak beraturan karena pelaksanaan pembangunan sangat mepet. Terjadilah fenomena semacam itu. Padahal, seharusnya itu dapat dihindari," kata Yudhi.(Roes)



H Haryono SD (Tokoh Masyarakat)

APBD Tulang Punggung Perekonomian Blora


BLORA, SR- Salah satu tokoh masyarakat H. Haryono SD mengatakan anggaran APBD merupakan tulang punggung perekonomian di Blora.


Sehingga bila penetapanya bias awal tahun maka perekonomian Blora akan dapat berjalan dengan baik dan Proyek APBD dapat tergarap dengan maksimal.


Lain hal nya di kabupaten yang ada industrinya seperti di Kudus misalnya, bisa dikatakan salah satu penggerak ekonominya ditompang dari industri rokoknya.


“Bila dikata jumlah buruh pabrik rokok di kudus kemungkinan besar sama dengan para pekerja proyek yang dibiayai APBD,” jelasnya.


Haryono yang juga ketua KBP3 (Keluarga Besar Putra-putri Polri) Blora ini mengasumsikan, secara matematika berkisar 20 persen dana APBD yang dialokasikan pembangunan ke masyarakat.


Akan tetapi dana tersebut sangatlah penting untuk menggerakan perekonomian di Blora.


“Ibarat mobil petani dan pekerja hutan adalah roda depan sedang buruh proyek APBD roda belakangnya. Bila roda belakangnya macet pastilah mobil tersebut macet,” ungkap Haryono.


“Sedang prosentase APBD terbanyak diserap didalamnya gaji PNS, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono.


Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.


“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono.


Tambah Haryono, kisaran angka 20 persen inilah yang merupakan dana yang sebagian besar, diserap untuk gaji tenaga kerja pada proyek dari APBD itu. Yang tentunya ditunggu masyarakat Blora.


Untuk itulah Haryono menyarankan agar APBD Blora tahun 2009, agar ditetapkan di awal-awal tahun 2010 mendatang.(Roes)