tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI

Rabu, 18 Juni 2008

SR Edisi 46 - Model TABLOID

















SR Edisi 46 - Model MO WORD


Pilgub 22 Juni 2008

Siapa Gubenur Jateng Pertama Pilihan Rakyat

Blora, Suara Rakyat,-

Sekitar 25,8 juta pemilih dalam hitungan hari segera menentukan pilihannya, siapa yang layak menjabat Gubenur dan Wakil Gubenur Jateng periode 2008-2013. Mungkin bila kita menarik sejarah, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, baru pada Pilgub inilah rakyat dipercaya untuk memilih secara langsung gubenurnya.

Dari berbagai harapan di lubuk hati rakyat dan doa, tergambar keinginan yang kuat agar suksesi kepemimpinan di Jateng berlangsung aman dan lancar. Berbagai fakta menguatkan argumen itu, diantaranya rekor di 35 kabupaten/kota di Jateng nyaris tanpa kekerasan.

Di samping itu ada rekor lagi, 5 kandidat pasangan Cagub dan Cawagub tertinggi di Indonesia dalam segi partisipasi pasangan calon pemimpin sebuah propinsi. Siapapun yang akan terpilih nantinya, dia akan berkurang tidur dan istirahatnya karena terfokus membangun Jawa Tengah yang lebih maju. Dari peta politik kelima cagub dan cawagub, terlihat nyata hampir merata pola dukungan yang diberikan masyarakat.

Hal ini dapat dililah dari dua indikator penilaian, indikator kekuatan partai politik dan indikator penilaian populeritas kandidat. Pada indikator pertama yakni kekuatan partai politik, jelas terlihat sekali pada 3 kekuatan partai nasionalis yakni PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat menguasai sekitar 58 persen suara pada Pemilu Jateng 2004.

Yang cukup menarik, kekuatan politik yang beraliran nasionalis terbagi dalam berbagai kekuatan kandidat, khususnya pada figur Bambang Sadono, Bibit Waluyo dan Sukawi Sutarip. Namun figur Agus Suyitno yang mantan TNI ini, bisa saja menjadi variable intervensi yang bisa mempengaruhi konstelasi politik nasionalis di Jateng.

Sementara kekuatan politik bebasis religius, setidaknya dilihat dari suara PPP, PKS, PKB dan PAN pada Pemilu Jateng 2004 lalu bila digabung berkisar 38 persen. Dua kekuatan Nasionalis dan Religius dapat dilihat dalam proses pembentukan pasangan kandidat seperti Bambang Sadono-M.Adnan, Agus Suyitno-Kholiq Arief dan Sukawi Sutarip-Sudharto.

Sementara Bibit Waluyo-Rustriningsih didominasi kekuatan nasionalis, sedang M.Tamzil-Rozaq Rais dari dominasi kekuatan religius. Indikator kedua adalah popularitas figur, untuk indikator ini popularitas para cagub dan cawagub bersumber dari berbagai hal. Diantaranya ketokohan, tingkat pengetahuan masyarakat, jejak pendapat serta pengalaman kepemimpinan yang telah dibuktikan. Pada indikator figur inilah yang diprediksi akan berperan penting dalam menentukan siapa yang akan muncul sebagai pememang.

Sekarang kita tinggal melihat pada tanggal 22 Juni 2008 besok, siapa yang akan terpilih dan diberi amanah rakyat untuk memimpin Jateng. Dimana nantinya diharap memberi perubahan yang lebih baik dan menuju masyarakat Jateng yang sejahtera. (Roes)

H.Bambang Sadono

Saatnya Mengabdi pada Rakyat

Motivasi pribadi Bambang Sadono mencalonkan diri sebagai Gubenur Jateng adalah diirinya telah melewati level teknis internal sebagai profesional, dan wajar bila menjadi Pimpinan Publik dalam hal ini Gubenur Jateng.

Karir Bambang Sadono berawal dari wartawan sampai fase puncak sebagai Wapimpred Suara Merdeka dan juga Pimpred Harian Suara Karya. Sedang organisasinya profesi pernah menjabat Ketua PWI Jateng dan Sekjen PWI Pusat. Dalam karir politik dia sebagai anggota DPR Pusat sudah 10 tahun.

“Saya kira kini waktunya, Saya mengabdi untuk rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketersedianya Pangan dan BBM bagi rakyat Jateng,” ungkap Bambang Sadono, cagub nomor 1 ini. (Roes)

Agus Soeyitno

Revitalisasi Desa Kunci Jateng Bangkit

Dalam pandangan Agus Soeyitno dari sisi kepentingan nasional, maju tidaknya pembangunan di Jateng berpengaruh pada pembangunan nasional. Untuk itu prioritas kebijaksanaan Cagub nomor 2 ini adalah membangun kebangkitan ekonomi desa.

“Program ini sejalan kondisi masyarakat di Jawa Tengah yang sebagian besar tinggalnya di pedesaan, Inilah pentingnya Revitailasi desa itu,” jelas Agus Soeyitno. (Roes)

H. Sukawi Sutarip

Mengoptimalkan Jaringan Kerjasama Antar Daerah di Jateng

Menurut Sukawi program prioritasnya yang akan dikerjakan mefasilitasi kerjasama antar daerah dio jateng mulai membantu akses ke pusat hingga bantuan finansial berupa block grand dari APBD.

Dari pandangan cagub nomor 3 ini, Jateng memiliki potensi sangat besar. Lebih dari itu para bupati/walikota yang memimpin kabupaten/kota sudah mempunyai rencana matang memajukan daerahnya masing-masing. “Persolaannya tinggal bagaimana akses para bupati/walikota ke pemerintah pusat, itu yang kita fasilitasi. Di samping juga pemberdayaan masyarakat menjadi skala prioritas”, jelas Sukawi. (Roes)

H.Bibit Waluyo

Bali Ndeso Mbangun Ndeso

Calon Gubenur dari PDIP, H. Bibit Waluyo dikenal sebagai sosok yang tegas selama meniti karir di militer. Tekadnya bali ndeso, mbangun ndeso. Kemiskinan harus diminimalkan, pengangguran harus dikurangi dengan menyediakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Itu semua langkah konkrit Bibit Waluyo cagub bernomor 4, untuk memajukan Jateng

”Saya tidak mau janji, saya akan kucurkan berapa puluh bahkan ratusan miliar untuk rakyat Jateng. Yang jelas harus lihat realita, dan jangan lupa masyarakat yang sudah menunggu jauh-jauh ternyata selama ini hanya diberi janji,” tegas Bibit Waluyo. (Roes)

H Muhammad Tamzil

Saatnya yang Muda yang Memimpin

Memiliki pengalaman 17 tahun mengurusi pemerintahan, sejak menjadi PNS tahun 1991 di Kudus, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, sampai menjadi Bupati Kudus 2003-2008. Itulah yang menjadi modal HM Tamzil untuk maju sebagai cagub Jateng dengan nomor urut 5 ini.

Di samping itu Tamzil mengaku dirinya maju ke Pilgub Jateng bukan sekedar euforia reformasi, namun untuk mengembangkan kemampuannya untuk kemajuan Jateng. “Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menggelola dan mendayagunakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, itu salah satu program prioritas kami,” ungkap Tamzil. (Roes)

ANGGOTA DPRD BLORA ADAKAN RESES

KUSNANTO DATANGKAN BUPATI, WARSIT TANGGAP WAYANG

Blora, Suara Rakyat,-

Seperti pepatah ada gula ada semut, memang layak ditujukan pada diri Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto. Terbuti yang terjadi saat Reses Kusnanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora ini Sabtu (7/6) lalu, ternyata Bupati Blora ke-26 itu menyempatkan hadir disana.

Bertempat di rumah pribadi Kusnanto Desa Jiken sekitar 300 massa lebih mengikuti reses yang digelar di rumah pribadi wakil ketua DRPD Blora ini. “Luar biasa memang Mas Kusnanto ini, tamu yang diundang hanya 200 orang, ternyata yang datang lebih dari 300 orang, Nganti aku ra kumanan snack”, kata Yudhi sambil berkelakar.

Terkait permasalahan yang diutarakan beberapa warga Jiken terhadap pembangunan daerahnya untuk tahun 2009, Yudhi berjanji akan memenuhi apa yang mereka usulkan.

“Aspirasi saudara sekalian nantinya akan ditampung Mas Kusnanto, sebagai pertimbangan untuk dibahas pada panggar mendatang,” kata Yudhi.

Sementara itu Kusnanto dihadapan masanya berpesan agar aspirasi yang telah disampaikan padanya agar terus dikawal sampai pada Musrenbang yang akan diselenggarakan mendatang.

“Tolong aspirasi yang anda sampaikan pada saya tetap anda sampaikan pada Musrembang mendatang dan nantinya pada pembahasan Panggar, akan saya perjuangan sampai berhasil dan Insya’Allah akan terwujud”, tandas Kusnanto yang juga mantan Kepala Desa Jiken ini.

Selain Kusnanto, beberapa anggota dewan lainnya juga mengadakan reses yang anggarannya dibiayai dari APBD ini. Bahkan di Menden, Ketua DPRD Blora Warsit mengadakan agenda tersendiri dengan nanggap wayang kulit di daerah asalnya. (Roes)


BS Tebar Pesona Kunjungi LP Wanita

Semarang, Suara Rakyat.-

Memasuki kampanye putaran kedua, calon Gubernur Jawa Tengah Bambang Sadono (BS) mulai lebih berani. Calon yang diusung Partai Golkar tersebut Rabu (11/6) menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (LP),Kantor Imigrasi dan Rumah Sakit Jiwa di Kota Semarang.

Bambang mengawali kampanyenya dengan mendatangi LP Kedungpane, Mijen, Semarang. Ditempat tersebut,Bambang yang didampingi puluhan tim sukses berdialog dengan para warga binaan atau narapidana.

Selain memperkenalkan program-program dan menyerap aspirasi, Bambang juga memberikan bantuan satu unit televisi bagi narapidana supaya bisa mengetahui informasi dunia luar. Saat dikunjungi BS,Kepala LP Kedungpane Sumanto pun meminta warga binaan segera mengurus administrasi pemindahan TPS pencoblosan.Mereka diharapkan segera meminta keluarganya mengurus suratsurat agar bisa memilih di TPS khusus di LP Kedungpane.

”Bisa minta tolong ke keluarga saat menjenguk agar bisa mengurus surat pemindahan. Di LP Kedungpane nanti akan ada dua TPS khusus,” tutur Sumanto.

Dia menyebut,warga binaan di Kedungpane berjumlah 912 orang dan sebagian besar tercatat sebagai pemilih pilgub. Hingga saat ini,baru 416 orang yang telah terdaftar untuk pindah lokasi pencoblosan di TPS khusus yang disediakan.

Setelah dari LP Kedungpane,Bambang bersama rombongannya beralih ke LP Wanita, Bulu, Semarang.Kedatangan Bambang yang didampingi artis Ibu Kota Nurul Arifin ini mendapat sambutan hangat para napi.

Mereka berebut bersalaman dengan aktivis perempuan yang getol mengampanyekan kesehatan reproduksi tersebut, bahkan tidak sedikit yang meminta tanda tangan.”Kita sebagai perempuan punya hak politik, termasuk hak politik dalam memberikan suara dalam pilgub.

Dengan memberikan suara, maka kita sudah mempercayakan kepada orang yang dipilih,” tuturnya. Nurul juga menilai sosok Bambang merupakan calon yang menghargai kaum perempuan.”Buktinya Pak Bambang punya istri satu dan anaknya empat, bukan sebaliknya.

Seakan tak mau ketinggalan kampanye yang diikuti kader PDIP Sabtu (7/6) lalu, Relawan pasangan cagub/cawagub Bibit Waluyo-Rustriningsih mengadakan kampanye simpatik di Semarang,.

Kampanye yang diikuti sebanyak 200 relawan sebagian menggunakan sepeda motor dan bus,maupun mobil pribadi. Yang pasti kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sehingga tidak membuat kemacetan jalan yang dilewatinya.

Sebagai wujud simpati kepada masyarakat, relawan ini membagikan 10 ribu bunga dan stiker kepada pengguna jalan. Koordinator Relawan Bibit Rustri Semarang Suliadi mengatakan, sebagian peserta kegiatan ini diikuti oleh kawula muda. ”Memang kami sengaja melibatkan perempuan- perempuan yang manis dan cantik,” katanya,

Sebelum di Semarang, relawan berangkat dari Salatiga dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Demak. Kegiatan yang akan digelar pun juga hampir sama dengan yang dilakukan di Semarang. Cawagub Rustriningsih yang ikut dalam rombongan relawan ini mengatakan, dirinya hanya mendampingi relawannya. Yang pasti, kegiatan yang dilakukan relawannya ini untuk menarik simpati masyarakat. (Roes)


BLT Blora cair Juli

AMPG Usulkan Keluarga Miskin Penerima BLT Dipasang Stiker

Blora, Suara Rakyat.-

Untuk mengupayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang benar-benar tepat sasaran, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) membuat terobosan baru dengan ide penempelan stiker ditiap rumah. “Kami akan mencoba menghadap pada Bupati agar disetujui setiap rumah penerima BLT dipasang stiker”, kata Ketua AMPG Blora Adi Wibowo.

Menurut pria yang akrab dipanggil Didik, disamping bertujuan sebagai kontrol masyarakat terhadap alokasi BLT, penempelan stiker ini juga untuk menciptakan budaya malu bagi yang sebenarnya tidak layak terima.

“Tujuan utama kami adalah menciptakan budaya malu bagi para keluarga yang seharusnya tidak berhak terima. Karena dengan pemasangan stiker miskin pada setiap rumah maka masyarakat secara langsung akan menilainya, layakah dia menerimanya”, jelas Didik, Selasa (10/6) dikediamanya.

Ketika ditanya apa resiko bila stiker tersebut dilepas. Sarjana kesenian ini mengatakan BLT penerimaan bulan berikutnya akan kami usulkan dicabut. “Setiap bulannya AMPG sanggup memeriksa stiker Rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLT dengan biaya kami sendiri”,

Sementara BLT 2008 di Blora untuk menikmati kucuran dana sebagai konpensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai jadwal dari Pemerintah Pusat, dana tersebut rencananya dibagikan pada bulan Juli.

‘’Tanggalnya, masih belum diketahui. Yang pasti dana BLT di Blora diberikan kepada warga yang berhak menerimanya pada bulan Juli,’’ ujar Sekretaris Daerah Blora, Bambang Sulistya usai Rapat Koordinasi (Rakor) BLT di ruang pertemuan Setda Blora, awal Juni lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri pihak kantor Pos, Badan Pusat Statistik (BPS), kepolisian, dan TNI serta seluruh camat dan kepala desa itu sempat diwarnai pula dengan penyampaian unek-unek sejumlah perangkat desa.

Mereka meminta data calon penerima BLT diperbarui sebab masih menggunakan data lama. ‘’Kami menghendaki pencairan BLT di Blora tidak ada masalah. Sebagai aparat pemerintahan, kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab terhadap suksesnya program BLT di desanya masing-masing. Jangan malah endo,’’ tandasnya. (Roes)

Awal Januari 2009 CPNS Baru Resmi sebagai PNS

Blora, Suara Rakyat.-

Mungkin para CPNS yang saat ini sedang menjalani diklat prajabatan, berpikiran akan segera diangkat usai menjalani tahap ini. “Tidak secepat itu, mas”, kata Kabag Kepegawai Pemkab Blora, H.Pramono SH Senin (9/6) diruang kerjanya.

Seorang CPNS lanjut Pramono, disamping harus menjalani masa prajabatan juga harus menjalani tes kesehatan yang rencananya baru dilaksanakan sekitar akhir tahun ini.

“Yang juga tak kalah pentingnya setelah menjalani prajabatan dan tes kesehatan dan dinyatakan lulus, adalah DP3 juga harus baik. Baru bisa diangkat sebagai PNS yang sebenarnya”, jelas Pramono yang juga mantan Kabag Hukum ini.

Disisi lain Dia juga mengungkapkan pada tahap ke tiga yakni DP3 (Daftar Penilaian dan Pelaksanaan Pekerjaan) harus memenuhi kriteria nilai tertentu. “Pada Penilaian delapan item di DP3, nilainya minimal 7,1 untuk tujuh unsur, sedang unsur kesetiaan harus bernilai 9,1. Itu nilai minimal yang harus mereka peroleh, bila unsur kesetiaan misalnya dapat nilai 9,0 maka mereka gagal diangkat PNS”, ungkap Pramono.

Dari pantauan langsung pelaksanaan diklat prajabatan, nampak seorang Widya Iswara Luar Biasa (sebutan seorang pengajar/guru Diklat-red) Drs. Adi Purwanto MM, sedang memberikan materi Good Governance pada para CPNS yang sedang menjalani prajabatan di Akper.

“Saya tadi memberikan materi tentang Good Governance pada mereka, ini merupakan sertifikasi saya sebagai TOT bidang itu”, jelas Adi Purwanto yang juga Asisten Tata Praja Pemkab Blora.

Dari data yang diperoleh SR pada tahun 2008 ini jumlah CPNS yang menjalani prajabatan sebanyak 703 orang, terbagi 15 angkatan terdiri dari 3 angkatan untuk golongan III dan sebanyak 12 angkatan dari golongan I dan II. (Roes)

Kulanuwon

Aktualisasi nilai Pancasila

Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa dan rakyat menentang kenaikan harga BBM, di tengah kesulitan ekonomi yang mendera, tanggal 1 Juni yang baru lalu, kita memperingati Hari Lahir Pancasila.

Beberapa hari lalu, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, disusul peringatan 10 tahun reformasi, dan dipuncaki Seabad Kebangkitan Nasional.Betapa banyak kita memperingati hari penuh makna bagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan Pancasila?

Jika Hardiknas jadi inspirasi untuk memajukan dunia pendidikan, dan Harkitnas untuk menggelorakan semangat kebangkitan bangsa Indonesia, lalu untuk apa kita mengenang Hari Lahir Pancasila?

Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila selalu disebut-sebut tak hanya sebagai dasar negara, namun menjadi nilai yang menjiwai perjalanan bangsa ini.Untuk internalisasi nilai, Pancasila diajarkan, didoktrinkan, baik kepada pelajar, pegawai negeri, maupun masyarakat umum.

Kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai sarana indoktrinasi. Begitu rezim Orde Baru runtuh, rontok pulalah mesin indoktrinasi yang selama ini diagung-agungkan.

Mesin indoktrinasi itu berantakan bukan karena nilai-nilai yang dibawa jelek. Namun Pancasila dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik.

Kini, tak ada lagi P4.Tak ada lagi istilah Pancasilais dan bukan Pancasilais yang dulu sebagai cara untuk menyerang kelompok yang tak setuju dengan kebijakan rezim. Parpol pun kini bebas tak menggunakan asas Pancasila dalam statutanya.

Lalu, bagaimana Pancasila bagi kita kini? Lima sila terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diaktualisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin terkesan klise. Tapi sangat perlu.

Kami melihat, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan atas berbagai peristiwa sosial politik. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, seakan lupa akan Tuhan ketika menjalani kehidupan sosial dan politik. Korupsi merajalela, politisi saling menjegal dan mengabaikan fatsun (tata krama, etika) politik. Malah atas nama agama, ada kelompok yang menyerang kelompok lain.

Nilai kemanusiaan sudah mahal harganya. Kekerasan merajalela baik dilatarbelakangi sosial, politik, ekonomi hingga budaya. Tempat ibadah pun dirusak. Musyawarah dan dialog pun menjadi barang mahal sementara konflik horizontal mengancam integrasi bangsa.

Kondisi yang karut-marut itu ditambah lagi dengan persoalan ekonomi tak kunjung membaik sejak krisis ekonomi satu dasawarsa silam. Kehidupan makin sulit, yang ditandai dengan banyaknya rakyat papa, harga-harga semakin mahal, subsidi dicabut.

Sementara, eksplorasi kekayaan alam tak mampu menyejahterakan rakyat yang seharusnya berhak. Kalau demikian, pertanyaannya adalah bagaimana realisasi Sila IV Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah lima sila tersebut hanyalah lipstik semata? (penulis: Drs.Ec.Agung Budi Rustanto)

Dewan Desak Bentuk Pansus Kasus Kades

Pati, Suara Rakyat,-

Persoalan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) di Pati makin berkepanjangan, jabatan yang diperpanjang menjadi 10 tahun nampaknya membuat kalangan DPRD gerah dan meminta untuk diselesaikan segera.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi A DPRD PAti Sa’adullah mengharap agar pimpinan dewan segera membentuk pansus untuk mengusut adanya ketidakberesan dalam perpanjangan jabatan yang diduga sarat dengan nepotisme tersebut.

“Pimpinan dewan harus berani membentuk pansus , sehingga persoalan yang ada segera dapat titik terang karena sampai sekarang Bupati seolah tidak pernah mengapi desakan masyarakat,” ungkap Sa’adullah.

Menurutnya dengan dibentuk pansus persoalan diharapkan bisa segera tuntas. Setelah itu dewan bisa menggalang hak interpelasi kepada bupati untuk menjelaskan alas an perpanjangan jabatan kepala desa. Di Pati sendiri hingga saat ini masih ada sekitar 54 desa yang diperpanjang masih menimbulkan masalah yang cukup serius.

Ada dugaan bahwa perpanjangan jabatan tersebut dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa adanya persetujuan dari Badan permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki hak untuk menilai dan mengusulkan masa perpanjangan jabatan .

Terpisah Ketua DPRD Pati Sunarwi mengaku keberatan kalau membentuk pansus maupun upaya interpelasi. “Jangan bicara interpelasi nanti prosesnya lama,” ungkapnya. (SI)

Program Biogas Agar Lebih Diperluas

Sambong, Suara Rakyat,-

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa warga memanfaatkan energi alternatif di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Selain kayu hutan, warga mulai tertarik memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan bakar.

Namun, lantaran keterbatasan dana dan ketidaktahuan cara pembuatan program yang biasa disebut biogas itu, sebagian anggota masyarakat meminta Pemkab Blora turun tangan memperluas program biogas. Permintaan tersebut disampaikan warga yang memiliki ternak sapi.

Sebab, saat ini program biogas tersebut baru dinikmati oleh sejumlah pemilik ternak saja. Padahal, banyak sekali warga pemilik ternak yang belum tersentuh proyek tersebut. ‘’Tidak sedikit tetangga yang meminta diberi peralatan biogas karena mereka juga punya sapi,’’ ujar Sri (28), warga Dukuh Kawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Rabu (4/6) lalu. (Roes)

Pangkalan Mitan Nakal Segera Dicabut

Menden, Suara Rakyat,-

Beberapa pangkalan Minyak Tanah di Menden yang menjual harga Rp.3.500-Rp.4000 yang ditemui SR, akan segera dicabut ijinnya bila tidak mematuhi penetapan HET dari Gubernur Jateng.

Hal itu diungkapkan pemilik agen mitan PT Sumber Mulyo Agung Rezeki, Dudung Gunawan yang membawahi 149 pangkalan minyak tanah yang tersebar di 15 kecamatan.

“Kami telah mebuat kesepakatan tertulis antara agen dan pangkalan agar tidak menjual Mitan diatas HET” kata Dudung.

Hanya saja, karena penetapan HET dari Gubernur Jateng sifatnya masih sementara maka untuk saat ini pihaknya masih mentolerir pangkalan yang menjual minyak tanah maksimal Rp3.000.

Pasalnya,selain HET belum final, sosialisasi kepada pangkalan juga belum sepenuhnya terlaksana karena penetapan Gubernur tentang harga mitan baru diterimanya akhir Mei lalu dari pihak Hiswana Migas Kabupaten Blora. (Roes)

KanDepag Blora Gelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an 2008

Blora, Suara Rakyat,-

Dalam rangka mempersiapkan Kader dari Kabupaten Blora pada pelaksanaan MTQ Pelajar yang ke-24 tanggal 23 s.d 27 Juli 2008 di Kabupaten Wonosobo dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kepahaman para Pembina Tilawah yang ada di Kabupaten Blora maka di Aula, Kantor Departemen Agama Blora telah menggelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an, Rabu (11/06).

Dalam kegiatan ini dengan peserta perwakilan dari kecamatan se-Kab. Blora masing-masing Kec. 2 orang sekaligus pembinanya dan bertujuan supaya dapat menumbuhkan kader tilawah atau qori’-qori’ah yang selama ini masih perlu ditingkatkan sehingga nanti dapat berprestasi ditingkat propinsi dan nasional, “tegas Plt. KakanDepag. Kabupaten Blora Drs. H. Tri Hidayat melalui kasi Penamas Drs. Larpin.

Pelatihan ini menghadirkan Ustad Nur Fakih dari Pati yang sekaligus Dewan Hakim tingkat nasional dan Pengurus LPTQ Tingkat Jawa Tengah serta pernah meraih juara MTQ Internasional di Iran. Kami berharap setelah acara ini, disamping bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kepada Pembina Tilawah nantinya dapat mengembangkan dan meningkatkan kepada para Kader qori’-qoriah dimasing-masing kecamatan serta dapat mempersiapkan qori’-qoriah yang akan dikirim pada MTQ ketingkat Propinsi Jawa Tengah yang ke-24 sehingga dapat meraih kejuaraan. Antusias peserta sangat tinggi sebab pelatihnya punya teori olah vokal dan profesional di bidangnya. (Mo)

Wujudkan Pilgub yang Tertib, Aman dan Rapi

Blora, Suara Rakyat.-

H.Supardi salah satu anggota DPRD Blora yang berasal dari Partai Golkar memang layak ditiru anggota dewan lainnya, Terutama dalam partisipasinya terhadap suksesnya Pilgub mendatang.

Mantan anggota TNI ini rela merogoh koceknya sendiri untuk membiayai baju seragam untuk saksi sebanyat 400 buah, dari partainya pada dapil Blora. “Saya enggan menyebut berapa biaya pembelian seragam, yang terpenting Pilgub aman, tertib dan rapi. Dan semoga pak Bambang Sadono yang juga Cah Blora menang dalam pilgub”, ucapnya ketika ditanya SR.

Sementara Hartini salah satu saksi mengatakan, terima kasih kepada ketua PK Partai Golkar kecamatan Kota Blora ini, atas penghargaan terhadap keikut-sertaanya sebagai seorang saksi. “Walau hanya sebuah baju seragam, kami sudah bersyukur ternyata pak Pardi memperhatikan kami”, ungkapnya Rabu (4/6) lalu.

Hartini juga menggaris bawahi pemberian seragam ini semoga ditiru oleh anggota DPRD lain, sehingga dirinya dan saksi yang lain mendapat suntikan semangat. “Terus terang Mas, dengan adanya baju seragam berlabel SPG (Saksi Partai Golkar) ini, akan memicu semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kami” tandasnya. (Roes)


Nurhidayat: Hidup Mati Persikaba saat melawan Persem

Blora, Suara Rakyat.-

Dengan 3 sisa laga yang harus dilakoni Persikaba, 2 laga Sujono dkk akan menjadi tamu saat menantang tim Jawa Timur Persem dan Tim tetangga Persipa Pati. Posisi Persikaba berada di peringkat ke-3 dengan mengantongi nilai 4 di bawah 2 tim asal Jawa Timur Persem dan Persepam mengundang rekasi dari Nurhidayat selaku pengamat sepakbola.

Menurutnya, saat melawan Persem Persikaba diharapkan mampu membawa pulang nilai penuh walaupun kemungkinan itu kecil namun sepakbola tidak lepas dari keberuntungan.

“Dengan materi pemain berada 1 tingkat diatas tim lain, Persikaba belum membuat gebrakan yang dapat mengejutkan tim lawan, lihat saja Julian selalu menjadi penghuni bangku cadangan,” paparnya.

Menurutnya, harusnya pelatih memiliki strategi tersendiri dengan memiliki pemain sekelas Julian, entah di masukkan pada babak kedua atau sejak menit pertama harusnya pelatih sudah memiliki strategi tersendiri.

“Namun nama sebesar Julian kurang bisa dimanfaatkan pelatih, misalnya Julian adalah pemain terkenal dengan memiliki kemampuan diatas rata-rata, jadi pemain lawan yang akan memegang Julian tidak akan hanya 1 orang, namun lebih dan disaat itu pula posisi pemain yang memegang Julian akan kosong, nah disaat itu pula pemain Persikaba lain dapat memanfaatkan peluang tersebut, namun Julian sendiri jarang diturunkan oleh pelatih,” harap Nurhidayat.

Lanjutnya, untuk 2 laga tandang minimal Persikaba harus mencuri 3 poin, entah saat melawan Persem atau Persipa. Namun melawan Persipa, Persikaba akan kesulitan mewujudkan realisasi tersebut, karena permainan Persipa Pati yang sangat disiplin saat menjadi tamu Persikaba. Kesempatan mendapat poin 3 berasal dari Persem walaupun saat bermain di Kridosono tim ini mampu membawa poin 1 atas hasi seri 0-0 dengan Persikaba.

“Jadi hidup matinya Persikaba ditentukan saat laga melawan Persem, kalah Persikaba tertutup peluang, menang Persikaba akan melaju ke fase berikutnya” ungkapnya. (Ask)



Tangis dan Tawa Warnai Pengumuman Kelulusan SMA

Blora, Suara Rakyat,-

Sesaat suasana kota Blora pun menjadi tegang, ya? Karena pada Sabtu (14/3) merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para siswa siswi SMU/SMK untuk melihat hasil jerih payah mereka selama 3 tahun mengenyam pendidikan yang mana hanya untuk mendapatkan coretan L (lulus) hanya ditentukan dalam kurun waktu 3 hari saja.

Tentu dengan syarat kelulusan yang memberatkan pula. 5.25 adalah nilai standart kelulusan, angka yang cukup tinggi bagi mereka yang berintelegensi rata-rata. Dari hasil pantauan Tim SR kemarin, jumlah siswa di Kab Blora yang tidak lulus kurang lebih 500 siswa. Pengumuman kelulusan seretak di Jawa Tengah.

Salah satu sekolahan di Kabupaten Blora tepatnya, SMA KATOLIK 1 BLORA

Sri Murniati MM, selaku Kepala Sekolah menyatakan “Siswa kami yang tidak lulus di tahun ini sebanyak 21 siswa dari total 120 siswa SMA di sekolah kami,” paparnya.

Sri Murniati MM memberikan himbauan kepada orang tua sekaligus anak mereka yang tidak lulus untuk tidak bersedih, ini hanyalah hal biasa yang dihadapi tiap siswa dalam menempuh ujian, seperti pepatah “Tak Ada Akar Rotan pun Jadi, tidak lulus UN masih bisa kejar paket C” demikian himbaunya.

Di tempat yang lain, beberapa siswa yang lulus tampak berhamburan keluar ataupun berkonvoi mengelilingi kota Blora sebagai luapan kebahagian mereka karena telah lulus dalam menempuh ujian namun halnya disisi yang lain histeris dan jerit tangis menggelayuti mewarnai wajah mereka yang tegang sedari pagi. (Don)

Jangan Politisasi Bantuan!

Oleh: Ateng Sutarno AMd*)

Di tengah riuh rendah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dari yang damai hingga berbuntut bentrok, tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba muncul paket kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM untuk mahasiswa, yaitu bantuan khusus serupa bantuan langsung tunai (BLT).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengungkapkan, paket kebijakan yang dirumuskan dalam rapat terbatas, diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu 400.000 mahasiswa, dengan nilai Rp 500.000 per semester, dan digelontorkan pada semester ganjil, untuk kemudian tahun 2009 akan diajukan anggaran ke DPR guna merealisasikan bantuan selama satu tahun penuh. Dasar kebijakan adalah meringankan biaya pendidikan yang naik, transportasi, buku, hingga biaya kos mahasiswa.

Lontaran yang belum jelas petunjuk teknis (Juknis), program ini kontan membuat banyak kalangan bertanya-tanya, mau apalagi pemerintah? Kalangan akademisi, elemen masyarakat, hingga mahasiswa sendiri mencurigai ada upaya pemerintah untuk meredam radikalisme mahasiswa, menyusul semakin meluasnya gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Seakan menyadari benar isunya akan ditarik ke arah sana, Mendiknas maupun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buru-buru mengeluarkan sanggahan.

Mendiknas tegas menyatakan bantuan ini bukan untuk meredam aksi mahasiswa, dan murni untuk membantu mahasiswa miskin supaya pendidikan mereka tidak putus di tengah jalan, menyusul kenaikan BBM. Rencananya 2.783 perguruan tinggi negeri dan swasta akan mendapatkan jatah bantuan, setiap perguruan tinggi akan mendapatkan kuota 9,8 persen.

Menkeu secara teknis menyatakan, anggaran untuk bantuan mahasiswa sudah ada sejak dulu dan masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tetapi memang belum digunakan.

Meskipun berdalih semata-mata demi membantu mahasiswa miskin dan sudah ada anggaran sejak lama, namun kebijakan yang dikeluarkan sesudah kenaikan harga BBM sangat wajar disikapi sebagai sebuah kebijakan bertendensi. Lain cerita bila itu dilakukan sebelum kenaikan harga BBM.

Lagi pula jauh sebelum ini, program BLT bagi warga miskin sudah pernah diluncurkan pada tahun 2005 saat terjadi kenaikan harga BBM di bulan Oktober. Dan pada waktu itu tak diikuti dengan kebijakan serupa untuk mahasiswa.

Bila dalihnya adalah meringankan mahasiswa miskin, mengapa pada tahun itu tak ada program BLT mahasiswa miskin seperti saat kenaikan harga BBM tahun ini? Apakah karena pada waktu itu tidak ada gelombang penolakan dari mahasiswa sebesar dan seradikal saat ini?

Kami sepakat bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin sangat penting direalisasikan.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan murah bagi rakyat. Jadi bila memang dalam pos belanja untuk Depdinas hal itu sudah dianggarkan, mengapa dalam realisasinya harus menunggu momentum dulu, sehingga terkesan dipolitisasi?

Faktanya, jauh sebelum kenaikan harga BBM terjadi, sudah banyak mahasiswa dari golongan tidak mampu menggantungkan kelanjutan pendidikannya pada beasiswa dari berbagai lembaga donor.

Bahkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sudah ada gerakan memberikan donasi kepada mahasiswa tak mampu yang kuliah di kampus setempat, yang dilakukan oleh para mahasiswa yang lebih mampu.

Harapan kami, sebagai salah satu LSM yang berpihak rakyat kecil, termasuk juga para mahasiswa miskin, sederhana saja. Bila memang pemerintah berniat memberikan beasiswa, jangan sampai hal itu untuk kepentingan politis.

*) Penulis adalah Direktur LSM Wong Cilik


D. Salam Bantah Kampanye, Klarifikasi ke Panwascam

Blora, Suara Rakyat,-

Terkait laporan Panwas Kecamatan jepon tentang kegiatan Reses yang digunakan untuk kampanye. Daniel Salam, Kamis (12/6) lalu mendatangi Panwascam Jepon untuk klarifikasi terkait dengan hal itu.

Menurut keterangan D. Salam bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (07/6) lalu adalah murni kegiatan reses dimana dalam kegiatan itu disampaikan beberapa hal yang menyangkut masalah pemerintahan dan pembangunan yang ada di kabupaten Blora khususnya masalah APBD 2008 yang sedang berjalan.

“Tidak ada kampanye dalam acara reses, apa yang dilaporkan oleh Panwascam Jepon perlu diluruskan,” tandas anggota Fraksi Golkar ini.

Selain penjelasan tentang APBD 2008, dirinya juga mengali aspirasi dari masyarakat bawah terlebih kepala desa agar dapat memberikan laporan tentang hal-hal apa saya yang dibutuhkan terkait soal pembangunan sehingga sebagai anggota dewan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Aspirasi masyarakat bagi kami sangat penting,” ungkapnya.

Sementara tentang materi pilgub Salam mengatakan bahwa sebagai anggota dewan dirinya sudah sepantasnya untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar Pilgub dapat berjalan dengan baik dan sukses “Apa yang dilaporkan oleh panwas itu sebenarnya bukan laporan lembaga,” jelas Salam

Terpisah Ketua Panwas Kecamatan Jepon, Sugie Rusyono dapat memahami apa yang disampaikan oleh Daniel Salam. “Kami sudah saling komunikasi dan tidak ada masalah dengan kegiatan yang dilakukan olehnya, hanya perbedaan pandangan saja,” jelas Sugie. (Sw)

Tragedi Monas Akibat Tidak

Tegasnya Sikap Pemerintah Terhadap Ahmadiyah

Blora, Suara Rakyat,-

Penyerangan anggota FPI kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) di Monas pada Minggu (1/6) akibat sikap pemerintah yang selalu mengambang dalam menangani berbagai persoalan, termasuk dalam kasus aliran Ahmadiyah yang oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) wadah tertinggi umat Islam di Indonesia dinyatakan sesat.

Seharusnya tragedi Monas tidak akan pernah terjadi jika pemerintah mau bersikap tegas kepada aliran Ahmadiyah yang mengaku Islam namun menodai ajaran Islam dengan menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW.

Hal ini disampaikan M. Mundzakir aktivis muda Islam ketika ditemui SR saat mengikuti pengajian rutin malam jumat di dluwangan Kauman Blora pada Kamis (5/6). Menurutnya Ahmadiyah telah menodai Islam dengan keyakinan ada nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW dan hal ini sebenarnya telah berlangsung lama.

Ketika di tanya SR apakah diperlukan tindak kekerasan dalam menyampaikan pendapat seperti yang terjadi di Monas. dia menyatakan kejadian tersebut merupakan reaksi spontan dari masa FPI yang melihat segelintir orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Kebangsaan mendukung Ahmadiyah, dirinya yakin jika massa aliansi tersebut tidak memprovokasi massa FPI, tragedi tersebut tidak akan pernah terjadi.

Mundzakir berharap pihak- pihak yang memprovokasi massa juga ditindak tegas oleh aparat, jangan hanya massa FPI saja.

Sementara M. Saijo, S.Pd.I koordinator bidang dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Blora ketika diminta pendapatnya tentang tragedi Monas mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan kejadian tersebut, karena antar umat Islam saling serang sendiri yang senang tentunya orang-orang non muslim.

Lebih jauh ustadz ponpes Al-Maa’uun Mlangsen ini berharap ketegasan pemerintah, jika persoalan selalu diambangkan maka yang terjadi adalah kekecewaan, dan kekecewaan yang menumpuk akan melahirkan kekerasan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan pemerintah mengenai Ahmadiyah yang jelas- jelas dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lembaga tertinggi umat islam di Indonesia,” ungkapnya. (Bgs).

Kuato BLT seperti 2005, terjadi perubahan Penerima-nya
Rembang, Suara Rakyat,-

Kuota untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Rembang, pada tahun 2008 telah ditetapkan paling banyak 72.510 keluarga (KK). Jumlah tersebut mengacu pada hasil pendataan BPS 2005.

Hal itu terungkap Bupati Rembang H Moch Salim Jum’at (6/6) lalu, usai mengadakan rapat untuk membahas persiapan penyaluran (BLT). Rapat itu sendiri berlangsung di ruang Bupati, dihadiri Kapolres AKBP Wawan Ridwan, Sekda H Hamzah Fatoni SH MKn, Kabag Infokom Suyono SH, semua asisten Setda dan camat.

Menyinggung tentang adanya desakan dari sejumlah anggota DPRD yang meninta agar daftar penerimaan BLT diverifikasi ulang, Moch Salim menekankan, ada desakan atau tidak, pasti akan diverifikasi ulang.

Salim menambahkan, selama 2005-2008 ada kemungkinan terjadi perubahan ekonomi masyarakat. Karena itu, hasil pendataan keluarga miskin 2005 harus diverifikasi ulang. Tujuannya, untuk memberikan data valid sehingga dana BLT bisa tersalurkan kepada warga yang benar-benar miskin.

Setelah diverifikasi, ada kemungkinan warga yang dulu pernah mendapat BTL, tahun ini bisa jadi tidak mendapatkan jatah karena tingkat ekonominya sudah membaik.

Sebaliknya, ada kemungkinan pula warga yang dahulu tidak mendapat BTL, tahun ini dapat lantaran memang terjadi perubahan tingkat ekonomi.

“Nantinya setelah kami verifikasi ada kemungkinan terjadi perubahan data, Akan tetapi jumlah penerima BLT tahun ini yang penting tidak boleh melebihi dari kuota yang diberikan ke Kabupaten Rembang, yakni 72.510 keluarga,” tambahnya (Roes)

Minggu, 01 Juni 2008

SR Edisi 45 Model MO Word

Fokus


Bambang Sadono dan Bibit Waluyo bersaing ketat rebut Kursi Gubenur
Semarang, Suara Rakyat.-
Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dalam hal ini Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.
Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.
Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.
Data survey terakhir perolehan suara Pilgub Jateng diprediksi bersaing ketat antara cagub dari PDI-P dan Partai Golkar. Selisih suara hanya sekitar 0,4%. Jika pilgub harus berlangsung dua putaran, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI-P diunggulkan. Menyusul Bambang Sadono-Muhammad Adnan yang diusung Partai Golkar, yang diperkirakan bakal lolos ke putaran penentuan.
Itulah salah satu kesimpulan hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSN) bekerja sama dengan Lembaga Studi Teranova yang dilaksanakan 2-13 Mei 2008 di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Total responden survei ini adalah 571 orang dengan margin of error + 4,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.
Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry di Jakarta, Selasa (27/5) dalam konfrensi Pers-nya, mengatakan, survei menunjukkan 26,7% publik mengaku akan memilih pasangan Bibit-Rustri. Pasangan itu bersaing ketat dengan Bambang-Adnan (26,3%).
Di tempat ketiga adalah pasangan yang didukung PPP dan PAN, Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (10,9%), disusul calon Partai Demokrat dan PKS Sukawi Sutarip-Sudharto (10,4%). Kemudian pasangan dari PKB Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif (1,9%).
Sementara 23,9% publik menyatakan rahasia atau belum memutuskan akan memilih pasangan yang mana.
Dikatakan, berdasarkan hasil survei LSN terlihat bahwa faktor popularitas figur akan sangat menentukan kemenangan kandidat dalam Pilgub Jateng. Bambang Sadono dan Bibit Waluyo terbukti sebagai cagub terpopuler di Jateng.Menurut Umar, PKB yang memperoleh suara signifikan dalam Pemilu 2004 di Jateng nampaknya harus menerima dampak kemelut partai yang berkepanjangan.
Pasangan Agus-Kholiq hanya dipilih oleh 1,9% responden. Ini jauh di bawah perolehan suara PKB dalam Pemilu 2004 di Jateng. Bisa jadi swing voters (mereka yang belum memutuskan pilihan) sebesar 23,9% adalah konstituen PKB yang bingung menentukan pilihan akibat konflik partai yang merembet hingga tingkat daerah.
Survei LSN juga menemukan fakta 92,8% publik mengaku sudah mengetahui akan hajatan Pilgub Jateng pada 22 Juni yang akan datang.(Roes)




Fokus Samping
Yakin menang satu Putaran


Semarang, Suara Rakyat.-
Partai pemenang Pemilu 2004, PDI-P, berusaha agar Pilgub Jateng 22 Juni mendatang hanya satu putaran. Untuk itu para kader digenjot agar jagonya, Bibit Waluyo-Rustriningsih bisa meraih 30% suara.
Ketua Tim Sukses Bibit-Rustri, Murdoko, mengatakan target satu putaran harus didapatkan, mengingat dilihat dari peta basis massa di 35 kabupaten/kota, PDI-P unggul di 22 daerah.
’’Saya yakin di 22 daerah PDI-P masih solid untuk memenangkan Bibit-Rustri. Baik kader maupun simpatisan, siap memenangkan calonnya yang juga kader dari partai,’’ kata Ketua DPD PDI-P Jateng itu, Minggu (25/5).
Daerah yang menjadi basis massa ada di eks karesidenan Surakarta, Banyumas dan Kedu. Selain itu Kabupaten Brebes, Batang, Kota Tegal, Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Magelang dan Salatiga.Murdoko menjelaskan, dalam pilgub nanti setidaknya PDI-P harus meraup suara antara enam atau tujuh juta pemilih.
Hal itu didasarkan pada estimasi bila dari 26 juta pemilih yang benar-benar menggunakanhak suaranya 17-18 juta orang.(Roes)

DEMOKRAT INGIN KADERNYA SANTUN
Fungsionaris DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono meminta kader partainya dan para relawan pasangan cagub dan cawagub Sukawi-Sudharto tdk terpancing dengan maraknya kampanye hitam. Dia meminta masalah itu ditanggapi secara santun.
“Yang terpenting kita lebih dekat dengan masyarakat bawah. Mengenai isu yang menyudutkan mari disikapi dengan arif dan santun,” ujar saat memberikan sambutan dalam konsolidasi ranting PD se-Kabupaten Pati, minggu (25/5).
Acara dihadiri jajaran pengurus DPD Jateng HA Dani Sriyanto SH, dan Ir Sadewo. Ratusan kader PD Pati dari pengurus ranting, DPAC, hingga PDRI (Perempuan Demokrat RI) juga hadir.
Mulyono mengatakan, belakangan iklim politik di Jateng memang meningkat. Untuk itu para kadernya diminta untuk merapatkan barisan memenangkan pasangan yang diusung PD-PKS itu. Para kadernya juga diminta memperbanyak silaturohmi dengan masyarakat dan membuang jauh kesan elistis.(Roes)

Bambang Berusaha Rangkul Mahasiswa
Semarang, Suara Rakyat.-
Calon Gubernur Bambang Sadono terus melakukan tebar pesona untuk mendapatkan dukungan masyarakat.Kandidat yang berpasangan dengan Ketua PWNU Jateng M Adnan tersebut menyambangi peserta aksi mogok makan menolak kenaikan BBM di depan Kampus Undip, Semarang, Kamis (29/5).
Sementara kondisi mereka nampak semakin lemah. Ketua DPD Golkar Jateng tersebut menilai, pemerintah sebaiknya membuka pintu dialog dengan para mahasiswa terkait masih gencarnya penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah.Sebab, jika pemerintah menutup diri,dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan akhirnya merugikan bangsa ini.
‘’Saya pikir sudah seharusnya pemerintah membuka dialog dengan berbagai elemen mahasiswa maupun buruh yang turun ke jalan. Dialog itu dapat membuka cakrawala pandang masing-masing pihak sehingga pemerintah dapat menjelaskan kebijakannya, dan mahasiswa pun dapat memperjuangkan aspirasinya,’’ ujarnya kepada para peserta aksi.(Roes)




Pemkab Blora Pelajari APBD Kukar
APBD Kukar Capai Rp 5,5 Trilyun/Tahun
Tenggarong, Suara Rakyat,-.

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan Pemkab Blora, Jawa Tengah, Senin (19/5) kemarin. Kunjungan dipimpin Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo itu diterima Asisten II Setkab Kukar Hafidz Anwar di ruang Eksekutif Bupati Kukar. Bupati Blora Yudhi Sancoyo ke Kukar bersama Asisten II Setda Blora H Umartono, Kepala Dipenda Blora H Heru Sutopo, SH dan beberapa pejabat teras terkait lainnya. Keunggulan Kukar dibanding daerah lain yang ingin diketahui adalah soal Pendapatan Asli daerah (PAD) dan bagi hasil migas. Seperti diketahui bahwa APBD Kukar 2007 sebesar Rp 4,7 triliun hanya memiliki APBD Rp 68 miliar. Sedangkan APBD Kukar 2008 sebesar Rp 5,5 triliun dengan target PAD di bawah Rp100 miliar.
Disebutkan pula, Kukar dulu namanya Kabupaten Kutai dan luas daerahnya satu setengah kali Pulau Jawa. Namun setelah era otonomi daerah (Otda) 2000 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Syaukani-Samsuri, namanya berganti menjadi Kukar. Lantaran Kutai dipecah menjadi empat wilayah kabupaten dan kota, mencakup Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Kota Bontang dan Kukar sebagai pusat pemerintahan.
Sejak kepemimpinan Syaukani-Samsuri Pemkab Kukar memiliki program pembangunan namanya Gerbang Dayaku. Program tersebut merupakan landasan pembangunan di segala bidang dan memiliki tiga program unggulanHafidz juga menjelaskan bahwa selama ini Kukar masih mengantungkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pusat. Sementara inisiatif menggali potensi daerah masih sangat lemah. Seperti hasil pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan kekayaan milik daerah lainnya. Peningkatan PAD Kukar mulai 2004 terus berupaya mengalami peningkatan. "Untuk 2004 berhasil menggenjot PAD Rp 32 miliar dan 2006 naik manjadi Rp 53 miliar. Terakhir, 2007 memperoleh PAD sebesar Rp 68 miliar sesuai target ditetapkan," tambah Hafidz. (Ss/Sapos)




Tim Sukses Wanita Mulai Bergerak
Blora, Suara Rakyat,-
Pernik jelang Pilgub yang akan digelar 22 Juni 2008 mendatang memang patut kita ikuti dari waktu kewaktu. Para anggota Tim Sukses masing-masing calon gubenur dan wakil gubenur jateng menggunakan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat agar memilih pasangan yang mereka usung.
Seperti wakil ketua DPC PDIP Blora, Dra Dwi Astutik Muryo tak segan-segan turun kedesa ataupun daerah luar Blora, untuk sosialisasi Bibit- Rustriningsih kandidat Cagub dan Cawagub yang diusung partai Banteng bermoncong putih ini. “Setiap ada kesempatan baik di Blora ataupun di Luar kota misalnya Semarang atau Solo dan kota lainnya saya sosialisasikan pasangan Bibit-Rustri”, jelassnya.


Menurut Tutik berdasar dari 2 pemilu yang lalu dijateng PDIP selalu unggul, ditambah lagi Wabup wanita satu-satunya yang mewarnai persaingan kursi Jateng satu, makin membuatnya makin optimis. “Kodok jero bathok, wong wedok dukung wong wedok”, kata Wakil ketua DPC PDIP yang membidangi Pemberdayaan Perempuan ini.
Dengan semboyan itulah Tutik mengaku pilihan para wanita di Jateng yang presentase pemilihnya lebih banyak dari Pria, akan menjatuhkan pilihannya pada Rustriningsih. “Pemilih wanita diJateng lebih besar dari pemilih Pria itulah yang nantinya akan menambah pundi suara pak Bibit dan Bu Rustriningsih”, tandas Tutik.


Sementara itu Sri Handayani SH salah satu Tim Sukses BS-Adnan yang membidangi bagian Hukum dan Ham DPD Partai Golkar Blora , kepada SR justru berpendapat lain. Dia tambah yakin pasangan BS akan menggungguli yang lain.
“Setelah saya ikut berkeliling keluar kabupaten Blora ternyata suara pak Bambang Sadono Cukup signifikan di Jateng, sehingga kami makin yakin beliau akan Unggul”, katanya.
Menurut Handayani hal itu dikarenakan sosialisasi di Jateng yang dilakukan Bambang Sadono yang cukup panjang, jauh hari sebelum ada wacana pilgub.


“Disamping itu figur pak Bambang, yang juga mantan wartawan dikenal dekat dengan rakyat”, jelasnya. Ketika ditanya adanya calon wanita dari partai lain yang maju dalam Pilkada Jateng, Dia hanya berargumentasi singkat.


“Saya percaya masyarakat Jateng sudah dewasa dalam berpolitik, mereka akan memilih calon mana yang kedekatan dengan rakyat paling tinggi”, tandas Handayani. (Roes)




Pinpred Tabloid SR Bersama Bupati Bojonegoro saat Ikuti Pamera IPA di JCC - Jakarta

Laporan dari Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta, 26-29 Mei 2008
ATASI KRISIS MINYAK, GENJOT PRODUKSI
Jakarta, Suara Rakyat,-
Perkumpulan perusahaan migas nasional dan internasional yang mempunyai kontrak kerja di Indonesia menggelar konvensi dan pameran selama ke-32 selama tiga hari, 27-29 Mei di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta. Berikut laporan Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Rakyat, Siswanto, S.Pd yang mengikuti kegiatan tersebut, yang terbagi di halaman ini (2 berita) dan halaman Blok Cepu (halaman 13).
Sebanyak 113 perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas membuka stand di Konvensi dan Pameran terbesar di Asia Tenggara tersebut. Acara dibuka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Prof Dr Purnomo Yusgiantoro, Selasa (27/5) di JCC. Kepada SR, Purnomo menyatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi tuntutan energi yang semakin besar sehingga dibutuhkan startegi agar dunia terutama Indonesia bisa menyelesaikan tuntutan tersebut.
Sedangkan Roberto Lorato selaku Presiden IPA menyatakan konvensi dan pameran diikuti oleh perusahaan migas, media serta perusahaan jasa dan konsultan dari seluruh penjuru dunia. Menurut Lorato tercatat ada beberapa perusahaan multinasional yang mengikuti kegiatan tersebut, diantaranya Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI), Chevron, Total E&P, Medco, Pertamina, dan Santos.
Pembicara hadir dan menyampaikan materi diantaranya Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI (Bidang Pertambangan) Airlangga Hartarto, Dirjen Migas Luluk Sumiarso, Dirut Pertamina Ari H Soemarno, dan Presiden dan GM Exxon Mobil Oil Indonesia Terry S Mcphail.
Investasi Rp 2 Trilyun
Selain konvensi dan pameran, Kementerian ESDM juga mengumumkan lima pemenang tender di wilayah kerja migas untuk tahun 2008. Wilayah kerja migas untuk tahun 2008 yang ditenderkan adalah wilayah South Barito, Rangkas, South East Palung Aru, West Timur, dan Kasuri. Para pemenang ternder secara berurutan adalah Murphy Overseas Ventures Inc, Lundin Oil & Gas B.V, Konsosium CNOC dan Petronas, Eni Indonesia Ltd, dan Genting Oil & Gas Ltd.
Total inverstasi dari lima perusahaan tersebut sebesar US$ 201, 45 juta atau setara dengan dengan Rp 2 trilyun selama tiga tahun pertama. Sedangkan untuk pemerintah sendiri mendapatkan bonus tandatangan (Signature Bonus) sebesar US$ 24,40 juta atau setara dengan 240 Miliar. (Ss)
BEKAS LAUT DANGKAL, DASAR TANAH BANYAK KARANG
Jakarta, Suara Rakyat,-
Tiga kabupaten di wilayah konsesi Blok Cepu ternyata dulunya adalah laut dangkal, sehingga ketika dilakukan pemboran banyak ditemukan karang dan air yang keluar terasa asin. Demikian disampaikan Bagian Eksplorasi Mobil Cepu Limited. Ltd (Anak perusahaan Exxon Mobil) Agung Budi Cahyono kepada SR, Rabu (28/5) di Stand Exxon Mobil Gedung JCC Senayan Jakarta.
Menurut Agung hingga saat ini telah dilakukan empat pemboran di Lapangan Banyuurip Kabupaten Bojonegoro dan dipastikan minimal 350 juta barel minyak ada disana.
Lebih lanjut Agung menjelaskan pemboran tersebut sudah sampai kedalaman 2000 meter (2 km) sehingga dia meyakini jumlah cadangan tersebut. Namun demikian dirinya juga menyebutkan jumlah ini sebagai angka minimal karena paling tidak pihaknya akan melakukan 50 pemboran untuk mengetahui jumlah cadangan seluruhnya. “Minimal dilakukan pemboran 50 kali untuk mengetahui cadangan keseluruhan, ini sekarang yang sedang kami lakukan,” terangnya.
Menurutnya dengan cadangan minimal 350 juta barel maka jika diproduksi tahun ini, lapangan tersebut akan mampu bertahan hingga 20 tahun yang akan datang. Hitungannya akhir tahun ini diproduksi 20 ribu barel per hari sampai tahun 2011, sedangkan mulai tahun 2012 produksi akan mencapai 165 ribu barel per hari.
Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo kepada SR di sela-sela konvensi menyatakan pihaknya berharap Blok Cepu segera diproduksi akhir tahun ini. Setelah mengadakan beberapa koordinasi dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan pihak Exxon Mobil dirinya mendapat informasi bahwa akhir tahun ini Blok Cepu akan dieksploitasi sehingga menghasilkan minyak 20 ribu barel per hari. Disinggung bulan apa dimulai, pihaknya belum mendapat jawaban secara pasti. “Pemerintah dan Exxon Mobil menyatakan akhir tahun ini Blok Cepu sudah memproduksi minyak,” papar bupati yang sederhana ini kepada SR.
Bupati Bojonegoro Suyoto yang ditemui SR usai konvensi mengharapkan apa yang diputuskan dan apa yang saat ini dikerjakan Exxon Mobil di wilayahnya akan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. “Kami akui Community Development dari Exxon Mobil sudah berjalan di Bojonegoro, namun untuk masalah tenaga kerja lokal masih minim sekali yang dilibatkan, mungkin karena pekerjaan masih minim,” terangnya pria yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur tersebut. (Ss)
Panwas tertibkan atribut Pilgub
Cepu, Suara Rakyat.-
Sejak dilantik, Panwas Pilgub Kecamatan Cepu telah dua kali melakukan sweeping untuk membersihkan atribut-atribut peserta Pilgub Jateng, demikian dikatakan Ketua Panwas Kecamatan Cepu, Ahmad Rohadi SHI kepada SR,Kamis (29/5). "Panwas Kecamatan Cepu sangat tegas terhadap peserta Pilgub yang melanggar," tambahnya. Ucapan itu ia buktikan dengan berbagai tindakan nyata seperti mencopoti atribut-atribut calon peserta Pilgub yang marak dipasang diberbagai tempat di Cepu. "Sebelum masa kampanye gambar atau atribut yang terpasang di jalan umum/protokol, tempat ibadah,instansi, sekolah dan tempat yang mengganggu ketertiban umum kami copoti semua tanpa pandang bulu," katanya. Ketua Panwas yang masih lajang ini mengaku tak membeda-bedakan perlakuan kepada semua kandidat untuk menghindari diskriminasi. Langkah tegas ini diambil untuk menciptakan independensi, mandiri dan non partisan. "Kami berusaha bekerja secara transparan, jujur, adil dan tidak diskriminatif,"ujarnya. Pada operasi yang pertama, Sabtu (10/5) Panwas Cepu berhasil mencopoti satu baleho Bambang Sadono, satu baleho Tamsil, dua baleho dan satuspanduk Bibit-Rustri, lima spanduk Agus Suyitno, satu spanduk perserta independen (Sahid-Anto) dan tiga spanduk Sutawi-Sudarto. Gelombang kedua, Sabtu (24/5) berhasil mencopoti 12 baleho dan dua spanduk Bambang-Adnan, 14 baleho dan sembilan spanduk Bibit-Rustri dan tiga spanduk Agus Sutyino. "Tim sukses pihak terkait dapat mengambil barang-barang bukti di atas di sekretariat Panwas Cepu dua hari sebelum masa kampanye, dengan membawa surat tugas dari pimpinan dan dituangkan dalam berita acara pengambilan," jelas Roy, panggilan akrab Ketua Panwas Cepu. (Agt)
Hanya dengan Rp. 3000,- Bisa pakai Internet Bebas
Blora Suara Rakyat.-
Kebijaksanaan yang cukup menjanjikan bagi pendidikan dilingkungan SMAN 1 Blora telah digulirkan. SMA yang tertua di kabupaten Blora dibawah kepemimpinan Drs. Niyadi ini memberi kesempatan pada siswa untuk maju dan berkembang.
Ketika SR membuktikan langsung Jumat (30/5) sore hari, tampak didalam gedung berlantai II yang didirikan atas bantuan Ilusa, APBD Blora dan Sumbangan orang tua murid, tampak enam siswa asyik menggunakan fasilitas internet ini
“Kami diberi kesempatan Jum’at dan Sabtu untuk menggunakan internet sekolah hanya dengan bayar Rp.3.000,- dan tidak dibatasi jamnya pada disore hari, ” kata Galih siswa kelas X SMAN 1 Blora.
Ketika ditanya apakah selalu rutin menggunakan kesempatan ini, dirinya mengaku rutin. “Mumpung ada kesempatan murah, yaa jelas kami manfaatkan,” kata siswa bernama lengkap Nitya Trusthaning Panggalih.
Sementara siswa wanita yang juga menggunakan fasilitas itu, kepada SR justru mengharap agar teman-temanya secara rutin memanfaatkan kesempatan ini. “Dengan memanfaat internet ini secara tidak langsung memberi tambahan pengetahuan yang luas bagi kami. Disamping harganya sangat murah bila disbanding di warnet, kita juga tidak dibatasi jam penggunaanya,” ungkap Nia diamini 2 teman lainnya.(Roes)
Pengunjuk rasa trobos paripurna,
Ali Mufiz tak dukung aksi demo harga BBM
Semarang, Suara Rakyat.-
Gubernur Jateng Ali Mufiz tak bersedia menerima spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pengunjuk rasa dari Elemen Masyarakat Peduli Bangsa (Emas Bangsa), Senin (26/5) lalu.
Para pengunjuk rasa meminta Gubernur menyampaikan pernyataan sikap mereka ke pusat. Sementara itu Rapat Paripurna DPRD Jateng dikagetkan dengan masuknya pengunjuk rasa ke dalam ruangan. Para pengunjuk rasa langsung membentangkan spanduk sepanjang tiga meter bertuliskan Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak. Penolakan Gubernur disampaikan saat menemui para pengunjuk rasa di teras Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang. ”Saya tak bersedia menerimanya,” kata Ali Mufiz.
Setelah menyatakan penolakan, Gubernur yang didampingi Sekda Pemprov Jateng Hadi Prabowo kemudian bergegas masuk ke dalam gedung. Puluhan aktivis Emas Bangsa berasal dari KAMMI, BEM Undip, dan BEM Unnes Semarang yang kecewa dengan sikap Gubernur serentak meneriakkan suara kekecewaan.
”Kami sangat kecewa dengan sikap Gubernur selaku bapaknya rakyat Jateng yang tak berpihak kepada masyarakat,” kata koordinator aksi Muhith Harahap. Sebelumnya Gubernur di hadapan para pengunjuk rasa menyatakan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, lanjut Ali, pihaknya hanya menjalankan kebijakan tersebut. Dan pemerintah pusat juga telah memberikan penjelasan tentang kenaikan BBM itu. ”Pemerintah sudah ada upaya membantu rakyat miskin, seperti melalui bantuan langsung tunai (BTL),” ujar dia.
Dia menyadari dan dapat memahami demonstrasi yang digelar mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya untuk kepentingan rakyat miskin. ”Tapi yang punya kewenangan menaikkan BBM adalah pemerintah pusat,” tukas dia.
Menurut pengunjuk rasa dari Emas Bangsa kebijakan menaikkan BBM sama dengan membunuh rakyat kecil, karena dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang memprihatinkan.
Menurut Presiden BEM Undip Geri Setyawan, pemberian dana BTL kepada rakyat sebagai kompensasi kenaikan BBM suatu bentuk penyederhanaan masalah. ”BLT adalah suatu bentuk cuci tangan dari pemerintah yang mengindikasikan ketidakbecusan dalam menangani program pengentasan kemiskinan,” ujar dia.
Untuk itu, Emas Bangsa mendesak kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) membatalkan kenaikan harga BBM. Serta meminta kepada DPR menjalankan hak-haknya dalam rangka menurunkan harga BBM. Seusai melakukan orasi, aktivis Emas Bangsa membatalkan rencana menggelar mogok makan selama lima hari di teras Kantor Gubernuran Jateng.
Sementara itu, pengunjuk rasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membuat kaget peserta Rapat Paripurna DPRD Jateng lantai IV Gedung Dewan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan HM Hasbi dan Hisyam Alie serta dihadiri juga Gubernur Ali Mufiz.
Mereka menerobos masuk ke dalam ruangan rapat dan langsung membentangkan spanduk yang dibawa sambil meneriakkan penolakan kenaikan harga BBM. Aksi yang berlangsung singkat itu, membuat gerah kalangan pejabat Pemprov yang hadir. ”Demonstrasi kok tak tahu tata tertib dan tempat,” ujar seorang pejabat. (Roes)
KPK Awasi Kekayaan 2.382 Pejabat di Jateng
Semarang, Suara Rakyat.-
Sebanyak 2.382 nama pejabat negara di Jateng kini masuk pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya harta kekayaan mereka yang terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) belum seluruhnya diserahkan ke komisi tersebut.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyampaikan, sampai 19 Mei pejabat negara yang sudah melaporkan LHKPN 2.050 orang atau 86,06%. Dari jumlah itu, 294 laporan dalam proses pengolahan di KPK dan 1.756 telah dibuat dalam bentuk berita negara.’’Saya harapkan semua pejabat harus melaporkan LHKPN.
Laporan itu sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan seorang pejabat negara, apakah ada unsur korupsi atau tidak,’’ kata dia, Senin (26/5) di Semarang.
KPK saat ini sedang menyelidiki LHKPN pejabat negara di Pemkot Semarang, mulai dari wali kota, sekretaris daerah (Sekda) sampai asisten.Ada temuan indikasi penyalahgunaan kekayaan secara tidak wajar dari pejabat pemkot.
’’Ada pejabat, tidak perlu saya sebutkan, yang jelas telah melakukan penyalahgunaan kekayaan,’’ kata dia.
Selain pengawasan di Pemkot Semarang, KPK juga akan menyelidiki LHKPN para pejabat antara lain di Kabupaten Pati, Blora, Kudus dan Kota Solo. Sementara untuk anggota Dewan, dari 1.816 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang sudah melaporkan LHKPN 1.738 orang atau 95,7%.
KPK sudah mengoreksi 1.675 laporan yang semuanya dibuat dalam berita negara. Yang dalam proses pengolahan 63 laporan.Menurut Jasin, bila dalam LHKPN terjadi penyimpangan, KPK akan menindaklanjuti dengan menerjunkan tim ke daerah. (Roes)
PNS TERIMA BLT DIKENAI SANKSI.
Kendal, Suara Rakyat,-
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah digulirkan oleh Pemerintah. Pro dan Kontra menyangkut pelaksanaan pemberian BLT bermunculan. Banyak para Bupati dan Walikota yang menolak program pemerintah tersebut.
Berkenaan dengan pemberian BLT Plt Bupati Kendal Dra Hj Siti Nurmarkesi kepada sejumlah wartawan menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan program pemerintah dalam penyaluran BLT. Kita berada dalam wadah NKRI, jadi segala program yangdi keluarkan oleh pemerintah harus di dukung.Apalagi program ini bertujuan untuk membentu keluarga miskin.
Menurutnya untuk kabupaten Kendal pemberian BLT diberikan pada tahap ke II. Wakil Bupati menyatakan bahwa keluarga miskin di Kendal yang akan mendapatkan BLT akan mengalami penurunan.
Dalam pemberian BLT data yang digunakan adalah data tahun 2005 yang telah diferivikasi. Data tahun 2005 keluarga miskin yang mendapatkan BLT sekitar 96 000, setelah diferivikasi mengalami penurunan. Jumlahnya sekitar 74000.
Hal ini dikarenakan data tahun 2005 ada PNS dan keluarga yang mampu memperoleh BLT. Untuk tahun ini semua PNS yang sebelumnya memperoleh BLT sekarang tidak boleh memperoleh lagi.
“BLT harus benar-benar diberikan kepada keluarga yang benar miskin. Apabila masih ada PNS yang masih memperoleh BLT,” ungkap Nurmakesi.
Wakil bupati akan menindak tegas dengan memberikan sanksi tidak akan diberi tunjanngan. Apabila PNS masih memperoleh kupon pengambilan BLT harus mengembalikan atau menyerahkan kepada pihak desa untuk dilimpahkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. (IM)
Tabur Bunga Masyarakat Tionghoa Di TMP Cepu
Kebersamaan Akan Memperkuat Persatuan Bangsa
Cepu, Suara Rakyat.-

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Bigjen TNI (Pur) Tedy Jusuf mengadakan acara tabur bunga (nyekar) di Taman Makam Pahlawan Nusa Bakti, Nglajo Cepu, Kamis (22/5) lalu.
Menurut Tedy Juyuf acara tabur bunga merupakan wujud rasa nasionalisme kepada bangsa dalam rangka seabad kebangkitan nasional. "Tujuan acara ini selain memperingati 100 tahun kebangkitan bangsa juga untuk menggugah rasa kebangsaan orang-orang Tionghoa di Indonesia," katanya.
Di TMP Nusa Bakti terdapat makam seorang pejuang Indonesia yang berdarah Tionghoa, Lie Tiong Pik. "Diharapkan generasi muda dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam rangka baktinya kepada nusa dan bangsa," tambah Tedy .
Kaum Tionghoa di Indonesia menyadari negara ini negara kita bersama dan merasa punya hak yang sama dalam bela negara.
"Orang Tionghoa itu tidak semua baik namun juga tidak semua jelek," ujarnya. Dia berharap kebersamaan dalam membangun negara akan memperkuat persatuan bangsa ini.
Sementara itu Danramil Cepu, Suwarno mendukung kegiatan langka ini. "Acara semacam ini akan menggugah jiwa pemuda/remaja agar peduli dengan jasa pahlawan, menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda dan menghormati jasa para pahlawan," katanya. (Agt)
Pengawalan Polisi bagi CAGUB-CAWAGUB Belum Dimanfatkan
Semarang, Suara Rakyat,-
Lima pasang calon gubernur (Cagub)-calon wakil gubernur (Cawagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng hingga kini belum ada yang meminta pengawalan polisi.
”Sejak ditetapkan sebagai Cagub-Cawagub Jateng, kami sudah menawarkan kepada mereka untuk mendapat pengawalan. Namun hingga kini mereka menyatakan belum perlu pengawalan polisi,” kata Kapolda Jateng, Irjen Pol FX Sunarno seusai rapat persiapan pelaksanaan Pilgub yang diikuti Muspida Jateng, di Semarang, Selasa (27/5).
Muspida Jateng yang hadir dalam acara itu, antara lain Gubernur Jateng Ali Mufiz, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dan Kapolda Jateng Irjen Pol FX Sunarno, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Kadir Sitanggang.
Meskipun kelima pasang Cagub-Cawagub Jateng 2008 menyatakan belum memerlukan pengawalan aparat kepolisian dalam menjalankan aktivitasnya, kata Kapolda, anggotanya sudah siap melaksanakan tugas.
Menurut Kapolda Jateng, paling tidak nantinya setiap pasang Cagub-Cawagub yang akan mengikuti Pilgub Jateng 2008 ini akan mendapat pengawalan seorang ajudan saat menjalankan aktivitasnya. ”Saya sendiri kurang tahu alasannya (tak mau dikawal), tanyakan saja kepada lima pasang Cagub-Cawagub,” katanya dihadapan para wartawan.
Apakah belum bersedianya kelima pasang Cagub-Cawagub Jateng 2008 mendapat pengawalan aparat kepolisian terkait adanya pungutan biaya, Kapolda Jateng menyatakan bukan itu masalahnya. ”Emangnya kami menarik duit,” imbuh Kapolda. (Roes)
Klenceran
Warga Cabak inginkan juga Kontribusi EXXON untuk Sumur Air
Jiken, Suara Rakyat.-
Warga Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Blora meminta sumber air milik Mobil Cepu Limited (MCL), anak perusahaan ExxonMobil di wilayahnya. Sebab, selama ini sumur air itu tidak dimanfaatkan perusahaan yang menjadi operator minyak dan gas (migas) di Blok Cepu tersebut. Warga menghendaki sumur dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan air bersih sehari-hari. Kepala Desa Cabak Ngadenan Rabu (21/5) mengemukakan beberapa waktu lalu, telah menyampaikan proposal ke MCL terkait dengan pemanfaatan air bersih dari sumber tersebut untuk warga. Namun, belum mendapatkan jawaban. (Roes)

Jadikan Pengabdian Tolok ukur CPNS
Blora, Suara Rakyat.-
Guru Taman Kanak-Kanak (TK) non- PNS yang ada di Blora menginginkan masa pengabdian dijadikan tolok ukur utama syarat pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pasalnya, mereka menilai saat ini pemerintah lebih memprioritaskan status ijazah dibanding lamanya masa pengabdian. ”Memang ijazah belum relevan karena saya bukan sarjana dan hanya lulusan sekolah menengah.Tapi masa pengabdian sudah sebelas tahun. Seharusnya ini juga diperhatikan,” ujar guru TK PGRI IV Randublatung, Siti Mukaranah saat ditemui SR di sela-sela acara ulang tahun Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Kab Blora yang diikuti ratusan guru TK se- Blora di Pendopo DPRD, Rabu (21/5) lalu. (Roes)
Sedekah Bumi Ngroto
Cepu, Suara Rakyat.-
Ratusan warga Ngroto Kecamatan Cepu berbondong-bondong menuju maka Kyai Komari, cikal bakal Dukuh Ngroto, Jumat Pon (30/5). Dengan pakaian terbaik yang mereka miliki dan membawa makanan mereka bergegas mengikutiacara sedekah bumi (manganan) yang diadakan di dua tempat yakni makam Kyai Komari dan tempat persemediannya.Kepala Kelurahan Ngroto, Yayuk Windrati SIP yang hadir beserta stafnyamengatakan acara yang diadakan sehabis panen pada hari Jumat Pon ini, bermakna sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas panen di desa itu. "Selain sebagai rasa syukur atas hasil panen bagi para petani juga syukur atas kesehatan dan kemakmuran di desa ini. Tujuan kedua acara inisebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Ngroto," ujarnya di hadapan warga yang hadir.(Agt)

Jika Warga Tionghoa Peringati 100 Tahun Harkitas
H. Susanto Raharjo: Mari Bersama Membangun Bangsa
Blora, Suara Rakyat,-
Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah lepas dari peran semua elemen bangsa, mulai dari elemen pemuda, pelajar, mahasiswa, dan semua suku, golongan yang ada di Indonesia termasuk warga Tionghoa. Kita ambil contoh perjuangan Mayor John Lie dalam menembus blokade pertahanan Belanda setelah Indonesia merdeka.

John Lie dikenal sebagai Mualim pada kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM yang kemudian bergabung dengan Angkatan Laut RI. Pada mulanya ia bertugas di Cilacap dengan pangkat kapten. Selain itu Mayor John Lie juga ikut aktif dalam penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan kemudian PRRI/Permesta.

Demikian disampaikan H. Susanto Raharjo selaku pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) kepada SR pada pelatikan Pengurus PSMTI Blora di kediamannya Jl Arumdalu 15 Mlangsen Blora, Rabu (21/5) lalu. Pada kegiatan itu para pengurus PSMTI Blora dilantik oleh Ketua PSMTI Pusat yaitu Brigjen (Purn) Tedy Yusuf. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Sekda H Bambang Sulistya, Anggota DPRD Kab Blora HM Hartomi Wibowo, dan sejumlah kepala dinas/kantor/badan/bagian di lingkungan Pemkab Blora, serta tokoh masyarakat. Selain Ketua PSMTI Blora Thomas Manggala, dilantik pula para pengurus yang lain diantaranya Singgih Hartono, Simon Boedhi Sugiarto, Liembang Priyadi Daljono.

Dalam sambutannya, Brigjen (Purn) Tedy Yusuf menyampaikan golongan Tionghoa juga memfasilitasi terjadinya Sumpah Pemuda denagn dipinjamkannya dan kemudia dihibahkannya gedung sumpah Pemuda oleh Sie Kong Liong. “Ada beberapa pemuda Tinghoa yang duduk dalam kepanitiaan Sumpah pemuda, diantaranya adalah Kwee Tiam Hong, “ papar Tedy Yusuf.

Lebih lanjut Tedy Yusuf menyampaikan pada gerakan mahasiswa tahun 1966 dikenal juga Soe Hok Gie yang bersikap kritis dan berani mengungkit kemapanan. Ketika melihat pengemis tua dia menulis “ Ya, dua kilometer dari pemakan kulit mangga, paduka kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istri cantik. Aku besertamu orang-orang malang”.

Sedangkan di Blora H Susanto Raharjo ayng akrab dipanggil Tik Sun menyatakan ada empat pemuda Tionghoa yang gagah berani dan ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. “Ada Tjan Tok Giap dan Tjan Tok Gwan yang sampai dibuang ke Digul, Papua karena menentang penjajah,” paparnya.
Selanjutnya Lie Ting Pik yang disiksa Jepang dan meninggal karena lanjut usia dan dimakamkan di Desa Temurejo, Blora. Terakhir adalah Sie Tik Hok (Sastro Handoyo) atau dikenal dengan nama Mbah Bejo. Dia adalah pejuang yang bertugas memata-matai markas Belanda dengan menyamar sebagai penjual roti dan daging.

Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo menyatakan salut dan bangga atas perjuangan warga Tionghoa di Indonesia khususnya Blora. “Kita jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan yang ada dan hidup di Indonesia. Semua kita adalah saudara dan mari bahu-membahu membangun Indonesia,” paparnya disambut tepuk tangan meriah peserta yang hadir. (Ss/Adv)

Panwascam Jepon Petakan Desa Rawan Konflik
Blora, Suara Rakyat,-
Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur (Panwas Pilgub) Jateng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang dianggap rawan konflik. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi kekisruhan dalam proses pemungutan suara maupun paska pemungutan suara di Kecamatan jepon.
Ketua Panwascam Jepon, Sugie Rusyono mengatakan, kegiatan pemetaan sangatlah penting dilakukan agar pelaksanaan pilgub dapat berjalan lancar tanpa adanya permasalahan yang signifikan. “Daerah rawan harus kita perhatikan, terlebih masyarakat habis melaksanakan pilkades tentu imbas dari itu harus kita waspadai,” ungkap Sugie kepada SR, Jum’at (30/5) lalu.
Untuk kecamatan Jepon dari 25 desa, yang perpotensi rawan konflik terutama di tiga desa, Desa Turirejo, Desa Gedangdowo dan Desa Kawengan. Pasalnya ketiga desa tersebut hingga saat ini imbas dari Pilkades masih terasa,
Selain pemetaan daerah rawan, Panwascam melakukan pengawasan terhadap distribusi logistif terutama kartu pemilih yang kini telah sampai pada PPS masing-masing desa. Ditemukan dibeberapa desa banyak kartu pemilih yang kosong tidak adan nama, alamat. Bahkan juga ada nama pemilih tertukar dengan desa lainnya sehingga membuat beberapa ketua PPS kewalahan akan hal ini.
Untuk kartu kosong sementara ditemukan di desa Kawengan, Soko. “Ada 1 atau 2 yang kosong tidak ada nama pemilih, bahkan ada juga yang namanya tidak sesuai dengan DPT, kami akan segera melaporkan ke Panwaskab,” kata Sugie
“Kalau dilihat imbas dari pilkades masih hangat di ketiga desa itu, jadi perlu antisipasi agar pilgub kali ini dapat berjalan sukses,” tandasnya.Terpisah Kapolsek Jepon AKP Sugiharto, menyatakan bahwa memang ada beberapa desa di kecamatan jepon yang perlu di perhatikan terkait pilub nanti, selain itu sebagai lokasi kampanye terbuka tentu pengamanan harus disiapkan. “Desa yang rawan harus diperhatikan, namun desa lain juga tidak boleh diabaikan, siapa tahu justru desa tersebut malah yang menimbulkan konflik, semua desa akan diprioritaskan,” kata Sugiharto, Jum’at (30/5) lalu. (Don)

Kulanuwun

PEMDA vs PUSAT Soal BLT
Oleh: Agung Budi Rustanto, Drs, Ec*)

Mungkin apa yang dilakukan Pemerintah Kota Solo mengikuti langkah beberapa kabupaten lain di Indonesia yang menolak mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) plus, bisa dijadikan pertimbangan para penggede di Kabupaten Blora dan sekitarnya.
BLT plus yang diputuskan pemerintah pusat adalah sebuah kebijakan kompensasi kenaikan BBM. Pemerintah Kota Solo dan Pemda lain menolak kebijakan ini karena mereka tidak bersedia menanggung konsekuensi pembagian BLT yang ricuh karena ketidakakuratan data. Mendagri Mardiyanto menyayangkan penolakan beberapa pemimpin daerah terkait dengan kebijakan pembagian BLT. Sebagian besar pemimpin daerah informal baik ketua RT, RW, lurah, camat dan bupati beralasan pembagian BLT tahun 2005 lalu menuai masalah karena banyak keluarga yang layak mendapatkan BLT malah ditinggalkan.
Sementara mereka yang seharusnya tidak masuk kelompok masyarakat miskin malah mendapatkan bantuan. Banyak kejadian tiga tahun lalu, pembagian BLT jatuh korban karena warga berdesak-desakan. Belum lagi penyelewengan yang dilakukan oknum aparat pemerintah. Alasan lain yang dikemukakan pemerintah daerah adalah BLT tidak mendidik masyarakat miskin.
Pemberian cuma-cuma atau charity menjadikan masyarakat miskin bermental pengemis. Jumlah yang dibagikan yaitu Rp 100.000 per bulan plus paket Sembako sebenarnya belum cukup untuk mengejar kenaikan harga bahan pokok pascakenaikan harga BBM. Penolakan beberapa pemerintah daerah atau paling tidak keberatan mereka terhadap kebijakan pembagian BLT adalah sebuah fenomena menarik.
Otonomi daerah ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut pengamatan penulis, Pemerintah daerah menolak kebijakan pembagian BLT dan juga kenaikan BBM karena merekalah yang akan menghadapi risiko, bukan pejabat pemerintah pusat.
Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi strategis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Hierarki militer dalam pemerintahan pada masa itu tidak memberikan peluang bagi pemimpin daerah baik bupati maupun walikota untuk menolak kebijakan pemerintah pusat. Melawan pemerintah pusat berarti pembangkangan dan bisa berarti berhentinya karier pejabat daerah.
Perubahan iklim politik demokrasi dan penerapan otonomi daerah mengubah konstelasi politik dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Para pemimpin daerah baik bupati/walikota dan gubernur merasa tidak mempunyai hubungan hierarkis kuat dengan pemerintah pusat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi positif dari Pilkada langsung adalah pemimpin daerah merasa mereka lebih bertanggung jawab kepada rakyat daripada kepada pemerintah pusat.
Perasaan bertanggung jawab terhadap pemilihnya ini menjadi alasan utama mengapa ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang menolak kebijakan pembagian BLT dan bahkan ada yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mereka merasa kedua kebijakan ekonomi pemerintah pusat itu berisiko terhadap popularitas mereka di mata pemilih.

*) Penulis adalah Redaktur Suara Rakyat

Dari Redaksi
BLOK CEPU SEBAGAI MASA DEPAN BANGSA
Oleh: Siswanto, S.Pd*)
Pembaca yang Budiman…
Minggu lalu kita kembali harus menarik nafas panjang setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Bagaimana tidak, sebelum kenaikan harga BBM saja kita sudah begitu payah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mulai untuk membeli kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan bayar listrik sehingga tidak sempat menabung sama sekali.
Namun apa lacur semua sudah diputuskan pemerintah, wakil rakyat kita sudah memperjuangkan agar kenaikan ditunda. Bukan hanya wakil rakyat kita di Senayan yang gembar-gembor, mahasiswa pun turun ke jalan untuk meneriakkan suara penderitaan rakyat, bahkan ada yang sampai melakukan aksi mogok makan segala.
Tapi sudahlah jangan diratapi, hari yang telah lewat tidak akan pernah kembali, pemerintah tidak akan mengembalikan ke harga semula. Bukankah lebih baik kita membuat strategi agar hari ini dan hari esok kita bisa tidak hanya sekedar bertahan hidup tapi harus merubah hidup. Kata orang bijak, hari kemarin tidak akan pernah kembali, hari ini harus kita perjuangkan, hari esok masih misteri.
Dampak kenaikan BBM tidak hanya terasa di daerah, petinggi di Jakarta dan seluruh penjuru dunia pun kegerahan. Saking gerahnnya para senator di Amerika memanggil perusahaan-perusahaan minyak kelas dunia diantaranya Exxon Mobil, dan Chevron untuk menjelaskan mengapa harga minyak mentah dunia melambung. Pihak Exxon dan empat perusahaan lain menyatakan margin antara persediaan dan permintaan sangat lebar. Stok sedikit, permintaan banyak, maka hukum bisnis berlaku, harga pasti naik!
Penulis yang baru datang dari Konvensi dan Pameran Migas yang diikuti 113 perusahaan migas terkemuka dunia, 27-29 Mei di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta juga mendapatkan informasi serupa tentang alasan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 135 ribu per barel! Padahal dalam APBN kita harga minyak hanya diasumsikan 90 ribu per barel.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyebut pemakaian minyak untuk kebutuhan dalam negeri berkisar 1,1 juta barel per hari, sedangkan Indonesia saat ini hanya bisa memproduksi 800 ribu barel per hari. Dari angka tersebut kita minus 300 ribu barel per hari, maka satu-satunnya jalan adalah impor! Padahal harga minyak terus melangit. Adakah jalan lain?
Tawaran lain adalah dengan mencari cadangan minyak baru, atau mengoptimalkan lapangan yang sudah ada untuk digenjot produksinya. Bahkan jika memang bisa, optimalkan penggunaan energi alternatif, baik yang berbahan baku gas, pohon jarak, kotoran sapi, hingga air sekalipun. Maka jangan heran jika ada cluster gas, biofeul, biogas, bahkan ada blue energy.
Sementara untuk penemuan cadangan baru tahun ini tampaknya tidak mudah.
Jalan terdekat dan mudah adalah segera eksploitasi cadangan yang sudah ada. Dari sekian banyak konsesi, Blok Cepu mempunyai cadangan minyak terbesar di Indonesia yaitu mencapai lebih dari 350 juta barel. “Saya minta kepada Wapres Jusuf Kalla agar Blok Cepu dieksploitasi sekarang juga! Demikian teriak Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo di hadapan Wapres JK, Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta April silam.
Buktinya, teriakan ini didengar oleh Wapres JK, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Bahkan Exxon Mobil di depan Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Bupati Bojonegoro H Suyoto, Ketua PWI Jateng II Wahono, Wartawan Suara Merdeka Abdul Muiz, Wartawan Jawa Pos-Radar Bojonegoro Sriwiyono, dan penulis, memastikan Blok Cepu akan dieksploitasi dan mulai berproduksi akhir tahun ini!. Semua pejabat teras yang disebut di atas bilang, Blok Cepu adalah masa depan bangsa!.

*) Penulis Mahasiswa S-2/Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Politik UNDIP Semarang, Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Rakyat.