tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI

Jumat, 18 September 2009

SR Edisi 77 Khusus Lebaran - FOKUS



Fokus:

Polemik seputar Staf Ahli

Fraksi DPRD Blora Harus Punya Staf Ahli


BLORA, SR- Sesuai fungsinya DPRD mempunyai 3 fungsi utama yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.


Padahal saat ini hampir 90 % anggota DPRD Blora adalah wajah baru, tentunya sangat penting untuk mendalami pemerintahan yang Pro Rakyat. sehingga Lebih cepat lebih baik guna lanjutkan program pembangunan masyarakat Blora.


Itulah yang diungkapkan anggota DPRD Blora dari PKS Seno Margo Utomoketika dikonfirmasi tentang pentingnya staf ahli untuk setiap fraksi di DPRD Blora.


Menurut Seno kebutuhan staf ahli merupakan keharusan bagi anggota Dewan saat ini, guna memberi perubahan jauh lebih baik bila dibanding DPRD sebelumnya.


“Sesuai UU 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR dan DPRD yang lebih dikenal UU Susduk khususnya pada Pasal 352 ayat 10 Bahwa Staf ahli harus ada pada setiap Fraksi, dan saya tekankan merupakan keharusan,” katanya.


Padahal bunyi pasal tersebut adalah sekretariat DPRD Kab/Kota menyediakan sanana dan anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah.


Seno mengatakan anggaran itu harus disediakan oleh Eksekutif dan bila ada ke kuranganya dirinya khususnya fraksinya, sanggup menutup dengan pemotongan gaji anggota dewan.


“Idealnya satu fraksi terdiri dari 2 staf ahli yakni ahli anggaran dan ahli hukum, mengingat permasahan di DPRD selama ini terkait kedua hal tersebut,” tegas Seno.


Saat ditanya persyaratan apa yang wajib bagi seseorang bisa diangkat sebagai staf ahli di fraksi, dia menyebut tidak ada ketentuan pastinya.


“Sampai saat ini belum ada ketentuan persyaratan, bagi sesorang bila diangkat sebagai staf ahli Fraksi. Dan Yang terpenting semua orang dapat dipilih, tidak harus PNS seperti staf ahli Bupati,” ungkap Seno.


Demikian juga saat dikonfirmasi tentang Gaji seorang staf ahli, dia belum bisa menyebut secara pasti. “Kira-kira untuk di Blora seorang staf ahli digaji Rp. 3 juta per bulan, karena kerja mereka hanya bila diperlukan atau saat konsultasi,” tandasnya.


Sementara ditempat terpisah Setyo Edy Staf ahli Bupati ketika dimintai komentarnya terkait ini tidak membantah apa yang diungkapkan oleh Seno Margo. Namun terlepas dari itu, walau dengan pertimbangan kemampuan pembiayaan daerah, tidak merupakan keharusan menggunakan staf ahli untuk fraksi.


“Segi positifnya memang anggota dewan baru akan lebih cepat dalam pemahaman sebuah permasalahan, namun apakah tidak akan menjadikan malas mereka bila semua permasalahan dibebankan staf ahlinya,” katanya.


Disamping itu lanjut Setyo Edy, memang staf ahli fraksi saat ini sangat diperlukan, mengingat kerja eksekutif saat ini ibarat sopir sebuah mobil sudah melaju dengan kecepatan diatas 90 Km/jam.


“Sedang anggota dewan baru adalah sopir yang baru belajar mobil sehingga kecepatanya dibawah 50 Km/jam,” kiasnya saat ditemui diruang kerjanya Senin (14/9).


Disisi lain tentang pemilihan seorang staf ahli belum ada ketentuan yang mengatur tentang layak dan tidaknya seseorang diangkat sebagai staf ahli fraksi.


“Jadi bisa saja seorang anggota partainya karena demi membesarkan partai diangkat sebagai staf ahli fraksi,” tambahnya.


Lain halnya dengan Kepala DPPKAD Blora, Komang Gde Irawadi saat dikonfirmasi tentang kesiapan anggaran terkait staf ahli fraksi, dirinya sangat mendukung langkah dewan bila aturan mendukungnya.


“Bila memang ada aturan hukum untuk anggaran tersebut, saya sangat mendukung,” katanya.


Artinya aturan untuk pengalokasikan anggaran diatur dengan jelas oleh produk hukum, misalnya PP.


Komang juga menambahkan dengan adanya staf ahli maka secara tak langsung akan makin mempermudah kinerja eksekutif.


“Saya juga optimis dengan adanya staf ahli maka eksekutif maupun legislatif dapat berjalan seirama, baik dalam rancangan anggaran atau alokasinya. (Roes)




Fokus Samping


Joko Mugiyanto (Ketua Fraksi Demokrat)

Optimalkan kinerja Setwan Dulu


BLORA, SR- Selama ini kinerja jajaran Setwan kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sebagai pelayan anggota DPRD. Hal itu diungkapkan Joko Mugiyanto anggota DPRD dari Partai Demokrat, saat dimintai komentarnya terkait perlu tidaknya adanya staf ahli fraksi.


“Yang pertama menurut saya adalah kinerja jajaran Setwan dulu, baru kemudian kami baru dapat menentukan perlu tidaknya staf ahli fraksi,” kata Joko.


Menurut joko bukan berarti dirinya menolak hadirnya staf ahli dalam fraksinya, namun dia meminta pembenahan kinerja dilingkungan Setwan.


Artinya dengan pembenahan kinerja setwan nantinya akan tahu prioritas staf ahli apa yang dibutuhkan fraksinya.


“Kita optimalkan setwan dulu sehingga kami bisa menilai. Jadi anggaran yang nantikan kita keluarkan tidak sia-sia dan tepat sasaran.” ungkap Joko.(Roes)



Suningsih (Sekretaris Fraksi Golkar)

Penterjemah Bahasa Masyarakat

BLORA, SR- adanya Staf ahli fraksi adalah suatu kebutuhan yang sangat bagi anggota DPRD Blora yang baru dilantik akhir Agustus lalu. Itu yang dikatakan Suningsih sekretaris fraksi Golkar yang di konfirmasi Rabu (16/9) di gedung DPRD Blora.


Menurut wakil rakyat asal desa Kawengan Jepon ini, anggota DPRD dipilih karena didukung masyarakat. Maka apa yang disuarakan adalah bahasa masyarakat guna memperlancar tugasnya.


“Staf ahli inilah yang tugasnya membantu menterjemahkan bahasa masyarakat untuk merubah menjadi bahasa politis. Dan inilah mengapa kita sangat perlu menggunakan staf ahli fraksi,” katanya.


Suningsih juga menandaskan dengan staf ahli nantinya diharap fungsi legislasi yang dimiliki anggota Dewan, dapat dilaksanakan secara optimal dalam menghasilkan produk hukum.

“Dengan keahliannya (Staf Ahli-red) dari bahasa politis yang mereka hasilkan, akan lebih mudah diubah menjadi bahasa hukum dalam bentuk produk hukum,” tandas Suningsih.(Roes)



Legyono (anggota DPRD Partai Hanura)

Pandangan Seorang Pakar Sangat Perlu


BLORA, SR- Dalam kehidupan bermasyarakat yang serba dinamis ini perlu p[emecahan masalah yang holistic, komprehensip dan integral. Untuk itulah Legyono anggota DPRD dari Fraksi Gapura (nama fraksi gabungan Gerinda, PDP dan Hanura-red) menganggap Staf ahli sebagai seorang Pakar amat sangat diperlukan.

“Pandangan seorang pakar memang sangat kami perlukan dalam pencapaian pemecahan masalah,” ungkapnya Rabu (16/9) kepada SR.

Menurutnya pada saat pandangan umum fraksi hasil kinerja para staf ahli akan tampak dalam penilaian suatu permasalahan.


“Saya yakin staf ahli dapat memberikan terbaik, karena mereka menilai dari kriteria, pandangan/gambaran dan hasil akhir pada pandangan umum fraksi nantinya,” jelas Gyo panggilan akrabnya.


Gyo menambahkan, dari kesimpulan seorang pakar, arah prioritas kerja para anggota dewan makin jelas, sehingga akan mudah mencapai kemajuan pembangunan di Blora.(Roes)


Iffah Hermawatri (Anggota DPRD Blora partai Demokrat)

Sesuaikan Bidangnya


BLORA, SR.- “Menurut saya yang baru pertamakalinya terjun di politik, seorang Staf ahli sangat perlu digunakan,” kata Iffah Hermawatri saat ditemui di gedung DPRD Blora Kamis (17/9).


Menurut Wanita yang kerja di ATR ini, kebutuhan seorang staf ahli frakti merupakan keharusan bagi fraksinya. Adapun pertimbangannya, tahun pertama dirinya dan teman-teman yakin perlu banyak belajar mengenal pekerjaannya sebagai wakil rakyat.


“Terus terang kami banyak belajar dulu menyelesaikan tugas sebagai wakil rakyat dan dari staf ahli tempat kita belajar. Tapi Staf ahli yang sesuai dengan bidang yang kita butuhkan saja,” Tegas Iffah. (Roes)

SR Edisi 77 Khusus Lebaran - BLORA - POLITIK HUKUM


Gagal, Target Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan


BLORA, SRSetelah dilantik pada 27 Agustus lalu, nampaknya kinerja yang ditunjukkan oleh anggota DPDRD baru berjalan lamban. Pasalnya sampai Rabu (9/9), para wakil rakyat itu hanya mampu menetapkan pembentukan fraksi yang ada di DPRD Blora.


Padahal setelah pelantikan, Ketua DPRD Sementara Kusnanto menargetkan pembentukan pimpinan dan alat kelengkapan lainnya selesai minggu lalu.


Beberapa anggota dewan mengatakan salah satu penyebabnya karena surat rekomendasi dari PDI-P tetang siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan dewan belum turun, sehingga penetapan pimpinan dewan definitif belum bisa dilaksanakan.


Saat ini yang pasti menduduki kursi pimwan, Kusnanto (Golkar) diposisi ketua, Bambang Susilo (Demokrat), Aminudin (PKB) dan PDIP yang menjadi wakil.


Dari pembentukan Fraksi, akhirnya ditetapkan ada tujuh fraksi, Fraksi Golkar dengan ketua Sri Handayani, Fraksi Demokrat (FD) dipimpin Joko Mugiyanto, FKB diketuai Siti Nurchanifah, Fraksi Persatuan Pembangunan Nasional (FPPN) Abdul Kholiq, Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Bambang Priyono dan Fraksi Gabungan Pembaharuan Nurani Rakyat (Gapura) dipimpin Edi Harsono.


Dari tujuh fraksi yang ada, FD dari enam menjadi tujuh karena masuknya PPDI, sementara PAN akhirnya bergabung dengan PPP, dan Gapura menjadi lima karena PPDI lebih memilih Demokrat, sementara FPKM solid enam anggota, PKS, PPIB dan PKPI.


”Pembentukan dan penetapan fraksi telah dilakukan, agenda selanjutnya pembahasan tata tertib yang dilakukan oleh tim khusus,” kata Ketua Fraksi PKM, Bambang Priyono.


Hingga, Rabu (9/9) nampaknya pembahasan tatib juga masih belum jelas, bahkan beberapa anggota enggan berkomentar banyak. ”Saat ini sedang fokus pembahasan tatib, dan drafnya juga telah ada, kami belum tahu selesai kapan,” kata Seno Margo Utomo. (Gie)




Gubernur Janjikan Sumurisasi di Blora


BLORA, SR – Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, merasa senang melihat kemajuan pertanian yang ada di Kabupaten Blora, karena saat musim kemarau ternyata tanaman jagung masih bisa tumbuh dengan baik dan dengan kualitas yang baik pula.


Hal itu diungkapkan oleh Bibit Waluyo saat melakukan panen perdana jagung varietas Sukmaraga dan Lamuru, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jum’at (11/9). Varietas Jagung tersebut merupakan hasil penelitian kerjasama antara P4MI Blora, BPTP dan Puslitbangtan Bogor.


Jagung tersebut diklaim sangat tahan air karena butuh tiga sampai lima kali siram untuk menghasilkan 8 ton tiap hektar dan cocok untuk dikembangkan saat musim kemarau.


“Melihat potensi yang ada di Blora, segera akan kami buka 600 ha lahan hutan namun harus ditanami jati dan di sela-sela bisa untuk tanaman padi gogo, benih padi gogo unggul nanti akan kami bantu,” ungkap Bibit Waluyo.


Tidak hanya itu, Bibit juga akan berusaha keras untuk bisa membangun sumur-sumur lapang di lahan kering yang ada di Blora, karena melihat potensi yang ada dengan banyaknya sumur di areal sawah.


Khusus produksi jagung, dibandingkan dengan tahun lalu, produksi jagung di Jawa Tengah telah mencapai 104 persen, atau 708 ribu ton. Sementara untuk Blora merupakan produsen jagung nomor dua setelah Grobogan.


Untuk jenis Sukmajaya di Blora telah dikembangkan 45 ha, lamuru 35 ha serta juga ada beberapa varietas lainnya seperti Bisma, Gumarang, dan Arjuna.


Sementara itu Bupati Blora Yudhi Sancoyo, merasa bangga, sebab disaat musim kemarau seperti saat ini, ternyata tanaman jagung malah tumbuh dengan baik, dan dapat dilakukan panen dengan sempurna.


“Sangat luar biasa, dalam iklim yang panas dan kemarau, masyarakat Desa Sidomulyo, masih bisa panen jagung, hal itu tentunya berkat adanya pengembangan sumur-sumur lapang di lahan-lahan kering,” katanya. (Gie)



Temu Kangen SMAN 2 Blora dihadiri Ribuan Alumni

 

BLORA, SR- Setelah lebih dari 25 tahun sejak berdirinya SMAN 2 Blora, mulai tampak gebrakan barunya pada Sekolah yang telah membesarkan para alumninya.

           

Dibawah ketua IKA Smada Blora April Sriwahono, acara Temu Kangen Alumni SMAN 2 Blora dihadiri ribuan alumni dari semua tahun kelulusan.

           

Inilah yang menurut sebagian warga Blora merupakan gebrakan baru, reuni lintas angkatan dengan jumlah peserta yang hadir diatas 1000 orang.

 

“Saya memang bukan lulusan SMAN 2, namun telah di Blora lebih dari 10 tahun, baru kali ini lihat reuni dihadiri ribuan alumninya,” kata Edi yang istrinya alumni SMAN 2 Blora ini.

           

Sementara ketua Panitia Ridwandono yang didampingi Dandung dan Lika kepada SR mengatakan, acara ini digelar semata-mata untuk mempersatukan para alumni untuk peduli pada mantan sekolahnya.

           

“Sudah saatnya para alumni SMAN 2 Blora yang sudah lebih 25 tahun sejak berdiri, berperan aktif ikut memajukan sekolahnya, “ kata Ridwandono Alumni 1986 Rabu (23/9).

           

Saking banyaknya alumni yang hadir, bahkan panitia menggelar acara temu kangen dihalaman sekolahnya. Tampak hadir pula mantan kepala sekolah, Mantan guru dan keluarga pra sesepuh pendiri sekolah yang letaknya di desa Tambaksari kecamatan kota Blora ini.

 

Kepala sekolah SMAN 2 Blora Teguh Sutrisno ketika dimintai komentarnya mengatakan, temu kangen alumni yang diprakasi angkatan 1986 ini sebuah langkah baru bagi sekolahnya.

 

“Inilah langkah yang tepat para alumni untuk menggalang persatuan, untuk ikut memajukan sekolah yang tempat mereka menimba dulu,” katanya.

           

Disamping itu lanjut Teguh, diharap setelah pertemuan ini membawa hikmah para alumninya untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sekolahnya.(Roes)




Sidang Kades Sambongrejo, Warga Geruduk PN 


BLORA, SR - Sidang atas pengelapan beras miskin (Raskin), sebesar 15,3 ton dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora, Sunarman kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Blora, Kamis (10/9) dengan menghadirkan tiga saksi, Lasdi, Senin mereka adalah saksi pelapor.


Menurut saksi Lasdi, dirinya melaporkan Sunarman karena mengetahui adanya penyimpangan pendistribusian raskin desanya setelah mendapatkan data dari kantor desa.


"Saya mendapatkan data dari catatan rekapitulasi pembagian raskin dari arsip kantor desa," ungkap Lasdi di hadapan majelis Hakim yang diketuai oleh Adi Sutrisno, anggota Amminudin dan Zulkarnaen.


Sementara dari catatan desa, itu berlangsung mulai maret-nopember 2008 dan Januari-Maret 2009. Selama ini, lanjut dia, Sunarman tidak pernah memberitahukan soal kenaikan jatah raskin. Warga tahunya mendapat jatah seperti sebelumnya, dan setiap raskin datang selalu berada di balai desa dan langsung dibagikan oleh perangkat desa. ”


Pendistribusiannya, masyarakat bayar dulu baru menerima beras,” akunya.


Kemudian, dia mendapatkan bukti kwitansi pembayaran penjualan raskin yang ditanda tangani oleh Sarisih seorang rekanan bulog. Dari kwitansi itu tercatat meski telah mendapatkan tambahan alokasi raskin, namun yang dibagikan tetap jatah semula 2.250 kg padahal mulai maret 2008, jatah raskin bertambah menjadi 3.850 kg.


“Dalam kwitansi, raskin yang disalurkan hanya 2.250 kg padahal jatahnya lebih dari itu, nah sisanya kemana itu yang kami tanyakan, kepala desa tidak pernah memberikan penjelasan,” kata Lasdi. Sarisih sendiri akhirnya juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dipadati Warga


Sidang tersebut, kembali dipadati warga setempat yang ingin melihat jalannya persidangan, mereka ingin memastikan bahwa sidang berjalan dengan adil sehingga terdakwa benar-benar dapat dihukum.


Massa kali ini lebih banyak dari sebelumnya, ada sekitar enam truk, mereka adalah warga yang selama ini kontra dengan kebijakan Kades Sunarman. “Selama sidang saya akan tetap datang, untuk melihat bahwa Sunarman bersalah,” ungkap salah seorang pengunjung. (Gie)




Jelang Lebaran Tanpa Tambahan Rambu


BLORA, SR - Karena rambu lalu lintas (lantas) yang ada di Blora saat ini dinilai sudah cukup, untuk menghadapi muik Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan belum akan menambah rambu tersebut.


''Rambu yang telah ada kami nilai sudah cukup. tinggal difaatkan rambu yang ada saja,'' kata Kepala Dinas Perhubungan Blora, Abu Nafi dalam keterangan persnya Senin (7/9) lalu.


Menurutnya, dari segi geografis, wilayah Blora aman dari kepadatan arus lalu lintas Lebaran. Sebab, di wilayah Blora kepadatan kendaraan akan terjadi di jalur utama seperti jalur Purwodadi-Blora, Blora Cepu dan Cepu-Randublatung-Wirosari.


Abu Nafi mengatakan rambu lalu lintas di jalur utama tersebut sudah cukup banyak terutama di titik-titik rawan kecelakaan.


''Namun, kami memantau terus kondisi arus lalu lintas mulai puasa ini hingga pasca Lebaran,'' tegasnya


Disamping rambu lalu lintas, penerangan jalan di jalur utama dan alternatif juga mendapatkan perhatian. Abu Nafi yang didampingi Kepala Bidang Angkutan, Sukarji mengatakan, lampu penerangan jalan di jalur lalu lintas relatif terpenuhi meski di beberapa titik masih terlihat gelap.


''Di jalur sepi dan rawan kecelakaan sudah terpasang lampu penerangan, seperti di kawasan hutan jati di tikungan Kali Modang,'' katanya.


Disisi lain Sukarji menambahkan untuk armada angkutan, sejumlah bus cadangan akan dikerahkan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang. Jalur Blora, kata dia, juga sangat jarang dijadikan jalur mudik.


Karena, Blora termasuk jalur tengah. Jalur tengah baru dilewati ketika jalur selatan melalui Ngawi dan Madiun serta jalur pantura terdapat masalah. ''Seperti saat pantura banjir dulu, jalur Blora jadi ramai. Kalau semua normal ya jarang dilewati,'' tandas Sukarji. (Roes)



Operasi Jelang Lebaran

Ditemukan, Puluhan Roti Basah Tanpa Kadaluwarsa


BLORA, SR – Masyarakat Blora, nampaknya harus berhati-hati jika membeli makanan atau minuman dalam kaleng/kemasan di toko ataupun di minimarket. Pasalnya banyak dijumpai beberap makanan kaleng/kemasan yang tidak ada tanggal kadaluwarsanya atau label hanya ditempel.


Hal itu terungkap saat tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UMKM), Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Polres Blora. Saat melakukan operasi terhadap makanan dan minuman serta kosmetik disejumlah pusat pertokoan yang ada di Kota Blora.


Seperti yang ada di salah satu minimarket, tim gabungan tersebut menemukan beberapa makanan kaleng yang labelnya hanya ditempel dan mudah dilepas, serta label rusak dan kadaluwarso tidak jelas. Bahkan produk Sardane salah satu merek kalengnya berkarat. Termasuk beberapa makanan snack juga ditemukan tidak ada batas penggunaanya.


Yang paling banyak ditemukan, pada produk roti basah yang hanya tidak mencantumkan batas kadaluwarsanya. ”Ternyata produk roti yang dijual disini banyak yang tidak ada batas waktunya, sehingga sangat merugikan konsumen,” kata Sutrisno koordinator tim gabungan tersebut, Senin (7/9).

Atas temuan itu, tim langsung memberikan teguran agar pihak swalayan bisa mencantumkan tanggal kadaluwarso terhadap roti tersebut. ”Kalau dalam plastik, tentu konsumen akan kesulitan melihat roti itu sudah jamuran atau tidak, langsung kami tegur,” katanya.


Sutrisno menghimbau, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mebeli makanan/minuman, terlebih saat menjelang lebaran. Dimana makanan dalam kemasan sangat banyak beredar dan dijual di pasaran.


”Masyarakat harus lebih teliti dalam membeli, dilihat dulu label dalam kemasan, atau tanggal kadaluwarsanya, ya jelas harus hati-hati,” pesan Sutrisno.

Selain itu, juga ditemukan beberapa produk kosmetik yang ternyata aspal meniru merek produk kecantik terkenal. (Gie)



Sumber Habis, PDAM Rugi Rp 100 Juta/Bulan


BLORA, SR - Warga Blora yang langgan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khusus yang tinggal di kawasan perkotaan, harus siap-siap mencari air ke tempat lain, kalau tidak jangan harap punya air. Karena PDAM sudah tidak akan lagi mengalirkan airnya ke sejumlah pelanggan, karena krisis air.


Akhirnya, PDAM Blora, mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerbitkan rekening, bagi sekitar 2000 pelanggan dari total 2650 pelanggan yang ada di wilayah Blora kota. Hal itu dilakukan karena, sumber air dari Ngampel sudah tidak bisa diandalkan karena debit air yang semakin menipis.


“September ini, sekitar 2000 pelanggan di Blora, tidak akan dikenakan bayar rekening termasuk biaya abunemen, karena memang air PDAM tidak bisa dialirkan,” ujar Direktur PDAM Blora, Eko Budi Resetiawan, didampingi Kepala Cabang Blora Hanafi dan Kabag Hubungan Langganan Suyitno, Selasa (8/9).


Menurutnya, pelanggan yang lain seperti Desa Ngampel, Perumda dan yang dilewati pipa air dari kajar, rekening tetap diterbitkan, karena masih bisa dialiri. Sumber air di Ngampel, selain debit air yang menipis, juga untuk kebutuhan masyarakat Desa Ngampel sendiri, mereka juga sanggat membutuhkan.

Akibatnya air tidak bisa ditarik oleh instalasi yang dibangun di sana.


Namun demikian, PDAM akan berusaha agar satu minggu sekali pelanggan yang di Blora kota bisa dialiri.


“Tiap hari pompa akan kami operasikan, kalau masyarakat sekitar kebutuhannya sudah cukup, baru dialirkan ke pelanggan,” kata Kepala Cabang PDAM Blora, Hanafi.


Selain PDAM Blora, cabang lain seperti Kedungtuban, Todanan, Ngawen, Kunduran, Cepu dan Randublatung tidak ada masalah. Hanya di Kedungtuban dari sekitar 599 pelanggan, hanya 50 pelanggan yang tidak bisa dialiri, salah satu penyebabnya air sumur dalam mulai turun akibat turunnya permukaan tanah.


Hilang Rp 100 juta/bulan


Dari pembayaran rekening air jika dalam kondisi normal, pendapatan PDAM setiap bulannya mencapai sekitar Rp 120 juta. Karena hampir semua pelanggan tidak dilayani, saat ini pemasukan hanya mencapai Rp 20 juta.


”Kami prediksikan selama bulan September ini, potensi kerugian akibat tidak menerbitkan rekening pelanggan sekitar Rp 100 juta,” ujar Eko Budi Risetiawan, Rabu (9/9).


Sementara itu, PDAM Blora pada 2009, mempunyai kewajiban membayar utang pokok sebesar Rp 920 juta. Karena Blora telah masuk dalam pengapusan utang yang sangat besar karena akumulasi bunga mulai dari 1999-2008.


”Penghapusan hutang, masih dalam proses dan sudah kami paparkan di Jakarta, jumlahnya sekitar Rp 3 milyar dan itu akan dihapuskan, namun tahun ini harus membayar utang pokoknya,” tambah Kokok panggilan akrabnya.


Menurut pria yang juga hobi sepak bola ini, kalau hutang pokok tidak dibayar maka penghapusan utang akan hilang. Untuk membayarnya, lanjut Kokok akan didanai dari APBD, dan hal itu sudah dianggarkan pada 2009.


”Dana sudah dianggarkan pada tahun ini, nanti akan dibayarkan langsung kepda Departemen Keuangan,” katanya. (Gie)



Menghilang, Mantan Anggota Dewan DPO Kejari


SEMARANG - Toleransi yang diberikan dan lambatnya eksekusi terhadap Agustina akhirnya membawa konsekuensi bagi pihak kejaksaan sendiri sebagai eksekutor. Kejari Semarang saat ini kelabakan karena Agustina disinyalir menghilang.


Mantan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang periode 1999 - 2004 itu kini tidak diketahui keberadaannya.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Semarang Indro Djoko Pramono SH mengakui, pihaknya saat ini kehilangan jejak politisi dari PDI Perjuangan ini.


"Bagaimana mau eksekusi atau dijemput paksa kalau orangnya tidak ada. Kalau anda tahu keberadaannya, bisa diinformasikan pada kami," ujar Indro saat dihubungi.

Indro sangat menyayangkan langkah Agustina. Sebab seingat dia, saat eksekusi ketiga (3/9) akan dilaksanakan, Agustina mengirimkan surat yang isinya ia akan datang sendiri saat eksekusi, tanpa harus dijemput paksa oleh Kejari Semarang.


Namun rupanya, janji mantan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng tersebut tinggal janji. Sejak tanggal 3 Agustus tersebut hingga kemarin, Agustina tidak pernah datang di Kejari. Saat dihubungi per telepon, Agustina juga tidak pernah menjawab.


"Kita sangat menyesalkan. Kita sudah bertindak manusiawi dan memberikan toleransi, tapi dia malah menghilang entah kemana," imbuhnya.


Jaksa eksekutor Kejari Semarang, kata Indro, sudah beberapa kali mendatangi dua rumah kediaman Agustina, namun hasilnya tetap nihil. Dua rumah tersebut, masing-masing yakni rumah orang tua Agustina di daerah Banyumanik, Semarang, dan rumah pribadi Agustina di komplek perumahan Gedawang Permai I RT02/RW IV, Semarang.

Bahkan parahnya lagi, lanjut Indro, suami Agustina juga mengaku tidak tahu menahu keberadaan isterinya.


Indro menegaskan hingga kemarin pihaknya terus memantau keberadaan Agustina. Jaksa eksekutor juga sudah diinstruksikan agar terus melacak Agustina dengan menghubungi orang-orang terdekatnya. Menurut Indro jika dalam waktu tertentu Agustina tetap menghilang, maka kemungkinan besar pihaknya akan memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).


Seperti diketahui, Kamis (10/9) lalu Kajati Jateng Salman Maryadi saat dihubungi menyatakan pihaknya telah memerintahkan Kajari Semarang Indro Joko Pramono, untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yakni segera mengeksekusi terpidana korupsi Agustina Wilujeng.


Salman menyatakan, secara teknis hal itu menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Semarang. Namun idealnya eksekusi itu dapat dijalankan pekan ini, atau paling lambat awal pekan depan.

Salman mengatakan, Aspidsus Kejati Uung Abdul Syakur telah memanggil Kajari. Intinya, diperintahkan agar eksekusi secepatnya dijalankan karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap.


"Selama ini kejaksaan sudah sangat manusiawi mempertimbangkan segala alasan terpidana agar eksekusi ditunda. Kejaksaan juga sudah sabar menunggu kedatangan terpidana, berdasarkan surat yang dibikin terpidana. Kami rasa toleransi yang diberikan sudah cukup," katanya.


Akibat dari terkatung-katungnya eksekusi terhadap terpidana kasus dobel anggaran DPRD Kota Semarang 2004 ini, banyak pihak yang mempertanyakan keseriusan korps kejaksaan untuk penuntasan kasus ini. Sebab ada anggapan Kejari telah melakukan tebang pilih.


Agustina Wilujeng tercatat telah tiga kali mangkir. Terakhir, 27 Agustus lalu dirinya tidak hadir memenuhi panggilan Kejari dengan alasan masih harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya selaku aparat negara, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng 2004-2009.


Agustina sebenarnya akan dieksekusi oleh Kejari bersama dengan tiga terpidana dari unsur Komisi C DPRD Kota 1999-2004 dalam kasus yang sama yakni Fathur Rakhman, Santoso Hutomo, dan Tohir Sandirjo. Ketiganya sudah menjalani hukuman penjara sejak 19 Agustus lalu. (rs/roes)

SR Edisi 77 Khusus Lebaran - CEPU-LINTAS KECAMATAN-OLAH RAGA



Aniaya Anak Angkat, Lili Dicokok Petugas


CEPU, SR - Masyarakat Cepu yang biasanya cuek kali ini cukup kaget dengan adanya berita penganiayaan yang menimpa Cyntia Dewi (8). Bocah blasteran ayah Cina dengan ibu Madura itu mendapat perlakuan kurang kasar dari ibu angkat dan saudara-saudara angkatnya.


Peristiwa ini membuat tetangganya melaporkan perbuatan Lili Wulansari (49) dan kedua anaknya Christian Eko (22) serta Fransiska (16) ke Polsek Cepu, Minggu (6/8).


Berita yang sempat ditayangkan di beberapa stasiun TV ini membuat geram masyarakat karena iba dengan nasib tragis yang menimpa bocah kelas dua SD itu.


Sebenarnya apa yang menyebabkan perlakuan keras dari ibu dan saudara angkatnya itu? Menurut pengakuan Lili Wulansari yang sempat dirawat di RS PKU Muhammadiyah, Rabu (9/9) karena tensinya tinggi (230/130), bocah itu sangat nakal dan selalu membuat ulah sehingga membuatnya naik darah.


“Bocah itu hiper aktif, nakal dan tingkah lakunya kelewat batas, misalnya dia senang koprol dan sering nabrak-nabrak jika jalan,” kata perempuan yang secara paksa dibawa ke polsek pada Jumat (11/9) dari PKU Muhammadiyah ini.


Menurut Winarto (54) suami Lili, anak itu merupakan titipan adik iparnya Citra (47)yang tinggal di Surabaya.


“Sebenarnya kami enggan dititipi tapi karena suami adik saya meninggal jadi sementara kami mau merawatnya,” ujarnya berkisah. Cyntia sebelumnya adalah anak yang kleleran (tidak terurus), atas saran Lili anak itu agar dirawat adiknya yang telah 12 tahun berumah tangga tapi belum punya anak.


Maka pada Juli 2008 Cyntia diambil anak oleh Citra, namun sayang pada bulan Maret 2009 suami Citra meninggal sehingga keluarganya mengganggap Cyntia pembawa sial. Sejak itu Cyntia dititipkan kepada Lili di Lr Bengawan I Cepu untuk diasuh.


“Anak itu ngompol tiap hari sehingga saya marahi, dia juga memalsukan tanda tangan kakaknya dan tingkahnya yang hiper aktif sangat mengganggu bahkan merusak,” kata Lili.


Dia mengaku sering mencubit bahkan menusuk-nusukkan ballpoin di punggung anak itu. “Tapi saya melakukannya dengan pelan atau kadang hanya untuk menakut-nakuti saja,” akunya menjawab pertanyaan kenapa punggung Cyntia penuh luka. Luka dipunggung itu menurutnya bekas cacar air yang pernah diderita bocah itu.


Pengakuan Cyntia bahwa dia sering dipukuli ibu dan saudara angkatnya disangkal mentah-mentah. “Memang kami menakut-nakuti dengan palu kayu, kalau benar-benar kami pukul pasti anak itu sudah mati,” aku Koko kakak angkat Cyntia.


Lili membenarkan perkataan anaknya, dia mengaku sebenarnya dia sangat senang pada anak-anak tapi karena kelewat nakal bocah itu membuatnya naik darah, kata perempuan yang mengaku mempunyai penyakit jantung, darah tinggi, asam urat dan kencing manis ini.


Semua pembelaan diri tersangka penganiayaan ini tentu saja tidak dapat berkelit begitu saja karena berdasar visum terbukti korban mendapat beberapa luka yang diakibatkan benda tumpul dan penganiayaan. Kapolsek Cepu AKP Yaban, SE mengatakan sah saja tersangka membela diri tapi nanti akan dibuktikan dengan hasil visum dokter dan proses lebih lanjut di Polres Blora.


“Masalah ini akan segera dilimpahkan ke Polres untuk ditindak lanjuti, Senin (15/9) perkaranya akan dikirim ke Blora,” katanya. Perbuatan Lili melanggar UU RI no 23 tahun 2002 pasal 80 ayat 1 yang antara lain mengatakan, seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap anak diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.


Kepada SR, Lili mengaku sangat menyesal telah bertindak kasar terhadap Cyntia dan kapok untuk melakukannya lagi.


“Sekarang saya dikenal sebagai ibu yang sangat kejam, teman-teman gereja, para orang tua murid dan masyarakat mencibir saya. Saya tak menyangka akan jadi seperti ini,” katanya sambil berlinang air mata. Kini dia menunggu proses lebih lanjut yang akan diterima akibat perbuatannya. (Agt)



Klinik VCT dibuka untuk penderita AIDS


BLORA, SR- Disebabkan banyaknya penderita HIV/AIDS di Blora membuat Dinas Kesehatan Bloramulai siaga. Selain terus memantau perkembangan penderita, Dinkes juga meminta warga terutama yang berisiko tinggi terinfeksi virus mematikan itu untuk dengan suka rela mendatangi klinik Voluntary Conselling Test (VCT).


Saat ini, klinik VCT sudah ada di Blora dan Cepu. ''Pasien klinik VCT memang bersifat suka rela. Jadi orang yang datang ke klinik itu memang atas kesadaran sendiri,'' kata Kabid Pemeliharaan Kesehatan (Harkes) Dinkes Blora, Lilik Hernanto Kamis (10/9) lalu..


Di Blora, kata dia, klinik VCT ini berada di rumah sakit dr R.Soetijono. Sedangkan di Cepu berada di rumah sakit dr R. Soeprapto Cepu. Minat warga Blora untuk datang konseling tentang HIV/AIDS di klinik VCT sudah bagus.


"Jika semakin banyak warga yang datang, harapan kami pendeteksian penyakit ini akan lebih maksimal. Sekaligus bisa dilakukan tindakan pencegahan,'' ungkapnya.


Keberadaan klinik VCT itu, kata dia, bisa memecahkan permasalahan HIV/AIDS yang ada di Blora. Di klinik tersebut, bisa dilakukan perawatan, dukungan moral, dan pengobatan penderita. Metodenya, tetap menjaga kerahasiaan klien, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia serta tidak ada diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).


Lilik juga menambahkan, persoalan HIV/AIDS di Blora saat ini memang perlu ada langkah konkret. Selama satu bulan ada tiga penderita AIDS yang meninggal, menurut dia, merupakan kasus yang luar biasa.


Dia juga mengatakan usai lebaran pihaknya akan melakukan zero survei HIV/AIDS di sejumlah tempat. Selain di lokalisasi, survei juga akan dilakukan di rumah tahanan. Sebab, tempat itu dinilai rawan penyebaran penyakit tersebut.(Roes)




Lebaran Dekat, Copet Nekat


CEPU, SR - Nasib sial menimpa Lastinah binti Mulyono (27) warga desa Wonocolo RT 05/01 Kedewan, Bojonegoro. Minggu (13/9) sekitar jam 10.00 WIB dompetnya melayang diembat copet saat dia akan berbelanja di pasar Plaza Mustika Cepu.


Perempuan yang membawa dua anaknya itu bersama suaminya, Musran (37) baru saja mengambil uang dari ATM BNI 46 sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) dan membawa uang dari rumah 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).


“Kami hendak membeli kebutuhan sehari-hari dan berbagai keperluan untuk lebaran,” akunya dihadapan petugas yang dilaporinya. Sayang sekali keinginan itu hanya tinggal keinginan karena dompetnya lenyap. Pencopet menyayat tas warna hitam yang dibawanya dan mengambil dompet berisi uang 2 juta tujuh ratus miliknya.


Menanggapi masalah ini Kapolsek Cepu AKP Yaban, SE berpesan dan menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati menjaga barang-barangnya bila berada di keramaian seperti pasar dan pertokoan.


“Saat-saat seperti ini banyak penjahat berkeliaran, masyarakat agar lebih hati-hati, jangan memakai perhiasan mencolok, kalau bawa uang yang rapat, dan jika memarkir kendaraan sebaiknya dengan kunci ganda,” ujarnya.


Situasi ekonomi yang semakin sulit dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menjelang lebaran membuat banyak orang gelap mata sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan cara mencopet atau melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhannya. Kewaspadaan dan kehati-hatian mutlak diperlukan agar selamat. (Agt)




Kompetisi Molor, Persikaba Kelimpungan Dana


BLORA, SR – Mundurnya jadual kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XV Tahun 2009 membuat kesebelasan kebanggan masyarakat Blora, Persikaba kelimpungan. Jika pada Maret lalu, Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) PSSI mengirmkan jadual kompetisi mulai bulan Juli, nyatanya pada bulan Juni, BLA justru membuat edaran kontroversial.


Tanpa ada rapat yang dihadiri 66 tim kontestan, BLAI PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan mengundur jadual kompetisi hingga Oktober dengan alasan Pileg dan Pilpres kala itu.


Dengan dimulai Oktober maka dipastikan final Divisi Satu akan berlangsung akhir Januari tahun depan. “Jadual mundur empat bulan padahal semua tim sudah siap,” terang Ketua Umum Persikaba, Urip Daryanto.


Akibat mundur dua bulan, Persikaba yang telah memulai training centre (TC) awal April kelimpungan. Hal ini akibat dari adanya pembengkakan dana di sejumlah pos diantaranya konsumsi, dan uji coba.


“Untuk konsumsi yang awalnya dianggarkan cuma enam bulan, sekarang menjadi sepuluh bulan, uji coba yang diprogramkan cuma 10 kali, sekarang menjadi 21 kali. Karena empat bulan molor, pemain kan tidak mungkin menganggur,” keluhnya.


Akibat pembengkakan dana pihaknya saat ini bersama jajaran manajemen masih mencari ide agar pendanaan bisa cukup untuk mengikuti kompetisi hingga akhir musim, minimal masuk 8 besar sebagai persyaratan lolos ke Divisi Utama musim depan.


Lebih lanjut Urip merinci dana yang diterima dari APBD sejumlah Rp 3,4 miliar. Jumlah itu harus dikurangi Rp 150 juta untuk pembinaan klub amatir yang dikelola Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Kabupaten Blora yang kepengurusannya terpisah dari Persikaba. Selain itu ada tinggalan hutang Rp 600 juta dari pengurus lama yang harus ditanggung pengurus sekarang.


“Utang itu terjadi karena tahun lalu Persikaba mengikuti putaran dua dan tiga Kompetisi Divisi Dua Liga Indonesia XIV tahun lalu,” jelas Urip didampingi Bendahara Umum Persikaba, Suhari.


Urip juga menerangkan, tahu lalu awalnya Persikaba tidak mempunyai target lolos ke Divisi Satu, karena sesuai anggaran dari APBD Persikaba hanya menghindari degradasi yaitu menghindari juru kunci pada putaran pertama.


Tetapi dalam perjalanannya Persikaba ‘terpeleset’ lolos ke putaran kedua. Ini terjadi karena juara grup V saat itu, Persem Mojokerto (Jawa Timur) terkena diskualifikasi gara-gara salah satu pemainnya terbukti memalsukan umur, dari umur 26 tahun, dibuat 23 tahun.


Hukuman dijatuhkan BLA PSSI kepada Persem. Nilai Persem dikurangi 6 poin sehingga mereka yang awalnya juara grup V menjadi juru kunci dan terdegradasi ke Divisi Dua. Ini membuat Persikaba yang awalnya peringkat 3 menjadi juara grup V.


Sedangkan Persepam Pamekasan (sekarang di Divisi Satu) menduduki peringkat kedua, peringkat ketiga ditempati Persipa Pati yang tahun ini masih berkutat di Divisi Dua.


Karena juara grup, Persikaba ditunjuk menjadi tuan rumah putaran II. Padahal dana telah habis, akhirnya pengurus mencari jalan dengan mencari pinjaman ke berbagai pihak untuk mengikuti putaran II. Akhirnya bersama PSCS Cilacap Persikaba lolos ke putaran III di Cilacap. Bermodal hutang, Persikaba akhirnya bertandang ke Cilacap selama 10 hari, hingga akhirnya menduduki peringkat 3 klasemen dan menjadi peringkat 12 nasional dari 84 klub Divisi Dua kal itu.


“Itu perjalanan Persikaba, dalam reorganisasi diputuskan hutang Rp 600 juta ditanggung pengurus baru, itu adalah amanah insan sepakbola Blora,” terangnya.

Jika dikurangi dana Rp 150 juta untuk Pengcab PSSI , Rp 600 juta untuk hutang tahun 2008, maka praktis Persikaba hanya tersisa Rp 2, 65 miliar.


Padahal kegiatan Persikaba tidak hanya ikut kompetisi Divisi Satu, tetapi juga punya bidang-bidang antara lain organisasi, pembinaan, dan kompetisi, dana, promosi, serta kesekretariatan. Bidang-bidang tersebut memakan dana Rp 150 juta, sehingga praktis manajemen Persikaba hanya tersuntik dana Rp 2,5 Miliar.


“Kami mengoptimalkan dana Rp 2,5 Mliar untuk kompetisi Divisi Satu tahun ini,” terang Bendahara Umum Persikaba, Suhari yang sehari-hari juga Sekretaris Camat Tunjungan.


Rincian sementara untuk belanja pemain menghabiskan dana Rp 1, 3 M, jumlah tersebut untuk membayar pemain inti 25 orang, pemain magang 5 orang, pelatih 3 orang. Kebutuhan lain adalah untuk biaya uji coba kandang dan tandang 29 kali sebesar Rp 100 juta. Konsumsi sepuluh bulan diperkirakan mencapai Rp 400 juta, sehingga hanya tersisa dana Rp 700 juta.


“Dengan dana Rp 700 juta kami akan berjuang mencari sumber lain untuk menambah modal tim,” ungkap Urip Daryanto.


Jumlah itu akan digunakan untuk pertandingan putaran I, 4 kali kandang dan 4 kali tandang yang dipredisksi menghabiskan dana Rp 200 juta. Jika lolos putaran II, Persikaba wajib melakoni 2 laga. Jika masuk putaran III, Persikaba wajib bentrok sebanyak 3 kali. Perlu diketahui, putaran II, III menggunakan sistem home tournament.


“Untuk lolos Divisi Utama Persikaba minimal harus menjadi runner up pada putaran III, sehingga lolos ke putara IV.


Mepetnya dana akibat kompetisi diundur tidak menyurutkan tekad Persikaba untuk berjuang lolos ke putaran IV. Sebagai perbandingan, PSCS Cilacap yang menjadi musuh bebuyutan Persikaba tahun ini mengganggarkan Rp 4 Miliar!. Jumlah ini bersih karena tidak dipotong hutang maupun Pengcab PSSI setempat. Nyatanya, PSCS berhasil digulung 3-0 oleh Persikaba dalam duel uji coba di Stadion Kridosono dua bulan lalu.


“Kami tidak gentar dengan tim manapun, termasuk dengan minimnya dana. Sekali bendera dikibarkan, pantang diturunkan,” demikian tekad Manajer Persikaba, Amin Faried Wahyudi bersama Sekretaris Umum Persikaba, Siswanto kepada SR, Selasa (15/9) lalu. (Ss)



Pasca Lebaran, Pemain Cuma Libur Empat Hari


BLORA, SR – Pemain Persikaba dipastikan, tidak akan bisa libur lama di hari lebaran nanti. Karena manajemen dan pelatih hanya meliburkan Budiana dkk selama empat hari saja setelah lebaran. Setelah itu mereka akan melakukan latihan rutin seperti biasa


Memang manajemen sengaja memberikan libur pendek bagi para pemain, karena 4 Oktober kompetisi sudah dimulai. Sehingga perlu pemulihan stamina dan power pemain agar tetap terjaga.


”Pemain hanya kami liburkan selama empat hari saja, kalau terlalu lama, nanti fisik mereka malah menurun padahal komeptisi sudah dekat,” ujar pelatih Persikaba Bonggo Pribadi, usai latihan rutin, Kamis (10/9).


Bonggo tidak ingin persiapan yang telah dilakukan tidak maksimal. Sementara itu semua pemain yang ada dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera atau sakit. Diharapkan kondisi mereka dapat terus baik hingga kompetisi resmi dimulai.


”Semua pemain dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera ataupun sakit, kami yakin dengan materi yang ada,” tandasnya.

Tunggu Jadwal


Hingga saat ini, Laskar Haryo penangsang praktis hanya menunggu jadwal dari Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) dan menunggu pengganti Persikas Semarang yang mundur. ”Tinggal menunggu jadwal saja, apakah akan home dulu atau sebaliknya,” ungkap Sekretaris Umum Persikaba, Siswanto.


Sementara untuk soal administrasi pendaftaran pemain juga sudah beres, termasuk Indriyanto Nugroho dan Deni Rumba. ”Pemain sudah tidak ada masalah, semua sudah didaftarkan dan tidak akan ada penambahan pemain lagi, karena kemampuan keuangan sangat terbatas,” ungkap pria yang juga Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Rakyat.


Yang masuk di grup lima dengan mundurnya Persikas, kemungkinan akan digantikan oleh Bank Sumsel yang akan berhome base di Jakarta, sementara yang lain masih tetap, Persipur (Purwodadi), Persik (Kendal), dan musuh bebuyutan PSCS Cilacap. (Gie)



Mudik Lebaran, Waspadai 3 Titik Rawan


BLORA, SR Jajaran Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres Blora, mulai mensosialisasikan satu demi satu point yang ada dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas. Salah satunya dengan mengkampanyekan light on bagi kendaraan saat siang hari, kepada sejumlah pengendara khususnya sepeda motor. Sosialisasi itu dilakukan di jalan depan Mapolres Blora, Kamis (10/9).


Dalam sosialisasi itu, bagi kendaraan yang lewat belum menyalakan lampu, langsung diberitahu untuk menyalakannya. Dari pantuan SR saat sosialisasi, banyak kendaraan yang ternyata tidak menyalakan lampu.


Kepala Satlantas Blora AKP Yudhi Priantono melalu Kanit Laka Iptu Agus Budiana mengatakan, bahwa dalam UU 22/2009 sangat jelas, sanksi hukumnya bagi yang melanggar, seperti tidak menyalakan lampu saat siang hari, berkendara sambil membawa HP.


”Saat ini baru mengkampanyekan Light on, kami juga akan memasang spanduk terkait dengan aturan baru dalam UU 22/2009,” kata Iptu Agus Budiana, disela-sela kampanye light on, Kamis (10/9).


Selama melakukan kampanye, memang belum akan dilakukan penilangan, karena masih bersifat pemberitahuan dan sosialisasi. Termasuk dengan melakukan pemasangan di polsek-polsek atau dibeberapa titik ruas jalan yang padat, sehingga mudah dibaca oleh masyarakat.


Selain itu, untuk persiapan pengamanan lebaran, Agus menghimbau agar pengendara hati-hati saat melintas Blora, karena ada beberapa titik yang dianggap rawan kecelakaan atau kejahatan.


Seperti di jalan Blora-Cepu Km 22 di Kalimodang, disitu jalan yang menanjak serta menikung cukup rawan dan kejahatan karena jauh dari perkampungan.


Khusus kecelakaan mewaspadai Jl Blora-Cepu Km 4 (Sekitar 410) dan Cepu-Randublatung di Desa Nglandeyan.

”Di Blora banyak jalan yang menikung ganda serta sempit, ini yang patut diwaspadai oleh setiap pengguna jalan,” tambah Agus.

Siapkan Posko


Polres sendiri selama lebaran telah menyiapkan sekitar 275 personil, dengan ditambah dari Pramuka, Satpol PP dan Puskesmas, siap untuk mengamankan arus mudik dan balik 2009.


Di wilayah hukum Polres Blora, ada beberapa pos yang disiapkan, Pos di Pertigaan Gagaan (Perbatasan Blora-Grobogan), Ketapang (Perbatasan Cepu-Padangan-Jatim), Cabak, Randublatung. Pasar Besar Blora.

Sementara untuk Sub pos ada di Stasiun Cepu, Stasiun Blora dan Pos Polisi di Polaman. (Gie)




PWI Jateng Bantu Air Bersih 500 Tangki


BANJAREJO, SR – Untuk membantu masyarakat di Kabupaten Blora, yang saat ini dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah dengan PT. Sidomuncul, melakukan droping air sebanyak 500 tangki yang akan di droping selama sebulan punuh, untuk desa yang kekurangan air bersih.


Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua PWI Cabang Jateng Sriyanto Saputro, Direktur PT Sidomuncul Irwan Hidayat kepada masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Blora dan disaksikan oleh Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Selain bantuan air bersih, PWI dan Sidomuncul membagikan 250 paket bingkisan kepada masyarakat setempat.


Direktur PT Sidomuncul, Irwan Hidayat mengatakan, program pemberian bantuan air bersih, diharapkan dapat membantu masyarakat Blora untuk memperoleh air bersih yang saat ini sudah mulai kesulitan.


“Setidaknya bantuan ini bisa lebih meringankan masyarakat, serta sebagai bentuk kepedulian kami terhadap mereka yang membutuhkan,” kata Irwan, Jum’at (11/9).


Dalam kesempatan itu, Irwan sempat dialog dengan warga setempat, bahwa telah kesulitan air sejak bulan awal Juli lalu, untuk mencari air, warga harus mencari air cukup, jauh karena sumur yang ada juga tidak ada airnya.


“Mulai awal Juli, kami mencari air di beberapa tempat dan itu jauh dari rumah, adanya bantuan ini jelas kami senang, apalagi kalau rutin tiap hari,” ujar Suyati (30) warga setempat.




Kekeringan, FPB Droping 100 Tangki Air


BLORA, SR - Kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Blora membuat Forum Pemuda Blora (FPB) melakukanaksi nyata. Organisasi sosial yang baru berdiri 8 September 2009 ini berhasil mengumpulkan dana yang digunakan untuk droping air bersih ke 31 desa/kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan.


Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial setempat. Menurut Ketua FPB Artanto Pitra Donies hingga saat ini pihaknya telah memesan 100 tangki air bersih dan telah didistribusikan mulai Kamis (17/9) lalu.


“Distribusi dimulai sebelum Idul Fitri agar lebih meringankan warga,” ujarnya.


Berdasarkan skala prioritas ada lima kecamatan yang akan mendapat bantuan meliputi Kecamatan Ngawen, Kunduran, Blora, Tunjungan dan Cepu. Jumlah desa yang mendapat bantuan variatif. Untuk kecamatan Ngawen ada 7 desa terdiri dari Desa Rowobungkul, Gedebeg, Sambonganyar, Bergolo, Bandungrojo, Kelurahan Ngawen, dan Gotputuk.


Wilayah Kecamatan Cepu ada 6 lokasi meliputi Desa Mernung, Mulyorejo, Cepu, Tambakromo, Karangboyo, dan Jatirejo. Untuk Kecamatan Kunduran akan didistribusikan ke Desa Buloh, Plosorejo, dan Bejirejo.


Sementara Kecamatan Tunjungan terdiri Desa Tawangrejo, Adirejo, Kalangan, Tutup, dan Kedungmulyo. Kecamatan Blora ada 10 desa/kelurahan meliputi Purworwjo, Andongrejo, Kamolan, jepangrejo, Ngampel, Sonorejo, Pelem, Tambaksari, Kauman, dan Tambahrejo.


Disinggung sumber dana, Donies, demikian panggilan akrabnya, selama ini banyak donatur yang membantu dan mensponsori kegiatan. Diantaranya PT Pertamina, Tabloid Suara Rakyat, sejumlah LSM dan donatur perorangan. “


Kami mengucapkan terima kasih kepada donator yang telah membantu kegiatan sosial ini,” ungkapnya saat ditemui di lokasi droping Dukuh Tembang, Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen. (Ss)