TUNTUT APBD

Tuntut agar APBD Tidak Molor Lagi

BLORA, SR- Dampak molornya APBD ternyata banyak juga pengaruhnya terhadap perekonomian Blora pada umumnya.
 
Tak pandang bulu mulai dari anggaran kegiatan masing-masing dinas atau kantor yang tertunda, juga pendapatan para pedanga kecil yang ada di Blora.
 
Seperti yang dirasakan para pemilik warung atau toko di seputar stasiun kota Blora, mereka rata-rata mengeluh terhadap penurunan pendapatanya sejak akhir Desember tahun lalu.
 
Untuk itulah melalui koordnator Paguyuban Warung dan Toko Stasiun Blora (PWTSB), Karjan meminta agar DPRD Blora jangan menunda-nunda lagi penetapan APBD.

“Semoga saja anggota dewan periode ini lebih baik dari pada periode lalu, bukan malah cari-cari alasan untuk menunda penetapan APBD,” kata Karjan.
 
Menurut Pria yang bertempat tinggal di Bangkle ini, hendaknya para wakil rakyat mengesampingkan urusan politik, dan agar lebih terfokus pada anggaran yang dialokasikan pada rakyat.
 
“Kami tahu mereka menjadi anggota dewan dengan pengeluaran yang tidak sedikit, tapi mbok yao berpikir sedikit untuk kepentingan rakyat,” ungkap Karjan.
 
Sementara Joko Mugiyanto ketua fraksi demokrat disetiap dikonfirmasi SR beberapa kali mengatakan keterlambatan APBD bukan semata-mata kesalahan DPRD. 

“Bagaimana bisa bahas, kalau saat itu KUA PPAS dari eksekutif saja belum sampai ke meja kami,” tegas Joko. 
 
Dia juga menandaskan penetapan APBD 24 Maret 2010 yang akan datang dipastikan tidak akan molor lagi.

“Yang pasti penetapan APBD paling lama akhir bulan Maret ini,” tandas Joko.(Roes)

GEMPA LANDA BLORA

Blora Dilanda Gempa 5 SR 

BLORA, SR- Gempa berkekuatan 5 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (27/2), pukul 12.04.29 WIB. 

Analis Stasiun Meteorologi Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan, gempa tersebut berlokasi di 7,3 derajat lintang selatan hingga 111,35 derajat bujur timur. 

"Lokasi gempa berada di 37 kilometer barat daya Blora dengan kedalaman 239 kilometer," katanya. 

Ia mengemukakan, warga di Kabupaten Grobogan yang berada di barat daya Blora diperkirakan dapat merasakan gempa tersebut. Bahkan, katanya, gempa tersebut dapat dirasakan hingga Kabupaten Cilacap. (Roes)

PERKOSAAN - 87 planning

Remaja Terbelakang Mental Diperkosa Kakek 2 Istri

BLORA, SR- Seorang kakek beristri dua dari desa Wadu kecamatan Kedungtuban, Blora terpaksa berurusan dengan aparat karena memperkosa remaja idiot yang juga tetangganya.

Untuk menghindari amuk massa, Faisal Lamidi langsung digelandang ke Mapolres Blora guna menjalani pemeriksaan.

Kakek berusia 53 tahun ini menyambangi rumah korban yang berusia 19 tahun saat tinggal sendirian di rumahnya di Desa Wadu, RT 02/01.

Saat itu kedua orangtua korban sedang pergi ke Surabaya untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit. Sedangkan, kakak korban sedang bekerja.

Melihat suasana rumah yang sepi, pelaku menghampiri korban yang berada di bagian belakang. Entah setan apa yang merasuki, pelaku selanjutnya memperkosa korban di dua tempat, yakni di dapur kemudian berlanjut ke kamar orangtua korban.

Orangtua korban dan warga yang emosi, sempat hendak menghakimi pria yang sehari-hari bekerja sebagai makelar sepeda motor ini.

Untuk menghindari amuk massa, pelakupun langsung digelandang dari Polsek Kedungtuban, menuju Mapolres Blora guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dihadapan aparat, pelaku mengakui semua perbuatannya. Motif pelaku memperkosa korban disebabkan sejak menikah dengan istri kedua, pelaku belum dikaruniai keturunan.

“Berdasarkan visum evertum yang dikeluarkan RSUD Blora, korban dinyatakan positif dinodai pelaku. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 285 tentang perkosaan dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun,” kata Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Priharyadi, Kamis (25/2/2010).

Korban yang syok, kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blora. Aparat berpakaian preman juga masih berjaga-jaga di sekitar rumah pelaku untuk menghidnari hal-hal yang tidak diharapkan.(Roes)

Setiadi Kandidat Kuat Bacabup PKB

14 PAC PKB pro Setiaji

BLORA,SR – seperti pemberitaan SR edisi lalu PKB terjadi perpecahan 2 Kubu yakni Pro DPC dan kubu yang mendukung pencalonan H Setiaji pengusaha asal Cepu, sebagai kandidat Cabup dari partai yang berbasis NU ini.

Perpecahan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin parah. Jika sebelumnya hanya 12 PAC dukung Setyaji dari 16 PAC yang membelot, Selasa (23/2) bertambah dua lagi.

Sehingga total ada 14 PAC yang mendukung pengusaha Cepu tersebut, tidak sejalan dengan DPC. Bahkan, sejumlah pengurus DPC dari dewan syura dan tanfidz juga ikut mendukung langkah 14 PAC ini. 

Salah satunya adalah Mustain, sekretaris DPC PKB. Mustain juga tercatat sebagai ketua desk pilkada PKB. "Dari dewan syura ada Kiai Mastuni Rohman yang ikut mendukung kami," ujar Mustain.

Menurutnya, langkah yang dilakukan 14 PAC itu, disebabkan ketidakcocokan mereka dengan pandangan DPC. PAC-PAC mendukung calon di luar PKB, karena alasan kekuatan politik. Sebab, sejak awal PAC-PAC ini ingin PKB berkoalisi dengan PDIP.

Bacabup setiaji(berbaju hitam) sa at mengambil formulir di DPC PDIP Blora

"Karena itu, kami tetap dengan jalan kami mendukung Pak Setyaji yang mendaftar melalui PDIP," tambahnya.

Mustain menyatakan, para kader PKB tidak ingin partainya hanya mengusung dan mendukung calon. Mereka juga ingin memenangkan pilkada. 

Sehingga, harus realistis melihat kekuatan politik yang ada. Di Blora, PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu lalu. Sehingga, sangat layak diajak koalisi. 

"Koalisi merah-hijau saya kira pas. Jika ini terjadi, saya yakin akan memenangkan pilkada," terangnya.

Saat ini, kata Mustain, masih ada kesempatan melakukan itu. Karena itu, dia berharap

PKB bisa memikirkan langkah yang lain. Ditanya soal calon yang sudah mendaftar di PKB, Mustain mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi. 

Sebab, calon yang mendaftar melalui PDIP mencalonkan sebagai bupati. "Bisa saja nanti calon dari PKB dipasangkan," tandasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPC PKB Blora Abdullah Aminuddin mengatakan, kebijakan DPC terkait pilkada akan dibicarakan dengan DPW PKB Jateng dan DPP PKB. 

Hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan soal pilkada. "Sampai saat ini DPC belum memberikan dukungan secara resmi secara kelembagaan kepada siapapun," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada Muchlisin mengatakan, sampai pendaftaran ditutup Senin (22/2) tengah malam, hanya Abu Nafi yang sudah mengembalikan formulir. 

Karena itu, sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2009, pendaftaran diperpanjang tujuh hari lagi. 

"Aturan menyebutkan, jika waktu pendaftaran habis, dan hanya ada satu yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang tujuh hari,'' terangnya.

Ditanya manuver 14 PAC dan sejumlah pengurus DPC, Muchlisin mengatakan, semua masih belum pasti. Dia masih menyangsikan para PAC itu mendukung Setyaji, karena Setyaji sendiri belum mendaftar ke PKB. (Roes)

Bedah Rumah Ala Pemkab Blora

Bedah Rumah Wujud Kepedulian Bupati 

BLORA, SR- Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Minggu lalu melakukan peletakan batu pertama untuk menandai dimulainya kegiatan sosial “Bedah Rumah”. 
 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Blora untuk membantu warga yang kondisi rumahnya perlu untuk segera mendapat bantuan.
 
Kali ini rumah yang dibedah milik Toyib (69) terletak di RT 08 RW II Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora Kota. Toyib menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk merenovasi rumahnya.
 
Bupati Blora dalam sambutannya mengatakan, kegiatan seperti ini hendaknya dapat berkesinambungan sehingga pembangunan juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini agar terus dianjtkan dan ditingkatkan dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan,” kata Yudhi.

Bedah Rumah : Tampak Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengawali peletakan batu pertama pada bakti sosial “BEDAH RUMAH” di Kelurahan Karangjati Blora. 
(Foto Roes/SR)  

Disamping itu Bupati yang akrab dengan rakyatnya ini mengungkapkan rumah Mbah Toyib merupakan salah satu contoh rumah ya menjaga kebersihanya.

“Kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti yang dicontohkan mbah Toyib, meski rumahnya amat sangat sederhana namun kebersihan lingkungannya tetap terjaga” ungkap Yudhi.
 
Mendampingi Bupati dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Blora H Bambang Sulistya, Assisten I, II & III Setda Blora, Kepala Badan/Dinas/Kantor Instansi terkait, Camat Blora, Lurah Karangjati beserta perangkatnya.(Roes)

Ratusan Siswa Ikuti TRY-OUT UNAS

BLORA, SR- tak kurang 300 pelajar SMA/SMK di Blora, Minggu (21/2) mengikuti try-out ujian nasional di GOR Mustika Blora.
 
Acara yang diselenggarakan Keluarga Besar Mahasiswa Blora (KAMABA) tersebut banyak diikuti siswa dari SMA Negeri 2 dan SMK 1 Blora.
 
Disamping try out, acara tersebut dimanfaatkan 5 Perguruan Tinggi Swasta dari Yogyakarta sebagai ajang sosialisasi kampus bagi calon mahasiswa.
 
Hadir pada acara tersebut Asisten 3 Sekda H. Sudarmo mewakili Bupati Blora. 
 
Sudarmo dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan seperti ini hendaknya bisa memotivasi para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi sekaligus sebagai ajng uji coba Unas.
 
“Jadikanlah ajang ini sebagai persiapkan kalian untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi seperti yang kalian inginkan disamping sebagai latihan menghadai Unas,” katanya.
 
Disamping itu Asisten 3 ini meminta agar daam menghadapi ujian nasional mendatang, para siswa harus mempersiapkan diri dengan matang.

“Kunci sukses Unas yang pertama tentunya kalian harus belajar dan belajar terus,” jelas Sudarmo.
 
Disaping itu Dia juga menambahkan try out semacam ini bisa untuk mengukur kemampuan diri dan menguji nyali terhadap ujian nasional, sekaligus untuk memacu diri.

”Belajar lebih keras lagi agar ujian nasional berjalan lancar dan sukses, sehingga dapat mengangkat tingkat kelulusan siswa diBlora sekaigus mengangkat citra pendidikan Blora,” tambah Sudarmo.(Roes)

Terminal Cepu - planning 87

Terminal Cepu Megah akan Terealisasi

BLORA, SR– Seperti yang diberitakan SR pada beberapa edisi terdahulu, bahwa Teminal Cepu yang merupakan perbatasan Jateng-Jatim rusak berat.

Bahkan banyak masyarakat Cepu menyanyangkan keadaan terminal yang paling padat aktifitasnya justru tidak terpelihara.

Ternyata harapan masyarakat Cepu dan sekitarnya memiliki terminal angkutan penumpang yang representatif segera terwujud.

Menurut rencana mulai tahun ini terminal yang paling ramai di Blora itu akan direhab.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 1,1 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jateng.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Blora, Dwi Santoso melalui Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel), Sukarjo, mengatakan, perencanaan rehab terminal itu telah selesai disusun Pemkab Blora.

Dalam penyusunannya, kata dia, tim Pemkab antara lain melakukan studi banding ke terminal Bojonegoro. Menurutnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 4 miliar lebih untuk menjadikan terminal Cepu lebih representatif.

''Pembangunannya dilakukan bertahap untuk beberapa tahun. Untuk tahun ini anggaran yang tersedia sebesar Rp 1,1 miliar,'' ujarnya.

Pemkab,lanjut Sukarjo, sebelumnya mendapat masukan dari masyarakat yang meminta terminal Cepu segera direhab. Alasannya, beberapa insfrastruktur di terminal mengalami kerusakan.

Diantaranya halaman parkir serta beberapa bagian bangunan induk yang mendesak segera diperbarui. ''Masukan tersebut direspon Pemkab. Di antaranya mengupayakan pembangunan dari pos bantuan Pemprov,'' tegasnya.

Menurut Sukarjo, infrastruktur terminal yang akan perbaiki tahun ini diantaranya tempat parkir, pintu dan ruang tunggu penumpang. Sesuai perencanaan, calon penumpang yang hendak memasuki terminal Cepu akan dipungut peron.

''sbagai salah satu aset daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD),'' tandasnya. (Roes)

PROYEK BERMASALAH VERSI INSPEKTORAT

14 Proyek Salahi Bestek – Terbanyak DPU

BLORA, SR– Ternyata apa yang ditemukanpara anggota DPRD blora tentang banyaknya proyek APBD Blora tahun 2009 yang amboradul, tak jauh beda dengan apa yang ditemukan Inspektorat Kabupaten Blora.

Terbukti hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten menemukan sedikitnya 24 proyek diketahui menyimpang.

Proyek tersebut adalah proyek jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Penyimpangan itu berupa pengurangan volume pekerjaan dan proyek yang sudah rusak meski baru selesai dikerjakan.

''Pemeriksaan sementara kami ada sebanyak 14 proyek dikerjakan tidak sesuai bestek karena mengurangi volume pekerjaan. Dan 10 lainnya rusak,'' kata kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Winarno dalam keterangan Persnya..

seperti diketahui akibat tidak adanya konsultan pengawas, banyak proyek yang dikerjakan sembarangan.

Selain itu, penunjukannya terlambat. Sebab, banyak proyek yang sudah berjalan dan bahkan hampir selesai, namun pengawas baru ditunjuk. Setelah ketahuan dan diprotes, DPU tidak berani mencairkan dana pengawasan.

Winarno jugs menjelaskan, masih ada kemungkinan jumlah proyek yang menyimpang bertambah lagi. Sebab, sampai saat ini tim inspektorat masih terus melakukan pemeriksaan di lapangan.

Dia masih meminta rekanan yang mengerjakan proyek tersebut untuk membenahi. Sebab, sekarang masih masa pemeliharaan sampai Juni nanti.

''Kami akan terus pantau sampai batas waktu pemeliharaan habis,'' jelas Winarno.

ketika ditanya jika sampai habis masa pemeliharaan proyek tetap masih ada penyimpangan? Mantan sekretaris KPU itu menegaskan, pihaknya akan menindak sesuai aturan yang ada.

Adapun tindakan yang dilakukan berupa denda dengan mengklaim senilai dengan kekurangan proyek. Sebab, kewenangan Inspektorat hanya sebatas itu. Namun, semua temuan tersebut tetap dilaporkan ke bupati.

''Semua temuan kami laporkan Bupati, selanjutnya apapun tindakan terserah bupati,'' katanya.

Winarno juga menggaris-bawahi belum bisa memrediksikan kapan pemeriksaan terhadap proyek-proyek itu bisa diselesaikan.

Namun dirinya berjanji semua proyek tidak akan luput dari pemeriksaan timnya. (Roes)

kulanuwon - NYALON BUPATI - planning 87

Kulanuwon
Nyalon Bupati Blora
 
Bursa calon Bupati Blora menjadi bahan diskusi gayeng di ajang jagongan Warung DPR (Dibawah Pohon Rindang) Kunden Blora Sabtu Siang pekan lalu. 
 
Ada yang menyebut pesta demokrasi pemilihan bupati tahun ini sudah selesai, bakal kurang greget, kurang semarak, kurang seru. 

”Kok bisa begitu?” tanya saya.
 
”Lha jelas ta Pak, lha wong calonnya dan kereta partainya aja belum jelas. Baru pak Yudhi saja yang jelas lewat Golkar. Apalagi dia incumben maka secara tak langsung sudah di atas angin,” jawab Lik Un.
 
”Woo lha sebentar. Jangan under estimate dulu. Kandidat yang lainnya itu belum tentu underdog, siapa tahu beliau yang satu lainnya malah jadi kuda hitam. Pokoknya pemilihan bupati belum selesai tunggu tanggal 3 Juni 2010 mendatng,” timpal mas Doni ambil suara.
 
”Bisa jadi begitu. Karena pemilihan Bupati itu kan bukan sekadar citra, tapi juga menyangkut dukungan politik, dukungan dana dan masih banyak lagi faktornya,” kata saya mendukung lik Un.
 
”Atau begini saja, biar nanti agak meriah mas Doni ikut mendaftarkan diri... nyalon jadi Bupati Blora. Siapa tahu sampeyan malah mendapat dukungan dari masyarakat luas, nama Denmas ABN dan JKN itu sudah terkenal lho sekarang. Yang penting panjenengan harus punya dana, karena jer basuki mawa bea,” kata Lik Un manas-manasi.
 
”Wah... boleh juga ide sampeyan Mas. Kalau modalnya Rp 500 juta cukup nggak ya kira-kira,” kata Mas Doni lugu.
 
”Hah! Ha... ha... ha... ha. Lha kok cuma Rp 500 juta, hambok Rp 5 miliar aja kurang buanyak Mas. Paling tidak Anda harus siapkan Rp 10 miliar. Percuma kalau dananya cupet begitu, wis rasah melu-melu wae,” sergah Lik Un.
 
”Walah lha kok mahal amat mau nyalon jadi Bupati. Bagi saya, Rp 500 juta itu sudah peng-pengan. Itu tabungan saya seumur hidup lho. Lha kalau sampai miliar-miliaran begitu, gaji Bupati itu jumlah-e pira? Terus apa bisa balik modal nanti kalau terpilih? Ini ngajak bangkrut apa ngajak dadi Bupati?” tanya Mas Doni setengah sewot.
 
”Lha memang begitulah adanya. Zaman sedang berpihak kepada orang kaya untuk menjadi pemimpin daerah. Yang tidak punya uang, jangan berharap bisa menjadi bupati... semoga saja ini hanya bagian dari proses demokrasi yang sesungguhnya. Siapa tahu nanti, entah kapan itu terjadi, seorang yang menjadi Bupati tidak harus kaya yang penting memiliki kemampuan managerial, berkarakter dan memiliki kepedulian untuk menyejahterakan rakyat,” jelas Lik Un.

Tidak murah
 
Begitulah. Diskusi soal pemilihan Bupati Sabtu siang itu memang seru. Banyak yang baru tahu bahwa biaya politik Pilkada itu tidak murah. Bocoran dari berbagai sumber yang saya peroleh menyebutkan, seorang mantan kandidat Bupati Blora tahun 2005 silam harus mengeluarkan dana berkisar antara Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar.
 
Kalau lima tahun silam saja sebesar itu, lantas dengan perhitungan inflasi dan segala macam kenaikan harga lainnya berapa biaya yang harus disediakan seorang calon walikota tahun ini? Lalu kalau tidak terpilih? Dari mana uang sebanyak itu bisa kembali?
 
Bagi yang terpilih, lumayan lah. Setidaknya bisa memperoleh ”uang kembalian” dari jabatan yang dia sandang. Atau yang lebih penting adalah soal ”kehormatan” menjadi seorang nomor satu di sebuah kabupaten. Tapi soal ”balik modal” jika jujur, tentu akan sangat sulit. Kecuali kalau sang pejabat itu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum, korupsi misalnya.
 
Karena jika kita kalkulasi, gaji plus segala tunjangan yang diperoleh seorang walikota atau bupati sekitar Rp 30 juta s/d Rp 50 juta. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000, tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1) diatur besarnya gaji pokok bagi kepala daerah kabupaten/kota adalah Rp 2.100.000 sebulan.
 
Selain gaji pokok, dalam PP itu juga diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pula tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam buku Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) sejumlah kota/kabupaten di Indonesia nomenklatur gaji dan tunjangan Bupati/wakil bupati jelas diatur. Jika dijumlahkan, tunjangan yang dikantongi sejumlah walikota/bupati setiap bulannya mencapai Rp 38 juta sebelum ditambah gaji pokok Rp 2,1 juta.
 
Sebagai contoh, seorang walikota/Bupati di salah satu kota di negeri ini memperoleh tunjangan keluarga Rp 387.750, tunjangan jabatan Rp 3.897.541, tunjangan beras Rp 203.458 dan belanja operasional Rp 34 juta. Jika ditotal dalam setahun kira-kira Rp 474.877.288. Jika menjabat selama lima tahun adalah 5 x Rp 474.877.288 = Rp 2.374.386.440 = Rp 2,4 miliar.
 
Pendapatan itu merupakan gaji rutin yang diatur dalam PP dan tercatat jelas nomenklaturnya. Pendapatan Bupati di luar dari pendapatan itu masih ada lagi, di antaranya bagi hasil upah pungut sebesar 2,5 persen dari pendapatan sektor pajak. Selain itu, ada pula pendapatan tak tercatat dari fee proyek dan lainnya.
 
Taruhlah pendapatan lain-lain itu dalam setahun mencapai Rp 2 miliar, maka dalam lima tahun adalah Rp 10 miliar. Ditambah gaji rutin Rp 2,4 miliar maka total pendapatan seorang Bupati kita asumsikan sekitar Rp 12,4 miliar. Ini berarti masih jauh lebih besar dari dana yang dikeluarkan ketika hendak mencalonkan dari walikota. Jadi, siapa lagi ingin nyalon jadi walikota atau bupati ? 
(Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)

DPU terancam KPK

Singgih Laporkan DPU ke KPK 

BLORA, SR – Dugaan korupsi pada proyek DPU karena tidak adanya konsultan pengawas terus berlanjut. Terbukti koalisi masyarakat peduli anti korupsi (Kompak) diam-diam melaporkan dugaan penyelewengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

''Kami tidak mau teriak-teriak kalau saat melaporkan. Namun sekarang bisa dilihat buktinya,'' ujar Singgih Hartono juru bicara Kompak Jumat (19/2).

Singgih mengaku baru mengekspos laporan itu setelah KPK menaikkan satu tahap bobot laporannya. Sebelumnya, Singgih belum mau membeber karena khawatir dikira mengada-ada. 

Bukti itu, menurut Singgih berupa surat dari KPK tertanggal 2 Februari perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat. Surat ditujukan pada Singgih Hartono dan Danu Sukotjo yang mewakili Kompak saat mengadukan kasus ke KPK.

Sesuai surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat berisi pemberitahuan bahwa pengaduan yang disampaikan Kompak dinaikkan satu tingkat, yakni dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat kemudian ditingkatkan ke Bidang Penindakan KPK. 

Sehingga, kasus yang diadukan itu sangat dimungkinkan untuk menjadi kasus yang tindak pidana korupsi. ''Ini langkah maju. Kami sudah dimintai tambahan data dan keterangan,'' tambah Singgih.

Singgih mengungkapkan, Kompak melaporkan kasus proyek di DPU Blora secara resmi ke KPK pada 7 Januari 2010. Saat itu, pengaduan di terima Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dari deputi ini, semua pengaduan yang masuk diperiksa dan dianalisis. 

Bahkan, pihak yang mengadukan juga harus bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang panjang lebar mengenai kasus yang dilaporkan. ''Kami telah menjalani itu semua. Tidak mudah memang mengadukan sesuatu ke KPK,'' kata mantan anggota DPRD Blora ini.

Setelah ditangani bidang penindakan,KPK meminta tambahan data-data dan keterangan. Dia menyebut, sebagian data dan keterangan sudah dia sampaikan. Dia juga mengumpulkan data-data tambahan untuk melengkapi data yang sebelumnya. Singgih mengaku tak lama pihak KPK akan turun ke Blora. 

Namun soal waktunya dan jumlah orang dia mengaku belum tahu. ''Kita serius. Bahwa pembangunan di Blora mestinya tidak dibuat main-main. Yang dirugikan pasti rakyat,'' tegas Singgih. (Roes)

Proyek Puskesmas Jepon BURUK

Kwalitas Proyek Buruk - DPRD Usut Kontraktor 

BLORA. SR- Buruknya kwalitas proyek APBD Blora tahun 2009 terlihat juga saat ambruknya bagian depan Puskesmas Jepon. DPRD Blora mengecam kualitas proyek yang baru selesai dibangun 3 Desember lalu itu.

Sebelumnya, DPRD sudah menyidak lokasi itu dan menemukan plafon puskesmas sudah ambrol. Saat itu, DPRD yang diwakili Komisi D dan Wakil ketua DPRD Abdullah Aminuddin langsung meminta agar dibenahi. 

''Sekarang malah ambruk. Ini menunjukkan kualitas bangunan yang memang tidak bagus,'' ujar Abdullah Aminuddin kemarin.

Dia mengaku mengunjungi Puskemas Jepon sekitar awal Januari lalu. Saat itu, dia bersama Komisi D melihat langsung kerusakan pada plafon bangunan. 

Proyek rehab puskesmas itu disidak karena dewan curiga dengan nilai proyek yang sebesar Rp 689 juta.proyek itu dikerjakan oleh CV Prasojo. Ternyata secara kasat mata ditemukan adanya indikasi kualitas proyek yang buruk. 

''Saat ini tidak bisa mengelak lagi kalau proyek itu benar-benar buruk,'' tambah anggota dewan dari PKB tersebut.

Selanjutnya, pimpinan dewan akan memerintahkan komisi yang membidangi untuk melakukan upaya dan kebijakan yang lebih lanjut. Aminuddin meminta aga penanganan yang serius atas ambruknya bagian depan puskesmas itu. 

Sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama. ''Bisa dibentuk tim atau apalah namanya, yang pasti pihak yang terkait harus bertanggungjawab,'' tandasnya.

Sementara Mulyono, anggota Komisi D DPRD Blora mengaku sejak awal komisinya sudah mempunyai catatan soal bangunan puskesmas itu. Komisi D, akan turun ke lapangan lagi untuk memeriksa. 

Komisi D menurut dia, akan bekerja bersama dengan Inspektorat Kabupaten. ''Jelas ini menjadi perhatian kami. Tetap akan kami selidiki dan usut,'' katanya. Kepala Dinas Kesehatan Blora Henny Indriyanti sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. (Roes)

Tabloid asli Blora - PERSAINGAN CABUP TAMPAK

FOKUS

 
Persaingan Para Cabup Mulai Marak

BLORA, SR – Pilihan Bupati (Pilbup) kurang lebih sekitar 4 bulan lagi tepatnya 3 Juni 2010, namun wacana persaingan para kandidat Bacabup mulai tampak. Beberapa nama yang akan maju bersaing pada Pilkada mulai nampak.
 
Incumbent RM Yudhi Sancoyo boleh dipastikan maju melalui Partai Golkar, sedang Kandidat lain mulai dekati beberapa partai politik yang mempunyai jumlah suara yang dapat langsung mengajukan calonnya.
 
Seperti diketahui beberapa nama sudah mendaftar ke PDIP diantaranya yang berpeluang dan rajin sosialisasi hanya 3 nama. Ketiga nama tersebut adalah Joko Nugroho, Sunarto dan Setyaji.
 
Sampai berita ini ditulis salah satu wakil ketua DPC PDIP Dwi Astutik ketika dikonfirmasi siapa yang akan terpilih, masih menunggu Konfercabsus.
 
Sedang dari kubu PKB muncul nama H Abu Nafi sebagai calon yang diusulkan NU sebagai kandidat Cabup. 

”Bukan rahasia Lagi kalau Calon yang direkomendasi NU bisa dipastikan akan diusung PKB. Karena PKB didirikan atas dukungan dari kalangan NU yang mengingikan ikut mewarnai perpolitikan,” kata seorang ustad yang minta namanya tidak ditulis.
 
Bahkan Abu Nafi di beberapa kesempatan mengaku desakan kaum Nahdliyin, yang menghendaki dirinya maju pada pilkada mendatang. “Karena itu merupakan amanah mereka maka saya tidak bisa menolaknya,” katanya minggu lalu.
 
Sementara Partai Demokrat yang dapat mengusung calonya sendiri muncul dua nama yang menguat yakni Sutikno (ex Dirut PGN) dan Joko Nugroho (Kokok) yang sebelumnya juga dafta lewat PDIP. 
 
Disisi lain Yudhi Sancoyo sendiri sudah beberapa kali menyatakan dirinya siap melanjutkan jabatannya pada tahun 2010 mendatang. Atau dengan kata lain dirinya sudah siap bersaing pada pilbup tahun depan.
 
Ada beberapa harapan dari berbagai elemen masyarakat, misalnya para pengojek diperempatan Jl Gatot Subroto memprediksi pilkada mendatang akan sama dengan pemilu legislatif lalu, yang penuh dengan persaingan uang.
 
“Ini bukan money politik tapi peran uang akan sangat berpengaruh para pemilih. Bukan hanya bermodalkan popularitas saja, yang penting waktu kerja tersita untuk pilkada, diganti dengan uang,” katanya diamini 4 orang temanya.
 
Ditempat terpisah saat pulang sekolah beberapa siswa kelas 3 yang juga sebagian besar sudah mempunyai hak suara, justru mengatakan hal yang sebaliknya. 
 
Mereka yang pertyama kalinya menggunakan hak politiknya menginginkan memilih bupati yang peduli pada pendidikan.

”Kami yang pasti akan pilih bupati yang peduli pendidikan, Misalnya biaya pendidikan disubsidi pemda Blora atau bantuan buku pelajaran disekolah sehingga kami tidak perlu meminta orang tua untuk membelinya,” kata Eny didampingi 6 orang cewek lainya.(Roes)



Fokus Samping

Amin Faried (Ketua FTB)

7 Poin yang harus disepakati Cabup dan Cawabup

BLORA, SR- Ada tujuh poin penting yang disepakati pada Pilbup mendatang oleh para Tim sukses Cabup dancawabup. Hali itu dikatakan ketua Forum Trasparansi Blora (FTB) ketika ditemui disekretariatnya komplek GOR Mustika Rabu (10/2).
 
Ketujuh poin tersebut yakni berpartisipasi aktif membantu tugas Polri dan TNI, masing-masing tim sukses juga berikrar menghormati hasil pilgub, mematuhi segala peraturan perundang- undangan, menghormati hak dan perbedaan politik.
 
”Disamping itu juga menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa menyelesaikan permasalah yang muncul sesuai peraturan, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum bebas dan rahasia,” jelas Amin.

Saat tanya bila mereka melakukan pelanggaran, Dia mengatakan Panwas yang harusnya menindak-lanjuti.
 
”Jika terjadi pelanggaran, tentunya menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti. Dan polisi juga telah menyiapkan penyidik kalau ada pelanggaran pidana pemilu,” ungkanya. (Roes)



Tejo Prabowo (LSM Jati Bumi)

Tekan Golput Segera Sosalisasi Sampai Pelosok  

BLORA, SR- ”Luasnya wilayah kabupaten Blora tentunya akan berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu bupati mendatang,” kata Tejo Prabowo direktur LS Jati Bumi Selasa (9/2).
 
Disamping tentunya tingkat pendidikan masyarakat Blora khususnya di desa-desa, yang masih jauh dari kata berpendidikan. Kendala lainnya adalah banyaknya faktor yang seolah-olah membatasi para pemilih.
 
Untuk itulah dirinya menghimbau pada KPU Blora besertya jajaranya segera sosialisasi sampai desa dipelosok Blora.

”jangan hanya sebatas kota atau kecamatan dan lingkungannya saja, karena waktu sosialisasi para cabup dan cawabup hanya kurang lebih 3 bulan, dengan wilayah yang sebesar kabupaten Blora,” jelas Tejo.
 
Disisi lain Tejo menyoroti biaya sosialisasi Pilbup hendanya betul-betul dimanfaatkan. ”Dengan biaya yang telah disepakati tersebut, saya yakin alokasi biaya sosialisasi pilbup tentunya cukup.(Roes)

Slamet Pamudji (Kadinas Dukcapil)

Target DP4 terpenuhi berkat Disdukcapil Jemput Bola dan Denda

BLORA, SR - Tahapan Pilkada 2010, Seperti penyediaan DP4 sudah terpenuhi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan jemput bola dalam pengurusan KTP.

Hal itu dilakukan karena ratusan ribu warga Blora ternyata belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Saat itu dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 749.274 orang, ternyata yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan tersebut baru 249.681 orang. Sedangkan 398.509 lainnya belum memiliki KTP.
 
''Sampai saat ini hampir semua penduduk Blora mempunyai KTP, sehingga tanggal 3 Desember yang lalu data Penduduk dan Pemilih sudah kami serahkan ke Bupati sebagai persyaratan DP4,” kata kadin Dukcapil Slamet Pamudji.
 
Adapun Data yang diserahkan pada saat itu 494.474 pa dan 497.903 pi, sehingga jumlah penduduk Blora per 3 Desember 2009 sebanyak 992.377 orang.

”Dari jumlah itu penduduk yang potensial pemilih pilkada sebanyak 755.587 orang yang terdiri dari371.391 pemilih pria dan 384196 pemilih wanita yang kami serahkan Pemkab dan BA ditanda-tangani Sekda atas nama Bupati Blora,” jelasnya.
 
Dampak inilah yang menurut Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji mengakui, sampai kini kesadaran warga untuk memiliki KTP masih sangat rendah. Ini menjadi penyebab utama banyaknya warga yang tak ber-KTP.
 
''Kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP. Harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang tak memiliki KTP itu,'' tuturnya.
 
Begitu juga dengan akte kelahiran yang sangat kurang diperhatikan warga desa, akan diberlakukannya denda bagi orang tua yang tidak mengurus akte anaknya.
 
Meski pemberlakukan resminya masih membutuhkan peraturan daerah (perda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora akan segera memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
 
”Memang undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan semua. Namun, kami sudah melangkah ke arah sana,” ujar Kepala Disdukcapil Blora ini.
 
Dia mengemukakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menarik kewenangan perubahan biodata. Semula, perubahan biodata bisa dilakukan di kecamatan namun sejak beberapa bulan ini mulai ditarik ke dinas. Perubahan biodata dimaksud antara lain jika ada kesalahan data, seperti nama dan tanggal lahir. Termasuk jika ada anggota keluarga baru, kedatangan keluarga dan sebagainya.
 
Hal itu, selain lebih tertib juga lebih menjamin kevalidan data tentang kependudukan. Hanya, lanjutnya, belum semua kewenangan di kecamatan ditarik ke Dinas. (Roes)

SRBlora edisi 86 - APBD MOLOR LAGI & LELANG KPU

Bupati Kecewa APBD Molor Lagi

BLORA, SR- Tidak seperti biasanya saat sidang paripurna, saat itu terlihat Bupati Blora Yudhi Sancoyo kesal, lantaran DPRD Blora tidak memenuhi janji menetapkan APBD 2010 pada akhir Januari 2010.

Bahkan DPRD justru memutuskan dan memundurkan agenda penetapan APBD hingga 24 Maret 2010.

"Seharusnya sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD mengedepankan kepentingan rakyat. Saya tadi sempat cemas menunggu Anda (anggota DPRD) hadir atau tidak supaya sidang memenuhi kuorum," kata Yudhi saat Sidang Penetapan Penggunaan Anggaran 1/12 APBD 2010 di Pendopo DPRD Kabupaten Blora, Jumat (29/1).

Rapat Paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto itu dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah Blora.

Menurut Yudhi, sesuai aturan seharusnya DPRD menetapkan APBD 2010 pada akhir Desember 2009. Kalau ditetapkan pada 24 Maret, Gubernur dan Menteri Keuangan bakal menegur pemerintah kabupaten seperti tahun-tahun sebelumnya.

Agar pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemkab Blora mengajukan penggunaan 1/12 dana APBD senilai Rp 83,7 miliar.

Dana itu antara lain digunakan untuk biaya operasional 47 satuan kerja perangkat daerah Rp 2,4 miliar, belanja pegawai Rp 67 miliar, dan tunjangan guru honorer dan calon pegawai negeri sipil sebesar Rp 14,3 miliar.

Sejak 10 tahun terakhir, DPRD Kabupaten Blora selalu terlambat menetapkan APBD. Misal, pada tahun 2008, DPRD menetapkan APBD pada akhir April, sedang pada 2009 pada awal Mei dan masuk 3 besar kabupaten di Indonesia yang terlambat penetapanya APBD.

Akibat secaa langsung molornya APBD 2010 berdampak pada penundaan Dana Alokasi Umum dan keterlambatan pembayaran tenaga honorer.

Sedang Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto mengatakan, jadwal penetapan APBD 2010, 24 Maret, merupakan batas maksimal. Kalau DPRD dan pemerintah mampu melembur pembahasan itu, DPRD dapat menetapkan APBD 2010 lebih maju.(Roes)

Lelang Logistik Pilbup Terbuka untuk Umum

BLORA, SR- Tak lama lagi para pemilik CV yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa mulai bersaing merebutkan tender. Hal ini karena pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blora dilakukan melalui lelang terbuka.

Namun, kapan lelang itu akan dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan jadwalnya.

Menurut Divisi Logistik KPU Blora, Arifin, Sejumlah logistik yang diperlukan dalam Pilkada diantaranya kartu pemilih, formulir, surat suara dan sejumlah perlengkapan saat pemungutan suara seperti bantalan surat suara, paku dan tinta.

Dari jenis-jenis logistik tersebut, beberapa diantaranya akan dilelang terbuka. Diantara kartu pemilih, formulir dan surat suara.

"Logistik yang pengadaannya melalui lelang itu didasarkan pada nominal atau berapa besar anggarannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Arifin, Rabu (10/2).

Dia juga mengemukakan hingga kini anggaran untuk pengadaan logistik itu masih belum ditetapkan. Sebab, kebutuhan logistik antara lain mengacu pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Sesuai pentahapan Pilkada, penetapan DPT dilakukan 21 Februari. Setelah DPT ditetapkan, barulah bisa diketahui berapa kebutuhan pasti logistik Pilkada," tegas Arifin. (Roes)

Yogyakarta Juara Umum Kodim Cup Blora

BLORA, SR- Atlet-atlet menembak asal Yogyakarta mendominasi kejuaraan Kodim Cup Blora dalam rangka Hari Juang Kartika 2009. Kejuaraan tersebut berlangsung dua hari, bulan lalu.

“Antusiasme mengikuti lomba ini sangat bagus. Mereka yang mendaftar ada 108 peserta dari berbagai kota,” kata Letkol CZI Beny Budhi Setyanto, penanggung jawab lomba.

Dari jumlah tersebut, atlet pria masih mendominasi. “Hanya 6 petembak perempuan yang ikut dalam lomba ini,” terang ketua pelaksana lomba Mayor Heri Mulyanto.

Ketua Perbakin Blora Suryanto mengaku senang karena antusiasme tersebut. Menurutnya, dominasi diperlihatkan oleh atlet-atlet Yogyakarta.

“Yang menjadi juara umum Arif Gareng dari Yogyakarta. Dia menang di kelas multi range 15-40 meter, juga peringkat ketiga silhouette 33 meter,” ungkap Suryanto yang juga Ka BP3AKB Blora.

Di kelas air rifle hunting 10 meter, titel juara diraih Peppi dari Yogyakarta. Peringkat kedua Alfa, juga dari Yogyakarta, sedangkan posisi ketiga Nurfan Ardiyanto dari Blora.

Untuk kategori silhouette 22 meter, juara direbut Iyan (Solo), peringkat kedua Topan (Semarang), dan urutan ketiga Heru (Solo). Di silhouette 33 Meter, juara diraih petembak putri Niken (Yogyakarta), peringkat kedua Arif Gareng (Yogyakarta), dan peringkat ketiga Imam Mustofa (DKI Jakarta).

Di kelas multi range 15-40 meter, Arif Gareng menjadi juara, diikuti Imam Mustofa (DKI Jakarta), dan Niken (Yogyakarta).
“Dengan demikian otomatis Yogyakarta menjadi juara umum dalam perlombaan ini,” ujar Suryanto. (Roes)

SRBlora edisi 86 -PRENGAWASAN DPU KE PROSES HUKUM & TERSANGKA P2SE

Proyek Pengawasan DPU di Proises Hukum

BLORA, SR- Rendahnya kwalitas Proyek pada DPU beberapa kali diungkapkan ketua Fraksi Demokrat Joko Mugiyanto, yang salah satu penyebabnya adalah tdak ada konsultan Pengawas.

''Ya jelas banyak kualitas proyek remuk. maka Kepala DPU harus bertanggungjawab,'' tegas Joko yang uga mantan Kades Sitirejo.

Untuk itulah dirinya berharap agar aparat penyidik kasus ini untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Ternyata ungkapan tersebut terbukti pada Kamis (28/1) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora untuk memanggil empat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora.

Keempat pejabat di dinas tersebut didatangkan untuk diklarifikasi mengenai persoalan proyek-proyek yang kualitasnya rendah. Empat pejabat yang masing-masing memegang jabatan kepala seksi itu berinisial JM, MY, SP, dan SH.

''Kami belum pada pimpinannya, namun memanggil mereka yang namanya masuk dalam dokumen proyek,'' jelas Kasi Pidsus Fitroh Rohcahyanto.

mereka berempat nampak diklarifikasi di ruangan kerja Kasi Pidsus. Mereka sudah menandatangani dokumen proyek. Di antaranya, menyebutkan bahwa proyek itu sudah selesai.

''Kami tanyakan, dari sisi mana mereka bisa menilai proyek itu selesai dengan kondisi yang sesuai. Padahal, kenyataan kualitasnya rendah,'' kata Fitroh.

Kejari, janjut Fitroh, akan menangani persoalan itu secara umum. Bukan fokus pada tidak adanya pengawas di DPU. Sebab, banyak sekali proyek fisik yang kualitasnya rendah yang ditemukan saat turun lapangan.

Hasil temuan itu, lanjutnya, akan dicocokkan dengan penjelasan dari empat orang tersebut.

Dia mengatakan, di DPU ada pengawasan internal yang mengawasi pelaksanaan proyek.

Fitroh ingin tahu sejauh mana pengawasan itu dilaksanakan. ''Apakah petugas pengawasnya benar-benar turun ke lapangan atau tidak, kami ingin tahu,'' ujarnya.

Kasi Pidsus belum mengatakan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam proyek-proyek yang kualitasnya rendah tersebut. Untuk mengetahui itu, tambah dia, perlu mempelajari

perencanaanya bagaimana serta perjanjian dan lainnya. Termasuk nanti akan mendatangkan ahli untuk menguji kualitas proyeknya. Sebab, yang dilihat saat ini baru yang terlihat saja.

Misalnya, bangunan yang sudah retak dan rusak atau aspal jalan yang sudah mengelupas.

''Nanti kita uji material bangunannya di laboratorium sehingga diketahui kandungannya,'' tambahFtroh yang juga mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Banyumas itu. (Roes)

Pendidikan

SMK Negeri Baru akan Berdiri

BLORA, SR- Untuk mensukseskan salah satu program Bupati Blora yakni Wasis, maka tak lama lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora akan membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri di Desa Jepon, Kecamatan Jepon.

Pemerintah Kabupaten Blora merencanakan sekolah tersebut diperuntukkan bagi para siswa yang ingin mempunyai keterampilan kriya dan mekatronika.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Ratnani Widowati, Kamis (4/2) lalu di Blora, mengatakan, saat ini Dinas Pendidikan Blora sedang mengajukan proposal dana ke Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahap pertama, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 700 juta.

"Dinas Pendidikan akan menggunakan dana itu untuk membangun enam ruangan. Dua ruang untuk kelas, empat ruang lain untuk praktik dan menyimpan peralatan praktik. Pembangunan tahap pertama akan dilakukan pada 2010," kata dia.

Menurut Ratnani, SMK dengan jurusan kriya sangat diperlukan. Pasalnya, Blora kaya dengan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan kriya, seperti kayu dan akar jati, serta batu putih atau marmer di Pegunungan Kendeng.

Selain itu, nantinya para siswa dapat magang atau praktik kerja di pusat-pusat kerajinan kayu atau batu di Blora. Untuk itulah, pemerintah membangun SMA itu di dekat kompleks Pusat Kerajinan Kayu Jepon.

"Kami berharap setelah lulus nanti para siswa dapat langsung bekerja di bidang-bidang kriya yang ada di Blora itu," kata Ratnani.

Sementara Ketua DPRD Blora HM Kusnanto ketika dikonfirmasi mengatakan , Blora memang membutuhkan sekolah-sekolah yang menghasilkan lulusan yang mampu mengolah sumber daya alam. Misalnya, mampu mengubah jati dan batu menjadi karya seni yang tinggi atau barang bernilai ekonomi tinggi.

"DPRD tidak akan menghilangkan kesempatan emas itu dan akan menyetujui proposal Dinas Pendidikan," tandas Kusnanto. (Roes)

Tersangka P2SE 2 orang akan Muncul Lainnya

BLORA, SR - Tersangka kasus dugaan penyimpangan dana proyek Pengembangan Prasarana Sosial Ekonomi (P2SE) di Blora bertambah seorang lagi.

Pekan lalu Kejari Blora menetapkan satu tersangka lagi yakni Tarmidi, Kepala Desa Bradag Kecamatan Ngawen. Sama seperti Kades Jipang Kecamatan Cepu Herdaru Budhi Wibowo yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Tarmidi juga diduga menyelewengkan sebagian dana P2SE untuk desanya.

''Modusnya sama,'' ujar Kasi Pidsus Kejari Blora, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh mengatakan, Desa Bradag menerima dana Rp 190 juta dari APBD 2009 lalu. Dana itu termasuk anggaran P2SE senilai sekitar Rp 36 miliar untuk 200 desa.

Pengerjaan proyek tersebut, kata dia, mestinya dilakukan secara swakelola dengan menggandeng masyarakat sebagai tenaga kerja. Sebab, tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. ''Namun proyek itu ditenderkan,'' tuturnya.

Dalam pemeriksaan, Tarmidi tidak bisa mempertanggungjawabkan sekitar Rp 50 juta, sehingga kemudian dijadikan tersangka.

Jumlah tersangka kasus P2SE masih dimungkinkan bertambah. Sebab, Kejari terus menyelidiki proyek serupa di desa-desa lainnya. Saat ini yang diselidiki adalah proyek P2SE di Desa Gersi Kecamatan Jepon. Desa ini juga menerima dana Rp 190 juta.

Data yang diperoleh SR menyebutkan, Kades Gersi diduga melakukan penyimpangan separuh dari dana yang diterima. Warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan, dari nilai Rp 190 juta, hanya direalisasikan untuk proyek sekitar Rp 95 juta.

Namun, Kasi Pidsus belum memberikan keterangan rinci soal ini karena masih didalami. Dia hanya menjelaskan bahwa Kades Gersi Wahyu Eko Nurini kembali menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

''Kades Gersi masih kami periksa, sementara belum ada tersangka dari desa ini,'' ungkap mantan Kasi Datun Kejari Banyumas itu.

Fitroh menerangkan, pihaknya saat ini juga mengajukan izin pemeriksaan untuk memeriksa Kades Jipang Kecamatan Cepu Herdaru Budhi Wibowo dan Kades Bradag Tarmidi dengan status tersangka.

Dia berharap segera dikeluarkan izin pemeriksaan, sehingga bisa segera memeriksa. Fitroh mengatakan, sebelumnya Herdaru dan Tarmidi sudah beberapa kali diperiksa. Hanya, saat itu status keduanya masih sebagai saksi. Di dalam penyelidikan kemudian ditemukan ada indikasi penyelewengan dana tersebut.

Sebenarnya, kejaksaan bisa langsung memeriksa Herdaru dan Tarmidi selaku tersangka. Namun, pihaknya menghormati aturan yang di antaranya jika ingin memeriksa kepala desa harus ada izin dari bupati.

Saat ini, kejaksaan masih menunggu izin bupati tersebut. Kasi Pidsus yakin bupati akan segera menandatangani izin tersebut karena kasusnya sudah jelas.

Persoalan nanti apakah Herdaru dan Tarmidi akan ditahan atau tidak, harus menunggu perkembangan pemeriksaan. Sebab, menurut dia, ada hal yang harus dipenuhi untuk menahan seseorang. Sehingga, pihaknya tidak asal menahan.(Roes)

Lelang Logistik Pilbup Terbuka untuk Umum

BLORA, SR- Tak lama lagi para pemilik CV yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa mulai bersaing merebutkan tender. Hal ini karena pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blora dilakukan melalui lelang terbuka.

Namun, kapan lelang itu akan dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan jadwalnya.

Menurut Divisi Logistik KPU Blora, Arifin, Sejumlah logistik yang diperlukan dalam Pilkada diantaranya kartu pemilih, formulir, surat suara dan sejumlah perlengkapan saat pemungutan suara seperti bantalan surat suara, paku dan tinta.

Dari jenis-jenis logistik tersebut, beberapa diantaranya akan dilelang terbuka. Diantara kartu pemilih, formulir dan surat suara.

"Logistik yang pengadaannya melalui lelang itu didasarkan pada nominal atau berapa besar anggarannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Arifin, Rabu (10/2).

Dia juga mengemukakan hingga kini anggaran untuk pengadaan logistik itu masih belum ditetapkan. Sebab, kebutuhan logistik antara lain mengacu pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Sesuai pentahapan Pilkada, penetapan DPT dilakukan 21 Februari. Setelah DPT ditetapkan, barulah bisa diketahui berapa kebutuhan pasti logistik Pilkada," tegas Arifin. (Roes)

SRBLORA edisi 86 - Korupsi hingga Panwaskab tidak Gajian

Kasus Korupsi
Pertimbangan Hukum Tidak Lengkap

BLORA, SR- "Dalam perkara Warsit, putusan dipertimbangkan secara rinci. Adapun dalam perkara tiga terdakwa lain, hanya poin-poinnya, sehingga ada celah putusan tidak lengkap pertimbangan hukumnya," kata Soemarso Penasehat Hukum Warsit dalam kasus dugaan korupsi 2003.

Hal itu dikatakan Soemarso dengan pertimbangan, MA mengabulkan kasasi Kejaksaan Negeri Blora sejak dua tahun lalu, namun putusan itu belum diterima. Sumarso penasihat hukum ketiga wakil ketua DPRD periode 1999-2004 terdakwa, Rabu (10/2), mengaku belum menerima putusan kasasi MA.

Untuk itulah Penasehat hukum Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Blora 2003 senilai Rp 2,5 miliar, berencana mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK jika benar Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Kejaksaan Negeri Blora.

Soemarso sebagai penasehat hukum HM Warsit pada sidang dugaan korupsi APBD 2003

"Kalau benar MA mengabulkan kasasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, saya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK," kata Soemarso.

Padahal putusan kasasi atas perkara Ketua DPRD Blora 1999-2004, Warsit, sudah diterima setahun lalu, tapi hasil putusan kasasi MA atas perkara dugaan korupsi 3 wakil ketua hampir dua tahun ini belum diterima Kejari Blora, Pengadilan Negeri Blora, dan ketiga terdakwa.

Menurut Soemarso, ketiga terdakwa bakal mengajukan PK kalau putusan kasasi MA bertentangan dengan kasasi atas perkara Warsit dalam kasus yang sama. Seharusnya, jika kasasi atas perkara Warsit ditolak, MA harus menolak pula kasasi atas perkara ketiga terdakwa lain.

MA perlu meninjau kembali pengambilan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Blora. Ketika memvonis terdakwa, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Warsit dan ketiga terdakwa lain berbeda.(Roes)

Setyaji Cepu didukung 12 PAC PKB

MENDEN, SR- suhu politik menjelang pilkada di Blora mulai hangat. Setelah di Intern PDIP dan Golkar semoat ada gesekan, sekarang hal yang sama merambah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebanyak 12 dari 16 cabang (PAC) mendukung salah satu calon tanpa sepengetahuan DPC PKB.

“kita hanya koordinasi secara personal dengan DPC. Karena ini adalah kesempatan PAC” ujar sholokin ketua PAC PKB Kradenan Senin (8/2). Sebelumnya DPC PKB menjalin komunikasi intens dengan PC NU, Abu Nafi yang disebut-sebut juga maju di pilkada mendatang.

Sholikin yang ditunjuk menjadi koordinator 12 PAC itu mengatakan, secara hukum PKB tidak bisa mencalonkan sendiri untuk pilkada.karena PKB hanya memperoleh lima kursi di DPRD.

Sedangkan untuk bisa mencalonkan minimal mendapat tujuh kursi. Karena itu PKB harus Koalisi dengan partai lain jika ingin mengusung calon. Karena itu ke-12 PAC itu yakni kradenan, Jati, Todanan, Japah, dan Jepon. Serta PAC tunjungan, Kunduran, Kedungtubansambong dan Blora. Juga PAC Ngawen dan Jiken menentukan langkah sendiri. Calon yang di dukung adalah Setyaji, pengusaha asal cepu yang mendaftar lewat PDIP.

“Kami mendukung calon dari PDIP karena parati yang menjadi pemenang pemilu,” tambahnya.

Dukungan itu, kata dia, berupa surat pernyataan yang ditanda tangani ketua PAC. Menurut sholikin dukungan itu diberikan agar pengusaha asal cepu itu diberi rekomendasi dari DPP PDIP untuk menjadi calon bupati di Blorapada pilkada 3 Juni mendatang. “Sementara 12 PAC ini, namun saya yakin masih ada PAC yang akan gabung,” tandasnya.

Sementara ketua DPC PKB Blora Abdullah Aminuddin saat di konfirmasi mengatakan belum tah soal menuver para PAC tersebut. Dia mengatakan, jika benar 12 PAC melakukan itu, dia memastikan hal itu tidak ada sepengetahuan DPC, ”Itu tidak sepengetahuan DPC PKB,” katanya.

Menurut wakil ketua DPRD Blora ini, yang mempunyai kewenangan mendukung atau mencalonkan adalah DPC. Karena itu, dia mengatakan kalau yang dilakukan para PAC itu tidak bisa di katakansebagai suara PKB secara resmi. DPC, lanjutnya, saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan mekanisme penjaringan dan pemilihan jaringan dari PKB. “Kita masih menunggu,” Tandasnya.(Gie)

Anggaran Panwaskab di Pangkas
Anggota Panwaskab Terancam Tidak Gajian

BLORA, SR – Pemotongan anggaran Panwaskab pilkada membuat berang Wahono sebagai ketuanya. Dia tetap bersikukuh agar dana pilgub untuk lembaganya tidak dipangkas.

Menurut Wahono dana pilkada yang diajukan dinilai sudah sangat minim. Jika tidak cair Rp 4,3 miliar, panwaskab mengusulkan cair Rp 3 miliar.
“Agaran sebesar Rp 3 miliar adalah sangat minim.,'' kata Wahono.

Orang nomor sau di Panwaskab Blora ini menegaskan keberadaan Panwaskab hanya sebagai pelengkap UU saja.

”Bukan alasan karena UU mengamanatkan pembentukan panwas pemilu, sehingga Panwas pemilu kemudian dibentuk. Harusnya disertai pula anggaran yang sepadan” tegasnya.

Disi lain wahono juga menambahkan hendanya badan anggaran (Banggar) harusnya tidak membandingkan dengan daerah lain yang bermasalah.

''Kami tetap bersikukuh Idealnya sebesar itu. Sebab kami sudah menekan seminimal mungkin. yakni Rp 3 miliar,'' tambahnya.(Roes)

Umumkan DPHP Tunggu Tanggapan Masyarakat

BLORA, SR– Siti Ruhiyatin ketua Pokja Pemutakhiran Daftar Pemilih KPU Blora, ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan Daftar pemilih sementara (DPS) sudah selesai diumumkan dan diberi tanggapan masyarakat.

“Maka Senin (8/2) adalah batas waktu terakhir KPUK Blora menyusun daftar pemilih hasil perbaikan (DPHP),” katanya.

Menurut Siti, sama seperti DPS lalu, DPHP juga akan diumumkan kepada masyarakat dan hanya diberikan waktu memberikan tanggapan dibatasi tiga hari saja.

“tidak seperti DPS dulu sampai 21 hari, pada DPHP tanggapan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan identitas pemilih saja,'' jelas Siti Senin (8/2).

Disamping itu dia mengungkapkan, dalam DPHP yang dimungkinkan hanya mengubah identitas calon pemilih. Perlakuanya tidak seperti DPS yang masih bisa berubah jumlah pemilihnya.

“Yang bisa berubah misalnya nama, alamat dan lainnya namun hanya yang menyangkut identitas saja. Tapi bila terkait jumlah tidak bisa diubah,” ungkapnya.

Sehingga misalnya ada nama calon pemilih yang belum tercantum atau pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk didaftar karena sudah meninggal, gila, atau pindah tetap tidak bisa ditambahkan atau dicoret.

''Terkhusus bila nanti ada aturan khusus, kemungkinan bisa berubah,” tegas Siti.

Siti juga menambahkan jumlah DPS yang sudah diumumkan, yakni 689.368 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 338.148 dan perempuan 351.220 dipastikan berubah.

Hal ini karena banyak tanggapan dari masyarakat, seperti temuan masih banyak anggota TNI/Polri yang masuk dalam DPS. Kemudian, ada juga orang yang sudah meninggal juga masuk.

Demikian juga ditemukan banyak pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Terlebih pula masih banyak warga yang memenuhi syarat menjadi pemilih namun belum terdaftar.

''Temuan itu sudah kita mutakhirkan datanya, maka secara otomatis TNI/Polri yang masih masuk dalam DPS, orang yang sudah meninggal atau orang gila yang masuk DPS sudah kami coret,'' tambah Siti.(Roes)

SRBlora edisi 86 MODEL TABLOID - FOKUS & POLITIK HUKUM

klik GAMBAR untuk BACA  . . . !!!

SRBlora edisi 86 Model TABLOID - BLORA-PENDIDIKAN-REDAKSI KULANUWON

klik GAMBAR untuk BACA . . . !!!

SRBlora model TABLOID - CEPU-OLAH RAGA-RAGAM-LINTAS KECAMATAN

klik GAMBAR untuk BACA . . . !!!

SR edisi 86 -MODEL TABLOID - SEMARANG-KUDUS-DEMAK-REMBANG

klik Gambar untu BACA ...!!!

SRBlora edisi 86- Model TABLOID - ADVETORIAL & IKLAN

Klik gambar untuk BACA ,,,,!!!

SR Sumatera Edisi 86 - MODEL TABLOID

Klik Gambar untuk B A C A .....!!!