Perbup Transparansi Migas Kabupaten Blora resmi Ditetapkan
BLORA, SR-. Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, Peraturan Bupati (Perbup) mengani transparansi minyak dan gas (Migas), ternyata sudah jadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Blora Adi Purwanto.
"Perbup transparansi migas sudah jadi, Mas. Pertanggal 1 Juli 2010," ujar kepala Distamben itu kepada SR belum lama ini.
Ia pun mengaku senang dengan telah ditandatanganinya Perbup transparansi migasitu. "Ini merupakan perkembangan baru perminyakan di Blora. Bahkan di antara daerah penghasil migas tanah air, baru Blora yang memiliki," tambahnya.
Mantan bupati Blora RM Yudhi Sancoyo ketika dikonfirmasi membenarkan jika Perbup transparansi migas itu memang sudah jadi.
"Dengan transparansi, kesemuanya akan dapat diselenggarakan dengan keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan," tuturnya.
Ia juga mengemukakan, dengan adanya keterbukaan, kejujuran dan kebersamaan dalam pengelolaan migas itu, diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat Blora.
"Sehingga filosofi Blora Batok bolu isi madu dapat segera terealisasi," harapnya. (Roes)
BLORA, SR- Bupati Blora, Djoko Nugroho mengaku prihatin dengan hari kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab setempat yang hanya 4,5 hari. Soalnya, mereka tidak kembali bekerja setelah salat Jumat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora segera menegaskan kembali bahwa dalam sepekan PNS bekerja penuh selama lima hari setelah selama beberapa tahun mereka bekerja hanya 4,5 hari kerja dalam seminggu.
Menurut dia, Minggu lalu, akibat ketidakdisiplinan tersebut, pelayanan masyarakat terganggu.
Mereka hanya efektif bekerja setengah hari, sebab pukul 11.00 WIB kantor sudah tutup dan pegawainya pulang. "Kondisi tersebut sangat mengganggu layanan kepada masyarakat.
Kami segera membuat aturan bawah setelah salat Jumat, PNS harus kembali kerja dan masuk kantor sampai pukul 15.00," katanya.
Lanjut dia, di sejumlah kabupaten dan di pemerintah pusat, setelah salat Jumat, para pegawai kembali masuk kerja untuk melayani masyarakat. "Jadi saya amati di Blora ini hanya empat setengah hari kerja, bukan lima hari kerja," Jelas Kokok panggilan akrab bupati Blora ini..
Kebijakan yang bakal ditempuh, kata dia, disadari akan menuai protes banyak PNS. Namun, jika bisa direalisasikan akan sangat membantu pelayanan publik yang baik.
"Yang namanya mengubah kebiasaan yang sudah membudaya itu sulit. Tapi, itu harus dilakukan dan dicoba untuk membulatkan lima hari kerja," tambahnya.(Roes)
BLORA,SR= Pembahasan APBD Perubahan 2010 akhirnya selesai. Itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna Dewan, Jumat (15/10).
"Setelah persetujuan bersama ini, maksimal tiga hari kerja, dokumen APBD Perubahan sudah harus disampaikan ke gubernur Jateng untuk dievaluasi. Setelah itu barulah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," ujar Ketua DPRD, H Maulana Kusnanto saat di Konfirmasi Kamis (20/10 ) diruang kerjanya
Dia menyatakan para wakil rakyat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan satuan kerja perangkat daerah, telah bekerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. Kusnanto yang juga sektetaris DPD Partai Golkar Blora mengemukakan tidak ada perubahan signifikan antara materi kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perhitungan plafon anggaran sementara (PPAS) dengan persetujuan APBD Perubahan. Yang ada hanya pergeseran mata anggaran di SKPD.
Sementara sebelumnya dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Joko Mugiyanto dalam rapat paripurna disebutkan bahwa pergeseran anggaran itu terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dana pengadaan CPNS yang semula diusulkan Rp 1 miliar dengan asumsi rekrutmen mandiri, diturunkan anggarannya menjadi Rp 750 juta. Sebab pengadaan CPNS tahun ini tidak dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya selisih anggaran Rp 250 juta digeser pada belanja tak terduga.
Joko Mugiyanto menyatakan, struktur APBD Perubahan 2010 secara garis besar adalah pendapatan yang sebelum perubahan sebesar Rp 770,2 miliar berubah menjadi Rp 818 miliar, atau bertambah Rp 47,79 miliar. Belanja daerah sebelum perubahan Rp 845,4 miliar menjadi Rp 893,72 miliar. Sehingga terjadi defisit Rp 75 miliar. Namun defisit tersebut ditutup dengan anggaran penerimaan pembiayaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 76,4 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 1,2 miliar. Adapun pembiayaan netto sebelum perubahan Rp 75,2 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 75,7 miliar. "Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan yang sebelum perubahan sebesar Rp 55 ribu, setelah perubahan menjadi Rp 0," katanya.
Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan terima kasih karena APBD Perubahan sudah selesai dibahas DPRD dan telah pula ditandatangani dalam persetujuan bersama. "Ini berkat komitmen serta kerjasama pemkab dan DPRD yang selama ini terjalin dengan baik," ujarnya.(Roes)
Blora Berikan Pengawasan Khusus Penderita HIV/AIDS
BLORA, SR– Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus melakukan pengawasan khusus kepada penderita penyakit HIV/AIDS di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edy Widayat, di Blora, Minggu, mengatakan, telah mencatat enam orang warga Blora terjangkit virus mematikan itu.
Dua di antara mereka, katanya, sudah meninggal dunia, sedangkan empat orang dinyatakan dalam pengawasan khusus.
“Sejak 2002, di Blora selalu ditemukan warga baru yang terjangkit penyakit mematikan tersebut, sekarang ini ada empat orang penderita dalam pengawasan Dinkes, di antaranya harus melakukan cek kesehatan, memberikan obat yang mampu meredakan penyakitnya, dan disarankan untuk menjaga kebersihan,” katanya. Ia mengatakan, upaya Dinkes untuk menekan jumlah warga yang terjangkit HIV/AIDS terus dilakukan.
Namun, katanya, berdasarkan laporan dan pengakuan warga yang terjangkit, bertambahnya penderita justru datang dari luar Blora.
“Sebelum sakit, mereka itu warga asli Blora yang merantau ke luar daerah, ketika sakit, mereka pulang ke Blora, sehingga kesimpulan kami, virus yang menyerangnya itu didapat dari luar Blora,” ujarnya. Untuk memastikan apakah seseorang terjangkit HIV/AIDS atau tidak, katanya, warga Blora disarankan memeriksakan diri ke klinik “voluntary clinik test” (VCT) di Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora.
“Dari klinik itulah dapat diketahui bahwa seseorang itu terjangkit penyakit HIV/AIDS atau tidak, kalau misalnya terjangkit segera diberi pengarahan untuk pengobatan secara rutin,” katanya. Upaya lain yang dilakukan Dinkes, kata dia, melalui sosialisasi dan pencegahan.
Salah satunya, katanya, survei di sejumlah tempat seperti di rumah tahanan dan lokalisasi, dengan cara mengambil contoh darah dari mereka. “Untuk memastikan selanjutnya di tes di laboratorium,” katanya.
Menurut dia, fenomena penyakit mematikan tersebut seperti gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja, sedangkan yang tidak muncul justru lebih banyak dan harus diwaspadai.
“Pemkab mengimbau kepada warga yang merantau keluar kota, agar menjaga kesehatan, jangan melakukan hubungan seks sembarangan dan tidak menggunakan peralatan yang habis digunakan oleh penderita HIV/AIDS,” tambah Edy.(Roes)
BLORA, SR- Dalam APBD 2010 ini Penyerapan dana dinilai masih rendah. Bupati Djoko Nugroho menyebut hingga akhir September lalu penyerapan anggaran baru mencapai 55,43% dari pagu APBD. Hal itu dikemukakan bupati dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait APBD Perubahan 2010, Selasa (12/10). Berdasarkan data yang dihimpun belanja APBD tahun ini ditetapkan sebesar Rp 845,44 miliar.
Kokok, sapaan karib Djoko Nugroho, mengemukakan masih rendahnya penyerapan anggaran itu terjadi antara lain karena untuk belanja langsung atau belanja program kegiatan hingga kini sebagian besar baru selesai dilelangkan. "Karena itu penyerapan anggaran dipastikan akan melonjak ketika proyek yang sudah dilelangkan tersebut selesai dilaksanakan, sekitar November dan Desember," ujarnya.
Dia mencontohkan kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pelelangannya telah dilaksanakan. Proyek-proyek tersebut akan dikerjakan 12 Oktober hingga 12 Desember. "Kami akan sangat memperhatikan kualitas dari pekerjaan proyek-proyek yang ada secara maksimal," tandasnya.
Sementara terkait penyerapan anggaran nonfisik, bupati menyatakan APBD Perubahan dilakukan antara lain untuk menghindari tidak terserapnya dana kegiatan yang diperbolehkan di luar kegiatan nonfisik.
Minimnya penyerapan anggaran itu sebelumnya menjadi perhatian serius sejumlah fraksi di DPRD. Sebab meski APBD 2010 ditetapkan lebih awal dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya namun kenyataannya penyerapan dana APBD masih minim. (Roes)
BLORA, SR- Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya menyerahkan pembangunan Lapangan Terbang Ngloram, Kecamatan Cepu, kepada perusahaan minyak Exxon Mobil.
Bupati Blora Djoko Nugroho, di Blora, Kamis (7/10) mengatakan, meski sebelumnya Pemkab Blora dan Pemprov Jateng sudah menyiapkan perizinan, setelah dilakukan perundingan dengan pejabat Exxon Mobil, disepakati bersama, bahwa Exxon Mobil yang akan membangun Lapangan Terbang Ngloram. "Kesepakatan ini juga disaksikan oleh gubernur Jateng, sedangkan keberadaan Lapangan Terbang Ngloram, jika segera dibangun, akan sangat membantu meningkatkan perekonomian warga. Harapan kami, jika mulai tahun depan sudah dibangun maka pada pertengahan 2012 sudah bisa beroperasi," katanya.
Dikatakannya, Lapangan Terbang Ngloram memiliki panjang landasan 900 meter sehingga jika pesawat jenis Foker bisa mendarat, harus menambah panjang landasan 700 meter lagi. "Tinggal diperpanjang saja," tambahnya.
Menurut dia, jika hanya perluasan diyakini bisa berjalan dengan cepat, sebab tanah di sekitar lapangan terbang adalah milik Pusat Pendidikan Latihan (Pusdiklat) Migas yang berarti milik lembaga negara.
Dia menjelaskan pula, pada 2009 Pemkab Blora sudah menyiapkan insfrastruktur pendukung di sekitar lapangan terbang, di antaranya ruas jalan menuju Desa Mulyorejo Kecamatan Cepu sudah diperbaiki dengan dana Rp2,4 miliar.
Jalan dari Desa Ngloram menuju Desa Sidorejo sepanjang 5,8 kilometer, dan jalan Desa Ketuwan, Ngraho serta Kedungtuban sejauh sepanjang kilometer juga diperbaiki dengan anggaran Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBD kabupaten dan Provinsi Jateng. (Roes)
BLORA SR - PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu, Jawa Tengah, membatalkan tes produksi sumur minyak North Kedungtuban (NKT-A) di Desa Bajo, Kecamatan Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Penyebabnya, warga menolak untuk dievakuasi.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Blora, Bakoh Santoso, di Blora, Selasa (5/10/2010), mengatakan, tes produksi rencananya berlangsung pada Senin (4/10), namun hingga kini masih ada warga yang belum mau dievakuasi dari daerah sekitar lokasi pengetesan. Menurut Bakoh, rencana PT Pertamina memicu kepanikan warga, apalagi sumur minyak tersebut pernah mengalami masalah yang merugikan permukiman warga.
“(Tapi) sebenarnya itu hanya kesalahpahaman. Begitu melihat Pertamina mendatangkan peralatan untuk persiapan evakuasi, warga panik dan menolak tes produksi tersebut,” katanya.
Dalam tes tersebut, rencananya warga sekitar akan diungsikan ke balai desa setempat. Warga sekitar yang menolak, kata Bakoh, belum paham dan membutuhkan informasi lebih banyak lagi karena selama sosialisasi hanya perwakilan yang datang, belum semua warga mendapatkan penjelasan.
Secara terpisah Kepala Polisi Sektor Kedungtuban, AKP Kompyang Surata, mengatakan rencana tes produksi itu dilakukan kemarin (4/10), tetapi sampai sekarang sebagian warga menolak dievakuasi. Padahal, di seputar sumur minyak tidak terjadi permasalahan. “Karena ada warga yang belum mau dievakuasi, jadi batal dilaksanakan,” katanya.
Ditangani Hati-hati
Sedangkan petugas Humas PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu, Taufik Riyadi, mengatakan bahwa hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan warga sekitar lokasi sumur minyak North Kedung Tuban (NKT-A) sehingga pelaksanaan tes produksi sementara dibatalkan. “Masih menunggu kesiapan warga untuk melakukan evakuasi karena ini objek vital yang harus ditangani dengan hati-hati,” ujarnya.
Ia membantah telah terjadi kebocoran gas atau masalah lain di sumur minyak tersebut. Sebab, katanya, jika terjadi kebocoran akan tampak aktivitas petugas di sumur tersebut, sedangkan dari kemarin hingga sekarang aktivitas di lokasi sumur masih terlihat normal seperti biasa.
Taufik menjelaskan, sambil menunggu kesepakatan dan memberikan penyuluhan kepada warga, saat ini PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu tetap melakukan persiapan tes produksi. Selain itu, mobilisasi peralatan merupakan prosedur yang harus dilakukan, seperti menyiapkan petugas medis, ambulans, dan transportasi untuk evakuasi.
Terkait rencana evakusai, ia menjelaskan bahwa PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu akan mengevakuasi sekitar 200 keluarga dari Desa Tanjung dan Bajo, yang lokasinya berdekatan dengan sumur NKT-A. “Tergantug arah angin, yang jelas kami melakukan persiapan dan yakin tidak akan terjadi apa-apa,” kata Taufik.(Roes)
