Klik KIRI pada gambar yang dipilih bila ingin BACA
Kamis, 31 Juli 2008
SR 48 - Model MO Word
Fokus
SOTK Gagal Tetapkan Sampai Batas Waktu
Blora, Suara Rakyat.-
Penetapan batas waktu yang diatur dalam PP no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni 23 Juli 2008 ternyata belum dapat dilaksanakan di kabupaten Blora.
Atas permasahan ini, dapat ditarik kesimpulan pemkab Blora gagal dalam penetapan STOK yang selama ini banyak ditunggu masyarakat. Hal itu diungkapkan mantan ketua FKGB Blora, Pujianto Spd.
Seperti diketahui rancangan perda yang terdiri 5 buah, telah diajukan eksekutif ke DPRD pada pertengahan tahun 2007 lalu, kemudian diperbarui lagi pada 14 Juli 2008 lalu.
Kelima Ranperda yang diajukan ke DPRD tersebut yakni Ranperda Sekda dan Sekwan, Ranperda Lembaga tehnis daerah, Ranperda Dinas Daerah, Ranperda Satuan Polisi Pamong Praja dan Ranperda Kecamatan/Kelurahan.
Ditempat terpisah ketua DPC PDIP Blora. Hartomi Wibowo ketika dikonfirmasi Rabu (23/7) terkait Ranperda SOTK yang gagal ditetapkan tepat waktu, mengatakan pengisian terlebih dahulu formasi yang kosong.
“Guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat menurut saya, bupati harus segera mengisi kepala dinas yang masih kosong”, kata Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini.
Disamping itu menurut Tomo dengan tidak segeranya didifinitifkan kepala SKPD yang dijabat PLt maka akan mengganggu efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan kerja kantor bersangkutan.
“Dengan masih dijabat Plt, maka ada kebijaksanaan khusus yang tidak dapat diambil atau diputuskan oleh pejabat Plt tersebut. Atau dengan kata lain jabatan plt kewengannya sangat terbatas”, jelas Hartomi yang juga ketua Komisi C DPRD Blora ini.
Dirinya juga menambahkan, bila bupati segera mengisi jabatan tersebut, kemungkinan besar mesin birokrasi kabupaten Blora yang selama ini berjalan setengah-setengah, maka segera akan dapat bergerak secara maksimal.
“Saya pikir sebagian besar para PNS mengharapkan bupati segera mengambil keputusan itu sehingga secara otomatis penjejangan karir dapat berjalan. Cuma mereka sebagai PNS tidak berani ngomong secara terbuka”, tandas Hartomi Wibowo.
Disisi lain H.Winarno SSos selaku ketua Korpri Blora dalam keterangan Pers-nya enggan mengomentari pengisian personil yang masih plt. “Itu kewenagan Bupati sepenuhnya”, katanya.
Namun dia menggaris-bawahi, bahwa pengesahan SOTK itu antara lain terkait erat dengan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Blora.
Sama seperti yang ditegaskan Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM pada SR edisi lalu, Winarno yang intinya menginginkan penetapan Ranperda SOTK terlebih dahulu.
“Kalau Ranperda tidak segera disahkan, baik langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada lembaga pemerintahan, yang juga berpengaruh pada pembangunan di Blora”, jelas Winarno. (Roes)
SOTK Gagal Tetapkan Sampai Batas Waktu
Blora, Suara Rakyat.-
Penetapan batas waktu yang diatur dalam PP no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni 23 Juli 2008 ternyata belum dapat dilaksanakan di kabupaten Blora.
Atas permasahan ini, dapat ditarik kesimpulan pemkab Blora gagal dalam penetapan STOK yang selama ini banyak ditunggu masyarakat. Hal itu diungkapkan mantan ketua FKGB Blora, Pujianto Spd.
Seperti diketahui rancangan perda yang terdiri 5 buah, telah diajukan eksekutif ke DPRD pada pertengahan tahun 2007 lalu, kemudian diperbarui lagi pada 14 Juli 2008 lalu.
Kelima Ranperda yang diajukan ke DPRD tersebut yakni Ranperda Sekda dan Sekwan, Ranperda Lembaga tehnis daerah, Ranperda Dinas Daerah, Ranperda Satuan Polisi Pamong Praja dan Ranperda Kecamatan/Kelurahan.
Ditempat terpisah ketua DPC PDIP Blora. Hartomi Wibowo ketika dikonfirmasi Rabu (23/7) terkait Ranperda SOTK yang gagal ditetapkan tepat waktu, mengatakan pengisian terlebih dahulu formasi yang kosong.
“Guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat menurut saya, bupati harus segera mengisi kepala dinas yang masih kosong”, kata Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini.
Disamping itu menurut Tomo dengan tidak segeranya didifinitifkan kepala SKPD yang dijabat PLt maka akan mengganggu efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan kerja kantor bersangkutan.
“Dengan masih dijabat Plt, maka ada kebijaksanaan khusus yang tidak dapat diambil atau diputuskan oleh pejabat Plt tersebut. Atau dengan kata lain jabatan plt kewengannya sangat terbatas”, jelas Hartomi yang juga ketua Komisi C DPRD Blora ini.
Dirinya juga menambahkan, bila bupati segera mengisi jabatan tersebut, kemungkinan besar mesin birokrasi kabupaten Blora yang selama ini berjalan setengah-setengah, maka segera akan dapat bergerak secara maksimal.
“Saya pikir sebagian besar para PNS mengharapkan bupati segera mengambil keputusan itu sehingga secara otomatis penjejangan karir dapat berjalan. Cuma mereka sebagai PNS tidak berani ngomong secara terbuka”, tandas Hartomi Wibowo.
Disisi lain H.Winarno SSos selaku ketua Korpri Blora dalam keterangan Pers-nya enggan mengomentari pengisian personil yang masih plt. “Itu kewenagan Bupati sepenuhnya”, katanya.
Namun dia menggaris-bawahi, bahwa pengesahan SOTK itu antara lain terkait erat dengan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Blora.
Sama seperti yang ditegaskan Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM pada SR edisi lalu, Winarno yang intinya menginginkan penetapan Ranperda SOTK terlebih dahulu.
“Kalau Ranperda tidak segera disahkan, baik langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada lembaga pemerintahan, yang juga berpengaruh pada pembangunan di Blora”, jelas Winarno. (Roes)
Fokus Samping
Kusnanto Harapkan Bupati Difinitifkan Kadinas
Blora, Suara Rakyat.-
Terkait penetapan SOTK yang belum pasti wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH kepada SR mengatakan agar bupati Blora menetapkan kadinas yang masing kosong secara difinitif.
Harapan Kusnanto tersebut disampaikan saat SR di rumah dinasnya Rabu (23/7), yang bertepatan batas waktu penetapan STOK yang diatur dalam PP 41/2007.
“Memang sampai saat ini SOTK yang telah diajukan Bupati belum kami tetapkan sebagai Perda, maka jalan terbaik agar mas Yudhi (Bupati Blora, Drs.RM Yudhi sancoyo MM-red) sesegera mungkin mendifinitifkan Kadinas yang masih dijabat Plt”, kata Kusnanto.
Menurut Kusnanto langkah tersebut harus diambil bupati dengan pertimbangan aktifitas atau efisiensi di SKPD masing-masing agar dapat bekerja lebih maksimal.
“Tunggu apa lagi, tahun ini mas Yudhi sudah lebih dari seratus hari menjabat sebagai bupati Blora secara resmi dan sudah saatnya dia mengambil kebijaksanaan yang sangat strategis itu”, tegasnya.
Disisi lain wakil ketua DPRD Blora tersebut mendukung sepenuhnya, apapun yang diputuskan Bupati terhadap personil yang akan mengisi jabatan kepala SKPD. “Itu merupakan kewenangan beliau, kami yang akan mengawasi dan mengevaluasi jalannya mereka dalam dalam memimpin SKPD masing-masing”, tandas Kusnanto. (Roes)
Kusnanto Harapkan Bupati Difinitifkan Kadinas
Blora, Suara Rakyat.-
Terkait penetapan SOTK yang belum pasti wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH kepada SR mengatakan agar bupati Blora menetapkan kadinas yang masing kosong secara difinitif.
Harapan Kusnanto tersebut disampaikan saat SR di rumah dinasnya Rabu (23/7), yang bertepatan batas waktu penetapan STOK yang diatur dalam PP 41/2007.
“Memang sampai saat ini SOTK yang telah diajukan Bupati belum kami tetapkan sebagai Perda, maka jalan terbaik agar mas Yudhi (Bupati Blora, Drs.RM Yudhi sancoyo MM-red) sesegera mungkin mendifinitifkan Kadinas yang masih dijabat Plt”, kata Kusnanto.
Menurut Kusnanto langkah tersebut harus diambil bupati dengan pertimbangan aktifitas atau efisiensi di SKPD masing-masing agar dapat bekerja lebih maksimal.
“Tunggu apa lagi, tahun ini mas Yudhi sudah lebih dari seratus hari menjabat sebagai bupati Blora secara resmi dan sudah saatnya dia mengambil kebijaksanaan yang sangat strategis itu”, tegasnya.
Disisi lain wakil ketua DPRD Blora tersebut mendukung sepenuhnya, apapun yang diputuskan Bupati terhadap personil yang akan mengisi jabatan kepala SKPD. “Itu merupakan kewenangan beliau, kami yang akan mengawasi dan mengevaluasi jalannya mereka dalam dalam memimpin SKPD masing-masing”, tandas Kusnanto. (Roes)
WahonoTagih Janji Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Lain lagi apa yang diucapkan ketua PWI Jateng II, Wahono SSos ketika dikonfirmasi tentang SOTK dan pengisian formasinya.
Wahono yang merupakan salah satu wartawan senior di kabupaten Blora ini, dalam penjelasannya menggarisbawahi, agar warisan yang ditinggalkan bupati Blora sebelumnya H.Basuki Widodo (alm) yakni kadinas yang dijabat Plt segera didifinitifkan.
“Sesuai janji mas Yudhi (Bupati Blora-red) usai dilantik sebagi bupati Blora dihadapan para wartawan, Dia mengatakan akan mempreoritaskan penetapan kadinas difinitif yang masih kosong. Sekarang saatnya mas Yudhi merealisasikan janjinya”, kata Wahono.
Menurut Wahono beberapa jabatan kepala SKPD yang masih kosong sebagian besar merupakan dinas yang sangat strategis. Untuk itu dirinya sangat berharap Bupati Blora segera memberi skala prioritas bagi dinas tersebut untuk difinitifkan terlebih dahulu.
“Saya nilai kepala Dipertan, Diknas dan DKK menjadi skala prioritas pertama yang perlu segera didifinitifkan”, tegasnya.(Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Lain lagi apa yang diucapkan ketua PWI Jateng II, Wahono SSos ketika dikonfirmasi tentang SOTK dan pengisian formasinya.
Wahono yang merupakan salah satu wartawan senior di kabupaten Blora ini, dalam penjelasannya menggarisbawahi, agar warisan yang ditinggalkan bupati Blora sebelumnya H.Basuki Widodo (alm) yakni kadinas yang dijabat Plt segera didifinitifkan.
“Sesuai janji mas Yudhi (Bupati Blora-red) usai dilantik sebagi bupati Blora dihadapan para wartawan, Dia mengatakan akan mempreoritaskan penetapan kadinas difinitif yang masih kosong. Sekarang saatnya mas Yudhi merealisasikan janjinya”, kata Wahono.
Menurut Wahono beberapa jabatan kepala SKPD yang masih kosong sebagian besar merupakan dinas yang sangat strategis. Untuk itu dirinya sangat berharap Bupati Blora segera memberi skala prioritas bagi dinas tersebut untuk difinitifkan terlebih dahulu.
“Saya nilai kepala Dipertan, Diknas dan DKK menjadi skala prioritas pertama yang perlu segera didifinitifkan”, tegasnya.(Roes)
ABU NAFI minta maaf - Bambang Sadono Target 27 Kursi
Blora, Suara Rakyat.-
Memang patut diacungi jempol mantan Cagub Jateng, H. Bambang Sadono SH yang menyempatkan diri menemuhi Tim Suksesnya di Blora dan membubarkannya, walau dirinya tidak berhasil merebut Kursi Gubenur Jateng.
Menurut Ketua Tim Relawan Liembang Priyadi SH, kedatangan Bambang Sadono yang merupakan putra kelahiran Blora merupakan sejarahnya, yakni pertama kalinya warga Blora berani mencalonkan diri sebagai Gubenur Jateng.
“Pak Bambang merupakan orang pertama dalam sejarah Blora yang memberanikan diri dan tampil sebagai kandidat Cagub walau hasilnya belum berhas
il duduki kursi Gubenur Jateng periode 2007-2012”, kata Liembang di Café Joglo Rabu (16/7)
Sementara Ketua PC NU Blora, H. Abu Nafi SH dalam sambutanya mewakili Tim sukses unsur NU, meminta maaf pada seluruh masyarakat, yang selama kampanye merasa terganggu ataupun terusik atas kehadirannya.
Menurut ketua NU Blora, memang menjadi kewajiban Pengurus dan seluruh warga NU untuk memperjuangkan H.Muhammad Adnan (Ketua NU Jateng-red) sebagai cagub.
“Pencalonan pak Adnan itu sudah keputusan NU yang disetujui seluruh PC se Jateng dan kami telah semaksimal mungkin memperjuangakan beliau. Untuk itu saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang mungkin selama ini terusik atas kehadiran kami dalam masa kampanye lalu”, tegas Abu dihadapan 200-an orang tim sukses BS-Adnan se Blora.
Sementara ketua DPD I Partai Golkar Jateng H. Bambang Sadono mentargetkan 27 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu legislatif (Pileg) 2009 mendatang.
Target ini dinilai realistis karena saat ini partai berlambang beringin ini sudah menempatkan 17 kadernya di kursi DPRD Jateng. Dengan kalkulasi ini, Golkar menargetkan dari 10 Daerah Pemilihan (Dapil) pada pileg mendatang harus mampu menambah satu kursi DPRD Jateng.
”Target ini tidak muluk muluk. Saya yakin Golkar Jateng mampu merealisasikannya,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono (BS) sesuai acara pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di kantor DPD II Partai Golkar Blora. Dia menerangkan, untuk merealisasikan target tersebut pihaknya akan menggandeng organisasi massa yang selama ini sudah teruji dan dikenal masyarakat luas seperti NU, PGRI dan Pers.
Ketika ditanya kemungkinan Urip Daryanto, yang juga seorang wartawan mendaftarkan diri sebagai caleg Blora dari Partai Golkar, Bambang Sadono menjawab bisa saja.
Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng beberapa nama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng seperti KH Chalwani,Nyai Nafisah Sahal Mahfudz dalam strategi pemenangan Pileg 2009 mendatang. ”Terlebih kalau figur tersebut berasal dari NU.Karena pengalaman Pilgub kemarin cukup membuktikan kalau Golkar dan NU ternyata dapat bersinergi dengan baik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, saat penjaringan caleg nanti meskipun membolehkan Caleg dari luar PG namun pihaknya tidak menganjurkan pengurus Golkar tingkat kabupaten/ kota untuk membuka pendaftaran caleg secara terbuka.
“Nomor urut caleg 1 dan 2 adalah wewenang Partai Golkar mutlak, kami tidak menutup kemungkinan menerima Caleg diluar kepengurusan partai, namun semua keputusan tergantung Keputusan masing-masing DPD PG Kabupaten/ Kota bersangkutan”, tandasnya ketika ditanya SR. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Memang patut diacungi jempol mantan Cagub Jateng, H. Bambang Sadono SH yang menyempatkan diri menemuhi Tim Suksesnya di Blora dan membubarkannya, walau dirinya tidak berhasil merebut Kursi Gubenur Jateng.
Menurut Ketua Tim Relawan Liembang Priyadi SH, kedatangan Bambang Sadono yang merupakan putra kelahiran Blora merupakan sejarahnya, yakni pertama kalinya warga Blora berani mencalonkan diri sebagai Gubenur Jateng.
“Pak Bambang merupakan orang pertama dalam sejarah Blora yang memberanikan diri dan tampil sebagai kandidat Cagub walau hasilnya belum berhas
il duduki kursi Gubenur Jateng periode 2007-2012”, kata Liembang di Café Joglo Rabu (16/7)Sementara Ketua PC NU Blora, H. Abu Nafi SH dalam sambutanya mewakili Tim sukses unsur NU, meminta maaf pada seluruh masyarakat, yang selama kampanye merasa terganggu ataupun terusik atas kehadirannya.
Menurut ketua NU Blora, memang menjadi kewajiban Pengurus dan seluruh warga NU untuk memperjuangkan H.Muhammad Adnan (Ketua NU Jateng-red) sebagai cagub.
“Pencalonan pak Adnan itu sudah keputusan NU yang disetujui seluruh PC se Jateng dan kami telah semaksimal mungkin memperjuangakan beliau. Untuk itu saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang mungkin selama ini terusik atas kehadiran kami dalam masa kampanye lalu”, tegas Abu dihadapan 200-an orang tim sukses BS-Adnan se Blora.
Sementara ketua DPD I Partai Golkar Jateng H. Bambang Sadono mentargetkan 27 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu legislatif (Pileg) 2009 mendatang.
Target ini dinilai realistis karena saat ini partai berlambang beringin ini sudah menempatkan 17 kadernya di kursi DPRD Jateng. Dengan kalkulasi ini, Golkar menargetkan dari 10 Daerah Pemilihan (Dapil) pada pileg mendatang harus mampu menambah satu kursi DPRD Jateng.
”Target ini tidak muluk muluk. Saya yakin Golkar Jateng mampu merealisasikannya,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono (BS) sesuai acara pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di kantor DPD II Partai Golkar Blora. Dia menerangkan, untuk merealisasikan target tersebut pihaknya akan menggandeng organisasi massa yang selama ini sudah teruji dan dikenal masyarakat luas seperti NU, PGRI dan Pers.
Ketika ditanya kemungkinan Urip Daryanto, yang juga seorang wartawan mendaftarkan diri sebagai caleg Blora dari Partai Golkar, Bambang Sadono menjawab bisa saja.
Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng beberapa nama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng seperti KH Chalwani,Nyai Nafisah Sahal Mahfudz dalam strategi pemenangan Pileg 2009 mendatang. ”Terlebih kalau figur tersebut berasal dari NU.Karena pengalaman Pilgub kemarin cukup membuktikan kalau Golkar dan NU ternyata dapat bersinergi dengan baik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, saat penjaringan caleg nanti meskipun membolehkan Caleg dari luar PG namun pihaknya tidak menganjurkan pengurus Golkar tingkat kabupaten/ kota untuk membuka pendaftaran caleg secara terbuka.
“Nomor urut caleg 1 dan 2 adalah wewenang Partai Golkar mutlak, kami tidak menutup kemungkinan menerima Caleg diluar kepengurusan partai, namun semua keputusan tergantung Keputusan masing-masing DPD PG Kabupaten/ Kota bersangkutan”, tandasnya ketika ditanya SR. (Roes)
Walau Uang Saku Cair, BEM Tetap tuntut Maaf
Semarang, Suara Rakyat.-
Setelah sempat membuat kisruh dan menuai pertanyaan dari para mahasiswa peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXI 2008, uang saku bantuan untuk peserta akhirnya dicairkan.
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Jawa Tengah Satoto Rahardjo mengungkapkan kekurangan uang saku peserta Pimnas XXI di Unissula 14-19 Juli lalu itu sudah dibayarkan pekan Senin (28/7 lalu.
''Kami sudah membayar Rp 86.493.750 ke rekening Biro Penampungan Rektor Unnes di Bank Jateng nomor 1051000003,'' jelasnya kepada koran ini Senin (28/7).
Rinciannya, sebesar Rp 70,125 juta untuk uang saku, Rp 12,168 juta uang jaket, dan tambahan uang transportasi Rp 4,2 juta. Uang itu dikatakan telah ditransfer ke rekening paguyuban pembantu rektor III.
Karenanya, ia menyatakan mahasiswa bisa meminta kekurangan uang saku ke pembantu rektor III masing-masing. ''Hari ini (21/7) dana Pimnas baru cair dari Biro Keuangan Pemprov. Padahal, Pimnas sudah usai.''Menurutnya, uang diambilkan dulu dari pos Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) yang rencananya digelar di Jambi 26 sampai 30 Juli nanti. Satoto menyatakan apa yang tejadi antara instansinya dan mahasiswa adalah murni kesalahpahaman.
"Anggaran dari APBD provinsi hanya untuk 250 mahasiswa. Namun di lapangan ada tambahan 21 mahasiswa yang meminta dana. 'Ke-21 mahasiswa itu tetap kami beri uang transportasi,'' tuturnya.
Ditambahkan, Dinas Pendidikan hanya menjadi fasilitator dan tidak berniat mengurangi hak mahasiswa. Dia menganggap urusan Pimnas sudah jelas dan sudah dilaporkan ke gubernur.
Sementara Ketua Paguyuban Pembantu Rektor III se-Jateng Masrukhi menyatakan kisruh dana bantuan peserta Pimnas XXI sudah selesai. Menurutnya, dana dari pihak Dinas Pendidikan Jateng telah disalurkan ke 17 perguruan tinggi yang mengikuti Pimnas.
"Sudah dikirim pada kamis (24/7) dan sekarang persoalan ini dinyatakan selesai," ujar Masrukhi yang juga Pembantu Rektor III Unnes tersebut Minggu (27/7).
Menurutnya, Kamis (24/7) paguyuban Pembantu Rector III Jateng bertemu dengan pihak Diknas Jateng. Kedua pihak sama-sama memahami bahwa persoalan tuduhan "penyunatan" dana bantuan Pimnas hanyalah karena kesalahpahaman belaka.
Namun, para mahasiswa Jateng peserta Pimnas XXI di Unissula yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi (AMD) tampaknya bersikap lain. Mereka menyatakan bahwa persoalan uang saku Pimnas itu tidak selesai dengan penyaluran dana bantuan.
Himawan, peserta Pimnas dan juga anggota AMD menyatakan, yang dipersoalkan adalah kejanggalan proses penyaluran dana bantuan tersebut. "Mekanisme yang janggal dan tanpa pemberitahuan jelas. Ini diasumsikan ada permainan, makanya kami akan tetap pantau dan mengkritisi hal ini," ujarnya.
Apalagi, menurut dia, pihak Diknas (Satoto) telah mengeluarkan pernyataan pedas yang menuduh mahasiswa memaksa pencairan. Karenanya, kata dia, mahasiswa tetap menuntut Satoto untuk meminta maaf lewat media massa dan ditembuskan ke perguruan tinggi.
"Sampai saat ini pernyataan maaf belum ada satupun. Untuk itu kami akan konsolidasi dengan teman-teman untuk turun ke jalan," ujar aktivis BEM Unissula tersebut. (Roes)
Semarang, Suara Rakyat.-
Setelah sempat membuat kisruh dan menuai pertanyaan dari para mahasiswa peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXI 2008, uang saku bantuan untuk peserta akhirnya dicairkan.
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Jawa Tengah Satoto Rahardjo mengungkapkan kekurangan uang saku peserta Pimnas XXI di Unissula 14-19 Juli lalu itu sudah dibayarkan pekan Senin (28/7 lalu.
''Kami sudah membayar Rp 86.493.750 ke rekening Biro Penampungan Rektor Unnes di Bank Jateng nomor 1051000003,'' jelasnya kepada koran ini Senin (28/7).
Rinciannya, sebesar Rp 70,125 juta untuk uang saku, Rp 12,168 juta uang jaket, dan tambahan uang transportasi Rp 4,2 juta. Uang itu dikatakan telah ditransfer ke rekening paguyuban pembantu rektor III.
Karenanya, ia menyatakan mahasiswa bisa meminta kekurangan uang saku ke pembantu rektor III masing-masing. ''Hari ini (21/7) dana Pimnas baru cair dari Biro Keuangan Pemprov. Padahal, Pimnas sudah usai.''Menurutnya, uang diambilkan dulu dari pos Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) yang rencananya digelar di Jambi 26 sampai 30 Juli nanti. Satoto menyatakan apa yang tejadi antara instansinya dan mahasiswa adalah murni kesalahpahaman.
"Anggaran dari APBD provinsi hanya untuk 250 mahasiswa. Namun di lapangan ada tambahan 21 mahasiswa yang meminta dana. 'Ke-21 mahasiswa itu tetap kami beri uang transportasi,'' tuturnya.
Ditambahkan, Dinas Pendidikan hanya menjadi fasilitator dan tidak berniat mengurangi hak mahasiswa. Dia menganggap urusan Pimnas sudah jelas dan sudah dilaporkan ke gubernur.
Sementara Ketua Paguyuban Pembantu Rektor III se-Jateng Masrukhi menyatakan kisruh dana bantuan peserta Pimnas XXI sudah selesai. Menurutnya, dana dari pihak Dinas Pendidikan Jateng telah disalurkan ke 17 perguruan tinggi yang mengikuti Pimnas.
"Sudah dikirim pada kamis (24/7) dan sekarang persoalan ini dinyatakan selesai," ujar Masrukhi yang juga Pembantu Rektor III Unnes tersebut Minggu (27/7).
Menurutnya, Kamis (24/7) paguyuban Pembantu Rector III Jateng bertemu dengan pihak Diknas Jateng. Kedua pihak sama-sama memahami bahwa persoalan tuduhan "penyunatan" dana bantuan Pimnas hanyalah karena kesalahpahaman belaka.
Namun, para mahasiswa Jateng peserta Pimnas XXI di Unissula yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi (AMD) tampaknya bersikap lain. Mereka menyatakan bahwa persoalan uang saku Pimnas itu tidak selesai dengan penyaluran dana bantuan.
Himawan, peserta Pimnas dan juga anggota AMD menyatakan, yang dipersoalkan adalah kejanggalan proses penyaluran dana bantuan tersebut. "Mekanisme yang janggal dan tanpa pemberitahuan jelas. Ini diasumsikan ada permainan, makanya kami akan tetap pantau dan mengkritisi hal ini," ujarnya.
Apalagi, menurut dia, pihak Diknas (Satoto) telah mengeluarkan pernyataan pedas yang menuduh mahasiswa memaksa pencairan. Karenanya, kata dia, mahasiswa tetap menuntut Satoto untuk meminta maaf lewat media massa dan ditembuskan ke perguruan tinggi.
"Sampai saat ini pernyataan maaf belum ada satupun. Untuk itu kami akan konsolidasi dengan teman-teman untuk turun ke jalan," ujar aktivis BEM Unissula tersebut. (Roes)
Stok Urea Cepu 1,4 Ton Permintaan terus Meningkat
Cepu, Suara Rakyat.-
Kebutuhan pupuk urea bersubsidi tak kenal waktu. Meski saat ini musim kemarau dan sebagian besar petani tidak lagi menanam padi, namun permintaan pupuk tetap tinggi. Di bulan Juli saja (per 9 Juli), kebutuhan pupuk hampir memenuhi kuota. Jatah pupuk untuk petani di Blora pada bulan Juli sebanyak 1.141 ton, yang sudah tersalur 1.130 ton.
Tingginya permintaan tersebut tidak menjadikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP-3) Blora curiga. Pujianto SH, salah seorang anggota KP-3 mengakui, permintaan pupuk di pekan pertama Juli cukup tinggi.
Menurutnya, hal itu terjadi karena para petani yang tengah menaman palawija seperti jagung, sangat membutuhkan pupuk. ‘’Kami melihat fakta di lapangan. Kenyataannya permintaan pupuk cukup banyak, karena para petani membutuhkan pupuk,’’ ujarnya, Senin lalu.
Dia menyebutkan, sejak dua hari lalu stok pupuk urea produksi PT Kalimantan Timur (Kaltim) di gudang Cepu telah habis. Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah stok pupuk Kaltim habis, pupuk tersebut tak lagi didistribusikan di Blora. Penggantinya adalah pupuk urea produksi PT Pusri Palembang. Berdasarkan data yang ia miliki, stok pupuk Pusri di gudang Cepu hingga kemarin sebanyak 1.403 ton. (Roes)
Cepu, Suara Rakyat.-
Kebutuhan pupuk urea bersubsidi tak kenal waktu. Meski saat ini musim kemarau dan sebagian besar petani tidak lagi menanam padi, namun permintaan pupuk tetap tinggi. Di bulan Juli saja (per 9 Juli), kebutuhan pupuk hampir memenuhi kuota. Jatah pupuk untuk petani di Blora pada bulan Juli sebanyak 1.141 ton, yang sudah tersalur 1.130 ton.
Tingginya permintaan tersebut tidak menjadikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP-3) Blora curiga. Pujianto SH, salah seorang anggota KP-3 mengakui, permintaan pupuk di pekan pertama Juli cukup tinggi.
Menurutnya, hal itu terjadi karena para petani yang tengah menaman palawija seperti jagung, sangat membutuhkan pupuk. ‘’Kami melihat fakta di lapangan. Kenyataannya permintaan pupuk cukup banyak, karena para petani membutuhkan pupuk,’’ ujarnya, Senin lalu.
Dia menyebutkan, sejak dua hari lalu stok pupuk urea produksi PT Kalimantan Timur (Kaltim) di gudang Cepu telah habis. Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah stok pupuk Kaltim habis, pupuk tersebut tak lagi didistribusikan di Blora. Penggantinya adalah pupuk urea produksi PT Pusri Palembang. Berdasarkan data yang ia miliki, stok pupuk Pusri di gudang Cepu hingga kemarin sebanyak 1.403 ton. (Roes)
8 Sipir LP Pati Terancam Sanksi
Pati, Suara Rakyat.-
Terkait kaburnya tahanan, nasib 8 sipir di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pati di ujung tanduk. Mereka terancam mendapat sanksi disiplin karena dianggap lalai hingga menyebabkan lima tahanan dan satu narapidana kabur (satu napi berhasil ditangkap warga saat akan mencuri sepeda motor).
”Ini beda dengan kasus kaburnya tahanan di LP Ambarawa yang karena faktor bangunan. Kasus di Pati karena kelalaian petugas. Mereka bisa kena sanksi disiplin sedang dan berat, bergantung kesalahannya”, kata Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah Bambang Winahyo Senin (21/7) lalu.
Menurut Bambang, tim pemeriksa dari Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dipimpinnya sudah berada di Pati untuk mengetahui lebih dalam penyebab kaburnya para penghuni LP. Dari pemeriksaan diketahui, ada delapan petugas yang lalai bertugas di dua tempat yang beda, yakni mengawasi blok tempat hunian para penjahat serta pos pengawasan LP.
Kaburnya tahanan LP di Pati sebenarnya tak perlu terjadi jika petugas yang berjaga tidak teledor menjalankan fungsi pengawasan dan penjagaan sebab para tahanan dan napi kabur melintasi tempat kerja delapan sipir tersebut. ”Untuk apa mereka (petugas) ditempatkan di tempat itu kalau tidak tahu ada penghuni yang kabur lewat sampingnya. Setelah berhasil lolos dari blok hunian, kemudian kabur ke belakang. Di situ kan ada tembok tinggi tempat pos penjagaan.Tapi ternyata juga tidak tahu. Ini kan berarti mereka lalai”, ungkap Bambang.
Berkaca dari kaburnya para tahanan dan napi dari LP, Bambang akan memeriksa lebih teliti kondisi bangunan yang dijadikan hunian penjahat ini. Selain karena kelalaian,kondisi bangunan LP Pati yang tergolong tua juga turut mendukung mudahnya penghuni kabur.
Mereka diketahui kabur dengan cara memotong terali besi jendela di dinding sel. ”Kita terlalu percaya (dengan kondisi bangunan). Terali besi angina-angin dari ukuran 78 cm x 85 cm kita persempit jadi 78 cm x 20 cm,” tutur dia. Polres Pati pada waktu yang sama langsung menggelar razia di LP. Selain merazia tiga blok yang ada di dalam LP tersebut, polisi juga sudah meminta keterangan dari kepala LP terkait penyebab kaburnya enam tahanan.
Dari hasil pemeriksaan pihak LP, polisi meyakini para tahanan tersebut kabur dengan cara memotong terali menggunakan gergaji besi. Untuk memotong beberapa besi yang ada di dalam terali tersebut membutuhkan waktu sekitar dua pekan.Setelah memotong terali besi, para pelaku turun menggunakan ikatan sarung.Aksi kabur tersebut diduga sudah direncanakan sejak lama.
Wakapolres Pati Kompol Carto Nuryanto ditemui seusai razia dengan beberapa satuan mengatakan, para tahanan kabur dengan memotong terali besi. Dari mana asal gergaji tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan. ”Butuh waktu sampai dua pekan untuk memotong terali.Pelaku menuruni tembok tinggi dengan menggunakan sarung yang dikaitkan,” ujar Carto.
Carto mengatakan, pihaknya juga sudah memintai keterangan Kepala LP Pati Istiyo. Dari keterangannya, para tahanan tersebut tidak pernah dijenguk. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dari asal gergaji tersebut, dia mengatakan diberikan pengunjung saat sidang. Hasil razia di tiga blok,terdiri atas satu blok wanita, blok tahanan, dan napi, didapatkan satu sendok yang sudah dimodifikasi jadi pisau.
Satu silet, cutter, dan beberapa pipa alumunium.Meski begitu, razia tersebut bersifat tertutup. Beberapa wartawan yang berusaha masuk dilarang petugas sementara yang sudah berhasil menyelinap akhirnya tetap diusir. Dia menambahkan,pihaknya mulai menyebarkan foto-foto lima tahanan para pelaku perampokan juragan emas di Kecamatan Wedarijaksa, beberapa waktu lalu ke sejumlah polres dan polda tetangga.
”Kita sudah membentuk tim khusus untuk mengejar tahanan.Beberapa daerah perbatasan juga sudah kita siapkan petugas keamanan,”katanya. Kapolres Pati AKBP Hilman Thayib mengatakan, para tahanan sejak kemarin sudah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya berharap para pelaku menyerahkan diri agar tidak mempersulit diri dan keluarga.
Untuk diketahui, lima tersangka yang masih dalam pencarian merupakan kawanan perampok juragan emas Nur Salim, 65,warga Desa Jetak RT 02/01 Kecamatan Wedarijaksa, Senin, 31 Maret 2007. Empat di antaranya warga Pasuruan, Jawa Timur, yakni Sutikno, 28, Hartono, 28,As’ad,22,danAswin Mecu, 27.
Kemudian, Khairul Niam, 20, warga Margoyoso Pati, yang menjadi penunjuk jalan bagi para perampok tersebut. Sementara itu, Sutikno, As’ad,dan Aswin Mecu,Rabu (23/7) akan menerima vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati. Mereka sudah disidang tujuh kali. Jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan kasus tersebut sudah menuntut ketiganya tujuh tahun penjara.
Khairul Niam dituntut enam tahun penjara karena hanya memberi petunjuk perampokan dan dikenakan Pasal 56 KUHP. Sedangkan Hartono masih menjalani persidangan karena ditangkap tidak bersamaan. Berkasnya juga disendirikan.Gergaji yang dimiliki para pelaku diduga diberikan oleh salah seorang saat menyaksikan sidang sekitar Rabu dua atau tiga pekan lalu..
Sumber di PN Pati mengatakan, setiap sidang para terdakwa tersebut digelar banyak pengunjung yang menghampiri mereka.Mereka datang rombongan dan biasanya makan nasi bungkus di pelataran pengadilan. ”Mereka kalau datang seperti piknik, dengan membawa banyak orang dan bawa makan sendiri,”kata sumber tersebut.(Roes)
Pati, Suara Rakyat.-
Terkait kaburnya tahanan, nasib 8 sipir di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pati di ujung tanduk. Mereka terancam mendapat sanksi disiplin karena dianggap lalai hingga menyebabkan lima tahanan dan satu narapidana kabur (satu napi berhasil ditangkap warga saat akan mencuri sepeda motor).
”Ini beda dengan kasus kaburnya tahanan di LP Ambarawa yang karena faktor bangunan. Kasus di Pati karena kelalaian petugas. Mereka bisa kena sanksi disiplin sedang dan berat, bergantung kesalahannya”, kata Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah Bambang Winahyo Senin (21/7) lalu.
Menurut Bambang, tim pemeriksa dari Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dipimpinnya sudah berada di Pati untuk mengetahui lebih dalam penyebab kaburnya para penghuni LP. Dari pemeriksaan diketahui, ada delapan petugas yang lalai bertugas di dua tempat yang beda, yakni mengawasi blok tempat hunian para penjahat serta pos pengawasan LP.
Kaburnya tahanan LP di Pati sebenarnya tak perlu terjadi jika petugas yang berjaga tidak teledor menjalankan fungsi pengawasan dan penjagaan sebab para tahanan dan napi kabur melintasi tempat kerja delapan sipir tersebut. ”Untuk apa mereka (petugas) ditempatkan di tempat itu kalau tidak tahu ada penghuni yang kabur lewat sampingnya. Setelah berhasil lolos dari blok hunian, kemudian kabur ke belakang. Di situ kan ada tembok tinggi tempat pos penjagaan.Tapi ternyata juga tidak tahu. Ini kan berarti mereka lalai”, ungkap Bambang.
Berkaca dari kaburnya para tahanan dan napi dari LP, Bambang akan memeriksa lebih teliti kondisi bangunan yang dijadikan hunian penjahat ini. Selain karena kelalaian,kondisi bangunan LP Pati yang tergolong tua juga turut mendukung mudahnya penghuni kabur.
Mereka diketahui kabur dengan cara memotong terali besi jendela di dinding sel. ”Kita terlalu percaya (dengan kondisi bangunan). Terali besi angina-angin dari ukuran 78 cm x 85 cm kita persempit jadi 78 cm x 20 cm,” tutur dia. Polres Pati pada waktu yang sama langsung menggelar razia di LP. Selain merazia tiga blok yang ada di dalam LP tersebut, polisi juga sudah meminta keterangan dari kepala LP terkait penyebab kaburnya enam tahanan.
Dari hasil pemeriksaan pihak LP, polisi meyakini para tahanan tersebut kabur dengan cara memotong terali menggunakan gergaji besi. Untuk memotong beberapa besi yang ada di dalam terali tersebut membutuhkan waktu sekitar dua pekan.Setelah memotong terali besi, para pelaku turun menggunakan ikatan sarung.Aksi kabur tersebut diduga sudah direncanakan sejak lama.
Wakapolres Pati Kompol Carto Nuryanto ditemui seusai razia dengan beberapa satuan mengatakan, para tahanan kabur dengan memotong terali besi. Dari mana asal gergaji tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan. ”Butuh waktu sampai dua pekan untuk memotong terali.Pelaku menuruni tembok tinggi dengan menggunakan sarung yang dikaitkan,” ujar Carto.
Carto mengatakan, pihaknya juga sudah memintai keterangan Kepala LP Pati Istiyo. Dari keterangannya, para tahanan tersebut tidak pernah dijenguk. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dari asal gergaji tersebut, dia mengatakan diberikan pengunjung saat sidang. Hasil razia di tiga blok,terdiri atas satu blok wanita, blok tahanan, dan napi, didapatkan satu sendok yang sudah dimodifikasi jadi pisau.
Satu silet, cutter, dan beberapa pipa alumunium.Meski begitu, razia tersebut bersifat tertutup. Beberapa wartawan yang berusaha masuk dilarang petugas sementara yang sudah berhasil menyelinap akhirnya tetap diusir. Dia menambahkan,pihaknya mulai menyebarkan foto-foto lima tahanan para pelaku perampokan juragan emas di Kecamatan Wedarijaksa, beberapa waktu lalu ke sejumlah polres dan polda tetangga.
”Kita sudah membentuk tim khusus untuk mengejar tahanan.Beberapa daerah perbatasan juga sudah kita siapkan petugas keamanan,”katanya. Kapolres Pati AKBP Hilman Thayib mengatakan, para tahanan sejak kemarin sudah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya berharap para pelaku menyerahkan diri agar tidak mempersulit diri dan keluarga.
Untuk diketahui, lima tersangka yang masih dalam pencarian merupakan kawanan perampok juragan emas Nur Salim, 65,warga Desa Jetak RT 02/01 Kecamatan Wedarijaksa, Senin, 31 Maret 2007. Empat di antaranya warga Pasuruan, Jawa Timur, yakni Sutikno, 28, Hartono, 28,As’ad,22,danAswin Mecu, 27.
Kemudian, Khairul Niam, 20, warga Margoyoso Pati, yang menjadi penunjuk jalan bagi para perampok tersebut. Sementara itu, Sutikno, As’ad,dan Aswin Mecu,Rabu (23/7) akan menerima vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati. Mereka sudah disidang tujuh kali. Jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan kasus tersebut sudah menuntut ketiganya tujuh tahun penjara.
Khairul Niam dituntut enam tahun penjara karena hanya memberi petunjuk perampokan dan dikenakan Pasal 56 KUHP. Sedangkan Hartono masih menjalani persidangan karena ditangkap tidak bersamaan. Berkasnya juga disendirikan.Gergaji yang dimiliki para pelaku diduga diberikan oleh salah seorang saat menyaksikan sidang sekitar Rabu dua atau tiga pekan lalu..
Sumber di PN Pati mengatakan, setiap sidang para terdakwa tersebut digelar banyak pengunjung yang menghampiri mereka.Mereka datang rombongan dan biasanya makan nasi bungkus di pelataran pengadilan. ”Mereka kalau datang seperti piknik, dengan membawa banyak orang dan bawa makan sendiri,”kata sumber tersebut.(Roes)
Exxon Mobil dan BCC Blora
Mulai Program Revitalisasi dan Normalisasi Drainase
Cepu, Suara Rakyat,-
Lembaga Swadaya Masyarajat (LSM) Blora Crisis Center (BCC) melalui direkturnya Amien Farid Wahyudi meminta masyarakat kelurahan Balun untuk dapat menjaga dan merawat selokan air atau pembuangan air di lingkungan masing-masing, sebab mampetnya saluran air dapat mengakibatkan banjir atau sumber penyakit.
Seruan itu disampaikannya saat peletakan batu pertama program revitalisasi dan normalisasi drainase pasca banjir di kecamatan cepu hasil kerjasama antara Mobil Cepu Limited (MCL) dengan BCC yang dipusatkan di kelurahan balun, Selasa (29/07) kemarin.
Menurut alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini, program yang dijalankan dengan MCL merupakan bukti kepedulian kepada masyarakat cepu dan sekitarnya terutama pasca banjir akhir tahun lalu yang mengakibatkan rusaknya saluran-saluran air yang ada. Kalau tidak segera diperbaiki tentu akan menimbulkan masalah.
"Masyarakat harus giat membersihkan dan menjaga lingkungan, bahkan harus bergotong royong menjaga saluran air yang telah dibagun, bukan malah merusaknya, kalau bukan kita sendiri siapa yang akan merawatnya," ujarnya tegas.
Dijelaskan, program revitalisasi dan normalisasi drainase di Kecamatan Cepu meliputi tiga kelurahan di kecamatan cepu, kelurahan Balun, kelurahan Ngelo dan Kelurahan Karangboyo. Dimana ketiga kelurahan itu ditemukan banyak saluran air yang mampet dan rusak.
Sementara, Vice Office MCL Cepu M Suyono menjelaskan bahwa program revitalisasi dan rehabilitasi saluran drainase dengan mengandeng LSM BCC merupakan komitmen MCL untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan secara nyata. Dia juag mengenukakan bahwa program kemitraan dengan masyarakat memang harus mengandeng organisasi kelembagaan lokal atau LSM lokal.
"Program ini sudah sinergi dengan program kemasyarakatan terutama bidang kesehatan, selain bidang pendidikan dan ekonomi," jelas Suyono. Dengan terbenahinya saluran air lanjutnya, maka dapat tercipta lingkungan yang rapi bersih dan sehat.
Bupati Blora, RM Yudhi Sancoyo yang diwakili Assiten II Setda Blora Umartono mengharapkan agar tidak hanya kecamatan cepu yang mendapat bantun proyek ini, namun kecamatan lain yang juga terkena banjir tahun lalu juga mendapat bantuan serupa dari Exxon.
Menurutnya proyek revitaslisasi harus dapat melibatkan masyarakat setempat secara langsung, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan selanjutnya dapat menjaga dengan baik, dan proyek dapat bermanfaat terutama untuk memperlancar pembuangan air dan kesehatan warga.
"Program harus berjalan seiring, Tolong masyarakat dilibatkan sebaiknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. jangan sampai pengawasan lemah, biasanya setelah selesai terus dibiarkan, masyarakat harus menjaganya," pesan Umartono. (Gie)
Mulai Program Revitalisasi dan Normalisasi Drainase
Cepu, Suara Rakyat,-
Lembaga Swadaya Masyarajat (LSM) Blora Crisis Center (BCC) melalui direkturnya Amien Farid Wahyudi meminta masyarakat kelurahan Balun untuk dapat menjaga dan merawat selokan air atau pembuangan air di lingkungan masing-masing, sebab mampetnya saluran air dapat mengakibatkan banjir atau sumber penyakit.
Seruan itu disampaikannya saat peletakan batu pertama program revitalisasi dan normalisasi drainase pasca banjir di kecamatan cepu hasil kerjasama antara Mobil Cepu Limited (MCL) dengan BCC yang dipusatkan di kelurahan balun, Selasa (29/07) kemarin.
Menurut alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini, program yang dijalankan dengan MCL merupakan bukti kepedulian kepada masyarakat cepu dan sekitarnya terutama pasca banjir akhir tahun lalu yang mengakibatkan rusaknya saluran-saluran air yang ada. Kalau tidak segera diperbaiki tentu akan menimbulkan masalah.
"Masyarakat harus giat membersihkan dan menjaga lingkungan, bahkan harus bergotong royong menjaga saluran air yang telah dibagun, bukan malah merusaknya, kalau bukan kita sendiri siapa yang akan merawatnya," ujarnya tegas.
Dijelaskan, program revitalisasi dan normalisasi drainase di Kecamatan Cepu meliputi tiga kelurahan di kecamatan cepu, kelurahan Balun, kelurahan Ngelo dan Kelurahan Karangboyo. Dimana ketiga kelurahan itu ditemukan banyak saluran air yang mampet dan rusak.
Sementara, Vice Office MCL Cepu M Suyono menjelaskan bahwa program revitalisasi dan rehabilitasi saluran drainase dengan mengandeng LSM BCC merupakan komitmen MCL untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan secara nyata. Dia juag mengenukakan bahwa program kemitraan dengan masyarakat memang harus mengandeng organisasi kelembagaan lokal atau LSM lokal.
"Program ini sudah sinergi dengan program kemasyarakatan terutama bidang kesehatan, selain bidang pendidikan dan ekonomi," jelas Suyono. Dengan terbenahinya saluran air lanjutnya, maka dapat tercipta lingkungan yang rapi bersih dan sehat.
Bupati Blora, RM Yudhi Sancoyo yang diwakili Assiten II Setda Blora Umartono mengharapkan agar tidak hanya kecamatan cepu yang mendapat bantun proyek ini, namun kecamatan lain yang juga terkena banjir tahun lalu juga mendapat bantuan serupa dari Exxon.
Menurutnya proyek revitaslisasi harus dapat melibatkan masyarakat setempat secara langsung, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan selanjutnya dapat menjaga dengan baik, dan proyek dapat bermanfaat terutama untuk memperlancar pembuangan air dan kesehatan warga.
"Program harus berjalan seiring, Tolong masyarakat dilibatkan sebaiknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. jangan sampai pengawasan lemah, biasanya setelah selesai terus dibiarkan, masyarakat harus menjaganya," pesan Umartono. (Gie)
Segera Tindaklanjuti Dugaan Korupsi DAK.
Rembang, Suara Rakyat.-
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (Ammak) Kabupaten Rembang menyatakan telah menerima surat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007.
Anggota Ammak, Bambang Suprayitno, kemarin mengaku, dalam surat yang ditandatangani oleh Handoyo Sudrajad, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK menyatakan telah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi DAK 2007 itu. ”Sesuai dengan surat yang kami terima, KPK telah meminta kepada Kejari pada tanggal 19 Juni 2008 lalu untuk menindaklanjuti kasus dugaan korusi DAK itu.
Sesuai dengan pengaduan Ammak, dugaan korupsi DAK 2007 merugikan keuangan negara Rp 6.715.312.000. Kerugian itu disebabkan adanya penyimpangan dalam pengadaan komputer yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan plafon bahan baja ringan, pengadaan mesin tik manual, pengadaan alat peraga, dan buku-buku. Kejari melalui Kasi Pidsus Kusri SH hanya menyatakan, pihaknya masih menyelidiki atas kasus dugaan korupsi DAK itu.(Roes)
Rembang, Suara Rakyat.-
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (Ammak) Kabupaten Rembang menyatakan telah menerima surat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007.
Anggota Ammak, Bambang Suprayitno, kemarin mengaku, dalam surat yang ditandatangani oleh Handoyo Sudrajad, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK menyatakan telah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi DAK 2007 itu. ”Sesuai dengan surat yang kami terima, KPK telah meminta kepada Kejari pada tanggal 19 Juni 2008 lalu untuk menindaklanjuti kasus dugaan korusi DAK itu.
Sesuai dengan pengaduan Ammak, dugaan korupsi DAK 2007 merugikan keuangan negara Rp 6.715.312.000. Kerugian itu disebabkan adanya penyimpangan dalam pengadaan komputer yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan plafon bahan baja ringan, pengadaan mesin tik manual, pengadaan alat peraga, dan buku-buku. Kejari melalui Kasi Pidsus Kusri SH hanya menyatakan, pihaknya masih menyelidiki atas kasus dugaan korupsi DAK itu.(Roes)
ANAK UMUR ENAM TAHUN, DI OBOK-OBOK
Japah, Suara Rakyat,-
Naas, peristiwa yang dialami oleh siswi salah satu sekolah dasar di Kec Japah, Kab Blora. yang mana baru duduk di bangku kelas satu, sebut saja Bunga (samaran). Pada malam itu, Kamis (13/7) ayah korban ABS (31) memberikan pembelajar kepada putrinya. di sela kegiatan belajar tiba-tiba Bunga merintih kesakitan saat bua31ng air kecil, ABS-pun tangap dan segera memeriksakan Bunga ke rumah sakit terdekat.
Dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa Bunga menyatakan bahwa selaput dara milik Bunga telah robek akibat kemasukan benda tumpul. Serasa disambar petir ABS meminta Bunga untuk mengaku siapa yang telah melakukan perbuatan keji tersebut, kepada ayahnya Bunga mengaku jika kemaluanya di masuki jari SKD (48).
Malam itu juga ayah korban ABS segera melaporkan perbuatan bejat SKD ke Polsek Japah, dengan sigap Kapolsek Japah dan beserta jajaran segera meringkus tersangka SKD (48) malam itu juga saat SKD ada dirumahnya sendiri.
Peristiwa itu bermula ketika korban sedang bermain main di depan rumah tersangka bersama 3 temanya. Saat itu SKD sedang tiduran di depan rumah, Bunga menghampiri dan ikut tiduran di samping SKD beserta salah satu temanya yang merupakan putri tersangka. Tiba-tiba angin menyingkap rok korban, dan entah setan dari mana yang merasuki otak tersangka sehingga terangsang melihat korban dan tega melakukan perbuatan keji itu dengan cara memasukan jari tersangka ke dalam kemaluan korban.(Don)
Japah, Suara Rakyat,-
Naas, peristiwa yang dialami oleh siswi salah satu sekolah dasar di Kec Japah, Kab Blora. yang mana baru duduk di bangku kelas satu, sebut saja Bunga (samaran). Pada malam itu, Kamis (13/7) ayah korban ABS (31) memberikan pembelajar kepada putrinya. di sela kegiatan belajar tiba-tiba Bunga merintih kesakitan saat bua31ng air kecil, ABS-pun tangap dan segera memeriksakan Bunga ke rumah sakit terdekat.
Dari hasil pemeriksaan Dokter yang memeriksa Bunga menyatakan bahwa selaput dara milik Bunga telah robek akibat kemasukan benda tumpul. Serasa disambar petir ABS meminta Bunga untuk mengaku siapa yang telah melakukan perbuatan keji tersebut, kepada ayahnya Bunga mengaku jika kemaluanya di masuki jari SKD (48).
Malam itu juga ayah korban ABS segera melaporkan perbuatan bejat SKD ke Polsek Japah, dengan sigap Kapolsek Japah dan beserta jajaran segera meringkus tersangka SKD (48) malam itu juga saat SKD ada dirumahnya sendiri.
Peristiwa itu bermula ketika korban sedang bermain main di depan rumah tersangka bersama 3 temanya. Saat itu SKD sedang tiduran di depan rumah, Bunga menghampiri dan ikut tiduran di samping SKD beserta salah satu temanya yang merupakan putri tersangka. Tiba-tiba angin menyingkap rok korban, dan entah setan dari mana yang merasuki otak tersangka sehingga terangsang melihat korban dan tega melakukan perbuatan keji itu dengan cara memasukan jari tersangka ke dalam kemaluan korban.(Don)
Ajang BKM Award, Masuk 4 besar se-Jateng
Cepu, Suara Rakyat,-
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan Kabupaten Blora berhasil masuk empat besar dalam ajang Badan Keswadayaan Masyarkat (BKM) Award tahun 2008. yang diwakili oleh BKM "Makmur Sentosa" dari Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu.
Kepada SR, Assisten Koordinator (Asskot) Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora, Timbul Kuswandono, S.Sos mengatakan masuk empat besar dalam ajang BKM Awardsudah merupakan prestasi yang sangat baik sebab dari dua penyelenggaraan terdahulu BKM dari Blora tidak pernah masuk dalam empat besar, dia mengharapkan agar BKM "Makmur Sentosa" bisa menjadi yang terbaik .
"Dari informasi, BKM dari Blora yang diwakili BKM dari Cepu akan bersaing dengan BKM Kab. Tegal, Magelang dan Purbalingga. tidak ada persiapan yang serius menghadapi penilaian tahap dua dari propinsi, harapannya ya bisa juara pertama,“ ungkapnya disela-sela persiapan kunjungan ke Cepu, Rabu (23/7) lalu.
Dijelaskan bahwa dalam BKM Award aspek yang nilai sangat banyak, khususnya kinerja BKM itu sendiri mulai dari UPK, UPL dan UPS, kemudian sejauh mana sinergisme dengan pemerintah setempat, dan yang tak kalah pentingnya adalah program yang dilaksanakan berpihak pada rakyat miskin atau tidak, serta akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen menjadi point penting penilaian yang dilakukan oleh tim dari propinsi Jateng.
"Sejak berdiri tahun 2000, BKM "makmur sentosa" Kelurahan Cepu perkembangannya sangat baik sehingga sampai tahun 2008 assetnya telah mencapai 1,3 milyar. yang telah dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat cepu," jelas Timbul didampingi Fasitator p2kp lainnya.
Sementara salah seorang Fasilitator p2kp, Arief Budiarto mengatakan bahwa setelah menjadi anggota BKM maka secara otomatis menjadi relawan selain itu juga merekrut masyarakat sebagai relawan dengan dibekali pelatihan-pelatihan. (Gie)
Cepu, Suara Rakyat,-
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan Kabupaten Blora berhasil masuk empat besar dalam ajang Badan Keswadayaan Masyarkat (BKM) Award tahun 2008. yang diwakili oleh BKM "Makmur Sentosa" dari Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu.
Kepada SR, Assisten Koordinator (Asskot) Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora, Timbul Kuswandono, S.Sos mengatakan masuk empat besar dalam ajang BKM Awardsudah merupakan prestasi yang sangat baik sebab dari dua penyelenggaraan terdahulu BKM dari Blora tidak pernah masuk dalam empat besar, dia mengharapkan agar BKM "Makmur Sentosa" bisa menjadi yang terbaik .
"Dari informasi, BKM dari Blora yang diwakili BKM dari Cepu akan bersaing dengan BKM Kab. Tegal, Magelang dan Purbalingga. tidak ada persiapan yang serius menghadapi penilaian tahap dua dari propinsi, harapannya ya bisa juara pertama,“ ungkapnya disela-sela persiapan kunjungan ke Cepu, Rabu (23/7) lalu.
Dijelaskan bahwa dalam BKM Award aspek yang nilai sangat banyak, khususnya kinerja BKM itu sendiri mulai dari UPK, UPL dan UPS, kemudian sejauh mana sinergisme dengan pemerintah setempat, dan yang tak kalah pentingnya adalah program yang dilaksanakan berpihak pada rakyat miskin atau tidak, serta akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen menjadi point penting penilaian yang dilakukan oleh tim dari propinsi Jateng.
"Sejak berdiri tahun 2000, BKM "makmur sentosa" Kelurahan Cepu perkembangannya sangat baik sehingga sampai tahun 2008 assetnya telah mencapai 1,3 milyar. yang telah dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat cepu," jelas Timbul didampingi Fasitator p2kp lainnya.
Sementara salah seorang Fasilitator p2kp, Arief Budiarto mengatakan bahwa setelah menjadi anggota BKM maka secara otomatis menjadi relawan selain itu juga merekrut masyarakat sebagai relawan dengan dibekali pelatihan-pelatihan. (Gie)
Maneger BAIK Tersangka
Pati, Suara Rakyat.-
Setelah melalui pengumpulan data-data akhirnya Penyidik Polres Pati menetapkan Manajer Operasional PT Bina Anugerah Inti Kimia (BAIK) Surabaya Suyanto sebagai tersangka kasus tewasnya empat warga Desa Purwokerto saat menambang fosfat di Petak 21 kawasan Perhutani KPH Pati di Kecamatan Kayen beberapa waktu lalu.
Suyanto dinilai lalai dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan korban jiwa. Penetapan tersangka itu berdasarkan dari pemeriksaan sedikitnya 10 saksi dalam kejadian tersebut. ”Perkaranya sudah kita tingkatkan (ke penyidikan).Yang namanya Yanto itu (tersangka),” kata Kasat Reskrim Polres Pati AKP Sulkhan Senin (27/7).
Dia mengatakan,Yanto dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian saat tugas yang berakibat meninggalnya seseorang. Pihak pengelola harus tanggung jawab.Penyelidikan di tingkat kepolisian, kata Sulkhan, sudah cukup. Pihaknya masih menunggu perbaikan secara komprehensif sebelum areal tambang yang sekarang ditutup bisa dibuka kembali karena dikehendaki masyarakat.
”Pendapatan asli daerah (PAD) tambang itu bagaimana? Kemudian Amdalnya akan kita lihat dulu sebelum tambang dibuka,”jelasnya. Dia menjelaskan, untuk membuka areal tambang harus ada perbaikan dari semua spek.Semisal dari sisi tenaga kerjanya karena ini menyangkut banyak orang.”Proses hukum tetap berjalan sambil menunggu perbaikan penambangan,” jelasnya.
Dia menegaskan, meski dari pihak keluarga korban sudah menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan gugatan hukum di kemudian hari, pihaknya tetap akan memproses perkara tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (Kayandu) Pati Asmaun mengaku belum memutuskan untuk mencabut izin dari PT BAIK karena proses hukum masih berjalan. Pihaknya juga masih menunggu rekomendasi dari kepolisian apakah akan membuka kembali penambangan yang sementara ditutup ini.
Kalaupun penambangan tetap diteruskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan di antaranya penambangan harus memakai alat berat. Jika menggunakan tenaga manusia,sangat membahayakan. ”Perusahaan harus memenuhi syarat itu. Kamis lusa kita akan rapat lagi dengan tim untuk menindaklanjuti hal ini,”tegasnya. Sementara itu, Manajer Operasional PT BAIK Suyanto belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya bernada tidak aktif.(Roes)
Pati, Suara Rakyat.-
Setelah melalui pengumpulan data-data akhirnya Penyidik Polres Pati menetapkan Manajer Operasional PT Bina Anugerah Inti Kimia (BAIK) Surabaya Suyanto sebagai tersangka kasus tewasnya empat warga Desa Purwokerto saat menambang fosfat di Petak 21 kawasan Perhutani KPH Pati di Kecamatan Kayen beberapa waktu lalu.
Suyanto dinilai lalai dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan korban jiwa. Penetapan tersangka itu berdasarkan dari pemeriksaan sedikitnya 10 saksi dalam kejadian tersebut. ”Perkaranya sudah kita tingkatkan (ke penyidikan).Yang namanya Yanto itu (tersangka),” kata Kasat Reskrim Polres Pati AKP Sulkhan Senin (27/7).
Dia mengatakan,Yanto dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian saat tugas yang berakibat meninggalnya seseorang. Pihak pengelola harus tanggung jawab.Penyelidikan di tingkat kepolisian, kata Sulkhan, sudah cukup. Pihaknya masih menunggu perbaikan secara komprehensif sebelum areal tambang yang sekarang ditutup bisa dibuka kembali karena dikehendaki masyarakat.
”Pendapatan asli daerah (PAD) tambang itu bagaimana? Kemudian Amdalnya akan kita lihat dulu sebelum tambang dibuka,”jelasnya. Dia menjelaskan, untuk membuka areal tambang harus ada perbaikan dari semua spek.Semisal dari sisi tenaga kerjanya karena ini menyangkut banyak orang.”Proses hukum tetap berjalan sambil menunggu perbaikan penambangan,” jelasnya.
Dia menegaskan, meski dari pihak keluarga korban sudah menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan gugatan hukum di kemudian hari, pihaknya tetap akan memproses perkara tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (Kayandu) Pati Asmaun mengaku belum memutuskan untuk mencabut izin dari PT BAIK karena proses hukum masih berjalan. Pihaknya juga masih menunggu rekomendasi dari kepolisian apakah akan membuka kembali penambangan yang sementara ditutup ini.
Kalaupun penambangan tetap diteruskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan di antaranya penambangan harus memakai alat berat. Jika menggunakan tenaga manusia,sangat membahayakan. ”Perusahaan harus memenuhi syarat itu. Kamis lusa kita akan rapat lagi dengan tim untuk menindaklanjuti hal ini,”tegasnya. Sementara itu, Manajer Operasional PT BAIK Suyanto belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya bernada tidak aktif.(Roes)
Alun-alun Kendal Kian Kumuh
Kendal Suara Rakyat.-
Kawasan Alun-alunKendal kini terlihat makin kumuh. Pasalnya kawasan terbuka itu dipenuhi bangunan stan untuk pameran dan pasar malam.Akibatnya, pengunjung kesulitan untuk bersantai sambil istirahat di Alun-alun.
Ketua Komisi C DPRD Kendal Pamuji Wido Utomo mengkritik kondisi Alun-alun yang kurang tertata rapi saat ini. Pamuji mencontohkan pemakaian Alun-alun untuk pasar malam sangat merugikan warga yang ingin bersantai di ruang terbuka itu.
Alun-alun sebagai ruang publik mestinya tidak dipakai untuk kegiatan pasar malam.”Kalau semua dipusatkan di Alun-alun, kasihan warga yang ingin memanfaatkan ruang publik,” kata Pamuji. Menurutnya pemakaian Alun-alun untuk pasar malam justru makin menambah kumuh wajah kota.
Sementara itu, Plt Kabag Humas Pemkab Kendal, Heri Wasito mengaku akan segera memperbaiki kebijakan pemakaian Alun-alun untuk keramaian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Bagian Umum untuk mempersingkat izin pemakaian Alun-alun. ”Jika ada keluhan dari warga, akan perizinannya akan dipersingkat,” tegas Heri,Selasa (15/7) lalu. (Roes)
Kendal Suara Rakyat.-
Kawasan Alun-alunKendal kini terlihat makin kumuh. Pasalnya kawasan terbuka itu dipenuhi bangunan stan untuk pameran dan pasar malam.Akibatnya, pengunjung kesulitan untuk bersantai sambil istirahat di Alun-alun.
Ketua Komisi C DPRD Kendal Pamuji Wido Utomo mengkritik kondisi Alun-alun yang kurang tertata rapi saat ini. Pamuji mencontohkan pemakaian Alun-alun untuk pasar malam sangat merugikan warga yang ingin bersantai di ruang terbuka itu.
Alun-alun sebagai ruang publik mestinya tidak dipakai untuk kegiatan pasar malam.”Kalau semua dipusatkan di Alun-alun, kasihan warga yang ingin memanfaatkan ruang publik,” kata Pamuji. Menurutnya pemakaian Alun-alun untuk pasar malam justru makin menambah kumuh wajah kota.
Sementara itu, Plt Kabag Humas Pemkab Kendal, Heri Wasito mengaku akan segera memperbaiki kebijakan pemakaian Alun-alun untuk keramaian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Bagian Umum untuk mempersingkat izin pemakaian Alun-alun. ”Jika ada keluhan dari warga, akan perizinannya akan dipersingkat,” tegas Heri,Selasa (15/7) lalu. (Roes)
Karena Emosi Official Tim Volley Pukul Penonton hingga Tewas
Blora, Suara Rakyat.-
Dimungkinkan terbawa emosi yang disebabkan ejekan terhadap tim Volleynya, Gatot, 40, salah seorang official tim yang berlaga dalam turnamen bola voli Sitirejo Cup memukul seorang penonton bernama Karyono, 35, hingga tewas.
Saat ini, penyidik Polres Blora masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan apakah kematian korban disebabkan aksi pemukulan tersebut atau sebab lainnya. Akibat insiden ini, turnamen bola voli yang diikuti 209 tim dari 16 kecamatan yang ada di Blora ini dihentikan untuk sementara. Padahal, masih ada 32 tim lagi yang belum bertanding dalam event tahunan ini.
Peristiwa ini terjadi saat pertandingan voli antara tim Desa Sitirejo melawan tim Desa Karangrejo yang digelar di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan, Blora, Selasa (15/7) sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebetulan waktu itu perolehan angka tim Desa Sitirejo tertinggal dari tim lawan. Namun Karyono yang juga warga Desa Sitirejo ini malah mencibir kekalahan tim desanya tersebut.
Rupanya, cibiran tersebut didengar Gatot. Karena jengkel, Gatot pun menghunjamkan bogem mentahnya ke kepala Karyono. Namun aksi pemukulan tersebut segera dilerai warga yang berada di sekitar lapangan pertandingan. Rupanya bogem mentah yang dilayangkan Gatot tak membuat Karyono menyudahi cibirannya.
Beberapa menit menjelang pertandingan berakhir, dia malah menyumpahi kekalahan tim desanya tersebut. Kontan saja, hal ini membuat Gatot tambah panas. Dia pun menghampiri korban dan menyudutkan rokok yang dihisapnya ke pipi korban. Namun lagi-lagi aksi ini dilerai warga.
Walau begitu, Karyono masih tetap belum berhenti mencibir, karena kadung kalap Gatot pun menghunjamkan lagi pukulan tepat mengenai ulu hati Karyono. Akibatnya, Karyono sesak napas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun malang, di tengah perjalanan korban keburu mengembuskan napas terakhirnya.
Kasatreskrim PolresBlora AKP Priharyadi membenarkan peristiwa tersebut. Secara kasat mata, penyidik memang menemukan adanya luka pada tubuh korban akibat pemukulan tersebut. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Dimungkinkan terbawa emosi yang disebabkan ejekan terhadap tim Volleynya, Gatot, 40, salah seorang official tim yang berlaga dalam turnamen bola voli Sitirejo Cup memukul seorang penonton bernama Karyono, 35, hingga tewas.
Saat ini, penyidik Polres Blora masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan apakah kematian korban disebabkan aksi pemukulan tersebut atau sebab lainnya. Akibat insiden ini, turnamen bola voli yang diikuti 209 tim dari 16 kecamatan yang ada di Blora ini dihentikan untuk sementara. Padahal, masih ada 32 tim lagi yang belum bertanding dalam event tahunan ini.
Peristiwa ini terjadi saat pertandingan voli antara tim Desa Sitirejo melawan tim Desa Karangrejo yang digelar di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan, Blora, Selasa (15/7) sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebetulan waktu itu perolehan angka tim Desa Sitirejo tertinggal dari tim lawan. Namun Karyono yang juga warga Desa Sitirejo ini malah mencibir kekalahan tim desanya tersebut.
Rupanya, cibiran tersebut didengar Gatot. Karena jengkel, Gatot pun menghunjamkan bogem mentahnya ke kepala Karyono. Namun aksi pemukulan tersebut segera dilerai warga yang berada di sekitar lapangan pertandingan. Rupanya bogem mentah yang dilayangkan Gatot tak membuat Karyono menyudahi cibirannya.
Beberapa menit menjelang pertandingan berakhir, dia malah menyumpahi kekalahan tim desanya tersebut. Kontan saja, hal ini membuat Gatot tambah panas. Dia pun menghampiri korban dan menyudutkan rokok yang dihisapnya ke pipi korban. Namun lagi-lagi aksi ini dilerai warga.
Walau begitu, Karyono masih tetap belum berhenti mencibir, karena kadung kalap Gatot pun menghunjamkan lagi pukulan tepat mengenai ulu hati Karyono. Akibatnya, Karyono sesak napas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun malang, di tengah perjalanan korban keburu mengembuskan napas terakhirnya.
Kasatreskrim PolresBlora AKP Priharyadi membenarkan peristiwa tersebut. Secara kasat mata, penyidik memang menemukan adanya luka pada tubuh korban akibat pemukulan tersebut. (Roes)
Melapor ke Polisi jangan Ragu
Semarang, Suara Rakyat.-
Polwiltabes Semarang membuka diri terhadap laporan masyarakat yang menemukan penyimpangan program jalur khusus PPD 2008.
Di sisi lain, masyarakat yang merasa dirugikan atas pelaksanaan program itu diminta tidak ragu melaporkan ke institusi kepolisian. Masalah pendidikan adalah hak dasar dari setiap warga negara untuk bisa menikmatinya. ”Ini sebagai bentuk perhatian kami dalam dunia pendidikan. Jangan sampai program yang dikatakan bagus, malah diselewengkan, terlebih merugikan masyarakat.
Kami siap menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang AKBP Agus Rohmat Sabtu (12/7) lalu. Pro-kontra pelaksanaan program jalur khusus dalam PPD 2008 Kota Semarang memancing aparat kepolisian turun tangan.
Polwiltabes Semarang telah menurunkan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna mempelajari ada dan tidaknya penyimpangan pelaksanaan program yang memperbolehkan sekolah negeri menarik sumbangan dari calon siswa. Sebagai langkah awal, penyidik Tipikor saat ini mengumpulkan informasi dari instansi terkait, terutama keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang perihal rujukan hukum pelaksanaan program jalur khusus.
”Langkah awal ini sekaligus sebagai antisipasi bila ada masyarakat yang dirugikan melapor ke kita. Tapi tanpa ada laporan, jika dalam proses pengumpulan informasi ditemukan ada bukti penyimpangan, kita akan menindaklanjuti ke proses hukum selanjutnya,” paparnya.
Salah satu acuan yang digunakan polisi dalam pengumpulan bahan keterangan adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan tersebut secara tegas menyatakan penerimaan yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat pengeluaran.
Sementara itu, Pemkot Semarang menyandarkan pelaksanaan PPD 2008 dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan peraturan yang memberi prioritas calon siswa yang mampu memberi kontribusi besar dijabarkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/3294/2008 tentang Petunjuk Teknis PPD 2008. (Roes)
Semarang, Suara Rakyat.-
Polwiltabes Semarang membuka diri terhadap laporan masyarakat yang menemukan penyimpangan program jalur khusus PPD 2008.
Di sisi lain, masyarakat yang merasa dirugikan atas pelaksanaan program itu diminta tidak ragu melaporkan ke institusi kepolisian. Masalah pendidikan adalah hak dasar dari setiap warga negara untuk bisa menikmatinya. ”Ini sebagai bentuk perhatian kami dalam dunia pendidikan. Jangan sampai program yang dikatakan bagus, malah diselewengkan, terlebih merugikan masyarakat.
Kami siap menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang AKBP Agus Rohmat Sabtu (12/7) lalu. Pro-kontra pelaksanaan program jalur khusus dalam PPD 2008 Kota Semarang memancing aparat kepolisian turun tangan.
Polwiltabes Semarang telah menurunkan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna mempelajari ada dan tidaknya penyimpangan pelaksanaan program yang memperbolehkan sekolah negeri menarik sumbangan dari calon siswa. Sebagai langkah awal, penyidik Tipikor saat ini mengumpulkan informasi dari instansi terkait, terutama keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang perihal rujukan hukum pelaksanaan program jalur khusus.
”Langkah awal ini sekaligus sebagai antisipasi bila ada masyarakat yang dirugikan melapor ke kita. Tapi tanpa ada laporan, jika dalam proses pengumpulan informasi ditemukan ada bukti penyimpangan, kita akan menindaklanjuti ke proses hukum selanjutnya,” paparnya.
Salah satu acuan yang digunakan polisi dalam pengumpulan bahan keterangan adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan tersebut secara tegas menyatakan penerimaan yang diperoleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat pengeluaran.
Sementara itu, Pemkot Semarang menyandarkan pelaksanaan PPD 2008 dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan peraturan yang memberi prioritas calon siswa yang mampu memberi kontribusi besar dijabarkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/3294/2008 tentang Petunjuk Teknis PPD 2008. (Roes)
Penambang Sumur Tua Ledok
Tuntut 25 persen harga jual
Blora, Suara Rakyat,-
Para penambang tradisional sumur tua milik Pertamina yang berlokasi di Desa Ledok kecamatan Sambong, Selasa (29/07) lalu kembali mendatangi kantor DPRD Blora. Kedatangan puluhan penambang tersebut langsung diterima oleh sejumlah anggota dewan yang hadir saat itu.
Ketua Komisi B DPRD Blora, Indarjo didampingi Lilik Sugiyanto memimpin audensi tersebut. Beberapa anggota dewan lain dri komisi C, B, A juga ikut dalam audensi tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang komisi B itu, mencuat bahwa para penambang menginginkan agar harga jual minyak yang mereka tambang sebesar 25 persen dari harga BBM saat ini dan agar dikelola secara profesional.
"Kami para penambang sumur tua ingin agar dikelala dengan baik, termasuk harga beli pertamina minimal harus 25 persen dari harga BBM sekarang, kalau masih rendah terus, kami yang dirugikan, masak kami hanya dikasih biaya angkot dan angkat ini sangat tidak adail " ungkap Warsono warga ledok yang juga ketua BPD setempat.
Menanggapi keluhan tersebut Lilik Sugiyanto yang juga selaku ketua Pansus Migas mengakui akan melakukan lobi kepada Pertamina. serta akan meminta data-data tentang wilayah sumur yang aktif atau yang masuk ketegori open area (area terbuka) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Saat ini masih dalam pembentukan perda PT Blora Patragas Energi, kalau perda pembentukan sudah selesai diharapkan dapat memberikan jawaban semua atas permasalahan yang ada terkait penambangan sumur tua yang ada di wilayah kabupaten Blora," jelas Anggota F-PDIP ini.
Sementara Eny Widayanti yang mendampingi aksi tersebut mengharapkan agar kalau diperbolehkan para penambang desa ledok dapat membentuk wadah koperasi sehingga aktivitas penambang dapat lebih terjamin dan memiliki posisi tawar yang baik dan mengguntungkan.
Anggota Komisi C DPRD Agus Sridadi mengaku cukup kasihan terhadap penambang tersebut, sebab selama ini mereka hanya mendapat ongkos hanya biaya angkut dan biaya angkat. "Kalau hanya ongkos itu, apa yang didapat dari mereka," ungkapnya. (Gie)
Tuntut 25 persen harga jual
Blora, Suara Rakyat,-
Para penambang tradisional sumur tua milik Pertamina yang berlokasi di Desa Ledok kecamatan Sambong, Selasa (29/07) lalu kembali mendatangi kantor DPRD Blora. Kedatangan puluhan penambang tersebut langsung diterima oleh sejumlah anggota dewan yang hadir saat itu.
Ketua Komisi B DPRD Blora, Indarjo didampingi Lilik Sugiyanto memimpin audensi tersebut. Beberapa anggota dewan lain dri komisi C, B, A juga ikut dalam audensi tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang komisi B itu, mencuat bahwa para penambang menginginkan agar harga jual minyak yang mereka tambang sebesar 25 persen dari harga BBM saat ini dan agar dikelola secara profesional.
"Kami para penambang sumur tua ingin agar dikelala dengan baik, termasuk harga beli pertamina minimal harus 25 persen dari harga BBM sekarang, kalau masih rendah terus, kami yang dirugikan, masak kami hanya dikasih biaya angkot dan angkat ini sangat tidak adail " ungkap Warsono warga ledok yang juga ketua BPD setempat.
Menanggapi keluhan tersebut Lilik Sugiyanto yang juga selaku ketua Pansus Migas mengakui akan melakukan lobi kepada Pertamina. serta akan meminta data-data tentang wilayah sumur yang aktif atau yang masuk ketegori open area (area terbuka) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Saat ini masih dalam pembentukan perda PT Blora Patragas Energi, kalau perda pembentukan sudah selesai diharapkan dapat memberikan jawaban semua atas permasalahan yang ada terkait penambangan sumur tua yang ada di wilayah kabupaten Blora," jelas Anggota F-PDIP ini.
Sementara Eny Widayanti yang mendampingi aksi tersebut mengharapkan agar kalau diperbolehkan para penambang desa ledok dapat membentuk wadah koperasi sehingga aktivitas penambang dapat lebih terjamin dan memiliki posisi tawar yang baik dan mengguntungkan.
Anggota Komisi C DPRD Agus Sridadi mengaku cukup kasihan terhadap penambang tersebut, sebab selama ini mereka hanya mendapat ongkos hanya biaya angkut dan biaya angkat. "Kalau hanya ongkos itu, apa yang didapat dari mereka," ungkapnya. (Gie)
Jumat, 04 Juli 2008
SR 47 -Model MO Word- FOKUS
Fokus
SOTK dan Mutasi bulan Juli Terancam Gagal
Blora, Suara Rakyat.-
Pembahasan SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD pertengahan tahun lalu sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaan dalam pembahasanya..
Padahal sesuai Peraturan Pemerintah no 41tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diatur dalam Permendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, diberi batas waktu selambat-lambatnya 23 Juli 2008.
Menanggapi permasalahan tersebut beberapa elemen masyarakat bersikap pesimistif, bahwa SOTK beserta pengisian personil didalamnya akan dapat ditetapkan buli Juli ini.
Amin Faried misalnya, dirinya yakin dalam waktu yang tinggal hitungan minggu DPRD sulit mencapai waktu yang ditetapkan Perunndang-undangan tersebut.
Namun lanjut direktur BCC ini, apabila para wakil rakyat tersebut mau bekerja siang malam seperti saat akan dipinalty APBD lalu, SOTK beserta personilnya dapat diselesaikan.
“Bila mereka (Anggota Dewan-red) mau kerja lembur, saya yakin batas waktu yang ditetapkan pemerintah, dapat dilaksanakan”, kata Amin.
Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Blora, Haryono SD SE MM ketika ditemui SR mengatakan, bahwa sejak diberlakukanya UU Otonomi daerah memang daerah mempunyai kewenagan mengatur rumah tangganya sendiri.
Namun dalam kewenangan itu juga ada kewajiban khusus yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.
“Jadi jelas ada sanksi bila suatu daerah bila tidak mentaati peraturan yang telah digariskan pusat, misatnya tentang SOTK dan pengisian personilnya”, kata Haryono saat ditanya sanksi bila tanggal 23 Juli Blora belum menetapkan SOTK.
Lanjut Haryono, adapun sanksi dari pusat diantaranya berupa teguran kepada kepala daerah dan juga sanksi lainnya yang telah diatur perundang-undangan.
Untuk itu dirinya berharap agar para anggota dewan sesegera mungkin membahas SOTK sekaligus menetapkanya sebagai perda.
“Saya optimis anggota DPRD Blora sanggup menyelesaikan Perda SOTK tersebut karena pengajuan draf-nya sudah ada, disamping masih ada waktu tiga minggu lagi untuk penetapannya”, jelas Haryono yang juga mantan Wakil ketua DPRD Blora Rabu (2/7).
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya beberapa waktu lalu (pada SR edisi 42-red) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD, dirinya tetap mengutamakan penetapan SOTK dulu baru kemudian pengisian personil.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya. Kami yakin teman-teman dewan juga merespon apa yang kami inginkan”, tandas Yudhi. (Roes)
SOTK dan Mutasi bulan Juli Terancam Gagal
Blora, Suara Rakyat.-
Pembahasan SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD pertengahan tahun lalu sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaan dalam pembahasanya..
Padahal sesuai Peraturan Pemerintah no 41tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diatur dalam Permendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, diberi batas waktu selambat-lambatnya 23 Juli 2008.
Menanggapi permasalahan tersebut beberapa elemen masyarakat bersikap pesimistif, bahwa SOTK beserta pengisian personil didalamnya akan dapat ditetapkan buli Juli ini.
Amin Faried misalnya, dirinya yakin dalam waktu yang tinggal hitungan minggu DPRD sulit mencapai waktu yang ditetapkan Perunndang-undangan tersebut.
Namun lanjut direktur BCC ini, apabila para wakil rakyat tersebut mau bekerja siang malam seperti saat akan dipinalty APBD lalu, SOTK beserta personilnya dapat diselesaikan.
“Bila mereka (Anggota Dewan-red) mau kerja lembur, saya yakin batas waktu yang ditetapkan pemerintah, dapat dilaksanakan”, kata Amin.
Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Blora, Haryono SD SE MM ketika ditemui SR mengatakan, bahwa sejak diberlakukanya UU Otonomi daerah memang daerah mempunyai kewenagan mengatur rumah tangganya sendiri.
Namun dalam kewenangan itu juga ada kewajiban khusus yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.
“Jadi jelas ada sanksi bila suatu daerah bila tidak mentaati peraturan yang telah digariskan pusat, misatnya tentang SOTK dan pengisian personilnya”, kata Haryono saat ditanya sanksi bila tanggal 23 Juli Blora belum menetapkan SOTK.
Lanjut Haryono, adapun sanksi dari pusat diantaranya berupa teguran kepada kepala daerah dan juga sanksi lainnya yang telah diatur perundang-undangan.
Untuk itu dirinya berharap agar para anggota dewan sesegera mungkin membahas SOTK sekaligus menetapkanya sebagai perda.
“Saya optimis anggota DPRD Blora sanggup menyelesaikan Perda SOTK tersebut karena pengajuan draf-nya sudah ada, disamping masih ada waktu tiga minggu lagi untuk penetapannya”, jelas Haryono yang juga mantan Wakil ketua DPRD Blora Rabu (2/7).
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya beberapa waktu lalu (pada SR edisi 42-red) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD, dirinya tetap mengutamakan penetapan SOTK dulu baru kemudian pengisian personil.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya. Kami yakin teman-teman dewan juga merespon apa yang kami inginkan”, tandas Yudhi. (Roes)
HM.Warsit Spd SH MM
Saya minta Bupati, agar seluruh jajaran Setwan diganti
Blora, Suara Rakyat.-
“Saya sudah sering omong kamu, kalau saya sudah minta pak Yudhi (Bupati Blora-red) agar mengganti semua jajaran setwan, termasuk juga Sekwan”, kata Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd SH MM kepada SR Selasa lalu.
Alasan Warsit saat mengatakan itu sangat sederhana, yakni agar kerja jajaran setwan optimal disamping juga penyegaran lingkungan kerjanya.
“Setwan tugas utamanya menjalankan administrasi dilingkungan kerja kami (anggota DPRD-red), termasuk juga melayani yang kami inginkan”, jelas ketua PAC PDIP Menden ini.
Ketika ditanya kapan keinginannya dalam pelaksanaan mutasi dijajaran setwan, ketua DPRD Blora ini mengatakan sesegera mungkin.
“Nek iso cepet diganti yo soyo apik, Rasah negenteni SOTK ra popo”, tegas Warsit dengan logat jawanya. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
Saya minta Bupati, agar seluruh jajaran Setwan diganti
Blora, Suara Rakyat.-
“Saya sudah sering omong kamu, kalau saya sudah minta pak Yudhi (Bupati Blora-red) agar mengganti semua jajaran setwan, termasuk juga Sekwan”, kata Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd SH MM kepada SR Selasa lalu.
Alasan Warsit saat mengatakan itu sangat sederhana, yakni agar kerja jajaran setwan optimal disamping juga penyegaran lingkungan kerjanya.
“Setwan tugas utamanya menjalankan administrasi dilingkungan kerja kami (anggota DPRD-red), termasuk juga melayani yang kami inginkan”, jelas ketua PAC PDIP Menden ini.
Ketika ditanya kapan keinginannya dalam pelaksanaan mutasi dijajaran setwan, ketua DPRD Blora ini mengatakan sesegera mungkin.
“Nek iso cepet diganti yo soyo apik, Rasah negenteni SOTK ra popo”, tegas Warsit dengan logat jawanya. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
SR 47 -Model MO Word
Kunker Kurang Berpihak pada Kepentingan Rakyat
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya Program Kunjungan Kerja (Kunker) ternyata tidak luput perhatiannya oleh Ateng Sutarno Direktur LSM Wong Cilik Blora.
Aktifis ini menyebut Kunker yang dilakukan para wakil rakyat kurang tepat sasaran karena hasil dari kunker tersebut kurang bermanfaat bagi rakyat Blora.
Disisi lain Kunker para anggota dewan yang notabene-nya dibiayai oleh uang APBD, hasilnya tidak pernah diumumkan dan diketahui pada masyarakat.
“Seharusnya seusai Kunker mereka segera mengumumkan pada publik, apa hasil yang mereka peroleh dalam lawatan kerjanya, Sehingga uang yang dikeluarkan untuk mereka manfaat jelas”, kata Ateng.
Disisi lain Singgih Hartono anggota Komisi B DPRD Blora memprotes ketua komisinya Indarjo SH karena Kunker tanpa perencanaan sebelumnya.
''Ketua komisi harus bertanggung jawab. Masak mau kunker langsung jalan begitu saja,'' ujar Singgih minggu lalu.
Kunker yang asal jalan seperti itu, lanjut Singgih, sama dengan menghamburkan uang tanpa hasil. Sebab, karena tanpa tujuan yang jelas dia yakin tidak banyak manfaat yang akan didapat. Apalagi, tambah dia, sebelumnya tidak disebutkan sasaran dan tujuannya. Karena itu, dia menilai kunker seperti itu sebagai ngelencer saja.
''Uang anggaran kok hanya untuk membiayai orang jalan-jalan saja. Hal seperti itu harus dihentikan,'' tambahnya.
Singgih menyebut, kunker itu dilaksanakan empat hari. Tujuannya Kabupaten Demak, Kendal, Semarang, dan Kodya Semarang. Semua anggota komisi, kecuali dia, ikut dalam kunker tersebut. Mereka berangkat Selasa lalu dan baru pulang Jumat besok. Singgih tidak tahu pasti berapa jumlah dana yang digunakan.
''Biasanya, setiap anggota dewan mendapat uang saku Rp 1,2 juta per hari,'' katanya.
Anggota dewan yang dikenal vokal ini meminta anggota dewan lebih tahu diri, sehingga tidak menggunakan fasilitas negara dan uang anggaran untuk hal-hal yang tidak jelas. Setiap anggaran yang digunakan, kata dia, mestinya melalui pertanggungjawaban yang jelas.
''Jadi output dari setiap kegiatan itu ada. Karena itu harus direncakan dengan baik, jangan asal jalan,'' tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD yang membidangi anggaran dan keuangan, Indarjo SH saat dikonfirmasi membenarkan sedang melaksanakan kunker. Namun, dia menolak dikatakan kunker itu tidak terprogram. Menurut dia, sudah ada pembicaraan di tingkat komisi mengenai rencana kunker tersebut. ''Agendanya jelas, untuk belajar peningkatan PAD,'' katanya. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya Program Kunjungan Kerja (Kunker) ternyata tidak luput perhatiannya oleh Ateng Sutarno Direktur LSM Wong Cilik Blora.
Aktifis ini menyebut Kunker yang dilakukan para wakil rakyat kurang tepat sasaran karena hasil dari kunker tersebut kurang bermanfaat bagi rakyat Blora.
Disisi lain Kunker para anggota dewan yang notabene-nya dibiayai oleh uang APBD, hasilnya tidak pernah diumumkan dan diketahui pada masyarakat.
“Seharusnya seusai Kunker mereka segera mengumumkan pada publik, apa hasil yang mereka peroleh dalam lawatan kerjanya, Sehingga uang yang dikeluarkan untuk mereka manfaat jelas”, kata Ateng.
Disisi lain Singgih Hartono anggota Komisi B DPRD Blora memprotes ketua komisinya Indarjo SH karena Kunker tanpa perencanaan sebelumnya.
''Ketua komisi harus bertanggung jawab. Masak mau kunker langsung jalan begitu saja,'' ujar Singgih minggu lalu.
Kunker yang asal jalan seperti itu, lanjut Singgih, sama dengan menghamburkan uang tanpa hasil. Sebab, karena tanpa tujuan yang jelas dia yakin tidak banyak manfaat yang akan didapat. Apalagi, tambah dia, sebelumnya tidak disebutkan sasaran dan tujuannya. Karena itu, dia menilai kunker seperti itu sebagai ngelencer saja.
''Uang anggaran kok hanya untuk membiayai orang jalan-jalan saja. Hal seperti itu harus dihentikan,'' tambahnya.
Singgih menyebut, kunker itu dilaksanakan empat hari. Tujuannya Kabupaten Demak, Kendal, Semarang, dan Kodya Semarang. Semua anggota komisi, kecuali dia, ikut dalam kunker tersebut. Mereka berangkat Selasa lalu dan baru pulang Jumat besok. Singgih tidak tahu pasti berapa jumlah dana yang digunakan.
''Biasanya, setiap anggota dewan mendapat uang saku Rp 1,2 juta per hari,'' katanya.
Anggota dewan yang dikenal vokal ini meminta anggota dewan lebih tahu diri, sehingga tidak menggunakan fasilitas negara dan uang anggaran untuk hal-hal yang tidak jelas. Setiap anggaran yang digunakan, kata dia, mestinya melalui pertanggungjawaban yang jelas.
''Jadi output dari setiap kegiatan itu ada. Karena itu harus direncakan dengan baik, jangan asal jalan,'' tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD yang membidangi anggaran dan keuangan, Indarjo SH saat dikonfirmasi membenarkan sedang melaksanakan kunker. Namun, dia menolak dikatakan kunker itu tidak terprogram. Menurut dia, sudah ada pembicaraan di tingkat komisi mengenai rencana kunker tersebut. ''Agendanya jelas, untuk belajar peningkatan PAD,'' katanya. (Roes)
Sekitar 56 Kasek Segera Diisi
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya formasi jabatan Kepala Sekolah (Kasek) yang kosong, mulai banyak diperbincangan dikalangan para guru. Hal ini mengingat akan mulainya tahun ajaran baru 2008-2009.
Dari data yang didapat SR sebanyak kurang lebih 56 Kasek se kabupaten Blora terdiri 6 Kasek SMP dan 50 kasek SD masih kosong, karena kasek yang lama pensiun dan ada yang meninggal dunia.
“Sekarang saatnya pak Bupati segera mengisi jabatan Kasek yang telah lama kosong, mumpung tahun ajaran baru belum berjalan. Dengan demikian Kasek baru dapat melaksanakan tugasnya sekaligus jelas tanggung-jawabnya”, kata seorang Kasek SD yang enggan disebut namanya.
Alasan lain menurut kasek tersebut, bila dalam tahun ajaran baru sekolah tersebut diisi Kasek secara difinitif maka akan mudah membawa arah kebijaksanaan sekolahnya.
“Dengan diisinya Kasek, Kebijaksanaan sekolah jelas akan terarah, sehingga proses belajar dan mengajar di sekolahnya tidak terganggu”, tandasnya.
Sementara menanggapi itu, Bupati Blora Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM berjanji akan segera melakukan koordinasi kedalam untuk melakukan pengisiannya.
“Insya’Allah akan segera saya koordinasikan”, jawabnya singkat Minggu (29/6) lalu.
Namun ketika Yudhi ditanya kapan pelaksanaan pengisian formasi kepala sekolah tersebut, dia hanya menjawab dalam waktu singkat.
Bahkan saat dikejar pertanyaan SR, apakah akan dilakukan bulan Juli 2008, Bupati Blora yang terkenal komunikatif inipun tidak membantah.
“Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ini, dan yang penting kami usahakan sesegera mungkin”, jawab Yudhi secara diplomartis. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Banyaknya formasi jabatan Kepala Sekolah (Kasek) yang kosong, mulai banyak diperbincangan dikalangan para guru. Hal ini mengingat akan mulainya tahun ajaran baru 2008-2009.
Dari data yang didapat SR sebanyak kurang lebih 56 Kasek se kabupaten Blora terdiri 6 Kasek SMP dan 50 kasek SD masih kosong, karena kasek yang lama pensiun dan ada yang meninggal dunia.
“Sekarang saatnya pak Bupati segera mengisi jabatan Kasek yang telah lama kosong, mumpung tahun ajaran baru belum berjalan. Dengan demikian Kasek baru dapat melaksanakan tugasnya sekaligus jelas tanggung-jawabnya”, kata seorang Kasek SD yang enggan disebut namanya.
Alasan lain menurut kasek tersebut, bila dalam tahun ajaran baru sekolah tersebut diisi Kasek secara difinitif maka akan mudah membawa arah kebijaksanaan sekolahnya.
“Dengan diisinya Kasek, Kebijaksanaan sekolah jelas akan terarah, sehingga proses belajar dan mengajar di sekolahnya tidak terganggu”, tandasnya.
Sementara menanggapi itu, Bupati Blora Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM berjanji akan segera melakukan koordinasi kedalam untuk melakukan pengisiannya.
“Insya’Allah akan segera saya koordinasikan”, jawabnya singkat Minggu (29/6) lalu.
Namun ketika Yudhi ditanya kapan pelaksanaan pengisian formasi kepala sekolah tersebut, dia hanya menjawab dalam waktu singkat.
Bahkan saat dikejar pertanyaan SR, apakah akan dilakukan bulan Juli 2008, Bupati Blora yang terkenal komunikatif inipun tidak membantah.
“Tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ini, dan yang penting kami usahakan sesegera mungkin”, jawab Yudhi secara diplomartis. (Roes)
NEM tertinggi SD Milik Siswa Blora, SMP dikuasai Cepu
Blora, Suara Rakyat.-
Hasil akhir ujian nasional memunculkan kejutan tersediri pada tahun ajaran 2007-2008 ini. Tidak seperti tahun sebelumnya, SMP unggulan rata-rata menguasai perolehan NEM tertinggi tingkat kabupaten Blora. Disisi lain untuk tingkat SD tidak ada perubahan yang cukup segnifikan.
Untuk Sekolah Dasar, yang diprediksi beberapa Guru bahawa siswa SD Kedung Jenar 1 akan unggul lagi seperti tahun sebelumnya, akhirnya memang terbukti.
“Kami telah memprediksi murid kami akan raih NEM tertinggi kota Blora seperti tahun lalu, akhirnya terbukti. Bahkan tahun ini 2 siswa kami peraih nilai tertinggi se kabupaten Blora”, kata Sukarmi kepala SD kedung jenar 1 Blora itu Rabu (25/6) .
Pencapaian tiga besar NEM tertinggi untuk kabupaten Blora, dua diantaranya memang diraih siswa SD Kedung Jenar 1 Blora. Kedua siswa tersebut yakni Andy Novendra Kharisma dan Erna Setyana masing-masing dengan nilai 27,95 dan 27,90. Sedang peringkat tiga di raih Cindi Ika Nurweni siswi SD Pilang 1 Randublatung dengan nilai 27,76.
“Perolehan peringkat Andy dan Erna tersebut berdasarkan dari 15.117 siswa SD sekabupaten Blora yang ikut Ujian Nasional, dan dengan prosentase kelulusan 98,2 %”, ungkap Sukarmi.
Sementara itu ditingkat SMP dari data yang diperoleh SR, justru 2 siswa Cepu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam perolehan NEM tertinggi. Kedua siswa tersebut Arya Widyatmoko dari SMPN 2 Cepu dan Fanny Lestiana SMP Katolik Cepu, masing dengan nilai 36,85 dan 36,70. Sedang peringkat 3 dicapai dengan nilai 36,50 oleh Sri Muryati siswi SMPN 1 Kedungtuban.
Prestasi yang cukup membanggakan di tingkat SMP adalah pencapaian nilai mutlak 10 bidang studi Matematika, yang diraih oleh 7 Siswa di kabupaten Blora. Empat diantaranya diraih siswa SMPN 1 Blora, sedang 3 lainya siswa SMPN 1 Bogorejo, SMPN 1 Kedungtuban dan SMPN 1 Ngawen. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Hasil akhir ujian nasional memunculkan kejutan tersediri pada tahun ajaran 2007-2008 ini. Tidak seperti tahun sebelumnya, SMP unggulan rata-rata menguasai perolehan NEM tertinggi tingkat kabupaten Blora. Disisi lain untuk tingkat SD tidak ada perubahan yang cukup segnifikan.
Untuk Sekolah Dasar, yang diprediksi beberapa Guru bahawa siswa SD Kedung Jenar 1 akan unggul lagi seperti tahun sebelumnya, akhirnya memang terbukti.
“Kami telah memprediksi murid kami akan raih NEM tertinggi kota Blora seperti tahun lalu, akhirnya terbukti. Bahkan tahun ini 2 siswa kami peraih nilai tertinggi se kabupaten Blora”, kata Sukarmi kepala SD kedung jenar 1 Blora itu Rabu (25/6) .Pencapaian tiga besar NEM tertinggi untuk kabupaten Blora, dua diantaranya memang diraih siswa SD Kedung Jenar 1 Blora. Kedua siswa tersebut yakni Andy Novendra Kharisma dan Erna Setyana masing-masing dengan nilai 27,95 dan 27,90. Sedang peringkat tiga di raih Cindi Ika Nurweni siswi SD Pilang 1 Randublatung dengan nilai 27,76.
“Perolehan peringkat Andy dan Erna tersebut berdasarkan dari 15.117 siswa SD sekabupaten Blora yang ikut Ujian Nasional, dan dengan prosentase kelulusan 98,2 %”, ungkap Sukarmi.
Sementara itu ditingkat SMP dari data yang diperoleh SR, justru 2 siswa Cepu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam perolehan NEM tertinggi. Kedua siswa tersebut Arya Widyatmoko dari SMPN 2 Cepu dan Fanny Lestiana SMP Katolik Cepu, masing dengan nilai 36,85 dan 36,70. Sedang peringkat 3 dicapai dengan nilai 36,50 oleh Sri Muryati siswi SMPN 1 Kedungtuban.
Prestasi yang cukup membanggakan di tingkat SMP adalah pencapaian nilai mutlak 10 bidang studi Matematika, yang diraih oleh 7 Siswa di kabupaten Blora. Empat diantaranya diraih siswa SMPN 1 Blora, sedang 3 lainya siswa SMPN 1 Bogorejo, SMPN 1 Kedungtuban dan SMPN 1 Ngawen. (Roes)
Yudhi Penuhi Janji Tunjangan Perangkat Desa cair Sebelum Pilgub
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM memang layak diberi nilai plus dalam menjal
ankan pemerintahan di kabupaten Blora.
Seperti janjinya dihadapan ratusan perangkat desa pertengahan bulan Juni lalu, akan merealisasi tunjangan kurang hasil bagi kades dan perangkatnya sebelum Pilgub ternyata terbukti.
Pernyataan yang berupa janji tersebut dikemukakan bupati saat memberikan sambutan sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Gedung Sasana Bakti.
Menurut ketua Perangkat “Bodronoyo” kecamatan kota Blora Sutarji, tunjangan kurang hasil diterima anggotanya per tanggal 21 Juni 2008 lalu. Pembayaran tunjangan ini merupakan pembayaran untuk enam bulan.
“Kami telah menerima tunjangan sehari sebelum pelaksanaan Pilgub, kami atas nama seluruh anggota paguyuban Bodronoyo mengucapkan terimakasih pada pak Yudhi yang telah menepati janjinya”, kata Sutarji yang juga kamituwo desa Kamolan ini.
Jumlahnya mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut diputuskan oleh DPRD, setelah sebelumnya Pemkab Blora mengusulkannya dalam APBD 2008. Untuk Kades, besarnya tunjangan kurang hasil adalah Rp 400.000/bulan, Sekretaris desa Rp 350.000, Kamituwo Rp 300.000, Bayan, Petengan dan Modin Rp 250.000.
Di tahun sebelumnya tunjangan kurang hasil yang diterima perangkat desa per bulan antara lain kamituwo, bayan, petengan dan mudin mendapat Rp 125 ribu/bulan. Sedangkan sekdes dan kades mendapat Rp 150 ribu dan Rp 175 ribu.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Blora, Winarno mengharapkan dengan kenaikan nominal tunjangan kurang hasil tersebut diharapkan kinerja para perangkat desa semakin meningkat.
”Begitu dananya cair, kami langsung memberikannya kepada yang berhak menerima, dan saat sudah terbayarkan semua” tegasnya, Rabu (25/6) lalu.(Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM memang layak diberi nilai plus dalam menjal
ankan pemerintahan di kabupaten Blora.Seperti janjinya dihadapan ratusan perangkat desa pertengahan bulan Juni lalu, akan merealisasi tunjangan kurang hasil bagi kades dan perangkatnya sebelum Pilgub ternyata terbukti.
Pernyataan yang berupa janji tersebut dikemukakan bupati saat memberikan sambutan sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Gedung Sasana Bakti.
Menurut ketua Perangkat “Bodronoyo” kecamatan kota Blora Sutarji, tunjangan kurang hasil diterima anggotanya per tanggal 21 Juni 2008 lalu. Pembayaran tunjangan ini merupakan pembayaran untuk enam bulan.
“Kami telah menerima tunjangan sehari sebelum pelaksanaan Pilgub, kami atas nama seluruh anggota paguyuban Bodronoyo mengucapkan terimakasih pada pak Yudhi yang telah menepati janjinya”, kata Sutarji yang juga kamituwo desa Kamolan ini.
Jumlahnya mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut diputuskan oleh DPRD, setelah sebelumnya Pemkab Blora mengusulkannya dalam APBD 2008. Untuk Kades, besarnya tunjangan kurang hasil adalah Rp 400.000/bulan, Sekretaris desa Rp 350.000, Kamituwo Rp 300.000, Bayan, Petengan dan Modin Rp 250.000.
Di tahun sebelumnya tunjangan kurang hasil yang diterima perangkat desa per bulan antara lain kamituwo, bayan, petengan dan mudin mendapat Rp 125 ribu/bulan. Sedangkan sekdes dan kades mendapat Rp 150 ribu dan Rp 175 ribu.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Blora, Winarno mengharapkan dengan kenaikan nominal tunjangan kurang hasil tersebut diharapkan kinerja para perangkat desa semakin meningkat.
”Begitu dananya cair, kami langsung memberikannya kepada yang berhak menerima, dan saat sudah terbayarkan semua” tegasnya, Rabu (25/6) lalu.(Roes)
Golput Incaran Partai
Semarang,Suara Rakyat.-
Respon terhadap tingginya angka golput (tak mencoblos surat suara) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 22 Juni lalu mulai tampak. Sejumlah partai politik menyatakan diri akan berusaha menjaring potensi pemilih itu untuk ikut berpesta demokrasi.
Berdasarkan perhitungan cepat dari Lingkaran Survei Indonesia, pemilih yang tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara diprediksi berjumlah 45,31 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 25.861.234 orang. Dengan demikian jumlah golput diperkirakan sekitar 11.717.725 orang.
Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan suara pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dinyatakan sebagai pemenang. Jika dihitung dari jumlah suara yang sah, calon PDIP ini memang mendapatkan 44,42 persen suara. Namun jika dihitung berdasarkan total DPT, hanya sekitar 6.283.087 orang (24,29 persen) yang memilih mereka.
Banyaknya pemilih golput ini sepertinya menjadi incaran partai-partai dalam pemilu 2009 mendatang. Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko mengaku telah memerintahkan kader PDIP untuk benar-benar memperhatikan besarnya jumlah golput ini.
"Partai harus bisa meyakinkan masyarakat agar tidak menjadi golput lagi dalam pemilu 2009," tutur Murdoko kepada wartawan Selasa (24/6) lalu..
Ia juga menjelaskan, PDIP jauh-jauh hari sudah memprediksi bahwa angka golput cukup tinggi. Hanya saja, kenyataan di lapangan, jumlahnya lebih tinggi dari prediksi partai yaitu sebesar 35 sampai 40 persen.
"Kader PDIP harus mau turun ke bawah untuk menggarap suara golput ini agar bisa mendongkrak suara PDIP dalam pemilu 2009," jelas ketua tim sukses Bibit-Rustri ini.
Cagub yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng Bambang Sadono juga kaget dengan besarnya angka golput dalam pilgub Jateng. "Angka golputnya luar biasa ini. Jangan-jangan ini tertinggi di pemilihan gubernur," tuturnya.
Ia memperkirakan tingginya angka golput ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Jateng dan pemerintah. Selain itu, dari pihak peserta pilgub juga tidak berhasil memotivasi masyarakat untuk mau datang ke TPS.
"Kita sepertinya juga butuh kerja keras untuk memotivasi masyarakat untuk mau memilih di pemilu 2009," jelasnya.
Sementara itu, cawagub dari PKB Kholiq Arif meminta kepada seluruh fungsionaris dan kader partai untuk tidak larut dalam kekalahan pada pemilihan gubernur.
"Kita harus belajar dari kekalahan ini. Sebaliknya, kita akan terus berkonsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota," kata Kholiq yang juga pengurus Dewan Syuro PKB Jateng ini.
Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Fitriyah membantah tudingan bahwa tingginya angka golput merupakan cermin gagalnya sosialisasi (kinerja) KPU. Ia mengatakan golput yang mencapai 45 persen memang tidak dipredikisi sebelamnya, namun itu bukan berarti lantas menjadi tanggungjawab KPU Jateng.
Menurutnya, masyarakat memilih golput karena beberapa hal. Bisa saja yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Jateng atau memang pemilih sudah apatis dengan semua calon. Ia mengindikasikan adanya sinyalemen bahwa kelima pasangan calgub-cawagub mungkin tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka malas memilih.
Namun diperkirakan juga tingginya angka golput karena kesalahan data calon pemilih. Terbukti banyak warga yang tidak memberikan suaranya di TPS karena tidak menerima kartu pemilih (terdata) dan surat undangan ke TPS. (Roes)
Semarang,Suara Rakyat.-
Respon terhadap tingginya angka golput (tak mencoblos surat suara) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 22 Juni lalu mulai tampak. Sejumlah partai politik menyatakan diri akan berusaha menjaring potensi pemilih itu untuk ikut berpesta demokrasi.
Berdasarkan perhitungan cepat dari Lingkaran Survei Indonesia, pemilih yang tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara diprediksi berjumlah 45,31 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 25.861.234 orang. Dengan demikian jumlah golput diperkirakan sekitar 11.717.725 orang.
Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan suara pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dinyatakan sebagai pemenang. Jika dihitung dari jumlah suara yang sah, calon PDIP ini memang mendapatkan 44,42 persen suara. Namun jika dihitung berdasarkan total DPT, hanya sekitar 6.283.087 orang (24,29 persen) yang memilih mereka.
Banyaknya pemilih golput ini sepertinya menjadi incaran partai-partai dalam pemilu 2009 mendatang. Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko mengaku telah memerintahkan kader PDIP untuk benar-benar memperhatikan besarnya jumlah golput ini.
"Partai harus bisa meyakinkan masyarakat agar tidak menjadi golput lagi dalam pemilu 2009," tutur Murdoko kepada wartawan Selasa (24/6) lalu..
Ia juga menjelaskan, PDIP jauh-jauh hari sudah memprediksi bahwa angka golput cukup tinggi. Hanya saja, kenyataan di lapangan, jumlahnya lebih tinggi dari prediksi partai yaitu sebesar 35 sampai 40 persen.
"Kader PDIP harus mau turun ke bawah untuk menggarap suara golput ini agar bisa mendongkrak suara PDIP dalam pemilu 2009," jelas ketua tim sukses Bibit-Rustri ini.
Cagub yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng Bambang Sadono juga kaget dengan besarnya angka golput dalam pilgub Jateng. "Angka golputnya luar biasa ini. Jangan-jangan ini tertinggi di pemilihan gubernur," tuturnya.
Ia memperkirakan tingginya angka golput ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Jateng dan pemerintah. Selain itu, dari pihak peserta pilgub juga tidak berhasil memotivasi masyarakat untuk mau datang ke TPS.
"Kita sepertinya juga butuh kerja keras untuk memotivasi masyarakat untuk mau memilih di pemilu 2009," jelasnya.
Sementara itu, cawagub dari PKB Kholiq Arif meminta kepada seluruh fungsionaris dan kader partai untuk tidak larut dalam kekalahan pada pemilihan gubernur.
"Kita harus belajar dari kekalahan ini. Sebaliknya, kita akan terus berkonsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota," kata Kholiq yang juga pengurus Dewan Syuro PKB Jateng ini.
Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Fitriyah membantah tudingan bahwa tingginya angka golput merupakan cermin gagalnya sosialisasi (kinerja) KPU. Ia mengatakan golput yang mencapai 45 persen memang tidak dipredikisi sebelamnya, namun itu bukan berarti lantas menjadi tanggungjawab KPU Jateng.
Menurutnya, masyarakat memilih golput karena beberapa hal. Bisa saja yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Jateng atau memang pemilih sudah apatis dengan semua calon. Ia mengindikasikan adanya sinyalemen bahwa kelima pasangan calgub-cawagub mungkin tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka malas memilih.
Namun diperkirakan juga tingginya angka golput karena kesalahan data calon pemilih. Terbukti banyak warga yang tidak memberikan suaranya di TPS karena tidak menerima kartu pemilih (terdata) dan surat undangan ke TPS. (Roes)
Klenceran
Jati Dhenok Obyak Wisata terbaru
Randublatung, Suara Rakyat.-
Menurut ADM Perhutani Randublatung Ir Priyanto, kawasan hutan di sekitar jati dhenok sudah beberapa saat dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung.
Peluang lingkungan disekitar jati dhenok untuk dijual sebagai objek wisata sangat besar. Di samping usianya yang tiga abad lebih, juga tekstur pohonnya menawan.
Sekda Ir H Bambang Sulistya menyatakan sangat mendukung tekad itu. ”Tekad itu sangat efektif sebagai upaya untuk mengembalikan cap Blora sebagai Kota Jati. Ini momentum penting untuk membangkitkan seluruh elemen masyarakat di Blora,” tandasnya.
”Blora kuta jati, ayo tro dho makarti”, begitu Sekda Bambang berpantun dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan potensi kayu jati sebagai wahana untuk membangkitkan semangat seluruh warga untuk bekerja. Saat ini telah dipersiapkan puluhan ribu pohon jati untuk merealisasi kegiatan menaman jati serentak saat Blora merayakan HUTnya Desember mendatang.(Roes)
90.211 kartu BLT Blora dibagikan
Blora, Suara Rakyat.-
BPS dan Kantor Pos Blora mulai melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT),Senin (23/6) lalu.
Langkah ini dilakukan seiring turunnya kartu penerima BLT.Jumlah yang diterima sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Blora sebanyak 90.211 kartu.
BLT rencananya akan dibagikan mulai pekan kedua Juli. Untuk tahun ini, BLT akan dibagikan selama dua tahap.Tahap pertama, BLT yang dibagikan sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juni, Juli dan Agustus.
Sedang tahap kedua, terhitung sejak September– Desember, tiap RTS akan langsung menerima Rp400.000. ”Ini baru saja kita koordinasikan dengan para camat. Rencannya, verifikasi akan kita lakukan awal Juli. Setelah itu baru BLT dibagi,” kata. Kepala BPS Blora Muhammad Musa.(Roes)
Gedung Laborat Senilai Rp.375 Juta Diresmikan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Gedung dua lantai di SMAN 1 Blora dengan menghabiskan biaya Rp.375 juta, yang didapat dari bantuan ILUSA, APBD II Blora dan iuran orang tua siswa Rabu siang (18/6) diresmikan langsung oleh bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM.
Sebelumnya pagi harinya secara adat didahului tumpengan yang dipimpin langsung ketua Komite Sekolah SMAN 1 Blora, HM Kusnanto SH.
Yudhi berharap dengan dibangunnya gedung laborat Bahasa dan Komputer ini, dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan para siswa. (Roes)
Jati Dhenok Obyak Wisata terbaru
Randublatung, Suara Rakyat.-
Menurut ADM Perhutani Randublatung Ir Priyanto, kawasan hutan di sekitar jati dhenok sudah beberapa saat dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung.
Peluang lingkungan disekitar jati dhenok untuk dijual sebagai objek wisata sangat besar. Di samping usianya yang tiga abad lebih, juga tekstur pohonnya menawan.
Sekda Ir H Bambang Sulistya menyatakan sangat mendukung tekad itu. ”Tekad itu sangat efektif sebagai upaya untuk mengembalikan cap Blora sebagai Kota Jati. Ini momentum penting untuk membangkitkan seluruh elemen masyarakat di Blora,” tandasnya.
”Blora kuta jati, ayo tro dho makarti”, begitu Sekda Bambang berpantun dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan potensi kayu jati sebagai wahana untuk membangkitkan semangat seluruh warga untuk bekerja. Saat ini telah dipersiapkan puluhan ribu pohon jati untuk merealisasi kegiatan menaman jati serentak saat Blora merayakan HUTnya Desember mendatang.(Roes)
90.211 kartu BLT Blora dibagikan
Blora, Suara Rakyat.-
BPS dan Kantor Pos Blora mulai melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT),Senin (23/6) lalu.
Langkah ini dilakukan seiring turunnya kartu penerima BLT.Jumlah yang diterima sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Blora sebanyak 90.211 kartu.
BLT rencananya akan dibagikan mulai pekan kedua Juli. Untuk tahun ini, BLT akan dibagikan selama dua tahap.Tahap pertama, BLT yang dibagikan sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juni, Juli dan Agustus.
Sedang tahap kedua, terhitung sejak September– Desember, tiap RTS akan langsung menerima Rp400.000. ”Ini baru saja kita koordinasikan dengan para camat. Rencannya, verifikasi akan kita lakukan awal Juli. Setelah itu baru BLT dibagi,” kata. Kepala BPS Blora Muhammad Musa.(Roes)
Gedung Laborat Senilai Rp.375 Juta Diresmikan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Gedung dua lantai di SMAN 1 Blora dengan menghabiskan biaya Rp.375 juta, yang didapat dari bantuan ILUSA, APBD II Blora dan iuran orang tua siswa Rabu siang (18/6) diresmikan langsung oleh bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM.
Sebelumnya pagi harinya secara adat didahului tumpengan yang dipimpin langsung ketua Komite Sekolah SMAN 1 Blora, HM Kusnanto SH.
Yudhi berharap dengan dibangunnya gedung laborat Bahasa dan Komputer ini, dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan para siswa. (Roes)
Dari Redaksi
Dunia Pendidikan Ladang Bisnis di Blora ???
Jelang tahun ajaran baru, seperti biasa para orang tua sibuk mencarikan sekolah yang terbaik bagi pendidikan anaknya.
Setelah diterima di sekolah yang ditujunya, dipastikan orang tua anak selalu memenuhi apa yang diwajibkan dan dibebankan pada anaknya. Termasuk juga kewajiban pembelian buku pelajaran, yang kadang dibisniskan oleh oknum guru disekolah itu.
Hal inilah yang memacu munculnya persoalan praktik bisnis di dunia pendidikan, khususnya pengadaan buku pendamping bagi siswa yaitu lembar kerja siswa (LKS).
Jauh sebelum persoalan ini bergulir, keluhan orangtua siswa tentang ”kewajiban” membeli LKS bagi anaknya sudah muncul. Buku yang semula hanya pendukung dan tidak wajib dibeli, kemudian berganti label menjadi wajib dibeli.
Bisa melalui pemotongan langsung melalui tabungan siswa hingga mengondisikan siswa mau tidak mau harus membeli LKS untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Modusnya bisa dengan menggunakan LKS sebagai acuan ulangan maupun pekerjaan rumah (PR).
Harga LKS mungkin relatif tidak mahal, hanya berkisar Rp 4.000-Rp 5.000 per LKS per mata pelajaran.
Relatif dalam hal ini tergantung dari kacamata mana kita melihat, orangtua siswa dari kalangan menengah ke atas atau orangtua siswa yang warga miskin. Jangan menutup mata bahwa jumlah siswa miskin di Blora saat ini mencapai angka ratusan bahkan ribuan anak.
Pemimpin daerah melalui kepala dinas Diknas hendaknya segera merencanakan realisasi beasiswa pelayanan pendidikan (BPP). Artinya, banyak orangtua siswa di luar sana yang berada pada posisi sulit dan terpaksa membeli buku pendamping ini.
Seharusnya jauh-jauh hari, Masyarakat yang Peduli Pendidikan di Blora segeralah menangkap persoalan ini dengan merumuskan pengaturan penggunaan LKS ini dalam Raperda Pendidikan.
Ironisnya, tak terbantahkan lagi, dari situasi sulit yang dihadapi orangtua siswa, dimungkinkan oknum guru hingga pejabat Dinas menuai untung.
Oknum Guru dalam hal ini mendapatkan untung dengan menjadi penyusun materi dan praktik pengondisian siswa menggunakan LKS tertentu.
Sementara keuntungan yang dituai pejabat bahkan jauh lebih besar. Apalagi dengan kewenangannya untuk ”mengarahkan” sekolah-sekolah agar menggunakan LKS produksi mereka.
Banyak guru menyuarakan bahwa LKS penting bagi penunjang KBM. Namun persoalannya di sini bukan penting atau tidaknya LKS.
Kami sepakat latihan soal akan mendukung prestasi siswa. Tetapi kami tidak sepakat bila kemudian oknum guru dan pejabat bisa seenaknya meraup untung dengan menjadikan orangtua dan siswa sebagai obyek penderita. Itu logika jawaban bila para orang tua ketika dimintai tanggapannya terkait ini.
Mempersoalkan apakah orang berbisnis LKS itu salah, memang hal itu tidak salah. Namun menjadi salah saat ada upaya ”pemaksaan” dengan merugikan pihak tertentu sebagai korban.
Ingat, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masuk dalam unsur korupsi.
Sayangnya, jika persoalan ini sudah menjadi borok karena sudah berlangsung sekian lama.
Harapan penulis segeralah Bupati Blora beserta DPRD memberlakukan aturan tentang kewajiban pembelian buku pelajaran. Khususnya pada siswa yang tidak mampu, misalnya dengan memberikan buku gratis pada mereka.
Penulis sangat yakin Bupati Blora yang dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan peduli rakyatnya, pasti memikirkan dan akan berpihak pada kebutuhan warganya.
Sehingga kalimat yang dimunculkan leluhur Blora yakni “Bathok Bolu Isi Madu” yang sekarang ini terbukti dengan segera beroperasinya Blok Cepu, betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Blora. (Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto)
Dunia Pendidikan Ladang Bisnis di Blora ???
Jelang tahun ajaran baru, seperti biasa para orang tua sibuk mencarikan sekolah yang terbaik bagi pendidikan anaknya.
Setelah diterima di sekolah yang ditujunya, dipastikan orang tua anak selalu memenuhi apa yang diwajibkan dan dibebankan pada anaknya. Termasuk juga kewajiban pembelian buku pelajaran, yang kadang dibisniskan oleh oknum guru disekolah itu.
Hal inilah yang memacu munculnya persoalan praktik bisnis di dunia pendidikan, khususnya pengadaan buku pendamping bagi siswa yaitu lembar kerja siswa (LKS).
Jauh sebelum persoalan ini bergulir, keluhan orangtua siswa tentang ”kewajiban” membeli LKS bagi anaknya sudah muncul. Buku yang semula hanya pendukung dan tidak wajib dibeli, kemudian berganti label menjadi wajib dibeli.
Bisa melalui pemotongan langsung melalui tabungan siswa hingga mengondisikan siswa mau tidak mau harus membeli LKS untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Modusnya bisa dengan menggunakan LKS sebagai acuan ulangan maupun pekerjaan rumah (PR).
Harga LKS mungkin relatif tidak mahal, hanya berkisar Rp 4.000-Rp 5.000 per LKS per mata pelajaran.
Relatif dalam hal ini tergantung dari kacamata mana kita melihat, orangtua siswa dari kalangan menengah ke atas atau orangtua siswa yang warga miskin. Jangan menutup mata bahwa jumlah siswa miskin di Blora saat ini mencapai angka ratusan bahkan ribuan anak.
Pemimpin daerah melalui kepala dinas Diknas hendaknya segera merencanakan realisasi beasiswa pelayanan pendidikan (BPP). Artinya, banyak orangtua siswa di luar sana yang berada pada posisi sulit dan terpaksa membeli buku pendamping ini.
Seharusnya jauh-jauh hari, Masyarakat yang Peduli Pendidikan di Blora segeralah menangkap persoalan ini dengan merumuskan pengaturan penggunaan LKS ini dalam Raperda Pendidikan.
Ironisnya, tak terbantahkan lagi, dari situasi sulit yang dihadapi orangtua siswa, dimungkinkan oknum guru hingga pejabat Dinas menuai untung.
Oknum Guru dalam hal ini mendapatkan untung dengan menjadi penyusun materi dan praktik pengondisian siswa menggunakan LKS tertentu.
Sementara keuntungan yang dituai pejabat bahkan jauh lebih besar. Apalagi dengan kewenangannya untuk ”mengarahkan” sekolah-sekolah agar menggunakan LKS produksi mereka.
Banyak guru menyuarakan bahwa LKS penting bagi penunjang KBM. Namun persoalannya di sini bukan penting atau tidaknya LKS.
Kami sepakat latihan soal akan mendukung prestasi siswa. Tetapi kami tidak sepakat bila kemudian oknum guru dan pejabat bisa seenaknya meraup untung dengan menjadikan orangtua dan siswa sebagai obyek penderita. Itu logika jawaban bila para orang tua ketika dimintai tanggapannya terkait ini.
Mempersoalkan apakah orang berbisnis LKS itu salah, memang hal itu tidak salah. Namun menjadi salah saat ada upaya ”pemaksaan” dengan merugikan pihak tertentu sebagai korban.
Ingat, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masuk dalam unsur korupsi.
Sayangnya, jika persoalan ini sudah menjadi borok karena sudah berlangsung sekian lama.
Harapan penulis segeralah Bupati Blora beserta DPRD memberlakukan aturan tentang kewajiban pembelian buku pelajaran. Khususnya pada siswa yang tidak mampu, misalnya dengan memberikan buku gratis pada mereka.
Penulis sangat yakin Bupati Blora yang dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan peduli rakyatnya, pasti memikirkan dan akan berpihak pada kebutuhan warganya.
Sehingga kalimat yang dimunculkan leluhur Blora yakni “Bathok Bolu Isi Madu” yang sekarang ini terbukti dengan segera beroperasinya Blok Cepu, betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Blora. (Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto)
Blora Pecahkan Lima Rekor MURI
Blora, Suara Rakyat.-
Dalam waktu sehari, Kabupaten Blora cetak rekor fantastik, lima buah karya baru yang tercatat Museum Rekor dunia Indonesia (Muri).
Masuknya lima karya tersebut menambah panjang daftar rekor yang pernah ditorehkan sebelumnya. Lima rekor yang dipecahkan Blora adalah parikan yang dilakukan oleh 1.100 warga dari tiga kecamatan. Muri menilai parikan (berbalas pantun dalam bahasa Jawa) ini unik karena selain jumlah pesertanya banyak, aksi ini juga dilakukan oleh ribuan warga yang sebelumnya dinyatakan buta aksara.
Kemudian rekor sepeda raksasa,Naik sepeda nyunggi enam kendi dan pohon jati tertua serta pilkades serentak di 246 desa.
Beberapa waktu lalu, Blora juga pernah mengukir rekor untuk aksi makan sate dengan peserta terbanyak. ”Ini luar biasa. Sekali aksi langsung lima rekor. Hari ini memang hanya satu sertifikat yang diserahkan. Namun empat karya lainnya memang layak masuk rekor, Jadi tinggal penyerahan sertifikat saja,” ujar Manajer Muri, Paulus Pangka sesaat sebelum menyerahkan sertifikat MURI.
Sedang aksi parikan dengan peserta terbanyak di Pendapa Kabupaten Blora Senin (23/6) lalu, merupakan rekor MURI ke- 3.206.
Penilaian Muri atas lima karya tersebut berbeda-beda. Ada yang dinilai aneh dan kreatif seperti sepeda raksasa dengan berat 120 kilogram, panjang 2 meter dan diameter roda belakang 170 cm.
Walau tidak menggunakan jari-jari dan ban dalam, namun hasil kreativitas Yahmo Sujamal ini tetap dapat berjalan seperti layaknya sepeda pada umumnya. Sebelum penghargaan ini, warga Kunduran Blora ini juga pernah mendapatkan penghargaan Muri untuk kreasinya berupa sepeda tanpa rem yang dapat dirubah bentuknya hingga enam variasi.
Muri juga memberi penghargaan untuk aksi unik nyunggi kendi sambil naik sepeda oleh Lasto, warga Ngawen. Selain itu, pohon Jati Denok berusia 356 tahun serta suksesnya penyelenggaraan pilkades yang digelar sehari secara serentak di 246 desa di Blora.Sukses pilkades ini sendiri sekaligus juga memecahkan rekor lama yang dipegang yang dipegang Kabupaten Malang dengan 224 desa.
”Kalau yang Jati Denok ini rekor baru. Karena yang pernah tercatat di Muri hanya pohon cengkeh tertua di Ambon,”terang Paulus. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengatakan, pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan gerakan buta aksara di Blora.
Dia menyebut peserta pemecahan rekor Muri untuk parikan ini merupakan warga dari 55 kelompok belajar yang sebelumnya buta huruf namun kini sudah mengenal huruf,angka serta mulai dapat membaca. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Dalam waktu sehari, Kabupaten Blora cetak rekor fantastik, lima buah karya baru yang tercatat Museum Rekor dunia Indonesia (Muri).
Masuknya lima karya tersebut menambah panjang daftar rekor yang pernah ditorehkan sebelumnya. Lima rekor yang dipecahkan Blora adalah parikan yang dilakukan oleh 1.100 warga dari tiga kecamatan. Muri menilai parikan (berbalas pantun dalam bahasa Jawa) ini unik karena selain jumlah pesertanya banyak, aksi ini juga dilakukan oleh ribuan warga yang sebelumnya dinyatakan buta aksara.
Kemudian rekor sepeda raksasa,Naik sepeda nyunggi enam kendi dan pohon jati tertua serta pilkades serentak di 246 desa.
Beberapa waktu lalu, Blora juga pernah mengukir rekor untuk aksi makan sate dengan peserta terbanyak. ”Ini luar biasa. Sekali aksi langsung lima rekor. Hari ini memang hanya satu sertifikat yang diserahkan. Namun empat karya lainnya memang layak masuk rekor, Jadi tinggal penyerahan sertifikat saja,” ujar Manajer Muri, Paulus Pangka sesaat sebelum menyerahkan sertifikat MURI.
Sedang aksi parikan dengan peserta terbanyak di Pendapa Kabupaten Blora Senin (23/6) lalu, merupakan rekor MURI ke- 3.206.
Penilaian Muri atas lima karya tersebut berbeda-beda. Ada yang dinilai aneh dan kreatif seperti sepeda raksasa dengan berat 120 kilogram, panjang 2 meter dan diameter roda belakang 170 cm.
Walau tidak menggunakan jari-jari dan ban dalam, namun hasil kreativitas Yahmo Sujamal ini tetap dapat berjalan seperti layaknya sepeda pada umumnya. Sebelum penghargaan ini, warga Kunduran Blora ini juga pernah mendapatkan penghargaan Muri untuk kreasinya berupa sepeda tanpa rem yang dapat dirubah bentuknya hingga enam variasi.
Muri juga memberi penghargaan untuk aksi unik nyunggi kendi sambil naik sepeda oleh Lasto, warga Ngawen. Selain itu, pohon Jati Denok berusia 356 tahun serta suksesnya penyelenggaraan pilkades yang digelar sehari secara serentak di 246 desa di Blora.Sukses pilkades ini sendiri sekaligus juga memecahkan rekor lama yang dipegang yang dipegang Kabupaten Malang dengan 224 desa.
”Kalau yang Jati Denok ini rekor baru. Karena yang pernah tercatat di Muri hanya pohon cengkeh tertua di Ambon,”terang Paulus. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengatakan, pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan gerakan buta aksara di Blora.
Dia menyebut peserta pemecahan rekor Muri untuk parikan ini merupakan warga dari 55 kelompok belajar yang sebelumnya buta huruf namun kini sudah mengenal huruf,angka serta mulai dapat membaca. (Roes)
Dari Kejuaraan Bulutangkis Mustika Cup I
Abu Nafi: Potensi Blora terhadap olahraga sangat besar
Kejuaraan Bulutangkis Mustika Cup I tahun 2008 yng diadakan mulai 26 s/d 29 Juni 2008 di GOR Mustika Blora dibagi menjadi 8 kelas mulai dari kelompok usia dini yaitu pemain yang lahir di tahun 1999 dan kelompok veteran usia 46 tahun.
Menurut Abu Nafi selaku Ketua Umum pengcab PBSI Blora mengatakan kalau kejuaraan ini diharapkan akan mampu mencetak bibit-bibit atlet muda yang berprestasi.
“Blora memiliki atlet bulutangkis tingkat Nasional, Luluk atlet bulutangkis asal Japah. Diharapkan jejak prestasi Luluk akan diikuti oleh para juniornya di Blora,” ungkap Abu Nafi.
Lanjut Abu Nafi, selain itu dengan diadakannya kejuaraan seperti ini, kita lebih tahu kemampuan para pemula di Blora, selain itu dengan digarapnya pemula yang mengikuti turnamen ini mampu memberikan kontribusi terhadap atlit tingkat Jateng ataupun Nasional.
Abu Nafi mengatakan kalau potensi Blora terhadap olahraga sangat besar. Lihat olahraga Dayung. Menurutnya, sejak menjadi Ketua Umum, sejak tahun 1990 olahraga Dayung menunjukkan prestasi, bahkan memnagharumkan nama Blora.
“Selain Dayung, Angkat Besi ketika dipegang pak Bronto juga menorehkan prestasi yang membanggakan, saya juga mengharapkan agar olahraga Bulutangkis yang menjadi olahraga berprestasi,” harapnya. (Ask)
Abu Nafi: Potensi Blora terhadap olahraga sangat besar
Kejuaraan Bulutangkis Mustika Cup I tahun 2008 yng diadakan mulai 26 s/d 29 Juni 2008 di GOR Mustika Blora dibagi menjadi 8 kelas mulai dari kelompok usia dini yaitu pemain yang lahir di tahun 1999 dan kelompok veteran usia 46 tahun.
Menurut Abu Nafi selaku Ketua Umum pengcab PBSI Blora mengatakan kalau kejuaraan ini diharapkan akan mampu mencetak bibit-bibit atlet muda yang berprestasi.
“Blora memiliki atlet bulutangkis tingkat Nasional, Luluk atlet bulutangkis asal Japah. Diharapkan jejak prestasi Luluk akan diikuti oleh para juniornya di Blora,” ungkap Abu Nafi.
Lanjut Abu Nafi, selain itu dengan diadakannya kejuaraan seperti ini, kita lebih tahu kemampuan para pemula di Blora, selain itu dengan digarapnya pemula yang mengikuti turnamen ini mampu memberikan kontribusi terhadap atlit tingkat Jateng ataupun Nasional.
Abu Nafi mengatakan kalau potensi Blora terhadap olahraga sangat besar. Lihat olahraga Dayung. Menurutnya, sejak menjadi Ketua Umum, sejak tahun 1990 olahraga Dayung menunjukkan prestasi, bahkan memnagharumkan nama Blora.
“Selain Dayung, Angkat Besi ketika dipegang pak Bronto juga menorehkan prestasi yang membanggakan, saya juga mengharapkan agar olahraga Bulutangkis yang menjadi olahraga berprestasi,” harapnya. (Ask)
SUBSIDI PUPUK DI BLORA MENINGKAT
Blora, Suara Rakyat,-
Kenaikan harga Crude Oil, Urea dan Anomik di pasar internasional menyebabkan kenaikan HPP pupuk.Beban pemerintah untuk subsidi pupuk menjadi semakin besar. Pemodal dan bakul masih menguasai ditribusi pupuk. Tanah yang diperuntukan sebagai lahan pertanian/perkebunan/perikanan, dimana dapat dibuktikan dengan penetapan SPPT dan tanah milik pihak ketiga (PT. Perhutani) yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (LMDH). Dari pantau SR, selasa (17/6) di gedung NU Blora.
Hal ini menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan pupuk di Kabupaten Blora. Sebanyak 60% dari jumlah yang diminta melalui RDKK akan diserahkan pada H-3, saat pemupukan pertama sebanyak 20%. Kekurangan sebanyak 40% akan diserahkan paling lambat 3 minggu setelah pemupukan pertama. Sedangkan estimasi kebutuhan urea pertahun 5.460 ton. Bpk Singgih selaku panitia menyatakan” pada masa trasisi akan terjadi jegola pupuk di Kabupaten Blora. Diharapkan supaya keterlambatan tidak akan membuat para konsumen kecewa, sebab subsidi di tahun ini meningkat”harapannya.
(Don)
Blora, Suara Rakyat,-
Kenaikan harga Crude Oil, Urea dan Anomik di pasar internasional menyebabkan kenaikan HPP pupuk.Beban pemerintah untuk subsidi pupuk menjadi semakin besar. Pemodal dan bakul masih menguasai ditribusi pupuk. Tanah yang diperuntukan sebagai lahan pertanian/perkebunan/perikanan, dimana dapat dibuktikan dengan penetapan SPPT dan tanah milik pihak ketiga (PT. Perhutani) yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (LMDH). Dari pantau SR, selasa (17/6) di gedung NU Blora.
Hal ini menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan pupuk di Kabupaten Blora. Sebanyak 60% dari jumlah yang diminta melalui RDKK akan diserahkan pada H-3, saat pemupukan pertama sebanyak 20%. Kekurangan sebanyak 40% akan diserahkan paling lambat 3 minggu setelah pemupukan pertama. Sedangkan estimasi kebutuhan urea pertahun 5.460 ton. Bpk Singgih selaku panitia menyatakan” pada masa trasisi akan terjadi jegola pupuk di Kabupaten Blora. Diharapkan supaya keterlambatan tidak akan membuat para konsumen kecewa, sebab subsidi di tahun ini meningkat”harapannya.
(Don)
Terkait Sukses Pilgub
Murdoko Optimis PDIP akan Kuasai Legislatif mendatang
Semarang, Suara Rakyat.-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah semakin optimistis mengusung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 pascakemenangan Bibit Waluyo- Rustriningsih.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Murdoko mengakui kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur asal PDIP ini menjadi test case pemilihan umum legislatif maupun presiden.
Dia menilai Jawa Tengah selama ini memang menjadi barometer perolehan suara PDIP di tingkat nasional. Terkait kemenangan ini, pihaknya akan segera melakukan evaluasi termasuk pada daerah yang dimenangkan pasangan lain.
Namun, dia menegaskan tidak akan ada sanksi bagi kader PDIP terkait kekalahan di suatu daerah sebab semua telah dilakukan dengan gotong-royong.
Dia mengatakan, salah satu strategi yang mengantarkan Bibit-Rustri memenangi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah adalah menciptakan kekondusifan dan kekompakan mulai DPD hingga anak ranting sehingga struktur sampai tingkat bawah bisa melakukan konsolidasi dan sosialisasi maksimal.
Dengan begitu, semua kader memiliki tugas yang sama. Dia juga menegaskan kemenangan Bibit-Rustri adalah kemenangan rakyat dan sebagai amanah yang harus dijalankan.
PDIP sebagai partai pengusung akan terus mengawal kebijakan yang diambil dalam pemerintahan keduanya hingga lima tahun ke depan. ”Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) berpesan supaya kita mengawal Pak Bibit dan Bu Rustriningsih selama masa bakti 2008-2013.
Kemenangan ini milik rakyat Jawa Tengah dan sebuah amanah,” tegas dia di Gedung DPRD Jawa Tengah Selasa (24/6) dihadapan para wartawan.
Ketua DPRD Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya akan berbagi peran dengan Bibit–Rustri dalam membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik. Bibit-Rustri akan memimpin di eksekutif, sedangkan dia akan memimpin di partai dan legislatif.
”Sehingga kami bisa mengawal supaya APBD Jawa Tengah ke depan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat.
Dengan lebih banyak anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, diharapkan tujuan menyejahterakan rakyat akan terwujud,”tegasnya.
Murdoko mengatakan tidak ada komitmen apapun antara Bibit-Rustri dan PDIP, termasuk untuk Pemilu 2009. Tugas Bibit-Rustri adalah mensejahterakan rakyat. Jika tugas tersebut sudah bisa terlaksana, masyarakat akan bisa menilai mereka sudah bekerja dengan baik.(Roes)
Murdoko Optimis PDIP akan Kuasai Legislatif mendatang
Semarang, Suara Rakyat.-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah semakin optimistis mengusung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 pascakemenangan Bibit Waluyo- Rustriningsih.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Murdoko mengakui kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur asal PDIP ini menjadi test case pemilihan umum legislatif maupun presiden.
Dia menilai Jawa Tengah selama ini memang menjadi barometer perolehan suara PDIP di tingkat nasional. Terkait kemenangan ini, pihaknya akan segera melakukan evaluasi termasuk pada daerah yang dimenangkan pasangan lain.
Namun, dia menegaskan tidak akan ada sanksi bagi kader PDIP terkait kekalahan di suatu daerah sebab semua telah dilakukan dengan gotong-royong.
Dia mengatakan, salah satu strategi yang mengantarkan Bibit-Rustri memenangi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah adalah menciptakan kekondusifan dan kekompakan mulai DPD hingga anak ranting sehingga struktur sampai tingkat bawah bisa melakukan konsolidasi dan sosialisasi maksimal.
Dengan begitu, semua kader memiliki tugas yang sama. Dia juga menegaskan kemenangan Bibit-Rustri adalah kemenangan rakyat dan sebagai amanah yang harus dijalankan.
PDIP sebagai partai pengusung akan terus mengawal kebijakan yang diambil dalam pemerintahan keduanya hingga lima tahun ke depan. ”Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) berpesan supaya kita mengawal Pak Bibit dan Bu Rustriningsih selama masa bakti 2008-2013.
Kemenangan ini milik rakyat Jawa Tengah dan sebuah amanah,” tegas dia di Gedung DPRD Jawa Tengah Selasa (24/6) dihadapan para wartawan.
Ketua DPRD Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya akan berbagi peran dengan Bibit–Rustri dalam membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik. Bibit-Rustri akan memimpin di eksekutif, sedangkan dia akan memimpin di partai dan legislatif.
”Sehingga kami bisa mengawal supaya APBD Jawa Tengah ke depan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat.
Dengan lebih banyak anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, diharapkan tujuan menyejahterakan rakyat akan terwujud,”tegasnya.
Murdoko mengatakan tidak ada komitmen apapun antara Bibit-Rustri dan PDIP, termasuk untuk Pemilu 2009. Tugas Bibit-Rustri adalah mensejahterakan rakyat. Jika tugas tersebut sudah bisa terlaksana, masyarakat akan bisa menilai mereka sudah bekerja dengan baik.(Roes)
DPC PKB Blora mengagendakan MUSCABLUB
Blora, Suara Rakyat.-
Menyikapi Pemilihan Umum yang semakin dekat ini DPC Blora mengadakan rapat pada hari Sabtu (28/06) di rumah Bpk. Mastuni yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC dan beberapa Pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang). Ketika ditemui SR, Mas Larso selaku Ketua PAC Jepon yang dalam rapat tersebut ditunjuk sebagai juru bicara kepada media, menyampaikan hasil rapat tersebut secara garis besar yakni “ hasil rapat telah disepakati kita semua sebagai kader partai taat terhadap angaran dasar partai (AD/ART).” Ujarnya.
Dalam hal ini Caratecer DPC PKB Blora dalam angaran dasar partai Blora harus mengadakan MUSCABLUB (Musyawarah Cabang Luar Biasa) dalam bulan juli mendatang. Demikian inti dari rapat yang telah disepakati oleh Forum. “ saya selaku Ketua PAC juga berharap DPC yang terbentuk dalam MUSCABLUB kedepan berani bertindak tegas kaitanya dengan resufle fraksi. Dan pesan saya kepada semua kader PKB Blora menyikapi dengan arif atas terjadinya suksesi kepemimpinan yang terjadi selama ini sehingga kita lebih dewasa dalam berorganisasi.” Tuturnya Ketua PAC Jepon, Larso Ngariyanto.(Tim)
Blora, Suara Rakyat.-
Menyikapi Pemilihan Umum yang semakin dekat ini DPC Blora mengadakan rapat pada hari Sabtu (28/06) di rumah Bpk. Mastuni yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC dan beberapa Pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang). Ketika ditemui SR, Mas Larso selaku Ketua PAC Jepon yang dalam rapat tersebut ditunjuk sebagai juru bicara kepada media, menyampaikan hasil rapat tersebut secara garis besar yakni “ hasil rapat telah disepakati kita semua sebagai kader partai taat terhadap angaran dasar partai (AD/ART).” Ujarnya.
Dalam hal ini Caratecer DPC PKB Blora dalam angaran dasar partai Blora harus mengadakan MUSCABLUB (Musyawarah Cabang Luar Biasa) dalam bulan juli mendatang. Demikian inti dari rapat yang telah disepakati oleh Forum. “ saya selaku Ketua PAC juga berharap DPC yang terbentuk dalam MUSCABLUB kedepan berani bertindak tegas kaitanya dengan resufle fraksi. Dan pesan saya kepada semua kader PKB Blora menyikapi dengan arif atas terjadinya suksesi kepemimpinan yang terjadi selama ini sehingga kita lebih dewasa dalam berorganisasi.” Tuturnya Ketua PAC Jepon, Larso Ngariyanto.(Tim)
Wisuda STEM 
Menteri ESDM Dikado Lagu 'Selamat Ultah'
Cepu, Suara Rakyat,-
Pemerintah mengadakan penghematan total konsumsi energi sebagai langkah untuk menghadapi masalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian dikatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro saat menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) tahun ajaran 2007/2008, Rabu (18/6) di aula STEM Turibang, Cepu.
Penghematan ini sesuai dengan pencanangan presiden dalam upaya menghemat energi serta menggunakan energi alternatif dan berpihak kepada rakyat kecil untuk memperkuat kemandirian.
Menteri juga mengatakan, para wisudawan STEM/ PTK Akamigas Cepu merupakan tenaga ahli dibidangnya yang akan dibantu dalam mencari lapangan kerja di Timur Tengah. "Di Timur Tengah syarat tenaga kerja yang diterima harus mempunyai pengalaman kerja minimal lima tahun. Namun pemerintah berusaha untuk negoisasi agar mereka bisa menerima tenaga kerja kita meskipun pengalaman kerjanya baru dua tahun. Semoga upaya ini berhasil sehingga membantu para lulusan untuk segera bekerja," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang berulang tahun pada tanggal 16 Juni mendapat ucapan selamat dari panitia dengan dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan menerima sebuah hadiah.
Selepas mewisuda 437 orang wisudawan, menteri yang biasanya menerima wartawan untuk wawancara ini langsung menuju Pusdiklat Migas di Sorogo. Baru kemudian Menteri menjawab pertanyaan para kuli disket seusai acara di Pusdiklat Migas, meskipun hanya dua pertanyaan saja yang dijawabnya, yakni tentang keyakinan akan berhasil menghalau kendala yang mungkin terjadi terhadap beroperasinya Blok Cepu. (Agt)
Menteri ESDM Dikado Lagu 'Selamat Ultah'
Cepu, Suara Rakyat,-
Pemerintah mengadakan penghematan total konsumsi energi sebagai langkah untuk menghadapi masalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian dikatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro saat menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) tahun ajaran 2007/2008, Rabu (18/6) di aula STEM Turibang, Cepu.
Penghematan ini sesuai dengan pencanangan presiden dalam upaya menghemat energi serta menggunakan energi alternatif dan berpihak kepada rakyat kecil untuk memperkuat kemandirian.
Menteri juga mengatakan, para wisudawan STEM/ PTK Akamigas Cepu merupakan tenaga ahli dibidangnya yang akan dibantu dalam mencari lapangan kerja di Timur Tengah. "Di Timur Tengah syarat tenaga kerja yang diterima harus mempunyai pengalaman kerja minimal lima tahun. Namun pemerintah berusaha untuk negoisasi agar mereka bisa menerima tenaga kerja kita meskipun pengalaman kerjanya baru dua tahun. Semoga upaya ini berhasil sehingga membantu para lulusan untuk segera bekerja," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang berulang tahun pada tanggal 16 Juni mendapat ucapan selamat dari panitia dengan dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan menerima sebuah hadiah.
Selepas mewisuda 437 orang wisudawan, menteri yang biasanya menerima wartawan untuk wawancara ini langsung menuju Pusdiklat Migas di Sorogo. Baru kemudian Menteri menjawab pertanyaan para kuli disket seusai acara di Pusdiklat Migas, meskipun hanya dua pertanyaan saja yang dijawabnya, yakni tentang keyakinan akan berhasil menghalau kendala yang mungkin terjadi terhadap beroperasinya Blok Cepu. (Agt)
Komentar – Komentar Persikaba
Blora, Suara Rakyat.-
Langkah Persikaba untuk menjadi tim penghuni Divisi I semakin berat, setelah 2 laga tandang melawan Persem dan Persipa Pati, laskar Samin sama sekali tidak memperoleh poin dan memiliki poin 4 sama dengan Persipa Pati.
Nurhidayat selaku pengamat sepakbola mengatakan sangat berat untuk Persikaba lolos ke fase berikutnya, dengan predikat juru kunci saat laga tersisa 1 partai. “Mungkin 1 cara untuk dapat melihat Persikaba lolos ke fase berikutnya adalah dengan cara harus meluluskan protes kepada Persem Mojokerto,” jelas Nurhidayat.
Lanjut Nurhidayat, kalau langkah ini tidak ditempuh, maka sudah tertutup harapan insan sepakbola kepada Persikaba agar dapat melaju untuk dapat menjadio penghuni Divisi I sudah berat. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Sementara itu, Humas Persikaba Ahmad Zaidun langkah satu-satunya yang akan ditempuh Persikaba untuk dapat membuka kembali peluang Persikaba adalah dengan mengajukan protes tentang salah satu pemain Persem yang disinyalir melakukan pencurian umur. “Hanya itu jalan kami, kalau melihat poin sementara ini Persikaba sulit menjadi 2 tim yang akan lolos ke fase berikutnya,” jelas Zaidun.
Lebih lanjut Zaidun kepada SR mengatakan kalau Persikaba sudah memiliki bukti yang kuat terhadap protes Persikaba. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Senada dengan Zaidun, Amin Faried yang juga Asisten Manajer Bidang Dana kepada SR mengatakan secara tegas adalah dengan protes yang dilakukan Persikaba kepada Persem adalah jalan satu-satunya yang dapat membuka kembali peluang Persikaba. “Poin 4 di 1 laga sisa sudah tertutup peluang Persikaba untuk menjadi penghun Divisi I, nilai ini sama dengan Tim Jateng lainnya, Persipa Pati yang juga mengkoleksi poin 4,” jelas Amin. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Ateng Sutarna selaku pengamat sepakbola mengatakan kalau kegagalan Persikaba adalah tanggung jawab kita semua, baik pengurus maupun pemain.
“Gagal berarti tanggung jawab kita bersama, mungkin faktor dana yang juga berpengaruh besar terhadap prestasi Persikaba, saat pertandingan sudah berjalan dana belum kunjung cair, paling tidak itu ganjalan pengurus untuk mencari solusi hingga mempengaruhi kinerja mereka,” jelas Ateng Sutarna.
Selain itu, faktor pemain yang belum mumpuni atau memang kalah kelas juga mempengaruhi hasil Persikaba.
Lebih lanjut menurut pantauan Ateng Persikaba tidak ada istimewanya, selain mutu pemain kurang juga faktor pelatih yang amat menentukan. Pelatih tidak mampu memompa semangat dan kekompakan para pemain.
“Strategi pelatih tidak ada sama sekali, jadi wajar kalau Persikaba gagal, karena tidak ada persiapan yang matang. Apalagi dalam laga tersisa 1 partai Persikaba menjadi juru kunci klasemen, kita semua harus malu dan harus banyak introspeksi,” ungkap Ateng.
Lebih lanjut Ateng mengatakan kalau dengan kegagalan ini, kita tidak perlu saling menuding. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Langkah Persikaba untuk menjadi tim penghuni Divisi I semakin berat, setelah 2 laga tandang melawan Persem dan Persipa Pati, laskar Samin sama sekali tidak memperoleh poin dan memiliki poin 4 sama dengan Persipa Pati.
Nurhidayat selaku pengamat sepakbola mengatakan sangat berat untuk Persikaba lolos ke fase berikutnya, dengan predikat juru kunci saat laga tersisa 1 partai. “Mungkin 1 cara untuk dapat melihat Persikaba lolos ke fase berikutnya adalah dengan cara harus meluluskan protes kepada Persem Mojokerto,” jelas Nurhidayat.
Lanjut Nurhidayat, kalau langkah ini tidak ditempuh, maka sudah tertutup harapan insan sepakbola kepada Persikaba agar dapat melaju untuk dapat menjadio penghuni Divisi I sudah berat. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Sementara itu, Humas Persikaba Ahmad Zaidun langkah satu-satunya yang akan ditempuh Persikaba untuk dapat membuka kembali peluang Persikaba adalah dengan mengajukan protes tentang salah satu pemain Persem yang disinyalir melakukan pencurian umur. “Hanya itu jalan kami, kalau melihat poin sementara ini Persikaba sulit menjadi 2 tim yang akan lolos ke fase berikutnya,” jelas Zaidun.
Lebih lanjut Zaidun kepada SR mengatakan kalau Persikaba sudah memiliki bukti yang kuat terhadap protes Persikaba. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Senada dengan Zaidun, Amin Faried yang juga Asisten Manajer Bidang Dana kepada SR mengatakan secara tegas adalah dengan protes yang dilakukan Persikaba kepada Persem adalah jalan satu-satunya yang dapat membuka kembali peluang Persikaba. “Poin 4 di 1 laga sisa sudah tertutup peluang Persikaba untuk menjadi penghun Divisi I, nilai ini sama dengan Tim Jateng lainnya, Persipa Pati yang juga mengkoleksi poin 4,” jelas Amin. (Ask)
Blora, Suara Rakyat.-
Ateng Sutarna selaku pengamat sepakbola mengatakan kalau kegagalan Persikaba adalah tanggung jawab kita semua, baik pengurus maupun pemain.
“Gagal berarti tanggung jawab kita bersama, mungkin faktor dana yang juga berpengaruh besar terhadap prestasi Persikaba, saat pertandingan sudah berjalan dana belum kunjung cair, paling tidak itu ganjalan pengurus untuk mencari solusi hingga mempengaruhi kinerja mereka,” jelas Ateng Sutarna.
Selain itu, faktor pemain yang belum mumpuni atau memang kalah kelas juga mempengaruhi hasil Persikaba.
Lebih lanjut menurut pantauan Ateng Persikaba tidak ada istimewanya, selain mutu pemain kurang juga faktor pelatih yang amat menentukan. Pelatih tidak mampu memompa semangat dan kekompakan para pemain.
“Strategi pelatih tidak ada sama sekali, jadi wajar kalau Persikaba gagal, karena tidak ada persiapan yang matang. Apalagi dalam laga tersisa 1 partai Persikaba menjadi juru kunci klasemen, kita semua harus malu dan harus banyak introspeksi,” ungkap Ateng.
Lebih lanjut Ateng mengatakan kalau dengan kegagalan ini, kita tidak perlu saling menuding. (Ask)
Yang tersisa dari Pilgub di Cepu
Perantauan Banyak, Golput Tinggi
Cepu, Suara Rakyat,-
Gegap gempita pesta rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah tidak begitu terasa di Kecamatan Cepu. Pilgub Jateng yang telah diadakan pada hari Minggu (22/6) yang lalu disambut warga dengan biasa-biasa saja. Suasana Pilgub yang baru pertama kali di Jateng ini cenderung hening, karena hampir separuh hak pilih memilih untuk golput alias tidak mencoblos.
Sejak mulai masa kampanye Jumat (6/6) hingga hari pencoblosan tak tampak pengerahan masa dari para calon, hanya simpatisan calon No 4 yakni Bibit Waluyo-Rustriningsih yang sempat mengadakan kampanye keliling Cepu. Kampamye yang dipimpin Ketua PAC Cepu Arifin inipun hanya menggunakan sebuah truk yang mengangkut penyanyi dangdut, dua buah mobil dan beberapa sepeda motor.
Pada hari H pencoblosan di 126 TPS se-Kecamatan Cepu, masyarakat datang bergantian sehingga sehingga suasana di TPS sepi. "Tampaknya masyarakat sudah bosan karena sering ada pemilihan," kata Yitno (36) warga Cepu sehabis menggunakan hak pilihnya. Sebagian warga enggan datang ke TPS karena tidak ada uang sangunya.
Meskipun sepi tetapi Pilgub Jateng tetap berjalan, Panitia Pemilihan Kecamatan Cepu terus mengadakan pemantauan dan menerima laporan hasil penghitungan suara dari para KPPS. Penghitungan suara tingkat PPK di Cepu diadakan tiga hari berturut-turut. Senin (23/6) penghitungan suara tiga desa/kelurahan yaitu Balun, Nglanjuk dan Sumberpitu. Selasa (24/6), Ngroto, Karangboyo, Ngelo, Cepu, Mulyorejo dan Tambakromo. Pada hari ketiga, Rabu (25/6), Gadon, Ngloram, Jipang, kapuan, Getas, Cabean, Kentong dan Mernung.
Hasil penghitungan suara di Cepu dimenangkan pasangan no 1 Bambang-Adnan dengan jumlah suara 14.777 suara, disusul pasangan no 4 Bibit-Rustri dengan jumlah suara 10.465 suara. Meskipun kalah di Cepu namun pasangan Bibit-Rustri memenangkan pemilihan Gubernur/Wakil Jawa Tengah periode 2008-2013.
Ketua PPK Cepu Budi Prayitno menyatakan Pilgub di wilayah Cepu berjalan tertib dan lancar. Menurutnya ini berkat dukungan dari semua piha, mulai Camat, kades/lurah, PPS/KPPS, tim sukses dan masyarakat. “Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilgub,” ungkap Budi yang juga anggota PWI Pokja Blora itu.
Menyikapi tingginya angka Golput, Kapolsek Cepu Iptu Suparji menyatakan jika warga masyarakat yang golput tidak semata-mata karena apatis terhadap pilgub. Namun banyak masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi mereka berada di perantauan. “Banyak warga yang merantau di Semarang, Jakarta maupun Surabaya, mereka enggan pulang,” terang pria yang sebelumnya bertugas di Semarang tersebut. (Agt)
Perantauan Banyak, Golput Tinggi
Cepu, Suara Rakyat,-
Gegap gempita pesta rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah tidak begitu terasa di Kecamatan Cepu. Pilgub Jateng yang telah diadakan pada hari Minggu (22/6) yang lalu disambut warga dengan biasa-biasa saja. Suasana Pilgub yang baru pertama kali di Jateng ini cenderung hening, karena hampir separuh hak pilih memilih untuk golput alias tidak mencoblos.
Sejak mulai masa kampanye Jumat (6/6) hingga hari pencoblosan tak tampak pengerahan masa dari para calon, hanya simpatisan calon No 4 yakni Bibit Waluyo-Rustriningsih yang sempat mengadakan kampanye keliling Cepu. Kampamye yang dipimpin Ketua PAC Cepu Arifin inipun hanya menggunakan sebuah truk yang mengangkut penyanyi dangdut, dua buah mobil dan beberapa sepeda motor.
Pada hari H pencoblosan di 126 TPS se-Kecamatan Cepu, masyarakat datang bergantian sehingga sehingga suasana di TPS sepi. "Tampaknya masyarakat sudah bosan karena sering ada pemilihan," kata Yitno (36) warga Cepu sehabis menggunakan hak pilihnya. Sebagian warga enggan datang ke TPS karena tidak ada uang sangunya.
Meskipun sepi tetapi Pilgub Jateng tetap berjalan, Panitia Pemilihan Kecamatan Cepu terus mengadakan pemantauan dan menerima laporan hasil penghitungan suara dari para KPPS. Penghitungan suara tingkat PPK di Cepu diadakan tiga hari berturut-turut. Senin (23/6) penghitungan suara tiga desa/kelurahan yaitu Balun, Nglanjuk dan Sumberpitu. Selasa (24/6), Ngroto, Karangboyo, Ngelo, Cepu, Mulyorejo dan Tambakromo. Pada hari ketiga, Rabu (25/6), Gadon, Ngloram, Jipang, kapuan, Getas, Cabean, Kentong dan Mernung.
Hasil penghitungan suara di Cepu dimenangkan pasangan no 1 Bambang-Adnan dengan jumlah suara 14.777 suara, disusul pasangan no 4 Bibit-Rustri dengan jumlah suara 10.465 suara. Meskipun kalah di Cepu namun pasangan Bibit-Rustri memenangkan pemilihan Gubernur/Wakil Jawa Tengah periode 2008-2013.
Ketua PPK Cepu Budi Prayitno menyatakan Pilgub di wilayah Cepu berjalan tertib dan lancar. Menurutnya ini berkat dukungan dari semua piha, mulai Camat, kades/lurah, PPS/KPPS, tim sukses dan masyarakat. “Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilgub,” ungkap Budi yang juga anggota PWI Pokja Blora itu.
Menyikapi tingginya angka Golput, Kapolsek Cepu Iptu Suparji menyatakan jika warga masyarakat yang golput tidak semata-mata karena apatis terhadap pilgub. Namun banyak masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi mereka berada di perantauan. “Banyak warga yang merantau di Semarang, Jakarta maupun Surabaya, mereka enggan pulang,” terang pria yang sebelumnya bertugas di Semarang tersebut. (Agt)
Seminar Pendidikan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Minat Baca Tinggi Menciptakan Masyarakat Yang Cerdas & Terampil.
Blora, Suara Rakyat,-
Terciptanya masyarakat yang cerdas, ahli, terampil dapat terwujud melalui minat baca yang tinggi. Peran dunia pendidikan dan masyarakat dalam pembinaan minat baca seseorang sangat dominan, dengan menciptakan kondisi dan situasi yang memacu minat baca. Hal ini disampaikan Dra. Yuniwati Yuventia, M.Si Pustakawan UNDIP dalam seminar pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora, Selasa (24/6) lalu di pendopo Perpustakaan Blora.
Menurutnya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan membudayakan gemar membaca mulai siswa SD sampai perguruan tinggi, selain itu masyarakat juga harus membiasakan diri dengan budaya membaca.
”Negara maju seperti Jepang, USA, membudayakan masyarakatnya untuk gemar membaca diberbagai kesempatan baik di lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan,” ungkap Yuniwati.
Pemateri lain Prof. Dr. Setyo Yuwono Sudikan, MA guru besar di UNESA Surabaya lebih menyoroti akan pentingnya peran Stakeholder dalam mengembangkan pendidikan.
Jika kita mengharapkan dari pemerintah tentu tidak akan mampu memenuhi pendidikan yang berkualitas di semua jenjang. Lebih jauh Profesor kelahiran Semampir Jepon ini meminta agar peran komite Sekolah lebih diberdayakan selama ini peran komite masih seperti BP3. Sebenarnya masih banyak peranan yang harus diambil oleh komite.
Termasuk lembaga lain yang sudah ada seperti dewan pendidikan, komite sekolah, majelis sekolah, ikatan alumni, dewan penyantun dan paguyuban yayasan.
”Jika seluruh potensi tersebut bersinergi, kami yakin pendidikan di Indonesia akan berkembang lebih pesat dan maju, tanpa harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah,” ungkap Setyo Yuwono.
Sementara itu Bupati Blora Drs. RM. Yudhi Sancoyo, MM dalam mengatakan sesuai program pemerintah kabupaten Blora yang disebut Wasis, seminar pendidikan akan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini.
”Saya tertarik dengan salah satu model pembelajaran dengan menggunakan parikan, karena siswa akan merasa senang dengan model pembelajaran semacam ini,” kata Bupati. (Bgs)
Minat Baca Tinggi Menciptakan Masyarakat Yang Cerdas & Terampil.
Blora, Suara Rakyat,-
Terciptanya masyarakat yang cerdas, ahli, terampil dapat terwujud melalui minat baca yang tinggi. Peran dunia pendidikan dan masyarakat dalam pembinaan minat baca seseorang sangat dominan, dengan menciptakan kondisi dan situasi yang memacu minat baca. Hal ini disampaikan Dra. Yuniwati Yuventia, M.Si Pustakawan UNDIP dalam seminar pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora, Selasa (24/6) lalu di pendopo Perpustakaan Blora.
Menurutnya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan membudayakan gemar membaca mulai siswa SD sampai perguruan tinggi, selain itu masyarakat juga harus membiasakan diri dengan budaya membaca.
”Negara maju seperti Jepang, USA, membudayakan masyarakatnya untuk gemar membaca diberbagai kesempatan baik di lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan,” ungkap Yuniwati.
Pemateri lain Prof. Dr. Setyo Yuwono Sudikan, MA guru besar di UNESA Surabaya lebih menyoroti akan pentingnya peran Stakeholder dalam mengembangkan pendidikan.
Jika kita mengharapkan dari pemerintah tentu tidak akan mampu memenuhi pendidikan yang berkualitas di semua jenjang. Lebih jauh Profesor kelahiran Semampir Jepon ini meminta agar peran komite Sekolah lebih diberdayakan selama ini peran komite masih seperti BP3. Sebenarnya masih banyak peranan yang harus diambil oleh komite.
Termasuk lembaga lain yang sudah ada seperti dewan pendidikan, komite sekolah, majelis sekolah, ikatan alumni, dewan penyantun dan paguyuban yayasan.
”Jika seluruh potensi tersebut bersinergi, kami yakin pendidikan di Indonesia akan berkembang lebih pesat dan maju, tanpa harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah,” ungkap Setyo Yuwono.
Sementara itu Bupati Blora Drs. RM. Yudhi Sancoyo, MM dalam mengatakan sesuai program pemerintah kabupaten Blora yang disebut Wasis, seminar pendidikan akan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini.
”Saya tertarik dengan salah satu model pembelajaran dengan menggunakan parikan, karena siswa akan merasa senang dengan model pembelajaran semacam ini,” kata Bupati. (Bgs)
Diperindakop Kab. Blora, Gelar Workshop Mencari Solusi Permasalahan UKM
Blora, Suara Rakyat,-
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, hasil, pemasaran yang lebih luas UKM di Kab. Blora, Diperindakop Kab. Blora bersama Bussines Development Services ( BDS ) “Satya Mandala” Blora selasa s.d kamis (17 s.d 19/6) menggelar, “ Workshop mencari solusi permasalahan UKM” dengan tema Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Krupuk Sermier dan makanan olahan, di Gedung PKK Kec. Ngawen Kab. Blora.
Kegiatan dengan peserta 25 orang terdiri dari sentra sermier 8 orang (Desa Wantilgung) dan makanan olahan 17 orang (desa japah). Dan bertujuan untuk penumbuhan sentra makanan olahan dan pengembangan krupuk sermier, pengembangan produksi UKM anggota dan untuk peningkatan kesejahteraannya serta peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi lokal, “Tegas Kepala Diperindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno M.Si melalui Ketua Pelaksana BDS Totok Muhartoyo, SE.
Pelatihan dengan dana dari APBD II Blora ini mempunyai target : Bimbingan manajemen produksi dan menajemen pemasaran, serta dalam tiga bulan pelatihan produksi UKM, peserta pelatihan dapat diterima pasar melalui toko – toko/swalayan diwilayah Blora dan Cepu, “ Ungkapnya.
Inti pelaksanaan ini adalah BDS selain melatih juga membimbing pemasaran karena kelemahan / kendala dari Ibu – ibu dan pemasaran, dan juga membantu alat pemasaran serta modal untuk beli bahan baku produksi, sedangkan dalam memecahkan permasalahan itu BDS mendirikan Trading House (Lembaga untuk membantu produk UKM) yang bertugas untuk pemasaran di bantu Dinas Diperindakop, “Tambahnya.
Dalam Workshop ini mendatangkan tiga pelatih yaitu dari DiPerindakop Kab. Blora Drs. Pujianto Said, M.Si (materi meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan), dan BDS Profider Satya Mandala Blora Mohammad Akhiri, SE (materi jaringan bisnis UKM dalam dan antar Sentra, serta BDS per LKKI dari Purwodadi Eka Utama, SP (materi pengolahan modal usaha).
Salah satu peserta workshop Endang Hariyati setelah acara ini berharap, “agar Blora punya makanan khas sehingga nantinya Blora punya oleh-oleh khas Blora dan potensi Ibu – ibu dalam membantu menghadapi sulitnya ekonomi saat ini yang paling cocok pemberdayaan Ibu – ibu di bidang makanan (modal kecil tapi mampu menambah dalam menghidupi keluarga), sedangkan pemberdayaan masyarakat perlu pendamping, sehingga kesulitan di masyarakat ada solusinya untuk itu antara BDS dan Instansi yang terkait kami mohon dapat bekerjasama dengan baik demi suksesnya program ini.
Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Perindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno. M.Si sekaligus membuka acara serta dari unsur Muspika Kecamatan Ngawen sekaligus memberikan sambutan. (MO)
Blora, Suara Rakyat,-
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, hasil, pemasaran yang lebih luas UKM di Kab. Blora, Diperindakop Kab. Blora bersama Bussines Development Services ( BDS ) “Satya Mandala” Blora selasa s.d kamis (17 s.d 19/6) menggelar, “ Workshop mencari solusi permasalahan UKM” dengan tema Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Krupuk Sermier dan makanan olahan, di Gedung PKK Kec. Ngawen Kab. Blora.
Kegiatan dengan peserta 25 orang terdiri dari sentra sermier 8 orang (Desa Wantilgung) dan makanan olahan 17 orang (desa japah). Dan bertujuan untuk penumbuhan sentra makanan olahan dan pengembangan krupuk sermier, pengembangan produksi UKM anggota dan untuk peningkatan kesejahteraannya serta peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi lokal, “Tegas Kepala Diperindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno M.Si melalui Ketua Pelaksana BDS Totok Muhartoyo, SE.
Pelatihan dengan dana dari APBD II Blora ini mempunyai target : Bimbingan manajemen produksi dan menajemen pemasaran, serta dalam tiga bulan pelatihan produksi UKM, peserta pelatihan dapat diterima pasar melalui toko – toko/swalayan diwilayah Blora dan Cepu, “ Ungkapnya.
Inti pelaksanaan ini adalah BDS selain melatih juga membimbing pemasaran karena kelemahan / kendala dari Ibu – ibu dan pemasaran, dan juga membantu alat pemasaran serta modal untuk beli bahan baku produksi, sedangkan dalam memecahkan permasalahan itu BDS mendirikan Trading House (Lembaga untuk membantu produk UKM) yang bertugas untuk pemasaran di bantu Dinas Diperindakop, “Tambahnya.
Dalam Workshop ini mendatangkan tiga pelatih yaitu dari DiPerindakop Kab. Blora Drs. Pujianto Said, M.Si (materi meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan), dan BDS Profider Satya Mandala Blora Mohammad Akhiri, SE (materi jaringan bisnis UKM dalam dan antar Sentra, serta BDS per LKKI dari Purwodadi Eka Utama, SP (materi pengolahan modal usaha).
Salah satu peserta workshop Endang Hariyati setelah acara ini berharap, “agar Blora punya makanan khas sehingga nantinya Blora punya oleh-oleh khas Blora dan potensi Ibu – ibu dalam membantu menghadapi sulitnya ekonomi saat ini yang paling cocok pemberdayaan Ibu – ibu di bidang makanan (modal kecil tapi mampu menambah dalam menghidupi keluarga), sedangkan pemberdayaan masyarakat perlu pendamping, sehingga kesulitan di masyarakat ada solusinya untuk itu antara BDS dan Instansi yang terkait kami mohon dapat bekerjasama dengan baik demi suksesnya program ini.
Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Perindakop Kab. Blora Drs. H. Prayitno. M.Si sekaligus membuka acara serta dari unsur Muspika Kecamatan Ngawen sekaligus memberikan sambutan. (MO)
Proyek Pembangunan Gedung Farmasi dan Laborat BRSD RAA Soewondo
TERINDIKASI ADA PERMAINAN
Pati,Suara Rakyat,-
Pelaksanaan lelang proyek pembangunan Gedung Farmasi dan Laborat BRSD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati terkesan penuh dengan permainan antar panitia dengan pemenang lelang. Proyek yang didanai dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.510.000.000 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) ini ternyata dalam pelaksanaan tidak mengacu dengan Keppres 80 Tahun 2003.
Seharusnya panitia melaksanakan evaluasi terlebih dahulu dengan memanggil para peserta lelang. Namun hal ini tidak dilakukan, bahkan klarifikasipun hanya formalitas saja.
Berdasarkan hasil pertemuan SR dengan salah satu peserta lelangi, mangatakan bahwa dari 9 (sembilan), 7 (tujuh) peserta lelang sebelum evaluasi sudah dinyatakan gugur. Dengan alasan 7 (tujuh) peserta ini menggunakn SKN 31 Desember 2007, sedangkan dua) peserta yang saat ini menjadi pemenang utama dan pemenang cadangan. Masing-masing PT.DYNASTI PRAJA KENCANA, alamat Jl. Raya Pati-Tayu KM 1 Pati dan PT.RAHMATIKA KUSUMA, alamat Jl. Kenanga 3/L 28 Perum Wijaya Kusuma Pati, keduanya menggunakan SKN April 2008.
Menurut peserta lelang yang yang enggan disebutkan namanya tersebut, di dalam RKS dan Berita Acara mengacu pada Neraca 31 Desember 2007 dan ini sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Namun ternyata semua ini tidak ada artinya bahkan tidak diperhatikan oleh panitia, sehingga terkesan banyak permainan. Hal ini terbukti pada saat pengumuman pemenang langsung dinyatakan ada 7 (tujuh) peserta yang gugur seharusnya ada evaluasi dahulu dengan memanggil peserta urutan 1,2,3 dan diteruskan dengan urutan 4,5,6, namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh panitia.
Menurut peserta, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008, langsung diadakan penetapan pemenang lelang, tanpa adanya evaluasi dan klarifikasi. Bahkan dalam pelaksanaan lelang ini terkesan panitia mencari keuntungan, dimana panitia telah mengeluarkan kwitansi yang berleges sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ini pakai meterai yang ditanda tangani oleh PBKP atau Petugas pemungut A/N Endang Murniyati.
Sedangkan yang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa meterai juga ditanda tangani oleh Endang Murniyati dengan alas an buat foto copy dokumen. Menurut Endang saat ditemui SR mengatakan bahwa dirinya hanya menerima saja, dan dari hasil yang diterimanya itu diserahkan ke Konsultan Joko yang beralamat di Ds.Puri Pati. Dan ini dikuatkan dengan bukti kwitansi penyetoran sebanyak 17 peserta lelang, masing-masing sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Hal ini sangatlah tidak benar, karena hal ini seharusnya tidak ada. Mengapa dilakukan oleh panitia? Mungkinkah Panitia mencari keuntungan pertama sebelum keuntungan kedua setelah proyek jalan? Karena didalam Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 14 Nomor 12 bahwa setiap tahap proses pemilihan penyedia barang / jasa, pengguna barang / jasa / panitia / pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan.
Drs. Susanto Nugrahadi Apt Sp. FRS, selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa saat ditemui SR mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan sebenarnya. Menurut Susanto semua peserta semua sudah dipanggil satu persatu bahkan sudah dijelaskan tentang gugurnya. “Sehingga apa yang dilakukan dengan panitia dianggap sudah benar,” ujar Susanto. Namun saat SR menemui para peserta lelang hal itu tidak benar, karena proses evaluasi atau klarifikasi sama sekali tidak ada dan itu bohong.
Karena menurut peserta lelang yang gugur mengatakan mereka datang bersamaan dengan penetapan pemenang meskipun diberikan waktu sanggahan. Namun sejak awal sudah tidak benar. Hal ini akan semakin kuat dugaan kami adanya permainan, karena sebelum penetapan ini dilakukan pemenang lelang sudah bersuara bahwa nantinya yang mendapatkan proyek ini adalah dia, ternyata saat penetapan terbukti iya. Mengapa proyek yang sudah dikondisikan dengan baik ini masih ada KKN nya.
Dia berharap masalah ini bisa ditidaklanjuti oleh pihak terkait, terutama Bupati Pati Tasiman SH, agar mengambil sikap. Sampai sejauh ini belum ada sedikitpun tindakan yang diambil oleh instansi terkait, dengan kata lain belum pernah diproses secara hukum bagi pelanggarnya. (Sw)
TERINDIKASI ADA PERMAINAN
Pati,Suara Rakyat,-
Pelaksanaan lelang proyek pembangunan Gedung Farmasi dan Laborat BRSD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati terkesan penuh dengan permainan antar panitia dengan pemenang lelang. Proyek yang didanai dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.510.000.000 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) ini ternyata dalam pelaksanaan tidak mengacu dengan Keppres 80 Tahun 2003.
Seharusnya panitia melaksanakan evaluasi terlebih dahulu dengan memanggil para peserta lelang. Namun hal ini tidak dilakukan, bahkan klarifikasipun hanya formalitas saja.
Berdasarkan hasil pertemuan SR dengan salah satu peserta lelangi, mangatakan bahwa dari 9 (sembilan), 7 (tujuh) peserta lelang sebelum evaluasi sudah dinyatakan gugur. Dengan alasan 7 (tujuh) peserta ini menggunakn SKN 31 Desember 2007, sedangkan dua) peserta yang saat ini menjadi pemenang utama dan pemenang cadangan. Masing-masing PT.DYNASTI PRAJA KENCANA, alamat Jl. Raya Pati-Tayu KM 1 Pati dan PT.RAHMATIKA KUSUMA, alamat Jl. Kenanga 3/L 28 Perum Wijaya Kusuma Pati, keduanya menggunakan SKN April 2008.
Menurut peserta lelang yang yang enggan disebutkan namanya tersebut, di dalam RKS dan Berita Acara mengacu pada Neraca 31 Desember 2007 dan ini sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Namun ternyata semua ini tidak ada artinya bahkan tidak diperhatikan oleh panitia, sehingga terkesan banyak permainan. Hal ini terbukti pada saat pengumuman pemenang langsung dinyatakan ada 7 (tujuh) peserta yang gugur seharusnya ada evaluasi dahulu dengan memanggil peserta urutan 1,2,3 dan diteruskan dengan urutan 4,5,6, namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh panitia.
Menurut peserta, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008, langsung diadakan penetapan pemenang lelang, tanpa adanya evaluasi dan klarifikasi. Bahkan dalam pelaksanaan lelang ini terkesan panitia mencari keuntungan, dimana panitia telah mengeluarkan kwitansi yang berleges sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ini pakai meterai yang ditanda tangani oleh PBKP atau Petugas pemungut A/N Endang Murniyati.
Sedangkan yang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa meterai juga ditanda tangani oleh Endang Murniyati dengan alas an buat foto copy dokumen. Menurut Endang saat ditemui SR mengatakan bahwa dirinya hanya menerima saja, dan dari hasil yang diterimanya itu diserahkan ke Konsultan Joko yang beralamat di Ds.Puri Pati. Dan ini dikuatkan dengan bukti kwitansi penyetoran sebanyak 17 peserta lelang, masing-masing sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Hal ini sangatlah tidak benar, karena hal ini seharusnya tidak ada. Mengapa dilakukan oleh panitia? Mungkinkah Panitia mencari keuntungan pertama sebelum keuntungan kedua setelah proyek jalan? Karena didalam Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 14 Nomor 12 bahwa setiap tahap proses pemilihan penyedia barang / jasa, pengguna barang / jasa / panitia / pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan.
Drs. Susanto Nugrahadi Apt Sp. FRS, selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa saat ditemui SR mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan sebenarnya. Menurut Susanto semua peserta semua sudah dipanggil satu persatu bahkan sudah dijelaskan tentang gugurnya. “Sehingga apa yang dilakukan dengan panitia dianggap sudah benar,” ujar Susanto. Namun saat SR menemui para peserta lelang hal itu tidak benar, karena proses evaluasi atau klarifikasi sama sekali tidak ada dan itu bohong.
Karena menurut peserta lelang yang gugur mengatakan mereka datang bersamaan dengan penetapan pemenang meskipun diberikan waktu sanggahan. Namun sejak awal sudah tidak benar. Hal ini akan semakin kuat dugaan kami adanya permainan, karena sebelum penetapan ini dilakukan pemenang lelang sudah bersuara bahwa nantinya yang mendapatkan proyek ini adalah dia, ternyata saat penetapan terbukti iya. Mengapa proyek yang sudah dikondisikan dengan baik ini masih ada KKN nya.
Dia berharap masalah ini bisa ditidaklanjuti oleh pihak terkait, terutama Bupati Pati Tasiman SH, agar mengambil sikap. Sampai sejauh ini belum ada sedikitpun tindakan yang diambil oleh instansi terkait, dengan kata lain belum pernah diproses secara hukum bagi pelanggarnya. (Sw)
Langganan:
Postingan (Atom)
