SR edisi 53 - model TABLOID

Klik KIRI pada gambar yang Ingin ANDA BACA

Fokus

Terkait SOTK
SKPD Setda dan Setwan Ladang Promosi

Blora, Suara Rakyat.-

Dari rancangan SOTK jelang penetapan Perdanya, dipastikan muncul sejumlah pejabat baru yang bisa diokatakan secara promosi. Artinya mereka yang menduduki jabatan baru itu, aerupakan kenaikan eselon sebelum mereka jabat.Hal itu diungkapkan direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno Amd Rabu (15/10) lalu.

Menurut Ateng, keputusan itu memang harus diambil Bupati Drs. Yudhi Sancoyo MM, karena stok pejabat yang bereselon II di Blora belum mencukupi, bila diterapkan SOTK baru tersebut. Pertimbangan lain mengingat akan munculnya SKPD baru pada pemerintahan kabupaten Blora mendatang.

Berdasar Rancangan Perda tentang Pembentukan Organisasi Setda dan Setwan tersebut terdapat 4 pejabat eselon II, 10 pejabat eselon III dan 30 pejabat eselon IV. Sedang pada SOTK Setwan Terdapat satu pejbat eselon II, tiga orang pejabat eselon III dan 9 orang bereselon IV.

“Dampak itu yang saya katakan munculnya pejabat baru yang promosi, terutama setda dan setwan”, kata Ateng.

Lanjut mantan guru SMPN 5 Blora ini, mengapa dirinya berorentasi pada lingkungan Setda dan Setwan dikarenakan kedua SKPD sarat dengan kepentingan.
“Jelas pada SKPD Setwan kepentingan politik kental mewarnai dalam pengambilan keputusan, sementara Setda harus menjaga keseimbangan kerja antara kepentingan kedinasan (Birokrasi PNS-red) dan kepentingan politik (Bupati jabatan politis-red) yang berimbang”, jelas direktur LSM Wong Cilik ini.

Disinilah Bupati dituntut menempatkan orang yang profesional dalam tugasnya, agar pemerintahan kabupaten Blora mendatang berjalan stabil dan kondusif.

Hampir sama dengan prediksi BCC lalu, LSM Wong Cilik mempunyai prediksi beberapa pejabat yang akan menduduki jabatan baru, khususnya di SKPD Setda dan Setwan yang akan banyak diisi orang-orang baru.

Salah satunya menurut Ateng yakni Slamet Pamudji SH MHum yang paling tepat menduduki jabatan Sekwan. Adapun alasanya, Kakan Capil sekarang (Slamet Pauudji-red) punya wawasan dan pergaulan yang luwes dan luas terutama dengan masyarakat asli Blora.

“Selain itu mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai, pak Mumuk (Slemet Pamudji-red) dapat menjembati komunikasi dan kepentingan antara birokrasi dengan anggota dewan”, tegasnya.
Penilaian lain tambahnya, dia bisa menampung keluhan masyarakat sehingga tercipta blora yang kondusif dan presentatif. Semua tugas dan tanggung jawab sebagai Sekwan dapat berjalan sesuai koridor yang berlaku. “Inilah modal utama agar penetapan APBD yang beberapa tahun selalu buncit, tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi”, tambah Ateng.(Roes)

Fokus Samping
HM.Kusnanto SH
Optimis Desember Semua Kepala SKPD Difinitif

Blora, Suara Rakyat.-

“Anda lihat kan, bahwa unsur Pimpinan DPRD, yang merupakan kolektif terbukti dapat bekerja walau ketua dewan tidak ada”, kata Kusnanto.

Menurut wakil ketua DPRD Blora itu pernyataan yang dikemukakan terkait kinerja dewan akhir-akhir ini yang cukup signifikan. Yakni dalam waktu yang singkat sudah merampungkan 2 perda dalam kurun waktu kurang dari dua Bulan.

“Kalau tidak ada halangan, kemungkinan Perda SOTK akan kami tetapkan tanggal 21 Oktober mendatang,” ungkapnya di rumah dinasnya Kamis (16/10)..

Disisi lain Kusnanto juga mengatakan kerja keras yang selama tidak ada ketua dewan ini, adalah berkat dukungan dan kesadaran semua anggota wakil rakyat yang duduk di DPRD.

Dirinya mengaku tanpa dukungan teman-teman dewan, mustahil dalam waktu yang singkat dapat bekerja seperti belakangan ini.

Ketika ditanya apakah dirinya yakin setelah Perda SOTK, bupati akan mendifinitifkan kepala masing-masing SKPD menjawab sangat yakin.

“Memang pengangakatan kepala SKPD kewenangan bupati murni, dan saya yakin pak Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red)akan segera melakukannya. Karena dasar hukumnya sudah jelas dan Perda SOTK sudah ada,” tegas Kusnanto.

Terkit tentang tentang pejabat dilingkungan setwan Kusnanto mengatakan, tidakj akan mengubah seluruh personil dilingkungan kerjanya. “Paling banter hanya beberapa orang saja yang kita harapkan untuk diganti, termasuk Sekwan yang saat ini tidak bisa menjalankan tugasnya karena statusnya saat ini (Ditahan-red),” tambah Kusnanto. (Roes)

HM Hartomi Wibowo
Sekwan harus Profesional

Blora, Suara Rakyat.-

Harapan agar pengisian personil pada SOTK mendatang sesuai bidang yang akan didudukinya, muncul juga dari ketua DPC PDIP Blora, HM Hartomi Wibowo SE saat ditemui SR Senin (20/10).

Menurut Hartomi yang juga ketua Komisi C DPRD Blora, pernyataannya dikarenakan banyaknya personil dilingkungan Pemkab Blora yang kurang tepat dalam posisinya.

Termasuk juga untuk jabatan Sekwan mendatang, dia mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. “Jelas saya harap sekwan baru harus professional, jujur dalam keuangan dan pekerja keras,” kata Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP ini.

Disisi lain lanjutnya, sekwan harus dapat mengawal aspirasi kami (anggota DPRD-red) yang berasal dari rakyat, sampai terealisasi.

Ketika ditanya siapa personil yang cocok menduduki jabatan sekwan, Hartomi enggan menyebut nama.
“Yang penting ketiga syarat tadi harus terpenuhi, karena jabatan Sekwan sesuai perundangan harus persetujuan dari kami (DPRD-red) selaku wakil rakyat”. (Roes)

Pendidikan Humanika
Wujud Kepedulian perkembangan tehnologi,
SMAN 1 Blora Gelar Pelatihan komputer paraGuru SD
Blora, Suara Rakyat.-

Memang patut dinilai Plus pada program yang sdilakukan SMAN 1 Blora ini, dibawah kepemimpinan Drs.Niyadi.

Seperti yang terlihat pada Senin (13/10) 40 orang guru SD sekecamatan Blora dilatih Komputer gratis di lab yang baru lalu diresmikan Bupati Blora, Drs.RM Yudhi Sancoyo MM.

Sebelumnya pelatihan didahului pengantar dari Kasek SMAN 1 Blora, drs. Niyadi yang mengatakan bahwa pelatihan ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan para guru SD terkait kemajuan tehnologi. Disamping itu sebagai bekal untuk memajukan pendidikan para guru khususnya untuk mengejar program sertifikasi mereka.

Sementara Kepala Cabang Diknas Blora, Drs. Kuswanto dalam pidatonya menyambut baik program yang dilaksanakan SMAN 1 Blora terhadap para Guru SD di wilayahnya. “Saya sangat berterima kasih atas kepedulian SMAN 1 Blora terhadap para guru kami, sehingga menyediakan tempat dan waktu untuk melatihnya berkomputer”, katanya.

Dari pantauan langsung SR saat para 40 Orang guru SD yang terbagi 2 kelas ini memang bisa dikatakan 90 mereka belum mengenal komputer. Terlihat mereka masih canggung dengan peralatan yang identik dengan kemajuan tehnologi ini. Bahkan seorang guru yang meminta SR tidak menyebut namanya, secara lantang mengkritik para pengajar komputer.

“Tolong mbak, kami memegang komputer baru kali ini, kalau mengajar dari awal. Jangan langsung ke program, dikenalkan dulu perangkat komputernya, mouse itu apa dan fungsinya apa”, katanya pada pengajar diamini seluruh peserta lainya. (Roes)

Pendidikan & Humanika
SDM Siswa paling Unggul, Optimis terbaik di Blora

Blora, Suara Rakyat.-
“Saya optimis dan sangat yakin bahwa Peringkat SMPN I Blora tetap yang terbaik di kabupaten Blora”, hal itu dikatakan Drs. Masrun MPd saat ditemui SR Sabtu (11/10) diruang kerjanya.

Menurut Kasek SMPN 1 Blora yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu ini, keyakinannya didasari pada SDM siswa baru yang masuk pada tahun ajaran ini.
Dari data yang didapat SR, hampir keseluruhan siswa teladan di Blora kota, bahkan peraih NEM tertinggi pertama dan kedua di kabupaten Blora terdaftar di sekolah ini.

Atas dasar itulah Masrun mengaku mempunyai tugas yang sangat berat dalam mempertahankan prestasi sekolah yang tertua di kabupaten Blora ini. Bahkan pada tahun ini SMPN 1 Blora telah meraih prestasi antara lain Juara 1 olimpiade Biologi, Siswa teladan putra nomor 1 se Blora dan juara pertama LCC IPU se Blora.

Ketika ditanya terkait programnya untuk mempertahankan prestasi tersebut, masrun mengatakan sudah punya strategi khusus. Diantaranya lomba Mapel tiap minggu, les sore untuk siswa kelas 10 dan ekstra kulikuler lainnya.

“Kami tidak terlalu ambisius ke SBI, yang kami utamakan prestasi para siswa”, tandas Masrun.

Sementara ditempat terpisah Kasubdin Dikdasmen Drs. Marsono ketika ditemui, menyambut baik apa yang diprogramkan SMPN 1 Blora tersebut.

Dirinya juga mengaku memang sampai saat ini SMPN 1 Blora masih barometernya pendidikan menengah di Blora. “Saya lihat pada PSB tahun aajaran baru lalu, kebanyakan siswa lulusan SD yang nilainya menengah dan tinggi masih mengutamakan mendaftar di SMPN 1 Blora, sebelum melirik sekolah lainnya”, jelasnya beberapa waktu lalu. (Roes)

Bupati Ajak Petani gunakan Pupuk Nutris Saputra
Randubaltung, Suara Rakyat.-
Mungkin apa yang disampaikan Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM dalam panen raya jagung di Sumberejo Kecamatan Randublatung harus dipaerhatikan.

Yakni penggunaan pupuk an organik (Kimia-red) yang selama ini digunakan para petani perlu diimbangi penggunaan pupuk organik. Hal ini karena pupuk an Organik yang digunakan terus meneruk akan dapat merusak dan mengurangi kesuburan tanah.

“Panen jagung kalia ini adalah hasil penggunaan pupuk organik pertama yakni pupuk Nutrisi Saputra dan hasilnya cukup memuasakan”, kata bupati ketika ditemui disela-sela panen raya.

Alasan penggunaan pupuk organik Nutrisi Saputra menurut Yudhi Pemkab Blora sudah studi di Kaltim dan bali atas keberhasilan penggunaan pupuk tersebut.

Untuk itulah Bupati Blora berharap agar para among tani di Blora segeralah kembali ke alam, dengan menggunakan pupuk organik Nutrisi Saputra. Dan juga menggunakan pupuk kandang dengan membatasi penggunaan pupuk kimia.
“Sebagai langkah awal kepedulian Pemkab Blora terhadap para petani, kami telah mengucurkan dana Rp. 1,7 milyar di 16 kecamatan untuk subsidi pupuk nutrisi saputra”, ungkap Yudhi.

Sementara disisi lain Plt Kadin Pertanian Drs.Adi Purwanto MM juga menandaskan alasan pentingnya penggunaan pupuk organik. “Penggunaan pupuk kimia para petani diBlora sudah sangat mengkwatirkan bahkan bisa saya katakan over dosis”, jelasnya.

Dari data yang didapat Adi para petani memerlukan 400 kg urea, 300 kg SP-36 tanpa KCL dan ZA setiap hektarnya. Padahal seharusnya yang ideal urea 250 kg, SP-36 150 kg , ZA 100 kg dan 50kg KCL setiap hektar. “Ya jelas penggunaan pupuk kimia yang berlebihan inilah, akan merusak struktur tanah”, tegas Adi. (Roes)

Polisi Bekerja dengan 3 S
Ada anekdot di masyarakat. Seorang lelaki, saat antre membuat surat izin mengemudi (SIM), bertanya kepada temannya,”Adakah polisi yang tidak bisa disuap?” Temannya berbisik,”Ada, tapi cuma dua. Hoegeng dan polisi tidur.”. Hoegeng adalah mantan Kapolri pada 1968-1971 yang terkenal antisuap dan korupsi.

Anekdot ini sangat menggelitik, seakan menegaskan cap masyarakat bahwa Polri jauh dari kesan bermutu. Dalam konteks proses pergantian Kapolri, pengganti Jenderal Polisi Sutanto idealnya adalah seorang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam sebuah peralihan, pastinya akan ada semacam refleksi dan revisi dari masa sebelumnya, menuju langkah rekonstruktif selanjutnya. Kapolri Sutanto dinilai cukup baik dalam mengembangkan dan meletakkan dasar-dasar bagi proses reformasi dan regenerasi yang berpengaruh bagi eskalasi kualitas kepolisian.

Upaya pemulihan citra negatif Polri juga dilakukan. Pada level teknis misalnya, dilakukan pemberantasan calo pembuatan SIM yang bergentayangan di Polda dan menyediakan mobil SIM keliling. Upaya menghindari ”uang damai” seperti yang kerap terjadi di jalan raya, juga dilakukan.

Idealnya sosok seorang polisi harus selalu menekankan pada kualitas pribadi dengan sifat dan sikap yang baik kepada sesama, serta bertanggung jawab memprioritaskan kualitas etika tanggung jawab dirinya dalam rangka tugas dan perannya sebagai pengawal masyarakat.

Di sinilah kita rindukan Kapolri baru yang peka, peduli dan terbuka terhadap kritik, yang mampu mengatasi beberapa pekerjaan rumah (PR) baik internal maupun eksternal.

Kapolri baru harus mampu menumbuhkan rasa terlindungi di masyarakat. Hal itu hanya mungkin terjadi jika ia terus-menerus berinteraksi terhadap jajaran di seluruh Tanah Air, bukan hanya mendengar laporan. Bukan rahasia, sampai kini, kita selaku sipil merasakan belum terlindungi oleh keberadaan polisi. Teror bom dan perampok bersenjata api adalah hal yang menonjol selama ini.

Sosok ideal Kapolri ke depan juga harus mampu independen dari lingkaran kekuasaan dan memiliki paradigma baru yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu alat negara, keberadaannya bermakna strategis karena kekuatan pengaruh yang dimilikinya.

Meski kedudukan lembaga kepolisian dan pengangkatan Kapolri tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik, polisi harus bebas dari intervensi kekuasaan politik yang mengatasnamakan hukum. Kita tidak menghendaki Kapolri yang bermasalah, punya bisnis atau terbiasa jadi backing untuk kelompok/bisnis tertentu, tapi juga tidak akan menimbulkan konflik lanjutan dalam tubuh Polri.

Di dalam negeri, Kapolri harus mampu meredam gerakan-gerakan separatis sekaligus menciptakan keamanan berkelanjutan. Saat ini banyak gangguan keamanan di Indonesia yang sebenarnya punya mata rantai dengan negara-negara lain. Untuk itulah kemampuan lobi internasional Kapolri sangat diperlukan. Inilah PR eksternal yang dimaksud sebelumnya.

Sebagai PR internal, tantangan yang dihadapi Polri untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya kurangnya personel dan dana operasional. Dari data Polri (2005) perbandingan antara jumlah personel polisi dengan masyarakat hingga saat ini rata-rata 1:700. Artinya satu polisi melayani 700 orang.

Sementara itu, gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh jika diperbandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri menjadi yang terendah di Asia.

Seorang Kapolri harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam memimpin Polri, baik dilihat dari segi kepemimpinan, senioritas, kemampuan maupun kredibilitasnya. Kapolri juga dituntut harus luwes mencari jalan keluar sebuah permasalahan sekaligus tegas dalam menegakkan aturan bagi diri dan jajarannya demi sebuah tujuan.

Maka dalam menghadapi perkembangan serta dinamika masyarakat, paradigma yang bisa dikedepankan saat ini adalah pendekatan soft power, yaitu melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah dikembangkan dalam strategi perpolisian masyarakat (Polmas) sejak tahun 2005. Dengan strategi ini, Polri tidak lagi sekadar bersifat reaktif, namun dituntut untuk proaktif, dalam memberikan layanan kepolisian dengan slogan 3S: senyum, sapa dan salam, serta sopan dalam berbicara dan santun dalam bertindak. (PenulisRedaktur Taloid Suara Rakyat; Drs.Ec.Agug Budi Rustanto)

SR Edisi 52 - Model TABLOID

Klik KIRI pada gambar yang akan ANDA BACA

Kulanuwon
Desain Indonesia melalui UUD baru

Sampai hari ini, bangsa Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut harus dipahami sebagai kesalahan secara kolektif bangsa ini.

Kesalahan bangsa ini karena elite politik lebih sibuk mengurus kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat. Hal ini mudah sekali dibuktikan dengan ketidakpedulian pemimpin negara ini atas urusan masyarakat luas. Banjir tak terkendali di musim hujan, kekeringan yang menimbulkan kelaparan, jalan raya yang tak terurus, kecelakaan dan berbagai penyakit terus melanda.

Pertanda lain, yakni jumlah warga miskin yang terus bertambah, penyelenggaraan layanan sosial yang sangat minim. Semuanya ini menunjukkan bukti bahwa pemimpin negara belum mengarahkan nakhoda kapal negara Indonesia ini menuju kesejahteraan dan kecerdasan bangsanya.

Kondisi ini diperparah dengan elite politik yang telah lengser dari kekuasaan, tidak mendukung secara positif terhadap elite politik yang berkuasa, yang ada hanyalah sikap menyalahkan. Padahal ketika masih berkuasa dulu, dia tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada penguasa saat ini. Kalaupun mengklaim sebagai oposisi, yang dilakukan baru sebatas memberi kritik dan kritik, tanpa solusi.

Hal tersebutlah salah satu di antara banyak hal yang menyebabkan cita-cita bangsa ini tidak tercapai. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuatu yang abstrak, tanpa tahu kapan akan menjadi sesuatu yang nyata.
Indonesia yang merdeka tahun 1945, ternyata baru bisa membebaskan bangsa ini merdeka di bidang politik atas bangsa yang lain. Bangsa ini ternyata belum merasakan efek positif dari kemerdekaan itu.

Dalam situasi seperti itu, saat ini elite politik justru menunjukkan betapa perbedaan pandangan atas penyelesaian masalah bangsa ini terpecah menjadi tiga. Yang pertama, kelompok yang menginginkan agar Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang lain ingin agar UUD 1945 diamendemen lagi. Ada pula yang ingin agar bangsa ini menahan diri dengan tetap menjalankan UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002 itu.

Di luar tiga pandangan itu, ada yang ingin melakukan redesain Indonesia melalui UUD baru.
Pandangan keempat menurut penulis merupakan pandangan yang realistis untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Sebab, UUD 1945 yang telah menciptakan dua rezim pemerintahan otoriter, kini justru menjadi objek perdebatan yang membahayakan nasib bangsa dan negara ini. Jalan tengah yang agak revolusioner dan ekstrem adalah membangun Indonesia baru dengan UUD baru.

Mengapa perlu Indonesia baru dengan UUD baru? Pertama, hasil perubahan UUD 1945 yang konon untuk memperbaiki Indonesia yang rusak ini telah terbukti gagal. Kegagalan ini di samping disebabkan oleh cara melakukan perubahan yang salah, yakni sepotong-sepotong yang menghasilkan UUD yang tidak inheren antara ketentuan yang satu dengan yang lain. Juga karena ada sebagian elite politik yang belum legawa atas hasil perubahan UUD 1945 itu dengan memberi penilaian hasil perubahan UUD 1945 kebablasan.

Kedua, bangsa ini telah mempunyai paradigma yang salah mengenai bagaimana kekuasaan itu harus dijalankan. Yakni, kekuasaan dimaknai sebagai kekuasaan itu sendiri. Jadi, kekuasaan adalah tindakan yang mereka maui. Ajaran Machiavelli dalam Il Principe amat kental dalam praktik menjalankan kekuasaan selama ini. Sehingga UUD 1945 dan berbagai produk hukum turunannya dijadikan alat legitimasi untuk membuat kebijakan yang justru tidak bijak itu.

Oleh karenanya, langkah pasti untuk melakukan redesain Indonesia salah satu alternatifnya melalui jalan pembentukan UUD baru, baru sama sekali. Dalam UUD yang baru kelak, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus diatur secara rinci dan konsisten.

Kerincian diperlukan untuk menghindari tafsir sesat dari penguasa. Sedang konsistensi muatan yang ada dalam UUD diperlukan untuk menjaga agar berlangsungnya negara tidak terganggu oleh berbagai perdebatan yang menghambat jalannya negara. Lebih jelasnya arah negara ini dijalankan tetap ke depan walau penguasanya diganti.

Redesain ini harus dilakukan oleh anak bangsa ini yang tidak menangis hanya karena wajah negara dan atau UUD-nya berubah. Sebab jika masa lalu yang jelas buram terus dipertahankan, maka bangsa ini tidak akan bangkit dari keterpurukan. Kesejahteraan dan kecerdasan bisa dilakukan dengan cara-cara tidak mempersoalkan bentuk negara.

Mempertahankan negara kesatuan tetapi rakyat tetap kelaparan dan bodoh adalah dosa besar. Mempertahankan UUD 1945 dengan membiarkan penguasa yang otoriter adalah zalim.Sudah saatnya bangsa ini berpikiran progresif dan visioner, demi tercapainya cita-cita mulia pendiri negara ini, masyarakat yang sejahtera dan cerdas.

Tidak ada salahnya negara Indonesia sebagai negara baru memiliki sebuah UUD yang bersifat revolusioner, radikal dan progresif. Mari kita tinggalkan kebodohan dan kemiskinan, serta fanatisme terhadap bentuk negara kesatuan dan UUD 1945, dengan tetap sebagai warga negara Indonesia.( Drs.Ec.Agung Budi Rustanto-Redaktur)