SRBlora edisi 85 - KULANUWON - OPINI

Kulanuwon

Pemimpin Bertengkar, Rakyat Telantar

Mas GIK yang seorang pegusaha tempe tiba kembali di Blora setelah liburan di kampung. Tapi, wajahnya tak memperlihatkan kecerahan, layaknya orang habis liburan.

”Sampeyan kenapa sih, Mas?” tanya saya suatu pagi.

”Saya sedih campur bingung. Di kampung malah disambati macem-macem. Ada yang mengeluh karena usaha pembuatan tempe macet karena hara kedeai naik.

Akibatnya banyak warga menganggur. Banyak saudara menyodorkan anaknya untuk dibantu mencari pekerjaan,” kata Mas Gik.

Jeng Vivi yang datang belakangan ikut nimbrung.

”Saudara-saudara saya juga cemas, was-was, deg-deg plas. Jangan-jangan usaha kerajinan mereka, bikin keset dan boneka akan tergusur setelah perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan,” kata Vivi.

Soal kedelai impor, memang belakangan lebih banyak mengalahkan kedelai lokal. Sementara ketakutan terhadap produk China pantas dimengerti.

Saat melihat-lihat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Semarang dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini, saya melihat produk mainan anak buatan China menguasai pasar, nyaris sendirian alias tanpa pesaing.

Selain bentuknya bagus-bagus, harganya juga terjangkau. Misalnya ada yang dijual paket Rp 14.000 untuk tiga mainan, di antaranya terdapat handphone (HP) mainan.

Soal keamanan, saya sendiri kok sangsi, soalnya cerita dan berita tentang produk mainan anak dari China beberapa kali menghiasi media.

”Lha terus solusinya apa? Soalnya ini erat hubungannya dengan urusan perut. Pasti mereka yang mengeluh itu juga sangat gelisah, nggak tahu lagi mau kerja apa,” kata saya.

”Ya saya belum punya solusi. Kebanyakan dari mereka lulusan SMA yang belum siap kerja. Saya ajak berpikir tentang wiraswasta malas. Menjadi pekerja informal malu. Sebelnya, kebanyakan dari mereka kemana-mana sudah bawa HP,” jelas Mas Gik.

Sebenarnya wiraswasta atau enterpreneur seperti yang dikatakan Mas Gik itu, salah satu solusi yang menarik dan jika dikembangkan berpotensi mengurangi pengangguran secara signifikan.

Selebihnya, tenaga kerja kita sebagian mulai membidik pekerjaan di luar negeri, bertarung menjadi PKL di kota, melamar kerja swasta atau bermimpi menjadi PNS..

”Tapi sepertinya kita yang muda-muda ini yang harus turun tangan mengurai kegelisahan saudara-saudara kita itu,” Jeng Vivi mulai antusias.
Berebut kebenaran

Kata Jeng Vivi lagi, kalau menunggu pemerintah bergerak taktis dan tepat sasaran, rasanya belum tentu. ”Lihat saja, para pemimpin, para elite saban hari bertengkar meributkan Bank Century.

Petinggi polisi saling ribut soal kode etik, para koruptor berpesta di penjara, akhirnya rakyat telantar, sendirian tanpa pegangan mengurus hidup yang kian sulit. Sebagian rakyat berebut kebenarannya sendiri-sendiri di jalanan.

Saya dan Mas Gik mau tak mau ikut terbawa jago debat kita yang satu ini. Sayang, kemarin dia gagal lolos tes CPNS.

”Kan sama-sama berebut kebenaran to, Nes,”kata saya.

”Begitu juga dengan di Blora yang di Gedung DPRD itu mereka juga ribut karena hak angket tentang Pengawasan DPU, karena masing-masing merasa benar. Demikian juga dengan APBD-nya, para Anggoa dewan menuduh eksekutif (TAPD) terbawa arus Musda”

Mas Gik menambahkan, karena penegakan hukum yang lemah, diskriminatif dan inkonsisten, di masyarakat berlaku rumus asu gedhe menang kerahe.

Nah, kalau yang di Gedung DPRD Blora itu mungkin bisa berlaku rumus dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Pemimpin bertengkar, rakyat telantar,”ujar Mas Gik.(Penulis Dr.Agung Budi Rustanto-Redaktur tabloid Suara Rakyat)

SRBLORA edisi 85 - POLITIK & HUKUM - POLLING CABUP & DANA MUSDA GOLKAR

Politik hukum

Popularitas Para Cabup Berimbang

BLORA, SR- Setelah 40 hari pooling Cabup Blora 2010 Senin (25/1), yang digulirkan website SR Blora, nampak persaingan cukup berimbang. Website SR yang berbentuk Blog yakni http://srblora.blogspot.com, setiap harinya tak kurang 50 orang yang mebuka situs tabloid asli Blora ini.

4 cabup teratas dari 9 cabup yang dimunculkan pada pooling ini, memiliki jumlah pemilih yang berbeda sedikit. Keempat para cabup menurut versi SR yakni Yudhi Sancoyo memperoleh 56 pemilih (33%), Sutikno (PGN) 47 (28%), Joko Nugroho/Koko 27 (16%) dan Abu Nafi 24 ( 14%) dari jumlah responden sebanyak 169 pemakai internet.

Sedang calon lainnya seperti Sunarto, HM Warsit dll memperoleh dukungan 9 orang (5%) dan Responden yang tidak memilih sebanyak 6 orang (4%).

Masa berakhirnya pooling akan ditutup secara otomatis saat minggu tenang jelang pilbup, atau tepatnya 31 Mei 2010 yang akan datang. (Roes)

Yudhi Terpilih Secara Aklamasi

Sutikno Bantah Terlibat Pendanaan Musda

BLORA,SR- Musda Partai Golkar Blora yang berlangsung Minggu (17/5) secara Aklamasi telah memilih Yudhi Sancoyo sebagai ketua DPD PG periode 2009-2015. Hal ini karena Haryono SD yang sebelumnya mencalonkan diri, kali ini bersikap diam untuk memantau dengan alasan demi keutuhan partainya.

Namun demikian bila kita kembali seminggu sebelumnya, aksi dukung-mendukung mewarnai perebutan ketua partai berlambang pohon beringin kabupaten Blora.

Saat itu dua kubu yang bersaing yakni kubu Yudhi Sancoyo dan kubu Haryono saling mengklaim di dukungan PK (Pengurus Kecamatan) PG, sehingga suasana nampak memanas.

Akibat suasana panas inilah dinilai beberapa orang kalangan partai Golkar Blora, akan berdampak kurang baik untuk partainya. Untuk itulah ketua Panitia Musda Indarjo menghentikan musda untuk ditunda pelaksanaanya.

Penundaan tersebut yang memunculkan wacana berbagai macam, terutama keterlibatan orang lain yang mendanai Haryono untuk maju bersaing dengan incumbent Yudhi Sancoyo.

Beberapa nama muncul dalam wacana itu diantaranya Sutikno (PGN) yang diduga kuat penyandang dana kubu Haryono.

Tuduhan inilah yang membuat Sutikno yang juga mantan dirut PGN ini agak kecewa terhadap wacana yang berkembang di Blora ini.

Menurut cah Blora yang sukses di Jakarta ini, apa yang dikatakan dan ditiupkan, dirinya terlibat pendanaan dalam musda Golkar adalah tidak benar.

“Tidak benar kalau saya ngasih uang politik ke PK untuk mendukung seseorang,” kata Sutikno.

Dirinya menganggap siapapun orang Blora yang datang di kantornya ataupun di rumahnya adalah sehabat. Sehingga siapapun yang datang kepadanya di Jakarta, dia mengaku diberi sangu.

“Semua teman-teman Blora yang ke Jakarta dan ketemu, pasti saya sangoni tidak pandang bulu dari yang miskin sampai yang kaya, dari rakyat jelata sampai bupati. Itu kebiasaan saya karena prinsip saya rejeki harus dibagi-bagi,” tegas Sutikno.(Roes)

SRBlora edisi 85 - Model TABLOID - FOKUS - POLITIK HUKUM - KULANUWON

klik GAMBAR untuk BACA . . . !!!

SRBlora - Model TABLOID - BLORA KOTA - PENDIDIKAN _ OLAH RAGA

Klik Gambar untuk BACA . . . !!!

SR edisi 85-MODEL TABLOID - CEPU & LINTAS KECAMATAN

klik GAMBAR untuk BACA. . . !!!

SR edisi 85 - MODEL TABLOID - Semarang - Kendal - Drobogan - Kudus - Demak - Pati - Rembang

klik gambar untuk BACA . . . !!!

SR edisi 85 - MODEL TABLOID - SUMATERA DAN SEKITAR

klik Gambar untu BACA . . . !!!

SR edisi 85 - MODEL TABLOID - ADVETORIAL & IKLAN

Klik Gambar untk BACA . . . !!!

SRBLORA edisi 85 - ADU POPULARITAS CABUP

Popularitas Para Cabup Berimbang

BLORA, SR- Setelah 40 hari pooling Cabup Blora 2010 Senin (25/1), yang digulirkan website SR Blora, nampak persaingan cukup berimbang. Website SR yang berbentuk Blog yakni http://srblora.blogspot.com, setiap harinya tak kurang 50 orang yang membuka situs tabloid asli Blora ini.

4 cabup teratas dari 9 cabup yang dimunculkan pada pooling ini, memiliki jumlah pemilih yang berbeda sedikit. Keempat para cabup menurut versi SR yakni Yudhi Sancoyo memperoleh 56 pemilih (33%), Sutikno (PGN) 47 (28%), Joko Nugroho/Koko 27 (16%) dan Abu Nafi 24 ( 14%) dari jumlah responden sebanyak 169 pemakai internet.

Sedang calon lainnya seperti Sunarto, HM Warsit dll memperoleh dukungan 9 orang (5%) dan Responden yang tidak memilih sebanyak 6 orang (4%).

Masa berakhirnya pooling akan ditutup secara otomatis saat minggu tenang jelang pilbup, atau tepatnya 31 Mei 2010 yang akan datang. (Roes)

Liputan langsung dari Jakarta -MENDIKNAS -Planning edisi 85

Laporan langsung Roes saat di Jakarta
Kemendiknas akan Meminimalisasi Kecurangan UN

JAKARTA, SR- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan fokus mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 dengan cara meminimalisasi terjadinya kecurangan.

”Sekarang energi yang ada diarahkan untuk menyiapkan UN sebaik mungkin. Perbedaan pandangan dengan Mahkamah Agung (MA) sudah diselesaikan dalam pertemuan. Saya tidak perlu mengangkat keabsahan,” kata Mendiknas Muhammad Nuh didampingi Menteri Agama Suryadharma Ali usai Rakor Sinergitas Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama di Jakarta, dalam keterangan Persnya Jum’at (22/1).

Mendiknas mengatakan, Kemendiknas dan Kemenag berupaya agar pelaksanaan UN bisa diselenggarakan sebaik mungkin di bawah koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen pelaksana UN.

Dia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui, baik terkait anggaran maupun pelaksanaan pada Maret 2010.

Persiapan dan sosialisasi sudah dilakukan ke daerah-daerah kepada kepala dinas dan kepala sekolah tingkat kabupaten dan kota, termasuk meminta guru untuk tetap memberikan pengayaan kepada siswa yang akan menghadapi ujian serta menanamkan sikap jujur dalam mengerjakan soal.

”Kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah untuk siap, termasuk mengenai tender pencetakan soal UN dan pendanaannya. Karena akan digunakan setelah Maret, jadi tidak perlu tergesa-gesa, selain itu pembayaran dilakukan setelah ada pemenang tender dan juga membayar tanda jadi dulu,” katanya.

Tentang permintaan Panitia Kerja DPR agar Kemendiknas memfokuskan diri pada pengawasan UN dan menjamin tidak ada kebocoran, Nuh mengatakan persoalannya bukan pada jamin-menjamin.

”Persoalannya adalah ikhtiar apa yang bisa menjamin tiadanya kecurangan dan seterusnya. Tidak bisa menjamin 100 persen tidak ada kecurangan. Tetapi jangan diartikan tidak ada jaminan yang kita lakukan untuk mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan kecurangan,” katanya.

Dia menambahkan, soal pengawasan UN juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, termasuk mahasiswa, Komisi X DPR, wartawan, dan polisi.

Semua berhak ikut mengawasi, dalam arti tidak harus menunggu di depan kelas tetapi memantau jika terjadi kecurangan.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, esensi pelaksanaan UN adalah untuk digunakan sebagai pemetaan dan selanjutnya hasil dari evaluasi tersebut akan dilakukan intervensi kebijakan.

Dia menambahkan, persoalan UN yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir karena terlalu ada kekhawatiran sehingga orang tua dan peserta didik menjadi stres.

”Stres itu biasa, tetapi tidak berarti pelaksanaan UN batal. Karena itu, UN harus dihadapi dengan belajar dan berlatih dan orang tua pun harus mendisiplinkan anak,” katanya.

Tentang sinergitas yang dilaksanakan dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Menteri Agama mengatakan, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional pada Kemendiknas sementara Kemenag bertanggung jawab pada pendidikan agama dan keagamaan.(Roes)

DASUM & KATINI TERANCAM - Planning edisi 85

DPC PDIP Ancam PAW Dasum dan Kartini

BLORA, SR- Fraksi PDIP dan Fraksi pendukung hak angket sudah menyiapkan sanksi bagi anggota yang tidak hadir dalam paripurna pengusulan hak angket kasus DPU.

Sebab, pada saat paripurna digelar Rabu (20/1) lalu ada 25 anggota dewan yang tidak hadir tanpa keterangan. Akibatnya, paripurna gagal digelar karena tidak kuorum.
Dua fraksi yang diketahui tegas pada anggotanya adalah FPDIP dan FPD.

Bahkan untuk FPDIP, ada instruksi dari DPC PDIP setempat agar semua anggota fraksi datang untuk mendukung usulan hak angket. Hanya, saat paripurna lalu, dari delapan anggota ternyata hanya enam yang hadir. Dua anggota FPDIP, Dasum dan Kartini tidak hadir.

''Kami sudah menggelar rapat untuk menyikapi hal itu,'' kata wakil ketua DPC PDIP Blora, Bagong Suwarsono.

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu pelaksanaan paripurna kedua yang segera akan dilakukan. Sebab, DPRD menunda selama tiga hari pelaksanaan paripurna tersebut.

Pelaksanaan paripurna ulang masih menunggu rapat pimpinan dan Badan Musyawarah untuk menjadwalkan kembali. ''Jika pada paripurna kedua nanti tetap mangkir, DPC menyiapkan sanksi,'' tegasnya.

Sanksi itu, lanjut Bagong, bisa berupa peringatan sangat keras karena anggota fraksi dinilai telah melanggar instruksi DPC. Bahkan politisi asal Jiken itu sampai menyebut penggantian antarwaktu (PAW) jika memungkinkan.

''Intinya, mendukung pengusulan hak angket. Dan kebijakan itu harus dilaksanakan anggota fraksi,'' ungkapnya.

Sementara itu, ketua Fraksi Partai Demokrat Joko Mugiyanto mengatakan masih akan menggelar pertemuan untuk anggota fraksinya yang tidak hadir. Hanya, menurut Joko, anggota fraksinya bukan sengaja tidak hadir, namun saat itu menunggu di kantor DPC PD.

''Saat itu sudah tahu kalau tidak kuorum, jadi menunggu di DPC,'' katanya.

Sekadar diketahui, pada Rabu pekan lalu dijadwalkan paripurna pengusulan hak angket.

Tapi, 25 anggota dewan memilih tidak hadir dan paripurna gagal digelar karena tidak kuorum. Sehingga, usulan hak angket kasus penunjukkan pengawas proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ditunda. (Roes)

TUDUHAN POLITIK UANG MUSDA - Planning edisi 85

Politik hukum

Yudhi Terpilih Secara Aklamasi

Sutikno Bantah Terlibat Pendanaan Musda

BLORA,SR- Musda Partai Golkar Blora yang berlangsung Minggu (17/5) secara Aklamasi telah memilih Yudhi Sancoyo sebagai ketua DPD PG periode 2009-2015. Hal ini karena Haryono SD yang sebelumnya mencalonkan diri, kali ini bersikap diam untuk memantau dengan alasan demi keutuhan partainya.

Namun demikian bila kita kembali seminggu sebelumnya, aksi dukung-mendukung mewarnai perebutan ketua partai berlambang pohon beringin kabupaten Blora.

Saat itu dua kubu yang bersaing yakni kubu Yudhi Sancoyo dan kubu Haryono saling mengklaim di dukungan PK (Pengurus Kecamatan) PG, sehingga suasana nampak memanas.

Akibat suasana panas inilah dinilai beberapa orang kalangan partai Golkar Blora, akan berdampak kurang baik untuk partainya. Untuk itulah ketua Panitia Musda Indarjo menghentikan musda untuk ditunda pelaksanaanya.

Penundaan inilah yang memunculkan wacana berbagai macam, terutama keterlibatan orang lain yang mendanai Haryono untuk maju bersaing dengan incumbent Yudhi Sancoyo.

Beberapa nama muncul dalam wacana itu diantaranya Sutikno (PGN) yang diduga kuat penyandang dana kubu Haryono.

Tuduhan inilah yang membuat Sutikno yang juga mantan dirut PGN ini agak kecewa terhadap wacana yang berkembang di Blora ini.

Menurut cah Blora yang sukses di Jakarta ini, apa yang dikatakan dan ditiupkan, dirinya terlibat pendanaan dalam musda Golkar adalah tidak benar.

“Tidak benar kalau saya ngasih uang politik ke PK untuk mendukung seseorang,” kata Sutikno.

Dirinya menganggap siapapun orang Blora yang datang di kantornya ataupun di rumahnya adalah sehabat. Sehingga siapapun yang datang kepadanya di Jakarta, dia mengaku diberi sangu.

“Semua teman-teman Blora yang ke Jakarta dan ketemu pasti saya sangoni tidak pandang bulu dari yang miskin sampai yang kaya, dari rakyat jelata sampai bupati. Itu kebiasaan saya karena prinsip saya rejeki harus dibagi-bagi,” tegas Sutikno.(Roes)

REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PEMILU - Planning edisi 85

Reaksi DPS Bukti Masyarakat Antusias Pilbup

BLORA, SR- Hasil koreksi awal yang dilakukan Panwas Pilkada Blora terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) diketemukan adanya 2 orang anggotaTNI dan Polri dan juga enam orang gila masuk daftar pemilih.

Ninik Indhayanti, anggota Panwas menyatakan hingga kini seluruh Panwas kecamatan masih melakukan pencermatan DPS.

Ninik mengungkapkan dua kecamatan yakni Blora dan Jepon sudah melaporkan hasil pencermatan meski masih sementara. Berdasarkan laporan itu, terungkap bahwa ada lima warga yang tidak mempunyai hak pilih namun masuk dalam DPS di Kecamatan Blora. Yakni dua orang TNI dan Polri serta tiga orang warga di bawah umur.

Sementara di Kecamatan Jepon, enam orang gila masuk DPS. Mereka adalah warga Desa Puledagel, Semampir dan Kawengan. "Temuan itu langsung kami koordinasikan dengan PPS di desa dan PPK di kecamatan," ujarnya Rabu (20/1).

Temuan adanya warga yang tidak mempunyai hak pilih, namun masuk dalam DPS justru membuat poin positf bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora. Moesafa yag jugak ketua KPU Blora, menyatakan maksud dari pengumuman DPS adalah untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Menurutnya jika masyarakat mendapati nama seseorang masuk dalam DPS padahal tidak mempunyai hak pilih, hal itu menunjukan kepedulian masyarakat untuk mencermati DPS.

“Ini Bukt Masarakat antusias terhadap Pilkada,” katanya

Untuk itu dia meminta masyarakat jika menemkan nama-nama yang tidak mempunyai hak pilih namun masuk dalam DPS, segera laporkan KPU atau petugas pemungutan suara (PPS) di desa dan kelurahan masing-masing.

”Tak hanya Panwas, seluruh komponen masyarakat dipersilahkan mencermati DPS yang telah diumumkan sejak Sabtu (16/1) dan kami memberikan waktu 21 hari kepada masyarakat untuk menanggapi pengumuman DPS,” tambah Moesafa.(Roes)

Bibit Jati dari Bank Jateng

Bantuan Bibit Jati dariBank Jateng

BLORA,SR Kepala Bank Jateng Blora Hari Koesarwono menyerahkan bantuan bibit jati dan mahon sebanyak 25 ribu batang.Bantuan diserahkan langsung pada Plt KaDinas kehutanan Sutikno Slamet pada Rabu (20/1) dihalaman Kantor tersebut. Adapun rincian bibit tersebut yakni 20 ribu bibit jati dan 5 ribu bibit mahoni.

Menurut Kepala Bank Jateng Blora Hari Koesarwono bantuan ini merupakan salah satu partisipasi lembaganya dalam ikut mensukseskan program pemerintah one man one tree.

BANTUAN BANK JATENG : Kepala Cabang Bank jateng Blora Hari Kusarwono menyerahkan secara simbolis kepada Plt kadin Kehutanan Sutikno Slamet bantuan bibit jati dan mahoni sebanyak 25 ribu batang.(foto: Roes/SR)

Sementara Plt kadinas Kehutanan Sutikno Slamet menghargai apa yang dilakukan Bank Jateng dala ikut mensukseskan program pemerintah tersebut.

Dia bersama jajaranya akan segera mengalokasi bantuan bibit tersebut ke lahan yang kritis di wilayah Blora.

“Kami usahakan dalam 1 minggu ini bantuan bibitjati dan mahoni tersebut bisa kami tanam oada lahan yang masih kosong di swilayah Blora,” ungkap Sutikno yang juga Kadinas Pertanian Blora.(Roes)

TEROR PESERTA MUSDA

Kader Golkar Blora Takut Pulang ke Rumah

BLORA, SR- Setelah teror kain kafan berbentuk pocong berisi bunga magis merajalela menghantui warga dan kader Partai Golkar di Blora, hingga Kamis malam suasana Blora masih siaga 1 pasca kisruhnya Musda Golkar. 

Belasan pengurus kecamatan tidak berani pulang ke rumah karena takut diteror. Mereka memilih mengungsi ke rumah calon Ketua DPC Golkar Blora Hariyono, dengan membawa anak istri. Mereka baru pulang bila suasana kondusif.

Tangis histeris terus menggema di ruangan rumah Haryono. Tangisan itu berasal dari anak Sumardi, salah satu pengurus Golkar dari Kecamatan Ngawen yang sengaja mengungsi dengan istrinya setelah diteror oleh orang tak dikenal pada Rabu malam, lalu.

Bocah umur 3 tahun tersebut terus menangis dipelukan ibunya, kondisinya syok terlebih ketika melihat orang yang tidak dikenalnya.

Tidak hanya Sumardi beserta keluarga yang mendapat teror orang tak dikenal, ada 10 pengurus kecamatan partai berlambang beringin lainnya yang juga tidak berani pulang ke rumah dan memilih mengungsi di rumah Haryono. Pasalnya, suasana yang semakin tidak kondusif pascakisruhnya Musda Golkar hari Minggu lalu.

Sumardi dan belasan pangurus Golkar tingkat kecamatan lainnya merasa resah, karena musda yang dilangsungkan sudah terlampau jauh keluar dari aturan partai. Jika tidak ada penyelesaian secepatnya, maka suasana Blora dipastikan semakin tidak kondusif.

Mengingat Musda Golkar kali ini selain sebagai ajang pemilihan ketua DPC, juga sebagai titik awal penyusunan kekuatan jelang Pilkada Blora yang akan digelar pada pertengahan tahun 2010.

"Kader dan pengurus Kecamatan Ngawen dari kubu Haryono menginginkan semuanya segera usai dengan damai tanpa gesekan," ujar Sumardi. Untuk itu, dirinya meminta DPP Partai Golkar segera menyikapi kisruh Musda Golkar di Blora.(Gie)

SRBlora 86 - FOKUS _ HAK ANGKET DPU TERANCAM BATAL

klik GAMNAR .... BACA model TANLOID

FOKUS

*Soal Hak Angket Penyimpangan Pengawasan PU
Hak Angket Sulit Teralisasi

BLORA, SR – Tidak adanya penunjukan pengawasan terhadap proyek tahun anggaran 2009 yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU), membuat beberapa anggota dewan melakukan inisitif dengan mengusulkan hak angket kepada pimpinan, agar bisa menyelidiki mengapa pengawasan tidak dilakukan.

Akibatnya, suasana DPRD yang awalnya sedikit kondusif, kini menjadi terbelah antara kubu yang mendukung hak angket yang di motori oleh Fraksi Demokrat (FD) dan juga Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM), dengan kubu yang menolak Hak angket yang muncul dari Fraksi Golkar.

Dikalangan dewan yang berkembang adalah hak angket yang diajukan telah menyalahi prosedur karena melangkahi kewenangan dari salah satu komisi yang ada. Dalam hal ini komisi C yang menangani masalah pembangunan, karena mayoritas inisiator dari hak angket itu bukan dari komisi, sehingga hubungan antar komisi sedikit memanas.

“Masing-masing komisi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, namun kami tetap menghormati, inikan urusan pembangunan jadi menjadi urusan komisi C,” ujar Ketua Komisi C RM Hanindyo Andri, pekan lalu.

Sementara itu dikubu yang pro, merasa optimis bisa melenggang mulus sehingga bisa dibentuk panitia khusus (khusus) untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pengawasan proyek PU. Optimisme itu didukung dengan makin banyaknya anggota dewan yang memberikan tanda tangan dukungan untuk melakukan hak angket.

Namun demikian, usul hak angket akan menemui jalan terjal, karena klaim dari kubu yang menolak, juga mendapat dukungan yang tidak kalah banyaknya, setidaknya dari data yang di tunjukkan oleh Ketua Komisi C ada 31 anggota dewan yang menandatangani penolakan hak angket.

“Semua unsur fraksi telah menyatakan dan menandatangani surat penolakan, mencapai 31 orang,” tambah RM Hanindyo Andri H.
Menurut dia dari FG ada 9 orang yang menolak, kemudian PDIP (4), FD (4), FKB (5), FPPN (5), Gapura (1), PKM (3). Setelah adanya dukungan penolakan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan.

Yantinah anggota komisi C lainnya mengatakan, bahwa proses untuk meminta dukungan hak angket juga tidak fair, karena dia hanya di suruh tanda tangan dengan diberitahu kalau tanda tangan itu dilakukan untuk upaya mendukung reformasi di setwan, namun setelah di baca teryata untuk hak angket maka di menolaknya.

Terpisah Ketua Fraksi Demokrat Joko Mugiyanto mengaku bahwa fraksinya masih solid untuk mendukung adanya hak angket, tidak ada satupun anggota yang menyatakan menarik dukungan, sehingga hak angket akan tetap bergulir dan telah diajukan kepada pimpinan untuk dilakukan rapat paripurna.

“Tidak ada yang menarik dukungan, semua masih solid termasuk fraksi lainnya seperti PDIP atupun Gapura dan PKM, hak angket akan tetap dilanjutkan,” kata Joko Mugiyanto. 

Desak Angket Dilaksanakan

Karena tidak ada ujung kejelasannya apakah hak angket akan dilakukan atau tidak, karena isu santer pembahasan APBD 2010 akan di dahulukan dari pada hak angket, membuat beberapa elemen masyarakat geram, dan akhirnya ngruduk dewan untuk mendukung adanya hak angket dan segera di bahas.

Hal itu dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK), Kamis (7/1) yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Blora H Maulana Kusnanto dan Wakil Ketua Abdullah Aminnudin dan seluruh anggota DPRD Blora di ruang rapat paripurna DPRD Blora.

Juru Bicara KOMPAK Singgih Hartono, meminta agar anggota dewan yang merupakan wakil rakyat tidak usah ragu untuk mengusung hak angket, karena jelas apa yang dilakukan oleh Dinas PU telah melanggar undang-undang, pasalnya melakukan pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan. 

“Suara rakyat adalah suara Tuhan, anggota dewan karena wakil rakyat maka kami datang kesini, agar dewan bisa memuluskan hak angket, karena proyek yang dikerjakan tidak ada pengawasan hasilnya amburadul,” ujar Singgih yang juga mantan anggota DPRD periode 2004-2009.
. 
Takut Voting

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD H Maulana Kusnanto mengatakan akan segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dalam tata tertib dewan.

“Panitia Musyawarah sudah menjadwalkan akan dilaksanakan paripurna pada 20 Januari mendatang, apakah hak angket yang diajukan oleh penggagas akan diterima atau tidak dan mendapat tanggapan anggota lainnya,” kata Kusnanto.

Pimpinan tidak akan menghambat hak anggota dewan, bahkan Kusnanto meminta agar semua pihak tidak usah menggunakan cara-cara yang keras. “Untuk soal uang, itu tidak ada, hanya isu yang beredar saja,” tegasnya.

Sementara salah seorang penggagas hak angket Seno Margo Utomo berharap agar semua anggota dewan bisa mendukung angket tersebut dan berharap agar tidak ada voting nantinya sehingga semua bisa berlangsung lancar dan tidak ada masalah.

“Jangan sampai ada voting nantinya, kalau bisa dimusyawarahkan dengan baik,” harap anggota dewan dari PKS ini. (Gie)

Fokus Samping
Yudhi “Kami Harap DPRD Bangun Citra Baik Blora”

BLORA, SR- Yudhi Sancoyo sebgai Bupati blora meminta DPRD Kabupaten Blora turut membangun citra baik Kabupaten Blora. Mereka tidak perlu mempersoalkan terlalu jauh penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Blora melalui hak angket.
 
"Persoalan itu cukup dirampungkan dengan memanggil dan mengklarifikasi pejabat terkait. Saya menghormati anggota DPRD pengusul hak angket karena itu adalah hak mereka," kata Yudhi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Rabu (6/1).
 
Pernyataan itu terkait klaim dua kubu DPRD Kabupaten Blora yang mengusung dan menolak pengajuan hak angket penunjukan konsultan pengawas proyek DPU.
 
Kubu pengusung hak angket menyatakan mendapat dukungan 21 anggota DPRD. Kubu yang menolak mengklaim mendapat dukungan 31 anggota DPRD. Padahal, jumlah anggota DPRD Kabupaten Blora sebanyak 44 orang.
 
Menurut Bupati, DPRD perlu memfokuskan diri pada percepatan penetapan APBD 2010. Jangan sampai DPRD menetapkan APBD terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.
 
"Saya berharap DPRD konsentrasi ke pembahasan RAPBD 2010 sehingga APBD dapat ditetapkan akhir Januari 2010," kata Yudhi. (Roes)

SRBLORA edisi 84 - PROYEK BERMASALAH

klik Gambar untuk BACA model tabloid

Yantinah Kecewa Proyek Tanggul Kali TalokWohmojo

NGAWEN, SR- Sorotan masyarakat terkait kinerja komisi C DPRD Blora, terhadap proyek APBD Blora tahun 2009, yang kurang turun ke proyek membuat gerah Yantinah.

Wakil Rakyat dari Cepu ini tak tanggung-tanggung langsung turun ke lapangan dan menyoroti beberapa proyek yang tidak sesuai besteknya. Diantara proyek yang menjadi sorotannya adalah Proyek tanggul kali di desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen.

Menurut dia jebolnya tiang pembagi air pada proyek tersebut dikarenakan kontraktor kurang memenuhi standard tehnis yang ada dalam bestek tersebut.
“Tiang pembagi tanggul yang ada di tengah kali ada 4 Buah, tapi yang rubuh hanya satu, ini jelas harus dipertanyakan komposisi campuran bangunan tersebut,” kata Yantinah.

Wartawan SR yang juga terjub dilokasi memang melihat bahwa bangunan penyekat tanggul di tengah ada 4 buah, namun karena hujan yang satu rubuh diterjang air.

KECEWA; ambrolnya sala satu pembatas tanggul kali desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen yang menbuat Yantinah mempertanyakan mutu bangunan yang dikerjakan kontraktornya. (Foto: Roes/SR)

Yantinah juga menampik isu yang menyebutkan kalau dirinya sebagai anggota komisi C menerima uang dari proyek APBD 2009 itu. Untuk itulah dirinya membuktikanya dengan tegas akan menilai proyek yang tidak memenuhi bestek.
“Kami bersama teman-teman komisi C akan tegas merekomendasi kontraktor proyek yang nakal ke Bupati Blora, agar tahun selanjutnya di back list,” ungkap Yantinah.

Ketika ditanya terkait tidak adanya konsultan pengawas pada semua proyek di DPU, dirinya mengatakan tidak begitu berpengaruh pada proyek fisik.
“Dengan catatan para kontraktor benar-benar memperhatikan bestek dari proyek tersebut,” tegasnya.

Disamping itu dirinya juga menampik isu yang menyebutkan bahwa kalau dirinya menerima uang sehingga tidak mendukung hak angket. Menurut Yantinah, kabar yang beredar ada pembagian uang (dari pemkab) bagi anggota dewan yang tidak mendukung hak angket adalah fitnah.

“Saya juga dan anggota DPRD Blora lainnya mendapat uang Rp.10 juta, asal menolak hak angket, itu adalah Fitnah,” tandas Yantinah.

Yantinah juga menambahkan saat ini harusnya anggota dewan berpikir bagaimana membawa perubahan, misalnya menetapkan APBD Blora 2010 di wal tahun bukan malah terjebak persoalan hak angket.

“Yang utama kita pikirkan APBD untuk rakyat agar segera ditetapkan, karena perekonomian rakyat Blora bertumpu pada APBD bukan pada hak angket,” tambah Yantinah.(Roes)

SR edisi 84 - FOKUS SAMPING - TERKAIT HAK ANGKET

Joko Mugiyanto (Ketua Fraksi Demokrat)

Jamin tidak ganggu Pembahasan APBD

BLORA,SR- Sinyaleman akan terganggunya pembahasan APBD Blora terkait hak angket dibantah ketua fraksi Deokrat Joko Mugiyanto.

Menurut mantan lurah Sitirejo ini pengajuan hak angket ini tetap berlanjut dan dirinya menjamin tidak bakal mengganggu pembahasan dan percepatan penetapan APBD 2010.

"Kami tidak melupakan prioritas utama DPRD Kabupaten Blora, yaitu mempercepat penetapan APBD. Kami menyiapkan materi dan pengajuan hak angket di luar pembahasan RAPBD," kata Joko. (Roes)

Suningsih Anggota Komisi D

Merasa di Tipu dan di Fitnah

BLORA, SR- Suningsih justru kaget setelah dikonfirmasi dirinya ikut menandatangi hak angket kasus DPU. Dia dengan tegas membantahnya dan belum pernah mendukung hak angket. Karena itu dia juga mengaku mundur menandatangi hak angket tersebut. Sebab, saat itu dia tanda tangan karena merasa ditipu.

''Saat itu kop suratnya ditutup, sehingga saya tidak tahu. Inisiator mengatakan itu untuk reformasi setwan. Karena ingin perubahan, saya tanda tangan,'' kata wakil rakyat dari Kecamatan Jepon ini.

Menurut wakil rakyat asal Kawengan Jepon ini, hal itu juga dilakukan anggota dewan lainnya yang berada di Komisi D padahal fraksinya memang mengambil sikap tidak ikut mendukung.

''Saya merasa ditipu. Sehingga begitu mengetahui saya mundur. bukan karena menerima uang dan itu Fitnah yang jahat. Kami di Komisi D juga sudah sepakat lebih baik membahas APBD untuk rakyat ketimbang ngurusi hak angket,'' tegasnya. (Roes)

Yantinah (anggota Komisi C)

Merasa Korban Fitnah

BLORA, SR- Yantinah, mengatakan, isu yang menyebutkan kalau dia menerima uang sehingga tidak mendukung hak angket sebagai fitnah. Menurut Yantinah, memang tidak ada pembagian uang (dari pemkab) bagi anggota dewan yang tidak mendukung hak angket.

Dia sangat menyesal kabar yang disebarkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, bahwa anggota yang mau mundur dari dukungan hak angket diberi imbalan Rp 5 juta. Sedangkan inisiator ditawari Rp 15 juta.

''Ini jelas fitnah. Saya tidak akan dapat mereka beli, apalagi hanya Rp 15 juta,'' ujar Yantinah.

Anggota dewan asal Cepu itu sangat tersinggung ketika dikabarkan demikian. Dia berani diajak sumpah dimanapun untuk membuktikan ucapannya itu. Demikian juga bagi yang mengajak sumpah, juga harus berani disumpah tidak makan uang APBD. “Bila nanti mereka menerima dana APBD sekecil apapun mereka bersedia masuk bui” tandas Yantinah..

Yantinah menegaskan, bahwa inisiator hak angket justru yang berusaha menjebak. ''Karena yang ditulis dan yang disampaikan inisiator berbeda. Katanya ingin reformasi setwan, ternyata untuk hak angket, makanya dukungan tanda tangan saya tarik,'' tegas Yantinah.(Roes)