tabloid pertama karya CAH BLORA ASLI

Rabu, 31 Maret 2010

Banjir Landa Blora

Ratusan Rumah di Jepon Kebanjiran


Blora,SR- Bencana alam terjadi pada warga Desa Jejeruk dan Seso, Kecamatan Jepon, Blora, Jawa Tengah, tergenang banjir setinggi 70 sentimeter, Selasa (30/3) dini hari.


Banjir berasal dari luapan saluran air di sekitar rumah warga. Hujan deras selama dua jam mengakibatkan saluran air yang menghubungkan kedua desa meluap. Buruknya sistem drainase menjadi penyebab luapan air.


Saat banjir menghadang, kebanyakan warga tengah tertidur. Begitu mengetahui rumah tergenang, mereka segera melubangi pondasi rumah agar air cepat keluar.


Warga juga mengungsikan ternak agar tidak mati kedinginan. Meski banjir cukup tinggi, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka.


Sampai berita ini ditulis belum bisa dihitung berapa kerugian warga di dua desa tersebut. (Roes)

Minggu, 28 Maret 2010

Peta Kekuatan Kontestan Pilbup

Fokus

Peta Pasangan Bacabup dan Bacawabup Mulai Tampak

BLORA, SR- Aroma persaingan kontestan yang akan berlaga pada Pilbup mendatang mulai tampak pada peta dukungan masing-masing kontestan.
 
Masing masng kontestan berdasarkan prediksi SR terlihat memiliki basis daerah yang mendukung dirinya untuk tampil dalam pilbup Mendatang.
 
Seperti diketahui persaingan cabup yang puncaknya pada tanggal 3 Juni 2010 bakal memunculkan 3 kandidat yang sudah mendaftar pada pertengahan bulan Maret lalu.
 
 
Ketiga pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati tersebut yakni Yudhi Sancoyo-Hestu Subagyo, Joko Nugroho-H. Abu Nafi dan HM Warsit-Luciana M.
 
Dari beberapa sumber yang berhasil ditemui SR secara acak, sudah kelihatan peta daerah masing-masing pasangan.
 
Jasmin beserta 4 petani Sarimulyo saat ditemui SR di sawahnya menjagokan pasangan Yudhi Sancoyo- Hestu Subagyo akan terpilih nantinya.

“Kulo pikir pak Yudhi tasih dados malih ( Saya pikir pak yudhi akan terilih lagi-red),” katanya dalam logat jawa diamini 4 rekannya.  
 
Sementara di Cepu kota nama Joko Nugroho lebih dominan dibanding calon bupati yang lain.

“Tentunya saya warga Cepu pilih pak Kokok (Joko Nugroho-red) sebagai bupati to mas,” kata Edi dan 2 temanya saat ditemui di sebuah warung kopi Ngareng Cepu Rabu (24/3) lalu.
 
Lain halnya saat SR mampir di sebuah warung desa Peting Randublatung, yang ternyata nama Warsit lebih dipilihnya.

“Pak Warsit orang nya sangat berani dan tegas, Saya pandang dia layak pimpin Blora kedepan,” kata Yanto di iyakan 6 temannya yang lain.
 
Di wilayah kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan, nama Yudhi Sancoyo (Cabup) dari Partai Golkar dan Abu Nafi Wabup dari Joko Nugroho yang diusung partai Demokrat tampak berimbang.
 
Pada wilayah 3 kecamatan lainnya yakni Jepon, Bogorejo dan Jiken nama Yudhi Sancoyo lebih dominan dibanding kandidat lainnya. Hal ini disebabkan dan diuntungkan oleh pendukung HM Kusnanto yang merupakan ketua DPRD Blora dan Suningsih (fraksi Golkar) yang juga berasa dari partainya Yudhi Sancoyo. 

Prediksi lain Warsit akan dapat menyaingi Yudhi karena daerah tersebut juga tempat tinggalnya ketua DPC PDIP sekarang Colbert Mangaratua. 
 
Untuk Ngawen Tunjungan dan Banjarejo persaingan tampak merata, ketiga kontestan punya pendukung yang imbang. Masing-masing punya basis masa yang yang jelas. Yudhi yang jelas lebih dikenal terlebih dahulu karena rajin keliling wilayah itu. Sedang Abu Nafi dikalangan Nahdliyin sudah tidak asing lagi, karena dia sebagai ketuanya dan ketiga daerah tersebut terkenal dengan sebutandaerah hijau.  
 
Untuk Warsit jelas lebih mengandalkan kalangan radikal PDIP yang sebagian besar pendukung alm Hartomi Wibowo mantan ketua DPC PDIP.
 
Peta politik daerah yang lain dari pantauan SR, kekuatan ketiga pasangan kandidat Blora satu dan Blora dua akan bersaingan ketat. (Roes) 


Sabtu, 27 Maret 2010

Cabup& Cawabup DIPERIKSA

Cabup dan Cawabup jalani Tes Kesehatan

BLORA, SR- Hasil tes kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak diumumkan secara terbuka. Hal itu diungkapkan Pokja Pencalonan KPU Blora, Achmad Zakki
 
Menurutnya tidak ada aturan hukum yang memerintahkan KPU wajib mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. "Kami melakukan tugas dan pekerjaan berdasarkan aturan hukum yang ada. Tidak ada kewajiban bagi kami mengumumkan hasil tes kesehatan itu," ujarnya Kamis (25/3).

 
Seluruh bakal pasangan calon sebelumnya telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit DR R Soetijono Blora, Selasa (23/3). Yakni pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi, RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo serta pasangan HM Warsit-Lusiana Marianingsih.

 
Pemeriksaan kesehatan menyeluruh itu merupakan syarat bagi bakal pasangan calon mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemeriksaan kesehatan dilakukan sejumlah dokter spesialis yang diminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Blora.

 
Diantaranya dokter spesialis mata, syaraf, patologi klinik, penyakit dalam, jiwa, bedah, dan spesialis obgyn. Sementara untuk pemeriksaan pap smear bagi bakal calon wakil bupati perempuan dilakukan di rumah sakit Islam Solo.(Roes).


Rabu, 24 Maret 2010

Dokumen PILBUP & YES 9 Parpol

Syarat Dokumen Penjaringan Pendaftaran Dihapus

BLORA,SR– Polemik harus dan tidaknya para Cabup dan Cawabup terkait Dokumen penjaringan bukan syarat pendaftaran bagi bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati. 

Karena syarat tersebut sudah telanjur ditetapkan KPUK Blora, Ketua panwaskab setempat, Wahono meminta lembaga penyelenggara pilkada itu menganulir hal tersebut dari poin persyaratan.

Wahono menegaskan, persyaratan tersebut sebelumnya tersirat dalam pasal 59 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2006. Isinya kurang lebih menyatakan bahwa parpol dan gabungan parpol wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon perseorangan yang memenuhi syarat dan memroses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Wahono menegaskan, dua ketentuan tersebut dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 sudah dihapus dan dinyatakan tidak diberlaku. Dia lebih lanjut mengatakan, terkait diberlakukannya ketentuan tersebut oleh KPUK Blora, dirinya sudah berkonsultasi ke Bawaslu. Hasilnya, persyaratan tersebut bukan lagi menjadi syarat.

Dijelaskan pula penjaringan balon merupakan wilayah partai yang tidak boleh dicampuri KPUK. Begitu juga dengan rekomendasi. ''Karena itu, KPUK tidak boleh mensyaratkan itu,'' tegas ketua Perpani Blora ini mengutip penjelasan Ketua Banwaslu Nur Hidayat.

Ketua KPUK Blora, Moesafa belum bersedia mengomentari dihapuskannya persyaratan dokumen penjaringan dalam pendaftaran bacabup-bacawabup. ''Saya belum bisa komentar karena belum membaca perundangan tersebut,'' kata dia singkat saat dikonfirmasi melalui ponselnya kemarin petang.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPUK menetapkan dokumen penjaringan merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan calon. Persyaratan tersebut merupakan spirit UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Dalam pasal 59 (3) perundangan tersebut disebutkan bahwa parpol dan gabungan parpol wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat. Sementara pasal 58 perundangan yang sama disebutkan bahwa pasangan yang memenuhi syarat diproses melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. 

Persyaratan tersebut secara khusus tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 2005. Salah satu pasal dalam PP itu menyebutkan bahwa penelitian pasangan calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada institusi yang berwenang memberikan surat keterangan. (Roes)


9 Parpol Siap Dukung YES

BLORA, SR- Partai Golkar (PG) tak lagi sendiri mengusung pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagyo (Yes). Minggu lalu, Sekretaris DPD PG Blora, Maulana Kusnanto yang juga ketua tim Sukses YES mengklaim mendapat dukungan dari sembilan parpol.

Salah satunya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Blora yang sebelumnya ikut mendaftarkan dan menghadiri deklarasi pasangan Djoko Nugroho dan Abu Nafi (Kolbu). Parpol lainnya, PKNU, PKPB, PPPI, PPRN, PK, PPI, PNI Marhaen, dan Pakar Pangan. ''Jumat malam, pimpinan parpol tersebut ketemu dengan kami di rumah Pak Yudhi (bacabup Yudhi Sancoyo, Red),'' kata Kusnanto.


Dikatakan dia, selain parpol tersebut, PG masih menjajaki untuk berkoalisi dengan partai lainnya. Hanya, dia enggan menyebut parpol-parpol tersebut. Ditegaskan pria yang juga ketua DPRD Blora ini, dalam koaliasi tersebut, partainya tidak ada bargaining politik dengan sembilan parpol yang mendukung. Juga, deal-deal yang menyangkut sharing politik. ''Tujuan mereka bergabung ini membangun Blora ke depan lebih baik,'' tegas dia.

Awalnya, PG sangat percaya diri hanya mengusung kader partainya dalam pilkada 3 Juni mendatang. Setidaknya, itu tersurat dari rekomendasi DPP partai berlambang beringin ini yang memutuskan Hestu Bagyo untuk dipasangkan dengan cabup Yudhi Sancoyo. Hestu adalah tokoh dari kalangan teknokrat. Jabatan terakhirnya Direktur Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) Cepu. Dia tidak memiliki basis partai maupun massa.

Bukti kalau partai ini belum berkoalisi dengan partai lain tampak dalam pendaftaran cabup-cawabup di KPUK Blora Selasa (16/3). Seluruh pengantar pasangan cabup-cawabup ini hanyalah dari PG. Sementara dari partai lain satu pun tidak nampak.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Blora Bambang Wijanarko menegaskan, partainya sampai sekarang belum menentukan pilihan koalisi kepada pasangan pasangan calon mana pun, termasuk Kolbu. ''Semua masih kami jajaki,'' tegas dia.

Ditanya peluang koalisinya, Bambang mengatakan, persentase terbesar adalah Kolbu. Namun, lanjut dia, bukan berarti tertutup untuk pasangan lain. Dia lebih lanjut mengatakan, dalam memutuskan koalisi, partainya masih menunggu rapat internal DPD PAN Blora yang diagendakan digelar pekan ini. (Roes)


Selasa, 23 Maret 2010

KASUS HUKUM

Kepala PA Dipanggil dalam Dugaan Mark Up 

BLORA, SR– Setelah ditunggu-tunggu akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora melayangkan panggilan untuk notaris dan Kepala BPN Blora. Pemanggilan itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pembelian tanah untuk kantor Pengadilan Agama (PA) Blora yang teletak di Seso kecamatan Jepon.
 
Pemanggilan kedua orang tersebut dinilai tahu perjalanan tanah tersebut sampai menjadi milik PA. ''Kami sudah layangkan panggilan. Minggu depan kami periksa,'' ujar Kasi Pidsus Kejari Blora, Fitroh Rohcahyanto, minggu lalu.

 
Dari penelusuran awal, dugaan penyimpangan semakin jelas setelah jaksa muda ini memeriksa pemilik tanah. Terlebih lagi terlihat adanya kejanggalan terkait keterangan Ida Nursanti selaku pemilik tanah yang menjual tanahnya ke PA.
 
Menurut Fitroh, notaris yang akan dipanggil adalah notaris yang berdomisili di Blora berinisial ES. ''Dia tahu prosesnya sejak awal. Karena itu, kami ingin memintai keterangan,'' jelas Fitroh.
 
Selain itu, kata Fitroh, ES selaku notaris juga membantu mengurus surat-surat lainnya, atau seperti biro jasa yang menyediakan jasa untuk mengurus surat-menyurat sampai tuntas.
 
Pertimbangan itulah yang menarik Kejari untuk menggali lebih dalam lagi terkait kasus ini.
 
Sementara untuk Kepala BPN, kejaksaan ingin menanyai soal proses penerbitan sertifikat tanah yang dimiliki Ida Nursanti, sehingga akhirnya Ida berhasil menjual tanah tersebut ke PA. 

''Kami janji akan bongkar semua, ada apa dibalik itu,'' tergasnya.
 
Fitroh juga mengatakan, bukan hanya persoalan pembelian tanah saja yang dibidik saja dan dimungkinkan kasus ini akan melebar. Alasanya yang lain juga menerima informasi bahwa proses urukannya juga tidak beres.
 
Hanya, sementara soal urukan tanah tersebut dikesampingkan. Namun, jika nanti ditemukan ada kerugian negara dalam proyek urukan tanah tersebut, pihaknya juga akan menangani. 

''Kalau memang ada kerugian negara tentu kami usut,'' tegasnya.
 
Yang jelas, lanjutnya, untuk pembelian dan keperluan lainnya, PA Blora harus merogoh kocek Rp 3 miliar. Sebesar Rp 500 juta untuk biaya pengurukan tanah. Sedangkan lainnya untuk administrasi, honor serta pembelian lahan.
 
Kasi Pidsus menegaskan, semua dana itu akan diusut karena dimungkinkan juga terjadi penyelewengan. ''Oleh sebab itulah kami katakan bisa saja melebar, semua datanya sudah kami pegang. Namun, fokus dulu ke persoalan utamanya,'' tambahnya. (Roes)


Minggu, 21 Maret 2010

KULANUWON - AURA ULAMA PILBUP

Mengukur Aura Politik Ulama

Mungkin belum hilang kepenatan mengikuti seremonial pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan presiden 2009, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan rutinitas politik sepanjang 2010. Direncanakan dalam tempo ini tujuh 7 dari 33 provinsi dan 244 dari 498 kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Di beberapa daerah, aroma pertarungan memperebutkan kepemimpinan regional itu pun sudah mulai terasa dengan dimulainya tahapan Pilkada.

Demikan juga di Blora tepatnya tanggal 13-19 Maret 2010 tahap awal pendaftaran Cabup mulai dibuka. Dan tak lama lagi yakni 3 Juni 2010 masyarakat Blora akan berbondong-bondang TPS untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi orang nomor satu di Blora ini.

Tidak bisa dipungkiri seperti dalam Pemilu legislatif maupun presiden, para politisi yang akan bertanding dalam Pilkada kembali berlomba-lomba mendekatkan diri kepada pemimpin pondok pesantren.

Tidak aneh jika banyak tokoh agama yang berdiri di balik tim sukses calon tertentu, atau bahkan menjadi kandidat. Tidak jarang pula berbagai simbol keagamaan dielaborasi oleh politisi guna melegitimasi pencalonannya sebagai kandidat yang layak dipilih.

Belajar dari pengalaman lalu, keterlibatan ulama dalam perebutan kekuasaan beberapa tahun terakhir terkesan mengalami reduksi. Kepentingan politikus terhadap ulama seakan hanya terbatas pada detik-detik menjelang perhelatan politik dilaksanakan.

Adapun dalam rentang waktu antara pemilihan satu dengan pemilihan lain, peran mereka “tetap” dimarjinalkan oleh otoritas kekuasaan politisi.

Dalam konteks ini, tidak ada salahnya jika merenungi kembali nasihat tulus KH Mustofa Bisri, bahwa ulama mestinya menjaga jarak dengan kekuasaan dalam membangun sebuah peradaban.

Nasihat ini patut direnungkan bersama, mengingat tugas ulama yang sesungguhnya adalah mewarisi tugas Nabi (waratsah al-anbiya’) dalam mencerahkan umat manusia menuju kehidupan yang bermartabat.

Tugas inilah yang dijabarkan oleh Masykuri Abdillah (1999) dalam empat peran, yaitu mendidik umat di bidang agama dan lainnya, melakukan kontrol terhadap masyarakat, memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, serta menjadi agen perubahan sosial.

Superioritas empat fungsi inilah yang membuat Clifford Geertz tidak ragu untuk menempatkan ulama dalam posisi pialang budaya (cultural broker), yaitu penghubung budaya rakyat (lokal) dengan budaya asing.
Otonomi

Lebih daripada itu, kebiasaan lama para politisi yang suka memajang ulama “hanya” sekadar menjadi pendulang suara pemilih tampaknya harus mulai ditata ulang.

Sebab, karisma ulama sebagai referensi politik santri dalam perhelatan elektoral sudah mulai menunjukkan kepudaran. Hal ini bisa dilihat dari penelitian Komunitas Tabayyun Jawa Timur (2008) yang mencatat 57,2 persen santri tidak merasa bersalah jika pilihan politiknya berbeda dengan patron ulamanya, dan hanya 39,7 persen yang merasa sebaliknya.

Temuan Komunitas Tabayyun ini secara tidak langsung menjadi semacam antitesa dari budaya patronase yang sebelumnya melekat pada santri. Independensi pilihan santri ini justru menjadi tonggak dari tegaknya perilaku politik yang lebih banyak berpijak pada rasionalitas dan pragmatisme politik sesuai dengan realitas.

Sebab, masalah perebutan jabatan memang ranah yang sarat dengan profanitas-anthroposentris, bukan teosentris yang didukung oleh kekuatan “langit”.

Independensi santri semakin menguat karena dalam panggung politik mereka juga menyaksikan dukungan para ulama kerap berbeda-beda, baik di Pemilu legislatif, Pilpres, sampai berbagai Pilkada.

Pilihan ulama yang berbeda-beda ini menguatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa pembangkangan pilihan politik terhadap ulama merupakan perilaku yang absah, dan mengganggap semua pilihan politik sama benarnya.

Tidak heran jika patron politik masyarakat terhadap santri sangat otonom, dan gerakan mobilisasi ulama tidak banyak berarti.

Bukti terbaru yang sahih adalah kekalahan Jusuf Kalla-Wiranto dalam Pemilu presiden 2009. Meski pasangan ini didukung penuh oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, ternyata kemenangan belum berpihak kepadanya.

Bahkan, di kantong-kantong kedua Ormas tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tumbang tanpa ampun.

Menurut Prof Dr Kacung Marijan MA (2008), faktor utama “cepatnya” laju otonomi politik santri adalah banyaknya ketidakakuran dan konflik antarulama dalam berpolitik.

Realitas ini secara tidak langsung membuat posisi ulama sebagai teladan dalam berbagai hal, lebih-lebih dalam dunia politik praktis, menjadi tercoreng. Mereka yang sebelumnya menempati posisi signifikan dalam struktur sosial masyarakat sebagai top opinion leader, secara berlahan mulai tergoyahkan sebagai akibat dari pertengkaran politik.

Kondisi perpolitikan yang karut-marut secara tidak langsung membuat masyarakat, dan juga santri, semakin lebih dewasa dan cerdas dalam memandang dinamika politik yang terjadi.

Mereka bisa membedakan mana politisi yang benar-benar tulus membela mereka atau sekadar mencari sensasi, bukan sekadar melihat gelarnya sebagai ulama atau tidak. Masyarakat sudah memiliki rasio sendiri, sehingga korelasi antara pilihan politik ulama dengan santri sudah tidak selamanya berbanding lurus.

Di sinilah diperlukan paradigma berpolitik yang dibimbing oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur, yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan bangsa dari kehancuran serta peneguhan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat. Sehingga peran ulama yang paling kontekstual tampaknya adalah balancing power bagi the ruling power.

Wilayah permainannya adalah mengalokasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikontribusikan ke dalam proses politik yang sedang berlangsung, dengan mempresentasikan diri sebagai pressure group ekstra perlemen.

Kerja pembangunan masyarakat sipil semakin mendesak untuk dilakukan, mengingat demokratisasi dan pengentasan krisis di negeri ini tidak akan berhasil jika tanpa dibarengi pembangunan peradaban alternatif.

Sehingga keberadaan ulama di ekstra kekuasaan tampaknya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam menegakkan supremasi kedaulatan rakyat, dengan perannya sebagai bagian liberties society.

Jika mereka masih berada di luar sistem, sedikit banyak suaranya akan tetap didengarkan oleh masyarakat secara luas maupun pemegang kekuasaan sebagai imbauan yang tulus.

Justru determinisme ekonomi dan politik yang dihasilkan lewat jalur kekuasaan membutuhkan adanya perubahan budaya dan sosial, yang hanya bisa dilakukan lewat jalur kultural. Di sinilah dibutuhkan ulama yang berperan sebagai figur moral, serta memberi pencerahan untuk bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.

Tampaknya pergulatan politik kontemporer yang penuh dengan intrik, kebohongan, dan kepentingan parokhialistik bukanlah tempat yang “tepat” dan nyaman bagi ulama untuk memperjuangkan idealismenya. (Penulis Drs.Ec. Agung Budi Rustanto –Redaktur Tabloid Suara Rakyat)


Kamis, 18 Maret 2010

Proyek APBD 2009 Bermasalah Hukum

klik  Gambar bila Baca model TABLOID ...!
Singgih Laporkan DPU ke KPK 

BLORA, SR – Dugaan korupsi pada proyek DPU karena tidak adanya konsultan pengawas terus berlanjut. Terbukti koalisi masyarakat peduli anti korupsi (Kompak) diam-diam melaporkan dugaan penyelewengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

''Kami tidak mau teriak-teriak kalau saat melaporkan. Namun sekarang bisa dilihat buktinya,'' ujar Singgih Hartono juru bicara Kompak Jumat (19/2).
Singgih mengaku baru mengekspos laporan itu setelah KPK menaikkan satu tahap bobot laporannya. Sebelumnya, Singgih belum mau membeber karena khawatir dikira mengada-ada. 

Bukti itu, menurut Singgih berupa surat dari KPK tertanggal 2 Februari perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat. Surat ditujukan pada Singgih Hartono dan Danu Sukotjo yang mewakili Kompak saat mengadukan kasus ke KPK.

Sesuai surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat berisi pemberitahuan bahwa pengaduan yang disampaikan Kompak dinaikkan satu tingkat, yakni dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat kemudian ditingkatkan ke Bidang Penindakan KPK. 

Sehingga, kasus yang diadukan itu sangat dimungkinkan untuk menjadi kasus yang tindak pidana korupsi. ''Ini langkah maju. Kami sudah dimintai tambahan data dan keterangan,'' tambah Singgih.

Singgih mengungkapkan, Kompak melaporkan kasus proyek di DPU Blora secara resmi ke KPK pada 7 Januari 2010. Saat itu, pengaduan di terima Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dari deputi ini, semua pengaduan yang masuk diperiksa dan dianalisis. 

Bahkan, pihak yang mengadukan juga harus bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang panjang lebar mengenai kasus yang dilaporkan. ''Kami telah menjalani itu semua. Tidak mudah memang mengadukan sesuatu ke KPK,'' kata mantan anggota DPRD Blora ini.

Setelah ditangani bidang penindakan,KPK meminta tambahan data-data dan keterangan. Dia menyebut, sebagian data dan keterangan sudah dia sampaikan. Dia juga mengumpulkan data-data tambahan untuk melengkapi data yang sebelumnya. Singgih mengaku tak lama pihak KPK akan turun ke Blora. 

Namun soal waktunya dan jumlah orang dia mengaku belum tahu. ''Kita serius. Bahwa pembangunan di Blora mestinya tidak dibuat main-main. Yang dirugikan pasti rakyat,'' tegas Singgih. (Roes)



14 Proyek Salahi Bestek – Terbanyak DPU


BLORA, SR – Ternyata apa yang ditemukanpara anggota DPRD blora tentang banyaknya proyek APBD Blora tahun 2009 yang amboradul, tak jauh beda dengan apa yang ditemukan Inspektorat Kabupaten Blora.

Terbukti hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten menemukan sedikitnya 24 proyek diketahui menyimpang.

Proyek tersebut adalah proyek jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Penyimpangan itu berupa pengurangan volume pekerjaan dan proyek yang sudah rusak meski baru selesai dikerjakan.

''Pemeriksaan sementara kami ada sebanyak 14 proyek dikerjakan tidak sesuai bestek karena mengurangi volume pekerjaan. Dan 10 lainnya rusak,'' kata kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Winarno dalam keterangan Persnya..

Seperti diketahui akibat tidak adanya konsultan pengawas, banyak proyek yang dikerjakan sembarangan.

Selain itu, penunjukannya terlambat. Sebab, banyak proyek yang sudah berjalan dan bahkan hampir selesai, namun pengawas baru ditunjuk. Setelah ketahuan dan diprotes, DPU tidak berani mencairkan dana pengawasan.

Winarno juga menjelaskan, masih ada kemungkinan jumlah proyek yang menyimpang bertambah lagi. Sebab, sampai saat ini tim inspektorat masih terus melakukan pemeriksaan di lapangan.

Dia masih meminta rekanan yang mengerjakan proyek tersebut untuk membenahi. Sebab, sekarang masih masa pemeliharaan sampai Juni nanti.

''Kami akan terus pantau sampai batas waktu pemeliharaan habis,'' jelas Winarno.

ketika ditanya jika sampai habis masa pemeliharaan proyek tetap masih ada penyimpangan? Mantan sekretaris KPU itu menegaskan, pihaknya akan menindak sesuai aturan yang ada.

Adapun tindakan yang dilakukan berupa denda dengan mengklaim senilai dengan kekurangan proyek. Sebab, kewenangan Inspektorat hanya sebatas itu. Namun, semua temuan tersebut tetap dilaporkan ke bupati.

 ''Semua temuan kami laporkan Bupati, selanjutnya apapun tindakan terserah bupati,'' katanya.

Winarno juga menggaris-bawahi belum bisa memrediksikan kapan pemeriksaan terhadap proyek-proyek itu bisa diselesaikan. 

Namun dirinya berjanji semua proyek tidak akan luput dari pemeriksaan timnya. (Roes)


Selasa, 16 Maret 2010

SR edisi 87 - CEPU - GROBOGAN


Dua Kecamatan Di Kab Blora

Tergenang Banjir Bandang

CEPU, SR - Blora Hujan yang Deras sekali terjadi di Kecamatan Sambong dan Kecamatan Cepu 13/02 lalu pukul 13.30 Wib sehingga terjadi luapan air dari titik anak sungai dari lokasi Kecamatan Sambong dan kecamatan Cepu sehingga terjadi banjir bandang yang menggenangi Desa Braboaan dan Desa Njanti Kecamatan Sambong.

Akan tetapi tidak separah yang ada dikacamatan Cepu yang hampir menyeluruh dipusaran jantung kotan dan istansi terkemuka tepatnya 5 istansi, yaitu ruas jalan di pertamina, AKAMIGAS-STEM, Dikelurahan Karangboyo, Kantor BP Migas Dikelurahan Ngelo Dan Kantor Kecamatan kantor KPH operhutani yang di tukbuntung lokasi di Kecamatan Cepu 2 sekolah 1 SD dan 1 SMP 4 Cepu tepatnya di desa mulyorejo dan 100 rumah penduduk serta 50 Toko dan Ruko dikecamatan Cepu seperti Indomart, Toko kayu , kerajinan hampir menyeluruh diStasiun kota Ngareng Kelurahan Cepu.



Akibatnya kemacetan panjang terjadi mulai jalan Stasiun Kota dan jalan taman Cepu yang mana kisaran air mencapai 70 Cm dan dilokasi ngareng sawahan RT.01 RW.01 Kelurahan Cepu ini berkisar 1 m sehingga 100 an rumah penduduk dikelurahan Cepu digenangi air, sebagian Kelurahan Balun kandangtoro, Kelurahan Ngelo dan sebagiaan dikelurahan Karanggboyo.


Ketika itu Dikonfirmasi,” ita salah satu warga Ngareng RT.2 RT.1 mengatakan bahwa air yang berwarna coklat becampur sampah ini tadi datangnya cepat sekali sehingga masuk kedalam rumah dan menggenanggi kampung lorong ini sehingga semua rumah disini tergenang air sampai 1meter oleh karna itu saya menggungsi ditempat saudara kami di desa Balun.


Memang bukan sekali ini banjir bandang dilokasi Kelurahan cepu khususnya di Ngareng , Sering orang kalau ngomong Stasiun kota mas ini hujan deras ya langsung tergenanggi semunya jalan maupun rumah tapi paling parah ya ini, ungkapnya.


Penyebab luapan air banjir ini yang dikarenakan titik anak sungai yan g dimentul menuju kesalurah bengawan solo agak tersumbat oleh banggunann baru sehingga adanya penyempitan ruas saluran yang mana banyakknya tekanan banggunnan yang baru hingga bangunan atau pondai saluran titik-titik anak sungai dari mentul menujuke titik sungai ngareng dan sampai depan titik sungai depan Migas terganjal, yang dikarenakan sampah juga banyak yang ngendap di aliran anak sungai tersebut (RED).


Bersamaan dengan itu Camat Cepu Purwadi ,S.Sos dilokasi banjir depan AKAMIGAS-STEM sendirian tidak ditemani rombongan Sedang mengamati banjir, Ia mengatakan bahwa proses lambatnya air ini karena pondasi titik-titik sungai yang lama ini sudah tergerus bangunan baru yang menyebabkan penyempitan pondasi aliran sungai sehingga air melober keruas jalan. Ungkapnya sambil mengamati lalu lalangnya pengguna jalan. Ia menambahkan salah stu alternatif yang paling tepat yaitu jika saluran air yang ada itu diperbesar dan sampah dibersihkan Akselerasi air bisa berjalan normal,” imbuhnya.

Dalam musibah banjir bandang ini tidak ada korban jiwa serta kerusakan berupa materi sehingga pukul 17.30 Wib jalan raya sudah normal kembali, akan tetapi yang diperkampungan beluh surut sampai pukul 20. 00 Wib warga sudah mulai selesai membersihkan rumahnya dan menata pekarangnnya kembali.(LK)




*Terkait Dugaan Korupsi Kades Karangasem

KEJARI TINDAK TEGAS KADES BERMASALAH


GROBOGAN, SR – Seperti dieberitakan edisi sebelumnya (85) bahwa Kepala Desa (Kades) Karangasem, Kecamatan Wirosari, Grobogan Kanto telah di laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi karena di duga telah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi dan penipuan terhadap warganya sendiri.

Merasa laporannya tak kunjung di tindak lanjuti, beberapa waktu lalu puluhan warga Desa Karang Asem menggruduk Kejari Purwodadi untuk menuntut kasus korupsi di desa Karang Asem segera di tindak lanjuti.

Dari puluhan warga yang datang akhirnya hanya empat orang saja yang di perbolehkan masuk. Kepala Kejari Marthen Sampea Palolo, SH melalui Kasintelnya Lilik Setyawan,SH yang menerima keluhan warga Karang Asem. Dari pertemuan tersebut pihak kejaksaan berjanji akan menindak lanjuti laporan warga. Setelah mendapat jawaban dari kejaksaan warga pun akhirnya pulang.

Sementara itu Kepala Kejaksaan melalui Kasintelnya saat di konfirmasi, mengatakan kalau kasus dugaan korupsi kades Karang Asem sudah di tindak lanjuti, hal ini di buktikan dengan cepatnya Kejaksaan memanggil dua perangkat desa yang di duga ikut dan tahu terkait persoalan tersebut.

Rencananya pekan depan akan memanggil lagi beberapa perangkat desa yang tahu dalam persoalan yang sama. ”Apabila nanti terbukti kami tidak segan-segan memproses Kades tersebut sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Lilik Setyawan, SH kepada SR, pekan lalu.

Kades Krangganharjo Juga Dilaporkan Kejaksaan

Sementara itu, beberapa Kades juga mengalami nasib sama dengan Kades karangasem, kali ini menimpa Kades Krangganharjo, Kecamatan Toroh Mashuri, ST. Yang dilaporkan oleh LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Grobogan kepada Kejari Purwodadi karena kasus Korupsi.

Saat di konfirmasi kebenaran laporan tersebut ke LPPNRI Grobogan, Kepala Divisi Humas LPPNRI Grobogan Antok mengatakan, benar pihaknya telah melaporkan Kades Krangganharjo kepada Kejari Purwodadi. Hal ini terkait beberapa indikasi kuat dugaan kasus korupsi yang di lakukan oleh Mashuri, ST.

Kemudian dia menyebutkan, inidikasi korupsi itu diantaranya anggaran pemeliharaan telepon kantor desa sebesar Rp 1,1 juta di duga fiktif. Karena selama ini telepon kantor tersebut tidak pernah aktif sebab tidak bisa di hubungi.

Yang kedua adalah anggaran pembangunan ruang Kades dan Sekdes sebesar Rp 80 juta di duga menyalahi aturan karena anggaran tersebut baru di laksanakan pada bulan Januari 2010, mestinya akhir bulan Desember 2009 harus sudah selesai karena anggaran tersebut masuk pada anggaran tahun 2009.

Yang ke tiga adalah perbaikan Jl.Sukoharjo menuju ke balai desa dengan anggaran sebesar Rp.32.865.002,- di duga tidak sesuai dengan RAB nya. Yang ke empat adalah perbaikan Jl.Barokah Nonang dengan anggaran sebesar Rp.15 juta yang dalam pengerjaannya di duga juga tidak sesuai dengan RABnya. Kemudian kelima pembangunan gedung PKK sebesar Rp.82.300.000,- tidak sesuai dengan RABnya.

”Terakhir perbaikan lapangan desa sebesar Rp.45 juta tidak di laksanakan mestinya akhir bulan Desember 2009 harus sudah selesa,” ujar Antok.

Selain itu satu lagi yakni bantuan group rebana dusun Glonggong dan dusun Sukoharjo sebesar Rp.3 juta tidak di laksanakan. ”Laporan tersebut sudah kami sampaikan ke Kejaksaan dengan tembusan Bupati , DPRD dan Irwasda,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Kades Krangganharjo Mashuri, ST mengatakan bahwa dugaan yang di sangkakan yakni terkait anggaran pemeliharaan telepon kantor desa sekarang sudah di alihkan ke ponsel pribadi karena telepon kantor desa tersebut rusak.

”Yang kedua saya mengakui keterlambatan pembangunan ruang kepala desa dan sekretaris desa. Namun yang lainnya sudah saya lakukan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.(@wang)

Jumat, 12 Maret 2010

SRBLORA - PERSAINGAN CABUP MULAI HANGAT


Fokus

Jelang Pilbup Blora

2 Pasang Kekuatan Besar akan Rebut Simpati

BLORA, SR- Jelang pendaftaran cabup dan cawabup Blora yang akan yang akan mulai 13-19 maret 2010 suasana persaingan mulai tampak nyata.

Hal in terlihat dari banyaknya alat sosialisasi seperti baliho, spanduk, stiker sampai kalender para kandidat cabup atau cawabup, yang akan berlaga pada 3 Juni mendatang.

Alat-alat sosialisasi tersebut sebagai bentuk nyata mereka, yang akan merebut kursi Blora 1 dan Blora 2.

Beberapa prediksi masyarakat terhadap pasanan Cabup dan Cawabupun mulai ramai dibicarakan. Wacana tersebut diantara Yudi Sancoyo akan berpasangan dengan Hestu Subagyo, Joko Nugroho akan bergandengan dengan Abu Nafi sebagai wakilnya.


Demiakian juga dengan H Warsit akan berpasangan dengan Lusiana Marianingsih sebagai wakilnya.

Sedang Sutikno yang telah sosialisasi dengan memasang Baliho stiker dan kaos sampai saat ini belum jelas siapa pasangannya. Demikian juga wacana ijin diriya untuk mencalonkan dii sebagai cabup belum turun.

Namun demikian banyaknya pasangan yang akan mencalongkan diri tersebut menurut penilaian masyarakat akan mengkristal pada 2 pasang cabup dan cawabup yang nantinya akan saling berpeluang.

Kedua pasangan yang drediksi akan banyak mendulang suara yakni Yudhi-Hestu dan Joko(kokok)-Abu.

Indah ibu rumah tangga Blora saat mintai komentarnya memprediksi pasangan Yudhi-Hestu akan unggul sedikit dibanding Joko-Abu. Alasannya masyarakat sudah lebih kenal Yudhi dibanding yang lain.



“Disamping pak Yudhi dikenal lebih dulu, pak Yudhi orangnya rajin turun kedaerah itu salah satu modalnya,” katanya di amini 2 ibu lain saat berbelanja.

Sedang Naryo salah satu pedagang di Cepu lebih menjagokan Joko Nugroho- Abu akan menang pada pilbup mendatang.

Asumsinya cukup sederhana, karena Joko Nugroho asli Cepu sangat merakyat di kota migas ini.

“Juga karena nama Basuki Widodo (alm) masih harum dan melekat dihati masyarakat sini, dan Pak Kokok (Nama akrab Joko Nugroho-red) adalah adikya, tentunya masyarakat tak akan melupakan jasa yang ditinggalkan almarhum,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ada calon lain yang dikenal di Cepu selain Kokok, dia menjawab Yudhi Sancoyo. Namun dirinya meragukan Yudhi akan dipilih oleh masyarakat Cepu dan sekitarnya, karena bukan orang Cepu yang terkenal punya solideritas sesama daerah yang cukup tinggi ini.

Ketika disinggung nama Hestu Subagyo warga Cepu sebagai pasangan Yudhi, beberapa pedagang dipasar terlihat asing dengan nama itu.

“Siapa to Hestu kok kami baru dengar, Kalau Yudhi kami memang tahu,” tambah Yanto teman Naryo diiyakan 7 pedagang lainnya yang mengelilingi wartawan SR saat dikonfirmasi Senin (1/3) lalu.

Demikian juga didaerah Barat Blora eks Kawedanan Ngawen dua nama yang paling dikenal masarakat yakni Yudhi Sancoyo dan Abu Nafi.

“Yang kami kenal dari nama-nama yang anda bawa hanya pak yudhi dan pak Abu,” kata Yanti ibu rumah tangga yang berbelanja d pasar Kunduran.

Sementara di Randublatung rata-rata masyarakat mengenal 4 nama yang akan bersaing pada Pilbup mendatang. Keempat nama tersebut yakni Warsit, Sunarto, Yudhi dan Joko Nugroho. “Saya dengar Warsit, Sunarto, Yudhi dan Koko yang akan maju,” kata Parno di warung kopi desa Pilang Randublatung.(Roes)



Kulanuwon

Nyalon Bupati Blora

Bursa calon Bupati Blora menjadi bahan diskusi gayeng di ajang jagongan Warung DPR (Dibawah Pohon Rindang) Kunden Blora Sabtu Siang pekan lalu.

Ada yang menyebut pesta demokrasi pemilihan bupati tahun ini sudah selesai, bakal kurang greget, kurang semarak, kurang seru.

”Kok bisa begitu?” tanya saya.

”Lha jelas ta Pak, lha wong calonnya dan kereta partainya aja belum jelas. Baru pak Yudhi saja yang jelas lewat Golkar. Apalagi dia incumben maka secara tak langsung sudah di atas angin,” jawab Lik Un.

”Woo lha sebentar. Jangan under estimate dulu. Kandidat yang lainnya itu belum tentu underdog, siapa tahu beliau yang satu lainnya malah jadi kuda hitam. Pokoknya pemilihan bupati belum selesai tunggu tanggal 3 Juni 2010 mendatng,” timpal mas Doni ambil suara.

”Bisa jadi begitu. Karena pemilihan Bupati itu kan bukan sekadar citra, tapi juga menyangkut dukungan politik, dukungan dana dan masih banyak lagi faktornya,” kata saya mendukung lik Un.

”Atau begini saja, biar nanti agak meriah mas Doni ikut mendaftarkan diri... nyalon jadi Bupati Blora. Siapa tahu sampeyan malah mendapat dukungan dari masyarakat luas, nama Denmas ABN & JKN itu sudah terkenal lho sekarang. Yang penting panjenengan harus punya dana, karena jer basuki mawa bea,” kata Lik Un manas-manasi.

”Wah... boleh juga ide sampeyan Mas. Kalau modalnya Rp 500 juta cukup nggak ya kira-kira,” kata Mas Doni lugu.

”Hah! Ha... ha... ha... ha. Lha kok cuma Rp 500 juta, hambok Rp 5 miliar aja kurang buanyak Mas. Paling tidak Anda harus siapkan Rp 10 miliar. Percuma kalau dananya cupet begitu, wis rasah melu-melu wae,” sergah Lik Un.

”Walah lha kok mahal amat mau nyalon jadi Bupati. Bagi saya, Rp 500 juta itu sudah peng-pengan. Itu tabungan saya seumur hidup lho. Lha kalau sampai miliar-miliaran begitu, gaji Bupati itu jumlah-e pira? Terus apa bisa balik modal nanti kalau terpilih? Ini ngajak bangkrut apa ngajak dadi Bupati?” tanya Mas Doni setengah sewot.

”Lha memang begitulah adanya. Zaman sedang berpihak kepada orang kaya untuk menjadi pemimpin daerah. Yang tidak punya uang, jangan berharap bisa menjadi bupati... semoga saja ini hanya bagian dari proses demokrasi yang sesungguhnya. Siapa tahu nanti, entah kapan itu terjadi, seorang yang menjadi Bupati tidak harus kaya yang penting memiliki kemampuan managerial, berkarakter dan memiliki kepedulian untuk menyejahterakan rakyat,” jelas Lik Un.

Tidak murah

Begitulah. Diskusi soal pemilihan Bupati Sabtu siang itu memang seru. Banyak yang baru tahu bahwa biaya politik Pilkada itu tidak murah. Bocoran dari berbagai sumber yang saya peroleh menyebutkan, seorang mantan kandidat Bupati Blora tahun 2005 silam harus mengeluarkan dana berkisar antara Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar.

Kalau lima tahun silam saja sebesar itu, lantas dengan perhitungan inflasi dan segala macam kenaikan harga lainnya berapa biaya yang harus disediakan seorang calon walikota tahun ini? Lalu kalau tidak terpilih? Dari mana uang sebanyak itu bisa kembali?

Bagi yang terpilih, lumayan lah. Setidaknya bisa memperoleh ”uang kembalian” dari jabatan yang dia sandang. Atau yang lebih penting adalah soal ”kehormatan” menjadi seorang nomor satu di sebuah kabupaten. Tapi soal ”balik modal” jika jujur, tentu akan sangat sulit. Kecuali kalau sang pejabat itu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum, korupsi misalnya.

Karena jika kita kalkulasi, gaji plus segala tunjangan yang diperoleh seorang walikota atau bupati sekitar Rp 30 juta s/d Rp 50 juta. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000, tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1) diatur besarnya gaji pokok bagi kepala daerah kabupaten/kota adalah Rp 2.100.000 sebulan.

Selain gaji pokok, dalam PP itu juga diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pula tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam buku Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) sejumlah kota/kabupaten di Indonesia nomenklatur gaji dan tunjangan Bupati/wakil bupati jelas diatur. Jika dijumlahkan, tunjangan yang dikantongi sejumlah walikota/bupati setiap bulannya mencapai Rp 38 juta sebelum ditambah gaji pokok Rp 2,1 juta.

Sebagai contoh, seorang walikota/Bupati di salah satu kota di negeri ini memperoleh tunjangan keluarga Rp 387.750, tunjangan jabatan Rp 3.897.541, tunjangan beras Rp 203.458 dan belanja operasional Rp 34 juta. Jika ditotal dalam setahun kira-kira Rp 474.877.288. Jika menjabat selama lima tahun adalah 5 x Rp 474.877.288 = Rp 2.374.386.440 = Rp 2,4 miliar.

Pendapatan itu merupakan gaji rutin yang diatur dalam PP dan tercatat jelas nomenklaturnya. Pendapatan Bupati di luar dari pendapatan itu masih ada lagi, di antaranya bagi hasil upah pungut sebesar 2,5 persen dari pendapatan sektor pajak. Selain itu, ada pula pendapatan tak tercatat dari fee proyek dan lainnya.

Taruhlah pendapatan lain-lain itu dalam setahun mencapai Rp 2 miliar, maka dalam lima tahun adalah Rp 10 miliar. Ditambah gaji rutin Rp 2,4 miliar maka total pendapatan seorang Bupati kita asumsikan sekitar Rp 12,4 miliar. Ini berarti masih jauh lebih besar dari dana yang dikeluarkan ketika hendak mencalonkan dari walikota. Jadi, siapa lagi ingin nyalon bupati Blora ?
(Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)

SR KENDAL- Kandidal CABUP


Pilkada Kendal

PAGUYUBAN SOPIR SIAP DUKUNG WIDYA KANDI SUSANTI

KENDAL, SR - Calon Bupati Kendal yang diusung oleh PDI Perjuangan dr Widya Kandi Susanti terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sebanyak 12 partai politik non legislatif telah mendeklarasikan diri untuk mendukung wakil DPRD Kendal dalam pemilihan mendatang.


Dukungan terhadap Widya tidak hanya datang dari partai, dari kalangan pemuda dan para sopir juga siap untuk mendukung. GPPK (Gabungan Pemuda Peduli Kendal) beberapa waktu lalu juga telah mendeklarasikan untuk mendukung Widya. “GPPK akan mendukung Widya sebagai Bupati Kendal 2010-2015,” Kata Ketua GPPK Fakhrur.

Menurutnya, yang hadir dalam deklarasi yang diadakan di Rumah Makan Salsabil tersebut sebanyak 111 orang. Mereka adalah pengurus tingkat kecamatan se-Kabupaten Kendal. Pengurus tersebut nantinya akan memebentuk pengurus ditingkat kelurahan dan desa. “Mereka datang dari beberapa unsur oraganisasi pemuda, IPNU, IPPNU, guru, mahasiswa dan lainya,” tambah Fakhrur.

Sementara itu Boler yang dulunya singkatan dari Bolo Weleri yang anggotanya merupakan sopir dan awak angkutan juga siap untuk mendukung Widya. Widiyartono sang ketua Boler mengatakan bahwa saat ini anggota Boler lebih dari 6.000 itu belum termasuk keluarga yang ada dirumah. 

“Sebagai ketua kami siap untuk mendukung widya dan Insya Allah teman teman akan memberikan suaranya dalam pemilihan mendatang,” jelasnya.

Saat ditemui SR Widya merasa berterima kasih atas dukungan yang begitu banyak dari bergagai kalangan. Apabila dirinya diberi amanat untuk memimpin Kendal akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat program program yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. (Im)


SR Edisi 87-MODEL TABLOID - ADVETORIAL


Kamis, 11 Maret 2010

PA Menuai Masalah Hukum

Pembebasan Lahan PA Blora Proses Hukum

BLORA, SR - Kasus pebebasan lahan Pengadilan Agama (PA) Blora mulai ditangani serius oleh Kejaksaan negeri Blora.

Hal ini terlihat setelah memanggil Kades Seso Kecamatan Jepon Ngatmin dalam pemeriksaan dugaan markup harga lahan untuk kantor Pengadilan Agama (PA) Blora, giliran pemilik tanah lama yang dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari).

Pemanggilan pemilik tanah yang lama itu dilakukan untuk mencari informasi tambahan terkait lahan seluas 5.000 hektar yang diberi PA seharga Rp 475 ribu per meter persegi tersebut.

''Ya, ini untuk tambahan keterangan saja,''kata Kepala Seksi Pidana Khusus Fitroh Rohcahyanto kemarin.

Dia mengatakan, informasi di lapangan, pemilik tanah yang menjual lahan itu PA adalah Ida Nursanti, salah seorang pengacara di Blora. Hanya, sebelumnya, Ida membeli lahan itu dari pemilik lama.

Ada dua orang yang menjual tanah itu ke Ida, yakni Sukijan dann Djatmo. Penjualan itu melalui perantara bernama Mustamin. ''Semuanya warga Desa Seso,'' tambah Fitroh.

Hanya, minggu lalu yang dipanggil baru dua orang yakni Sukijan dan Djatmo sedangkan,pihak lainnya termasuk perantara dan Ida sendiri belum dipanggil.

Fitroh mengungkapkan, Ida membeli tanah dari dua orang ini seharga Rp 45 ribu per meter persegi. Beberapa waktu kemudian tanah itu dijual ke PA dengan harga yang tinggi.

Dengan tingginya harga pembelian tanah itu, menurut Fitroh ada potensi markup harga dan potensi kerugian negara. ''Kalau bisa murah kenapa harus membeli dengan harga mahal. Ini kan patut dicurigai, ada apa,'' ungkapnya.

Berawal setelah menelusuri kasus itu selama dua tahun lebih, akhirnya kejari Blora menemukan titik terang dugaan markup harga tanah untuk kantor PA. saat membeli lahan itu dari Ida pada 2008 silam, PA harus mengeluarkan dana Rp 475 ribu per meter persegi.

Sedangkan,pada Februari lalu, di dekat lahan milik PA itu ada transaksi tanah seharga Rp 120 ribu per meter persegi. Karena itu, dugaan mark up harga dan dugaan kerjasama antara panitia pengadaan lahan untuk kantor PA dan pemilik tanah sangat kuat (Roes)

Sabtu, 06 Maret 2010

2 Kekuatan Besar PILKADA BLORA

Fokus
Jelang Pilbup Blora
2 Pasang Kekuatan Besar akan Rebut Simpati

BLORA, SR- Jelang pendaftaran cabup dan cawabup Blora yang akan yang akan mulai 13-19 maret 2010 suasana persaingan mulai tampak nyata. 
 
Hal in terlihat dari banyaknya alat sosialisasi seperti baliho, spanduk, stiker sampai kalender para kandidat cabup atau cawabup, yang akan berlaga pada 3 Juni mendatang.
 
Alat-alat sosialisasi tersebut sebagai bentuk nyata mereka, yang akan merebut kursi Blora 1 dan Blora 2. 
 
Beberapa prediksi masyarakat terhadap pasanan Cabup dan Cawabupun mulai ramai dibicarakan. Wacana tersebut diantara Yudi Sancoyo akan berpasangan dengan Hestu Subagyo, Joko Nugroho akan bergandengan dengan Abu Nafi sebagai wakilnya. 

Demiakian juga dengan H Warsit akan berpasangan dengan Lusiana Marianingsih sebagai wakilnya.
 
Sedang Sutikno yang telah sosialisasi dengan memasang Baliho stiker dan kaos sampai saat ini belum jelas siapa pasangannya. Demikian juga wacana ijin diriya untuk mencalonkan dii sebagai cabup belum turun.
 
Namun demikian banyaknya pasangan yang akan mencalongkan diri tersebut menurut penilaian masyarakat akan mengkristal pada 2 pasang cabup dan cawabup yang nantinya akan saling berpeluang.
 
Kedua pasangan yang drediksi akan banyak mendulang suara yakni Yudhi-Hestu dan Joko(kokok)-Abu.
 
Indah ibu rumah tangga Blora saat mintai komentarnya memprediksi pasangan Yudhi-Hestu akan unggul sedikit dibanding Joko-Abu. Alasannya masyarakat sudah lebih kenal Yudhi dibanding yang lain.


“Disamping pak Yudhi dikenal lebih dulu, pak Yudhi orangnya rajin turun kedaerah itu salah satu modalnya,” katanya di amini 2 ibu lain saat berbelanja.
 
Sedang Naryo salah satu pedagang di Cepu lebih menjagokan Joko Nugroho- Abu akan menang pada pilbup mendatang.

Asumsinya cukup sederhana, karena Joko Nugroho asli Cepu sangat merakyat di kota migas ini.

“Juga karena nama Basuki Widodo (alm) masih harum dan melekat dihati masyarakat sini, dan Pak Kokok (Nama akrab Joko Nugroho-red) adalah adikya, tentunya masyarakat tak akan melupakan jasa yang ditinggalkan almarhum,” jelasnya.
 
Saat ditanya apakah ada calon lain yang dikenal di Cepu selain Kokok, dia menjawab Yudhi Sancoyo. Namun dirinya meragukan Yudhi akan dipilih oleh masyarakat Cepu dan sekitarnya, karena bukan orang Cepu yang terkenal punya solideritas sesama daerah yang cukup tinggi ini.
 
Ketika disinggung nama Hestu Subagyo warga Cepu sebagai pasangan Yudhi, beberapa pedagang dipasar terlihat asing dengan nama itu.

“Siapa to Hestu kok kami baru dengar, Kalau Yudhi kami memang tahu,” tambah Yanto teman Naryo diiyakan 7 pedagang lainnya yang mengelilingi wartawan SR saat dikonfirmasi Senin (1/3) lalu.
 
Demikian juga didaerah Barat Blora eks Kawedanan Ngawen dua nama yang paling dikenal masarakat yakni Yudhi Sancoyo dan Abu Nafi.

“Yang kami kenal dari nama-nama yang anda bawa hanya pak yudhi dan pak Abu,” kata Yanti ibu rumah tangga yang berbelanja d pasar Kunduran.

 
Sementara di Randublatung rata-rata masyarakat mengenal 4 nama yang akan bersaing pada ilbup mendatang. Keempat nama tersebut yakni Warsit, Sunarto, Yudhi dan Joko Nugroho. 

“Saya dengar Warsit, Sunarto, Yudhi dan Koko yang akan maju,” kata Parno di warung kopi desa Pilang Randublatung.(Roes)

Fokus samping
Urip Daryanto (Tokoh Masyarakat Blora)

Selamat Berebut Pesona Masyarakat

BLORA, SR- Tak lama lagi tepatnya tanggal 13 -19 Maret para Cabup dan Cawabup akan mendaftarkan diri. Momentum istimewa untuk Blora lima tahun ke depan pun akan ditentukan aah satu pasangan yang mendaftar itu.
 
”Yang pasti salah satu pasangan cabup dan cawabup itu akan memimpin Blora mendatang,” kata Urip Daryanto.

 
Untuk itulah dirinya berharap dalam rangka membangun masyarakat demokratis dan tingkat kemelekan politik yang tinggi, agar masyarakat Blora nantinya mampu menjatuhkan pilihan politik sesuai dengan apresiasi dan aspirasi politiknya.
 
Saat ditanya apa yang terbaik dilakukan para kandidat saat kampanye, Urip yang juga seorang Wartawan senior di Blora ini mengatakan kampanye yang santun.
 
Artinya melalui kampanye politiknya, masyarakat dapat menyimak bagaimana kebijakan politik kelak di masa pemerintahannya. 
 
Namun demikian Urip mengaku kampanye model ini di Blora kurang efektif. ”Ketidakefektivitan kampanye politik terhadap pilihan politik ini, dikarenakan, pertama, isu yang dibawa kandidat tidak memberikan nilai pembeda antara satu dengan yang lainnya” jelas Urip.
 
Sedang Kedua lanjutnya, sebagian publik telah memiliki pilihan tradisional yang sulit diubah. Ketiga, adanya sikap pragmatis dari masyarakat dalam berpolitik.
 
”Untuk para cabup dan Cawabup, selamat menebar pesona dimasyarakat Blora dan selangkah kita songsong kedatangan para calon pemimpin Blora lima tahun ke depan,” ungkap Urip. (Roes)


Ateng Sutarno Direktur LSM Wong Cilik

Jangan Obral janji saat Kampanye

BLORA,SR- ”Saya hanya berharap semoga jelang pendaftaran sampai penetapan Cabup dan cawabup Blora, yang akan berkompetisi dapat berjalan kondusif dan demokratis,” kata Ateng Sutarno.
 
Dia tidak ingin selama kampanye ataupun setelah selesai perhitungan ada aksi anarkis seperti pemilu di tempat lain.
 
Asumsi menurut direktur LSM Wong Cilik ini kalau terjadi anarkis, pasti rakyat juga yang akan menanggung resikonya.
 
Disamping itu dirinya berharap agar para cabup/cawabup tidak sekadar mengobral janji. 

”Yang riil aja lah, seperti mengawasi dana yang dialokasikan ke rakyat betul-betul sampai rakyat, Jangan putus ditengah jalan,” jelas Ateng.
 
Disisi lain juga meminta para cabup dan cawabup jangan memberi janji palsu. Hal ini akan meyebabkan rakyat kurang percaya dengan elite politik yang ada saat ini.
 
”Bila mereka terlalu banyak obral janji, jangan heran kalau di Pilbup Blora rakyat banyak yang apatis,” tegasnya. 
 
Ateng juga menambahkan agar para kandidat itu nantinya hanya membuktikan apa yang menjadi visi dan misinya saat berkampanye. 

”Yang pasti, bupati dan wakil bupati yang terpilih harus berpihak pada rakyat dalam arti pembangunan yang dapat dirasakan wong cilik,” tambahnya. (Roes)