Pilgub 22 Juni 2008
Siapa Gubenur Jateng Pertama Pilihan Rakyat
Blora, Suara Rakyat,-
Sekitar 25,8 juta pemilih dalam hitungan hari segera menentukan pilihannya, siapa yang layak menjabat Gubenur dan Wakil Gubenur Jateng periode 2008-2013. Mungkin bila kita menarik sejarah, sejak
Dari berbagai harapan di lubuk hati rakyat dan doa, tergambar keinginan yang kuat agar suksesi kepemimpinan di Jateng berlangsung aman dan lancar. Berbagai fakta menguatkan argumen itu, diantaranya rekor di 35 kabupaten/kota di Jateng nyaris tanpa kekerasan.
Di samping itu ada rekor lagi, 5 kandidat pasangan Cagub dan Cawagub tertinggi di
Hal ini dapat dililah dari dua indikator penilaian, indikator kekuatan partai politik dan indikator penilaian populeritas kandidat. Pada indikator pertama yakni kekuatan partai politik, jelas terlihat sekali pada 3 kekuatan partai nasionalis yakni PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat menguasai sekitar 58 persen suara pada Pemilu Jateng 2004.
Yang cukup menarik, kekuatan politik yang beraliran nasionalis terbagi dalam berbagai kekuatan kandidat, khususnya pada figur Bambang Sadono, Bibit Waluyo dan Sukawi Sutarip. Namun figur Agus Suyitno yang mantan TNI ini, bisa saja menjadi variable intervensi yang bisa mempengaruhi konstelasi politik nasionalis di Jateng.
Sementara kekuatan politik bebasis religius, setidaknya dilihat dari suara PPP, PKS, PKB dan PAN pada Pemilu Jateng 2004 lalu bila digabung berkisar 38 persen. Dua kekuatan Nasionalis dan Religius dapat dilihat dalam proses pembentukan pasangan kandidat seperti Bambang Sadono-M.Adnan, Agus Suyitno-Kholiq Arief dan Sukawi Sutarip-Sudharto.
Sementara Bibit Waluyo-Rustriningsih didominasi kekuatan nasionalis, sedang M.Tamzil-Rozaq Rais dari dominasi kekuatan religius. Indikator kedua adalah popularitas figur, untuk indikator ini popularitas para cagub dan cawagub bersumber dari berbagai hal. Diantaranya ketokohan, tingkat pengetahuan masyarakat, jejak pendapat serta pengalaman kepemimpinan yang telah dibuktikan. Pada indikator figur inilah yang diprediksi akan berperan penting dalam menentukan siapa yang akan muncul sebagai pememang.
H.Bambang Sadono
Saatnya Mengabdi pada Rakyat
Motivasi pribadi Bambang Sadono mencalonkan diri sebagai Gubenur Jateng adalah diirinya telah melewati level teknis internal sebagai profesional, dan wajar bila menjadi Pimpinan Publik dalam hal ini Gubenur Jateng.
Karir Bambang Sadono berawal dari wartawan sampai fase puncak sebagai Wapimpred Suara Merdeka dan juga Pimpred Harian Suara Karya. Sedang organisasinya profesi pernah menjabat Ketua PWI Jateng dan Sekjen PWI Pusat. Dalam karir politik dia sebagai anggota DPR Pusat sudah 10 tahun.
“Saya kira kini waktunya, Saya mengabdi untuk rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketersedianya Pangan dan BBM bagi rakyat Jateng,” ungkap Bambang Sadono, cagub nomor 1 ini. (Roes)
Agus Soeyitno
Revitalisasi Desa Kunci Jateng Bangkit
Dalam pandangan Agus Soeyitno dari sisi kepentingan nasional, maju tidaknya pembangunan di Jateng berpengaruh pada pembangunan nasional. Untuk itu prioritas kebijaksanaan Cagub nomor 2 ini adalah membangun kebangkitan ekonomi desa.
“Program ini sejalan kondisi masyarakat di Jawa Tengah yang sebagian besar tinggalnya di pedesaan, Inilah pentingnya Revitailasi desa itu,” jelas Agus Soeyitno. (Roes)
H. Sukawi Sutarip
Mengoptimalkan Jaringan Kerjasama Antar Daerah di Jateng
Menurut Sukawi program prioritasnya yang akan dikerjakan mefasilitasi kerjasama antar daerah dio jateng mulai membantu akses ke pusat hingga bantuan finansial berupa block grand dari APBD.
Dari pandangan cagub nomor 3 ini, Jateng memiliki potensi sangat besar. Lebih dari itu para bupati/walikota yang memimpin kabupaten/kota sudah mempunyai rencana matang memajukan daerahnya masing-masing. “Persolaannya tinggal bagaimana akses para bupati/walikota ke pemerintah pusat, itu yang kita fasilitasi. Di samping juga pemberdayaan masyarakat menjadi skala prioritas”, jelas Sukawi. (Roes)
H.Bibit Waluyo
Bali Ndeso Mbangun Ndeso
Calon Gubenur dari PDIP, H. Bibit Waluyo dikenal sebagai sosok yang tegas selama meniti karir di militer. Tekadnya bali ndeso, mbangun ndeso. Kemiskinan harus diminimalkan, pengangguran harus dikurangi dengan menyediakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Itu semua langkah konkrit Bibit Waluyo cagub bernomor 4, untuk memajukan Jateng
”Saya tidak mau janji, saya akan kucurkan berapa puluh bahkan ratusan miliar untuk rakyat Jateng. Yang jelas harus lihat realita, dan jangan lupa masyarakat yang sudah menunggu jauh-jauh ternyata selama ini hanya diberi janji,” tegas Bibit Waluyo. (Roes)
H Muhammad Tamzil
Saatnya yang Muda yang Memimpin
Memiliki pengalaman 17 tahun mengurusi pemerintahan, sejak menjadi PNS tahun 1991 di Kudus, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, sampai menjadi Bupati Kudus 2003-2008. Itulah yang menjadi modal HM Tamzil untuk maju sebagai cagub Jateng dengan nomor urut 5 ini.
ANGGOTA DPRD BLORA ADAKAN RESES
KUSNANTO DATANGKAN BUPATI, WARSIT TANGGAP WAYANG
Blora, Suara Rakyat,-
Seperti pepatah ada gula ada semut, memang layak ditujukan pada diri Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto. Terbuti yang terjadi saat Reses Kusnanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora ini Sabtu (7/6) lalu, ternyata Bupati Blora ke-26 itu menyempatkan hadir disana.
Bertempat di rumah pribadi Kusnanto Desa Jiken sekitar 300
Terkait permasalahan yang diutarakan beberapa warga Jiken terhadap pembangunan daerahnya untuk tahun 2009, Yudhi berjanji akan memenuhi apa yang mereka usulkan.
“Aspirasi saudara sekalian nantinya akan ditampung Mas Kusnanto, sebagai pertimbangan untuk dibahas pada panggar mendatang,” kata Yudhi.
Sementara itu Kusnanto dihadapan masanya berpesan agar aspirasi yang telah disampaikan padanya agar terus dikawal sampai pada Musrenbang yang akan diselenggarakan mendatang.
“Tolong aspirasi yang anda sampaikan pada saya tetap anda sampaikan pada Musrembang mendatang dan nantinya pada pembahasan Panggar, akan saya perjuangan sampai berhasil dan Insya’Allah akan terwujud”, tandas Kusnanto yang juga mantan Kepala Desa Jiken ini.
Selain Kusnanto, beberapa anggota dewan lainnya juga mengadakan reses yang anggarannya dibiayai dari APBD ini. Bahkan di Menden, Ketua DPRD Blora Warsit mengadakan agenda tersendiri dengan nanggap wayang kulit di daerah asalnya. (Roes)
BS Tebar Pesona Kunjungi LP Wanita
Memasuki kampanye putaran kedua, calon Gubernur Jawa Tengah Bambang Sadono (BS) mulai lebih berani. Calon yang diusung Partai Golkar tersebut Rabu (11/6) menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (LP),Kantor Imigrasi dan Rumah Sakit Jiwa di Kota
Bambang mengawali kampanyenya dengan mendatangi LP Kedungpane, Mijen,
Selain memperkenalkan program-program dan menyerap aspirasi, Bambang juga memberikan bantuan satu unit televisi bagi narapidana supaya bisa mengetahui informasi dunia luar. Saat dikunjungi BS,Kepala LP Kedungpane Sumanto pun meminta warga binaan segera mengurus administrasi pemindahan TPS pencoblosan.Mereka diharapkan segera meminta keluarganya mengurus suratsurat agar bisa memilih di TPS khusus di LP Kedungpane.
”Bisa minta tolong ke keluarga saat menjenguk agar bisa mengurus surat pemindahan. Di LP Kedungpane nanti akan ada dua TPS khusus,” tutur Sumanto.
Dia menyebut,warga binaan di Kedungpane berjumlah 912 orang dan sebagian besar tercatat sebagai pemilih pilgub. Hingga saat ini,baru 416 orang yang telah terdaftar untuk pindah lokasi pencoblosan di TPS khusus yang disediakan.
Setelah dari LP Kedungpane,Bambang bersama rombongannya beralih ke LP Wanita, Bulu, Semarang.Kedatangan Bambang yang didampingi artis Ibu Kota Nurul Arifin ini mendapat sambutan hangat para napi.
Mereka berebut bersalaman dengan aktivis perempuan yang getol mengampanyekan kesehatan reproduksi tersebut, bahkan tidak sedikit yang meminta tanda tangan.”Kita sebagai perempuan punya hak politik, termasuk hak politik dalam memberikan suara dalam pilgub.
Dengan memberikan suara, maka kita sudah mempercayakan kepada orang yang dipilih,” tuturnya. Nurul juga menilai sosok Bambang merupakan calon yang menghargai kaum perempuan.”Buktinya Pak Bambang punya istri satu dan anaknya empat, bukan sebaliknya.
Seakan tak mau ketinggalan kampanye yang diikuti kader PDIP Sabtu (7/6) lalu, Relawan pasangan cagub/cawagub Bibit Waluyo-Rustriningsih mengadakan kampanye simpatik di Semarang,.
Kampanye yang diikuti sebanyak 200 relawan sebagian menggunakan sepeda motor dan bus,maupun mobil pribadi. Yang pasti kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sehingga tidak membuat kemacetan jalan yang dilewatinya.
Sebagai wujud simpati kepada masyarakat, relawan ini membagikan 10 ribu bunga dan stiker kepada pengguna jalan. Koordinator Relawan Bibit Rustri Semarang Suliadi mengatakan, sebagian peserta kegiatan ini diikuti oleh kawula muda. ”Memang kami sengaja melibatkan perempuan- perempuan yang manis dan cantik,” katanya,
Sebelum di Semarang, relawan berangkat dari Salatiga dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Demak. Kegiatan yang akan digelar pun juga hampir sama dengan yang dilakukan di
BLT Blora cair Juli
AMPG Usulkan Keluarga Miskin Penerima BLT Dipasang Stiker
Blora, Suara Rakyat.-
Untuk mengupayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang benar-benar tepat sasaran, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) membuat terobosan baru dengan ide penempelan stiker ditiap rumah. “Kami akan mencoba menghadap pada Bupati agar disetujui setiap rumah penerima BLT dipasang stiker”, kata Ketua AMPG Blora Adi Wibowo.
Menurut pria yang akrab dipanggil Didik, disamping bertujuan sebagai kontrol masyarakat terhadap alokasi BLT, penempelan stiker ini juga untuk menciptakan budaya malu bagi yang sebenarnya tidak layak terima.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan budaya malu bagi para keluarga yang seharusnya tidak berhak terima. Karena dengan pemasangan stiker miskin pada setiap rumah maka masyarakat secara langsung akan menilainya, layakah dia menerimanya”, jelas Didik, Selasa (10/6) dikediamanya.
Ketika ditanya apa resiko bila stiker tersebut dilepas. Sarjana kesenian ini mengatakan BLT penerimaan bulan berikutnya akan kami usulkan dicabut. “Setiap bulannya AMPG sanggup memeriksa stiker Rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLT dengan biaya kami sendiri”,
Sementara BLT 2008 di Blora untuk menikmati kucuran dana sebagai konpensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai jadwal dari Pemerintah Pusat, dana tersebut rencananya dibagikan pada bulan Juli.
‘’Tanggalnya, masih belum diketahui. Yang pasti dana BLT di Blora diberikan kepada warga yang berhak menerimanya pada bulan Juli,’’ ujar Sekretaris Daerah Blora, Bambang Sulistya usai Rapat Koordinasi (Rakor) BLT di ruang pertemuan Setda Blora, awal Juni lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri pihak kantor Pos, Badan Pusat Statistik (BPS), kepolisian, dan TNI serta seluruh camat dan kepala desa itu sempat diwarnai pula dengan penyampaian unek-unek sejumlah perangkat desa.
Mereka meminta data calon penerima BLT diperbarui sebab masih menggunakan data lama. ‘’Kami menghendaki pencairan BLT di Blora tidak ada masalah. Sebagai aparat pemerintahan, kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab terhadap suksesnya program BLT di desanya masing-masing. Jangan malah endo,’’ tandasnya. (Roes)
Awal Januari 2009 CPNS Baru Resmi sebagai PNS
Blora, Suara Rakyat.-
Mungkin para CPNS yang saat ini sedang menjalani diklat prajabatan, berpikiran akan segera diangkat usai menjalani tahap ini. “Tidak secepat itu, mas”, kata Kabag Kepegawai Pemkab Blora, H.Pramono SH Senin (9/6) diruang kerjanya.
Seorang CPNS lanjut Pramono, disamping harus menjalani masa prajabatan juga harus menjalani tes kesehatan yang rencananya baru dilaksanakan sekitar akhir tahun ini.
“Yang juga tak kalah pentingnya setelah menjalani prajabatan dan tes kesehatan dan dinyatakan lulus, adalah DP3 juga harus baik. Baru bisa diangkat sebagai PNS yang sebenarnya”, jelas Pramono yang juga mantan Kabag Hukum ini.
Disisi lain Dia juga mengungkapkan pada tahap ke tiga yakni DP3 (Daftar Penilaian dan Pelaksanaan Pekerjaan) harus memenuhi kriteria nilai tertentu. “Pada Penilaian delapan item di DP3, nilainya minimal 7,1 untuk tujuh unsur, sedang unsur kesetiaan harus bernilai 9,1. Itu nilai minimal yang harus mereka peroleh, bila unsur kesetiaan misalnya dapat nilai 9,0 maka mereka gagal diangkat PNS”, ungkap Pramono.
Dari pantauan langsung pelaksanaan diklat prajabatan, nampak seorang Widya Iswara Luar Biasa (sebutan seorang pengajar/guru Diklat-red) Drs. Adi Purwanto MM, sedang memberikan materi Good Governance pada para CPNS yang sedang menjalani prajabatan di Akper.
“Saya tadi memberikan materi tentang Good Governance pada mereka, ini merupakan sertifikasi saya sebagai TOT bidang itu”, jelas Adi Purwanto yang juga Asisten Tata Praja Pemkab Blora.
Dari data yang diperoleh SR pada tahun 2008 ini jumlah CPNS yang menjalani prajabatan sebanyak 703 orang, terbagi 15 angkatan terdiri dari 3 angkatan untuk golongan III dan sebanyak 12 angkatan dari golongan I dan II. (Roes)
Kulanuwon
Aktualisasi nilai Pancasila
Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa dan rakyat menentang kenaikan harga BBM, di tengah kesulitan ekonomi yang mendera, tanggal 1 Juni yang baru lalu, kita memperingati Hari Lahir Pancasila.
Beberapa hari lalu, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, disusul peringatan 10 tahun reformasi, dan dipuncaki Seabad Kebangkitan Nasional.Betapa banyak kita memperingati hari penuh makna bagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan Pancasila?
Jika Hardiknas jadi inspirasi untuk memajukan dunia pendidikan, dan Harkitnas untuk menggelorakan semangat kebangkitan bangsa
Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila selalu disebut-sebut tak hanya sebagai dasar negara, namun menjadi nilai yang menjiwai perjalanan bangsa ini.Untuk internalisasi nilai, Pancasila diajarkan, didoktrinkan, baik kepada pelajar, pegawai negeri, maupun masyarakat umum.
Kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai sarana indoktrinasi. Begitu rezim Orde Baru runtuh, rontok pulalah mesin indoktrinasi yang selama ini diagung-agungkan.
Mesin indoktrinasi itu berantakan bukan karena nilai-nilai yang dibawa jelek. Namun Pancasila dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik.
Kini, tak ada lagi P4.Tak ada lagi istilah Pancasilais dan bukan Pancasilais yang dulu sebagai cara untuk menyerang kelompok yang tak setuju dengan kebijakan rezim. Parpol pun kini bebas tak menggunakan asas Pancasila dalam statutanya.
Lalu, bagaimana Pancasila bagi kita kini? Lima sila terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diaktualisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin terkesan klise. Tapi sangat perlu.
Kami melihat, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan atas berbagai peristiwa sosial politik. Bangsa
Nilai kemanusiaan sudah mahal harganya. Kekerasan merajalela baik dilatarbelakangi sosial, politik, ekonomi hingga budaya. Tempat ibadah pun dirusak. Musyawarah dan dialog pun menjadi barang mahal sementara konflik horizontal mengancam integrasi bangsa.
Kondisi yang karut-marut itu ditambah lagi dengan persoalan ekonomi tak kunjung membaik sejak krisis ekonomi satu dasawarsa silam. Kehidupan makin sulit, yang ditandai dengan banyaknya rakyat papa, harga-harga semakin mahal, subsidi dicabut.
Sementara, eksplorasi kekayaan alam tak mampu menyejahterakan rakyat yang seharusnya berhak. Kalau demikian, pertanyaannya adalah bagaimana realisasi Sila IV Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Dewan Desak Bentuk Pansus Kasus Kades
Pati, Suara Rakyat,-
Persoalan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) di Pati makin berkepanjangan, jabatan yang diperpanjang menjadi 10 tahun nampaknya membuat kalangan DPRD gerah dan meminta untuk diselesaikan segera.
Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi A DPRD PAti Sa’adullah mengharap agar pimpinan dewan segera membentuk pansus untuk mengusut adanya ketidakberesan dalam perpanjangan jabatan yang diduga sarat dengan nepotisme tersebut.
“Pimpinan dewan harus berani membentuk pansus , sehingga persoalan yang ada segera dapat titik terang karena sampai sekarang Bupati seolah tidak pernah mengapi desakan masyarakat,” ungkap Sa’adullah.
Menurutnya dengan dibentuk pansus persoalan diharapkan bisa segera tuntas. Setelah itu dewan bisa menggalang hak interpelasi kepada bupati untuk menjelaskan alas an perpanjangan jabatan kepala desa. Di Pati sendiri hingga saat ini masih ada sekitar 54 desa yang diperpanjang masih menimbulkan masalah yang cukup serius.
Ada dugaan bahwa perpanjangan jabatan tersebut dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa adanya persetujuan dari Badan permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki hak untuk menilai dan mengusulkan masa perpanjangan jabatan .
Terpisah Ketua DPRD Pati Sunarwi mengaku keberatan kalau membentuk pansus maupun upaya interpelasi. “Jangan bicara interpelasi nanti prosesnya lama,” ungkapnya. (SI)
Program Biogas Agar Lebih Diperluas
Sambong, Suara Rakyat,-
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa warga memanfaatkan energi alternatif di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Selain kayu hutan, warga mulai tertarik memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan bakar.
Namun, lantaran keterbatasan dana dan ketidaktahuan cara pembuatan program yang biasa disebut biogas itu, sebagian anggota masyarakat meminta Pemkab Blora turun tangan memperluas program biogas. Permintaan tersebut disampaikan warga yang memiliki ternak sapi.
Sebab, saat ini program biogas tersebut baru dinikmati oleh sejumlah pemilik ternak saja. Padahal, banyak sekali warga pemilik ternak yang belum tersentuh proyek tersebut. ‘’Tidak sedikit tetangga yang meminta diberi peralatan biogas karena mereka juga punya sapi,’’ ujar Sri (28), warga Dukuh Kawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Rabu (4/6) lalu. (Roes)
Pangkalan Mitan Nakal Segera Dicabut
Menden, Suara Rakyat,-
Beberapa pangkalan Minyak Tanah di Menden yang menjual harga Rp.3.500-Rp.4000 yang ditemui SR, akan segera dicabut ijinnya bila tidak mematuhi penetapan HET dari Gubernur Jateng.
Hal itu diungkapkan pemilik agen mitan PT Sumber Mulyo Agung Rezeki, Dudung Gunawan yang membawahi 149 pangkalan minyak tanah yang tersebar di 15 kecamatan.
“Kami telah mebuat kesepakatan tertulis antara agen dan pangkalan agar tidak menjual Mitan diatas HET” kata Dudung.
Hanya saja, karena penetapan HET dari Gubernur Jateng sifatnya masih sementara maka untuk saat ini pihaknya masih mentolerir pangkalan yang menjual minyak tanah maksimal Rp3.000.
Pasalnya,selain HET belum final, sosialisasi kepada pangkalan juga belum sepenuhnya terlaksana karena penetapan Gubernur tentang harga mitan baru diterimanya akhir Mei lalu dari pihak Hiswana Migas Kabupaten Blora. (Roes)
KanDepag Blora Gelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an 2008
Blora, Suara Rakyat,-
Dalam rangka mempersiapkan Kader dari Kabupaten Blora pada pelaksanaan MTQ Pelajar yang ke-24 tanggal 23 s.d 27 Juli 2008 di Kabupaten Wonosobo dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kepahaman para Pembina Tilawah yang ada di Kabupaten Blora maka di Aula, Kantor Departemen Agama Blora telah menggelar Pelatihan Pembina Tilawatil Qur’an, Rabu (11/06).
Dalam kegiatan ini dengan peserta perwakilan dari kecamatan se-Kab. Blora masing-masing Kec. 2 orang sekaligus pembinanya dan bertujuan supaya dapat menumbuhkan kader tilawah atau qori’-qori’ah yang selama ini masih perlu ditingkatkan sehingga nanti dapat berprestasi ditingkat propinsi dan nasional, “tegas Plt. KakanDepag. Kabupaten Blora Drs. H. Tri Hidayat melalui kasi Penamas Drs. Larpin.
Pelatihan ini menghadirkan Ustad Nur Fakih dari Pati yang sekaligus Dewan Hakim tingkat nasional dan Pengurus LPTQ Tingkat Jawa Tengah serta pernah meraih juara MTQ Internasional di Iran. Kami berharap setelah acara ini, disamping bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kepada Pembina Tilawah nantinya dapat mengembangkan dan meningkatkan kepada para Kader qori’-qoriah dimasing-masing kecamatan serta dapat mempersiapkan qori’-qoriah yang akan dikirim pada MTQ ketingkat Propinsi Jawa Tengah yang ke-24 sehingga dapat meraih kejuaraan. Antusias peserta sangat tinggi sebab pelatihnya punya teori olah vokal dan profesional di bidangnya. (Mo)
Wujudkan Pilgub yang Tertib, Aman dan Rapi
Blora, Suara Rakyat.-
H.Supardi salah satu anggota DPRD Blora yang berasal dari Partai Golkar memang layak ditiru anggota dewan lainnya, Terutama dalam partisipasinya terhadap suksesnya Pilgub mendatang.
Mantan anggota TNI ini rela merogoh koceknya sendiri untuk membiayai baju seragam untuk saksi sebanyat 400 buah, dari partainya pada dapil Blora. “Saya enggan menyebut berapa biaya pembelian seragam, yang terpenting Pilgub aman, tertib dan rapi. Dan semoga pak Bambang Sadono yang juga Cah Blora menang dalam pilgub”, ucapnya ketika ditanya SR.
Sementara Hartini salah satu saksi mengatakan, terima kasih kepada ketua PK Partai Golkar kecamatan Kota Blora ini, atas penghargaan terhadap keikut-sertaanya sebagai seorang saksi. “Walau hanya sebuah baju seragam, kami sudah bersyukur ternyata pak Pardi memperhatikan kami”, ungkapnya Rabu (4/6) lalu.
Hartini juga menggaris bawahi pemberian seragam ini semoga ditiru oleh anggota DPRD lain, sehingga dirinya dan saksi yang lain mendapat suntikan semangat. “Terus terang Mas, dengan adanya baju seragam berlabel SPG (Saksi Partai Golkar) ini, akan memicu semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kami” tandasnya. (Roes)
Nurhidayat: Hidup Mati Persikaba saat melawan Persem
Blora, Suara Rakyat.-
Dengan 3 sisa laga yang harus dilakoni Persikaba, 2 laga Sujono dkk akan menjadi tamu saat menantang tim Jawa Timur Persem dan Tim tetangga Persipa Pati. Posisi Persikaba berada di peringkat ke-3 dengan mengantongi nilai 4 di bawah 2 tim asal Jawa Timur Persem dan Persepam mengundang rekasi dari Nurhidayat selaku pengamat sepakbola.
Menurutnya, saat melawan Persem Persikaba diharapkan mampu membawa pulang nilai penuh walaupun kemungkinan itu kecil namun sepakbola tidak lepas dari keberuntungan.
“Dengan materi pemain berada 1 tingkat diatas tim lain, Persikaba belum membuat gebrakan yang dapat mengejutkan tim lawan, lihat saja Julian selalu menjadi penghuni bangku cadangan,” paparnya.
Menurutnya, harusnya pelatih memiliki strategi tersendiri dengan memiliki pemain sekelas Julian, entah di masukkan pada babak kedua atau sejak menit pertama harusnya pelatih sudah memiliki strategi tersendiri.
“Namun nama sebesar Julian kurang bisa dimanfaatkan pelatih, misalnya Julian adalah pemain terkenal dengan memiliki kemampuan diatas rata-rata, jadi pemain lawan yang akan memegang Julian tidak akan hanya 1 orang, namun lebih dan disaat itu pula posisi pemain yang memegang Julian akan kosong, nah disaat itu pula pemain Persikaba lain dapat memanfaatkan peluang tersebut, namun Julian sendiri jarang diturunkan oleh pelatih,” harap Nurhidayat.
Lanjutnya, untuk 2 laga tandang minimal Persikaba harus mencuri 3 poin, entah saat melawan Persem atau Persipa. Namun melawan Persipa, Persikaba akan kesulitan mewujudkan realisasi tersebut, karena permainan Persipa Pati yang sangat disiplin saat menjadi tamu Persikaba. Kesempatan mendapat poin 3 berasal dari Persem walaupun saat bermain di Kridosono tim ini mampu membawa poin 1 atas hasi seri 0-0 dengan Persikaba.
“Jadi hidup matinya Persikaba ditentukan saat laga melawan Persem, kalah Persikaba tertutup peluang, menang Persikaba akan melaju ke fase berikutnya” ungkapnya. (Ask)
Tangis dan Tawa Warnai Pengumuman Kelulusan SMA
Blora, Suara Rakyat,-
Sesaat suasana kota Blora pun menjadi tegang, ya? Karena pada Sabtu (14/3) merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para siswa siswi SMU/SMK untuk melihat hasil jerih payah mereka selama 3 tahun mengenyam pendidikan yang mana hanya untuk mendapatkan coretan L (lulus) hanya ditentukan dalam kurun waktu 3 hari saja.
Tentu dengan syarat kelulusan yang memberatkan pula. 5.25 adalah nilai standart kelulusan, angka yang cukup tinggi bagi mereka yang berintelegensi rata-rata. Dari hasil pantauan Tim SR kemarin, jumlah siswa di Kab Blora yang tidak lulus kurang lebih 500 siswa. Pengumuman kelulusan seretak di Jawa Tengah.
Salah satu sekolahan di Kabupaten Blora tepatnya, SMA KATOLIK 1 BLORA
Sri Murniati MM, selaku Kepala Sekolah menyatakan “Siswa kami yang tidak lulus di tahun ini sebanyak 21 siswa dari total 120 siswa SMA di sekolah kami,” paparnya.
Sri Murniati MM memberikan himbauan kepada orang tua sekaligus anak mereka yang tidak lulus untuk tidak bersedih, ini hanyalah hal biasa yang dihadapi tiap siswa dalam menempuh ujian, seperti pepatah “Tak Ada Akar Rotan pun Jadi, tidak lulus UN masih bisa kejar paket C” demikian himbaunya.
Di tempat yang lain, beberapa siswa yang lulus tampak berhamburan keluar ataupun berkonvoi mengelilingi kota Blora sebagai luapan kebahagian mereka karena telah lulus dalam menempuh ujian namun halnya disisi yang lain histeris dan jerit tangis menggelayuti mewarnai wajah mereka yang tegang sedari pagi. (Don)
Jangan Politisasi Bantuan!
Oleh: Ateng Sutarno AMd*)
Di tengah riuh rendah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dari yang damai hingga berbuntut bentrok, tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba muncul paket kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM untuk mahasiswa, yaitu bantuan khusus serupa bantuan langsung tunai (BLT).
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengungkapkan, paket kebijakan yang dirumuskan dalam rapat terbatas, diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu 400.000 mahasiswa, dengan nilai Rp 500.000 per semester, dan digelontorkan pada semester ganjil, untuk kemudian tahun 2009 akan diajukan anggaran ke DPR guna merealisasikan bantuan selama satu tahun penuh. Dasar kebijakan adalah meringankan biaya pendidikan yang naik, transportasi, buku, hingga biaya kos mahasiswa.
Lontaran yang belum jelas petunjuk teknis (Juknis), program ini kontan membuat banyak kalangan bertanya-tanya, mau apalagi pemerintah? Kalangan akademisi, elemen masyarakat, hingga mahasiswa sendiri mencurigai ada upaya pemerintah untuk meredam radikalisme mahasiswa, menyusul semakin meluasnya gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Seakan menyadari benar isunya akan ditarik ke arah sana, Mendiknas maupun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buru-buru mengeluarkan sanggahan.
Mendiknas tegas menyatakan bantuan ini bukan untuk meredam aksi mahasiswa, dan murni untuk membantu mahasiswa miskin supaya pendidikan mereka tidak putus di tengah jalan, menyusul kenaikan BBM. Rencananya 2.783 perguruan tinggi negeri dan swasta akan mendapatkan jatah bantuan, setiap perguruan tinggi akan mendapatkan kuota 9,8 persen.
Menkeu secara teknis menyatakan, anggaran untuk bantuan mahasiswa sudah ada sejak dulu dan masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tetapi memang belum digunakan.
Meskipun berdalih semata-mata demi membantu mahasiswa miskin dan sudah ada anggaran sejak lama, namun kebijakan yang dikeluarkan sesudah kenaikan harga BBM sangat wajar disikapi sebagai sebuah kebijakan bertendensi. Lain cerita bila itu dilakukan sebelum kenaikan harga BBM.
Lagi pula jauh sebelum ini, program BLT bagi warga miskin sudah pernah diluncurkan pada tahun 2005 saat terjadi kenaikan harga BBM di bulan Oktober. Dan pada waktu itu tak diikuti dengan kebijakan serupa untuk mahasiswa.
Bila dalihnya adalah meringankan mahasiswa miskin, mengapa pada tahun itu tak ada program BLT mahasiswa miskin seperti saat kenaikan harga BBM tahun ini? Apakah karena pada waktu itu tidak ada gelombang penolakan dari mahasiswa sebesar dan seradikal saat ini?
Kami sepakat bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin sangat penting direalisasikan.
Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan murah bagi rakyat. Jadi bila memang dalam pos belanja untuk Depdinas hal itu sudah dianggarkan, mengapa dalam realisasinya harus menunggu momentum dulu, sehingga terkesan dipolitisasi?
Faktanya, jauh sebelum kenaikan harga BBM terjadi, sudah banyak mahasiswa dari golongan tidak mampu menggantungkan kelanjutan pendidikannya pada beasiswa dari berbagai lembaga donor.
Bahkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sudah ada gerakan memberikan donasi kepada mahasiswa tak mampu yang kuliah di kampus setempat, yang dilakukan oleh para mahasiswa yang lebih mampu.
Harapan kami, sebagai salah satu LSM yang berpihak rakyat kecil, termasuk juga para mahasiswa miskin, sederhana saja. Bila memang pemerintah berniat memberikan beasiswa, jangan sampai hal itu untuk kepentingan politis.
*) Penulis adalah Direktur LSM Wong Cilik
D. Salam Bantah Kampanye, Klarifikasi ke Panwascam
Blora, Suara Rakyat,-
Terkait laporan Panwas Kecamatan jepon tentang kegiatan Reses yang digunakan untuk kampanye. Daniel Salam, Kamis (12/6) lalu mendatangi Panwascam Jepon untuk klarifikasi terkait dengan hal itu.
Menurut keterangan D. Salam bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (07/6) lalu adalah murni kegiatan reses dimana dalam kegiatan itu disampaikan beberapa hal yang menyangkut masalah pemerintahan dan pembangunan yang ada di kabupaten Blora khususnya masalah APBD 2008 yang sedang berjalan.
“Tidak ada kampanye dalam acara reses, apa yang dilaporkan oleh Panwascam Jepon perlu diluruskan,” tandas anggota Fraksi Golkar ini.
Selain penjelasan tentang APBD 2008, dirinya juga mengali aspirasi dari masyarakat bawah terlebih kepala desa agar dapat memberikan laporan tentang hal-hal apa saya yang dibutuhkan terkait soal pembangunan sehingga sebagai anggota dewan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Aspirasi masyarakat bagi kami sangat penting,” ungkapnya.
Sementara tentang materi pilgub Salam mengatakan bahwa sebagai anggota dewan dirinya sudah sepantasnya untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar Pilgub dapat berjalan dengan baik dan sukses “Apa yang dilaporkan oleh panwas itu sebenarnya bukan laporan lembaga,” jelas Salam
Terpisah Ketua Panwas Kecamatan Jepon, Sugie Rusyono dapat memahami apa yang disampaikan oleh Daniel Salam. “Kami sudah saling komunikasi dan tidak ada masalah dengan kegiatan yang dilakukan olehnya, hanya perbedaan pandangan saja,” jelas Sugie. (Sw)
Tragedi Monas Akibat Tidak
Tegasnya Sikap Pemerintah Terhadap Ahmadiyah
Penyerangan anggota FPI kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) di Monas pada Minggu (1/6) akibat sikap pemerintah yang selalu mengambang dalam menangani berbagai persoalan, termasuk dalam kasus aliran Ahmadiyah yang oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) wadah tertinggi umat Islam di Indonesia dinyatakan sesat.
Seharusnya tragedi Monas tidak akan pernah terjadi jika pemerintah mau bersikap tegas kepada aliran Ahmadiyah yang mengaku Islam namun menodai ajaran Islam dengan menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW.
Hal ini disampaikan M. Mundzakir aktivis muda Islam ketika ditemui SR saat mengikuti pengajian rutin malam jumat di dluwangan Kauman Blora pada Kamis (5/6). Menurutnya Ahmadiyah telah menodai Islam dengan keyakinan ada nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW dan hal ini sebenarnya telah berlangsung lama.
Ketika di tanya SR apakah diperlukan tindak kekerasan dalam menyampaikan pendapat seperti yang terjadi di Monas. dia menyatakan kejadian tersebut merupakan reaksi spontan dari masa FPI yang melihat segelintir orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Kebangsaan mendukung Ahmadiyah, dirinya yakin jika massa aliansi tersebut tidak memprovokasi massa FPI, tragedi tersebut tidak akan pernah terjadi.
Mundzakir berharap pihak- pihak yang memprovokasi massa juga ditindak tegas oleh aparat, jangan hanya massa FPI saja.
Sementara M. Saijo, S.Pd.I koordinator bidang dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Blora ketika diminta pendapatnya tentang tragedi Monas mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan kejadian tersebut, karena antar umat Islam saling serang sendiri yang senang tentunya orang-orang non muslim.
Lebih jauh ustadz ponpes Al-Maa’uun Mlangsen ini berharap ketegasan pemerintah, jika persoalan selalu diambangkan maka yang terjadi adalah kekecewaan, dan kekecewaan yang menumpuk akan melahirkan kekerasan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan pemerintah mengenai Ahmadiyah yang jelas- jelas dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lembaga tertinggi umat islam di Indonesia,” ungkapnya. (Bgs).
Kuato BLT seperti 2005, terjadi perubahan Penerima-nya
Rembang, Suara Rakyat,-
Kuota untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Rembang, pada tahun 2008 telah ditetapkan paling banyak 72.510 keluarga (KK). Jumlah tersebut mengacu pada hasil pendataan BPS 2005.
Hal itu terungkap Bupati Rembang H Moch Salim Jum’at (6/6) lalu, usai mengadakan rapat untuk membahas persiapan penyaluran (BLT). Rapat itu sendiri berlangsung di ruang Bupati, dihadiri Kapolres AKBP Wawan Ridwan, Sekda H Hamzah Fatoni SH MKn, Kabag Infokom Suyono SH, semua asisten Setda dan camat.
Menyinggung tentang adanya desakan dari sejumlah anggota DPRD yang meninta agar daftar penerimaan BLT diverifikasi ulang, Moch Salim menekankan, ada desakan atau tidak, pasti akan diverifikasi ulang.
Salim menambahkan, selama 2005-2008 ada kemungkinan terjadi perubahan ekonomi masyarakat. Karena itu, hasil pendataan keluarga miskin 2005 harus diverifikasi ulang. Tujuannya, untuk memberikan data valid sehingga dana BLT bisa tersalurkan kepada warga yang benar-benar miskin.
Setelah diverifikasi, ada kemungkinan warga yang dulu pernah mendapat BTL, tahun ini bisa jadi tidak mendapatkan jatah karena tingkat ekonominya sudah membaik.
Sebaliknya, ada kemungkinan pula warga yang dahulu tidak mendapat BTL, tahun ini dapat lantaran memang terjadi perubahan tingkat ekonomi.
“Nantinya setelah kami verifikasi ada kemungkinan terjadi perubahan data, Akan tetapi jumlah penerima BLT tahun ini yang penting tidak boleh melebihi dari kuota yang diberikan ke Kabupaten Rembang, yakni 72.510 keluarga,” tambahnya (Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar