Fokus
APBD 2008 ditetapkan 22 April, Akankah Molor lagi
Blora, Suara Rakyat.-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang lebih beken dikenal dengan istilah APBD adalah merupakan hal yang fital bagi jalanya pemerintahan.
Karena banyak fungsi yang terkait dengan APBD ini, diantaranya sebagai suatu fungsi otorisasi yakni dimana APBD tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
“Justru tak kalah pentingnya kalau saya nilai fungsi perencanaanlah yang terpenting karena APBD menjadi pedoman bagi menejemen dan merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan”, kata Dosen Megister Menejemen USM Semarang, Ir.Kessi Wijayanti MM.
Menurut istri bupati Blora Basuki Widodo (alm) dengan berpedoman dari APBD maka alokasi penggunaan dana dapat terarah dan terprogram. Sehingga secara tak langsung agaran tersebut juga diarahkan ke untuk menciptakan lapangan kerja “Dan inilah akan berdampak mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah”, jelas Kessi Kamis(3/4) dikampus USM Semarang.
Sebagaimana diketahui, bila DAU sampai April kabupaten Blora belum menetapkan RAPBD 2008, maka Pemerintah Pusat akan memotong DAU mereka hingga 25 %.
Rencana penetapan APBD Blora tahun 2008 sempat molor beberapa kali. Kabar terakhir ada wacana APBD akan ditetapka akhir Maret, namun lagi-lagi batal dan tidak jelas akan dilakukan.
Dari catatan, kalangan dewan merencanakan menetapkan tanggal 22 Pebruari . namun sampai tanggal 18 Pebruari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) belum dilakukan, sehingga sangat tidak mungkin APBD akan ditetapkan tanggal 22 Pebruari.
Padahal, penetapan KUA tersebut merupakan, salah satu tahapan sebelum melakukan pembahasan APBD. Waktu HM Warsit menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan eksekutif, sehingga KUA belum bisa ditetapkan. Sebagai mana diketahui, beberapa hari lalu KUA telah berhasil ditetapkan. Namun dirinya berjanji bahwa tanggal 22 April 2008, APBD Blora akan ditetapkan.
Wacana adanya pemotongan DAU sebesar 25% sebenarnya sudah lama muncul di Blora. Hanya saja hingga kemarin juga belum diketahui pasti, bagaimana dampak molornya penetapan APBD tersebut. Jelasnya memang ada aturan tegas dari pemerintah pusat, bahwa jika sampai penetapan APBD terlambat akan ada pemotongan DAU 25%.
Seperti edisi lalu bahwa Bupati Blora Drs.RM Yudhi sancoyo MM mengaku telah diperingatkan tertulis Menkeu sebanyak dua kali.
“Memang aturan itu tidak memerinci secara detail, namun jelas di UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 102 ayat 5. Yakni Menteri Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagai mana dimaksud pasal 3”, jelas Pujianto Spd.
Menurut Puji yang juga mantan ketua FKGB (Forum Komunikasi Guru Bantu) Blora yang dimaksut ayat 3 dari UU dan pasal yang sama adalah poin (a) adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Provinsi, kabupaten dan Kota.“Artinya pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis.Dana perimbangan ditunda asal tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”, tambahnya(Roes)
APBD 2008 ditetapkan 22 April, Akankah Molor lagi
Blora, Suara Rakyat.-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang lebih beken dikenal dengan istilah APBD adalah merupakan hal yang fital bagi jalanya pemerintahan.
Karena banyak fungsi yang terkait dengan APBD ini, diantaranya sebagai suatu fungsi otorisasi yakni dimana APBD tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
“Justru tak kalah pentingnya kalau saya nilai fungsi perencanaanlah yang terpenting karena APBD menjadi pedoman bagi menejemen dan merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan”, kata Dosen Megister Menejemen USM Semarang, Ir.Kessi Wijayanti MM.
Menurut istri bupati Blora Basuki Widodo (alm) dengan berpedoman dari APBD maka alokasi penggunaan dana dapat terarah dan terprogram. Sehingga secara tak langsung agaran tersebut juga diarahkan ke untuk menciptakan lapangan kerja “Dan inilah akan berdampak mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah”, jelas Kessi Kamis(3/4) dikampus USM Semarang.
Sebagaimana diketahui, bila DAU sampai April kabupaten Blora belum menetapkan RAPBD 2008, maka Pemerintah Pusat akan memotong DAU mereka hingga 25 %.
Rencana penetapan APBD Blora tahun 2008 sempat molor beberapa kali. Kabar terakhir ada wacana APBD akan ditetapka akhir Maret, namun lagi-lagi batal dan tidak jelas akan dilakukan.
Dari catatan, kalangan dewan merencanakan menetapkan tanggal 22 Pebruari . namun sampai tanggal 18 Pebruari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) belum dilakukan, sehingga sangat tidak mungkin APBD akan ditetapkan tanggal 22 Pebruari.
Padahal, penetapan KUA tersebut merupakan, salah satu tahapan sebelum melakukan pembahasan APBD. Waktu HM Warsit menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan eksekutif, sehingga KUA belum bisa ditetapkan. Sebagai mana diketahui, beberapa hari lalu KUA telah berhasil ditetapkan. Namun dirinya berjanji bahwa tanggal 22 April 2008, APBD Blora akan ditetapkan.
Wacana adanya pemotongan DAU sebesar 25% sebenarnya sudah lama muncul di Blora. Hanya saja hingga kemarin juga belum diketahui pasti, bagaimana dampak molornya penetapan APBD tersebut. Jelasnya memang ada aturan tegas dari pemerintah pusat, bahwa jika sampai penetapan APBD terlambat akan ada pemotongan DAU 25%.
Seperti edisi lalu bahwa Bupati Blora Drs.RM Yudhi sancoyo MM mengaku telah diperingatkan tertulis Menkeu sebanyak dua kali.
“Memang aturan itu tidak memerinci secara detail, namun jelas di UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 102 ayat 5. Yakni Menteri Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagai mana dimaksud pasal 3”, jelas Pujianto Spd.
Menurut Puji yang juga mantan ketua FKGB (Forum Komunikasi Guru Bantu) Blora yang dimaksut ayat 3 dari UU dan pasal yang sama adalah poin (a) adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Provinsi, kabupaten dan Kota.“Artinya pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis.Dana perimbangan ditunda asal tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”, tambahnya(Roes)
Komentar
HM.Warsit
Blora,Suara Rakyat.-
Ketua DPRD Blora HM Warsit, S.Pd menjanjikan, penetapan APBD Blora tahun 2008 dijadwalkan 22 April mendatang. “Sesuai jadwal, APBD akan ditetapkan 22 April,” jelasnya dihadapan beberapa wartawan.
Dia mengatakan, saat ini jajaran legislatif tengah sibuk membahas anggaran bersama eksekutif. Politisi asal Menden itu mengatakan, sangat dimungkinkan waktunya mencukupi. Agar penetapan sesuai jadwal, tidak menutup kemungkinan nantinya rapat atau sidang akan dilakukan pagi dan sore. “Kalau memang dibutuhkan, paripurna digelar pagi dan sore.”
Ketua DPRD Blora dua periode itu berharap tidak akan terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Dikemukakan, bisa jadi jika ada keterlambatan nantinya akan ada penundaan, selanjutnya jika APBD sudah ditetapkan kelak, penundaan itu akan dikembalikan. “Saya tegaskan bahwa Dau bukan dipotrong namun ditunda pencairanya”, tegas Warsit yang juga ketua PAC Menden.(Roes)
Blora,Suara Rakyat.-
Ketua DPRD Blora HM Warsit, S.Pd menjanjikan, penetapan APBD Blora tahun 2008 dijadwalkan 22 April mendatang. “Sesuai jadwal, APBD akan ditetapkan 22 April,” jelasnya dihadapan beberapa wartawan.
Dia mengatakan, saat ini jajaran legislatif tengah sibuk membahas anggaran bersama eksekutif. Politisi asal Menden itu mengatakan, sangat dimungkinkan waktunya mencukupi. Agar penetapan sesuai jadwal, tidak menutup kemungkinan nantinya rapat atau sidang akan dilakukan pagi dan sore. “Kalau memang dibutuhkan, paripurna digelar pagi dan sore.”
Ketua DPRD Blora dua periode itu berharap tidak akan terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Dikemukakan, bisa jadi jika ada keterlambatan nantinya akan ada penundaan, selanjutnya jika APBD sudah ditetapkan kelak, penundaan itu akan dikembalikan. “Saya tegaskan bahwa Dau bukan dipotrong namun ditunda pencairanya”, tegas Warsit yang juga ketua PAC Menden.(Roes)
Larso Ngariyanto
Rahmat atau Laknat
Blora, Suara Rakyat.-
Memang APBD merupakan hal yang pokok bagi jalannya sebuah pemerintahan, lebih-lebih untuk kabupaten Blora. “Ibarat mobil, anggaran yang ada pada APBD adalah bensinya. Sedang Bodi dan Mesin adalah eksekutif, untuk Sopirnya ya…a … DPRD”, kata Larso tokoh spiritual muda asal Jepon.
Kepada SR menjelaskan bila APBD tidak segera ditetapkan maka jalanya pemerintahan Blora akan pincang. “Memang sesuai PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan yang lain anda berikan ke saya, maka Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulannya seperduabelas APBD sebelumnya. Namun apakah bisa optimal hanya dengan anggaran itu”, jelasnya.
Untuk itu dirinya menyarankan agar APBD segera ditetapkan sehingga jalanya pemerintahan Blora dapat lancar.
Ketika ditanya bila dilihat dari sudut pandang metafisika dirinya menggarisbawahi Sinar akan Terang diufuk timur bila ditetapkan sebelum akhir bulan Mei. Yang Kuasa akan memberikan rahmat bagi jalanya pemerintahan Blora”, ungkapnya.
Tapi apa dampak bila nantinya APBD ditetapkan melebihi waktu itu, Larso mengatakan akan menjadikan laknat bagi penyelenggara pemerintahan Blora.
“Lihat beberapa tahun lalu akibat molornya APBD melebihi pertengahan tahun, nyata sekali Laknat menimpa pada penyelenggara pemerintahan Blora. contohnya Banyaknya kasus dugaan korupsi muncul di Blora”, tandasnya.(Roes)
Rahmat atau Laknat
Blora, Suara Rakyat.-
Memang APBD merupakan hal yang pokok bagi jalannya sebuah pemerintahan, lebih-lebih untuk kabupaten Blora. “Ibarat mobil, anggaran yang ada pada APBD adalah bensinya. Sedang Bodi dan Mesin adalah eksekutif, untuk Sopirnya ya…a … DPRD”, kata Larso tokoh spiritual muda asal Jepon.
Kepada SR menjelaskan bila APBD tidak segera ditetapkan maka jalanya pemerintahan Blora akan pincang. “Memang sesuai PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan yang lain anda berikan ke saya, maka Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulannya seperduabelas APBD sebelumnya. Namun apakah bisa optimal hanya dengan anggaran itu”, jelasnya.
Untuk itu dirinya menyarankan agar APBD segera ditetapkan sehingga jalanya pemerintahan Blora dapat lancar.
Ketika ditanya bila dilihat dari sudut pandang metafisika dirinya menggarisbawahi Sinar akan Terang diufuk timur bila ditetapkan sebelum akhir bulan Mei. Yang Kuasa akan memberikan rahmat bagi jalanya pemerintahan Blora”, ungkapnya.
Tapi apa dampak bila nantinya APBD ditetapkan melebihi waktu itu, Larso mengatakan akan menjadikan laknat bagi penyelenggara pemerintahan Blora.
“Lihat beberapa tahun lalu akibat molornya APBD melebihi pertengahan tahun, nyata sekali Laknat menimpa pada penyelenggara pemerintahan Blora. contohnya Banyaknya kasus dugaan korupsi muncul di Blora”, tandasnya.(Roes)
H.Haryono SD SE MM
PERDA adalah Keputusan POLITIK
Blora, Suara Rakyat.-
“APBD yang telah ditetapkan melalui Perda adalah merupakan suatu keputusan Politik” kata Haryono SD mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2005.
Menurutnya APBD yang telah ditetapkan kurang lebih 50 % adalah untuk Gaji PNS dan Belanja Rutin pemerintah, sedang sisanya adalah guna pembangunan.
“Diprosentase sisa anggaran setelah gaji dan belanja rutin inilah, awal dari kepentingan politik dan mulai terjadi tarik ulur antara Eksekutif dan legislatif”, jelas Haryono
Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, Dia mengatakan bahwa para wakil rakyat merupakan penjelmaan aspirasi masyarakat, sehingga mereka berhak mengajukan aspirasi didaerah atau dapelnya melalui mekanisme Musrembang.
“Yang saya ketahui saat ini setiap dewan mendapat alokasi dana sebesar Rp.200-Rp.300 juta untuk proyek pembangunan daerah masing-masing”, terang Haryono. Dana itu lanjutnya, tidak berupa uang tunai yang diterima para anggota dewan. Namun hanya jumlah dana yang pemanfaatnya oleh mereka. “Adapun prosedur pelaksanaan proyek mengacu pada aturan yang ada, baik secara lelang atau penunjukan. Itulah yang saya sebut bahwa APBD adalah keputusan politik”, tegas mantan Wakil ketua DPRD ini.(Roes)
PERDA adalah Keputusan POLITIK
Blora, Suara Rakyat.-
“APBD yang telah ditetapkan melalui Perda adalah merupakan suatu keputusan Politik” kata Haryono SD mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2005.
Menurutnya APBD yang telah ditetapkan kurang lebih 50 % adalah untuk Gaji PNS dan Belanja Rutin pemerintah, sedang sisanya adalah guna pembangunan.
“Diprosentase sisa anggaran setelah gaji dan belanja rutin inilah, awal dari kepentingan politik dan mulai terjadi tarik ulur antara Eksekutif dan legislatif”, jelas Haryono
Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, Dia mengatakan bahwa para wakil rakyat merupakan penjelmaan aspirasi masyarakat, sehingga mereka berhak mengajukan aspirasi didaerah atau dapelnya melalui mekanisme Musrembang.
“Yang saya ketahui saat ini setiap dewan mendapat alokasi dana sebesar Rp.200-Rp.300 juta untuk proyek pembangunan daerah masing-masing”, terang Haryono. Dana itu lanjutnya, tidak berupa uang tunai yang diterima para anggota dewan. Namun hanya jumlah dana yang pemanfaatnya oleh mereka. “Adapun prosedur pelaksanaan proyek mengacu pada aturan yang ada, baik secara lelang atau penunjukan. Itulah yang saya sebut bahwa APBD adalah keputusan politik”, tegas mantan Wakil ketua DPRD ini.(Roes)
HM WARSIT “Tutup jembatan timbang Sambong”
Blora, Suara Rakyat.-
Bukan ketua DPRD Blora, HM Warsit Spd.SH.MM kalau tidak berani bicara ceplas-ceplos.
Seperti yang dikatakan pada Musrembang Swelasa (25/3) lalu, bahwa dirinya meminta gubenur jateng agar menutup Jewmbatan Timbang satu-satunya yang ada di Blora.
“Pak Bambang (Sekretaris Bappeda Jateng, Bambang Setyo Budi SH.MM-red) tolong sampaikan pak gubenur agar jembatan timbang di Blora ditutup saja”, kata Warsit.
Adapun alasan ketua DPRD Blora ini yakni akibat nakalnya petugas yang jaga disana. “Kendaraan yang over load (kelebihan muatan) menyebabkan jalanan Blora rusak, hanya karena memberikan uang dibiarkan lewat. Saya sendiri menyamar jadi kenet setelah mendapat laporan dan membayar rp.30 ribu, tangkap saja petugas yang nakal itu”, ungkap Warsit digedung Sasana Bakti Blora.
Blora, Suara Rakyat.-
Bukan ketua DPRD Blora, HM Warsit Spd.SH.MM kalau tidak berani bicara ceplas-ceplos.
Seperti yang dikatakan pada Musrembang Swelasa (25/3) lalu, bahwa dirinya meminta gubenur jateng agar menutup Jewmbatan Timbang satu-satunya yang ada di Blora.
“Pak Bambang (Sekretaris Bappeda Jateng, Bambang Setyo Budi SH.MM-red) tolong sampaikan pak gubenur agar jembatan timbang di Blora ditutup saja”, kata Warsit.
Adapun alasan ketua DPRD Blora ini yakni akibat nakalnya petugas yang jaga disana. “Kendaraan yang over load (kelebihan muatan) menyebabkan jalanan Blora rusak, hanya karena memberikan uang dibiarkan lewat. Saya sendiri menyamar jadi kenet setelah mendapat laporan dan membayar rp.30 ribu, tangkap saja petugas yang nakal itu”, ungkap Warsit digedung Sasana Bakti Blora.
Disamping itu alasan lain adalah selama ini kontribusi pendapatan dari jembatan timbang kepada kabupaten Blora sangatlah kecil. “Coba anda bandingkan pemasukan di kabupaten Blora dibanding dampak kerusakan jalan utama di kabupaten Blora, akibat kendaraan kendaraan kelebihan muatan yang dibiarkan petugas”, tambahnya disambut aplus peserta Musrembang. (Roes)
Setelah Sita 14 Dokumen, Mei langsung ditahan Kejari
Blora, Suara Rakyat.-
Upaya terus dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Blora dalam mengumpulkan data dugaan korupsi Rp. 82 juta pada sekretariat DPRD berlanjut.
Tim penyidik Kejari Rabu (26/3) siang menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang melibatkan mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD, Kristiani Mei Pujiastutik (Mei). Penyitaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti kasus dugaan korupsi APBD 2006 tersebut (bukan APBD 2004 seperti yang tertulis pada edisi lalu-red).
Empat tempat yang didatangi tiga penyidik yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Subagjo Djoyosumarto tersebut. Yakni, sekretariat DPRD, kantor bawasda, sekretariat kabupaten, dan bagian keuangan pemkab setempat.
Hasil dari itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menyita 14 bendel berkas terkait kasus dugaan korupsi penggunaan sisa dana anggaran DPRD Blora pada 2006 yang melibatkan mantan pemegang kas di Bagian Keuangan Kristiani Mei Pujiastutik.
Kajari Blora Rubiyanti SH membenarkan adanya penyitaan dokumen yang dilakukan tim penyidik. Hanya, dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja dokumen yang akan dan sudah disita. Rubiyanti hanya menyatakan penyitaan tersebut sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat. "Hanya dokumen yang kami sita. Ini untuk melengkapi alat bukti. Bahkan, jika di tengah-tengah penyidikan mengharuskan penyidik menyita barang, kami juga akan melakukannya," tegasnya.
Namun diluar perkiraan masyarakat umum ternyata Senin siang (31/3) tersangka Mei dikabarkan ditahan di LP Blora.
Dan esok harinya Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM didampingi Sekda Blora Ir. Bambang Sulistyo beserta ketua Korpri dan kabag Hukum mengunjungi lansung Mei di LP Blora.
Yudhi saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa kunjungan nya karena kepedulian pemkab Blora terhadap salah satu anggotanya yang sedang tertimpa masalah. “Disamping itu sebagai wujud kepedulian kemanusian tehadap saudara Mei yang saat ini mempunyai anak kecil, kami akan mengajukan penangguhan penahan melaui prosedur resmi”, katanya.
Sementara itu sampai berita ini ditulis Minggu (6/5) lalu, tersangka Mei masih berada di LP Blora. Ketika SR konfirmasi Pengacara Hukum Korpri Blora, Pujianto SH mengatakan dirinya belum menerima mandat dari ketua Korpri Blora H Winarno untuk menagani kasus ini. “Walaah saya belum tahu……. Asal ada perintah pimpinan (Ketua Korpri Blora-red) saya siap melaksanakan tugas”, kata Puji.(Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Upaya terus dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Blora dalam mengumpulkan data dugaan korupsi Rp. 82 juta pada sekretariat DPRD berlanjut.
Tim penyidik Kejari Rabu (26/3) siang menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang melibatkan mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD, Kristiani Mei Pujiastutik (Mei). Penyitaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti kasus dugaan korupsi APBD 2006 tersebut (bukan APBD 2004 seperti yang tertulis pada edisi lalu-red).
Empat tempat yang didatangi tiga penyidik yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Subagjo Djoyosumarto tersebut. Yakni, sekretariat DPRD, kantor bawasda, sekretariat kabupaten, dan bagian keuangan pemkab setempat.
Hasil dari itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menyita 14 bendel berkas terkait kasus dugaan korupsi penggunaan sisa dana anggaran DPRD Blora pada 2006 yang melibatkan mantan pemegang kas di Bagian Keuangan Kristiani Mei Pujiastutik.
Kajari Blora Rubiyanti SH membenarkan adanya penyitaan dokumen yang dilakukan tim penyidik. Hanya, dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja dokumen yang akan dan sudah disita. Rubiyanti hanya menyatakan penyitaan tersebut sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat. "Hanya dokumen yang kami sita. Ini untuk melengkapi alat bukti. Bahkan, jika di tengah-tengah penyidikan mengharuskan penyidik menyita barang, kami juga akan melakukannya," tegasnya.
Namun diluar perkiraan masyarakat umum ternyata Senin siang (31/3) tersangka Mei dikabarkan ditahan di LP Blora.
Dan esok harinya Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM didampingi Sekda Blora Ir. Bambang Sulistyo beserta ketua Korpri dan kabag Hukum mengunjungi lansung Mei di LP Blora.
Yudhi saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa kunjungan nya karena kepedulian pemkab Blora terhadap salah satu anggotanya yang sedang tertimpa masalah. “Disamping itu sebagai wujud kepedulian kemanusian tehadap saudara Mei yang saat ini mempunyai anak kecil, kami akan mengajukan penangguhan penahan melaui prosedur resmi”, katanya.
Sementara itu sampai berita ini ditulis Minggu (6/5) lalu, tersangka Mei masih berada di LP Blora. Ketika SR konfirmasi Pengacara Hukum Korpri Blora, Pujianto SH mengatakan dirinya belum menerima mandat dari ketua Korpri Blora H Winarno untuk menagani kasus ini. “Walaah saya belum tahu……. Asal ada perintah pimpinan (Ketua Korpri Blora-red) saya siap melaksanakan tugas”, kata Puji.(Roes)
Klenceran edisi 41
Proyek Raksasa segera berdiri-Masyarakat Blora akan Sejahtera
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Drs RM Yudhi Sancoto MM berharap nantinya akan ada dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
“Pada tahun 2008 ini ada tiga proyek raksasa yang akan di kerjakan di Blora, kami yakin multidampak ekonominya terhadap masyarakat Blora akan luar biasa,” ungkapnya saat Musrembang kabupaten Selasa (25/3) lalu..
Menurut Bupati Blora ke 26 ini, ketiga proyek itu masing-masing, akan beroperasionalnya proyek Blok Cepu, Cluster gas dan Pembangunan lapangan terbang Ngloram. Untuk cluster gas dananya dari APBN sejumlah Rp 60 miliar, sedangkan lapangan terbang nilai proyek juga Rp 60 miliar berasal dari APBD Pemprov. ”Ini sangat luar biasa, Blora ke depan benar-benar akan hidup, geliat ekonomi masyarakat akan bangkit,” tandasnya saat memberikan sambutanya digedung Sasana Bakti. (Roes).
Dibutuhkan minimal 4 Dokter Specialis di Blora
Cepu, Suara Rakyat.-
Dr Gunawan Djohadiputro direktur BRSD Cepu yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BRSD Blora, mengatakan, hingga kini di kedua rumah sakit yang dipimpinnya itu belum memiliki dokter spesialis penyakit kulit, jiwa, radiologi dan anestesi.
"Untuk meningkatkan RSU Cepu dan RSU Blora dari tipe C ke tipe B, kami sudah mengupayakan agar kebutuhan dokter spesialis yang diperlukan segera terisi," tegasnya.
Dia menambahkan untuk menyongsong berproduksinya minyak di Blok Cepu pada akhir 2008, salah satu prioritas infrastruktur yang harus dipersiapkan pemkab Blora adalah ketersediaan rumah sakit yang memadai. (Roes)
Kenaikan harga minyak Blora yang paling diuntungkan
Blora, Suara Rakyat,-
Menurut Kadipenda Blora H. Heru Sutopo SH akibat Kenaikan harga minyak di pasaran dunia bakal berimbas kepada dana bagi hasil bukan pajak yang akan diterima Blora. “Sebagai salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, Kabupaten Blora merupakan daerah pertama yang seharusnya merasakan dampak kenaikan harga minyak itu” katanya.
Data yang didapat SR realisasi pendapatan daerah akhir tahun anggaran 2007, bagian dana perimbangan mencapai Rp 574, 9 miliar atau 104,2 persen dari yang ditargetkan Rp 551,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) menempati peringkat pertama jumlah dana perimbangan yang diterima, yakni Rp 447,7 miliar. (Roes)
Tunjangan Modin Rp.250 ribu/bulan.
Kunduran, Suara Rakyat.-
“Tunjangan Kades Rp.400 ribu, Sekdes Rp.350 ribu, Kamituwo Rp.300 ribu sedang Bayan Petengan dan Modin Rp 250 ribu masing-masing per bulan, telah kami masukan diusulan RAPBD”, jelas Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM disela Panen Raya di kunduran beberapa waktu lalu.
Yudhi berharap jika nantinya DPRD menyetujui usulan tunjangan kurang hasil ini, dengan bertambahnya pendapatannya, hendaknya diimbangi peningkatan kinerja para pamong desa. (Roes)
Kurang lebih 1600 TPS disiapkan untuk PILGUB
Banjarejo, Suara Rakyat.-
Tak kurang dari 1599 TPS disiapkan KPU kabupaten Blora untuk pilgub Jateng yang akan diselenggarakan 22 Juni mendatang” kata Sekretaris KPU Drs.Sugiyono Msi saat meninjau lokasi di kecamatan Banjarejo minggu lalu.
Menurut mantan camat banjarejo ini, ribuan TPS ini akan disebar di 295 Kel/Desa yang ada di Blora. Masing-masing TPS maksimal 600 pemilih. Jadi tidak bisa ditentukan berapa TPS dalam satu desa karena tergantung jumlah pemilihnya.Selain TPS umum, KPU juga menyiapkan enam TPS khusus yang akan didirikan di empat rumah sakit yakni BRSD Blora, Cepu, RS Muhammadiyah dan RS Pertamina Cepu, serta rumah tahanan (rutan) dan Polres Blora. hal ini dikarenakan, sebagai antisipasi adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena terhalang sesuatu hal.(Roes)
Proyek Raksasa segera berdiri-Masyarakat Blora akan Sejahtera
Blora, Suara Rakyat.-
Bupati Drs RM Yudhi Sancoto MM berharap nantinya akan ada dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
“Pada tahun 2008 ini ada tiga proyek raksasa yang akan di kerjakan di Blora, kami yakin multidampak ekonominya terhadap masyarakat Blora akan luar biasa,” ungkapnya saat Musrembang kabupaten Selasa (25/3) lalu..
Menurut Bupati Blora ke 26 ini, ketiga proyek itu masing-masing, akan beroperasionalnya proyek Blok Cepu, Cluster gas dan Pembangunan lapangan terbang Ngloram. Untuk cluster gas dananya dari APBN sejumlah Rp 60 miliar, sedangkan lapangan terbang nilai proyek juga Rp 60 miliar berasal dari APBD Pemprov. ”Ini sangat luar biasa, Blora ke depan benar-benar akan hidup, geliat ekonomi masyarakat akan bangkit,” tandasnya saat memberikan sambutanya digedung Sasana Bakti. (Roes).
Dibutuhkan minimal 4 Dokter Specialis di Blora
Cepu, Suara Rakyat.-
Dr Gunawan Djohadiputro direktur BRSD Cepu yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BRSD Blora, mengatakan, hingga kini di kedua rumah sakit yang dipimpinnya itu belum memiliki dokter spesialis penyakit kulit, jiwa, radiologi dan anestesi.
"Untuk meningkatkan RSU Cepu dan RSU Blora dari tipe C ke tipe B, kami sudah mengupayakan agar kebutuhan dokter spesialis yang diperlukan segera terisi," tegasnya.
Dia menambahkan untuk menyongsong berproduksinya minyak di Blok Cepu pada akhir 2008, salah satu prioritas infrastruktur yang harus dipersiapkan pemkab Blora adalah ketersediaan rumah sakit yang memadai. (Roes)
Kenaikan harga minyak Blora yang paling diuntungkan
Blora, Suara Rakyat,-
Menurut Kadipenda Blora H. Heru Sutopo SH akibat Kenaikan harga minyak di pasaran dunia bakal berimbas kepada dana bagi hasil bukan pajak yang akan diterima Blora. “Sebagai salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, Kabupaten Blora merupakan daerah pertama yang seharusnya merasakan dampak kenaikan harga minyak itu” katanya.
Data yang didapat SR realisasi pendapatan daerah akhir tahun anggaran 2007, bagian dana perimbangan mencapai Rp 574, 9 miliar atau 104,2 persen dari yang ditargetkan Rp 551,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) menempati peringkat pertama jumlah dana perimbangan yang diterima, yakni Rp 447,7 miliar. (Roes)
Tunjangan Modin Rp.250 ribu/bulan.
Kunduran, Suara Rakyat.-
“Tunjangan Kades Rp.400 ribu, Sekdes Rp.350 ribu, Kamituwo Rp.300 ribu sedang Bayan Petengan dan Modin Rp 250 ribu masing-masing per bulan, telah kami masukan diusulan RAPBD”, jelas Bupati Blora, Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM disela Panen Raya di kunduran beberapa waktu lalu.
Yudhi berharap jika nantinya DPRD menyetujui usulan tunjangan kurang hasil ini, dengan bertambahnya pendapatannya, hendaknya diimbangi peningkatan kinerja para pamong desa. (Roes)
Kurang lebih 1600 TPS disiapkan untuk PILGUB
Banjarejo, Suara Rakyat.-
Tak kurang dari 1599 TPS disiapkan KPU kabupaten Blora untuk pilgub Jateng yang akan diselenggarakan 22 Juni mendatang” kata Sekretaris KPU Drs.Sugiyono Msi saat meninjau lokasi di kecamatan Banjarejo minggu lalu.
Menurut mantan camat banjarejo ini, ribuan TPS ini akan disebar di 295 Kel/Desa yang ada di Blora. Masing-masing TPS maksimal 600 pemilih. Jadi tidak bisa ditentukan berapa TPS dalam satu desa karena tergantung jumlah pemilihnya.Selain TPS umum, KPU juga menyiapkan enam TPS khusus yang akan didirikan di empat rumah sakit yakni BRSD Blora, Cepu, RS Muhammadiyah dan RS Pertamina Cepu, serta rumah tahanan (rutan) dan Polres Blora. hal ini dikarenakan, sebagai antisipasi adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena terhalang sesuatu hal.(Roes)
KULANUWON
Politik NU, di antara Neoliberalisme & Fundamentalisme
Munculnya kekuatan adidaya di belahan dunia barat memunculkan dua paham yang saling bertentangan, yakni paham kapitalisme liberal yang dibawa Amerika dan paham sosialisme yang dibawa komunis Rusia. Pertentangan paham tersebut berdampak pada negara berkembang, sampai kemudian kekuatan komunisme yang dipertahankan Uni Soviet tumbang.
Ketika komunisme runtuh, Amerika Serikat sebagai penganut paham kapitalisme global seolah-olah tidak memilik partner dalam pengembangan konsep kapitalisme globalnya dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah fundamentalisme pasar (neoliberalisme).
Oleh karena itu, negara-negara Barat membuat paham tandingan yang fungsinya sama dengan Rusia dan China sebelumnya. Kekuatan yang dimaksud adalah Islam fundamentalis (fundamentalisme agama). Isu-isu yang selama ini dimunculkan tentang terorisme dan munculnya beberapa aliran Islam fundamentalis itu justru dicurigai sebagai grand scenario (skenario besar) yang dibuat Barat di benua timur.
Hal ini tidak disadari oleh sejumlah ulama dari kalangan konservatif yang masih berkutat diwilayah normatif keagamaan, terutama yang berada di basis pesantren-pesantren pedesaan di mana sebagian besar pesantren-pesantren pedesaan itu didominasi oleh aliran Nahdlatul Ulama (NU).
Munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang memiliki misi pembentukan negara dengan konsep kekhalifahan di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini sudah dibuat sedemikian rupa dan bahkan akan dibesarkan seperti halnya paham yang dianut Rusia dan China. Di satu sisi, neoliberalisme masuk melalui sendi-sendi perekonomian nasional. Di sisi lain, neoliberalisme juga masuk dalam ranah keagamaan.
Peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia cukup menentukan dalam mengambil langkah strategis dalam membendung dua kekuatan tersebut masuk ke Indonesia.
Dua kekuatan yang mengancam NU inilah yang diistilahkan KH Hasyim Muzadi sebagai gerakan transnasional, di mana gerakan ini sudah muncul di Indonesia. Masing-masing gerakan ini sudah memiliki grand design (desain besar) dalam membuat konsep visi dan misi ke depan, mulai dari strategi pengkaderan hingga sampai ke gerakan politik.
Sementara NU sebagai organisasi konservatif masih melakukan tindakan-tindakan menunggu bola melalui reaksinya terhadap berbagai wacana dan gejolak keagamaan yang muncul tersebut.
NU tidak pernah proaktif untuk memetakan perkembangan keagamaan untuk membendung munculnya gerakan transnasional itu. Meskipun merupakan organisasi terbesar di Indonesia, namun NU tidak memiliki grand design yang jelas. Beberapa persoalan yang dibahas dalam setiap muktamar, masih sebatas persoalan-persoalan lokal, misalnya menyangkut masalah normatif keagamaan saja.
Dua hal menurut KH Hasyim Muzadi yang menjadi tantangan ke depan NU dalam perjalanan waktu, mulai hari ini sampai masa-masa mendatang. Perlu ada upaya antisipatif dari kalangan NU dalam menerjemahkan setiap gejala neoliberalisme dalam bentuk-bentuk gerakan tandingan. Namun sebelum membentuk gerakan itu, mestinya NU lebih melihat bagaimana kondisi kelembagaan NU sendiri, terutama dalam penguatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan desa-desa binaan.
Beberapa pesantren NU sebenarnya mulai merintisnya dengan membuat koperasi-koperasi. Namun NU struktural di tingkat pusat hingga ke daerah belum bisa mengoordinasi warga Nahdiyin untuk pemberdayaan ekonomi itu.
Selama ini, NU justru cenderung berkutat dalam persoalan politik dengan munculnya sempalan partai politik. Pada Pemilu di tingkat daerah, seperti Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, NU sebagai organisasi keagamaan juga turut andil.
Munculnya tokoh-tokoh dari NU dalam calon wakil gubernur itu seharusnya tidak berpotensi menimbulkan konflik di kalangan NU. Karena jika sampai salah mengambil keputusan dalam mengambil sikap, maka akan berdampak fatal pada warga nahdiyin, karena akan diambil alih suaranya oleh golongan lain.
Aksi gerakan tandingan itu mestinya diprioritaskan pada tindakan riil di setiap daerah yang nantinya mampu bersatu membentuk kekuatan nasional. Dengan penguatan secara kelembagaan, ekonomi dan politik, NU akan mampu membendung masukan ideologi baru ke tubuh NU, yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.
Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin NU baik ditingkat nasional, Provinsi ataupun Kabubaten/Kodya menyatukan warganya agar nantinya suara NU tetap utuh.(Penulis: Agung Budi Rustanto, Drs.Ec)
Munculnya kekuatan adidaya di belahan dunia barat memunculkan dua paham yang saling bertentangan, yakni paham kapitalisme liberal yang dibawa Amerika dan paham sosialisme yang dibawa komunis Rusia. Pertentangan paham tersebut berdampak pada negara berkembang, sampai kemudian kekuatan komunisme yang dipertahankan Uni Soviet tumbang.
Ketika komunisme runtuh, Amerika Serikat sebagai penganut paham kapitalisme global seolah-olah tidak memilik partner dalam pengembangan konsep kapitalisme globalnya dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah fundamentalisme pasar (neoliberalisme).
Oleh karena itu, negara-negara Barat membuat paham tandingan yang fungsinya sama dengan Rusia dan China sebelumnya. Kekuatan yang dimaksud adalah Islam fundamentalis (fundamentalisme agama). Isu-isu yang selama ini dimunculkan tentang terorisme dan munculnya beberapa aliran Islam fundamentalis itu justru dicurigai sebagai grand scenario (skenario besar) yang dibuat Barat di benua timur.
Hal ini tidak disadari oleh sejumlah ulama dari kalangan konservatif yang masih berkutat diwilayah normatif keagamaan, terutama yang berada di basis pesantren-pesantren pedesaan di mana sebagian besar pesantren-pesantren pedesaan itu didominasi oleh aliran Nahdlatul Ulama (NU).
Munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis yang memiliki misi pembentukan negara dengan konsep kekhalifahan di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini sudah dibuat sedemikian rupa dan bahkan akan dibesarkan seperti halnya paham yang dianut Rusia dan China. Di satu sisi, neoliberalisme masuk melalui sendi-sendi perekonomian nasional. Di sisi lain, neoliberalisme juga masuk dalam ranah keagamaan.
Peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia cukup menentukan dalam mengambil langkah strategis dalam membendung dua kekuatan tersebut masuk ke Indonesia.
Dua kekuatan yang mengancam NU inilah yang diistilahkan KH Hasyim Muzadi sebagai gerakan transnasional, di mana gerakan ini sudah muncul di Indonesia. Masing-masing gerakan ini sudah memiliki grand design (desain besar) dalam membuat konsep visi dan misi ke depan, mulai dari strategi pengkaderan hingga sampai ke gerakan politik.
Sementara NU sebagai organisasi konservatif masih melakukan tindakan-tindakan menunggu bola melalui reaksinya terhadap berbagai wacana dan gejolak keagamaan yang muncul tersebut.
NU tidak pernah proaktif untuk memetakan perkembangan keagamaan untuk membendung munculnya gerakan transnasional itu. Meskipun merupakan organisasi terbesar di Indonesia, namun NU tidak memiliki grand design yang jelas. Beberapa persoalan yang dibahas dalam setiap muktamar, masih sebatas persoalan-persoalan lokal, misalnya menyangkut masalah normatif keagamaan saja.
Dua hal menurut KH Hasyim Muzadi yang menjadi tantangan ke depan NU dalam perjalanan waktu, mulai hari ini sampai masa-masa mendatang. Perlu ada upaya antisipatif dari kalangan NU dalam menerjemahkan setiap gejala neoliberalisme dalam bentuk-bentuk gerakan tandingan. Namun sebelum membentuk gerakan itu, mestinya NU lebih melihat bagaimana kondisi kelembagaan NU sendiri, terutama dalam penguatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan desa-desa binaan.
Beberapa pesantren NU sebenarnya mulai merintisnya dengan membuat koperasi-koperasi. Namun NU struktural di tingkat pusat hingga ke daerah belum bisa mengoordinasi warga Nahdiyin untuk pemberdayaan ekonomi itu.
Selama ini, NU justru cenderung berkutat dalam persoalan politik dengan munculnya sempalan partai politik. Pada Pemilu di tingkat daerah, seperti Pilgub Jateng yang akan digelar 22 Juni mendatang, NU sebagai organisasi keagamaan juga turut andil.
Munculnya tokoh-tokoh dari NU dalam calon wakil gubernur itu seharusnya tidak berpotensi menimbulkan konflik di kalangan NU. Karena jika sampai salah mengambil keputusan dalam mengambil sikap, maka akan berdampak fatal pada warga nahdiyin, karena akan diambil alih suaranya oleh golongan lain.
Aksi gerakan tandingan itu mestinya diprioritaskan pada tindakan riil di setiap daerah yang nantinya mampu bersatu membentuk kekuatan nasional. Dengan penguatan secara kelembagaan, ekonomi dan politik, NU akan mampu membendung masukan ideologi baru ke tubuh NU, yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.
Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin NU baik ditingkat nasional, Provinsi ataupun Kabubaten/Kodya menyatukan warganya agar nantinya suara NU tetap utuh.(Penulis: Agung Budi Rustanto, Drs.Ec)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar