Pasca penetapan APBD,
SOT Ataukah Pendefinitifan Kadinas?
Blora, Suara Rakyat,-
Memang harus diakui bila anggota Dewan Blora optimal dalam bekerja ternyata sanggup berpacu dengan waktu, dan akhirnya menghasilkan kebijakan yang sangat penting.
Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKWB) Blora, Pujianto SPd. “Anda lihat buktinya, dalam 3 hari sejak Rabu sampai Jum’at (18/4) mereka dapat melakukan tiga kali paripurna,” katanya. Menurut Mantan Guru Bantu yang telah diangkat sebagai PNS ini, kerja keras para wakil rakyat itu adalah sesuai sebagian harapan dari masyarakat pada umumnya.
“Saya dan sebagian besar masyarakat Blora kali ini harus angkat jempol pada mereka (anggota dewan-red) sehingga APBD Blora dapat ditetapkan selasa (22/4) lalu. Selanjutnya kami berharap mereka segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD tahun 2007 lalu,” ungkap Puji.
Pujianto juga menambahkan agar semangat kerja para anggota DPRD tetap terjaga sehingga dalam pembahasan rancangan SOTK dengan dasar PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang batas akhirnya 23 Juli 2008 segera terselesaikan.
Di tempat terpisah Direktur LSM BCC Amin Faried ST, mengatakan sudah saatnya Bupati Blora menetapkan skala prioritas apa yang akan dilakukan setelah APBD ditetapkan.
SOT Ataukah Pendefinitifan Kadinas?
Blora, Suara Rakyat,-
Memang harus diakui bila anggota Dewan Blora optimal dalam bekerja ternyata sanggup berpacu dengan waktu, dan akhirnya menghasilkan kebijakan yang sangat penting.
Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKWB) Blora, Pujianto SPd. “Anda lihat buktinya, dalam 3 hari sejak Rabu sampai Jum’at (18/4) mereka dapat melakukan tiga kali paripurna,” katanya. Menurut Mantan Guru Bantu yang telah diangkat sebagai PNS ini, kerja keras para wakil rakyat itu adalah sesuai sebagian harapan dari masyarakat pada umumnya.
“Saya dan sebagian besar masyarakat Blora kali ini harus angkat jempol pada mereka (anggota dewan-red) sehingga APBD Blora dapat ditetapkan selasa (22/4) lalu. Selanjutnya kami berharap mereka segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif ke DPRD tahun 2007 lalu,” ungkap Puji.
Pujianto juga menambahkan agar semangat kerja para anggota DPRD tetap terjaga sehingga dalam pembahasan rancangan SOTK dengan dasar PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang batas akhirnya 23 Juli 2008 segera terselesaikan.
Di tempat terpisah Direktur LSM BCC Amin Faried ST, mengatakan sudah saatnya Bupati Blora menetapkan skala prioritas apa yang akan dilakukan setelah APBD ditetapkan.
“Apakah Pengisian Formasi kepala SKPD secara difinitif ataukah pak Yudhi meminta agar dewan segera membahas SOTK yang telah diajukan eksekutif tahun lalu,” jelasnya.
Alasan lain kata Amin, dengan menentukan skala prioritas maka akan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas akan jalanya pemerintahan. “Saya yakin andai Pak Yudhi mendefinitifkan atau menetapkan secara pasti kepala SKPD maka kerja mereka akan maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain bila Bupati Blora menentukan skala prioritas setelah penetapan APBD adalah pembahasan SOTK hendaknya segera memberi himbauan kepada DPRD agar segera membahasnya. “Jelas sekali pada PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan, apakah mereka akan melanggarnya? Atau mungkin aturan dibuat memang untuk dilanggar,” tegas Amin.
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya Minggu (20/4) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam kurun waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD atau beberapa kekosongan jabatan eselon, dirinya mengatakan sedang koordinasi dengan Sekda.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya”, tandas Yudhi. (Roes)
Alasan lain kata Amin, dengan menentukan skala prioritas maka akan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas akan jalanya pemerintahan. “Saya yakin andai Pak Yudhi mendefinitifkan atau menetapkan secara pasti kepala SKPD maka kerja mereka akan maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain bila Bupati Blora menentukan skala prioritas setelah penetapan APBD adalah pembahasan SOTK hendaknya segera memberi himbauan kepada DPRD agar segera membahasnya. “Jelas sekali pada PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan, apakah mereka akan melanggarnya? Atau mungkin aturan dibuat memang untuk dilanggar,” tegas Amin.
Sementara Bupati Blora, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi di kediamanya Minggu (20/4) dirinya mengatakan akan memberi prioritas utama pada Pembahasan STOK dan perda PT Blora Patragas Hilir. “Kami harap teman-teman dewan segera membahas Rancangan STOK dan juga rancangan Perda PT Blora Patragas Hilir,” katanya.
Ketika ditanya dalam kurun waktu pembahasan kedua perda tersebut, ada interval waktu untuk menetapkan kepala SKPD atau beberapa kekosongan jabatan eselon, dirinya mengatakan sedang koordinasi dengan Sekda.
“Yang kami utamakan adalah pembahasan Rancangan STOK dan Rancangan Perda pendirian PT Blora Patragas Hilir karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Blora khususnya”, tandas Yudhi. (Roes)
H Basuki Sujono SH (Mantan Plt Sekda)
Sering Dimintai Pertimbangan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan tertinggi seorang PNS ditingkat kabupaten. Sehingga apapun keputusan seorang Bupati dalam memutuskan sesuatu hal butuh pertimbangan Sekda.
Hal itu dikatakan H. Basuki Sujono SH mantan Plt Sekda Blora yang juga menjabat kadinas Diknas sampai akhir tahun 2006 lalu. “Saya sering dimintai pendapat Pak Wid (Bupati H.Basuki Widodo. alm-red) tetang perlu tidaknya pengisian jabatan yang kosong, baik secara definitif atau Plt. Namun beliau jarang menyebut nama orang yang akan mengisinya. Mungkin beliau menganggap itu kewenangannya,” katanya.
Basuki Sujono juga menandaskan bahwa sekda yang juga merupakan Ketua Tim Baperjakat di kabupaten, memang sebatas memberikan pertimbangan. Sedang keputusan akhirnya tergantung pada Bupati. “Dengan kata lain semua keputusan ada ditangan Bupati, terutama untuk menempatkan personel yang menduduki jabatan strategis. Sedang untuk jabatan yang tidak begitu strategis, misalnya kepala Sekolah Dasar biasanya apa yang diajukan Baperjakat, Beliau (Bupati-red) langsung menyetujuinya,” jelasnya.
Dia menambahkan terlepas itu semua adalah bagaimana cara hubungan bupati dengan Sekda adalah tergantung pribadi masing-masing. “Semua tadi yang saya katakan adalah pengalaman saya pribadi, saat menjabat Plt sekda di bawah kepemimpinan pak Wid almarhum,” tambah Basuki Sujono. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin (21/4) lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
Sering Dimintai Pertimbangan Bupati
Blora, Suara Rakyat.-
Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan tertinggi seorang PNS ditingkat kabupaten. Sehingga apapun keputusan seorang Bupati dalam memutuskan sesuatu hal butuh pertimbangan Sekda.
Hal itu dikatakan H. Basuki Sujono SH mantan Plt Sekda Blora yang juga menjabat kadinas Diknas sampai akhir tahun 2006 lalu. “Saya sering dimintai pendapat Pak Wid (Bupati H.Basuki Widodo. alm-red) tetang perlu tidaknya pengisian jabatan yang kosong, baik secara definitif atau Plt. Namun beliau jarang menyebut nama orang yang akan mengisinya. Mungkin beliau menganggap itu kewenangannya,” katanya.
Basuki Sujono juga menandaskan bahwa sekda yang juga merupakan Ketua Tim Baperjakat di kabupaten, memang sebatas memberikan pertimbangan. Sedang keputusan akhirnya tergantung pada Bupati. “Dengan kata lain semua keputusan ada ditangan Bupati, terutama untuk menempatkan personel yang menduduki jabatan strategis. Sedang untuk jabatan yang tidak begitu strategis, misalnya kepala Sekolah Dasar biasanya apa yang diajukan Baperjakat, Beliau (Bupati-red) langsung menyetujuinya,” jelasnya.
Dia menambahkan terlepas itu semua adalah bagaimana cara hubungan bupati dengan Sekda adalah tergantung pribadi masing-masing. “Semua tadi yang saya katakan adalah pengalaman saya pribadi, saat menjabat Plt sekda di bawah kepemimpinan pak Wid almarhum,” tambah Basuki Sujono. (Roes)
HM. Kusnanto SH
Tetap Fokuskan SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Pasca penetapan APBD Blora tahun 2008 menurut Wakil ketua DPRD Blora, HM Kusnanto SH, akan segera membahas SOTK. “Kami akan usahakan segera membahas SOTK, yang telah diajukan eksekutif beberapa waktu lalu,” katanya Senin (21/4) lalu.
Alasan Wakil Ketua DPRD Blora ini, karena SOTK yang telah diajukan eksekutif tersebut mempunyai batas akhir waktu Juli mendatang. “Sudah jelas pada PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Juklaknya pada Permendagri 57 tahun 2007, bahwa batas akhirnya penataan pelaksanaan organisasi perangkat daerah ini, adalah satu tahun sejak peraturan ini dundangkan”, jelas Kusnanto.
Ketika ditanya apa yang terbaik saat ini dilakukan Bupati Blora terhadap banyaknya pejabat yang masih Plt, Kusnanto menjawab menunggu SOTK terlebih dahulu. “Saya kira mas Yudhi (Bupati Drs.RM.Yudhi Sancoyo MM-red) sependapat dengan kami bahwa jalan terbaik menunggu penetapan SOTK terlebih dahulu,” jelas Kusnanto yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini. (Roes)
Setelah menjual pupuk ke Perhutani
CV TSM dipecat sebagai distributor PT. Pupuk Kaltim
Blora, Suara rakyat.-
Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk urea PKT belakangan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Blora. Untuk menindaklanjuti ini, kemudian DPRD membuat Pansus Pupuk DPRD Blora.
Menurut Singgih Hartono beberapa waktu lalu telah mengantongi nama distributor pupuk yang diduga melakukan kesalahan. Atas dasar Rekomendasi hasil Pansus inilah, maka berdampak pada pemecatan distributor pupuk di Blora
CV Tani Sukses Mandiri (TSM) salah satu distributor yang dipecat oleh PT Pupuk Kaltim (PKT) meminta klarifikasi kepada Panitia Khusus (pansus) Pupuk DPRD Blora.
Pasalnya, pihak CV TSM menilai data yang dijadikan dasar pemecatan oleh PKT berasal dari data pansus. Direktur CV TSM Masmundir menyatakan, secara lisan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi tersebut. ”Kami juga telah melayangkan klarifikasi resmi melalui surat sudah.
Kita ingin ada penjelasan dari mereka,” tandas Masmundir, saat dihubungi siang beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, selain urusan klarifikasi pihaknya juga telah memasukkan data laporan distribusi ke dalam surat yang ditujukan ke pansus. Menurutnya, data laporan yang disertakan dalam surat permintaan klarifikasi tersebut diyakini telah mampu mematahkan temuan pansus mengenai penjualan pupuk urea bersubsidi oleh CV TSM ke Perhutani.
Selain kepada pansus, surat permintaan klarifikasi tersebut juga disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora dan instansi terkait lainnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus Pupuk DPRD Blora Singgih Hartono membenarkan telah menerima surat permintaan klarifikasi dari CV TSM.
Ia berjanji akan membicarakan dengan ketua pansus yang jugaketuaDPRD Blora, agar surat pemintaan klarifikasi tersebut segera mendapatrespondariinstitusi DPRD.”Palinglambatminggu depan akan kita tanggapi,” kata dia. Kendati demikian,Singgih bersikukuh dengan data yang pansus pupuk. Menurutnya, bukti yang dimiliki pansus berdasar data yang akurat, misalnya bukti penjualan pupuk dari CV TSM ke Perhutani. Ia berjanji, ke depan pansus tetap akan melakukan pengawasan peredaran pupuk. (Roes)
CV TSM dipecat sebagai distributor PT. Pupuk Kaltim
Blora, Suara rakyat.-
Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk urea PKT belakangan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Blora. Untuk menindaklanjuti ini, kemudian DPRD membuat Pansus Pupuk DPRD Blora.
Menurut Singgih Hartono beberapa waktu lalu telah mengantongi nama distributor pupuk yang diduga melakukan kesalahan. Atas dasar Rekomendasi hasil Pansus inilah, maka berdampak pada pemecatan distributor pupuk di Blora
CV Tani Sukses Mandiri (TSM) salah satu distributor yang dipecat oleh PT Pupuk Kaltim (PKT) meminta klarifikasi kepada Panitia Khusus (pansus) Pupuk DPRD Blora.
Pasalnya, pihak CV TSM menilai data yang dijadikan dasar pemecatan oleh PKT berasal dari data pansus. Direktur CV TSM Masmundir menyatakan, secara lisan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi tersebut. ”Kami juga telah melayangkan klarifikasi resmi melalui surat sudah.
Kita ingin ada penjelasan dari mereka,” tandas Masmundir, saat dihubungi siang beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, selain urusan klarifikasi pihaknya juga telah memasukkan data laporan distribusi ke dalam surat yang ditujukan ke pansus. Menurutnya, data laporan yang disertakan dalam surat permintaan klarifikasi tersebut diyakini telah mampu mematahkan temuan pansus mengenai penjualan pupuk urea bersubsidi oleh CV TSM ke Perhutani.
Selain kepada pansus, surat permintaan klarifikasi tersebut juga disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora dan instansi terkait lainnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus Pupuk DPRD Blora Singgih Hartono membenarkan telah menerima surat permintaan klarifikasi dari CV TSM.
Ia berjanji akan membicarakan dengan ketua pansus yang jugaketuaDPRD Blora, agar surat pemintaan klarifikasi tersebut segera mendapatrespondariinstitusi DPRD.”Palinglambatminggu depan akan kita tanggapi,” kata dia. Kendati demikian,Singgih bersikukuh dengan data yang pansus pupuk. Menurutnya, bukti yang dimiliki pansus berdasar data yang akurat, misalnya bukti penjualan pupuk dari CV TSM ke Perhutani. Ia berjanji, ke depan pansus tetap akan melakukan pengawasan peredaran pupuk. (Roes)
Golkar Optimis Survey dan yakin NU Balik Kandang
Blora, Suara Rakyat,-
DPP Partai Golkar optimistis pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Mohammad Adnan akan memenangkan Pilgub Jateng. Haryono SD SE MM Pengurus DPD PG Jateng mengatakan, keyakinan tersebut didasarkan pada beberapa hasil survei yang telah dilakukan selama ini. “Kita sangat optimistis pasangan yang kita usung (Bambang Sadono-Adnan) bisa memenangkan Pilgub Jateng. Hasil survei yang dilakukan secara akademis, Mas Bambang selalu unggul,” katanya
Menurut Haryono keputusan mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Adnan, sudah sesuai mekanisme yang demokratis. Keputusannya melalui beberapa tahapan.Salah satunya dengan menggelar survei yang dilakukan berbagai lembaga berkompeten. “Awalnya kita melakukan survei terhadap incumbent (Mardiyanto sebelum jadi Mendagri dan Ali Mufiz saat ini Gubernur Jateng), kemudian ketua DPD Golkar Jateng, hingga para tokoh yang mengkristal,” ungkapnya. Dia menegaskan, survei yang dilakukan partainya sama sekali tak melihat latar belakang figur. Survei lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat.
”Karena pilgub ini yang milih langsung masyarakat. Sebab itu survei menjadi salah satu pertimbangan,” jelas mantan wakil ketua DPRD Blora ini.
“Disamping itu nama Mohammad Adnan sendiri dikalangan warga NU Jateng sangat dikenal, dan saya yakin mereka akan menyatukan suara untuk memilih ketuanya” kata Mustofa Chairuddin wakil ketua PC Ansor Blora.
Bahkan dirinya yakin semua warga NU akan kembali ke kandang untuk mewujudkan ketuanya sebagai wakil gubenur Jateng mendampingi Bambang Sadono.(Roes)
Blora, Suara Rakyat,-
DPP Partai Golkar optimistis pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Mohammad Adnan akan memenangkan Pilgub Jateng. Haryono SD SE MM Pengurus DPD PG Jateng mengatakan, keyakinan tersebut didasarkan pada beberapa hasil survei yang telah dilakukan selama ini. “Kita sangat optimistis pasangan yang kita usung (Bambang Sadono-Adnan) bisa memenangkan Pilgub Jateng. Hasil survei yang dilakukan secara akademis, Mas Bambang selalu unggul,” katanya
Menurut Haryono keputusan mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bambang Sadono-Adnan, sudah sesuai mekanisme yang demokratis. Keputusannya melalui beberapa tahapan.Salah satunya dengan menggelar survei yang dilakukan berbagai lembaga berkompeten. “Awalnya kita melakukan survei terhadap incumbent (Mardiyanto sebelum jadi Mendagri dan Ali Mufiz saat ini Gubernur Jateng), kemudian ketua DPD Golkar Jateng, hingga para tokoh yang mengkristal,” ungkapnya. Dia menegaskan, survei yang dilakukan partainya sama sekali tak melihat latar belakang figur. Survei lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat.
”Karena pilgub ini yang milih langsung masyarakat. Sebab itu survei menjadi salah satu pertimbangan,” jelas mantan wakil ketua DPRD Blora ini.
“Disamping itu nama Mohammad Adnan sendiri dikalangan warga NU Jateng sangat dikenal, dan saya yakin mereka akan menyatukan suara untuk memilih ketuanya” kata Mustofa Chairuddin wakil ketua PC Ansor Blora.
Bahkan dirinya yakin semua warga NU akan kembali ke kandang untuk mewujudkan ketuanya sebagai wakil gubenur Jateng mendampingi Bambang Sadono.(Roes)
Mei Terancam ditambah 20 hari Masa Tahanannya
Blora, Suara Rakyat.–
”Sampai sekarang buku kas ini dinyatakan tidak ada. Walau sifatnya pendukung, tapi dari sisi penyidikan buku ini penting sebagai alat bukti untuk memperkuat perkara,” ujar Kasi Pidsus Kejari Blora Subagyo Djoyosumarto SH.
Dengan Belum ditemukannya buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora,membuat posisi Kristiani Mei Puji Astutik makin terancam.
Mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora periode tahun 2006 yang kini menjadi tersangka dan ditahan Kejari Blora itu terancam ditambah masa penahanannya selama 20 hari lagi. Tim jaksa penyidik Kejari Blora, sampai beriota ini ditulis Kamis (17/4) belum menemukan buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora periode Januari- Oktober 2006 tersebut.
Kepastian hilangnya buku kas pembatu diketahui setelah pihak kejaksaan negeri melakukan penyitaan lagi berbagai dokumen terkait perkara yang masih tertinggal di bagian setwan dan Setda Blora.
Berdasar penyidikan,ternyata buku kas tersebut sudah hilang sebelum serah terima jabatan (sertijab) pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora pada November 2006 lalu. Pada bulan itu, telah berlangsung sertijab dari Mei Puji Astutik Mei kepada Titi Murwati Widiastuti sebagai penggantinya.
Padahal, menurut Subagyo, buku kas tersebut menyimpan cash flow yang dapat membuktikan berapa besar saldo dan penggunaan dana DPRD Blora selama periode 10 bulan. Termasuk di dalamnya diduga kuat mencatat adanya penggunaan anggaran sebesar Rp82.868.154 yang belum bisa dipertanggungjawabkan pihak keuangan setwan.
Seperti diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yogyakarta 2007 lalu mencatat temuan adanya anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Dengan tidak ditemu-kannya buku kas tersebut, tersangka makin terjepit posisinya. ”Karena masih menjadi tanggung jawab tersangka, hilangnya buku ini nanti bisa memberatkan posisinya.Karena seakan ada unsur kesengajaan di sini,”ujar Subagyo. Saat ini proses penyidikan berbagai dokumen dan pemeriksaan saksi kasus Mei tersebut sudah berjalan 80%. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan pihak Kejari Blora akan melakukan penyitaan dokumen, sekaligus memanggil kembali para saksi untuk dimintai keterangannya. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.–
”Sampai sekarang buku kas ini dinyatakan tidak ada. Walau sifatnya pendukung, tapi dari sisi penyidikan buku ini penting sebagai alat bukti untuk memperkuat perkara,” ujar Kasi Pidsus Kejari Blora Subagyo Djoyosumarto SH.
Dengan Belum ditemukannya buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora,membuat posisi Kristiani Mei Puji Astutik makin terancam.
Mantan pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora periode tahun 2006 yang kini menjadi tersangka dan ditahan Kejari Blora itu terancam ditambah masa penahanannya selama 20 hari lagi. Tim jaksa penyidik Kejari Blora, sampai beriota ini ditulis Kamis (17/4) belum menemukan buku kas pembantu bagian keuangan DPRD Blora periode Januari- Oktober 2006 tersebut.
Kepastian hilangnya buku kas pembatu diketahui setelah pihak kejaksaan negeri melakukan penyitaan lagi berbagai dokumen terkait perkara yang masih tertinggal di bagian setwan dan Setda Blora.
Berdasar penyidikan,ternyata buku kas tersebut sudah hilang sebelum serah terima jabatan (sertijab) pemegang kas di bagian keuangan DPRD Blora pada November 2006 lalu. Pada bulan itu, telah berlangsung sertijab dari Mei Puji Astutik Mei kepada Titi Murwati Widiastuti sebagai penggantinya.
Padahal, menurut Subagyo, buku kas tersebut menyimpan cash flow yang dapat membuktikan berapa besar saldo dan penggunaan dana DPRD Blora selama periode 10 bulan. Termasuk di dalamnya diduga kuat mencatat adanya penggunaan anggaran sebesar Rp82.868.154 yang belum bisa dipertanggungjawabkan pihak keuangan setwan.
Seperti diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yogyakarta 2007 lalu mencatat temuan adanya anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Dengan tidak ditemu-kannya buku kas tersebut, tersangka makin terjepit posisinya. ”Karena masih menjadi tanggung jawab tersangka, hilangnya buku ini nanti bisa memberatkan posisinya.Karena seakan ada unsur kesengajaan di sini,”ujar Subagyo. Saat ini proses penyidikan berbagai dokumen dan pemeriksaan saksi kasus Mei tersebut sudah berjalan 80%. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan pihak Kejari Blora akan melakukan penyitaan dokumen, sekaligus memanggil kembali para saksi untuk dimintai keterangannya. (Roes)
Sony Keraf Fokuskan kemenangan Bibit-Rustri
Jepon, Suara Rakyat.-
Reses anggota DPR Pusat dari PDIP Sony Keraf sabtu (12/4) lalu suasananya sangat berbeda dengan biasanya.
Menurut Sony PDIP telah memenangkan 46% pilkada di Indonesia. ”Kemenangan 46% pilkada sebagai bukti PDIP makin solid. Tugas partai kan merebut kekuasaan secara konstitusi,” kata dihadapan sekitar 500 masa yang hadir.
Disamping itu kehadiran Sony di Blora juga untuk konsolidasi internal maupun eksternal dikalangan PDIP.
Konsolidasi dilakukan untuk menyambut Pilpres 2009 dan khusus untuk Jateng guna memenangkan Pilgub Juni mendatang.
Mantan menteri era pemerintahan presiden Megawati ini menjelaskan, sejak Kongres di Bali, PDIP terus komitmen untuk konsolidasi secara internal agar lebih solid. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja partai selama ini. Secara eksternal, PDIP mematangkan strategi pemenangan di berbagai pilkada, seperti Jateng yang akan segera berlangsung. “Saya dan saudara harus berusaha secara maksimal agar Bibit Waluyo dan Rustriningsih menang pada Pilgub Jateng. Karena Jateng tiap Pilpres ataupun Pileg selalu PDIP selalu unggul”, tegas Sony.
Sementara itu ketua DPC PDIP Blora HM. Hartomy Wibowo ketika dimintai komentarnya, dirinya dan seluruh kader PDIP sangat yakin kalau BIBIT dan Rustri akan bisa unggul di Blora. “Saudara dengar sendiri hampir sebagian besar Pengurus Ranting se Blora mentargetkan perolehan suara Pak Bibit dan bu Rustri diatas 50 persen”, katanya.
Dia juga menambahkan bahwa PDIP satu-satunya partai yang memperhatikan masalah gender. “PDIP satu-satunya partai yang mencalonkan wanita sebagai wakil gubenur, inilah yang menjadi alasan utama kami. Mengapa kami optimis menang di Jateng”, tambah Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini(Roes)
Jepon, Suara Rakyat.-
Reses anggota DPR Pusat dari PDIP Sony Keraf sabtu (12/4) lalu suasananya sangat berbeda dengan biasanya.
Menurut Sony PDIP telah memenangkan 46% pilkada di Indonesia. ”Kemenangan 46% pilkada sebagai bukti PDIP makin solid. Tugas partai kan merebut kekuasaan secara konstitusi,” kata dihadapan sekitar 500 masa yang hadir.
Disamping itu kehadiran Sony di Blora juga untuk konsolidasi internal maupun eksternal dikalangan PDIP.
Konsolidasi dilakukan untuk menyambut Pilpres 2009 dan khusus untuk Jateng guna memenangkan Pilgub Juni mendatang.
Mantan menteri era pemerintahan presiden Megawati ini menjelaskan, sejak Kongres di Bali, PDIP terus komitmen untuk konsolidasi secara internal agar lebih solid. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja partai selama ini. Secara eksternal, PDIP mematangkan strategi pemenangan di berbagai pilkada, seperti Jateng yang akan segera berlangsung. “Saya dan saudara harus berusaha secara maksimal agar Bibit Waluyo dan Rustriningsih menang pada Pilgub Jateng. Karena Jateng tiap Pilpres ataupun Pileg selalu PDIP selalu unggul”, tegas Sony.
Sementara itu ketua DPC PDIP Blora HM. Hartomy Wibowo ketika dimintai komentarnya, dirinya dan seluruh kader PDIP sangat yakin kalau BIBIT dan Rustri akan bisa unggul di Blora. “Saudara dengar sendiri hampir sebagian besar Pengurus Ranting se Blora mentargetkan perolehan suara Pak Bibit dan bu Rustri diatas 50 persen”, katanya.
Dia juga menambahkan bahwa PDIP satu-satunya partai yang memperhatikan masalah gender. “PDIP satu-satunya partai yang mencalonkan wanita sebagai wakil gubenur, inilah yang menjadi alasan utama kami. Mengapa kami optimis menang di Jateng”, tambah Tomo panggilan akrab ketua DPC PDIP Blora ini(Roes)
Klenceran
PolPP Beraksi Bongkar Papan Reklame
Blora, Suara Rakyat.-
Dinilai salah tempat, panggung reklame milik dealer sepeda motor Yamaha Jaya Mandiri di perempatan Jalan Tentara Pelajar akan dibongkar oleh aparat Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora.
Kendati baru dibangun Senin (14/4) lalu, panggung reklame tersebut akan dicopot karena juga dianggap merusak keindahan serta tata ruang kota. Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Dikdak) Kantor Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora R Warsito, keberadaan panggung reklame tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. (Roes)
Industri Batu bata Cerah Lagi
Ngawen, Suara Rakyat.-
Setelah sebelumnya para perajin Batu bata di Desa Sendangsari, Kecamatan Ngawen jarang mendapat order, kini kembali menjalani aktivitasnya lagi. “sak meniko sampun jarang jawah, sampun saget damel boto malih”, kata Teguh dengan logat jawa kental.
Dia mengatakan, selain karena cuaca, pengurangan jumlah produksi genteng terpaksa dilakukan, karena sepinya pembeli. Dia mencontohkan, ketika musim kemarau satu perajin menghasilkan 1000 batubata setiap minggunya. ”Alhamdulillah sekarang pemesan mulai berdatangan. Cuaca juga mendukung. Produksi genteng berangsur naik,” ujarnya. (Roes)
Bandas SS tertangkap
Jepon, Suara Rakyat.-
Dua tersangka kasus sabu-sabu ditangkap Polres Blora di tempat dan hari yang berbeda. Diduga keduanya merupakan bandar besar yang kerap menjual ke sejumlah warga. Mereka adalah Guntono (49) warga Kelurahan Tegalgunung dan Koh Cang alias Ruslan (44) warga Kelurahan Mlangsen, Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan bahwa sabu-sabu dibeli tersangka dari Bambang, salah seorang penghuni LP Kedungpane, Semarang. ”Transaksi pembelian dilakukan via Hp. Selanjutnya sabu dikirim ke Blora melalui jasa travel,” ujar Kapolres Blora AKBP Umar Faruq melalui Kasat Reskrim AKP Iskandar Zulkarnaen Sitorus Pane, Selasa lalu. (Roes)
Daerah Minyak Sasaran Utama
Randublatung, Suara Rakyat.-
Pengelolaan sumur minyak tua dipandang tidak cukup signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, uang pengganti biaya angkut minyak yang didapat dari sumur minyak tua relatif rendah yakni Rp 560/liter.
Anggota DPRD Blora, asal Randublatung Ir. Lilik Sugiyanto, menyatakan, pihaknya justru membidik pengelolaan wilayah konsesi pertambangan minyak. Dengan memiliki wilayah konsensi, keuntungan yang bakal diperoleh daerah cukup besar. Sebab pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan minyak dari sumur minyak tua, juga dari sumur lain dalam wilayah konsesi tersebut. ”Kalau sekadar sumur minyak tua, keuntungan yang diperoleh daerah tidak besar. Justru kami menghendaki lebih dari itu yakni memiliki wilayah konsesi pertambangan minyak,” ungkapnya. (Roes)
PolPP Beraksi Bongkar Papan Reklame
Blora, Suara Rakyat.-
Dinilai salah tempat, panggung reklame milik dealer sepeda motor Yamaha Jaya Mandiri di perempatan Jalan Tentara Pelajar akan dibongkar oleh aparat Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora.
Kendati baru dibangun Senin (14/4) lalu, panggung reklame tersebut akan dicopot karena juga dianggap merusak keindahan serta tata ruang kota. Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Dikdak) Kantor Satpol PP dan Kesbanglinmas Blora R Warsito, keberadaan panggung reklame tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. (Roes)
Industri Batu bata Cerah Lagi
Ngawen, Suara Rakyat.-
Setelah sebelumnya para perajin Batu bata di Desa Sendangsari, Kecamatan Ngawen jarang mendapat order, kini kembali menjalani aktivitasnya lagi. “sak meniko sampun jarang jawah, sampun saget damel boto malih”, kata Teguh dengan logat jawa kental.
Dia mengatakan, selain karena cuaca, pengurangan jumlah produksi genteng terpaksa dilakukan, karena sepinya pembeli. Dia mencontohkan, ketika musim kemarau satu perajin menghasilkan 1000 batubata setiap minggunya. ”Alhamdulillah sekarang pemesan mulai berdatangan. Cuaca juga mendukung. Produksi genteng berangsur naik,” ujarnya. (Roes)
Bandas SS tertangkap
Jepon, Suara Rakyat.-
Dua tersangka kasus sabu-sabu ditangkap Polres Blora di tempat dan hari yang berbeda. Diduga keduanya merupakan bandar besar yang kerap menjual ke sejumlah warga. Mereka adalah Guntono (49) warga Kelurahan Tegalgunung dan Koh Cang alias Ruslan (44) warga Kelurahan Mlangsen, Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan bahwa sabu-sabu dibeli tersangka dari Bambang, salah seorang penghuni LP Kedungpane, Semarang. ”Transaksi pembelian dilakukan via Hp. Selanjutnya sabu dikirim ke Blora melalui jasa travel,” ujar Kapolres Blora AKBP Umar Faruq melalui Kasat Reskrim AKP Iskandar Zulkarnaen Sitorus Pane, Selasa lalu. (Roes)
Daerah Minyak Sasaran Utama
Randublatung, Suara Rakyat.-
Pengelolaan sumur minyak tua dipandang tidak cukup signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, uang pengganti biaya angkut minyak yang didapat dari sumur minyak tua relatif rendah yakni Rp 560/liter.
Anggota DPRD Blora, asal Randublatung Ir. Lilik Sugiyanto, menyatakan, pihaknya justru membidik pengelolaan wilayah konsesi pertambangan minyak. Dengan memiliki wilayah konsensi, keuntungan yang bakal diperoleh daerah cukup besar. Sebab pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan minyak dari sumur minyak tua, juga dari sumur lain dalam wilayah konsesi tersebut. ”Kalau sekadar sumur minyak tua, keuntungan yang diperoleh daerah tidak besar. Justru kami menghendaki lebih dari itu yakni memiliki wilayah konsesi pertambangan minyak,” ungkapnya. (Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar