SR Edisi 44 -Model MO Word

fokus
GOLPUT Akan Meningkat ?? Siapa yang Unggul ?
Blora, Suara Rakyat.-
Langkah pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan akan memicu naiknya jumlah golput dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Pasalnya, masyarakat semakin apatis dan menganggap bahwa pilgub tidak akan bisa memberikan perubahan apapun bagi Jawa Tengah.
”Secara sederhana mereka berfikir, presiden dan wakil presiden yang mereka pilih, dinilai tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Sehingga mereka juga berfikir, Pilgub juga tidak akan memberikan perubahan apapun,” ujar Ketua KPU Jateng Jateng Fitriyah dalam ”Focus Group on Discussion”
Adapun tema diskusi itu sendiri tentang Mewujudkan Pilgub Jateng berkualitas yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng, Rabu (14/5).
Fitriyah mengaku, tidak bisa memperkirakan berapa angka golput dalam Pilgub Jateng mendatang. Namun, jika melihat tren jumlah golput sejak Pemilu 1999 secara nasional terus meningkat.
Pada Pemilu 1999,Golput tercatat 7,26% dan kemudian melonjak menjadi 15,93% pada Pemilu 2004.Angka golput bertambah besar pada Pilpres 2004 putaran I, yakni 21,77 persen dan naik lagi menjadi 22,56 persen pada Pilpres putaran II. Jumlah golput di Jateng juga menunjukkan kecenderungan yang sama,baik untuk pemilu, pilpres, maupun pilkada.
Pada Pemilu 2004 tercatat jumlah golput 16,11%,Pilpres putaran I (19,99), naik lagi menjadi 23,04),dan rata-rata golput pada 29 daerah yang sudah menggelar pilkada mencapai 30,21%. ”Kecenderungannya memang meningkat. Dan kemungkinan, dalam pilgub mendatang golput pragmatis nampaknya akan lebih menonjol. Yakni golput yang dilakukan masyarakat berdasarkan kalkulasi rasional,bahwa pilgub tidak akan berdampak pada apapun,”tegasnya.
Sementara itu dari peta politik di Blora, Tim Sukses dari kelima cagub dan Cawagub yang akan bersaing pada 22 Juni tersebut, optimis semua jagonya akan mendapatkan suara terbanyak.
HM.Kusnanto ketua Tim Sukses Bambang Sadono- Moh. Adnan yang bernomor urut 1 ini, optimis dan yakin masyarakat yang datang menggunakan hak pilihnya berkisar pada bilangan 70 – 80 persen. “Kesadaran politik masyarakat Blora cukup tinggi dan saya pribadi yakin merka yang datang keTPS sekitar 70-80% dari jumlah pemilih”, jelasnya.
Sedang HM Hartomi Wibowo ketua DPC PDIP Blora ketika ditanya Prediksi berapa persen pemilih yang datang, enggan berasumsi. “Saya hanya berharap semua yang mempunyai hak pilih menggunakan haknya pada waktu pilgub nanti.”, katanya.
Yang cukup mengejutkan adalah prediksiBambang Susilo, ketua Tim Sukses Sukawi-Sudarto, memprediksi 40% masyarakat Blora yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh pemilih di Blora.
“Saya memprediksi jumlah pemilih di Blora yang menggunakan hak pilihnya hanya 40% dari seluruh jumlah pemilih”, ungkapnya.
Namun saat ditanya dari jumlah itu, target suara Sukawi-Sudarto di Blora yang dibebankan dirinya menjawab hanya 10 persen. “Di Blora saya prediksi pasangan Bambang-Adnan paling unggul dilanjutkan Bibit-Rustri dan Agus-Kholiq”,tandasnya (Roes)

HM.Hartomi Wibowo
Target minimal 50 persen untuk Bibit-Rustriningsih
Blora, Suara Rakyat.-
Orang nomor satu PDIP Blora, HM Hartomi Wibowo memang cukup sensansi membuat target perolehan suara pasangan cagub dan Cawagub Bibit-Rustriningsih. “Saya mempunyai target suara Bibit-Rustriningsih pada kabupaten Blora sebanyak 50 persen”, kata Tomo panggilan akrabnya.
Alasan Hartomi cukup sederhana karena selama pemilu baik Pilpres dan Pemilihan Legislatif (pilleg) suara dari partai banteng bermoncong putih ini selalu unggul di Blora.
“Anda lihat pada pemilu lalu (Pilpres, Pilleg th 2004-red) kami selalu menang di Blora, apalagi tahun ini pada pilgub, saya yakin menang karena kami satu-satunya yang mengusung cawagub wanita”, ungkapnya.
Ketika ditanya fakta yang ada pada Pilbup yang digelar di Blora tahun 2005 lalu, pemenang adalah pasangan Basuki-Yudhi dari partai Golkar dirinya mengatakan ada penilaian lain. “Figur Basuki (Bupati Basuki Widodo alm-red) yang juga kader PDIP masih melekat, sehingga penilaian dimasyarakat masih mengganggapnya wonge PDIP”, jelas Hartomi.
Untuk itu dia berharap agar pada pilgub Jateng yang sebentar lagi akan digelar masyarakat Blora semua hadir untuk menggunakan hak politiknya. (Roes)

HM.Kusnanto
Yakin Unggul Di Blora
Blora, Suara Rakyat.-
HM.Kusnanto ketua Tim Sukses Bambang Sadono-Moh. Adnan kabupaten Blora melihat target yang dibebankan pada pundaknya, yakni kemenangan cagub dan cawagub yang diusung partai Golkar menyatakan optimis tercapai.
“Keyakinan kemenangan mas Bambang dan pak Adnan disamping didasarkan survey, juga realita dilapangan pasangan kami meruapakan pasangan yang terlengkap, karena mewakili suara dimasyarakat’, kata Kusnanto.
Dirinya mengatakan itu dengan melihat sisi organisasi partai Golkar mempunyai basis masa yang jelas dan tingkat loyalannya anggota sangat tinggi. Disisi lain nama Muhammad Adnan (ketua NU Jateng-red) memberi jaminan tersendiri bagi para pengikut dikalangan NU, yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
“Saudara bisa melihat dari Pilbup 2005 lalu, terbukti pasangan kami (Basuki-Yudhi-red) dapat menang di Blora. Dan juga coba amati dua kali pemilihan legislatif pada tahun 1999 dan 2004 lalu, kami mengalami tren kenaikan suara partai Golkar”, jelas Kusnanto yang juga sekretaris DPD Partai Golkar Blora ini.
Untuk itu dirinya meminta agar masyarakat Blora khususnya menggunakan hak pilihnya menurut hati nuraninya.”Saya yakin masyarakat Blora sudah lebih dewasa dalam berpolitik, tentunya mereka sudah bisa menentukan pilihannya, Apalagi ada calon gubenur wong mbloro asli”, tandasnya Kusnanto.(Roes)

KPK akan Periksa bila Boros Anggaran
Blora, Suara Rakyat.-
Peringatan akan munculnya KPK di Blora diungkapkan Bupati Blora Drs.RM. Yudhi Sancoyo MM, seusai acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Blora (DPA – SKPD) TA 2008 dan Sosialisasi Peraturan Bupati Blora No 4/2008 tentang Pedoman Pena-tausahaan Pelaksanaan APBD 2008 di Pendopo Kabupaten Kamis (15/5).
Untuk itu Dirinya menghimbau seluruh instansi pemerintah yang ada di jajaran Pemkab Blora agar melakukan efisiensi dan tidak boros dalam penggunaan anggaran APBD Blora 2008.
Disamping itu, semua kepala SKPD juga diingatkan agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang nantinya akan memunculkan masalah baik administrasi maupun hukum. Pasalnya, tanggung jawab penggunaan anggaran tersebut ada pada masing-masing SKPD, bukan kepala daerah yang bersangkutan.
”Perjalanan dinas maupun pekerjaan yang tidak produktif jangan sampai dilakukan.Nanti Bawasda dan KPK akan memeriksa penggunaan anggaran tersebut,”kata Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo.
Dia menerangkan, selain tertib administrasi, berbagai instansi tersebut juga harus transparan dalam penggunaan anggaran termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, harus ada koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai instansi.
Tujuan lainnya agar progam tidak tumpang tindih juga untuk meminimalkan terjadinya double proyek yang akan digarap oleh rekanan yang digandeng.
”Perlu perencanaan prioritas progam, dan anggaran tetap harus digunakan secara utuh. Ini dimaksud merupakan hal yang penting guna stimultan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bupati Blora ke 26 ini.
Yudhi juga menggarisbawahi, pihaknya sudah meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk membuat visualisasi hasil kerja masing-masing instansi tersebut secara berkala.
Langkah ini dilakukan agar pemkab dapat memantau kinerja serta perkembangan instansi terkait penggunaan anggaran dari APBD tersebut. ”Dengan begitu nanti akan terlihat prestasi masing-masing SKPD akan terlihat naik apa turun prestasi kerjanya, ”tandasnya.
Dikesempatan lainnya Sekda Blora Ir.H.Bambang Sulistya MM menekankan pentingnya pemberdayaan birokrasi di internal masing-masing instansi lewat berbagai koordinasi secara periodik. “Kita juga nantinya mengupayakan satu pintu untuk setiap pemecahan masalah atupun pelaksanaan pelaporan sistim kerja dilingkungan pemkab Blora”, tegasnya. (Roes)

Anggaran rutin jabatan struktural naik Rp 700 juta/tahun
SOTK Pemprov Jateng tak sesuai harapan
Semarang, Suara Rakyat.-
Anggota DPRD Jateng menyayangkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang saat ini masih dalam pembahasan, tidak sesuai harapan.
Khususnya struktur pemerintahan ramping dan efisien. Menurut anggota panitia khusus (Pansus) SOTK DPRD Jateng A Fikri Faqih, SOTK bukannya ramping, sebaliknya mengalami pembengkakan struktur pemerintahan. ”Meski seolah ramping di atas namun struktur level-level tingkat bawahnya terjadi pembengkakan yang cukup besar,” katanya di Semarang akhir pekan lalu.
Penyebab utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang terlalu longgar sehingga membuat peluang untuk ditafsirkan pada pelaksanaannya di lapangan untuk menggemukkan struktur.
Dengan kondisi ini, lanjut anggota Dewan dari FPKS ini upaya penggabungan beberapa dinas dalam tidak berdampak efisiensi pada anggaran rutin untuk jabatan struktural. ”Dapat dilihat dari anggaran rutin untuk jabatan struktural yang diperkirakan akan naik lebih dari Rp 700 juta per tahun,” ujarnya.
Padahal, sambung Fikri, dalam penjelasan PP No 41 Tahun 2007 struktur yang dibentuk seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib terlebih dahulu. Setelah ada kajian serius karena potensi unggulan sebuah daerah maka muncullah institusi untuk menangani urusan pilihan. ”Namun kesan yang tertangkap seolah yang penting struktur sekadar pantas saja,” tukasnya.
Dia menambahkan, seharusnya melalui SOTK Pemprov Jateng yang baru terjadi perampingan struktur di pemerintahan sehingga diharapkan kinerja aparat birokrasi bisa lebih berfungsi secara optimal.”Karena selama ini kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal,” katanya (Roes)

Semua Tim Sukses Setuju PILGUB Damai
Semarang, Suara Rakyat.-
Tim sukses lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur wilayah Kota Semarang berkomitmen membantu tugas Polri dan TNI untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Semarang dalam proses pemilihan gubernur (pilgub).
Komitmen tersebut mereka tuangkan di kesepakatan bersama dalam rangka mensukseskan pilgub damai Jateng 2008,kemarin. Acara kesepakatan diprakarsai Polwiltabes Semarang dan dilakukan di aula lantai III Mapolwiltabes Semarang, Jalan Dr Sutomo No 19.
Hadir menyaksikan penandatanganan komitmen tim sukses, Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Masjhudi,Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip beserta jajaran Muspida Kota Semarang, KPU dan Panwaslu Kota Semarang.
Ada tujuh poin penting yang disepakati di pertemuan tersebut. Selain, berpartisipasi aktif membantu tugas Polri dan TNI, masing-masing tim sukses juga berikrar menghormati hasil pilgub, mematuhi segala peraturan perundang- undangan, menghormati hak dan perbedaan politik. Disamping itu juga menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa menyelesaikan permasalah yang muncul sesuai peraturan, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum bebas dan rahasia,
Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Masjhudi menjelaskan kesepakatan bersama merupakan salah satu bentuk antisipasi Kepolisian dalam mengatasi kemungkinan gangguan kamtibmas di ajang pilgub.
”Jika terjadi pelanggaran, tentunya menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti. Kita juga telah menyiapkan penyidik kalau ada pelanggaran pidana pemilu,”jelas dia.
Wali Kota Semarang Sukawi Sutarif dalam sambutannya mengatakan perbedaan yang terjadi dalam penyampaian hak memilih tidak boleh menjadikan penyebab perpecahan masyarakat. Sebab, ajang pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan dalam tahapan pembangunan.
Sementara Ketua KPU Kota Semarang Hakim Junaedi dan Ketua Panwaslu Abdul Kholiq merespon positif acara yang digagas pihak kepolisian itu. Sebab,menurut keduanya, tanggungjawab kamtibmas tidak bisa hanya dibebankan di pundak polisi. ”Kami juga berharap sosialisasi tentang pilgub bisa dibantu. Karena harus kami akui,meski sudah ada tenaga hingga tingkat Kelurahan, tetap masih banyak keterbatasan. Dan target kami, di pilgub nanti tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen,”ujarnya. (Roes)

Mantan Bupati PATI calon Tersangka Kasus Korupsi APBD 2003
Semarang, Suara Rakyat.-
Penyidik Satuan Tindak Pidana Korup-si (Sat Tipikor) Polda Jateng, Kamis (15/5) memeriksa mantan Wakil Bupati (Wabup) Pati Kotot Kusmanto.
Pejabat Pati periode 1999-2004 tersebut dimintai keterangan sebagai saksi. ”Dia kita periksa sebagai saksi perkara dari Bupati Pati Tasiman.(Untuk) pemerik-saan Bupati Tasiman sebagai saksi perkara Kotot,masih menunggu surat izin presiden,” kata Kasat Tipikor Polda Jateng, AKBP M Yusuf.
Menurut Yusuf, kendati Kotot diperiksa sebagai saksi perkara Tasiman, namun tidak berarti status Tasiman sudah tersangka. Status Bupati Pati dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009,tersebut hingga sekarang masih calon tersangka.
Untuk tahap penetapan tersangka, pihaknya memerlukan kajian lebih dalam yang akan dilakukan di forum ekspos perkara internal. Dalam pemeriksaannya, Kotot datang tanpa didampingi pengacara mulai pukul 09.00 WIB.
Mengenakan baju putih bermotif garis yang dipadu celana warna gelap, Kotot dicecar pertanyaan oleh penyidik AKP Sutarta. Tak diketahui materi pemeriksaan yang bersangkutan. Sebab, selain dilakukan secara tertutup di ruang C104 Gedung Reskrim, Kasat Yusuf juga enggan membeberkan rencanapertanyaanyangakan diajukan penyidiknya. Kotot sendiri berusaha menghindari wartawan dengan berjalan menuju lantai dua.Padahal diketahui pemeriksaan akan dilakukan di lantai satu.”Saya hanya diperiksa sebagai saksi”, Jawabnya singkat ketika akan memasuki ruangan pemeriksaan.(Roes)

Padat Karya Solusi terbaik untuk Masyarakat Miskin
Blora, Suara Rakyat.-
Calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Golkar, H. Bambang Sadono SH MH. meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Namun jika langkah tersebut terpaksa tetap diambil, pemerintah diminta me-ngeluarkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, seperti program padat karya. ”Opsi menaikkan harga BBM seharusnya dijadikan alternatif terakhir.
Sebab kenaikan harga minyak dunia seharusnya sudah bisa diantisipasi jauh hari,” terangnya kepada SR Sabtu (10/5) lalu di Bale Asri Blora.
Menurutnya, program padat karya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan. Sebab, program dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat miskin tersebut, selain manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum,orang miskin juga bisa mendapatkan manfaat secara langsung, karena mendapatkan pekerjaan.
”Program pendampingan jangan hanya BLT saja sebab pengalaman dari dulu program ini sudah penuh dengan masalah. Dalam jangka pendek, program ini menimbulkan kekisruhan dimasyarakat, sementara untuk jangka panjang akan membuat masyarakat selalu berharap,” jelasnya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, Soejatno Pedro HD ketika dihubungi via HP-nya menilai, menyelamatkan rakyat jauh lebih penting daripada menyelamatkan APBN. Melonjaknya harga minyak dunia, menurutnya harus disikapi dengan hati-hati. Solusi yang diambil jangan justru menjadi bom atau boomerang bagi bagi SBY-JK. ”Kami minta batalkan rencana kenaikan BBM apapun alasannya,”tegasnya. (Roes)

Komentar Sitirejo Cup
H.Bambang Sadono
Blora, Suara Rakyat.-
Turnamen Bola Volly di Blora dan terpanjang penyelenggaraanya di Indonesia yakni Sitirejo Cup, yang diucapkan Bupati Blora Drs.RM Yudhi Sancoyo MM, sebentar lagi akan diimbangi juga dengan turnamen serupa di tingkat Jateng.
“Kami juga ingin menggelar turnamen serupa ditingkat Propinsi, agar prestasi olah raga di Jateng diperhitungan dan akan kami pusatkan di Blora”, kata H. Bambang Sadono SH.MH disambut aplus peserta yang hadir disitu.
Hal itu diungkapkan Bambang Sadono saat memberikan sambutan sebagai tokoh masyarakat yang peduli terhadap olah raga di jateng.
Disisi lain Bambang berharap agar turnamen yang bertema Pemuda bebas Miras, Judi dan Narkoba ini betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi di Blora.
“Selamat bertanding dan junjung sportifitas, jadikan Blora nomor 1 di Jawa Tengah”, tandas Bambang sadono yang juga calon gubenur jateng ini. (Roes)

Politik Hukum
SK CPNS Rawan Pemanfaatannya
Semarang, Suara Rakyat.-
“Kami harap para PNS yang baru terima SK untuk berhati-hati dalam pemanfaatnya”, kata Kapolres Semarang Barat AKBP Sugihardi didepan para wartawan Senin (12/5) lalu.
Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan bendahara Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Kota Semarang, Waginem, 54, mirip penipuan berkedok investasi, diantaranya dengan menjaminkan SK PNS.
Sebab, uang yang dipinjamnya dari sejumlah bank, selalu diputarnya untuk membayar tagihan para korban dan bank lainnya. Hasil kejahatan tersebut juga tak ada yang dibelikan aset berupa barang.
Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Semarang Barat. Menurut Kapolres Semarang Barat AKBP Sugihardi, Waginem melakukan cara gali lubang tutup lubang dalam aksi penipuannya.
"Uang pinjaman yang didapatnya, sebagian dipakai untuk dikembalikan kepada bank. Setelah itu, dia mengajukan kredit baru, begitu seterusnya," ungkapnya kemarin didampingi Kasatreskrim AKP Gandung Sardjito.
Menurut Kapolres, saat diperiksa, warga Jalan Mijen RT 1 RW 1 Kecamatan Mijen, Semarang, tersebut mengaku uang pinjaman bank sekitar Rp 1,7 miliar sudah habis.
Sugihardi menambahkan, nyaris tak ada aset milik tersangka yang dapat disita untuk kepentingan penyelidikan. "Sementara yang kita tangkap ya tersangka saja. Kita periksa rekeningnya juga kosong. Sedangkan rumahnya juga sederhana dan kita anggap bukan dibeli dari hasil kejahatan," ujarnya. Meski begitu, polisi terus menelusuri aset dan kekayaan milik tersangka.
Modus yang dilakukan tersangka dengan menawari para korban untuk meminjam uang di bank dengan jaminan SK PNS, surat tanah, dan dokumen berharga lainnya. Namun saat dana cair, sebagian besar uang dipakainya sendiri. Ada juga yang memakai sistem 50-50. "Korban juga sebagian mengangsur lewat dia, namun tidak dibayarkan ke bank," paparnya.
Setelah kasusnya mencuat, sekitar Oktober 2007, Waginem buron. Hingga akhirnya tersangka tertangkap di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Jumat (9/5) lalu.
Untuk menindaklanjuti penangkapan Waginem, polisi berencana memanggil para korban. Tujuannya untuk mengkroscek jumlah kerugian yang diderita. Sejauh ini, menurutnya, ada sekitar 39 korban yang dirugikan. Namun yang melapor secara resmi baru dua orang. Yaitu dua guru SD di Mijen, Siswanto dan Sudarwati.(Roes)

Khawatirkan Golput, masyarakat diminta tak apatis
Semarang, Suara Rakyat.-
Gubernur Jateng Ali Mufiz mengimbau masyarakat tidak apatis dan hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H coblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 22 Juni mendatang.
”Saya bahkan mendengar langsung saat mendampingi kunjungan Presiden di Magelang beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat menyatakan tak akan hadir di TPS pada hari coblosan,” kata Gubernur kepada wartawan di Semarang, Senin (12/5).
Sikap apatis itu, lanjut Gubernur bisa jadi karena mereka melihat prospek masa depan tak akan berubah, karena tak percaya dengan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang ada. Padahal kehadiran masyarakat di TPS untuk memberikan hak suaranya sangat penting, sebagai bentuk kepercayaan sosial terhadap para calon.
Gubernur menambahkan kalau sampai masyarakat yang tak hadir di TPS jumlahnya cukup besar, sangat disayangkan mengingat biaya penyelenggaraan Pilgub cukup besar. Seperti diketahui biaya penyelenggaraan Pilgub Jateng 2008 mencapai Rp 498 miliar.
Sementara untuk membantu sosialisasi Pilgub, Pendopo Sumaryoto melalui organisasi Taruna Merah Putih mulai Senin (12/5) berkeliling di 35 kabupaten/kota se-Jateng dengan mengunakan dua mobil minibus melakukan sosialisi kepada masyarakat.
Pelepasan mobil sosialisi bergambar lima pasangan Cagub-Cawagub peserta Pilgub Jateng 2008 dilakukan di kantor KPU Jateng Jl Veteran No 1A, Kota Semarang, Senin (12/5).
Dihadiri Ketua KPU Jateng Fitriyah, anggota KPU Ida Budhiarti, Hasyim Asy’ari, anggota DPR asal Jateng Sumaryoto, Ketua DPP Taruna Mera Putih, Wisnu Sakti Dewantoro. ”Kami tak ingin pengalaman Pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang angka golongan putih (Golput) cukup tinggi, terjadi di Pilgub Jateng,” kata Sumaryoto.(Roes)