Yang Tersisa dari Pelantikan Bupati dan Wabup Blora
Gubenur BIBIT WALUYO Menilai Blora Tertinggal
BLORA, SR- Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo mengaku prihatin dengan kondisi Kabupaten Blora yang masih tertinggal dengan daerah lain. Lebih prihatin lagi, nilai APBD hampir Rp 1 triliun itu, hanya Rp 56,4 miliar yang berasal dari hasil pendapatan daerah sendiri.
Menilik pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 56,4 miliar itu, menurut Gubernur Jateng, dapat ditarik kesimpulan kalau Blora sampai saat ini sangat bergantung dari gelontoron dana pusat.
”Otonomi daerah itu bukan tujuan, tapi sebagai sarana saja. Maka jangan salah kaprah mengartikan otonomisasi,” tandasnya.
Jadi tambahnya, kalau bergantung pada anggaran pusat, kalau bupati diundang rapat gubernur jangan sampai tidak hadir, jangan mewakilkan karena hukumnya wajib.
Demikian juga kalau ada masalah di daerah, karena gubernur itu kepanjangan tangan presiden. Gubernur Bibit Waluyo menyapaikan hal itu ketika melantik Bupati Blora 2010- 2015, Djoko Nugroho-H Abu Nafi di Aula gedung DPRD setempat, Rabu (11/8) sore.
Hadir, sejumlah anggota DPRDPD RI, anggota DPRD Jateng, bupati/dandim tetangga, para mantan Bupati Blora dan sekitar 1.000 undangan lainnya. Gubernur mengatakan, Blora dan sekitarnya kondisi cuacanya berbeda dengan daerah lain. Musim hujan selalu datang paling akhir, namun kemarau justru datang paling cepat.
Perhatian khusus
Soal keprihatinan pada Blora, membuat orang nomor satu di Jateng ini memberikan perhatian khusus pada kabupaten ini, setidaknya sudah 10 kali gubernur datang ke Blora, memberi motivasi warga masyarakat agar semangat tinggi dalam menjalani pekerjaannya.
Diakuinya, warga Blora terkenal sangat ulet, rajin dan temen. Sebab meski kritis air di saat musim kering, petaninya tetap bersemangat, kreatif dan kerja keras untuk meningkatkan hasil pertanian. Melihat petani yang rajin, gubernur langsung bersimpati dan membantu sumur lapang 1.500 titik.
Terhadap bupati dan wakil bupati baru, dia berpesan agar seorang pimpinan banyak turun lapangan, bisa ngemong, bersahabat dan membibing warga masyarakatnya secara baik. Demi Blora lebih baik lagi, Gubernur minta agar legislatif, yudikatif, stakeholder, pengusaha dan elemen masyarakat bersatu padu membangun Blora.(TIM)
Kulanuwun
Modal Sosial Rumah Sakit Segera Wujudkan Kesehatan Gratis
Sesuai salah satu misi pasangan Bupati Djoko Nugroho dan Wabup H Abu Nafi SH adalah Rumah Sakit Umum (BRSD) baik di Blora maupun di Cepu akan dibuka secara resmi untuk memberikan layanan kepada masyarakat kabupaten Blora secara gratis.
Sebagian masyarakat Blora memandang dua rumah sakit milik Pemkab Blora ini telah mempunyai kesiapan yang memadai dalam aspek manajerial, fisik sarana prasarana, maupun ketenagaannya.
Sehingga apa yang menjadi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2010-2015 akan menjadi mudah terwujudnya.
Lebih dari itu, sejatinya urgensi dari pendirian setiap RS adalah untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Terjangkau dalam tataran geografi maupun ekonomi. Dalam aspek rujukan apalagi kegawatdaruratan, ketiadaan RS yang representatif di suatu kawasan jelas akan meningkatkan risiko medis.
Di sisi lain, pemberian layanan tidak boleh bersifat diskriminatif secara ekonomi. RS didirikan bukan hanya untuk warga yang berkemampuan, tetapi juga bagi warga tak berpunya. Yang memegang kartu jamkesmas, kartu jamkesda, maupun hanya bermodal surat keterangan miskin belaka.
Bagaimanapun, RS adalah bentuk organisasi jasa yang mempunyai keunikan karakteristik dibandingkan dengan industri jasa lainnya. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, petugas RS lebih dipandang sebagai sebuah tim dan keluarannya bukan merupakan hasil kerja individual.
Dengan demikian diperlukan suatu social capital pada proses penyediaan layanan di RS karena layanan organisasi ini sangat bertumpu pada sumber daya manusianya. RS merupakan organisasi yang padat kompetensi serta terikat dalam sebentuk ketergantungan antara individu dan unit kerjanya.
Secara harafiah, social capital (modal sosial) dapat diartikan sebagai sekumpulan norma dan jejaring kerja pada suatu organisasi yang di dalamnya para pemangku kepentingan dapat mengakses tata nilai untuk memperoleh kekuatan dan sumber daya.
Modal sosial merupakan kemampuan untuk merajut institusi, mendorong partisipasi yang setara dan berkeadilan, serta diwarnai sikap saling percaya.
Oleh sebab aspek kerja sama menjadi unsur penting, maka hanya organisasi yang mempunyai tingkat kepercayaan sosial tinggi yang akan berhasil mewujudkan organisasi yang fleksibel, berskala besar dan mampu bersaing pada perekonomian global.
Saat ini ditengara adanya kecenderungan yang menunjukkan penurunan nilai modal sosial di kalangan masyarakat. Semangat kemanusiaan cenderung menipis.
Dalam organisasi RS, kepercayaan, jejaring, dan komitmen harus dibangun pada semua lapisan sumber daya manusia yang menyanggahnya. Satu saja pilar modal sosial ini rapuh, maka RS akan menjadi institusi yang “tidak sehat”.
Tingkat kepercayaan yang sehat di suatu RS adalah ketika seluruh komponen yang ada mempunyai rasa saling percaya diri untuk menjalankan tugas. Kepercayaan juga mesti dikembangkan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki kekuatan moral yang tinggi dalam menegakkan eksistensi organisasi RS.
Mengembangkan jejaring yang sehat adalah bila semua sumber daya manusia di RS mampu berbagi informasi, belajar memercayai dan bekerja sama dalam hubungan timbal balik yang setara. Setidaknya ada enam bidang yang secara mendasar dibutuhkan oleh anggota dari organisasinya, yaitu target, sumber daya, informasi, edukasi, umpan balik, dan bimbingan teknis dalam melaksanakan fungsinya.
Komitmen yang sehat dapat ditemukan pada saat sense of belonging terhadap organisasi RS menjadi visi bersama bagi semua pemangku kepentingan. Komitmen untuk kesempurnaan dicirikan oleh kepedulian bersama terhadap kualitas kinerja dan adanya sistem untuk evaluasi, modifikasi, kontrol, serta penghargaan kritis.
Menurut Szreter dan Woolcock (2004) modal sosial dibedakan menjadi tiga yaitu bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding lebih ditekankan pada hubungan kerja sama dan saling percaya di antara anggota jejaring yang memiliki kesamaan sosio-demografis. Pada RS dapat digambarkan pada kuatnya hubungan kesejawatan masing-masing profesi tenaga kesehatan.
Sebaliknya, bridging dapat dicermati pada hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan di antara anggota dengan latar belakang sosio-demografis yang berbeda, misalnya umur, kelompok etnis, komunitas sosial, dan sejenisnya. Gambaran untuk organisasi RS adalah adanya komunikasi terbuka dan egaliter.
Sementara linking merujuk kepada norma-norma saling menghormati serta jejaring hubungan yang saling percaya di antara anggota yang berinteraksi lintas kekuasaan formal dan terlembaga atau lintas otoritas dalam masyarakat. Kultur birokrasi di negeri ini sering kali terasa kaku. Perbedaan eselonisasi tidak jarang menghambat kelancaran proses komunikasi dan kerja sama.
Pada organisasi RS kesan seperti ini semestinya dapat diabaikan. Sebagai institusi yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah menjadi keharusan untuk melihat jenjang jabatan baik struktural/manajerial maupun fungsional/teknis medis sebagai sebuah tatanan fungsi koordinasi yang saling mendukung dan melengkapi.
Suasana demikian juga perlu diciptakan dengan para pemangku kepentingan eksternal, seperti dengan otoritas regulator kesehatan wilayah, unit-unit pelayanan fungsional lainnya maupun segenap lembaga yang bergerak dan terkait dengan pelayanan perumahsakitan.
Terlebih, pada masyarakat sebagai pelanggan yang mutlak harus dilayani dengan semestinya tanpa memandang status sosial. Membayar tunai ataupun memanfaatkan kartu jamkesmas/jamkesda bahkan hanya menggunakan secarik kertas pernyataan miskin akan memperoleh pelayanan dengan standar yang sama.
Bila diibaratkan sekeping mata uang, maka modal sosial merupakan satu sisi, sedangkan sisi yang lain adalah modal fisik. Logis bila memberikan penguatan pada modal fisik seperti mempermegah bangunan gedung, melengkapi dan mempercanggih sarana prasarana medis maupun penunjang.
Akan tetapi, semuanya akan menjadi kurang bermakna bagaikan “sekeping mata uang tanpa sisi nilai nominal” jika tidak disertai dengan penguatan pada modal sosialnya. (Penulis Drs.Ec.Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar