Klik KIRI pada gambar yang ingin ANDA BACA
Fokus
Formasi Camat Diprediksi 50 persen Wajah Baru
Blora, Suara Rakyat.-
Camat selaku pimpinan suatu wilayah nantinya sesuai SOTK baru akan menjadi pejabat eselon III A yang tentunya merupakan kenaikan dari eselon sebelumnya yakni III B.
Inilah dampak nyata yang akan terjadi pada pemerintahan kabupaten Blora pada tahun mendatang atau bahkan Desembar tahun ini setelah SOTK baru ditetapkan.
Padahal secara tehnis banyaknya SKPD baru yang akan terbentuk, maka akan banyak pula kebutuhan pejabat di eselon II B yang kemungkinan besar dapat dipenuhi dari para pejabat eselon III.
Alasan lain stok pejabat eselon II B di Pemkab Blora untuk memenuhi pengisian SOTK baru belum mencukupi.
“Mau nggak mau bupati harus mengangkat dan mempromosikan mereka para Camat, Kasubdin, Kabid atau Kabag untuk menduduki kepala SKPD sesuai SOTK baru,” kata Amin Farid ST Selasa (4/11) disekretariatnya.
Lanjut Amin, atas kekosongan posisi camat ini yang akan menempati beberapa kepala SKPD maka harus digantikannya.
Bila ditarik dari segi politis jabatan camat merupakan jabatan yang sangat strategis, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Untuk itulah pengisian camat yang harus meninggalkan jabatanya, dipilih orang-orang yang tepat, bila kepala daerah ingin maju lagi dalam pilbup mendatang.
“Saya taruh hormat pada almarhum H.Basuki Widodo bisa menempatkan orang-orangnya. Sehingga pada waktu beliau maju lagi pada Pilbup, mereka (para camat-red) pasti berusaha mengarahkan dukungan masyarakat wilayahnya pada beliau,”jelas Amin.
Dia mengambil contoh salah satunya di kecamatan Tunjungan pada pilbup 2005 lalu, yang pada saat itu secara teoritis basis pendukung cabup lainnya. Ternyata alm Basuki Widodo tetap mempercayakan Camat lama, karena tahu kerja dan loyalitas padanya.
“Juga di desa Sukorejo kecamatan Tunjungan waktu pilkades lalu, peran Camatpun walau sedikit, bisa memenangkan calon yang notaben-nya masih saudara salah satu ketua partai di Jateng. Kenyataan itu sudah bukan rahasia lagi dan itulah konsekwensi logis dari para camat baru nantinya,” tandas Amin.
Ketika ditanya berapa persen camat baru mendatang, direktur BCC ini mengatakan tak lebih dari 50 persen. “Paling tinggi 50 persen, Bupati akan menempatkan camat baru. Karena kalau lebih dari itu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan diwilayahnya,” tambah Amin. (Roes)
Formasi Camat Diprediksi 50 persen Wajah Baru
Blora, Suara Rakyat.-
Camat selaku pimpinan suatu wilayah nantinya sesuai SOTK baru akan menjadi pejabat eselon III A yang tentunya merupakan kenaikan dari eselon sebelumnya yakni III B.
Inilah dampak nyata yang akan terjadi pada pemerintahan kabupaten Blora pada tahun mendatang atau bahkan Desembar tahun ini setelah SOTK baru ditetapkan.
Padahal secara tehnis banyaknya SKPD baru yang akan terbentuk, maka akan banyak pula kebutuhan pejabat di eselon II B yang kemungkinan besar dapat dipenuhi dari para pejabat eselon III.
Alasan lain stok pejabat eselon II B di Pemkab Blora untuk memenuhi pengisian SOTK baru belum mencukupi.
“Mau nggak mau bupati harus mengangkat dan mempromosikan mereka para Camat, Kasubdin, Kabid atau Kabag untuk menduduki kepala SKPD sesuai SOTK baru,” kata Amin Farid ST Selasa (4/11) disekretariatnya.
Lanjut Amin, atas kekosongan posisi camat ini yang akan menempati beberapa kepala SKPD maka harus digantikannya.
Bila ditarik dari segi politis jabatan camat merupakan jabatan yang sangat strategis, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Untuk itulah pengisian camat yang harus meninggalkan jabatanya, dipilih orang-orang yang tepat, bila kepala daerah ingin maju lagi dalam pilbup mendatang.
“Saya taruh hormat pada almarhum H.Basuki Widodo bisa menempatkan orang-orangnya. Sehingga pada waktu beliau maju lagi pada Pilbup, mereka (para camat-red) pasti berusaha mengarahkan dukungan masyarakat wilayahnya pada beliau,”jelas Amin.
Dia mengambil contoh salah satunya di kecamatan Tunjungan pada pilbup 2005 lalu, yang pada saat itu secara teoritis basis pendukung cabup lainnya. Ternyata alm Basuki Widodo tetap mempercayakan Camat lama, karena tahu kerja dan loyalitas padanya.
“Juga di desa Sukorejo kecamatan Tunjungan waktu pilkades lalu, peran Camatpun walau sedikit, bisa memenangkan calon yang notaben-nya masih saudara salah satu ketua partai di Jateng. Kenyataan itu sudah bukan rahasia lagi dan itulah konsekwensi logis dari para camat baru nantinya,” tandas Amin.
Ketika ditanya berapa persen camat baru mendatang, direktur BCC ini mengatakan tak lebih dari 50 persen. “Paling tinggi 50 persen, Bupati akan menempatkan camat baru. Karena kalau lebih dari itu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan diwilayahnya,” tambah Amin. (Roes)
Fokus Samping
A. DJouhari Ssos.SH (tokoh masyarakat)
The right man the right place
Blora, Suara Rakyat.-
Terkait pengisian SOTK yang tidak akan lama lagi dilakukan Bupati, banyak juga harapan masyarakat yang ingin memberi masukan.
Diantaranya tokoh masyarakat A. Djouhari SSos.SH, juga ingin memberikan komentarnya terkait jabatan Camat mendatang.
Menurutnya jabatan camat adalah jabatan karir yang tentunya harus mempunyai dasar-dasar ilmu pemerintahan.
“Harusnya jabatan Camat adalah dijabat mereka berasal dari disiplin ilmu pemerintahan, biasanya dari APDN, STPDN ataupun IIP (Institut Ilmu Pemerintahan),” kata Djouhari.
Alasannya menurut mantan kabag Tapem Setda Blora ini cukup simple, Mereka yang dari lulusan sekolah tinggi pemerintahan, secara otomatis dididik khusus dibidang pemerintahan.
“Camat merupakan salah satu produk yang dicetak sekolah pemerintahan itu, sehingga kredibilitas, loyalitas, pengabdian dan dedikasinya jelas. Memang aturan yang mengharuskan camat dijabat mereka tidak ada, hanya itulah yang terbaik dari pandangan saya,” ungkap Djouhari dikediamanya Selasa (4/11).
Disamping itu, seorang yang telah mengenyam pendidikan ilmu pemerintahan, dapat mengaplikasikan ilmunya pada masyarakat yang dipimpinnya.
“Kalaupun dari lulusan Universitas umum yang cocok menurut penilaian saya adalah mereka dari Fisipol. Sehingga mereka dapat bekerja secara baik dengan memperhatikan kepentingan umum,” jelasnya.
Ketika ditanya tentang prosentase tugas seorang camat antara administrasi dan lapangan, Djouhari mengatakan lebih banyak dilapangannya.
“Tujuh puluh persen dilapangan, tigapuluh persen administrasi, itu yang menurut saya optimalnya tugas seorang camat,” ungkap Djouhari.
Djouhari menambahkan, bila nantinya pengambil keputusan (dalam hal ini bupati-red) dapat memilih orang yang tepat, pemerintahannya akan kondusif.
“Saya yakin bila prinsip the right man the right place dalam menempatkan seseorang, pemerintahanya akan lebih kondusif dan dapat bekerja seifisien dan seoptimal mungkin,” tambahnya. (Roes)
Wahono Ssos
Ketua PWI Jateng II
Tidak Ngathok
Blora, Suara Rakyat.-
Lain lagi apa yang dikomentarkan Ketua PWI Jateng II, Wahono Ssos ketika dimintai komentarnya terkait pengisian personil Camat pada SOTK mendatang.
Menurutnya disamping the right man the right place ada juga yang harus dipenuhi seseorang yang menduduki jabatan camat.
Diantaranya orang tersebut haruslah rajin, punya tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta loyal pada pimpinan.
“Dan satu lagi yang saya tekankan, ora miyayeni serta bukan loyal karena ngathok jabatan,“ tegasnya Selasa (4/11) lalu.
Lanjut Wahono, hal ini diharapkan agar Blora ke depan lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, menempatkan orang yang tepat untuk jabatan Camat secara tidak langsung akan mempermudah tugas Pemkab, dalam hal ini bupati.
“Bila nantinya camat sesuai kreteria saya itu, maka dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan akan berjalan secara profesional, prosedural dan dapat diterima oleh masyarakat,” jelasnya. (Roes)
A. DJouhari Ssos.SH (tokoh masyarakat)
The right man the right place
Blora, Suara Rakyat.-
Terkait pengisian SOTK yang tidak akan lama lagi dilakukan Bupati, banyak juga harapan masyarakat yang ingin memberi masukan.
Diantaranya tokoh masyarakat A. Djouhari SSos.SH, juga ingin memberikan komentarnya terkait jabatan Camat mendatang.
Menurutnya jabatan camat adalah jabatan karir yang tentunya harus mempunyai dasar-dasar ilmu pemerintahan.
“Harusnya jabatan Camat adalah dijabat mereka berasal dari disiplin ilmu pemerintahan, biasanya dari APDN, STPDN ataupun IIP (Institut Ilmu Pemerintahan),” kata Djouhari.
Alasannya menurut mantan kabag Tapem Setda Blora ini cukup simple, Mereka yang dari lulusan sekolah tinggi pemerintahan, secara otomatis dididik khusus dibidang pemerintahan.
“Camat merupakan salah satu produk yang dicetak sekolah pemerintahan itu, sehingga kredibilitas, loyalitas, pengabdian dan dedikasinya jelas. Memang aturan yang mengharuskan camat dijabat mereka tidak ada, hanya itulah yang terbaik dari pandangan saya,” ungkap Djouhari dikediamanya Selasa (4/11).
Disamping itu, seorang yang telah mengenyam pendidikan ilmu pemerintahan, dapat mengaplikasikan ilmunya pada masyarakat yang dipimpinnya.
“Kalaupun dari lulusan Universitas umum yang cocok menurut penilaian saya adalah mereka dari Fisipol. Sehingga mereka dapat bekerja secara baik dengan memperhatikan kepentingan umum,” jelasnya.
Ketika ditanya tentang prosentase tugas seorang camat antara administrasi dan lapangan, Djouhari mengatakan lebih banyak dilapangannya.
“Tujuh puluh persen dilapangan, tigapuluh persen administrasi, itu yang menurut saya optimalnya tugas seorang camat,” ungkap Djouhari.
Djouhari menambahkan, bila nantinya pengambil keputusan (dalam hal ini bupati-red) dapat memilih orang yang tepat, pemerintahannya akan kondusif.
“Saya yakin bila prinsip the right man the right place dalam menempatkan seseorang, pemerintahanya akan lebih kondusif dan dapat bekerja seifisien dan seoptimal mungkin,” tambahnya. (Roes)
Wahono Ssos
Ketua PWI Jateng II
Tidak Ngathok
Blora, Suara Rakyat.-
Lain lagi apa yang dikomentarkan Ketua PWI Jateng II, Wahono Ssos ketika dimintai komentarnya terkait pengisian personil Camat pada SOTK mendatang.
Menurutnya disamping the right man the right place ada juga yang harus dipenuhi seseorang yang menduduki jabatan camat.
Diantaranya orang tersebut haruslah rajin, punya tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta loyal pada pimpinan.
“Dan satu lagi yang saya tekankan, ora miyayeni serta bukan loyal karena ngathok jabatan,“ tegasnya Selasa (4/11) lalu.
Lanjut Wahono, hal ini diharapkan agar Blora ke depan lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, menempatkan orang yang tepat untuk jabatan Camat secara tidak langsung akan mempermudah tugas Pemkab, dalam hal ini bupati.
“Bila nantinya camat sesuai kreteria saya itu, maka dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan akan berjalan secara profesional, prosedural dan dapat diterima oleh masyarakat,” jelasnya. (Roes)
Gunadi kandidat Sekwan
Mumuk dan Sugiyono terganjal SE
Blora, Suara Rakyat.-
Pada tulisan SR edisi lalu tentang nominasi calon Sekwan yakni Slamet Pamudji SE.MHum (Mumuk-red) dan Drs.Sugiyono sepertinya akan terganjal. Penyebabnya adalah muncul Surat Edaran (SE) dari pusat yang intinya kedua orang tersebut tetap pada posisinya (kacapil & sekretaris KPU-red) sampai Pilpres.
Hal itu diungkapkan mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2004 H.Haryono SD.SE.MM ketika ditemui di kediamannya Senin (3/11).
“Memang SE sifatnya tidak mengikat hanya berupa himbauan, sebab jabatan meraka saat sangat penting dan berkaitan terkait Pileg maupun Pilpres,” kata Haryono.
Menurut caleg no 4 DPRD Provinsi Jateng dari partai Golkar ini, tugas seorang Sekwan adalah berat. Sekwan secara structural adalah orangnya bu
pati, sedang disisi lain dia harus bisa mengakomodasi kepentingan para anggota dewan.
Untuk itulah dirinya menyadari bahwa Bupati kemungkinan akan ada sedikit kesulitan dalam mengajukan kandidat sekwan ke DPRD.
“Untuk jabatan Sekwan memang sesuai UU harus dengan persetujuan DPRD. Bupati mengajukan beberapa nama dan dewanlah yang menentukan pilihanya,” ungkap Haryono.
Ketika ditanya bila ketiga nama yang diajukan Bupati ke DPRD dan ternyata Dewan menolak semua, Haryono mengatakan harus memilih salah satunya.
“Bupati memilih beberapa nama sudah melalui pertimbangan yang matang, jadi secara administrasi mereka sudah memenuhi persyaratan. Jadi mau nggak mau dewan harus memilih salah satunya,” jelasnya.
Saat diminta menjawab terkait ketiga nama calon Sekda yang dimunculkan SR, yakni Slamet Pamudji, Sugiyono dan Gunadi, dia lebih condong ke Gunadi.
Adapun alasannya sebab H.Gunadi SSos (mantan Camat Ngawen dan sekarang Kasubid di Bappeda-red) sudah memenuhi persyaratan dan tidak terganjal SE, seperti yang saya katakan tadi. Itu bila memang pengajuan Bupati ketiga nama itu, tapi saya yakin Bupati sudah punya kandidat lain,” tandas Haryono. Sementara kandidat lain Slamet Pamudji maupun Sugiyono membenarkan adanya SE yang telah diterimanya beberapa waktu lalu.(Roes)
Mumuk dan Sugiyono terganjal SE
Blora, Suara Rakyat.-
Pada tulisan SR edisi lalu tentang nominasi calon Sekwan yakni Slamet Pamudji SE.MHum (Mumuk-red) dan Drs.Sugiyono sepertinya akan terganjal. Penyebabnya adalah muncul Surat Edaran (SE) dari pusat yang intinya kedua orang tersebut tetap pada posisinya (kacapil & sekretaris KPU-red) sampai Pilpres.
Hal itu diungkapkan mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2004 H.Haryono SD.SE.MM ketika ditemui di kediamannya Senin (3/11).
“Memang SE sifatnya tidak mengikat hanya berupa himbauan, sebab jabatan meraka saat sangat penting dan berkaitan terkait Pileg maupun Pilpres,” kata Haryono.
Menurut caleg no 4 DPRD Provinsi Jateng dari partai Golkar ini, tugas seorang Sekwan adalah berat. Sekwan secara structural adalah orangnya bu
pati, sedang disisi lain dia harus bisa mengakomodasi kepentingan para anggota dewan.Untuk itulah dirinya menyadari bahwa Bupati kemungkinan akan ada sedikit kesulitan dalam mengajukan kandidat sekwan ke DPRD.
“Untuk jabatan Sekwan memang sesuai UU harus dengan persetujuan DPRD. Bupati mengajukan beberapa nama dan dewanlah yang menentukan pilihanya,” ungkap Haryono.
Ketika ditanya bila ketiga nama yang diajukan Bupati ke DPRD dan ternyata Dewan menolak semua, Haryono mengatakan harus memilih salah satunya.
“Bupati memilih beberapa nama sudah melalui pertimbangan yang matang, jadi secara administrasi mereka sudah memenuhi persyaratan. Jadi mau nggak mau dewan harus memilih salah satunya,” jelasnya.
Saat diminta menjawab terkait ketiga nama calon Sekda yang dimunculkan SR, yakni Slamet Pamudji, Sugiyono dan Gunadi, dia lebih condong ke Gunadi.
Adapun alasannya sebab H.Gunadi SSos (mantan Camat Ngawen dan sekarang Kasubid di Bappeda-red) sudah memenuhi persyaratan dan tidak terganjal SE, seperti yang saya katakan tadi. Itu bila memang pengajuan Bupati ketiga nama itu, tapi saya yakin Bupati sudah punya kandidat lain,” tandas Haryono. Sementara kandidat lain Slamet Pamudji maupun Sugiyono membenarkan adanya SE yang telah diterimanya beberapa waktu lalu.(Roes)
BCC Laporkan Salah satu SKPD ke KPK
Blora, Suara Rakyat.-
Amin Faried ST direktur Blora Crisis Center (BCC) melayangkan surat ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.
Surat yang dikirim via pos oleh Amin merupakan pelaporan adanya dugaan korupsi di salah satu SKPD lingkungan Permkab Blora.
“Kami hanya minta kepada KPK afar segera ke
Blora untuk menindak lanjuti suarat yang akan kami kirim,” katanya.
Ketika ditanya SR tentang SKPD mana yang dilaporkan ke KPK, amin enggan menyebitkan.
“Biar KPK sendira yang tahu, sehingga SKPD yang kami laporkan tidak berjaga-jada dan menghilangkan buktinya,” ungkap Amin Jum’at (31/10).
Lanjut Amin, dirinya sebenarnya sudah mengingatkan ke kepala SKPD yang akan dilaporkanya, namun tidak mendapat respon.
Untuk itulah dirinya menempuh jalur resmi melaporkannya ke KPK melaui surat terlebih dulu.
“Saya dan temen-teman akan datang ke Jakarta, andai nanti tidak segera mendapat tanggapan KPK,” tegas Amin Faried. (Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Amin Faried ST direktur Blora Crisis Center (BCC) melayangkan surat ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.
Surat yang dikirim via pos oleh Amin merupakan pelaporan adanya dugaan korupsi di salah satu SKPD lingkungan Permkab Blora.
“Kami hanya minta kepada KPK afar segera ke
Blora untuk menindak lanjuti suarat yang akan kami kirim,” katanya.Ketika ditanya SR tentang SKPD mana yang dilaporkan ke KPK, amin enggan menyebitkan.
“Biar KPK sendira yang tahu, sehingga SKPD yang kami laporkan tidak berjaga-jada dan menghilangkan buktinya,” ungkap Amin Jum’at (31/10).
Lanjut Amin, dirinya sebenarnya sudah mengingatkan ke kepala SKPD yang akan dilaporkanya, namun tidak mendapat respon.
Untuk itulah dirinya menempuh jalur resmi melaporkannya ke KPK melaui surat terlebih dulu.
“Saya dan temen-teman akan datang ke Jakarta, andai nanti tidak segera mendapat tanggapan KPK,” tegas Amin Faried. (Roes)
Buldozer wadah para penggila Persikaba
Blora, Suara Rakyat.-
Setelah sekian lama tidak ada yang mefasilitasi para pecinta bola, khususnya pecinta persikaba akhirnya Minggu (2/11) salah satu pilar pendukung Persikaba terbentuk.
Buldozer (Blora United Suporter) nama yang mereka berika untuk para penggila Persikaba ini.
Menurut ketua yang terpilih, Triyono Agung P misi utama adalah mengorganisasi para pendukung Persikaba untuk menyatukan visi, membawa Persikaba agar bisa masuk divisi utama pada kompetisi mendatang.
“Tujuan utama kami adalah memberi dukungan mutlak Persikaba, karena tanpa adanya kami para pecinta bola (penonton-red) saya yakin semangat para pemain berkurang,” kata Triyono yang sering dipanggil Ndok ini.
Disamping itu lanjut Tri Ndok, dengan adanya Buldozer ini akan menambah gairah para penontong bola yang akan datang ke stadion.
Adapun alasan lain atas didirikannya Buldozer ini karena dirinya melihat selama persikaba be.JPG)
rtanda ke luar kandang selalu minim dukungan, bahkan tidak ada sedikitpun para suporter yang mengikutinya.
“Saya melihat beberapa klub sepak bola didaerah lain misal Persebaya Surabaya, setiap mereka tandang keluar kandang para suporter fanatiknya dikutsertakan. Lha inilah yang akan kami galang,” ungkap Tri yang mengaku sudah memiliki anggota ratusan orang ini.
Disisi lain Program kerja Buldozer ini tambahnya, mendesak Pemkab Blora agar membangun Stadion Kridosono agar diperbaiki sesuai yang disyaratkan PSSI.
“Kami tidak ingin Persikaba main kandang ditempat lain diluar kabupaten Blora, karena masalah stadion yang kurang layak menurut penilaian PSSI,” tambah Triyono Yang juga pemilik toko Bombtrex ini.(Roes)
Blora, Suara Rakyat.-
Setelah sekian lama tidak ada yang mefasilitasi para pecinta bola, khususnya pecinta persikaba akhirnya Minggu (2/11) salah satu pilar pendukung Persikaba terbentuk.
Buldozer (Blora United Suporter) nama yang mereka berika untuk para penggila Persikaba ini.
Menurut ketua yang terpilih, Triyono Agung P misi utama adalah mengorganisasi para pendukung Persikaba untuk menyatukan visi, membawa Persikaba agar bisa masuk divisi utama pada kompetisi mendatang.
“Tujuan utama kami adalah memberi dukungan mutlak Persikaba, karena tanpa adanya kami para pecinta bola (penonton-red) saya yakin semangat para pemain berkurang,” kata Triyono yang sering dipanggil Ndok ini.
Disamping itu lanjut Tri Ndok, dengan adanya Buldozer ini akan menambah gairah para penontong bola yang akan datang ke stadion.
Adapun alasan lain atas didirikannya Buldozer ini karena dirinya melihat selama persikaba be
.JPG)
rtanda ke luar kandang selalu minim dukungan, bahkan tidak ada sedikitpun para suporter yang mengikutinya.“Saya melihat beberapa klub sepak bola didaerah lain misal Persebaya Surabaya, setiap mereka tandang keluar kandang para suporter fanatiknya dikutsertakan. Lha inilah yang akan kami galang,” ungkap Tri yang mengaku sudah memiliki anggota ratusan orang ini.
Disisi lain Program kerja Buldozer ini tambahnya, mendesak Pemkab Blora agar membangun Stadion Kridosono agar diperbaiki sesuai yang disyaratkan PSSI.
“Kami tidak ingin Persikaba main kandang ditempat lain diluar kabupaten Blora, karena masalah stadion yang kurang layak menurut penilaian PSSI,” tambah Triyono Yang juga pemilik toko Bombtrex ini.(Roes)
Kondisi yang terjadi di lapangan adalah masyarakat harus berjuang melawan para calo. Tak hanya satu atau dua calo, tetapi ratusan calo yang semuanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka bahkan sudah memiliki sistem dalam operasinya, dengan tingkatan calo mulai dari yang gurem hingga kakap.
Demikian juga dalam dalam lingkup pemerintahan, bisnis percaloan jabatan mungkin saja bisa merambah sektor ini. 
Apalagi bahwa dalam era otonomi daerah yang ditikberatkan pada daerah daerah atau kabupaten merupakan pola pembangunan yang berujung tombak pada pembangunan nasional.
Berbagai sisi positif dan negatif inilah yang merupakan konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah yang nantinya akan banyak dirasakan masyarakat.
Berbagai sisi positif dan negatif inilah yang merupakan konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah yang nantinya akan banyak dirasakan masyarakat.
Sisi lain penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong daerah untuk mendesain kebijaksanaan yang lebih baik, karena alas an daerah tersebut lebih mengetahui potensi, sosbud dan karektristik masyarakat diwilayahnya.
Memang otonomi daerah dapat diartikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
Dari arti otonomi daerah itulah seakan-akan sebagai jimat yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
Apalagi tak lama lagi pemeraintah kabupaten Blora akan melakukan pengisian formasi STOK yang nantinya akan memunculkan isu-isu yang tak sedap dimasyarakat.
Untuk itulah Bupati Blora dalam pidatonya, saat pelantikan kades beberapa waktu lalu, sudah mengantisipasinya.
Untuk itulah Bupati Blora dalam pidatonya, saat pelantikan kades beberapa waktu lalu, sudah mengantisipasinya.
Bahwa keputusan tentang pengangkatan dan penunjukan dalam jabatan struktural seluruh eselon dilingkup pemerintah kabupaten Blora adalah merupakan kewenangannya.
Sehingga apapun yang nantinya keputusan tentang pengisian jabatan struktural adalah keputusan bupati pribadi, atau dengan kata lain menutup kemungkinan para calo jabatan untuk beraksi.
Inilah salah satu jawaban yang sangat tepat agar suasana kondusif Blora tetap terjaga selalu.
Sekarang kita beri waktu untuk Bupati Blora berpikir sejernih mungkin, agar apa yang diputuskan nantinya adalah pilihan terbaik untuk Blora.
Sekarang kita beri waktu untuk Bupati Blora berpikir sejernih mungkin, agar apa yang diputuskan nantinya adalah pilihan terbaik untuk Blora.
Dan penulis yakin Bupati Blora adalah sosok yang sederhana, komunikatif dan sangat tahu serta peduli terhadap pembangunan yang berorentasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. “Selamat bekerja keras bupati, masa depan Blora ada dipundakmu”. (Penulis : Drs.Ec. Agung Budi Rustanto – Redaktur tabloid Suara Rakyat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar