Ratnani “Wajib Semua Sekolah Laporan Sumbangannya”
BLORA, SR.- Kadinas Pendidikan Blora Ratnani Widowati mulai menunjukan ketegasanya, dalam meminpin instansi dan jajarannya. Terlebih menyikapi sumbangan yang diterima sekolah saat Penerimaan Siswa Didik (PSD) tahun ajaran baru lalu.
“Dinas Pendidikan Blora mewajibkan semua sekolah untuk melaporkan jumlah sumbangan yang diterimanya saat PSD lalu,” katanya
Alasannya agar Disdik Blora lebih mudah untuk memantau dan mengendalikan sumbangan itu. Sehingga dengan keputusanya ini diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan murah.
Saat ditanya bagaimana bila ada sekolah yang melaporkan tidak sesuai kenyataanya. “Kami akan menerjunkan petugas disdik ke masing-masing sekolah untuk cross check, bila nantinya tidak sesuai laporan akan kami ambil sanksi administratif bagi pengelola sekolah tersebut,” jelas Ratnani Kamis (23/7) lalu.
Menurut Dia dalam upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun, pemerintah sudah meluncurkan Program BOS. Dengan adanya program BOS tersebut mestinya harus menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP.
“Melaui BOS inilah harusnya tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah, hanya karena tak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan sekolah,” tegas Ratnani.
Ratnani juga menambahkan bila sekolah yang akan menarik sumbangan ke orang tua harus melalui rapat pleno komite sekolah.
“Dengan catatan, keputusan Itupun harus bertujuan utama memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, untuk mempoeroleh pendidikan murah,” tambahnya. (Roes)
BLORA, SR.- Kadinas Pendidikan Blora Ratnani Widowati mulai menunjukan ketegasanya, dalam meminpin instansi dan jajarannya. Terlebih menyikapi sumbangan yang diterima sekolah saat Penerimaan Siswa Didik (PSD) tahun ajaran baru lalu.
“Dinas Pendidikan Blora mewajibkan semua sekolah untuk melaporkan jumlah sumbangan yang diterimanya saat PSD lalu,” katanya
Alasannya agar Disdik Blora lebih mudah untuk memantau dan mengendalikan sumbangan itu. Sehingga dengan keputusanya ini diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan murah.Saat ditanya bagaimana bila ada sekolah yang melaporkan tidak sesuai kenyataanya. “Kami akan menerjunkan petugas disdik ke masing-masing sekolah untuk cross check, bila nantinya tidak sesuai laporan akan kami ambil sanksi administratif bagi pengelola sekolah tersebut,” jelas Ratnani Kamis (23/7) lalu.
Menurut Dia dalam upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun, pemerintah sudah meluncurkan Program BOS. Dengan adanya program BOS tersebut mestinya harus menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP.
“Melaui BOS inilah harusnya tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah, hanya karena tak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan sekolah,” tegas Ratnani.
Ratnani juga menambahkan bila sekolah yang akan menarik sumbangan ke orang tua harus melalui rapat pleno komite sekolah.
“Dengan catatan, keputusan Itupun harus bertujuan utama memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, untuk mempoeroleh pendidikan murah,” tambahnya. (Roes)
Ratusan Ribu Warga Blora Tidak Ber-KTP
Capil Berlakukan Jemput Bola dan Denda
BLORA, SR - Tahapan Pilkada 2010 persiapannya sudah mulai tampak, seperti yang tengah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora terkait penyediaan DP4-nya. Terkait itulah Kepala Disdukcapil Slamet Pamudji berjanji akan melakaukan jemput bola dalam pengurusan KTP.
Hal itu dilakun karena ratusan ribu warga Blora ternyata belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 749.274 orang, ternyata yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan tersebut baru 249.681 orang. Sedangkan 398.509 lainnya belum memiliki KTP.
''Selain itu masih ada 101.084 warga lain yang masa berlaku KTP-nya habis,'' kata Slamet Pamuji Kamis (23/7) di ruang kerjanya.
Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji mengakui, sampai kini kesadaran warga untuk memiliki KTP masih sangat rendah. Ini menjadi penyebab utama banyaknya warga yang tak ber-KTP.
Menurutnya, jika tidak ada kepentingan (dengan KTP), warga masih enggan mengurus pembuatan KTP. Selain itu, ada kecenderungan warga baru membuat KTP jika ada program KTP massal. Padahal, program pembuatan KTP masal belum tentu dilaksanakan setiap tahun.
''Kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP. Harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang tak memiliki KTP itu,'' tuturnya.
Begitu juga dengan akte kelahiran yang sangat kurang diperhatikan warga desa, akan diberlakukannya denda bagi orang tua yang tidak mengurus akte anaknya.
Meski pemberlakukan resminya masih membutuhkan peraturan daerah (perda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora akan segera memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
”Memang undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan semua. Namun, kami sudah melangkah ke arah sana,” ujar Kepala Disdukcapil Blora ini.
Dia mengemukakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menarik kewenangan perubahan biodata. Semula, perubahan biodata bisa dilakukan di kecamatan namun sejak beberapa bulan ini mulai ditarik ke dinas. Perubahan biodata dimaksud antara lain jika ada kesalahan data, seperti nama dan tanggal lahir. Termasuk jika ada anggota keluarga baru, kedatangan keluarga dan sebagainya.
Hal itu, selain lebih tertib juga lebih menjamin kevalidan data tentang kependudukan. Hanya, lanjutnya, belum semua kewenangan di kecamatan ditarik ke Dinas.
Saat ditanya apa penyebabnya Mumuk panggilan kadisdukcapil ini, disebabkan oleh keterbatasan tenaga.
Dia juga menambahkan masih ada beberapa kewenangan yang diserahkan ke kecamatan. Misalnya perpanjangan kartu tanda penduduk, itu pun datanya tetap dari Dinas sedangkan kecamatan sekadar mencetak. (Roes)
Capil Berlakukan Jemput Bola dan Denda
BLORA, SR - Tahapan Pilkada 2010 persiapannya sudah mulai tampak, seperti yang tengah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora terkait penyediaan DP4-nya. Terkait itulah Kepala Disdukcapil Slamet Pamudji berjanji akan melakaukan jemput bola dalam pengurusan KTP.
Hal itu dilakun karena ratusan ribu warga Blora ternyata belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 749.274 orang, ternyata yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan tersebut baru 249.681 orang. Sedangkan 398.509 lainnya belum memiliki KTP.
''Selain itu masih ada 101.084 warga lain yang masa berlaku KTP-nya habis,'' kata Slamet Pamuji Kamis (23/7) di ruang kerjanya.
Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji mengakui, sampai kini kesadaran warga untuk memiliki KTP masih sangat rendah. Ini menjadi penyebab utama banyaknya warga yang tak ber-KTP.
Menurutnya, jika tidak ada kepentingan (dengan KTP), warga masih enggan mengurus pembuatan KTP. Selain itu, ada kecenderungan warga baru membuat KTP jika ada program KTP massal. Padahal, program pembuatan KTP masal belum tentu dilaksanakan setiap tahun.
''Kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP. Harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang tak memiliki KTP itu,'' tuturnya.
Begitu juga dengan akte kelahiran yang sangat kurang diperhatikan warga desa, akan diberlakukannya denda bagi orang tua yang tidak mengurus akte anaknya.
Meski pemberlakukan resminya masih membutuhkan peraturan daerah (perda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora akan segera memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
”Memang undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan semua. Namun, kami sudah melangkah ke arah sana,” ujar Kepala Disdukcapil Blora ini.
Dia mengemukakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menarik kewenangan perubahan biodata. Semula, perubahan biodata bisa dilakukan di kecamatan namun sejak beberapa bulan ini mulai ditarik ke dinas. Perubahan biodata dimaksud antara lain jika ada kesalahan data, seperti nama dan tanggal lahir. Termasuk jika ada anggota keluarga baru, kedatangan keluarga dan sebagainya.
Hal itu, selain lebih tertib juga lebih menjamin kevalidan data tentang kependudukan. Hanya, lanjutnya, belum semua kewenangan di kecamatan ditarik ke Dinas.
Saat ditanya apa penyebabnya Mumuk panggilan kadisdukcapil ini, disebabkan oleh keterbatasan tenaga.
Dia juga menambahkan masih ada beberapa kewenangan yang diserahkan ke kecamatan. Misalnya perpanjangan kartu tanda penduduk, itu pun datanya tetap dari Dinas sedangkan kecamatan sekadar mencetak. (Roes)
Mahasiswa Asli Cepu Ikut Diplomasi Kebudayaan ke Eropa
SR.- 42 Vokalis PSM ITB yang terpilih dari berbagai fakultas diantaranya, fakultas Arsitektur, Informatika, tehnik Industri, Tehnik Sipil, Planolog, awal bulan Juli lalu mulai diplomasi kebudayaan keseluruh Eropa. 
Para Mahasiswa ITB yang membawa nama Indonesia serta mengenalkan budayanya Indonesia ke beberapa negara di eropa.. Menurut rencana mereka akan disana selama kurang lebih 1 bulan.
Diantara ke 42 mahasiswa tersebut salah satu diantaranya putra daerah asli Blora kelahiran Cepu yakni Dea Aulia Evan. Mahasiswi Arsitektur Semester 8.
Ketika dihubungi via HPnya, Dea mengatakan keberhasilanya masuk anggota Tim PSM ITB ini suatu kebahagiaan tersediri baginya.
“Melalui seleksi yang cukup ketat yang dikuti ratusan mahasiswa ITB, akhirnya Aku terpilih dan berangkat dari Jakarta tanggal 3 Juli lalu. Sekarang Aku sudah di Marseille.” katanya Senin (27/7).
Menurut Dea pertama kalinya menginjakan kakinya di Eropa, adalah Frankurt-Praha (Czeckh republic). Selanjutnya istirahat untuk penyesuai iklim dan tanggal 5 juli Paduan Suara Mahasiswa (PSM) ITB tampil di gedung prestisius Museum Nasional Ceko.
Selama 2 Jam mereka menebar suara naviri, dengan lagu-lagu internasional Abendlied gubahan Josef Rheinberger, Un Sonnet Per Tu (Josef Villa). Dilanjutkan Water Night (Eric Whitacare), hingga Jokpiniana No.1 karya komponis tanah air Ananda Sukarlan dan diakhiri dengan Karimana Nu Kuicha (Ko Matahushita).
“Yang membuat kami bangga adalah standing ovation dari para diplomat asing, mahasiswa asing, mitra KBRI Praha, dan ratusan penonton yang memenuhi ruang utama Museum Nasional Ceko,” jelas Dea putri pasangan (alm) Basuki Widodo dan Dr.Ir. Kesi Wijayanti MM ini.
Ketika ditanya apakah lagu dan tari khas Indonesia juga diperagakan, Dea mengatakan dilantunkan dan diperagakan pada segmen ke dua.
“Pada segmen kedua kami melantunkan lagu-lagu daerah Indonesia yakni Sin-sin si Batu Manikam, Soleram, Lul-Luk Lumbu, Bengawan Solo, Bubuy Bulan, Wor dan Janger, disempurnakan dengan Tari Saman,” ungkapnya.
Dea juga menggaris-bawahi PSM ITB ini secara khusus diundang, untuk tampil memeriahkan acara Karlovy Vary International Film Festival 2009, sekitar 150 km dari Praha.
“Acara kami padat diantaranya mulai 5 Juli konser di Praha, 6 Juli di Pilzen Cheko, 9 Juli Konser di West bohemian Univ. Kemudian tanggal 21 konser ke beberapa kota di Italy dan terakhir di Paris 28 Juli,” tambah Dea mengakhiri pembicaraannya. (Roes)
Para Mahasiswa ITB yang membawa nama Indonesia serta mengenalkan budayanya Indonesia ke beberapa negara di eropa.. Menurut rencana mereka akan disana selama kurang lebih 1 bulan.
Diantara ke 42 mahasiswa tersebut salah satu diantaranya putra daerah asli Blora kelahiran Cepu yakni Dea Aulia Evan. Mahasiswi Arsitektur Semester 8.Ketika dihubungi via HPnya, Dea mengatakan keberhasilanya masuk anggota Tim PSM ITB ini suatu kebahagiaan tersediri baginya.
“Melalui seleksi yang cukup ketat yang dikuti ratusan mahasiswa ITB, akhirnya Aku terpilih dan berangkat dari Jakarta tanggal 3 Juli lalu. Sekarang Aku sudah di Marseille.” katanya Senin (27/7).
Menurut Dea pertama kalinya menginjakan kakinya di Eropa, adalah Frankurt-Praha (Czeckh republic). Selanjutnya istirahat untuk penyesuai iklim dan tanggal 5 juli Paduan Suara Mahasiswa (PSM) ITB tampil di gedung prestisius Museum Nasional Ceko.
Selama 2 Jam mereka menebar suara naviri, dengan lagu-lagu internasional Abendlied gubahan Josef Rheinberger, Un Sonnet Per Tu (Josef Villa). Dilanjutkan Water Night (Eric Whitacare), hingga Jokpiniana No.1 karya komponis tanah air Ananda Sukarlan dan diakhiri dengan Karimana Nu Kuicha (Ko Matahushita).
“Yang membuat kami bangga adalah standing ovation dari para diplomat asing, mahasiswa asing, mitra KBRI Praha, dan ratusan penonton yang memenuhi ruang utama Museum Nasional Ceko,” jelas Dea putri pasangan (alm) Basuki Widodo dan Dr.Ir. Kesi Wijayanti MM ini.
Ketika ditanya apakah lagu dan tari khas Indonesia juga diperagakan, Dea mengatakan dilantunkan dan diperagakan pada segmen ke dua.
“Pada segmen kedua kami melantunkan lagu-lagu daerah Indonesia yakni Sin-sin si Batu Manikam, Soleram, Lul-Luk Lumbu, Bengawan Solo, Bubuy Bulan, Wor dan Janger, disempurnakan dengan Tari Saman,” ungkapnya.
Dea juga menggaris-bawahi PSM ITB ini secara khusus diundang, untuk tampil memeriahkan acara Karlovy Vary International Film Festival 2009, sekitar 150 km dari Praha.
“Acara kami padat diantaranya mulai 5 Juli konser di Praha, 6 Juli di Pilzen Cheko, 9 Juli Konser di West bohemian Univ. Kemudian tanggal 21 konser ke beberapa kota di Italy dan terakhir di Paris 28 Juli,” tambah Dea mengakhiri pembicaraannya. (Roes)
Anggaran PILBUP Blora Rp 12 Milyar
BLORA, SR – Tugas baru KPU Blora sudah menunggu yakni tahapan awal persiapan Pilkada Blora 2010 yang akan dating. Komisi Pemilihan Umum Blora mulai disibukkan dengan kegiatan lainnya.
"Sekarang kami tengah menyusun rencana anggaran pilbup (pemilihan bupati) yang akan kami ajukan kepada Pemkab Blora," kata Ketua KPU Blora Moesafa Senin (20/7).
Safa menjelaskan, secara teknis pihaknya memiliki waktu persiapan kurang dari satu tahun. Untuk itu, meski sebagian tahapan pilpres belum rampung, pihaknya harus mulai mempersiapkan pilbup.
Ini dimaksudkan agar jangan sampai persiapan pilbup mepet seperti halnya pileg dan pilpres. Akibatnya, terjadi beberapa kendala teknis di lapangan.
Secara umum, lanjut dia, beban KPUK dalam pelaksanaan pilbup lebih berat daripada dengan pileg dan pilpres. Sebab, semua tahapan langsung dilakukan oleh KPUK. Termasuk pengadaan logistik.
"Sebab, dalam pileg dan pilpres, pengadaan logistik dilakukan oleh KPU pusat dan KPUD Provinsi,'' terangnya.
Karena semua tahapan kegiatan terfokus di KPUK, menurut Safa jumlah anggaran yang dibutuhkan relatif lebih besar ketimbang pileg dan pilpres. Yang paling mencolok adalah adanya penambahan anggaran untuk pengadaan sejumlah logistik.
Seperti, surat suara, salinan daftar pemilih tetap (DPT) tinta sidik jari serta beberapa logistik lainnya. Termasuk honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Saat ditanya berapa anggaran yang diajukan? Safa mengaku belum tahu persis. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan item-item kegiatan serta kebutuhan logistik. Namun, dia memperkirakan jumlahnya berkisar Rp 12 miliar.
"Informasinya tahun ini sudah ada alokasi anggaran dari pemkab. Cuma, berapa besarannya kami belum tahu. Sedangkan kekurangannya direncanakan akan ditambah dari APBD tahun depan," tandas ketua Safa panggilan akrab ketua KPU Blora ini.(Roes)
BLORA, SR – Tugas baru KPU Blora sudah menunggu yakni tahapan awal persiapan Pilkada Blora 2010 yang akan dating. Komisi Pemilihan Umum Blora mulai disibukkan dengan kegiatan lainnya.
"Sekarang kami tengah menyusun rencana anggaran pilbup (pemilihan bupati) yang akan kami ajukan kepada Pemkab Blora," kata Ketua KPU Blora Moesafa Senin (20/7).Safa menjelaskan, secara teknis pihaknya memiliki waktu persiapan kurang dari satu tahun. Untuk itu, meski sebagian tahapan pilpres belum rampung, pihaknya harus mulai mempersiapkan pilbup.
Ini dimaksudkan agar jangan sampai persiapan pilbup mepet seperti halnya pileg dan pilpres. Akibatnya, terjadi beberapa kendala teknis di lapangan.
Secara umum, lanjut dia, beban KPUK dalam pelaksanaan pilbup lebih berat daripada dengan pileg dan pilpres. Sebab, semua tahapan langsung dilakukan oleh KPUK. Termasuk pengadaan logistik.
"Sebab, dalam pileg dan pilpres, pengadaan logistik dilakukan oleh KPU pusat dan KPUD Provinsi,'' terangnya.
Karena semua tahapan kegiatan terfokus di KPUK, menurut Safa jumlah anggaran yang dibutuhkan relatif lebih besar ketimbang pileg dan pilpres. Yang paling mencolok adalah adanya penambahan anggaran untuk pengadaan sejumlah logistik.
Seperti, surat suara, salinan daftar pemilih tetap (DPT) tinta sidik jari serta beberapa logistik lainnya. Termasuk honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Saat ditanya berapa anggaran yang diajukan? Safa mengaku belum tahu persis. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan item-item kegiatan serta kebutuhan logistik. Namun, dia memperkirakan jumlahnya berkisar Rp 12 miliar.
"Informasinya tahun ini sudah ada alokasi anggaran dari pemkab. Cuma, berapa besarannya kami belum tahu. Sedangkan kekurangannya direncanakan akan ditambah dari APBD tahun depan," tandas ketua Safa panggilan akrab ketua KPU Blora ini.(Roes)
Blora Kirim Utusan pada Bintek Informasi
BLORA, SR.- Cepatnya era Globalisasi informatika pada saat ini perlu dibutuhkan, tenaga pemerintahan yang terapil untuk mengikuti perkebangan jaman. Untuk itulah pada Bintek Pengembangan program CIO di Yogjakarta minggu lalu, Pemkab Blora mengirimkan utusannya.
“Kami memang menugaskan Kabid Telematika dan Multimedia Diskominfo Blora untuk mengikutinya, mengingat tak lama lagi akan diberlakukanya UU Keterbukaan Publik,” kata Kadiskominfo Blora Dwi Santoso.
Sementara usai mengikutui Bintek yang diselenggaran di Dwi Puji Rahayu yang juga Kabid Telematika dan Multimedia, kepada SR menyatakan pentingnya bintek yang diikutinya bagi dinasnya.
“ Bintek ini berkaitan kemajuan tehnologi, khususnya percepatan sistim informasi daerah, untuk segera mempersiapkan Pemegang kendali informasi daerahnya,” kata Puji Rahayu Selasa (21/7) diruang kerjanya.
Menurut Yayuk panggilan akrab Kabid Telematika ini, disamping itu Bintek yang diikuti seluruh kabupaten di Jateng dan DIY ini bertujuan terwujudnya sistim pengembangan profesi kominfo berbasis kompetensi.
Ketika ditanya kondisi apa yang dihadapi instansi Pemerintah yang berkaitan dengan wartawan ini, Dia menyatakan 3 permasahan.
“Permasaahan pertama yakni Belum adanya kesamaan misi serta pemahaman dari setiap unit kerja tentang pentingnya pengembangan tehnologi efektif,” jelas Yayuk.
Sedang kedua lanjutnya, Rencana pengembangan tehnologi Komunikasi hanya ditetapkan sepihak sehingga akan ditinggalkan unit kerja yang tidak berkepentingan.
“Permasahan terakhir dan pokok adalah Percepatan perkembangan tehnologi dan sistim informasi belum merupakan skala prioritas,” tambah Dwi Puji Rahayu.(Roes)
BLORA, SR.- Cepatnya era Globalisasi informatika pada saat ini perlu dibutuhkan, tenaga pemerintahan yang terapil untuk mengikuti perkebangan jaman. Untuk itulah pada Bintek Pengembangan program CIO di Yogjakarta minggu lalu, Pemkab Blora mengirimkan utusannya.
“Kami memang menugaskan Kabid Telematika dan Multimedia Diskominfo Blora untuk mengikutinya, mengingat tak lama lagi akan diberlakukanya UU Keterbukaan Publik,” kata Kadiskominfo Blora Dwi Santoso.
Sementara usai mengikutui Bintek yang diselenggaran di Dwi Puji Rahayu yang juga Kabid Telematika dan Multimedia, kepada SR menyatakan pentingnya bintek yang diikutinya bagi dinasnya.
“ Bintek ini berkaitan kemajuan tehnologi, khususnya percepatan sistim informasi daerah, untuk segera mempersiapkan Pemegang kendali informasi daerahnya,” kata Puji Rahayu Selasa (21/7) diruang kerjanya.
Menurut Yayuk panggilan akrab Kabid Telematika ini, disamping itu Bintek yang diikuti seluruh kabupaten di Jateng dan DIY ini bertujuan terwujudnya sistim pengembangan profesi kominfo berbasis kompetensi.
Ketika ditanya kondisi apa yang dihadapi instansi Pemerintah yang berkaitan dengan wartawan ini, Dia menyatakan 3 permasahan.
“Permasaahan pertama yakni Belum adanya kesamaan misi serta pemahaman dari setiap unit kerja tentang pentingnya pengembangan tehnologi efektif,” jelas Yayuk.
Sedang kedua lanjutnya, Rencana pengembangan tehnologi Komunikasi hanya ditetapkan sepihak sehingga akan ditinggalkan unit kerja yang tidak berkepentingan.
“Permasahan terakhir dan pokok adalah Percepatan perkembangan tehnologi dan sistim informasi belum merupakan skala prioritas,” tambah Dwi Puji Rahayu.(Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar