SR edisi 62 - FOKUS & POLITIK HUKUM

Klik pada gambar yang ingin dibaca

Fokus
Dampak molornya APBD 2009
Sertifikat dan BPKB Masuk Bank
Blora, Suara Rakyat.-
Anggaran adalah alat akuntanbilitas, menejemen dan kebijaksanaan ekonomi. Sebagai intrumen kebijaksanaan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi disuatu daerah. Maka hendaknya anggaran dalam hal ini APBD segera ditetapkan bersamaan tahun anggaran baru mulai berjalan.
“Apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, pembangungan sekolah harusnya segeralah APBD Blora tahun 2009 ditetapkan,” kata Amin Faried.
Menurut direktur BCC ini, dia melihat PPAS dan KUA yang telah diserahkan ke DPRD 20 Nopember 2008 lalu sampai saat ini belum jelas kapan pembahasanya.
Terlepas siapa yang seharusnya memimpin DPRD Blora sekarang, hendaknya mereka para petinggi di dewan menyadari pentingnya sebuah APBD. “Kalau memang sudah dilarang UU ya legowo-lah, agar nantinya Bupati tidak terlibat masalah dalam penetapan APND,” tandas Amin.
Bahkan Amin mensinyalemen para pimpinan dewan pura-pura tidak tahu kesulitan apa yang dialami Kepala SKPD tanpa anggara.
Dari konfirmasi langsung ke beberapa kepala SKPD memang mereka mengakui terpaksa mengutang untuk menjalankan aktifitasnya. Seperti Kepala Badan lingkungan hidup Blora, H Umartono ketika ditemui di ruang dinasnya, mengatakan dirinya sampai saat ini telah hutang sebesar Rp.25 juta.
“Karena SKPD kami baru, terus terang kami telah hutang sebesar Rp. 25 juta lebih untuk keperluan kantor, termasuk gorden dan kipas angin yang ada diruang ini,” katanya Selasa (3/30).
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Slamet Pamudji beberapa waktu lalu.
Menurut Slamet Pamudji untuk melaksanakan SKPD nya, yang banyak berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dirinya mengaku menggunakan beberapa jalan untuk menjalankan aktifitas kantornya.
“Pokoknya adalah kami memenuhi anggaran dari jalan yang resmi, dan ayang penting kami tidak membebani masyarakat yang mengurus akte di SKPD kami,” jelas Mumuk panggilan akrab Kadin Catpilduk ini.
Lain lagi dengan Kadin Pertambangan dan Energi, Adi Purwanto yang juga mengatakan SKPDnya sama dengan SKPD lain yang juga mencari pinjaman pihak ketiga untuk melakukan aktifitasnya. “Memang anggaran seperduabelas belum cair, ya kami mencari sumber pembiayaan lain untuk melakukan aktifitas. Apalagi SKPD kami baru,” jelas Adi.
Sementara itu ketua DPRD Blora Warsit saat sidsang paripurna khusus Pergantian Antar Waktu anggota dewan dari PKB minggu lalu, mengatakan segera menyetujui pencairan dana seperduabelas untuk tiap SKPD.
“Rekan-rekan anggota dewan dan Panggar eksekutif, saya harap setelah paripurna ini membahas pencairan seperduabelas anggaran pada semua SKPD,” kata Warsit waktu itu.
Namun dari data yang didapat SR sampai saat berita ini ditulis Selasa (3/3) semua SKPD belum menerima anggaran seperduabelas tersebut.Kapala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Blora, I Komang Gede Irawadi sampai saat ini masih dalam proses. “Sudah naik ke Gubenur, tinggal nunggu persetujuan,” ungkapnya. (Roes)

Fokus samping
Molornya APBD Bukan karena SOTK
Blora, Suara Rakyat,-
Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, akan mengalami kenaikan sebesar Rp 9 Miliar. pada 2009 nanti menjadi Rp 487 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas dan Pengelolaan Aset Daerah Blora, I Komang Gede Irawadi
”Asumsinya ada kenaikan sembilan milyar dari tahun lalu, hal itu terkait adanya rekruitmen CPNS dan sekdes yang diangkat menjadi PNS, jadi lambatnya penetapan APBD bukan kareana Perubahan SOTK,” katanya.
Ketka ditanya sampai sejauh mana APBD 2009 hingga saat ini sedang dalam proses oleh DPRD Blora.
”Tanggal 20 Nopember 2008 lalu atau sehari setelah penetapan Perda SOTK kami telah mengajukan PPAS atau KUA ke dewan, kami tinggal nunggu kesediaan dewan kapan pembahasanbya,” ungkap Komang.
Terkait dengan adanya penambahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru. Beban anggaran TA 2009 otomatis akan meningkat cukup seignifikan sudah diperhitungkaan sudah diperhitungkan oleh tim anggaran eksekutif.”Adanya penambahan SKPD maka akan ada kenaikan Rp 2,7 Miliar tiap bulannya untuk membayar gaji dan tunjangan jabatan sudah kami masukan dalam KUA tersebut, jadi terlambatnya penetapan APBD Bukan karena SOTK yang Baru,” tegas Komang (Roes)