Fokus
Dampak Molornya APBD
Roda Perekonomian Blora Sebagian Besar Lumpuh
Blora, Suara Rakyat.-
Riak-riak kecil pemerintahan Yudhi San
coyo mulai tampak. Tidak seperti dua tahun sebelumnya, juga era pemerintahan Yudhi belum nampak ada goncangan. Terlihat dua kali penetapan APBD mengalami tren kenaikan, dalam arti penetapannya lebih cepat dari tahun sebelumnya.
Namun tahun 2009 sekarang, sampai dengan awal Maret ini belum tampak ada Pembahasan KUA ataupun PPAS yang telah diajukan eksekutif ke DPRD tanggal 20 November lalu.
Hal itu diungkapkan direktur BCC Blora, Amin Faried disekretariatnya komplek pertokoan GOR Mustika Blora Sabtu (14/3) lalu.
Menurut aktifis berambut gondrong ini, APBD sesuai perundangan-undangan harus sudah ditetapkan awal tahun, namun sampai saat ini belum jelas penetapannya.
Berdasarkan pengamatan Amin keterlambatan banyak faktor, diantaranya dikalangan lembaga legislatif sendiri. “Salah satu penyebab molornya pembahasan APBD yakni status siapa yang berhak memimpin DPRD. Dan yang terpenting wakil rakyat bekerjalah untuk rakyat, hitung berapa pekerja bangunan yang mengharapkan proyek APBD segera berjalan agar dapur mereka segera mengepul,” ungkap Amin.
Lebih lanjut Amin juga mengatakan anggaran APBD merupakan tulang punggung perekonomian di Blora. Lain hal nya di kabupaten yang ada industrinya seperti di Kudus misalnya, bisa dikatakan salah satu penggerak ekonominya ditompang dari industri rokoknya.
“Bisa dikata jumlah buruh pabrik rokok di kudus kemungkinan besar sama dengan para pekerja proyek yang dibiayai APBD,” jelasnya.
Disisi lain orang no 1 di BCC ini mengasumsikan, secara matematika berkisar 20 persen dana APBD yang dialokasikan pembangunan ke masyarakat. Akan tetapi dana tersebut sangatlah penting untuk menggerakan perekonomian di Blora.
“Ibarat mobil petani dan pekerja hutan adalah roda depan sedang buruh proyek roda belakangnya. Bila roda belakangnya macet pastilah mobil tersebut macet,” tambah Amin.
Sementara Mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD justru menekankan pentingnya APBD untuk sebuah pemerintahan. Untuk itu dirinya menghimbau baik eksekutif maupun legislatif agar sesegera mungkin menetapkan APBD 2009 tersebut.
“Termasuk didalamnya gaji PNS juga termuat di APBD, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono.
Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.
“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono caleg DPRD Propinsi dapil III no 4 ini.
Tambah Haryono, kisaran angka 20 persen inilah yang merupakan dana yang sebagian besar, diserap untuk gaji tenaga kerja pada proyek dari APBD itu.(Roes)
Fokus Samping
Firman Subagyo
Ketua DPP Partai Golkar
Lepas Baju Partai, Bekerja Untuk Rakyat
Blora, Suara Rakyat.-
Cukup sederhana apa yang diungkapkan Fungsional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Firmam Subagyo, bahwa APBD adalah kebijaksanaan anggaran pemerintahan yang sebagian besar diperuntukan untuk kesehjahteraan rakyat.
“Namanya saja wakil rakyat, harusnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Kerbijaksanaan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat diutamakan terlebih dahulu demi kesejahteraan masyarakatnya,” kata Firman.
Terkait permasalahan di DPRD Blora yang beberapa kali gagal memenuhi korum dalam sidang apapun di DPRD Blora, Firman menyarankan menempuh jalam musyawarah terlebih dulu.
“Apapun permasalahan semuanya dapat diselesaikan dengan duduk satu meja. Lepas baju partai, karena mereka sudah wakil rakyat. Bekerja untuk kepentingan dan demi ke
sejahteraan mayarakatnya,” jelas Caleg no 1 DPR Pusat Dapil 3 Partai Golkar ini.
Disisi lain Firman menggarisbawahi kesepahaman antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga kondusifnya sebuah pemerintahan.
‘Kebijaksanaan Pemerintah Daerah bisa jalan baik, bila semua unsur muspida saling bekerjasama,” ungkapnya Senin (9/3)..
Firman Subagya juga berharap kebijaksanaan Pemkab Blora hendaknya mengutamakan program pembangunan ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat.
“Bila rancangan program pemkab dalam membangun perekonomian rakyatnya berhasil, niscaya dapat menghasilkan rangsangan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Blora,” tandasnya. (Roes)
SUNYOTO
Ketua PRt PDIP Kamolan
Korbannya Rakyat Juga
Blora, Suara Rakyat.-
Molornya APBD Blora tahun 2009 membuat keresahan masyarakat Blora, nampaknya kurang mendapat perhatian para pemimpin Blora ini. Lebih-lebih dikalangan legislatif yang notabene wakil rakyat justru kurang mendapat perhatian mereka.
Hal ini diungkapkan ketua Pengurus Ranting PDIP Kamolan Sunyoto saat dimintai komentarnya seputar dampak APBD dan perekonomian rakyat Kamis (12/4) lalu.
Menurutnya mata pencaharian masyarakat Blora sebagian besar diantaranya adalah pekerja proyek. Sedang proyek yang ada di Blora sebagian besar adalah proyek pemerintah, dalam hal ini proyek fisik dari APBD.
“Logika yang saya tahu 20 persen rakyat Blora adalah para kuli proyek, sedang proyek fisik di Blora boleh dikatakan 80 persen ditompang dari dana APBD. Itu yang menjadi persoalan, lain dengan tetangga kita Kudus perekonomian rakyat tidak tergantung APBD sepenuhnya,” kata Sunyoto.
Hitung-hitungan prosentase pekerjaan rakyat Blora lanjut Sunyoto, 25 persen Petani dan pekerja hutan, 15 persen PNS dan pegawai BUMN, 10 persen buruh pabrik dan toko dan 20 persen pekerja proyek bangunan dari APBD. Sedang prosentase sisanya adalah pedagang, pekerja lepas dan penggangguran.
“Coba anda lihat para kontraktor di Blora, yang harus memikirkan kehidupan karyawannya bila tidak ada proyek,” ungkapnya.
Artinya para pekerja (Kuli Bangunan) yang terpaksa hutang dulu untuk menyambung hidup keluarganya. Dengan janji akan membayar setelah proyek fisik APBD berjalan.
“Kalau APBD tidak cepat ditetapkan, berapa bulan mereka harus hutang itu. Kenyataan inilah yang tidak bisa dipungkiri, mengapa pendapatan perkapita (terkait tingkat kemiskinan-red) rakyat Blora posisi paling buncit di Jateng ,” tandas Sunyoto.(Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar