Kamis, 30 April 2009
Deficit more than Rp 24 Milliard
Without attendance 2 Vice Chairman of DPRD - APBD Blora specified
Blora - Indonesia, Suara Rakyat.-
After getting ultimatum of BIbit Waluyo Jateng gubenur finally APBD (Revenue Plan Expense Area) Blora 2009, Saturday ( 25 / 4) night finally specified in plenary conference [of] DPRD. Various side express easy with that condition. Its section, specified of APBD, Blora estimated will not be hit [by] sanction of Central Government. In stipulating of this APBD year, without attended both deputy of DPRD (Parliament Area) namely HM Kusnanto and of H Ibrahim Mahmudi because something matter.
Ease from many that well founded side seems. Cause, beside during the time there are exhortation of problem gubenur solution of APBD which not yet also ended, pursuant to information expanding, if until 25 April of APBD not yet been specified, Blora will be hit by sanction of Central Government.
That sanction in the form of amputation of public allocation fund ( DAU) 25% and withdrawal of special allocation fund ( DAK). If until that thing happened, have of course big lossy Blora.
Chief of DPRD Blora HM Warsit express its ease finishedly it him big duty which enough extort the energi. '' Easy likely, remain for to next phase us hope all side is immediately continued so that Blora can immediately develop;build and governance can walk normally,'' explicitly its.
According to him, do not the problem of if stipulating of that APBD of him remain to leading. Very out of reason if solution and stipulating of that APBD assumed null and void him cause leading plenary conference. '' Rightful claimant express validity or not it that APBD must it governor,'' clear of Warsit.
Nowadays, phase of APBD hereinafter is immediately done, namely ask approval of governor. Warsit estimate, moment consulted to governor, there will be no constraint meaning. Its section, solution of APBD during the time have as according to order.
Meanwhile, after passing various ebb process, deficit APBD Blora finally reach Rp 24,5 milliard. That number, according to Warsit, have pursuant to is maximal of deficit.
That Deficit number have time to go up and down. [At] solution of RAPBD in SARANGAN City ending 22 April contained by budget deficit of Rp 10 milliard.
Deficit at that time estimated still peaceful because in calculation there will be sharing holder fund of Rp 2,5 fund clipping and milliard levying of motorbike and car a number of SKPD (Office) Rp 4 milliard. Become, to be forecasted deficit of APBD only Rp 3,5 milliard.
But, go home from SARANGAN City, Committee Budget ( Panggar) DPRD continue budget clarification a number of SKPD which not yet touched. Under consideration that, a number of budget post in a number of natural SKPD increase till is finally found final number of deficit of Rp 24,5 milliard. ( Roes)
Deficit more than Rp 24 Milliard
Without attendance 2 Vice Chairman of DPRD - APBD Blora specified
Blora - Indonesia, Suara Rakyat.-
After getting ultimatum of BIbit Waluyo Jateng gubenur finally APBD (Revenue Plan Expense Area) Blora 2009, Saturday ( 25 / 4) night finally specified in plenary conference [of] DPRD. Various side express easy with that condition. Its section, specified of APBD, Blora estimated will not be hit [by] sanction of Central Government. In stipulating of this APBD year, without attended both deputy of DPRD (Parliament Area) namely HM Kusnanto and of H Ibrahim Mahmudi because something matter.
Ease from many that well founded side seems. Cause, beside during the time there are exhortation of problem gubenur solution of APBD which not yet also ended, pursuant to information expanding, if until 25 April of APBD not yet been specified, Blora will be hit by sanction of Central Government.
That sanction in the form of amputation of public allocation fund ( DAU) 25% and withdrawal of special allocation fund ( DAK). If until that thing happened, have of course big lossy Blora.
Chief of DPRD Blora HM Warsit express its ease finishedly it him big duty which enough extort the energi. '' Easy likely, remain for to next phase us hope all side is immediately continued so that Blora can immediately develop;build and governance can walk normally,'' explicitly its.
According to him, do not the problem of if stipulating of that APBD of him remain to leading. Very out of reason if solution and stipulating of that APBD assumed null and void him cause leading plenary conference. '' Rightful claimant express validity or not it that APBD must it governor,'' clear of Warsit.
Nowadays, phase of APBD hereinafter is immediately done, namely ask approval of governor. Warsit estimate, moment consulted to governor, there will be no constraint meaning. Its section, solution of APBD during the time have as according to order.
Meanwhile, after passing various ebb process, deficit APBD Blora finally reach Rp 24,5 milliard. That number, according to Warsit, have pursuant to is maximal of deficit.
That Deficit number have time to go up and down. [At] solution of RAPBD in SARANGAN City ending 22 April contained by budget deficit of Rp 10 milliard.
Deficit at that time estimated still peaceful because in calculation there will be sharing holder fund of Rp 2,5 fund clipping and milliard levying of motorbike and car a number of SKPD (Office) Rp 4 milliard. Become, to be forecasted deficit of APBD only Rp 3,5 milliard.
But, go home from SARANGAN City, Committee Budget ( Panggar) DPRD continue budget clarification a number of SKPD which not yet touched. Under consideration that, a number of budget post in a number of natural SKPD increase till is finally found final number of deficit of Rp 24,5 milliard. ( Roes)
Bahasa Indonesia
Defisit lebih dari Rp 24 Miliar
Tanpa kehadiran 2 Wakil Ketua DPRD - RAPBD Blora ditetapkan
Blora, Suara Rakyat.-
Setelah mendapat ultimatum dari gubenur jateng Bibit Waluyo akhirnya RAPBD Blora 2009, Sabtu (25/4) malam akhirnya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. Berbagai pihak menyatakan lega dengan kondisi itu. Pasalnya, dengan ditetapkannya APBD, Blora diperkirakan tidak akan terkena sanksi dari Pemerintah Pusat. Dalam penetapan APBD tahun ini, tanpa dihadiri kedua wakil ketua DPRD yakni HM Kusnanto dan H mahmudi Ibrahim karena sesuatu hal.
Kelegaan dari banyak pihak itu tampaknya cukup beralasan. Sebab, di samping selama ini sudah ada teguran dari gubenur soal pembahasan APBD yang belum juga usai, berdasarkan informasi yang berkembang, jika sampai 25 April APBD belum ditetapkan, Blora akan terkena sanksi dari Pemerintah Pusat.
Sanksi itu berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU) 25% dan penarikan dana alokasi khusus (DAK). Jika sampai hal itu terjadi, sudah tentu Blora rugi besar.
Ketua DPRD Blora HM Warsit menyatakan kelegaannya dengan rampungnya tugas besar yang cukup memeras energi tersebut.
‘’Lega rasanya, tinggal untuk babagan-babagan berikutnya kami berharap semua pihak segera menindaklanjuti supaya Blora bisa segera membangun dan pemerintahan bisa berjalan normal,’’ tandasnya.
Menurutnya, tidak masalah jika penetapan APBD itu tetap dia yang memimpin. Sangat tidak beralasan kalau pembahasan dan penetapan APBD itu dianggap tidak sah lantaran dia yang memimpin sidang paripurna.
‘’Lagian, yang berhak menyatakan sah atau tidaknya APBD itu mestinya gubernur,’’ jelas Warsit.
Kini, tahapan APBD selanjutnya segera dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Warsit memperkirakan, saat dikonsultasikan ke gubernur, tidak akan ada kendala yang berarti. Pasalnya, pembahasan APBD selama ini sudah sesuai dengan aturan.
Sementara itu, setelah melalui berbagai proses pasang surut, defisit APBD Blora akhirnya mencapai Rp 24,5 miliar. Angka itu, menurut Warsit, sudah sesuai dengan ketentuan maksimal defisit.
Angka defisit itu sempat timbul tenggelam. Pada pembahasan RAPBD di Sarangan yang berakhir 22 April tercantum defisit anggaran Rp 10 miliar.
Waktu itu defisit diperkirakan masih aman karena dalam perhitungan akan ada dana bagi hasil Rp 2,5 miliar dan pemangkasan dana pengadaan mobil dan sepeda motor di sejumlah SKPD Rp 4 miliar. Jadi, diprediksi defisit APBD hanya Rp 3,5 miliar.
Namun, sepulang dari Sarangan, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD melanjutkan klarifikasi anggaran di sejumlah SKPD yang belum tersentuh. Dalam pembahasan itu, sejumlah pos anggaran di sejumlah SKPD mengalami kenaikan hingga akhirnya ditemukan angka akhir defisit Rp 24,5 miliar. (Roes)
Tanpa kehadiran 2 Wakil Ketua DPRD - RAPBD Blora ditetapkan
Blora, Suara Rakyat.-
Setelah mendapat ultimatum dari gubenur jateng Bibit Waluyo akhirnya RAPBD Blora 2009, Sabtu (25/4) malam akhirnya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. Berbagai pihak menyatakan lega dengan kondisi itu. Pasalnya, dengan ditetapkannya APBD, Blora diperkirakan tidak akan terkena sanksi dari Pemerintah Pusat. Dalam penetapan APBD tahun ini, tanpa dihadiri kedua wakil ketua DPRD yakni HM Kusnanto dan H mahmudi Ibrahim karena sesuatu hal.
Kelegaan dari banyak pihak itu tampaknya cukup beralasan. Sebab, di samping selama ini sudah ada teguran dari gubenur soal pembahasan APBD yang belum juga usai, berdasarkan informasi yang berkembang, jika sampai 25 April APBD belum ditetapkan, Blora akan terkena sanksi dari Pemerintah Pusat.
Sanksi itu berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU) 25% dan penarikan dana alokasi khusus (DAK). Jika sampai hal itu terjadi, sudah tentu Blora rugi besar.
Ketua DPRD Blora HM Warsit menyatakan kelegaannya dengan rampungnya tugas besar yang cukup memeras energi tersebut.
‘’Lega rasanya, tinggal untuk babagan-babagan berikutnya kami berharap semua pihak segera menindaklanjuti supaya Blora bisa segera membangun dan pemerintahan bisa berjalan normal,’’ tandasnya.
Menurutnya, tidak masalah jika penetapan APBD itu tetap dia yang memimpin. Sangat tidak beralasan kalau pembahasan dan penetapan APBD itu dianggap tidak sah lantaran dia yang memimpin sidang paripurna.
‘’Lagian, yang berhak menyatakan sah atau tidaknya APBD itu mestinya gubernur,’’ jelas Warsit.
Kini, tahapan APBD selanjutnya segera dilakukan, yakni meminta persetujuan gubernur. Warsit memperkirakan, saat dikonsultasikan ke gubernur, tidak akan ada kendala yang berarti. Pasalnya, pembahasan APBD selama ini sudah sesuai dengan aturan.
Sementara itu, setelah melalui berbagai proses pasang surut, defisit APBD Blora akhirnya mencapai Rp 24,5 miliar. Angka itu, menurut Warsit, sudah sesuai dengan ketentuan maksimal defisit.
Angka defisit itu sempat timbul tenggelam. Pada pembahasan RAPBD di Sarangan yang berakhir 22 April tercantum defisit anggaran Rp 10 miliar.
Waktu itu defisit diperkirakan masih aman karena dalam perhitungan akan ada dana bagi hasil Rp 2,5 miliar dan pemangkasan dana pengadaan mobil dan sepeda motor di sejumlah SKPD Rp 4 miliar. Jadi, diprediksi defisit APBD hanya Rp 3,5 miliar.
Namun, sepulang dari Sarangan, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD melanjutkan klarifikasi anggaran di sejumlah SKPD yang belum tersentuh. Dalam pembahasan itu, sejumlah pos anggaran di sejumlah SKPD mengalami kenaikan hingga akhirnya ditemukan angka akhir defisit Rp 24,5 miliar. (Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar