SR Edisi 77 Khusus Lebaran - BLORA - POLITIK HUKUM

Gagal, Target Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

BLORA, SR – Setelah dilantik pada 27 Agustus lalu, nampaknya kinerja yang ditunjukkan oleh anggota DPDRD baru berjalan lamban. Pasalnya sampai Rabu (9/9), para wakil rakyat itu hanya mampu menetapkan pembentukan fraksi yang ada di DPRD Blora.

Padahal setelah pelantikan, Ketua DPRD Sementara Kusnanto menargetkan pembentukan pimpinan dan alat kelengkapan lainnya selesai minggu lalu.

Beberapa anggota dewan mengatakan salah satu penyebabnya karena surat rekomendasi dari PDI-P tetang siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan dewan belum turun, sehingga penetapan pimpinan dewan definitif belum bisa dilaksanakan.

Saat ini yang pasti menduduki kursi pimwan, Kusnanto (Golkar) diposisi ketua, Bambang Susilo (Demokrat), Aminudin (PKB) dan PDIP yang menjadi wakil.

Dari pembentukan Fraksi, akhirnya ditetapkan ada tujuh fraksi, Fraksi Golkar dengan ketua Sri Handayani, Fraksi Demokrat (FD) dipimpin Joko Mugiyanto, FKB diketuai Siti Nurchanifah, Fraksi Persatuan Pembangunan Nasional (FPPN) Abdul Kholiq, Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Bambang Priyono dan Fraksi Gabungan Pembaharuan Nurani Rakyat (Gapura) dipimpin Edi Harsono.

Dari tujuh fraksi yang ada, FD dari enam menjadi tujuh karena masuknya PPDI, sementara PAN akhirnya bergabung dengan PPP, dan Gapura menjadi lima karena PPDI lebih memilih Demokrat, sementara FPKM solid enam anggota, PKS, PPIB dan PKPI.

”Pembentukan dan penetapan fraksi telah dilakukan, agenda selanjutnya pembahasan tata tertib yang dilakukan oleh tim khusus,” kata Ketua Fraksi PKM, Bambang Priyono.

Hingga, Rabu (9/9) nampaknya pembahasan tatib juga masih belum jelas, bahkan beberapa anggota enggan berkomentar banyak. ”Saat ini sedang fokus pembahasan tatib, dan drafnya juga telah ada, kami belum tahu selesai kapan,” kata Seno Margo Utomo. (Gie)

Gubernur Janjikan Sumurisasi di Blora

BLORA, SR – Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, merasa senang melihat kemajuan pertanian yang ada di Kabupaten Blora, karena saat musim kemarau ternyata tanaman jagung masih bisa tumbuh dengan baik dan dengan kualitas yang baik pula.

Hal itu diungkapkan oleh Bibit Waluyo saat melakukan panen perdana jagung varietas Sukmaraga dan Lamuru, di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jum’at (11/9). Varietas Jagung tersebut merupakan hasil penelitian kerjasama antara P4MI Blora, BPTP dan Puslitbangtan Bogor.

Jagung tersebut diklaim sangat tahan air karena butuh tiga sampai lima kali siram untuk menghasilkan 8 ton tiap hektar dan cocok untuk dikembangkan saat musim kemarau.

“Melihat potensi yang ada di Blora, segera akan kami buka 600 ha lahan hutan namun harus ditanami jati dan di sela-sela bisa untuk tanaman padi gogo, benih padi gogo unggul nanti akan kami bantu,” ungkap Bibit Waluyo.

Tidak hanya itu, Bibit juga akan berusaha keras untuk bisa membangun sumur-sumur lapang di lahan kering yang ada di Blora, karena melihat potensi yang ada dengan banyaknya sumur di areal sawah.

Khusus produksi jagung, dibandingkan dengan tahun lalu, produksi jagung di Jawa Tengah telah mencapai 104 persen, atau 708 ribu ton. Sementara untuk Blora merupakan produsen jagung nomor dua setelah Grobogan.

Untuk jenis Sukmajaya di Blora telah dikembangkan 45 ha, lamuru 35 ha serta juga ada beberapa varietas lainnya seperti Bisma, Gumarang, dan Arjuna.

Sementara itu Bupati Blora Yudhi Sancoyo, merasa bangga, sebab disaat musim kemarau seperti saat ini, ternyata tanaman jagung malah tumbuh dengan baik, dan dapat dilakukan panen dengan sempurna.

“Sangat luar biasa, dalam iklim yang panas dan kemarau, masyarakat Desa Sidomulyo, masih bisa panen jagung, hal itu tentunya berkat adanya pengembangan sumur-sumur lapang di lahan-lahan kering,” katanya. (Gie)

Temu Kangen SMAN 2 Blora dihadiri Ribuan Alumni

 

BLORA, SR- Setelah lebih dari 25 tahun sejak berdirinya SMAN 2 Blora, mulai tampak gebrakan barunya pada Sekolah yang telah membesarkan para alumninya.

           

Dibawah ketua IKA Smada Blora April Sriwahono, acara Temu Kangen Alumni SMAN 2 Blora dihadiri ribuan alumni dari semua tahun kelulusan.

           

Inilah yang menurut sebagian warga Blora merupakan gebrakan baru, reuni lintas angkatan dengan jumlah peserta yang hadir diatas 1000 orang.

 

“Saya memang bukan lulusan SMAN 2, namun telah di Blora lebih dari 10 tahun, baru kali ini lihat reuni dihadiri ribuan alumninya,” kata Edi yang istrinya alumni SMAN 2 Blora ini.

           

Sementara ketua Panitia Ridwandono yang didampingi Dandung dan Lika kepada SR mengatakan, acara ini digelar semata-mata untuk mempersatukan para alumni untuk peduli pada mantan sekolahnya.

           

“Sudah saatnya para alumni SMAN 2 Blora yang sudah lebih 25 tahun sejak berdiri, berperan aktif ikut memajukan sekolahnya, “ kata Ridwandono Alumni 1986 Rabu (23/9).

           

Saking banyaknya alumni yang hadir, bahkan panitia menggelar acara temu kangen dihalaman sekolahnya. Tampak hadir pula mantan kepala sekolah, Mantan guru dan keluarga pra sesepuh pendiri sekolah yang letaknya di desa Tambaksari kecamatan kota Blora ini.

 

Kepala sekolah SMAN 2 Blora Teguh Sutrisno ketika dimintai komentarnya mengatakan, temu kangen alumni yang diprakasi angkatan 1986 ini sebuah langkah baru bagi sekolahnya.

 

“Inilah langkah yang tepat para alumni untuk menggalang persatuan, untuk ikut memajukan sekolah yang tempat mereka menimba dulu,” katanya.

           

Disamping itu lanjut Teguh, diharap setelah pertemuan ini membawa hikmah para alumninya untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sekolahnya.(Roes)

Sidang Kades Sambongrejo, Warga Geruduk PN 

BLORA, SR - Sidang atas pengelapan beras miskin (Raskin), sebesar 15,3 ton dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora, Sunarman kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Blora, Kamis (10/9) dengan menghadirkan tiga saksi, Lasdi, Senin mereka adalah saksi pelapor.

Menurut saksi Lasdi, dirinya melaporkan Sunarman karena mengetahui adanya penyimpangan pendistribusian raskin desanya setelah mendapatkan data dari kantor desa.

"Saya mendapatkan data dari catatan rekapitulasi pembagian raskin dari arsip kantor desa," ungkap Lasdi di hadapan majelis Hakim yang diketuai oleh Adi Sutrisno, anggota Amminudin dan Zulkarnaen.

Sementara dari catatan desa, itu berlangsung mulai maret-nopember 2008 dan Januari-Maret 2009. Selama ini, lanjut dia, Sunarman tidak pernah memberitahukan soal kenaikan jatah raskin. Warga tahunya mendapat jatah seperti sebelumnya, dan setiap raskin datang selalu berada di balai desa dan langsung dibagikan oleh perangkat desa. ”

Pendistribusiannya, masyarakat bayar dulu baru menerima beras,” akunya.

Kemudian, dia mendapatkan bukti kwitansi pembayaran penjualan raskin yang ditanda tangani oleh Sarisih seorang rekanan bulog. Dari kwitansi itu tercatat meski telah mendapatkan tambahan alokasi raskin, namun yang dibagikan tetap jatah semula 2.250 kg padahal mulai maret 2008, jatah raskin bertambah menjadi 3.850 kg.

“Dalam kwitansi, raskin yang disalurkan hanya 2.250 kg padahal jatahnya lebih dari itu, nah sisanya kemana itu yang kami tanyakan, kepala desa tidak pernah memberikan penjelasan,” kata Lasdi. Sarisih sendiri akhirnya juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dipadati Warga

Sidang tersebut, kembali dipadati warga setempat yang ingin melihat jalannya persidangan, mereka ingin memastikan bahwa sidang berjalan dengan adil sehingga terdakwa benar-benar dapat dihukum.

Massa kali ini lebih banyak dari sebelumnya, ada sekitar enam truk, mereka adalah warga yang selama ini kontra dengan kebijakan Kades Sunarman. “Selama sidang saya akan tetap datang, untuk melihat bahwa Sunarman bersalah,” ungkap salah seorang pengunjung. (Gie)

Jelang Lebaran Tanpa Tambahan Rambu

BLORA, SR - Karena rambu lalu lintas (lantas) yang ada di Blora saat ini dinilai sudah cukup, untuk menghadapi muik Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan belum akan menambah rambu tersebut.

''Rambu yang telah ada kami nilai sudah cukup. tinggal difaatkan rambu yang ada saja,'' kata Kepala Dinas Perhubungan Blora, Abu Nafi dalam keterangan persnya Senin (7/9) lalu.

Menurutnya, dari segi geografis, wilayah Blora aman dari kepadatan arus lalu lintas Lebaran. Sebab, di wilayah Blora kepadatan kendaraan akan terjadi di jalur utama seperti jalur Purwodadi-Blora, Blora Cepu dan Cepu-Randublatung-Wirosari.

Abu Nafi mengatakan rambu lalu lintas di jalur utama tersebut sudah cukup banyak terutama di titik-titik rawan kecelakaan.

''Namun, kami memantau terus kondisi arus lalu lintas mulai puasa ini hingga pasca Lebaran,'' tegasnya

Disamping rambu lalu lintas, penerangan jalan di jalur utama dan alternatif juga mendapatkan perhatian. Abu Nafi yang didampingi Kepala Bidang Angkutan, Sukarji mengatakan, lampu penerangan jalan di jalur lalu lintas relatif terpenuhi meski di beberapa titik masih terlihat gelap.

''Di jalur sepi dan rawan kecelakaan sudah terpasang lampu penerangan, seperti di kawasan hutan jati di tikungan Kali Modang,'' katanya.

Disisi lain Sukarji menambahkan untuk armada angkutan, sejumlah bus cadangan akan dikerahkan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang. Jalur Blora, kata dia, juga sangat jarang dijadikan jalur mudik.

Karena, Blora termasuk jalur tengah. Jalur tengah baru dilewati ketika jalur selatan melalui Ngawi dan Madiun serta jalur pantura terdapat masalah. ''Seperti saat pantura banjir dulu, jalur Blora jadi ramai. Kalau semua normal ya jarang dilewati,'' tandas Sukarji. (Roes)

Operasi Jelang Lebaran

Ditemukan, Puluhan Roti Basah Tanpa Kadaluwarsa

BLORA, SR – Masyarakat Blora, nampaknya harus berhati-hati jika membeli makanan atau minuman dalam kaleng/kemasan di toko ataupun di minimarket. Pasalnya banyak dijumpai beberap makanan kaleng/kemasan yang tidak ada tanggal kadaluwarsanya atau label hanya ditempel.

Hal itu terungkap saat tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UMKM), Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Polres Blora. Saat melakukan operasi terhadap makanan dan minuman serta kosmetik disejumlah pusat pertokoan yang ada di Kota Blora.

Seperti yang ada di salah satu minimarket, tim gabungan tersebut menemukan beberapa makanan kaleng yang labelnya hanya ditempel dan mudah dilepas, serta label rusak dan kadaluwarso tidak jelas. Bahkan produk Sardane salah satu merek kalengnya berkarat. Termasuk beberapa makanan snack juga ditemukan tidak ada batas penggunaanya.

Yang paling banyak ditemukan, pada produk roti basah yang hanya tidak mencantumkan batas kadaluwarsanya. ”Ternyata produk roti yang dijual disini banyak yang tidak ada batas waktunya, sehingga sangat merugikan konsumen,” kata Sutrisno koordinator tim gabungan tersebut, Senin (7/9).

Atas temuan itu, tim langsung memberikan teguran agar pihak swalayan bisa mencantumkan tanggal kadaluwarso terhadap roti tersebut. ”Kalau dalam plastik, tentu konsumen akan kesulitan melihat roti itu sudah jamuran atau tidak, langsung kami tegur,” katanya.

Sutrisno menghimbau, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mebeli makanan/minuman, terlebih saat menjelang lebaran. Dimana makanan dalam kemasan sangat banyak beredar dan dijual di pasaran.

”Masyarakat harus lebih teliti dalam membeli, dilihat dulu label dalam kemasan, atau tanggal kadaluwarsanya, ya jelas harus hati-hati,” pesan Sutrisno.

Selain itu, juga ditemukan beberapa produk kosmetik yang ternyata aspal meniru merek produk kecantik terkenal. (Gie)

Sumber Habis, PDAM Rugi Rp 100 Juta/Bulan

BLORA, SR - Warga Blora yang langgan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khusus yang tinggal di kawasan perkotaan, harus siap-siap mencari air ke tempat lain, kalau tidak jangan harap punya air. Karena PDAM sudah tidak akan lagi mengalirkan airnya ke sejumlah pelanggan, karena krisis air.

Akhirnya, PDAM Blora, mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerbitkan rekening, bagi sekitar 2000 pelanggan dari total 2650 pelanggan yang ada di wilayah Blora kota. Hal itu dilakukan karena, sumber air dari Ngampel sudah tidak bisa diandalkan karena debit air yang semakin menipis.

“September ini, sekitar 2000 pelanggan di Blora, tidak akan dikenakan bayar rekening termasuk biaya abunemen, karena memang air PDAM tidak bisa dialirkan,” ujar Direktur PDAM Blora, Eko Budi Resetiawan, didampingi Kepala Cabang Blora Hanafi dan Kabag Hubungan Langganan Suyitno, Selasa (8/9).

Menurutnya, pelanggan yang lain seperti Desa Ngampel, Perumda dan yang dilewati pipa air dari kajar, rekening tetap diterbitkan, karena masih bisa dialiri. Sumber air di Ngampel, selain debit air yang menipis, juga untuk kebutuhan masyarakat Desa Ngampel sendiri, mereka juga sanggat membutuhkan.

Akibatnya air tidak bisa ditarik oleh instalasi yang dibangun di sana.

Namun demikian, PDAM akan berusaha agar satu minggu sekali pelanggan yang di Blora kota bisa dialiri.

“Tiap hari pompa akan kami operasikan, kalau masyarakat sekitar kebutuhannya sudah cukup, baru dialirkan ke pelanggan,” kata Kepala Cabang PDAM Blora, Hanafi.

Selain PDAM Blora, cabang lain seperti Kedungtuban, Todanan, Ngawen, Kunduran, Cepu dan Randublatung tidak ada masalah. Hanya di Kedungtuban dari sekitar 599 pelanggan, hanya 50 pelanggan yang tidak bisa dialiri, salah satu penyebabnya air sumur dalam mulai turun akibat turunnya permukaan tanah.

Hilang Rp 100 juta/bulan

Dari pembayaran rekening air jika dalam kondisi normal, pendapatan PDAM setiap bulannya mencapai sekitar Rp 120 juta. Karena hampir semua pelanggan tidak dilayani, saat ini pemasukan hanya mencapai Rp 20 juta.

”Kami prediksikan selama bulan September ini, potensi kerugian akibat tidak menerbitkan rekening pelanggan sekitar Rp 100 juta,” ujar Eko Budi Risetiawan, Rabu (9/9).

Sementara itu, PDAM Blora pada 2009, mempunyai kewajiban membayar utang pokok sebesar Rp 920 juta. Karena Blora telah masuk dalam pengapusan utang yang sangat besar karena akumulasi bunga mulai dari 1999-2008.

”Penghapusan hutang, masih dalam proses dan sudah kami paparkan di Jakarta, jumlahnya sekitar Rp 3 milyar dan itu akan dihapuskan, namun tahun ini harus membayar utang pokoknya,” tambah Kokok panggilan akrabnya.

Menurut pria yang juga hobi sepak bola ini, kalau hutang pokok tidak dibayar maka penghapusan utang akan hilang. Untuk membayarnya, lanjut Kokok akan didanai dari APBD, dan hal itu sudah dianggarkan pada 2009.

”Dana sudah dianggarkan pada tahun ini, nanti akan dibayarkan langsung kepda Departemen Keuangan,” katanya. (Gie)

Menghilang, Mantan Anggota Dewan DPO Kejari

SEMARANG - Toleransi yang diberikan dan lambatnya eksekusi terhadap Agustina akhirnya membawa konsekuensi bagi pihak kejaksaan sendiri sebagai eksekutor. Kejari Semarang saat ini kelabakan karena Agustina disinyalir menghilang.

Mantan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang periode 1999 - 2004 itu kini tidak diketahui keberadaannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Semarang Indro Djoko Pramono SH mengakui, pihaknya saat ini kehilangan jejak politisi dari PDI Perjuangan ini.

"Bagaimana mau eksekusi atau dijemput paksa kalau orangnya tidak ada. Kalau anda tahu keberadaannya, bisa diinformasikan pada kami," ujar Indro saat dihubungi.

Indro sangat menyayangkan langkah Agustina. Sebab seingat dia, saat eksekusi ketiga (3/9) akan dilaksanakan, Agustina mengirimkan surat yang isinya ia akan datang sendiri saat eksekusi, tanpa harus dijemput paksa oleh Kejari Semarang.

Namun rupanya, janji mantan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng tersebut tinggal janji. Sejak tanggal 3 Agustus tersebut hingga kemarin, Agustina tidak pernah datang di Kejari. Saat dihubungi per telepon, Agustina juga tidak pernah menjawab.

"Kita sangat menyesalkan. Kita sudah bertindak manusiawi dan memberikan toleransi, tapi dia malah menghilang entah kemana," imbuhnya.

Jaksa eksekutor Kejari Semarang, kata Indro, sudah beberapa kali mendatangi dua rumah kediaman Agustina, namun hasilnya tetap nihil. Dua rumah tersebut, masing-masing yakni rumah orang tua Agustina di daerah Banyumanik, Semarang, dan rumah pribadi Agustina di komplek perumahan Gedawang Permai I RT02/RW IV, Semarang.

Bahkan parahnya lagi, lanjut Indro, suami Agustina juga mengaku tidak tahu menahu keberadaan isterinya.

Indro menegaskan hingga kemarin pihaknya terus memantau keberadaan Agustina. Jaksa eksekutor juga sudah diinstruksikan agar terus melacak Agustina dengan menghubungi orang-orang terdekatnya. Menurut Indro jika dalam waktu tertentu Agustina tetap menghilang, maka kemungkinan besar pihaknya akan memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seperti diketahui, Kamis (10/9) lalu Kajati Jateng Salman Maryadi saat dihubungi menyatakan pihaknya telah memerintahkan Kajari Semarang Indro Joko Pramono, untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yakni segera mengeksekusi terpidana korupsi Agustina Wilujeng.

Salman menyatakan, secara teknis hal itu menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Semarang. Namun idealnya eksekusi itu dapat dijalankan pekan ini, atau paling lambat awal pekan depan.

Salman mengatakan, Aspidsus Kejati Uung Abdul Syakur telah memanggil Kajari. Intinya, diperintahkan agar eksekusi secepatnya dijalankan karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

"Selama ini kejaksaan sudah sangat manusiawi mempertimbangkan segala alasan terpidana agar eksekusi ditunda. Kejaksaan juga sudah sabar menunggu kedatangan terpidana, berdasarkan surat yang dibikin terpidana. Kami rasa toleransi yang diberikan sudah cukup," katanya.

Akibat dari terkatung-katungnya eksekusi terhadap terpidana kasus dobel anggaran DPRD Kota Semarang 2004 ini, banyak pihak yang mempertanyakan keseriusan korps kejaksaan untuk penuntasan kasus ini. Sebab ada anggapan Kejari telah melakukan tebang pilih.

Agustina Wilujeng tercatat telah tiga kali mangkir. Terakhir, 27 Agustus lalu dirinya tidak hadir memenuhi panggilan Kejari dengan alasan masih harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya selaku aparat negara, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng 2004-2009.

Agustina sebenarnya akan dieksekusi oleh Kejari bersama dengan tiga terpidana dari unsur Komisi C DPRD Kota 1999-2004 dalam kasus yang sama yakni Fathur Rakhman, Santoso Hutomo, dan Tohir Sandirjo. Ketiganya sudah menjalani hukuman penjara sejak 19 Agustus lalu. (rs/roes)