SR Edisi 77 Khusus Lebaran - FOKUS

Fokus:

Polemik seputar Staf Ahli

Fraksi DPRD Blora Harus Punya Staf Ahli

BLORA, SR- Sesuai fungsinya DPRD mempunyai 3 fungsi utama yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Padahal saat ini hampir 90 % anggota DPRD Blora adalah wajah baru, tentunya sangat penting untuk mendalami pemerintahan yang Pro Rakyat. sehingga Lebih cepat lebih baik guna lanjutkan program pembangunan masyarakat Blora.

Itulah yang diungkapkan anggota DPRD Blora dari PKS Seno Margo Utomoketika dikonfirmasi tentang pentingnya staf ahli untuk setiap fraksi di DPRD Blora.

Menurut Seno kebutuhan staf ahli merupakan keharusan bagi anggota Dewan saat ini, guna memberi perubahan jauh lebih baik bila dibanding DPRD sebelumnya.

“Sesuai UU 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR dan DPRD yang lebih dikenal UU Susduk khususnya pada Pasal 352 ayat 10 Bahwa Staf ahli harus ada pada setiap Fraksi, dan saya tekankan merupakan keharusan,” katanya.

Padahal bunyi pasal tersebut adalah sekretariat DPRD Kab/Kota menyediakan sanana dan anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Seno mengatakan anggaran itu harus disediakan oleh Eksekutif dan bila ada ke kuranganya dirinya khususnya fraksinya, sanggup menutup dengan pemotongan gaji anggota dewan.

“Idealnya satu fraksi terdiri dari 2 staf ahli yakni ahli anggaran dan ahli hukum, mengingat permasahan di DPRD selama ini terkait kedua hal tersebut,” tegas Seno.

Saat ditanya persyaratan apa yang wajib bagi seseorang bisa diangkat sebagai staf ahli di fraksi, dia menyebut tidak ada ketentuan pastinya.

“Sampai saat ini belum ada ketentuan persyaratan, bagi sesorang bila diangkat sebagai staf ahli Fraksi. Dan Yang terpenting semua orang dapat dipilih, tidak harus PNS seperti staf ahli Bupati,” ungkap Seno.

Demikian juga saat dikonfirmasi tentang Gaji seorang staf ahli, dia belum bisa menyebut secara pasti. “Kira-kira untuk di Blora seorang staf ahli digaji Rp. 3 juta per bulan, karena kerja mereka hanya bila diperlukan atau saat konsultasi,” tandasnya.

Sementara ditempat terpisah Setyo Edy Staf ahli Bupati ketika dimintai komentarnya terkait ini tidak membantah apa yang diungkapkan oleh Seno Margo. Namun terlepas dari itu, walau dengan pertimbangan kemampuan pembiayaan daerah, tidak merupakan keharusan menggunakan staf ahli untuk fraksi.

“Segi positifnya memang anggota dewan baru akan lebih cepat dalam pemahaman sebuah permasalahan, namun apakah tidak akan menjadikan malas mereka bila semua permasalahan dibebankan staf ahlinya,” katanya.

Disamping itu lanjut Setyo Edy, memang staf ahli fraksi saat ini sangat diperlukan, mengingat kerja eksekutif saat ini ibarat sopir sebuah mobil sudah melaju dengan kecepatan diatas 90 Km/jam.

“Sedang anggota dewan baru adalah sopir yang baru belajar mobil sehingga kecepatanya dibawah 50 Km/jam,” kiasnya saat ditemui diruang kerjanya Senin (14/9).

Disisi lain tentang pemilihan seorang staf ahli belum ada ketentuan yang mengatur tentang layak dan tidaknya seseorang diangkat sebagai staf ahli fraksi.

“Jadi bisa saja seorang anggota partainya karena demi membesarkan partai diangkat sebagai staf ahli fraksi,” tambahnya.

Lain halnya dengan Kepala DPPKAD Blora, Komang Gde Irawadi saat dikonfirmasi tentang kesiapan anggaran terkait staf ahli fraksi, dirinya sangat mendukung langkah dewan bila aturan mendukungnya.

“Bila memang ada aturan hukum untuk anggaran tersebut, saya sangat mendukung,” katanya.

Artinya aturan untuk pengalokasikan anggaran diatur dengan jelas oleh produk hukum, misalnya PP.

Komang juga menambahkan dengan adanya staf ahli maka secara tak langsung akan makin mempermudah kinerja eksekutif.

“Saya juga optimis dengan adanya staf ahli maka eksekutif maupun legislatif dapat berjalan seirama, baik dalam rancangan anggaran atau alokasinya. (Roes)

Fokus Samping

Joko Mugiyanto (Ketua Fraksi Demokrat)

Optimalkan kinerja Setwan Dulu

BLORA, SR- Selama ini kinerja jajaran Setwan kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sebagai pelayan anggota DPRD. Hal itu diungkapkan Joko Mugiyanto anggota DPRD dari Partai Demokrat, saat dimintai komentarnya terkait perlu tidaknya adanya staf ahli fraksi.

“Yang pertama menurut saya adalah kinerja jajaran Setwan dulu, baru kemudian kami baru dapat menentukan perlu tidaknya staf ahli fraksi,” kata Joko.

Menurut joko bukan berarti dirinya menolak hadirnya staf ahli dalam fraksinya, namun dia meminta pembenahan kinerja dilingkungan Setwan.

Artinya dengan pembenahan kinerja setwan nantinya akan tahu prioritas staf ahli apa yang dibutuhkan fraksinya.

“Kita optimalkan setwan dulu sehingga kami bisa menilai. Jadi anggaran yang nantikan kita keluarkan tidak sia-sia dan tepat sasaran.” ungkap Joko.(Roes)

Suningsih (Sekretaris Fraksi Golkar)

Penterjemah Bahasa Masyarakat

BLORA, SR- adanya Staf ahli fraksi adalah suatu kebutuhan yang sangat bagi anggota DPRD Blora yang baru dilantik akhir Agustus lalu. Itu yang dikatakan Suningsih sekretaris fraksi Golkar yang di konfirmasi Rabu (16/9) di gedung DPRD Blora.

Menurut wakil rakyat asal desa Kawengan Jepon ini, anggota DPRD dipilih karena didukung masyarakat. Maka apa yang disuarakan adalah bahasa masyarakat guna memperlancar tugasnya.

“Staf ahli inilah yang tugasnya membantu menterjemahkan bahasa masyarakat untuk merubah menjadi bahasa politis. Dan inilah mengapa kita sangat perlu menggunakan staf ahli fraksi,” katanya.

Suningsih juga menandaskan dengan staf ahli nantinya diharap fungsi legislasi yang dimiliki anggota Dewan, dapat dilaksanakan secara optimal dalam menghasilkan produk hukum.

“Dengan keahliannya (Staf Ahli-red) dari bahasa politis yang mereka hasilkan, akan lebih mudah diubah menjadi bahasa hukum dalam bentuk produk hukum,” tandas Suningsih.(Roes)

Legyono (anggota DPRD Partai Hanura)

Pandangan Seorang Pakar Sangat Perlu

BLORA, SR- Dalam kehidupan bermasyarakat yang serba dinamis ini perlu p[emecahan masalah yang holistic, komprehensip dan integral. Untuk itulah Legyono anggota DPRD dari Fraksi Gapura (nama fraksi gabungan Gerinda, PDP dan Hanura-red) menganggap Staf ahli sebagai seorang Pakar amat sangat diperlukan.

“Pandangan seorang pakar memang sangat kami perlukan dalam pencapaian pemecahan masalah,” ungkapnya Rabu (16/9) kepada SR.

Menurutnya pada saat pandangan umum fraksi hasil kinerja para staf ahli akan tampak dalam penilaian suatu permasalahan.

“Saya yakin staf ahli dapat memberikan terbaik, karena mereka menilai dari kriteria, pandangan/gambaran dan hasil akhir pada pandangan umum fraksi nantinya,” jelas Gyo panggilan akrabnya.

Gyo menambahkan, dari kesimpulan seorang pakar, arah prioritas kerja para anggota dewan makin jelas, sehingga akan mudah mencapai kemajuan pembangunan di Blora.(Roes)

Iffah Hermawatri (Anggota DPRD Blora partai Demokrat)

Sesuaikan Bidangnya

BLORA, SR.- “Menurut saya yang baru pertamakalinya terjun di politik, seorang Staf ahli sangat perlu digunakan,” kata Iffah Hermawatri saat ditemui di gedung DPRD Blora Kamis (17/9).

Menurut Wanita yang kerja di ATR ini, kebutuhan seorang staf ahli frakti merupakan keharusan bagi fraksinya. Adapun pertimbangannya, tahun pertama dirinya dan teman-teman yakin perlu banyak belajar mengenal pekerjaannya sebagai wakil rakyat.

“Terus terang kami banyak belajar dulu menyelesaikan tugas sebagai wakil rakyat dan dari staf ahli tempat kita belajar. Tapi Staf ahli yang sesuai dengan bidang yang kita butuhkan saja,” Tegas Iffah. (Roes)