SATU TAHUN KEPEMIMPINAN BUPATI MUSTOFA WARDOYO
DI MATA WARGA KUDUS
KUDUS, SR – ”Untuk Membangun Reputasi dibutuhkan waktu 20 tahun. untuk meruntuhkannya cukup hanya 5 menit sajat. Jika Anda memikirkan hal itu Anda akan bertindak hati-hati”,
spirit dari Warren Buffet ini tentu akan menjadi motivasi bagi setiap pemimpin dalam melakukan pembangunan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyatnya. Pimpinan yang bijak tentu akan selalu menerima kritik, asulan dan masukan dari warganya. 
Sebab dengan mengetahui kritik serta masukan dari rakyatnya, seorang pemimpin akan tahu apa harapan yang dinginkan oleh warganya. Apa pendapat mereka? Dan apa pula harapan-harapan warga Kudus terhadap bapak bupati ? Berikut pendapat dan harapan-harapan dari para warga di Kudus terhadap kempemimpinan bupati dan wakil bupati Kudus yang dirangkum oleh tim Suara Rakyat, Minggu (21/06).
Menurut Drs Su’ad (Kepsek SMA 1 Bae), ”Satu tahun kepemimpinan bupati Mustofa telah banyak prestasi yang diraih, antara lain Adipura kembali kita peroleh setelah lama tidak dapat, dan kedekatannya dengan masyarakat dengan program tilik desanya”. Harapannya "Misi bupati untuk wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas agar segera terealisir dengan tetap memberikan reward bagi siswa dan guru berpreastasi yang telah membawa nama baik Kudus”.
Drs H. Oki Sudarta (Kepsek SMPN 1 Kudus ) : ”Kepemimpinannya saat ini sangat tepat, karena bapak Mustofa memiliki jiwa entrepreneur (jiwa wirausaha), yang sangat dibutuhkan di Kota Kudus saat ini, sehingga mampu meningkatkan perkapita lebih baik. Saya berharap beliau mampu memberikan dukungan moril maupun politis terhadap RSBI SMPN 1 sebagai sekolah kebanggaan di Kota Kudus, sebab saat ini masih banyak anggapan bahwa RSBI mengajarkan budaya asing ke Indonesia, padahal sesungguhnya RSBI mengajarkan budaya lokal yang sangat kental agar setara dan mampu bersaing dalam dunia international”.
Menurut Ir. Hendi (Dekan Fak Pertanian UMK). Duet Musthofa Wardoyo dan Budiono tidak banyak yang saya ketahui, yang jelas belum banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun kepemimpinannya, perlu ada percepatan, salah satu indikatornya infrastruktur masih banyak yang rusak, income perkapita relatif tidak berubah naik, di bidang pertanian masih mahalnya saprodi termasuk obat-obatan dan pupuk, belum ada proteksi harga untuk tanaman pangan, untuk melindungi ekonomi petani. bidang pendidikan, pendidikan murah masih jauh dari kenyataan, tidak banyak anak yang tidak mampu, bisa sekolah di sekolah yang berkualitas walaupun anak tersebut pandai”.
Ahmad Khadafi (Aktifis LSM, konsen di bidang pendidikan non Formal), Bupati sangat konsisten terhadap pendidikan, dan suara pengaduan bila ada kesalahan diperhatikan dan lansung ditindaklanjuti”.
Muslimin SPd, (ketua koperasi Dadi Barokah): ”Saya berharap bapak Bupati Kudus lebih memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kudus dengan memberikan pembinaan dan bantuan modal”
Drs. Abdullah Zaim (pengurus HKTI Kudus): ”Bupati Kudus perlu menggandeng wakil bupati dan jajaran pimpinan di pemkab Kudus dalam membuat rumusan kebijakan. dan janji-janji bupati dalam pilkada Kudus supaya direalisasikan. Sebagai pengurus HKTI Kudus, saya berharap kepada Bupati Kudus, supaya membuat kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan petani, syukur-syukur ada upaya reformasi pertanian”.
Demikian rangkuman usulan dan harapan warga Kudus untuk bapak bupati, banyak masyarakat yang menaruh harapan besar agar Kabupaten Kudus bisa lebih maju dan sejahtera melalui kepemimpinan bapak Mustofa kedepan.
(Mad, Kus, Wan).
Sebelum Pelantikan DPRD Baru, Banpol Terealisasi
JEPARA, SR - Pada bulan Juli 2009 mendatang partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Jepara hasil pemilu 2004 memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.
Keputusan tersebut telah disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Jepara, Sunarto, pada rapat sosialisasi bantuan keuangan untuk partai politik hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Hadir dalam undangan tersebut ketua partai dan perwakilan dari partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD hasil Pemilu 2004 dan 2009.
Dalam kesempatan tersebut Sunarto didampingi Bambang, Kabag Partai Politik beserta stafnya Hidayat, menjelakan bahwa anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara setelah regulasi dari Permendagri terdapat kejelasan soal pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa bantuan keuangan untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada parpol sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2009 yang direncanakan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2009.
Sedangkan bantuan keuangan keugan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2009.
Sunarto menjelaskan, penggunaan keuangan untuk parpol hanya digunakan untuk menunjang belanja kebutuhan administrasi partai serta pembelian daya dan jasa, adapun dalam tahun 2009 ini akan dilakukan dua tahap penyerahan dengan perhitungan sebagai berikut.
Pada tahap pertama, jumlah sisa bulan terhitung tanggal pelantikan dibagi dua belas dikalikan Rp. 19.378.000 dikalikan jumlah perolehan kursi masing-masing parpol yang mendapakan kursi di DPRD Jepara hasil pemilu 2004.
Sedangkan tahap kedua perhitungannya jumlah bulan terhitung tanggal pelantikan, dibagi dua belas dikalikan Jumlah APBD tahun sebelumnya (2008) dibagi Jumlah Perolehan Suara parpol yang memperoleh kursi hasil pemilu 2004 dikalikan jumlah perolehan suara masing-masing Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu 2009.
Pada bantuan keuangan tahap pertama Partai politik yang memperoleh bantuan keuangan di Kabupaten Jepara antara lain PPP, PKB, PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, PKPB, dan PDS. Sedangkan untuk tahap kedua yang memperoleh kursi dan berhak memperoleh bantuan keuangan partai politik antara lain, PDI-P, PPP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, Hanura, PKNU, dan Barnas. (Nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar