SR edisi 71 - F O K U S

40 Pejabat Blora Segera Diganti

BLORA, SR - Wacana reformasi/evaluasi terhadap pengisian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) terus saja bergulir. Bahkan caleg terpilih dari Cepu Yantinah yang menggulirkan wacana reformasi birokrasi pun, masih bersemangat membeberkan keinginannya.

Kepada SR bahkan dia mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung. ”Saya pribadi ingin agar Reformasi Birokrasi harusnya 80% pejabat PNS di Blora, mengingat loyalitas mereka pada bupati sangatlah kurang,” kata Yantinah, Senin (6/7) lalu.

Alasan lain dari istri dokter di Cepu ini, sebagian PNS selalu menuntut jaminan kesejahteraan namun tidak diimbangi profesionalisme kerjanya.

“Saya tak habis pikir mereka menuntut jaminan kesejahteraan, namun tidak diimbangi dengan merubah pola kerja mereka yang efisien dan profesional,” jelas Yantinah.

Yantinah juga menggarisbawahi apa yang selama ini diungkapkannya, semata-mata agar para petinggi PNS di Blora mau introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukannya. Disamping itu mau melihat ke bawah para bawahannya di lapangan.

“Saya memang bicara agak keras, karena beberapa tahun ini suara masyarakat Cepu kurang diperhatikan mereka. Padahal saat ini atau mendatang Cepu adalah penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Blora,” tegas Yantinah.

Sementara data yang dihimpun SR terkait reformasi atau evaluasi SOTK pada tahun 2009 ini sebanyak 40 pejabat Blora akan segera pensiun atau pun masih kosong. Rinciannya yakni 5 pejabat eselon II, 8 pejabat eselon III dan 27 pejabat eselon IV. (Lihat tabel, red).

“Masuk akal juga apa yang diungkapkan Yantinah tentang reformasi birokrasi, bila dikaitkan jumlah pejabat yang akan pensiun tersebut,” kata LSM Jatibumi, Tejo Prabowo.

Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan terpilih.

Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama.

“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi,” kata Yudhi.

Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.

Lain lagi apa yang diinginkan Ateng Sutarno, direktur LSM Wong Cilik, bahwa yang evaluasi dan pergantian personel SOTK, adalah mereka yang dalam kurun waktu saat ini tidak/belum tepat pada posisinya.

“Istilah kerennya kami ingin agar nantinya pada saat pergantian personel SOTK menganut asas the righ man the righ place,” jelasnya.
Ateng juga menambahkan bila nantinya pos jabatan yang diisi sudah orang yang sesuai disiplin ilmunya, niscaya kemajuan Blora akan terlihat nyata. (Roes)

Fokus Samping

Legyono (Caleg Terpilih Partai Hanura)

Utamakan Nilai Tukar Petanian dan Pilih Personel Kredibel

BLORA, SR - Tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora dari anggota DPRD terpilih terus muncul.

Seperti Legyono caleg terpilih dari Partai Hanura menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan para petani di Blora. “Memang produksi pertanian secara keseluruhan di Blora ini mengalami peningkatan, tapi tolong dipantau harga jualnya. Jangan sampai peningkatan produksi namun pendapatan para petani justru mengalami penurunan karena harga hasil panen turun,” katanya, Senin (6/7).

Untuk itu dirinya meminta agar pihak terkait terutama Dolog, benar-benar memperhatikan harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Disamping itu tugas yang sangat berat juga harus dilakukan Diperindagkop dan Bagian Perekonomian Setda Blora untuk terus memantau harga jual dari hasil pertanian tersebut.

“Mereka harus mengawal dan memantau harga jual pertanian di wilayah Blora, sehingga harga yang telah ditetapkan pemerintah tidak dapat diombang-ambingkan pihak tertentu,” ungkap Legyono.

Sedang tentang jelang pelaksanaan eksplorasi minyak pada Blok Cepu, untuk wilayah operasional Kabupaten Blora dirinya sependapat dengan Edy Harsono. Yakni perlunya mencari terobosan baru untuk menggaet investor.

Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.

“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” tandas Legyono. (Roes)



Amin Faried (Direktur BCC)

Tanggap Terhadap Situasi

BLORA, SR - Reformasi Birokrasi tidak harus menyeluruh, akan tetapi penempatan personel yang tepat pada SKPD yang strategis. “Tuntutan itu wajar saja, namun saya pribadi menyarankan hendaknya Bupati memprioritaskan pos-pos strategis dipimpin, seseorang yang tanggap situasi di lingkungannya,” kata Amin Faried, Senin (6/7).

Adapun yang nantinya Bupati Blora melakukan penyegaran di lingkungan kerjanya, hendraknya mereka yang akan menduduki jabatan barunya mau instropeksi dirinya sendiri.

“Jangan ada kata mengapa saya dipindah sedang si B tidak, harusnya mereka yang dipindah introspeksi dirinya sendiri,” jelas Amin.

Saat ditanya jabatan apa saja yang dinilai strategis, Amin mengatakan masyarakat yang akan menilai.

“Saya artikan jabatan yang strategis adalah SKPD yang banyak berhubungan dengan peningkatan dan kesejahteran masyarakat Blora. Dan saya yakin anda sebagai wartawan tentunya tahu, SKPD mana yang saya maksud itu,” ungkap Amin.

Dia juga menyarankan, nantinya DPRD baru apabila telah bekerja, bersama-sama Bupati dan Muspida menyatukan visi membangun Blora lebih baik dari sekarang. Dan tidak semata-mata demi mengembalikan uang yang telah mereka habiskan saat pemilu legislatif lalu.

“Saya sangat yakin bila nantinya anggota DPRD baru ini sangat komunikatif, sehingga akan mudah menjalin hubungan dengan Muspida. Dengan pertimbangan SDM wakil rakyat yang baru, memungkinkan kearah itu,” tandas Amin. (Roes)


Bambang Susilo (Caleg Terpilih Partai Demokrat)

Agar Lebih Baik Dari Tahun Lalu

BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, caleg terpilih dari Partai Demokrat, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis Jumat (3/7) lalu.

Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.

“Satukan visi dulu yakni membangun dan mensejahterakan rakyat Blora, niscaya akan terjadi kesepakatan bersama,” kata Bambang Susilo.

Untuk itulah dia berjanji setelah dirinya resmi sebagai anggota DPRD Blora periode 2009-2014 akan bersama anggota DPRD Blora mewujudkan itu.

“Kami dipilih oleh rakyat, dan kami akan bekerja untuk mensejahterakan mereka,” jelasnya.

Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.

“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)