PERUBAHAN APBD 2009 DIPASTIKAN ADA
BLORA, SR- Setelah beberapa tahun APBD Blora tidak ada APBD perubahan setiap tahunnya, maka tahun ini dipastikan muncul APBD Perubahan tahun anggaran 2009 ini.
Setelah secara resmi Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Pimpinan DPRD Minggu (22/11) menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2009.
Persetujuan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD. Tidak ada perubahan yang berarti dalam raperda tersebut. APBD 2009 hasil perubahan nanti tetap tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Sebelum penandatangan persetujuan, bupati menjawab pertanyaan, saran dan masukan dari fraksi yang dibacakan dalam pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi yang dibacakan sebelumnya.
Sejumlah persoalan diangkat dalam PA fraksi. Di antaranya, pengalihan proyek jembatan di Dukuh Benji, Desa Tawangrejo, Kecamatan Kunduran. Masalah proyek itu diangkat oleh PDIP dan Partai Demokrat.
Proyek itu, gagal dilaksanakan karena kepala desa setempat menolak proyek tersebut dikerjakan di dukuh tersebut. "Ke depan kami akan melakukan koordinasi yang baik antara warga dengan pemerintah,'' jelas bupati Blora.
Selain itu, bupati juga menjawab kritikan Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) soal kerja sama pengelolaan gas antara pemkab dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan pemkab dengan PT PLN serta PT Petrogres.
Sebab, sebelum kerja sama dengan PGN dilaksanakan, pemkab sudah mengalihkan ke perusahaan lain.
"Yang benar bukan mengalihkan, karena pelaksanaan juga belum berjalan. Dengan PGN dalam proyek cluster gas, hanya sampai sekarang program itu juga belum jalan," kata Yudhi.
Sementara itu, setelah melalui pembahasan dan evaluasi dari gubernur, dalam rancangan P-APBD tersebut, pendapatan mengalami penurunan Rp 84 juta, yakni dari Rp 714 miliar menjadi Rp 713 miliar.
Dalam rancangan P-APBD, pendapatan asli daerah (PAD) tetap Rp 50 miliar. Turunnya pendapatan disebabkan dana perimbangan yang diterima pemkab turun, yakni dari Rp 630,3 miliar menjadi Rp 628,7 miliar. Namun, pendapatan lain-lain yang sah justru naik dari Rp 33,7 miliar menjadi Rp 35,2 miliar.
Sedangkan total belanja P-APBD direncanakan Rp 873,4 miliar, dari sebelum perubahan yang hanya Rp 871,7 miliar. Atau ada peningkatan belanja Rp 1,7 miliar. Rinciannya, belanja tidak langsung menjadi Rp 635,6 miliar, dari Rp 591,4 miliar.
Sedangkan belanja langsung justru turun dari Rp 280,2 miliar menjadi Rp 237,8 miliar. "Pada APBD tahun-tahun selanjutnya kami usahakan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung," tandas Yudhi.
Ketua DPRD Blora HM Kusnanto mengatakan, raperda yang sudah disetujui akan dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Dirinya dan semua anggota DPRD Blora berharap minggu ini P-APBD bisa disahkan. (Roes)
BLORA, SR- Setelah beberapa tahun APBD Blora tidak ada APBD perubahan setiap tahunnya, maka tahun ini dipastikan muncul APBD Perubahan tahun anggaran 2009 ini.
Setelah secara resmi Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Pimpinan DPRD Minggu (22/11) menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2009.
Persetujuan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD. Tidak ada perubahan yang berarti dalam raperda tersebut. APBD 2009 hasil perubahan nanti tetap tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Sebelum penandatangan persetujuan, bupati menjawab pertanyaan, saran dan masukan dari fraksi yang dibacakan dalam pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi yang dibacakan sebelumnya.
Sejumlah persoalan diangkat dalam PA fraksi. Di antaranya, pengalihan proyek jembatan di Dukuh Benji, Desa Tawangrejo, Kecamatan Kunduran. Masalah proyek itu diangkat oleh PDIP dan Partai Demokrat.
Proyek itu, gagal dilaksanakan karena kepala desa setempat menolak proyek tersebut dikerjakan di dukuh tersebut. "Ke depan kami akan melakukan koordinasi yang baik antara warga dengan pemerintah,'' jelas bupati Blora.
Selain itu, bupati juga menjawab kritikan Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) soal kerja sama pengelolaan gas antara pemkab dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan pemkab dengan PT PLN serta PT Petrogres.
Sebab, sebelum kerja sama dengan PGN dilaksanakan, pemkab sudah mengalihkan ke perusahaan lain.
"Yang benar bukan mengalihkan, karena pelaksanaan juga belum berjalan. Dengan PGN dalam proyek cluster gas, hanya sampai sekarang program itu juga belum jalan," kata Yudhi.
Sementara itu, setelah melalui pembahasan dan evaluasi dari gubernur, dalam rancangan P-APBD tersebut, pendapatan mengalami penurunan Rp 84 juta, yakni dari Rp 714 miliar menjadi Rp 713 miliar.
Dalam rancangan P-APBD, pendapatan asli daerah (PAD) tetap Rp 50 miliar. Turunnya pendapatan disebabkan dana perimbangan yang diterima pemkab turun, yakni dari Rp 630,3 miliar menjadi Rp 628,7 miliar. Namun, pendapatan lain-lain yang sah justru naik dari Rp 33,7 miliar menjadi Rp 35,2 miliar.
Sedangkan total belanja P-APBD direncanakan Rp 873,4 miliar, dari sebelum perubahan yang hanya Rp 871,7 miliar. Atau ada peningkatan belanja Rp 1,7 miliar. Rinciannya, belanja tidak langsung menjadi Rp 635,6 miliar, dari Rp 591,4 miliar.
Sedangkan belanja langsung justru turun dari Rp 280,2 miliar menjadi Rp 237,8 miliar. "Pada APBD tahun-tahun selanjutnya kami usahakan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung," tandas Yudhi.
Ketua DPRD Blora HM Kusnanto mengatakan, raperda yang sudah disetujui akan dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Dirinya dan semua anggota DPRD Blora berharap minggu ini P-APBD bisa disahkan. (Roes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar