Rekomendasi Gubenur Jateng menuai Protes

Buntut rekomendasi Gubenur Jateng

Kades se Blora akan kembalikan inventaris motor
Blora, SR.-

Dampak rekomendasi gubenur Jateng terhadap evaluasi RAPBD Blora 2009 menuai hasil. Sejumlah kades di Blora mengancam akan mengembalikan sepeda motor Honda Win ke pemkab jika anggaran pengadaan sepeda motor Megapro dicoret dari APBD 2009. Mereka menganggap, motor inventaris yang ada saat ini sudah dalam kondisi tidak layak.

Kemarin, Ketua Praja Blora, H Sabar sudah sempat membicarakan hal itu dengan beberapa kades. Rencananya sejumlah kades akan ikut datang ke pertemuan antara Panggar DPRD dan tim anggaran eksekutif yang diagendakan digelar Kamis (7/5) sore sekitar pukul 16.00.

Sebagaimana diketahui, evaluasi gubernur atas RAPBD Blora pekan lalu telah turun. Dalam evaluasi itu disebutkan devisit anggaran Rp 24,5 miliar tidak diperbolehkan. Belakangan ini muncul wacana untuk menutup anggaran tersebut akan diambilkan dari pos anggaran P2SE dan dana pengadaan sepeda motor.

Adanya wacana itu, kemarin ditanggapi dengan “panas” oleh sejumlah kades. Satu di antaranya mengancam mengembalikan inventaris Honda Win-nya. Semula direncanakan, motor akan dikembalikan ke kantor Pemkab atau pendapa rumah dinas. Hanya saja Ketua Praja Sabar menyarankan, agar sepeda motor Win dibawa ke kantor DPRD, sekalian hadir pada acara pertemuan panggar dan tim anggaran.

H Sabar yakin, dana P2SE tetap aman, karena anggaran itu dimaksudkan untuk membangun di desa-desa dengan melibatkan masyarakat langsung. Pengadaan Mega Pro dinilainya juga wajar, karena medan Blora cukup berat sehingga perlu kendaraan yang andal.

Ketua DPRD HM Warsit SPd menyatakan, untuk menutup anggaran akan diupayakan dari silpa anggaran yang ada. ”Untuk dana P2SE dan pengadaan sepeda motor tetap aman. Buat menutup defisit nantinya akan diupayakan dari silpa. Selain itu kami juga masih mempunyai data bahwa saat ini Blora sebenarnya masih mempunyai simpanan dana yang jumlahnya cukup signifikan,” tandasnya.

Sumber di pemkab menyatakan, setelah konsultasi ke BPK, dana silpa dimaksud memang boleh digunakan dengan catatan jangan dihabiskan semua. ”Itu informasi terbaru terkait silpa. Untuk menutup defisit anggaran memang bisa menggunakan silpa yang ada asal tidak dihabiskan. Solusinya harus ada pemotongan pos anggaran lain,” jelas sumber itu.

Ketua Komisi A Martono SH menyatakan, jika memang kondisinya seperti itu, pihaknya akan mengusulkan ke forum pertemuan panggar dan tim anggaran eksekutif untuk memotong pos anggaran pembangunan gedung DPRD. ”Saya pikir itu yang paling realistis,” tandasnya.(Roes)