Gelap, 3.384 Keluarga Masih Pakai Teplok
BLORA, SR –
Ternyata di Kabupaten Blora hingga saat ini masih ada warga yang belum tersentuh jaringan listrik. Mereka tersebar di 46 dusun dan terdiri dari 3.384 keluarga. Selama ini keluarga tersebut menggunakan lampu minyak dan banyak yang menyambung listrik secara illegal dari wilayah lain. Daerah yang belum tersentuh listrik tersebut umumnya berada di kawasan hutan dan masuk ke dalam serta berbata
san dengan kabupaten lain dan berada di propinsi lain (Jawa Timur).
“Umumnya mereka berasal dari keluarga kalangan ekonomi lemah dan berpenghasilkan minim yang hanya cukup untuk makan dan minum sehari-hari, sehingga tidak mungkin untuk mengupayakan jaringan listrik secara mandiri,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto.
Adi yang mantan Assisten I Setda ini mengakui bahwa itu hal itu cukup memprihatinkan karena sebenarnya Blora merupakan daerah yang kaya akan minyak dan hasil hutan. Agar hal itu bisa segera diatasi, pada tahun ini Dinas Pertambangan dan Energi mengusulkan agar ada pengadaan jaringan listrik secara bertahap bagi lima dusun, senilai Rp 1, 5 juta.
Namun, kendala yang dihadapi saat ini menurut Adi, DPRD Blora ternyata memangkas anggaran itu menjadi Rp 697.000, sehingga hanya cukup untuk menyediakan jaringan listrik hanya di dua dusun. “Kalau setiap tahun anggaran hanya 2-3 desa saja, persoalan listrik di 46 dusun itu baru kelar 7-11 tahun lagi,” katanya
Untuk menyediakan pemasangan jaringan listrik di 46 dusun tersebut teryata membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 10,5 miliar. Lanjut Adi, biaya itu bergantung kebutuhan jaringan tiap dusun, biaya termurah Rp 93 juta per dusun, sedang termahal Rp 480 juta per dusun.
Jaringan listrik yang wajib disediakan atau dipasang pemerintah dari dana APBD itu berupa pal, travo, dan kabel. Adapun, sambungan listrik menuju ke rumah-rumah merupakan tanggung jawab warga. (Gie)
BLORA, SR –
Ternyata di Kabupaten Blora hingga saat ini masih ada warga yang belum tersentuh jaringan listrik. Mereka tersebar di 46 dusun dan terdiri dari 3.384 keluarga. Selama ini keluarga tersebut menggunakan lampu minyak dan banyak yang menyambung listrik secara illegal dari wilayah lain. Daerah yang belum tersentuh listrik tersebut umumnya berada di kawasan hutan dan masuk ke dalam serta berbata
san dengan kabupaten lain dan berada di propinsi lain (Jawa Timur).“Umumnya mereka berasal dari keluarga kalangan ekonomi lemah dan berpenghasilkan minim yang hanya cukup untuk makan dan minum sehari-hari, sehingga tidak mungkin untuk mengupayakan jaringan listrik secara mandiri,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto.
Adi yang mantan Assisten I Setda ini mengakui bahwa itu hal itu cukup memprihatinkan karena sebenarnya Blora merupakan daerah yang kaya akan minyak dan hasil hutan. Agar hal itu bisa segera diatasi, pada tahun ini Dinas Pertambangan dan Energi mengusulkan agar ada pengadaan jaringan listrik secara bertahap bagi lima dusun, senilai Rp 1, 5 juta.
Namun, kendala yang dihadapi saat ini menurut Adi, DPRD Blora ternyata memangkas anggaran itu menjadi Rp 697.000, sehingga hanya cukup untuk menyediakan jaringan listrik hanya di dua dusun. “Kalau setiap tahun anggaran hanya 2-3 desa saja, persoalan listrik di 46 dusun itu baru kelar 7-11 tahun lagi,” katanya
Untuk menyediakan pemasangan jaringan listrik di 46 dusun tersebut teryata membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 10,5 miliar. Lanjut Adi, biaya itu bergantung kebutuhan jaringan tiap dusun, biaya termurah Rp 93 juta per dusun, sedang termahal Rp 480 juta per dusun.
Jaringan listrik yang wajib disediakan atau dipasang pemerintah dari dana APBD itu berupa pal, travo, dan kabel. Adapun, sambungan listrik menuju ke rumah-rumah merupakan tanggung jawab warga. (Gie)
35 Milyar untuk Program P2SE
Bupati Minta Untuk Padat Karya
BLORA, SR –
Dana Program P2SE di Kabupaten Blora dipastikan tahun ini akan naik cukup drastis. Dari Rp 750 juta menjadi 35 milyar yang akan mengalir untuk pembangunan desa. Besarnya dana itu disinyalir akan dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk kepentingan sendiri.
Bahkan dari informasi yang didapatkan SR potongan yang dilakukan oleh anggota dewan dalam proyek itu sekitar Rp 5 juta untuk tiap desa. Bukan rahasia lagi kalau selama ini dana P2SE selalu menjadi ladang proyek tersendiri bagi anggota dewan. Prakteknya banyak kepala desa yang menitipkan proposal kepada anggota dewan agar mendapat dana P2SE tersebut dengan imbalan komisi dari cairnya dana itu. Terlebih saat ini merupakan masa akhir dari anggota dewan periode sebelumnya.
Terkait banyaknya dana itu, beberapa pihak berharap agar dana untuk P2SE sebesar Rp 35 milyar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan bukan untuk menjadi lahan tersendiri bagi anggota dewan dengan menjadi broker proposal.
”Dana sebesar itu harus benar-benar untuk masyarakat desa guna membangun desanya, anggota dewan jangan menjadi broker, maka kasihan masyarakat yang dirugikan,” terang Andri salah seorang pengiat dari Forum Transparanasi Blora (FTB).
Terpisah, Bupati Blora Yudhi Sancoyo berharap agar besarnya dana itu dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa dengan digunakan pada program-program yang sifatnya padat karya sehingga mampu mendorong dan mengerakkan perekonomian desa.
”Dana itu bisa digunakan untuk program padat karya yang tentunya bisa untuk mengurangi pengangguran di desa tersebut, jangan malah dipakai untuk kepentingan tertentu dan individu dari dana itu,” jelas Yudhi Sancoyo, Senin (20/4). (Gie)
Bupati Minta Untuk Padat Karya
BLORA, SR –
Dana Program P2SE di Kabupaten Blora dipastikan tahun ini akan naik cukup drastis. Dari Rp 750 juta menjadi 35 milyar yang akan mengalir untuk pembangunan desa. Besarnya dana itu disinyalir akan dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk kepentingan sendiri.
Bahkan dari informasi yang didapatkan SR potongan yang dilakukan oleh anggota dewan dalam proyek itu sekitar Rp 5 juta untuk tiap desa. Bukan rahasia lagi kalau selama ini dana P2SE selalu menjadi ladang proyek tersendiri bagi anggota dewan. Prakteknya banyak kepala desa yang menitipkan proposal kepada anggota dewan agar mendapat dana P2SE tersebut dengan imbalan komisi dari cairnya dana itu. Terlebih saat ini merupakan masa akhir dari anggota dewan periode sebelumnya.
Terkait banyaknya dana itu, beberapa pihak berharap agar dana untuk P2SE sebesar Rp 35 milyar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan bukan untuk menjadi lahan tersendiri bagi anggota dewan dengan menjadi broker proposal.
”Dana sebesar itu harus benar-benar untuk masyarakat desa guna membangun desanya, anggota dewan jangan menjadi broker, maka kasihan masyarakat yang dirugikan,” terang Andri salah seorang pengiat dari Forum Transparanasi Blora (FTB).
Terpisah, Bupati Blora Yudhi Sancoyo berharap agar besarnya dana itu dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa dengan digunakan pada program-program yang sifatnya padat karya sehingga mampu mendorong dan mengerakkan perekonomian desa.
”Dana itu bisa digunakan untuk program padat karya yang tentunya bisa untuk mengurangi pengangguran di desa tersebut, jangan malah dipakai untuk kepentingan tertentu dan individu dari dana itu,” jelas Yudhi Sancoyo, Senin (20/4). (Gie)
Stadion Kridosono Siap Digunakan
BLORA, SR –
Perbaikan Stadion Kridosono Blora kini hampir mendekati penyelesaian, pasalnya pada bulan Juni mendatang satu-satu stadion kebanggan warga Blora ini harus sudah siap untuk digunakan pertandingan kompetisi divisi satu sekaligus home base Persikaba (Blora).
Perbaikan kali ini lebih dititik beratkan pada kondisi l
apangan yang sebelumnya tidak layak pakai utuk suatu pertandingan.
”Setelah diperbaikai sekarang rumput lapangan sudah kelihatan lebih bagus dan saya harapkan sebelum dipakai kompetisi semua perbaikan sudah siap,” kata Sekretaris Daerah (Setda) Blora Bambang Sulistya saat melihat langsung kondisi stadion Persikaba didampingi Ketua Umum Persikaba Urip Daryanto dan Manajer Tim Amin Farid, Rabu (29/4).
Sekda berharap agar dengan kondisi stadion yang sudah direnovasi dan kini lebih baik dapat meningkatkan prestasi tim Persikaba.
Menurut Manager Amin Farid bahwa selama masa perbaikan lapangan tidak boleh digunakan untuk aktivitas kegiatan, bahkan untuk pengamanan di sekililing lapangan utama diberi batas dengan tali agar tidak digunakan.
”Perbaikan ini juga salah satu syarat dari PSSI agar stadion dan lapangan sesuai dengan standart yang ditentukan, termasuk ruang ganti wasit dan pemain yang harus ber-AC,” ungkapnya.
Dari pantuan SR, Stadion Kridosono kini memang beda terlebih dengan adanya pengecatan diseluruh pagar tembok dan pagar pengaman dengan cat hijau membuat stadion kebanggan warga blora menjadi lebih segar dan rapi. (Gie)
BLORA, SR –
Perbaikan Stadion Kridosono Blora kini hampir mendekati penyelesaian, pasalnya pada bulan Juni mendatang satu-satu stadion kebanggan warga Blora ini harus sudah siap untuk digunakan pertandingan kompetisi divisi satu sekaligus home base Persikaba (Blora).
Perbaikan kali ini lebih dititik beratkan pada kondisi l
apangan yang sebelumnya tidak layak pakai utuk suatu pertandingan.”Setelah diperbaikai sekarang rumput lapangan sudah kelihatan lebih bagus dan saya harapkan sebelum dipakai kompetisi semua perbaikan sudah siap,” kata Sekretaris Daerah (Setda) Blora Bambang Sulistya saat melihat langsung kondisi stadion Persikaba didampingi Ketua Umum Persikaba Urip Daryanto dan Manajer Tim Amin Farid, Rabu (29/4).
Sekda berharap agar dengan kondisi stadion yang sudah direnovasi dan kini lebih baik dapat meningkatkan prestasi tim Persikaba.
Menurut Manager Amin Farid bahwa selama masa perbaikan lapangan tidak boleh digunakan untuk aktivitas kegiatan, bahkan untuk pengamanan di sekililing lapangan utama diberi batas dengan tali agar tidak digunakan.
”Perbaikan ini juga salah satu syarat dari PSSI agar stadion dan lapangan sesuai dengan standart yang ditentukan, termasuk ruang ganti wasit dan pemain yang harus ber-AC,” ungkapnya.
Dari pantuan SR, Stadion Kridosono kini memang beda terlebih dengan adanya pengecatan diseluruh pagar tembok dan pagar pengaman dengan cat hijau membuat stadion kebanggan warga blora menjadi lebih segar dan rapi. (Gie)
USAHA PENGENDALIAN HAMA KUMBANG KELAPA
KUDUS, SR –
Kumbang kelapa atau Oryctes rhinoceros, lebih populer “wangwung” adalah hama utama pada tanaman kelapa. Kerugian yang ditimbulkan oleh hama ini bisa sangat besar. Semisal dalam 1 ha tanaman kelapa dengan jumlah 100-125 pohon dan terdapat 5 ekor hama wangwung, dapat menurunkan produksi 37%, itu dikategorikan serangan berat.
Seekor betina wangwung bisa menghasilkan 35-50 telur. Dalam 9-12 hari telur menetas menjadi larva/uret. Dari larva menjadi wangwung dewasa sekitar 4-5 bulan. Wangwung dewasa inilah yang menjadi hama. Wangwung merusak pelepah muda, titik tumbuh (pondoh) yang berakibat kematian.
Sebagian petani pemilik kelapa sebagian besar menganggap bahwa tanaman kelapa belum merupakan sumber pendapatan, sehingga berapapun tingkat kerusakan belum merasa kerugian. Pemahaman tersebut berdampak pada gerakan pengendalian di tingkat petani masih sangat lemah.
Ahli Pengendalian Hama Tanam Kelapa Dinas Pertanian Ruhyana mengatakan bahwa diperlukan usaha semua pihak untuk mencegah ham kwawung tersebut. Kemudian dia menjelaskan untuk mengendalikan hama termasuk hama kumbang kelapa ini dengan usaha meliputi, sanitasi lingkungan, mekanis, penggunaan musuh alami, eradikasi, penggunaan pestisida.
Sanitasi lingkungan dan mekanis dilakukan dengan mengumpulkan dan membakar tempat peletakan telur pada sampah, batang kelapa lapuk, tumpukan jerami dan pengelolaan kotoran ternak. Larva bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti bebek, maupun ikan lele. Penggunaan musuh alami dengan jamur Metarizium Anisopliae dan virus Baculouvirus Oryctes.
Penggunaan musuh alami tersebut aman terhadap lingkungan, hewan dan manusia dengan tingkat keberhasilan 73% menekan hama. Eradikasi dengan cara penebangan pohon yang sudah mati, karena merupakan tempat bertelurnya wangwung. Sedangkan penggunaan pestisida merupakan cara terakhir dilakukan dengan selektif dan sitemik.
Pestisida diinjeksikan ke pohon sebanyak 10cc per pohon kemudian ditutup dengan tanah basah. Pestisida efektif bekerja sekitar 1 bulan. Selama pestisida bekerja, tidak diperbolehkan memetik buah kelapa, karena pestisida beredar dari daun sampai akar. Demikian penjelasan Ruhyana kepada SR.
Ruhyana menambahkan, keberhasilan pengendalian hama ini diperlukan sosialisasi kepada kelompok tani, gerakan pengendalian yang berkesinambungan oleh masyarakat dan dukungan pemerintah serta tokoh masyarakat. (Wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar