Klik GAMBAR
Polres Gasak 54 Motor Bodong
BLORA, SR - Polres Blora berhasil mengamankan 54 sepeda motor (SPM) tanpa dokumen dalam Operasi “Jaran” 2009 . Operasi ini memang dikhususkan untuk menyisir sepeda motor yang tidak memiliki dokumen “bodong” yang banyak digunakan masyarakat.
Kapolres Blora AKBP R Umar Faroq melalui Kasat Reskrim AKP Pri Haryadi mengatakan bahwa operasi SPM bodong sengaja dilakukan untuk menekan pencurian sepeda motor (curanmor) sekaligus membasmi curanmor itu. “Hasil hunting langsung akhirnya berhasil mengamankan 54 SPM yang tanpa didukung dokumen yang lengkap,” kata Pri Haryadi kepada SR, Jum’at (1/5).
Menurutnya SPM yang telah diamankan diduga hasil dari kejahatan yang kemudian di perjual belikan di desa dan akhirnya di beli masyarakat dengan harga yang murah. Biasanya memang hasil curanmor banyak beredar didaerah pedesaan dan warga masyarakat banyak yang beli dengan harga murah meski tanpa dokumen.
“Selain hunting kami melakukan pendekatan kepada kades agar memberikan informasi kepada warga agar mau menyerahkan motor yang tidak dilengkapi dokumen kepada kades setempat atau langsung,” tambah Pri Haryadi.
Selama operasi dari 24-30 April terjaring 54 SPM, tiga diantaranya ketemu langsung dijalan, delapan unit diserahkan langsung dan sisanya hasil operasi saat motor ditinggalkan oleh pemiliknya. Selama sepekan baru tiga kecamatan yang disisir, Japah, Randublatung dan Banjarejo.
Meski banyak motor yang diamankan lanjut Kasat, aparat belum bisa menyangka kalau pemilik motor adalah pencurinya, bisa saja pemilik membeli motor hasil curian atau lainnya.
“Asal kendaraan belum jelas apakah hasil dari curian atau tidak maka pemilikpun belum bisa dituduh, saat ini arah lidik petugas asal-usul kendaraan itu,” tandas pria yang sebelumnya bertugas di Polda Jateng ini.
Untuk itu kata Pri Haryadi kalau ada masyarakat yang kehilangan motor supaya secepatnya menghubungi atau mendatangi Polres dengan membawa dokumen kendaraan secara lengkap untuk kemudian bisa dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin.
“Asalkan dokumen lengkap dan sesuai noka dan nosin bisa langsung diambil dan polres tidak memunggut biaya sepersepun, kapanpun bisa diambil dan tidak ada batas waktunya,” pesannya.
Pri Haryadi juga menghimbau agar masyarakat tidak membeli SPM hasil curian, sebab ada pihak yang dirugikan. Kalau masyarakat tidak membeli maka curanmor tentu akan semakin berkurang. (Gie)
Banteng Kota Desak Rakercabsus PDIP
BLORA, SR - Dampak perolehan suara PDIP yang mengalami penurunan drastic dibanding pada pileg periode sebelumnya, mengundang kepedulian para kader muda partai banteng bermoncing putih ini. Sebagaimana diketahui pada pileg 2005 lalu PDIP memperoleh 15 kursi sed
ang pada pileg 2009 hampir dipastikan hanya memperoleh 8 kursi DPRD.
Ketua Banteng Kota Blora Juki saat menemui SR meminta agar kepengurusan DPC PDIP Blora segera dilakukan reformasi total. “Jelas kami kecewa terhadap perolehan kursi PDIP tahun ini dan yang jelas kesalahan ini disebabkan para pengurus DPC yang kurang tanggap situasi,” katanya.
Disamping itu Juki sangat menyayangkan kebijakan para petinggi PDIP Blora yang salah dalam menempatkan kadernya pada tiap dapil. “Bagaimana dapat suara bila seseorang yang tidak dikenal di sebuah dapil malah ditempatkan di dapil itu,” ungkapnya.
Dia mengambil contoh dapil 1 pada pileg 2009 hanya memperoleh 2 kursi padahal pada pileg sebelumnya 4 kursi. Keberhasilan memperoleh 4 kursi DPRD ini menurutnya karena pemilihan caleg dinilai sangat tepat.
“Logikanya kepengurusan DPC periode ini kurang menguasai peta politik atau dengan kata lain sense politiknya kurang,” tegas Juki didampingi 4 rekannya.
Ketika ditanya apa yang seharusnya dilakukan para petinggi DPC PDIP Blora, Juki hanya menjawab singkat. “Reformasi total kepengurusan DPC PDIP, adakan Konfercabsus secepatnya sebelum pilpres,” tandas Juki dibarengi 4 temannya secara serentak.
Sementara itu sampai berita ini ditulis, ketua DPC PDIP Hartomi Wibowo ketika didatangi di kediamanya enggan ditemui, bahkan saat di bel ataupun di SMS tidak menjawab. (Roes)
Siapkan Materi Formulir C-1
Hadapai Gugatan Parpol di MK
BLORA, SR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan dokumen khususnya formulir C-1 bila sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan partai politik terhadap sengketa hasil pemilu 9 April lalu.
Pasalnya paska rekapitulasi perhitungan suara ada beberapa caleg dari parpol yang mengajukan gugatan sengketa pemilu. Diantaranya PDIP dengan mempersoalkan perhitungan suara yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Blora I dan IV serta ada beberapa partai lainnya.
”Memang sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari MK, namun karena ada laporan maka KPUK bersiap dengan mengumpulkan dokumen yang diburtuhkan formulir C-1 bila sewaktu-waktu MK memberitahukan kepada kami,” ungkap Anggota KPUK dari Divisi Hukun Achmad Zakki, Senin (11/5).
Menurut Zakki dirinya akan selalu memonitoring perkembangan dari MK melalui internet sebab sewaktu-waktu bisa mengetahui jadi atau tidaknya sengketa dari Blora disidangkan oleh MK
Sementara itu Anggota KPUK dai Divis Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga Sudarwanto juga membenarkan bahwa saat ini KPUK sedang mempersiapkan formulir C-1 terutama di wilayah yang menjadi objek utama persengketaan.
Menurut dia kemungkinan sengketa yang akan disidangkan berasal dari PDIP karena apa yang dipermasalahkan memang berpotensi untuk bisa merubah perolehan suara partainya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh MK bahwa sengketa pemilu akan disidang bila bisa mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.
”Yang kami siapkan terutama di Kecamatan Banjarejo dan kecamatan lainnya di dapil IV serta dapil I juga kami siapkan,” jelas Sudarwanto. (Gie)
Penentuan Ketua DPRD Ngambang
BLORA, SR - Persoalan siapa kelak yang akan menjadi Ketua DPRD Blora periode 2009-2014 hingga berita ini ditulis (Senin (4/5), masih menjadi pembicaraan hangat. Sebagian menyebut partai yang memperoleh kursi terbanyak, sebagian lagi menyebut partai pemenang pemilu yang akan menempatkan salah seorang wakilnya sebagai Ketua DPRD.
Tidak hanya itu muncul wacana, besar kemungkinan penentuan Ketua DPRD Blora akan melalui pemilihan. Beberapa anggota DPRD mengatakan, hingga saat ini penentuan siapa Ketua DPRD masih belum pasti. ”Kemungkinan akan ditentukan melalui pemilihan juga sangat terbuka lebar,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan SR edisi lalu, meski hampir dipastikan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Blora periode 2009-2014 terbanyak, yakni 9 kursi, masih tanda tanya besar siapa Ketua DPRD kelak. Pasalnya, aturan yang baru hingga kini belum jelas kapan ditetapkan, termasuk bunyi draf UU Susduk yang akan ditetapkan DPR juga belum ada kejelasan.
Yakni, apakah partai pemenang pemilu yang berhak menempatkan wakilnya sebagai ketua atau partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD.
Sugiyanto dari FPDI-P menyatakan sudah pernah membaca draf UU Susduk yang sampai saat ini masih menunggu penetapan. Menurutnya, isinya jelas-jelas mengatur bahwa partai pemenang pemilu berhak menempatkan salah seorang wakilnya menjadi Ketua DPRD.
Hanya saja, lanjutnya, kemungkinan isi draft UU Susduk yang yang baru itu akan berubah, tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan penentuan Ketua DPRD melalui pemilihan.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Blora Martono. Menurut dia, secara logika mestinya partai pemenang pemilulah yang berhak menempatkan salah seorang wakilnya sebagai ketua DPRD.
”Namun karena persoalan tersebut masuk ranah politik sehingga semuanya masih saja ada kemungkinan berubah,” jelasnya.
Di tempat terpisah Ketua DPRD Blora HM Warsit berkeyakinan, penentuan Ketua DPRD kelak akan melalui penentuan pemilihan. Secara logika, pemilu yang baru saja dilalui itu memilih anggota DPRD, bukan memilih Ketua DPRD. Dengan demikian, penentuan Ketua DPRD Blora 2009-2014 sampai saat ini masih belum jelas.
Jika sesuai draft UU Susduk DPR yang baru, penentuan Ketua DPRD berdasarkan perolehan kursi tiap partai. Karena Golkar menempatkan wakilnya terbanyak, dimungkinkan HM Kusnanto yang akan menjadi Ketua DPRD Blora. Disusul dua wakil ketua akan ditempati oleh wakil dari PDI-P dan Demokrat. (Roes)
BLORA, SR - Polres Blora berhasil mengamankan 54 sepeda motor (SPM) tanpa dokumen dalam Operasi “Jaran” 2009 . Operasi ini memang dikhususkan untuk menyisir sepeda motor yang tidak memiliki dokumen “bodong” yang banyak digunakan masyarakat.
Kapolres Blora AKBP R Umar Faroq melalui Kasat Reskrim AKP Pri Haryadi mengatakan bahwa operasi SPM bodong sengaja dilakukan untuk menekan pencurian sepeda motor (curanmor) sekaligus membasmi curanmor itu. “Hasil hunting langsung akhirnya berhasil mengamankan 54 SPM yang tanpa didukung dokumen yang lengkap,” kata Pri Haryadi kepada SR, Jum’at (1/5).
Menurutnya SPM yang telah diamankan diduga hasil dari kejahatan yang kemudian di perjual belikan di desa dan akhirnya di beli masyarakat dengan harga yang murah. Biasanya memang hasil curanmor banyak beredar didaerah pedesaan dan warga masyarakat banyak yang beli dengan harga murah meski tanpa dokumen.
“Selain hunting kami melakukan pendekatan kepada kades agar memberikan informasi kepada warga agar mau menyerahkan motor yang tidak dilengkapi dokumen kepada kades setempat atau langsung,” tambah Pri Haryadi.
Selama operasi dari 24-30 April terjaring 54 SPM, tiga diantaranya ketemu langsung dijalan, delapan unit diserahkan langsung dan sisanya hasil operasi saat motor ditinggalkan oleh pemiliknya. Selama sepekan baru tiga kecamatan yang disisir, Japah, Randublatung dan Banjarejo.
Meski banyak motor yang diamankan lanjut Kasat, aparat belum bisa menyangka kalau pemilik motor adalah pencurinya, bisa saja pemilik membeli motor hasil curian atau lainnya.
“Asal kendaraan belum jelas apakah hasil dari curian atau tidak maka pemilikpun belum bisa dituduh, saat ini arah lidik petugas asal-usul kendaraan itu,” tandas pria yang sebelumnya bertugas di Polda Jateng ini.
Untuk itu kata Pri Haryadi kalau ada masyarakat yang kehilangan motor supaya secepatnya menghubungi atau mendatangi Polres dengan membawa dokumen kendaraan secara lengkap untuk kemudian bisa dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin.
“Asalkan dokumen lengkap dan sesuai noka dan nosin bisa langsung diambil dan polres tidak memunggut biaya sepersepun, kapanpun bisa diambil dan tidak ada batas waktunya,” pesannya.
Pri Haryadi juga menghimbau agar masyarakat tidak membeli SPM hasil curian, sebab ada pihak yang dirugikan. Kalau masyarakat tidak membeli maka curanmor tentu akan semakin berkurang. (Gie)
Banteng Kota Desak Rakercabsus PDIP
BLORA, SR - Dampak perolehan suara PDIP yang mengalami penurunan drastic dibanding pada pileg periode sebelumnya, mengundang kepedulian para kader muda partai banteng bermoncing putih ini. Sebagaimana diketahui pada pileg 2005 lalu PDIP memperoleh 15 kursi sed
ang pada pileg 2009 hampir dipastikan hanya memperoleh 8 kursi DPRD.Ketua Banteng Kota Blora Juki saat menemui SR meminta agar kepengurusan DPC PDIP Blora segera dilakukan reformasi total. “Jelas kami kecewa terhadap perolehan kursi PDIP tahun ini dan yang jelas kesalahan ini disebabkan para pengurus DPC yang kurang tanggap situasi,” katanya.
Disamping itu Juki sangat menyayangkan kebijakan para petinggi PDIP Blora yang salah dalam menempatkan kadernya pada tiap dapil. “Bagaimana dapat suara bila seseorang yang tidak dikenal di sebuah dapil malah ditempatkan di dapil itu,” ungkapnya.
Dia mengambil contoh dapil 1 pada pileg 2009 hanya memperoleh 2 kursi padahal pada pileg sebelumnya 4 kursi. Keberhasilan memperoleh 4 kursi DPRD ini menurutnya karena pemilihan caleg dinilai sangat tepat.
“Logikanya kepengurusan DPC periode ini kurang menguasai peta politik atau dengan kata lain sense politiknya kurang,” tegas Juki didampingi 4 rekannya.
Ketika ditanya apa yang seharusnya dilakukan para petinggi DPC PDIP Blora, Juki hanya menjawab singkat. “Reformasi total kepengurusan DPC PDIP, adakan Konfercabsus secepatnya sebelum pilpres,” tandas Juki dibarengi 4 temannya secara serentak.
Sementara itu sampai berita ini ditulis, ketua DPC PDIP Hartomi Wibowo ketika didatangi di kediamanya enggan ditemui, bahkan saat di bel ataupun di SMS tidak menjawab. (Roes)
Siapkan Materi Formulir C-1
Hadapai Gugatan Parpol di MK
BLORA, SR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan dokumen khususnya formulir C-1 bila sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan partai politik terhadap sengketa hasil pemilu 9 April lalu.
Pasalnya paska rekapitulasi perhitungan suara ada beberapa caleg dari parpol yang mengajukan gugatan sengketa pemilu. Diantaranya PDIP dengan mempersoalkan perhitungan suara yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Blora I dan IV serta ada beberapa partai lainnya.
”Memang sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari MK, namun karena ada laporan maka KPUK bersiap dengan mengumpulkan dokumen yang diburtuhkan formulir C-1 bila sewaktu-waktu MK memberitahukan kepada kami,” ungkap Anggota KPUK dari Divisi Hukun Achmad Zakki, Senin (11/5).
Menurut Zakki dirinya akan selalu memonitoring perkembangan dari MK melalui internet sebab sewaktu-waktu bisa mengetahui jadi atau tidaknya sengketa dari Blora disidangkan oleh MK
Sementara itu Anggota KPUK dai Divis Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga Sudarwanto juga membenarkan bahwa saat ini KPUK sedang mempersiapkan formulir C-1 terutama di wilayah yang menjadi objek utama persengketaan.
Menurut dia kemungkinan sengketa yang akan disidangkan berasal dari PDIP karena apa yang dipermasalahkan memang berpotensi untuk bisa merubah perolehan suara partainya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh MK bahwa sengketa pemilu akan disidang bila bisa mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.
”Yang kami siapkan terutama di Kecamatan Banjarejo dan kecamatan lainnya di dapil IV serta dapil I juga kami siapkan,” jelas Sudarwanto. (Gie)
Penentuan Ketua DPRD Ngambang
BLORA, SR - Persoalan siapa kelak yang akan menjadi Ketua DPRD Blora periode 2009-2014 hingga berita ini ditulis (Senin (4/5), masih menjadi pembicaraan hangat. Sebagian menyebut partai yang memperoleh kursi terbanyak, sebagian lagi menyebut partai pemenang pemilu yang akan menempatkan salah seorang wakilnya sebagai Ketua DPRD.
Tidak hanya itu muncul wacana, besar kemungkinan penentuan Ketua DPRD Blora akan melalui pemilihan. Beberapa anggota DPRD mengatakan, hingga saat ini penentuan siapa Ketua DPRD masih belum pasti. ”Kemungkinan akan ditentukan melalui pemilihan juga sangat terbuka lebar,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan SR edisi lalu, meski hampir dipastikan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Blora periode 2009-2014 terbanyak, yakni 9 kursi, masih tanda tanya besar siapa Ketua DPRD kelak. Pasalnya, aturan yang baru hingga kini belum jelas kapan ditetapkan, termasuk bunyi draf UU Susduk yang akan ditetapkan DPR juga belum ada kejelasan.
Yakni, apakah partai pemenang pemilu yang berhak menempatkan wakilnya sebagai ketua atau partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD.
Sugiyanto dari FPDI-P menyatakan sudah pernah membaca draf UU Susduk yang sampai saat ini masih menunggu penetapan. Menurutnya, isinya jelas-jelas mengatur bahwa partai pemenang pemilu berhak menempatkan salah seorang wakilnya menjadi Ketua DPRD.
Hanya saja, lanjutnya, kemungkinan isi draft UU Susduk yang yang baru itu akan berubah, tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan penentuan Ketua DPRD melalui pemilihan.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Blora Martono. Menurut dia, secara logika mestinya partai pemenang pemilulah yang berhak menempatkan salah seorang wakilnya sebagai ketua DPRD.
”Namun karena persoalan tersebut masuk ranah politik sehingga semuanya masih saja ada kemungkinan berubah,” jelasnya.
Di tempat terpisah Ketua DPRD Blora HM Warsit berkeyakinan, penentuan Ketua DPRD kelak akan melalui penentuan pemilihan. Secara logika, pemilu yang baru saja dilalui itu memilih anggota DPRD, bukan memilih Ketua DPRD. Dengan demikian, penentuan Ketua DPRD Blora 2009-2014 sampai saat ini masih belum jelas.
Jika sesuai draft UU Susduk DPR yang baru, penentuan Ketua DPRD berdasarkan perolehan kursi tiap partai. Karena Golkar menempatkan wakilnya terbanyak, dimungkinkan HM Kusnanto yang akan menjadi Ketua DPRD Blora. Disusul dua wakil ketua akan ditempati oleh wakil dari PDI-P dan Demokrat. (Roes)
Klik GAMBAR
Blora Akan Jadi Pusat Penelitian Purbakala
BLORA, SR - Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional menetapkan Kabupaten Blora sebagai kawasan studi purba. Pasalnya, sejumlah arkeolog banyak menemukan fosil-fosil dan peninggalan manusia purba di bekas endapan Sungai Bengawan Solo purba.
Penetapan itu sendiri dilakukan dalam Seminar Pengelolaan Cagar Budaya di Blora, Jawa Tengah, Selasa (9/12) lalu.
Peneliti senior Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Prof Truman Simanjuntak, mengatakan, Blora memiliki sejarah hunian yang sangat panjang. Sejumlah arkeolog yang mengadakan penelitian di Blora dapat menemukan dan mempelajari evolusi lingkungan, manusia, dan budaya.
"Fosil manusia purba yang terakhir, Homo soloensis, justru ditemukan di Ngandong, Kecamatan Kradenan, Blora. Daerah itu kerap disebut-sebut masuk wilayah Jawa Timur," kata dia.
Berdasarkan kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo di Blora terdapat 16 teras endapan yang membentang di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu. Salah satunya adalah teras Ngandong.
Tinggi teras itu sekitar 28 meter dari Sungai Bengawan Solo sekarang. Kawasan itu menjadi pusat penelitian arkeologi sejak 1931, yang dirintis tim survei geologi Belanda Ter Haar Oppenoorth Koenigswald. Tim itu menemukan 11 tengkorak dan dua tibia atau tulang kering.
Arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, Gunadi, mengatakan, pada 1977 sejumlah arkeolog melanjutkan penelitian di kawasan Blora bagian selatan itu. Semula mereka memfokuskan penelitian di Dusun Jigar, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, dengan luas area penelitian sekitar 2.500 meter persegi.
Mereka menemukan sumber daya arkeologi, seperti fosil-fosil binatang purba, seperti yang ditemukan di Situs Sangiran, misalnya fosil gajah, rusa, kura-kura, dan kerbau. Pada saat itulah, sejumlah arkeolog itu menyatakan lokasi temuan itu merupakan endapan Sungai Bengawan Solo purba karena letaknya tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo sekarang ini.
Pada tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang, sejumlah arkeolog menemukan artefak-artefak zaman klasik dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya pada 1997, arkeolog menemukan sisa-sisa candi bata di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, dan pada 2008 pelataran berundak di Desa Sentono, Kecamatan Kradenan.
Sementara di tempat terpisah Asisten II Sekda Blora, Gunadi yang membidangi pembangunan menyambut baik apa yang diungkapkan arkeolog Yogjakarta tersebut tentang rencana ditetapkanya kabupaten Blora sebagai salah satu pusat studi purbakala.
"Kami akan mengelola cagar budaya itu sehingga Blora benar-benar menjadi kawasan studi arkeologi," kata Gunadi Rabu (6/5) di ruang kerjanya. (Roes)
Pemberdayaan Perempuan Melalui Wayang Kulit
BLORA, SR - Mungkin masyarakat bertanya mengapa dalam peringatan hari Kartini, Pemkab Blora dan Departemen Komunikasi dan Informasi Pusat Jakarta, justru menggelar pertunjukan wayang kulit.
Menurut Kepala Pusat Informasi Kesra Badan Informasi Publik Dr Gati Gayatri MA, media wayang kulit merupakan sarana yang paling tepat untuk menyampaikan program pemerintah pada masyarakat Blora.
“Tugas pokok Depkominfo sebagai pembantu presiden disamping fungsi pembangunan infrastruktur yang utama adalah pelayanan informasi publik, baik masyarakat meminta atau tidak,” katanya.
Saat ditanya tujuan utama penyampaian pesan dan program pemerintah, memilih lokasi di Kabupaten Blora, dirinya mengatakan pertimbangan tingkat pendidikan di Blora masih rendah. “Oleh sebab itu tema dari lakon wayang ini adalah pemberdayaan perempuan, sesuai program pemerintah yang saat ini sedang kami jalankan,” jelasnya.
Di sisi lain Gati juga mengungkapkan pelaksanaan ini bersamaan dengan peringatan hari Kartini, sehingga diharapkan nantinya perempuan Blora lebih aktif berperan dalam membangun daerahnya.
“Memang penggemar wayang kulit sebagian besar kaum pria, bila dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Mengapa karena program pemberdayaan perempuan tidak akan berjalan tanpa dukungan mereka,” tegas Gati di Pendopo Rumdin Bupati Blora, Sabtu (2/5).
Sementara Kepala Badan Informasi Publik Dr. Supaarwoto SH MSi dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran serta perempuan dalam ikut melaksanakan program pemerintah.
Hadir dalam acara pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewi Bethari Sri Boyong diantaranya Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Ketua tim penggerak PKK Blora RA Manik Habsari, Muspida, Seluruh anggota KPU Blora dan beberapa organisai wanita di Blora.
Pertunjukan wayang kulit itu sendiri dibawakan oleh dalang Ki Warseno Slank, tak kurang 3000 massa memadati alun-alun kota Blora. (Roes)
Lindungi SDA, Perlu Perda Khusus
BLORA, SR- Sumber daya alam yang dimiliki Blora, khususnya kekayaan daerah resapan di perbukitan, gunung dan sumber air lainnya harus dilindungi. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) yang melindungi kekayaan itu agar tidak dieksploitasi sembarangan. ‘’Kalau yang seperti ini ditambang dan dijual murah eman. Karena banyak menyimpan pengetahuan,’’ ujar Yohannes Pranoto Kusumo, di hadapan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Adi Purwanto dan para stafnya.
Distamben memang sengaja mengundang ahli geologi dari Pusdiklat Migas Cepu tersebut untuk memberikan paparan mengenai kondisi geologi di Blora. Selain dari Distamben yang ikut paparan juga Direktur PDAM Blora Eko Budi Risetiawan serta beberapa stafnya. Dalam paparan tersebut, Yohannes mengungkapkan secara ilmiah mengenai asal mula terbentuknya daratan serta hal-hal apa yang terkandung di dalamnya.
Salah satu ladang penelitian dan tempat yang layak dijadikan kuliah lapangan yang dimiliki Blora adalah di pegunungan Polaman, di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora.
Namun, menurut dia, di daerah itu sudah marak dengan penambangan liar yang bisa berakibat hilangnya kekayaan alam yang bisa dikaji tersebut. ‘’Sebenarnya, banyak daerah di Blora yang secara geologi terkenal sampai luar negeri. Namun, tidak banyak yang tahu,’’ ujarnya, sambil membuka slide dalam computer yang menunjukkan gambar sejumlah pakat geologi asal luar negeri yang sedang melakukan penelitian di Blora.
Menurut dia, ratusan juta tahun yang lalu, sebagian daratan kita saat ini adalah lautan. atau daratan yang disebabkan oleh sedimentasi atau pendangkalan laut. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya fosil hewan yang hidup di laut, ditemukan di batu-batu atau di dalam tanah.
Dari endapan itu yang terjadi selama ratusan juta tahun itu, juga menciptakan ladang minyak dan gas. Juga barang tambang lainnya yang berasal dari fosil yang terkubur selama kurun waktu itu. Hanya, kedalaman sumur minyak satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak sama. ’’Jadi, memang perlu diperhatikan serius. Karena jika ditambang terus, lama-lama akan habis dan itu menyebabkan sumber air juga bisa hilang,’’ tandasnya.
Sementara, Kepala Distamben Adi Purwanto mengatakan, pihaknya sengaja mengundang ahli geologi untuk memberikan pencerahan pada para stafnya. Tujuannya, agar pejabat dan staf di Distamben bertambah pengetahuannya soal sumder daya alam Blora. Sehingga dalam membuat konsep mengembangkan Blora baik yang menyangkut minyak dan gas tambang galian C maupun air bisa tepat. ’’Kami juga akan mengundang ahli geologi dari ITB Bandung,’’ katanya. (Gie)
Balita Rentan Terhadap Diare
BLORA, SR – Penyakit diare ternyata sangat rentan bagi anak-anak yang masih dalam usia balita dibandingkan dengan orang dewasa. Biasanya hal itu disebabkan karena orang tua tidak memberikan air susu ibu (ASI) secara eksl
usif pada bulan pertama dan tidak diteruskan selama dua tahun.
”Faktor lainnya karena gizi yang buruk, serta masalah lingkungan yang kurang memperhatikan sarana air bersih dan pembuangan tinja,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Henny Indriyanti saat memberikan materi dalam seminar yang bertema penanganan pertama pada diare akut anak yang diadakan antara BRSD dr Soetijono Blora dan BRSD dr Soeprapto Cepu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Blora, di Aula BRSD Blora belum lama ini.
Menurut Henny, peran serta masyarakat dalam pencegahan sangat penting terutama dengan menyiapkan dan memberikan oralit, mencegah dan mengobati masalah dehidrasi.
Pembicara lainnya dr Saryanto yang merupakan dokter bagian ilmu kesehatan anak RS Blora mengatakan bahwa diare awalnya ditandai dengan buang air besar yang tidak normal yang ditandai dengan bertambahnya atau berkurangnya frekwensi buang air besar.
”Pada umunya diare berlangsung lima hari sementara pada bayi yang terkena usus halusnya, bisanya terjadi karena kekurangan cairan/dehidrasi dan gangguan keseimbangan asam basa,” jelas Saryanto.
Lanjutnya bahwa tanda utama dehidrasi sederhana bisa dilihat melalui kesadaran, rasa haus serta adanya tanda tambahan ubun-ubun besar, mata dan air mata kerin atau tidak.
Selain keduanya, juga menghadirkan dr Dharma Budi Patriadi dari bagian ilmu kesehatan anak pada RS dr Soeprapto Cepu. (Gie)
BLORA, SR - Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional menetapkan Kabupaten Blora sebagai kawasan studi purba. Pasalnya, sejumlah arkeolog banyak menemukan fosil-fosil dan peninggalan manusia purba di bekas endapan Sungai Bengawan Solo purba.
Penetapan itu sendiri dilakukan dalam Seminar Pengelolaan Cagar Budaya di Blora, Jawa Tengah, Selasa (9/12) lalu.
Peneliti senior Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Prof Truman Simanjuntak, mengatakan, Blora memiliki sejarah hunian yang sangat panjang. Sejumlah arkeolog yang mengadakan penelitian di Blora dapat menemukan dan mempelajari evolusi lingkungan, manusia, dan budaya.
"Fosil manusia purba yang terakhir, Homo soloensis, justru ditemukan di Ngandong, Kecamatan Kradenan, Blora. Daerah itu kerap disebut-sebut masuk wilayah Jawa Timur," kata dia.
Berdasarkan kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo di Blora terdapat 16 teras endapan yang membentang di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu. Salah satunya adalah teras Ngandong.
Tinggi teras itu sekitar 28 meter dari Sungai Bengawan Solo sekarang. Kawasan itu menjadi pusat penelitian arkeologi sejak 1931, yang dirintis tim survei geologi Belanda Ter Haar Oppenoorth Koenigswald. Tim itu menemukan 11 tengkorak dan dua tibia atau tulang kering.
Arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, Gunadi, mengatakan, pada 1977 sejumlah arkeolog melanjutkan penelitian di kawasan Blora bagian selatan itu. Semula mereka memfokuskan penelitian di Dusun Jigar, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, dengan luas area penelitian sekitar 2.500 meter persegi.
Mereka menemukan sumber daya arkeologi, seperti fosil-fosil binatang purba, seperti yang ditemukan di Situs Sangiran, misalnya fosil gajah, rusa, kura-kura, dan kerbau. Pada saat itulah, sejumlah arkeolog itu menyatakan lokasi temuan itu merupakan endapan Sungai Bengawan Solo purba karena letaknya tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo sekarang ini.
Pada tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang, sejumlah arkeolog menemukan artefak-artefak zaman klasik dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya pada 1997, arkeolog menemukan sisa-sisa candi bata di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, dan pada 2008 pelataran berundak di Desa Sentono, Kecamatan Kradenan.
Sementara di tempat terpisah Asisten II Sekda Blora, Gunadi yang membidangi pembangunan menyambut baik apa yang diungkapkan arkeolog Yogjakarta tersebut tentang rencana ditetapkanya kabupaten Blora sebagai salah satu pusat studi purbakala.
"Kami akan mengelola cagar budaya itu sehingga Blora benar-benar menjadi kawasan studi arkeologi," kata Gunadi Rabu (6/5) di ruang kerjanya. (Roes)
Pemberdayaan Perempuan Melalui Wayang Kulit
BLORA, SR - Mungkin masyarakat bertanya mengapa dalam peringatan hari Kartini, Pemkab Blora dan Departemen Komunikasi dan Informasi Pusat Jakarta, justru menggelar pertunjukan wayang kulit.
Menurut Kepala Pusat Informasi Kesra Badan Informasi Publik Dr Gati Gayatri MA, media wayang kulit merupakan sarana yang paling tepat untuk menyampaikan program pemerintah pada masyarakat Blora.
“Tugas pokok Depkominfo sebagai pembantu presiden disamping fungsi pembangunan infrastruktur yang utama adalah pelayanan informasi publik, baik masyarakat meminta atau tidak,” katanya.
Saat ditanya tujuan utama penyampaian pesan dan program pemerintah, memilih lokasi di Kabupaten Blora, dirinya mengatakan pertimbangan tingkat pendidikan di Blora masih rendah. “Oleh sebab itu tema dari lakon wayang ini adalah pemberdayaan perempuan, sesuai program pemerintah yang saat ini sedang kami jalankan,” jelasnya.
Di sisi lain Gati juga mengungkapkan pelaksanaan ini bersamaan dengan peringatan hari Kartini, sehingga diharapkan nantinya perempuan Blora lebih aktif berperan dalam membangun daerahnya.
“Memang penggemar wayang kulit sebagian besar kaum pria, bila dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Mengapa karena program pemberdayaan perempuan tidak akan berjalan tanpa dukungan mereka,” tegas Gati di Pendopo Rumdin Bupati Blora, Sabtu (2/5).
Sementara Kepala Badan Informasi Publik Dr. Supaarwoto SH MSi dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran serta perempuan dalam ikut melaksanakan program pemerintah.
Hadir dalam acara pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewi Bethari Sri Boyong diantaranya Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo, Ketua tim penggerak PKK Blora RA Manik Habsari, Muspida, Seluruh anggota KPU Blora dan beberapa organisai wanita di Blora.
Pertunjukan wayang kulit itu sendiri dibawakan oleh dalang Ki Warseno Slank, tak kurang 3000 massa memadati alun-alun kota Blora. (Roes)
Lindungi SDA, Perlu Perda Khusus
BLORA, SR- Sumber daya alam yang dimiliki Blora, khususnya kekayaan daerah resapan di perbukitan, gunung dan sumber air lainnya harus dilindungi. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) yang melindungi kekayaan itu agar tidak dieksploitasi sembarangan. ‘’Kalau yang seperti ini ditambang dan dijual murah eman. Karena banyak menyimpan pengetahuan,’’ ujar Yohannes Pranoto Kusumo, di hadapan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Adi Purwanto dan para stafnya.
Distamben memang sengaja mengundang ahli geologi dari Pusdiklat Migas Cepu tersebut untuk memberikan paparan mengenai kondisi geologi di Blora. Selain dari Distamben yang ikut paparan juga Direktur PDAM Blora Eko Budi Risetiawan serta beberapa stafnya. Dalam paparan tersebut, Yohannes mengungkapkan secara ilmiah mengenai asal mula terbentuknya daratan serta hal-hal apa yang terkandung di dalamnya.
Salah satu ladang penelitian dan tempat yang layak dijadikan kuliah lapangan yang dimiliki Blora adalah di pegunungan Polaman, di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora.
Namun, menurut dia, di daerah itu sudah marak dengan penambangan liar yang bisa berakibat hilangnya kekayaan alam yang bisa dikaji tersebut. ‘’Sebenarnya, banyak daerah di Blora yang secara geologi terkenal sampai luar negeri. Namun, tidak banyak yang tahu,’’ ujarnya, sambil membuka slide dalam computer yang menunjukkan gambar sejumlah pakat geologi asal luar negeri yang sedang melakukan penelitian di Blora.
Menurut dia, ratusan juta tahun yang lalu, sebagian daratan kita saat ini adalah lautan. atau daratan yang disebabkan oleh sedimentasi atau pendangkalan laut. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya fosil hewan yang hidup di laut, ditemukan di batu-batu atau di dalam tanah.
Dari endapan itu yang terjadi selama ratusan juta tahun itu, juga menciptakan ladang minyak dan gas. Juga barang tambang lainnya yang berasal dari fosil yang terkubur selama kurun waktu itu. Hanya, kedalaman sumur minyak satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak sama. ’’Jadi, memang perlu diperhatikan serius. Karena jika ditambang terus, lama-lama akan habis dan itu menyebabkan sumber air juga bisa hilang,’’ tandasnya.
Sementara, Kepala Distamben Adi Purwanto mengatakan, pihaknya sengaja mengundang ahli geologi untuk memberikan pencerahan pada para stafnya. Tujuannya, agar pejabat dan staf di Distamben bertambah pengetahuannya soal sumder daya alam Blora. Sehingga dalam membuat konsep mengembangkan Blora baik yang menyangkut minyak dan gas tambang galian C maupun air bisa tepat. ’’Kami juga akan mengundang ahli geologi dari ITB Bandung,’’ katanya. (Gie)
Balita Rentan Terhadap Diare
BLORA, SR – Penyakit diare ternyata sangat rentan bagi anak-anak yang masih dalam usia balita dibandingkan dengan orang dewasa. Biasanya hal itu disebabkan karena orang tua tidak memberikan air susu ibu (ASI) secara eksl
usif pada bulan pertama dan tidak diteruskan selama dua tahun.”Faktor lainnya karena gizi yang buruk, serta masalah lingkungan yang kurang memperhatikan sarana air bersih dan pembuangan tinja,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Henny Indriyanti saat memberikan materi dalam seminar yang bertema penanganan pertama pada diare akut anak yang diadakan antara BRSD dr Soetijono Blora dan BRSD dr Soeprapto Cepu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Blora, di Aula BRSD Blora belum lama ini.
Menurut Henny, peran serta masyarakat dalam pencegahan sangat penting terutama dengan menyiapkan dan memberikan oralit, mencegah dan mengobati masalah dehidrasi.
Pembicara lainnya dr Saryanto yang merupakan dokter bagian ilmu kesehatan anak RS Blora mengatakan bahwa diare awalnya ditandai dengan buang air besar yang tidak normal yang ditandai dengan bertambahnya atau berkurangnya frekwensi buang air besar.
”Pada umunya diare berlangsung lima hari sementara pada bayi yang terkena usus halusnya, bisanya terjadi karena kekurangan cairan/dehidrasi dan gangguan keseimbangan asam basa,” jelas Saryanto.
Lanjutnya bahwa tanda utama dehidrasi sederhana bisa dilihat melalui kesadaran, rasa haus serta adanya tanda tambahan ubun-ubun besar, mata dan air mata kerin atau tidak.
Selain keduanya, juga menghadirkan dr Dharma Budi Patriadi dari bagian ilmu kesehatan anak pada RS dr Soeprapto Cepu. (Gie)
Kulanuwun
Republik Krisis… Sekolah Gratis ????
PENULIS:Drs. Ec. Agung Budi Rustanto*)
Denmas SASTRO yang gagal melenggang ke kursi Dewan, awal April lalu, kelihatannya sudah bisa menerima keadaan. Ketika berkumpul di News Cafe kampung sebelah pun, dia tampak mulai ceplas-ceplos, kembali mengkritisi kondisi negeri.
Republik Krisis… Sekolah Gratis ????
PENULIS:Drs. Ec. Agung Budi Rustanto*)
Denmas SASTRO yang gagal melenggang ke kursi Dewan, awal April lalu, kelihatannya sudah bisa menerima keadaan. Ketika berkumpul di News Cafe kampung sebelah pun, dia tampak mulai ceplas-ceplos, kembali mengkritisi kondisi negeri.
Meskipun masih dengan gaya MBLORO-nya, tema obrolan yang disampaikan sesuai newspeg terkait Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 2 Mei lalu. “Saya ini lagi jengkel dengan iklan Cut Mini soal sekolah gratis di mana-mana yang ditayangkan televisi-televisi itu lho Mas. Saya kok mencium aroma politis, kampanye terselubung dan mengandung unsur penipuan,” kata Kang SASTRO mulai membuka pembicaraan dengan kawan-kawannya.
”Wah lha jangan terburu-buru mengambil kesimpulan gitu ta Denmas. Siapa tahu itu benar-benar iklan layanan masyarakat yang bermaksud baik untuk menumbuhkan semangat belajar anak bangsa,” papar Mas Wanto, sahabat Denmas Sastro yang setia setiap saat melayani udarasa kawannya itu.
“Tapi substansi permasalahan pendidikan di negeri ini kan bukan sekadar sekolah gratis. Memangnya ada sekolah negeri yang benar-benar gratis… tis… tis, tidak ada kan Mas.
Para orangtua tetap saja harus membayar seragam, membayar iuran ini itu dan sebagainya... dan sebagainya. Yang lebih penting menurut saya kan justru soal kualitas, mutu pendidikan, termasuk di dalamnya sumber daya manusianya, kurikulumnya.
Masalah Ujian Nasional (UN) saja sampai sekarang banyak diprotes kan?” papar Denmas Sastro tak mau kalah.
”Betul memang. Tetapi soal biaya pendidikan kan juga menjadi hal sangat penting. Banyak anak yang tidak bisa sekolah, tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membayar SPP. Nah kalau itu sudah dihapus kan bisa mengurangi beban para orangtua,” jawab Mas Wanto.
“Soal menggratiskan sekolah kan tidak perlu sampai digembar-gemborkan sebegitu gencarnya di televisi. Jangan-jangan nanti rakyat malah bingung mencari sekolah negeri yang gratis, padahal faktanya sulit kan. Tak perlu banyak promosi, yang penting realisasi. Nyatanya saya juga masih belum tahu, di mana SD dan SMP gratis di kota kita ini coba… katanya di mana-mana,” papar Denmas Suloyo tetap tak mau kalah.
“Soal menggratiskan sekolah kan tidak perlu sampai digembar-gemborkan sebegitu gencarnya di televisi. Jangan-jangan nanti rakyat malah bingung mencari sekolah negeri yang gratis, padahal faktanya sulit kan. Tak perlu banyak promosi, yang penting realisasi. Nyatanya saya juga masih belum tahu, di mana SD dan SMP gratis di kota kita ini coba… katanya di mana-mana,” papar Denmas Suloyo tetap tak mau kalah.
Ketika obrolan kian gayeng, tiba-tiba di televisi yang dipasang di News Cafe tempat mereka ngobrol menyiarkan iklan yang dimaksud Denmas Sastro tadi. “Biar bapaknya supir angkot, anaknya bisa jadi pilot… Biar bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan… Sekolah harus bisa… mau tak?” Begitulah kalimat-kalimat bernada optimistis meluncur dari mulut Cut Mini dalam logat Melayu seperti saat artis itu menjadi Bu Muslimah dalam film Laskar Pelangi yang disambut Denmas Sastro dengan ucapan, ”Ahh… Tenaneeee?”
Gencarnya iklan Sekolah Gratis di Mana-mana yang dilancarkan Depdiknas itu memang kemudian mengundang pro dan kontra. ada yang menganggap iklan itu sah-sah saja, biasa saja, positif karena mengampanyekan kebaikan.
Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap sebaliknya bahwa iklan itu hanyalah sebuah propaganda, tak lebih dari sebuah kampanye politis untuk mendongkrak citra positif pemerintah yang sedang berkuasa atau bahkan ada yang menyebut bahwa iklan itu menipu.
Gencarnya iklan Sekolah Gratis di Mana-mana yang dilancarkan Depdiknas itu memang kemudian mengundang pro dan kontra. ada yang menganggap iklan itu sah-sah saja, biasa saja, positif karena mengampanyekan kebaikan.
Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap sebaliknya bahwa iklan itu hanyalah sebuah propaganda, tak lebih dari sebuah kampanye politis untuk mendongkrak citra positif pemerintah yang sedang berkuasa atau bahkan ada yang menyebut bahwa iklan itu menipu.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Sukowidodo, misalnya, terang-terangan menganggap iklan terbaru pemerintahan SBY itu cenderung menipu. Iklan pendidikan gratis itu, kata dia, menafikan bahwa kondisi dunia pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Suko mencontohkan banyak gedung sekolah yang tak representatif atau minimnya sarana dan prasarana pengembangan.
Selama ini, anggaran yang tersedia masih sebatas untuk pembiayaan operasional, bukan murni gratis (sumber: Surabaya Post, 29/4). Jadi tidak salah kalau ada yang mengorelasikan antara iklan pendidikan gratis itu dengan kenyataan yang ada di republik ini sebagai sebuah ironi.
Dunia pendidikan di negeri yang masih dilanda krisis ini memang penuh dengan ironi. Di luar persoalan krisis finansial, seperti persoalan sekolah gratis dan sejenisnya, masalah definisi ”membentuk manusia Indonesia seutuhnya” seperti yang tersirat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sudah terlihat adanya ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan kebijakan yang ada.
Dunia pendidikan di negeri yang masih dilanda krisis ini memang penuh dengan ironi. Di luar persoalan krisis finansial, seperti persoalan sekolah gratis dan sejenisnya, masalah definisi ”membentuk manusia Indonesia seutuhnya” seperti yang tersirat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sudah terlihat adanya ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan kebijakan yang ada.
Pada Pasal 1 UU Sisdiknas tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa, ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
Akan tetapi, bagaimana jika hal itu dikaitkan dengan kebijakan UN, tes formal yang dengan semena-mena mengeksekusi yang siswa tidak bisa meneruskan pendidikan selanjutnya karena tidak lulus. Padahal peserta didik itu memiliki kepribadian mulia, berketerampilan luar biasa dalam bidang tertentu serta mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan dalam bidang Matematika, misalnya. Bukankah ini sebuah ironi?
Akan tetapi, bagaimana jika hal itu dikaitkan dengan kebijakan UN, tes formal yang dengan semena-mena mengeksekusi yang siswa tidak bisa meneruskan pendidikan selanjutnya karena tidak lulus. Padahal peserta didik itu memiliki kepribadian mulia, berketerampilan luar biasa dalam bidang tertentu serta mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan dalam bidang Matematika, misalnya. Bukankah ini sebuah ironi?
Karenanya, saya sependapat dengan Munif Chatib, seorang konsultan pendidikan dan manajemen dalam buku Sekolahnya Manusia yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test (tes formal).
Sebab setelah diteliti, kecerdasan seseorang itu ternyata selalu berkembang (dinamis) tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi….
*) Redaktur Tabloid Suara Rakyat
Sebab setelah diteliti, kecerdasan seseorang itu ternyata selalu berkembang (dinamis) tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi….
*) Redaktur Tabloid Suara Rakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar